Jakarta (VLF) Pegawai dan korporasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) rentan menjadi subjek korupsi. Semisal, menjadi tempat pencucian uang oleh penyelenggara negara, termasuk pemerintah daerah.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam agenda ‘Pertemuan Pimpinan KPK, Komisaris Utama, Direktur Utama, dan Direktur Kepatuhan BPD se-Indonesia’ di Yogyakarta, Jumat (16/12).

“Ketika korporasi menjadi fasilitator tindak pidana pencucian uang, bisa menjadi tersangka juga. Dendanya dapat mencapai Rp 100 miliar. BPD juga bisa menggunakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk memonitor secara dini potensi penyimpangan pegawai. KPK memiliki kewenangan untuk menentukan suatu gratifikasi terkait jabatan atau tidak,” kata Marwata dalam keterangan tertulis, Senin (19/12/2022).

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Supriyatno mengatakan pihaknya meminta agar KPK bisa terus mengawal semua usaha yang telah dilakukan BPD untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.

Supriyatno juga berharap agar KPK memberikan arahan agar ke depan praktik bisnis BPD bisa semakin governance.

“Pencegahan korupsi komitmennya pada diri sendiri dulu. Kemudian merambah kelembagaan masing-masing BPD untuk menerapkan prinsip profesionalisme dan Good Corporate Governance (GCG). Oleh sebab itu, Asbanda mengundang semua yang ada dalam ekosistem BPD untuk sama-sama menyadari bahwa korupsi menjadi bagian yang harus ditangani bersama,” terang Supriyatno yang juga menjabat Direktur Utama Bank Jateng.

Kehadiran dan kerja sama dengan KPK, lanjut Supriyatno, menjadi penyemangat agar masing-masing BPD menjaga komitmen untuk menjauhi praktik-praktik yang berpotensi menjadi korupsi.

“BPD menjadi pusat dari keseluruhan aktivitas keuangan di daerah. Ini menjadi pertaruhan masing-masing pimpinan BPD-nya. Saya harap manajemen BPD berani mengatakan tidak kepada para pihak jika permintaannya tidak sesuai aturan,” ujarnya.

Supriyatno melanjutkan tindak pidana korupsi terjadi karena ada ‘permintaan dan penawaran’. Jadi, pengelolaan BPD secara kelembagaan menjadi penting untuk dilakukan bersama.

Senada, Direktur Eksekutif Asbanda Wimran Ismaun menyebutkan penandatanganan komitmen para pimpinan BPD se-Indonesia sebagai penegasan bahwa pihaknya selama ini selalu menjaga komitmen menjauhi praktik korupsi. Terlebih menjelang tahun politik, kata Wimran, BPD biasanya disibukkan dengan beragam hal.

“Namun, kalau punya integritas dan komitmen, kita siap yakinkan kepada stakeholder agar tidak menyeret BPD pada tindakan-tindakan yang rentan korupsi,” paparnya.

Menurut Wimran, Asbanda sudah lama bekerja sama dengan KPK. Terbukti saat ini kinerja BPD sudah amat bagus. Menurut catatan media ini, per Juni 2022, total aset BPDSI mencapai Rp 913, 67 triliun atau naik yoy 10,47 persen dari Rp 827,07 triliun.

“Terkait tekanan-tekanan sebagaimana disampaikan Ketua Umum Asbanda, itu sebenarnya suara hati kami yang paling dalam. Namun, di sinilah letaknya kita sebagai CEO untuk mengelola semua tekanan tadi. Kita sampaikan dengan komunikatif kepada eksekutif dan legislatif, maka mereka akan memahami. Inilah seninya,” ujar Wimran.

Pertemuan BPD dengan KPK ini sekaligus untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember lalu. Adapun yang hadir sebanyak 26 BPD dari 27 BPD.

(Sumber : Ketua Umum Asbanda: BPD Berkomitmen Menjauhi Praktik Korupsi)

Jakarta (VLF) Mahkamah Agung (MA) menguatkan vonis 9 tahun penjara kepada mantan Ditjen Pajak, Angin Prayitno. Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak itu terbukti menerima suap Rp 55 miliar.

 “Kasasi jaksa penuntut umum NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), kasasi terdakwa tolak,” demikian lansir website MA, Jumat (16/12/2022).

Duduk sebagai ketua majelis Suhadi dengan anggota Suharto dan Ansori. Duduk sebagai panitera pengganti dalam perkara nomor 6752 K/PID.SUS/2022 adalah Yunindro FujiAriyanto.

Sebagaimana diketahui, Angin Prayitno Aji awalnya divonis 9 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Di mana hakim menyatakan Angin terbukti bersama anak buahnya menerima suap yang seluruh totalnya senilai Rp 55 miliar.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ujar hakim ketua Fahzal Hendri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Jumat (4/2).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angin Prayitno Aji dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan,” lanjut hakim Fahzal.

Hakim menyatakan perbuatan Angin dilakukan bersama mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Dadan Ramdani. Dalam sidang ini, Dadan juga divonis 6 tahun penjara dan pidana denda Rp 300 juta subsider 2 bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut Angin dan Dadan menerima suap sebesar Rp 15 miliar dan SGD 4 juta atau jika dirupiahkan SGD 4 juta itu senilai Rp 40 miliar. Kemudian ditambahkan Rp 15 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp 55 miliar.

Atas vonis itu, Angin Prayitno dan jaksa KPK sama-sama banding. Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menguatkan vonis tersebut.

(Sumber : MA Kuatkan Vonis 9 Tahun Penjara Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno)

Jakarta (VLF) Bareskrim melimpahkan barang bukti dan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur Gigabit Passive Optical Network (GPON) oleh PT JIP pada 2015-2018 ke Kejagung. Proses hukum selanjutnya ditangani Kejagung.

“Pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 terhadap kedua tersangka beserta barang bukti akan dilakukan penyerahan (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dilakukan proses hukum
selanjutnya,” demikian keterangan tertulis dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Jumat (16/12/2022).

Dua tersangka dalam kasus tersebut adalah mantan Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) Ario Pramadhi dan VP Finance & IT PT JIP Christman Desanto. PT JIP merupakan anak perusahaan dari PT Jakpro.

“Penyidik akan mendalami pihak-pihak lainnya, yang dapat dimintai pertanggungjawaban baik melalui penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi maupun TPPU,” imbuhnya.

Kasus ini bermula dari pekerjaan menara telekomunikasi. Pada periode 2015-2016, PT JIP melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan swasta terkait pembangunan menara telekomunikasi.

Bareskrim Limpahkan Eks Dirut Anak Usaha Jakpro ke Kejagung (Foto: Dok Bareskrim)
Modal pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi itu bersumber dari pinjaman modal kerja kepada PT Jakpro melalui Ario selaku Dirut PT JIP. Totalnya sebesar Rp 150 miliar yang terbagi Rp 50 miliar pada 2015 dan Rp 100 miliar pada 2016.

“Selanjutnya terhadap pinjaman yang diajukan kepada PT Jakpro diproses melalui skema pinjaman yang dananya dari dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2015 dan tahun 2016, di mana seharusnya dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) tersebut tidak dapat digunakan untuk pekerjaan tersebut (bukan peruntukannya),” lanjut keterangan tertulis dari Dittipikor Bareskrim.

Penyidik kemudian mendapatkan fakta bahwa pekerjaan pembangunan menara dilakukan dengan penuh rekayasa dan fiktif. Hal itu diduga didesain oleh Christman Desanto. Christman selanjutnya membuat PT IPS dan PT Goesar Tiga Putra untuk menampung uang dari PT IPS sebagai pembayaran pekerjaan fiktif.

Polisi menemukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang di kasus tersebut. Kasus itu diduga mengakibatkan kerugian uang negara senilai Rp.240.873.945.116. Adapun total kerugian negara yang berhasil diselamatkan yaitu sebesar Rp.64.440.000.000.

Pengadaan GPON
Kasus ini bermula saat PT JIP melakukan kerja sama dengan sejumlah perusahaan swasta dalam pengadaan GPON pada 2017-2018. Adapun modal pekerjaan pengadaan GPON ini bersumber dari pinjaman modal kerja dari PT Jakpro melalui Ario Pramadhi selaku Dirut PT JIP. Totalnya sebesar senilai Rp.234.736.000.000.

“Selanjutnya terhadap pinjaman yang diajukan kepada PT Jakpro diproses melalui skema Pinjaman yang dananya dari dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2015, di mana seharusnya dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) tersebut tidak dapat digunakan untuk pekerjaan
tersebut (bukan peruntukannya),” imbuhnya.

Polisi kemudian menemukan fakta bahwa hasil pekerjaan GPON pada tahun 2017 sebanyak 40 site, 1 site terpasang dan 39 site terpasang tidak lengkap sehingga tidak berfungsi. Pada 2018, dari sebanyak 47 site, 32 site terpasang namun komponen tidak lengkap dan 15 site tidak terpasang.

“Terhadap pekerjaan tersebut telah terjadi Perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.71.505.725.997,” imbuhnya.

Total hasil penyelamatan kerugian negara sebesar Rp.87.711.000.000 dalam bentuk penyitaan aset tersangka Christman, seperangkat alat GPON dan penyitaan uang tunai Rp 1.711.000.000 dari Yudha Mergana.

Penyidik telah melakukan dalam perkara TPPU baik pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi dan pengadaan barang/jasa GPON sebesar Rp.5.871.302.000 atau Rp 5,8 miliar yaitu dalam bentuk alat transportasi dan uang tunai sebesar Rp. 841.302.000 atau Rp 841 juta.

(Sumber : Bareskrim Limpahkan Eks Dirut Anak Usaha Jakpro ke Kejagung)

Jakarta (VLF) Hakim telah menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Doni Salmanan atas kasus penipuan aplikasi Quotex. Meski telah divonis, hakim mengembalikan aset-aset mewah milik Doni yang sebelumnya sempat disita pada awal pengungkapan kasusnya.

Aset-aset mewah yang kembali lagi ke Doni Salmanan bisa dilihat pada laman SIPP PN Bale Bandung. Hakim mengembalikasi aset tersebut yang tercatat dalam lampiran di poin 1-131. Sementara untuk poin 132-136 telah disita negara.

Dirangkum detikJabar, berikut deretan aset mewah yang dikembalikan hakim ke Doni Salmanan berupa motor hingga mobil mewah:

1. Mobil Porsche 911 Carrera 4S warna biru, nomor polisi B-38-MUH

2. Mobil Honda CR-V warna putih, nomor polisi D-1264-UBI

3. Mobil Honda CR-V warna putih, nomor polisi D-1017-YCK

4. Mobil Toyota Fortuner tipe GR, tahun 2022, warna hitam

5. Mobil Lamborghini Huracan Liberty Walk, warna biru muda, nomor polisi B-8888-YUU

6. Mobil BMW 840i coupe M Tech, warna abu gelap dop, nomor polisi B-1416-CAB

7. Motor merek Kawasaki Ninja H2 warna kuning emas, nomor polisi B-3939-UIR

8. Motor merek Kawasaki Ninja ZX-10R / ZX1000 type ZXT02L warna hijau, nomor polisi B-6457-JBW

9. Motor merek KTM 500 EXC-F Six Days warna oranye

10. Motor merek BMW S 1000 RR warna ungu

11. Motor merek Ducati Superleggera V4 warna merah

12. Motor merek Kawasaki ZX-25R warna biru

Selain kendaraan mewah tersebut, beberapa aset lainnya turut dikembalikan ke Doni Salmanan. Berikut rinciannya:

1. Motor merek Yamaha Scorpio modifikasi tangki warna biru
2. Motor merek Honda Beat, nomor polisi D-6866-ZDV
3. Motor merek Honda Beat, Nomor Polisi D-6637-ZDV
4. 5 (lima) unit motor merek Yamaha Gear 125, masing-masing berwarna red sebanyak 2 (dua) unit dan

     berwarna prestige silver sebanyak 3 (tiga) unit.

Sebagaimana diketahui, Doni Salmanan divonis hukuman penjara selama 4 tahun. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut 13 tahun penjara. Pembacaan putusan disampaikan oleh majelis hakim ketua, Achmad Satibi di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, Kamis (15/12/2022).

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun. Dengan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan,” ujar Satibi dalam pembacaan putusannya.

Satibi menilai terdakwa Doni Salmanan bersalah telah menyebarkan informasi bohong kepada member Qoutex sehingga menyebabkan kerugian kurang lebih mencapai Rp 24 miliar.

“Menyatakan Doni Muhammad Taufik terbukti secara sah dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyebabkan kerugian dakwaan ke-1,” katanya.

Majelis hakim menyebut dakwaan jaksa penuntut umum kepada terdakwa tentang pasal tindak pidana pencucian uang tidak terbukti. Hal tersebut membuat terdakwa dibebaskan dalam dakwaan tersebut.

“Menyatakan terdakwa Doni Muhammad Taufik tidak terbukti dan sah tindak perdana dakwaan ke-2, membebaskan terdakwa,” katanya.

Dia menuturkan sebagian barang bukti dari nomor 1 sampai 131 dikembalikan kepada terdakwa dan nomor 132 sampai seterusnya sebagian lagi dirampas negara.

“Menetapkan masa penangkapan terdakwa dan kurungan terdakwa dikurangi dari pidana yang ditetapkan. Menetapkan sebagian barang bukti 1 sampai 131 dikembalikan ke terdakwa dan poin 132 sampai seterusnya dirampas kepada negara,” katanya.

(Sumber : Kendaraan Mewah ‘Sultan’ Doni Salmanan: Mobil Lamborghini-Motor BMW)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon menetapkan salah seorang pejabat daerah setempat sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat berat. Pejabat itu berinisial S yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Umaryadi melalui Kasi Intel, Slamet Haryadi mengatakan S ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dalam pengadaan alat berat tahun 2021 dengan nilai anggaran Rp 8,53 miliar.

“(S) kita tetapkan tersangka kasus penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan alat berat DPUTR tahun anggaran 2021,” kata Slamet saat dihubungi, Jumat (16/12/2022)

Menurut Slamet, kasus yang menjerat S berlangsung saat dia masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon.

Adapun modus yang dilakukan tersangka S dalam kasus korupsi pengadaan alat berat ini yaitu dengan melakukan mark up harga dan ada spesifikasi barang yang tidak sesuai.

“Ada mark-up harga dan spek (spesifikasi) yang tidak sesuai. Nilai kerugian (Negara) di atas Rp 1 miliar,” jelas Slamet.

Sebelum menetapkan S sebagai tersangka, pihaknya telah lebih dulu melakukan serangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut sejak Juni 2022. Saat ini Kejari Kota Cirebon bahkan telah melakukan penahanan terhadap tersangka S. Ia ditahan di Rutan Kelas I Cirebon, Jalan Benteng, Kota Cirebon.

Hingga kini, Kejari Kota Cirebon masih terus melakukan pengembangan untuk mencari kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus korupsi pengadaan alat berat tersebut.

“Kita masih akan terus melakukan pengembangan,” kata Slamet.

(Sumber : Mantan Kepala DPUTR Cirebon Jadi Tersangka Kasus Korupsi)

Jakarta (VLF) Roy Suryo dituntut 1,5 tahun atas kasus meme stupa Borobudur. Kuasa hukum Roy Suryo, Muhammad Zulkarnain mengaku kecewa atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

“Sangat kecewa dan terzalimi. Kami akan tanggapi dengan pembelaan baik dari PH maupun dari terdakwa,” katanya, Kamis (15/12/2022), dilansir dari detikNews.

Zulkarnain juga menyinggung Roy Surya pernah melaporkan pembuat meme stupa Borobudur ke Polda Metro Jaya. “Meme tersebut merusak kerukunan. Itu bukan perbuatan terdakwa. Dan terdakwa sudah melaporkan si pembuat (meme), tapi tidak ditindaklanjuti penyidik,”jelasnya.

Menurutnya, laporan terhadap tiga akun Twitter itu dibuat pada Kamis (16/6/2022). Tiga akun Twitter tersbut, sebut Zulkarnain, merupakan penyebar pertama kali meme stupa Candi Borobudur.

Roy Surya disebut hanya mengkritik wacana kenaikan harga naik ke stupa candi Borobudur. “Terdakwa hanya memberi kritik masalah kenaikan harga Borobudur. Hanya beberapa orang yang tidak mengerti dan ada masukan politik, katanya.

Sebelumnya, terdakwa penistaan agama dan ujaran kebencian dalam kasus meme stupa Borobudur, Roy Suryo dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Roy Suryo juga didenda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 A UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dakwaan alternatif pertama,” kata jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (15/12/2022).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp 300 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan kurungan,” tambahnya.

Awal Kasus Meme Stupa
Roy Suryo didakwa terkait kasus ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan golongan (SARA), ujaran permusuhan atau penodaan agama, hingga kasus penyebaran kabar tidak pasti atau berlebihan yang menyebabkan keonaran terkait meme stupa Borobudur.

“Bahwa terdakwa Roy Suryo pada tanggal 10 Juni 2022, atau pada tanggal 11 Juni 2022, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),” kata tim jaksa penuntut umum Tri Anggoro Mukti di Pengadilan Negeri Jakarta barat, Jakarta Barat, Rabu (12/10/2022).

Awalnya Roy Suryo melihat unggahan di media sosial Twitter terkait foto meme stupa Borobudur yang sudah direkayasa dan diubah menjadi foto lain di akun bernama @IrutPagut. Keesokan harinya postingan tersebut viral setelah banyak pengguna Twitter yang berkomentar di postingan itu, bahkan telah dimuat di sebuah media online.

Roy Suryo yang melihat postingan itu, melakukan screenshot berisi gambar stupa yang merupakan simbol suci agama Buddha yang telah diedit menjadi gambar yang bukan sebenarnya, yaitu figur stupa berwajah selain Buddha.

Hingga akhirnya pada 10 Juni 2022, Roy Suryo secara sadar melakukan quote tweet atau mengutip tweet gambar stupa yang merupakan simbol suci agama Buddha yang telah diedit menjadi gambar yang bukan sebenarnya, yaitu figur stupa yang berwajah selain Buddha yang bersumber dari akun Twitter @fly_free_DY.

Jaksa Tri Anggoro mengatakan, terdakwa juga turut menambahkan kalimat terhadap stupa tersebut dengan caption atau kalimat yang berbunyi, “Mumpung akhir pekan yang ringan2 saja Twit-nya. Sejalan dengan protes rencana kenaikan harga tiket naik candi Borobudur (dari 50 ribu ke 750 ribu (sh sewarasnya) ditunda itu, banyak kreativitas netizen mengubah salah satu stupa terbuka yang ikonik di Borobudur itu, lucu hehehe Ambyar”. Postingan tersebut dibuat terdakwa Roy Suryo menggunakan HP milik terdakwa.

Postingan Roy Suryo itu pun viral hingga akhirnya terdakwa dilaporkan oleh organisasi Dharmapala, yang merasa tersinggung atau timbul rasa kebencian karena isi postingan terdakwa.

Atas perbuatannya, Roy Suryo didakwa Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Atau kedua, Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau ketiga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidan

(Sumber : Roy Suryo Dituntut 1,5 Tahun Kasus Meme Stupa)

Jakarta (VLF) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Survey Pengalaman Hidup Perempuan (SPHPN) mencatat ada ribuan tindakan kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021. Kekerasan tersebut terdiri dari berbagai jenis, mulai dari kekerasan fisik hingga kekerasan seksual.

Terbanyak, kekerasan terjadi dalam bentuk fisik. Tercatat ada 5.309 kekerasan fisik terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2021.

“Kekerasan fisik sebanyak 5.309, kekerasan psikis sebanyak 4.073, dan kekerasan seksual sebanyak 1.563,” kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Femmy Eka Kartika Putri dalam paparannya kepada wartawan di Rayz UMM Hotel, Malang, Jawa Timur, Kamis (15/12/2022) malam.

Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga berupa penelantaran sebanyak 1.406 kasus. Kemudian tindak pidana perdagangan orang sebanyak 272 kasus.

“Eksploitasi 61 kasus dan kekerasan lainnya sebanyak 841 kasus,” jelasnya.

Bahkan menurutnya, 1 dari 4 perempuan berusia 15-64 pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual selama hidupnya pada tahun 2021. Angka tersebut cendrung menurun dibanding tahun 2016, dimana 1 dari 3 perempuan berusia 15-64 pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual selama hidupnya.

Kemenko PMK, lanjut Femmy, terus berupaya melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Cara yang dilakukannya pertama adalah dengan mengawal aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Mengawal penyusunan Perpres Strategi Nasional Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan (Stranas PKtP),” lanjutnya.

Lalu dengan Pelaksanaan Sistem Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Kemudian dengan memberi perlindungan pekerja migran serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

“Bapak Menko bertindak sesuai Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO,” pungkasnya.

(Sumber : Kemenko PMK Catat 5.309 Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan pada 2021)

Jakarta (VLF) Aksi demonstrasi menuntut pencabutan Kitab Undang-Undang Hukum Pindana (KUHP) akan berlangsung di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, siang ini. Kawat berduri telah terpasang di lokasi.

Pantauan detikcom, Kamis (15/12/2022) pukul 09.40 WIB tampak kawat berduri mulai dipasang di depan gedung DPR. Kawat tersebut dipasang di beberapa titik area gerbang DPR.

Sejumlah petugas kepolisian juga bersiaga. Mereka tampak berjaga di sekitar gedung DPR.

Sementara itu, belum terlihat rekayasa lalu lintas di depan Gedung DPR, yakni Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tampak lancar.

Dalam unggahan yang dibagikan @yayasanlbhindonesia demo tersebut bertepatan dengan aksi penolakan RKUHP 2019 yang memakan korban. Demo kali ini menuntut KUHP dicabut karena banyak pasal yang bermasalah.

Penjelasan Istana
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan KUHP yang baru merupakan salah satu warisan atau legacy dari pemerintahan Presiden Jokowi. Moeldoko menegaskan KUHP bukan untuk kepentingan pemerintah saat ini.

“Untuk itu, penting untuk disampaikan ke publik bahwa KUHP bukan untuk kepentingan pemerintah saat ini, melainkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat,” demikian keterangan tertulis dari KSP ‘Moeldoko: KUHP Bukan untuk Kepentingan Pemerintah Saat Ini’, seperti dibagikan kepada wartawan, Rabu (14/12).

Moeldoko mengatakan KUHP merupakan wujud manifestasi reformasi hukum yang selalu ditekankan Presiden Jokowi.

“Sebagai produk hukum, KUHP mendekonstruksi paradigma hukum pidana menuju keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Oleh karenanya, KUHP merupakan manifestasi dari reformasi hukum yang selama ini diarahkan Bapak Presiden, terutama dalam hal penataan regulasi hukum pidana,” kata Moeldoko dalam rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait KUHP di Gedung Bina Graha Jakarta.

Moeldoko menyebutkan, KUHP saat ini menjadi target mispersepsi, bahkan hoax, meskipun menurutnya memiliki tujuan dan dampak yang baik. Hal itu, kata Moeldoko, terjadi lantaran belum ada pemahaman yang jelas di masyarakat.

(Sumber : Jelang Demo Tolak KUHP, Kawat Duri Mulai Dipasang di Depan DPR)

Jakarta (VLF) Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya menguatkan vonis 8 bulan penjara kepada Soehartono. Di mana Soehartono terbuki memalsu surat kepemilikan tanah milik PT Alfa Retailindo.

“Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 September 2022 Nomor: 1228/Pid.B/2022/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut,” demikian amar putusan PT Surabaya yang dikutip detikcom dari websitenya, Kamis (15/12/2022).

Duduk sebagai ketua majelis Sigit Priyono dengan anggota Dwi Hari Sulismawati dan Daniel Dalle Pairunan.

“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan,” ucap majelis.

Perkara itu bermula saat PT Alfa Retailindo membeli tanah tersebut kepada Riyanto Nurhadi pada 1996 dengan status HGB. Jual beli ini sah dan didaftarkan ke instansi terkait.

Tiba-tiba, muncul nama Soehartono yang mengaku sebagai ahli waris atas tanah itu. Ia lantas menggugat PT Alfa Retailindo ke PN Surabaya pada tahun 2000. Gugatan Soehartono sia sia dan kandas di tingkat pertama. Lalu, ia banding dan kasasi.

Tak berhenti sampai di situ, upaya serupa dilakukan Soehartono pada 2007. Saat itu, ia mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan dikabulkan.

Belakangan, terungkap bila novum yang digunakan Soehartono adalah palsu. Nahas, Soehartono akhirnya dibui. Hukuman itu pun inkracht atau telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan kasasi di tahun 2008.

Kendati begitu, Soehartono ngotot. Justru, mengajukan permohonan eksekusi ke PN Surabaya.

Usai menelaah dan mempelajari perkara secara seksama, Ketua PN Surabaya menetapkan putusan PK tahun 2007 tak bisa dilaksanakan atau non executable. Alasannya, PK diputus berdasarkan novum palsu.

Kendati permohonan eksekusinya ditolak, Soehartono mengajukannya berulang kali. Hingga akhirnya Soehartono dilaporkan ke Polda Jatim dengan delik pidana membuat surat palsu serta menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik. Mengingat, Soehartono diyakini menggunakan sejumlah keterangan palsu dalam mendapatkan bukti kepemilikan atas tanah itu.

Di persidangan, Suhartono dituntut 1 tahun penjara. Akhirnya, ketua majelis hakim, Taufik Tatas memvonisnya selama 8 bulan penjara.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Soehartono terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan membuat surat palsu. Menjatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan, menyatakan barang bukti seluruhnya termasuk tanah di Dukuh Pakis untuk diberikan kepada PT Alfa Retailindo,” kata Tatas saat membacakan amar putusan di Ruang Candra, PN Surabaya. Senin (19/9/2022).

Tatas menilai perbuatan Soehartono telah memenuhi unsur-unsur pidana yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Yang pada pokoknya, terdakwa terbukti memalsukan surat kepemilikan tanah.

“Menimbang bahwa dakwaan JPU dan keterangan saksi serta bukti telah memperkuat dakwaan, menimbang bahwa, fisik, bukti, dan bangunan tidak sesuai kenyataan dan merupakan milik PT Alfa Retailindo di alamat Jalan Raya Dukuh Kupang Nomor 126 RT 01 RW 04, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis yang dipergunakan untuk supermarket. Menimbang bahwa sesuai fakta hukum persidangan, surat hukum fisik sebidang tanah dan bangunan tidak dalam sengketa yang merupakan surat palsu,” ujar Tatas.

Usai sidang di PN Surabaya, penasihat hukum Soehartono, Rahman menyatakan fotokopi surat oleh pelapor tidak sesuai dan tidak bisa dijadikan alat bukti. Rahman lantas menampik dan menyebut kliennya tak pernah melakukan pemalsuan surat seperti yang dituduhkan. Meski, bukti dan fakta persidangan menyatakan Soehartono terbukti bersalah melanggar pidana.

“Padahal, fotokopi itu tidak bisa dijadikan alat atau barang bukti. Otomatis, mulai proses penyidikan hingga persidangan tidak memenuhi kualifikasi. Dari sisi mana dan apa yang dipalsukan (terdakwa)? Padahal, tidak ada 1 dokumen pun yang dipalsukan,” kata Rahman.

(Sumber : Banding Kuatkan Vonis 8 Bulan Bui ke Soehartono di Kasus Tanah PT Alfa Retailindo)

Jakarta (VLF) Sekretaris Jenderal Partai Hanura Kodrat Shah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Sumut dalam kasus dugaan pemalsuan surat. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan korban bernama Arifuddin Maulana.

Korban merupakan Direktur PT. Kinantan Medan Indonesia yang merupakan perusahaan dari PSMS Medan. Arifuddin Maulana juga adalah menantu dari Gubernur Sumut (Gubsu) Rahmayadi.

Kasus ini berawal dari perwakilan PSMS Medan yang tidak bisa mengikuti Kongres PSSI di Bandung, Jawa Barat pada 30 Mei 2022 yang lalu. Hal itu karena adanya oknum yang turut datang ke lokasi kongres membawa nama PSMS Medan.

“Pertama kami sangat terkejut, mandat kami tidak diproses sejak Minggu (29/5) malam. Mandat kami diterima panitia kongres bagian registrasi, tapi mereka seperti kebingungan. Kita heran dan bertanya ada apa ini,” kata Mulyadi dalam keterangan tertulis, Selasa (31/5).

Mulyadi mengatakan oknum yang mengaku sebagai perwakilan PSMS Medan itu sudah melakukan registrasi melalui SIAP (Sistem Informasi dan Administrasi PSSI).

“Kita tahu itu dari akun kita di SIAP itu. Kita terkejut dan kita tanyakan, tak ada satu panitia pun yang bisa menjawab, sampai kami tunggu jam 12 malam,” sebutnya.

Mulyadi kemudian mengatak pihaknya mempertanyakan sikap PSSI yang diam dan tidak memberikan penjelasan kepada mereka terkait polemik peserta kongres tersebut.

“Maka dari itu kami ingin pertanyakan kepada PSSI apa alasannya, tapi tidak ada satupun yang bisa kita jumpai. Sehingga kami tak bisa masuk ke kongres,” lanjutnya.

Kemudian diketahui dua orang yang datang ke lokasi Kongres PSSI dan mengaku sebagai PSMS Medan adalah dari kelompok Kodrat Shah. Saat itu pihak Kodrat Shah menolak RUPS yang dilakukan oleh kelompok Gubsu Edy dan mengklaim Kodrat Shah sebagai CEO PSMS Medan.

Gubsu Ancam Lapor Polisi
Peristiwa itu pun turut disesalkan oleh Gubsu Edy Rahmayadi sebagai pemegang saham terbesar dari PSMS Medan. Edy saat itu menyampaikan rencana melaporkan kasus itu ke polisi.

“Saya kan pemegang saham (PSMS Medan). Saya pasti akan melakukan tindakan hukum,” ujar Edy kepada wartawan di Medan, Selasa (31/5).

Edy yang juga mantan Ketum PSSI itu menilai tidak harusnya Mulyadi dan Bambang ditolak menghadiri Kongres biasa PSSI. Sebab, keduanya adalah pengurus yang sah.

“Tidak ada alasan tidak diterima, orang dia keabsahan, jadi PSMS itu adalah organisasi olahraga, yang diatur per PT-an, diawali dari, lima persepakbolaan di Indonesia ini. Itu perserikatan namanya,” kata pembina PSMS Medan ini.

PSMS Laporkan 2 Orang dari Kubu Kodrat
Atas peristiwa yang terjadi di Kongres PSSI itu, PSMS Medan membuat laporan ke polisi. PSMS melaporkan dua orang yang datang ke lokasi yaitu Julius Raja dan Fityan Hamdi pada 1 Juni 2022 kemarin.

“Sudah resmi kita laporkan ke Polda Sumut, dua hari setelah kongres PSSI,” ujar Direktur Hukum PSMS Medan Bambang Abimanyu kepada detikSumut, Sabtu (11/6).

“Ya mereka yang mengaku jadi sekum (sekretaris umum) dan pengurus itu saat Kongres PSSI di Bandung, Julius sama Fityan” sambungnya.

Bambang melaporkan keduanya dengan tuduhan memberikan keterangan palsu.

“Deliknya memberikan keterangan palsu,” jelasnya.

Laporan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dengan LP Nomor : LP / B / 966 / V / 2022 / SPKT / POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 31 Mei 2022.

Penetapan Tersangka oleh Polda Sumut
Polda Sumut pun kemudian memproses laporan yang dilayangkan oleh PSMS Medan. Terbaru, Polda Sumut menetapkan tiga orang tersangka termasuk Kodrat Shah.

“Hasil gelar perkara tanggal 24 Oktober 2022 ditetapkan 3 orang tersangka an. JR, FH dan KS,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Rabu (14/12/2022).

Selain Kodrat, dua orang yang menjadi tersangka itu adalah Julius Raja dan Fityan Hamdi. Dua orang ini merupakan oknum yang datang ke Kongres PSSI mewakil PSMS versi Kodrat Shah.

Kuasa hukum dari Kodrat, Robbi Shahari membenarkan penetapan tersangka itu. Robbi mengatakan pihaknya sudah menerima surat soal penetapan tersangka.

“Iya benar, kami sudah mengetahuinya. Sudah diterima (surat penetapan tersangka),” sebutnya.

(Sumber : Laporan Menantu Gubsu Edy soal PSMS Bikin Sekjen Hanura Tersangka.)