Jakarta (VLF) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah melakukan penyelamatan kerugian negara dari pencegahan korupsi mencapai Rp 57,9 triliun di tahun 2022. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 46,5 triliun.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, keberhasilan dan kegagalan pencegahan korupsi sangat tergantung dari komitmen semua pihak. Dia mengatakan, pencegahan merupakan hal yang penting.

“Pencegahan korupsi menjadi penting, karena melalui pencegahan maka kita telah menyelamatkan potensi kerugian negara,” katanya dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Firli kemudian mengatakan, KPK telah melakukan penyelamatan kerugian negara sebesar Rp 57,9 triliun di tahun ini.

“Kami ingin sampaikan pada kesempatan hari ini KPK telah menyelamatkan kurang lebih kerugian negara Rp 57,9 triliun tahun 2022. Hal ini kita lakukan dalam upaya pencegahan korupsi,” ujarnya.

Ia mengatakan, dengan pencegahan maka anggaran negara bisa digunakan untuk menopang program-program pemerintah. Selanjutnya, Firli yang mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kinerja penegakan hukum bukan diukur dari berapa banyak kasus yang ditemukan. Namun, kata dia, harus ada pencegahan agar tindak pidana tak lagi terjadi.

“Kinerja penegakan hukum bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan dan bukan diukur berapa banyak orang yang ditahan namun harus ada pencegahan yang berkelanjutan agar tidak terjadi tindak pidana dan tidak pernah terjadi kembali,” paparnya.

(Sumber : KPK Klaim Selamatkan Rp 57 T dari Pencegahan Korupsi)

Jakarta (VLF) Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan saksi ahli digital forensik di sidang pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat dengan terdakwa Ferdy Sambo dkk. Saksi tersebut sempat meminta sidang digelar tertutup saat dirinya memberi keterangan, namun hal itu ditolak hakim.

Ada lima terdakwa yang dihadirkan dalam sidang kali ini. Empat terdakwa, yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf, hadir langsung di ruang sidang PN Jaksel, Selasa (20/12/2022). Sementara, Bharada Richard Eliezer hadir secara virtual.

Mulanya, jaksa mengatakan telah memanggil tiga saksi ahli untuk memberikan keterangan di persidangan hari ini. Namun, hanya satu orang yang bisa hadir. Jaksa menyebut dua orang saksi ahli tengah berada di luar kota

“Ahli psikolog forensik Rini, ahli pidana Efendi Saragih, keduanya tidak bisa untuk kami hadirkan,” kata jaksa.

Jaksa menyebut hanya ahli digital forensik dari Puslabfor Polri Hery Priyanto yang hadir hari ini. Atas permintaan Hery, jaksa memohon kepada majelis hakim untuk menggelar persidangan secara tertutup dengan alasan ada materi yang tidak boleh diketahui publik.

“Mohon izin yang mulia, ahli sudah berkoordinasi dengan kami terkait dengan materi forensik digital, ahli menginginkan persidangan dinyatakan tertutup karena ada materi yang tidak boleh diketahui umum yang mulia,” kata jaksa.

Ketua majelis hakim Wahyu Iman Santoso bertanya apa materi yang tidak boleh diketahui publik itu. Hery mengatakan akan memutar video CCTV dan menunjukkan secara jelas alat digital forensik yang berkaitan dengan data-data investigasi.

“Boleh disebutkan materi apa saja yang tidak boleh diketahui oleh publik?” tanya hakim.

“Mohon izin menyampaikan di ahli sudah bersaksi juga di persidangan sebelumnya ada terkait juga dengan obstruction of juctice, hari ini memang kita melakukan atas perintah dari jaksa untuk melakukan play yang mulia, objek zooming memperjelas peralatan-peralatan kami yang merupakan data-data digital forensik yang terkait dengan data-data investigasi, ” kata Hery.

Hakim lalu bertanya apa rahasia yang tidak boleh diketahui publik sehingga Hery meminta persidangan harus digelar tertutup. Hery menjelaskan hal itu terkait dengan peralatan yang dipakai untuk investigasi.

“Di mana letak rahasia yang tidak boleh diketahui publik saudara jaksa penuntut umum?” tanya hakim.

“Ini hanya peralatan saja,” kata Hery.

“Tetapi kenapa sampai sampai sidang tertutup?” tanya hakim.

“Kemarin kita meminta karena peralatan tersebut dipakai investigasi,” jawab Hery.

Hakim lalu memberikan opsi bagaimana jika rekaman yang menunjukkan alat tersebut tidak diperbesar di layar. Hery pun setuju dengan opsi tersebut.

“Kalau peralatannya tidak di-zoom kamera hanya melihat ke atas boleh?” tanya hakim.

“Boleh,” jawab Hery. Persidangan pun tidak jadi dilakukan tertutup.

Ferdy Sambo Didakwa Pembunuhan Berencana
Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma’ruf.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (17/10).

Ferdy Sambo dkk diadili dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ferdy Sambo juga didakwa merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ferdy Sambo didakwa dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP.

(Sumber : Ahli Digital Forensik Minta Sidang Sambo Tertutup, Hakim Menolak)

Jakarta (VLF) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Yustisial Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di lingkungan MA. Tersangka ke-14 itu langsung ditahan KPK usai diperiksa terkait kasus suap penanganan perkara di MA.

Kasus tersebut merupakan pengembangan perkara yang sebelumnya menjerat Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Dirangkum detikcom, berikut ini sejumlah fakta penetapan tersangka Edy Wibowo oleh KPK.

1. Tersangka Baru Hakim Yustisial
KPK mengatakan penetapan tersangka itu telah berdasarkan bukti yang cukup. Adapun tersangka baru itu merupakan hakim yustisi di MA.

“Saat ini KPK telah menetapkan satu orang hakim yustisi di MA sebagai tersangka,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (19/12/2022).

2. Edy Wibowo Diperiksa
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut Edy Wibowo telah memenuhi panggilan penyidik dengan datang ke Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

3. Edy Wibowo Ditahan
Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (19/12/2022), Edy Wibowo terlihat turun dari ruang pemeriksaan pada pukul 16.49 WIB. Dia terlihat mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.

Edy tampak digiring sejumlah petugas KPK menuju ruang konferensi pers. Selain itu, tangan Edy terlihat diborgol.

4. Tersangka ke-14
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut perkara yang menjerat Edy ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Dia mengatakan ada 13 orang yang lebih dulu dijerat sebagai tersangka.

“Dalam proses penyidikan perkara dengan tersangka SD (Sudrajad Dimyati) dkk ada 13 orang dilakukan penahanan oleh KPK, KPK kemudian menemukan kecukupan alat bukti mengenai adanya dugaan perbuatan pidana lain dan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan salah tersangka, EW, selaku Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti di Kamar Perdata MA,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers.

5. Diduga Terima Suap Rp 3,7 M
KPK menahan Hakim Yustisial Edy Wibowo dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Dia diduga menerima uang Rp 3,7 miliar untuk membatalkan putusan pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar (RS SKM).

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut perkara ini bermula saat adanya gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Mulya Husada Jaya (PT MHJ) dengan termohon Yayasan RS SKM. Kemudian, majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar (PN Makassar) menyatakan RS SKM Pailit.

“Selama proses persidangan sampai dengan agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa Yayasan Rumah Sakit SKM dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya,” kata Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (19/12/2022).

Dia mengatakan pihak RS SKM mengajukan permohonan kasasi ke MA dengan permohonan agar putusan tingkat pertama itu dinyatakan tidak berlaku dan RS SKM tidak dinyatakan pailit. Firli menduga ada pendekatan dan komunikasi yang dilakukan pihak SKM, yakni Wahyudi selaku Ketua Yayasan dengan Muhajir Habibie (MH) dan Albasri (AB) selaku PNS di MA dengan tujuan agar permohonannya dikabulkan.

“Wahyudi Hardi selaku ketua yayasan melakukan pendekatan dan komunikasi intens dengan meminta MH dan AB selaku PNS pada MA untuk membantu dan memonitor serta mengawal proses kasasi tersebut yang diduga disertai adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang,” jelas dia.

KPK menduga terjadi pemberian uang secara bertahap mencapai Rp 3,7 miliar kepada Edy Wibowo lewat MH dan AB. Suap diduga diberikan saat proses kasasi masih berlangsung di MA.

“Untuk serah-terima uang diduga dilakukan selama proses kasasi masih berlangsung di MA,” ucap Firli.

Dia mengatakan penyerahan uang itu diduga berdampak kepada isi putusan. Dia menduga permintaan Wahyudi agar RS SKM dinyatakan tidak pailit dikabulkan.

6. Firli Ungkap Alasan Hakim Edy Jadi Tersangka Baru
KPK ternyata sebelumnya pernah menangkap hakim Edy Wibowo dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mahkamah Agung (MA). Lantas, apa alasan KPK baru mengumumkan status Edy hari ini?

Berdasarkan rangkuman detikcom, OTT di lingkungan MA sendiri terjadi pada Rabu (21/9/2022) silam di sejumlah tempat di Jakarta dan Semarang. Saat itu, KPK menangkap delapan orang, salah satunya Edy Wibowo.

Dalam OTT itu, KPK kemudian menetapkan 10 orang menjadi tersangka. Akan tetapi saat itu Edy masih belum ditetapkan tersangka. Kemudian KPK terus mengembangkan perkara suap di MA itu.

Namun apa alasan KPK baru mengumumkan dan menahan Edy Wibowo setelah hampir 3 bulan OTT di MA terjadi?

“Saudara EW ditahan karena hari ini kami mendapatkan cukup bukti,” kata Firli Bahuri kepada wartawan dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Firli mengungkap ternyata selama ini pihaknya tengah melakukan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya. Tak terkecuali pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif guna mengungkap perkara tersebut.

7. Pengacara Heran Hakim Yustisial MA Jadi Tersangka
Pengacara Edy, Ahmad Yani mengaku heran kliennya menjadi tersangka. Sebab ia menyebut kliennya dipanggil sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun ia mengaku tidak mengetahui apa kasus yang menjerat kliennya saat menghadiri panggilan KPK Senin (20/12) kemarin.

(Sumber : 7 Fakta Hakim Yustisial Dijadikan KPK Sebagai Tersangka ke-14 Suap di MA)

Jakarta (VLF) Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar berhasil menangkap 193 pelaku dari hasil pengungkapan 151 kasus narkoba. Petugas mengamankan berbagai barang bukti.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo menyatakan dari 193 orang yang ditangkap itu, sebanyak 41 pelaku merupakan target operasi, selebihnya bukan.

Ia mengatakan Polda Jabar telah menggelar Operasi Antik Lodaya dalam rangka cipta kondisi jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Operasi yang digelar sejak tanggal 16 hingga 25 November.

“Total 193 pelaku, ini melupakan hasil pengungkapan 151 kasus tindak pidana narkoba,” kata Ibrahim dalam keterangan yang diterima detikJabar, Senin (19/12/2022).

Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa ganja 1.006 gram plus enam batang, Sabu 697,29 gram, ekstasi 10 butir, tembakau sintetis 430,66 gram, psikotropika 1.560 butir, obat keras 92.008 butir, dan 10 liter miras oplosan.

Ibrahim mengatakan pihaknya telah memusnahkan barang bukti tersebut. Pemusnahan barang bukti juga termasuk hasil dari operasi yang digelar pada periode Juli hingga November 2022.

“Secara total yang dimusnahkan itu sabu 4.883 gram, jamu 2.577 pis, bahan cream 41 tong, kosmetik 148.500 pis, ganja 2.372 gram, obat keras 39.092 butir, dan tembakau sintetis 35,8 gram,” ucap Ibrahim.

Menurut Ibrahim, pengungkapan kasus ini bisa diasumsikan menyelematkan 51.185 orang dari penyalahgunaan narkoba. Sebab, lanjut dia, asumsinya satu gram sabu bisa digunakan lima orang.

“Dengan total barang bukti, maka ada 24.416 orang yang kita selamatkan, ganja 7.116 orang yang kita selamatkan, dan yang lain-lain, total yang kita selamatkan 51 ribu lebih,” ucapnya.

(Sumber : Polda Jabar Tangkap 193 Penjahat Narkoba)

Jakarta (VLF) Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung membongkar 3 kasus tambang pasir dan emas ilegal. Dalam 3 kasus tersebut, dua di antaranya telah ditetapkan masing-masing pemilik usaha tambang sebagai tersangka.

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung, AKBP Yusriandi Yusrin kepada detikSumut, mengatakan, pengungkapan ini berdasar hasil laporan masyarakat tentang adanya aktivitas pertambangan ilegal.

“Kasus ini terungkap dari laporan masyarakat, kami melakukan penyelidikan sejak bulan Februari terhadap 3 kasus ini,” ujarnya saat dihubungi, Senin (19/12/2022).

Lebih lanjut, Yusriandi menuturkan 3 kasus yang dilakukan penyelidikan yakni dua kasus tambang emas dan satu kasus tambang pasir.

“Jadi dalam 3 kasus ini ada dua kasus pertambangan emas ilegal di Way Kanan dan Pesawaran, untuk pasirnya ada di Lampung Timur,” terang Yusriandi.

Dalam kasus tersebut, lanjut Kasubdit, pihaknya telah menetapkan dua orang sebagai tersangka.

“Ada dua orang yang kami tetapkan menjadi tersangka yakni Sugiyanto di kasus tambang emas Way Kanan dan Tukiman kasus tambang pasir di Lampung Timur, mereka yang ditetapkan menjadi tersangka masing-masing adalah pemilik usaha pertambangan ilegal, sementara satu kasus masih dalam tahap sidik,” ucapnya.

Yusriandi menambahkan dua kasus yang telah menetapkan tersangka telah dinyatakan P21.

Terhadap dua tersangka dijerat Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 Tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

(Sumber : Polda Lampung Ungkap 3 Kasus Tambang Emas dan Pasir Ilegal)

Jakarta (VLF) KPK menetapkan Hakim Yustisial Kamar Perdata di Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo sebagai tersangka kasus pengurusan perkara yang lebih dulu menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Pengacara Edy, Ahmad Yani, mengaku heran kliennya menjadi tersangka.

“Kapasitas Edy Wibowo sekarang ini dipanggil diperiksa sudah ditetapkan tersangka, tapi kasusnya apa pun kita belum tahu, mungkin rentetan peristiwa yang kemarin, peristiwa yang menimpa beberapa Hakim Agung,” kata Ahmad Yani kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (19/12/2022).

“Sekarang dalam proses perjalanan, kita nggak tahu objeknya, baru pemeriksaan awal kan,” tambahnya.

Dia mengaku heran dengan penetapan Edy sebagai tersangka pada awal Desember 2022. Dia menyebut Edy memang pernah diperiksa terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan MA pada Kamis (22/9) silam.

“Nah, itu juga, dia langsung dtetapkan tersangka dan belum pernah dperiksa sebagai saksi dalam perkara apapun. Dulu memang dia pernah diperiksa dalam kasusnya ramai-ramai OTT, tapi dalam perkara yang lain itu,” jelas Ahmad Yani.

“Ini perkaranya yang mana pun kita belum tahu apa hubungannya, seperti itu,” imbuhnya.

Ahmad Yani mengatakan Edy telah bersikap kooperatif saat diperiksa KPK sebagai saksi OTT terhadap Sudrajad Dimyati. Dia menyebut kliennya mendatangi KPK dan menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui perkara yang membuat Sudrajad kena OTT.

“Pas peristiwa OTT itu dia beriktikad baik kan. Ditelepon, dia datang dan dia sudah jelaskan bahwa dia nggak tahu perkara tersebut. Dia hanya Panitera, diminta buat pandangan hukum, pendapat ya biasanya, dia buat, udah selesai dan dia serahkan ke hakim langsung,” papar dia.

Sebelumnya, KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara yang sebelumnya menjerat Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Tersangka baru tersebut adalah hakim yustisi di MA.

“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti dari proses penyidikan perkara dugaan suap dengan 13 orang sebagai tersangka, KPK kembali kembangkan penyidikan perkara tangkap tangan tersebut,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (19/12).

“Saat ini KPK telah menetapkan satu orang hakim yustisi di MA sebagai tersangka,” tambah dia.

Ali belum menjelaskan detail identitas hakim yang menjadi tersangka baru tersebut. Dia juga belum menjelaskan peran hakim tersebut dalam kasus ini.

“Identitas tersangka dan uraian lengkap dugaan perbuatan tersangka akan kami umumkan ketika penyidikan cukup dan dilakukan upaya paksa penahanan,” ujar Ali.

KPK sudah lebih dulu menetapkan Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati lebih dulu dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan MA. Selain itu, KPK menetapkan sembilan orang lainnya.

Sudrajad diduga terlibat pengurusan kasasi perkara PT Intidana. Berikut daftar tersangka awal kasus penanganan perkara di MA:

1. Sudrajad Dimyati (SD) merupakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung
2. Elly Tri Pangestu (ETP) merupakan Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah
   Agung
3. Desy Yustria (DY) merupakan PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
4. Muhajir Habibie (MH) merupakan PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
5. Nurmanto Akmal (NA) merupakan PNS Mahkamah Agung
6. Albasri (AB) merupakan PNS Mahkamah Agung
7. Yosep Parera (YP) merupakan pengacara
8. Eko Suparno (ES) merupakan pengacara
9. Heryanto Tanaka (HT) merupakan swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana
10. Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) merupakan swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana

KPK juga menetapkan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh sebagai tersangka. Kasus yang menjerat Gazalba ini berbeda dengan Sudrajad. Dia dijerat sebagai tersangka bersama Prasetio Nugroho selaku Hakim Yustisial di MA sekaligus Asisten Gazalba dan Redhy Novasriza selaku staf Gazalba Saleh. Gazalba beserta dua stafnya diduga menerima uang senilai SGD 202 ribu terkait pengurusan perkara PT Intidana. Namun ketiganya hanya terlibat dalam pengurusan perkara pidana.

(Sumber : Pengacara Heran Hakim Yustisial MA Ikut Jadi Tersangka Kasus Suap Hakim Agung)

Jakarta (VLF) Konflik di perumahan elit Pantai Mutiara di Pluit, Jakarta Utara semakin panas. Developer Apartemen Pantai Mutiara di Pluit kini diadukan ke polisi atas tuduhan menyerobot tanah milik warga Apartemen Pantai Mutiara (APM).

Laporan terdaftar dengan Nomor: LP/B/5626/XI/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 3 November 2022. Laporan tersebut mengadukan Suhendro Prabowo, Wakil Direktur Utama PT Intiland Development Tbk dan Richard S Hartono atas tuduhan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Otentik.

Permasalahan terkait sebidang tanah dengan luas 1.800 meter persegi milik warga APM yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Pantai Mutiara (PPPSRS-PM), namun katanya dipecah oleh developer. Sertifikat tanah juga disebut telah berganti menjadi nama developer.

“Menurut kami ini mirip seperti mafia tanah, penyerobotan dan penggelapan tanah. Warga kami kehilangan tanah seluas 1.800 meter persegi, akan tetapi PBB-nya masih kami yang bayar, dibebankan ke kami, ke PPPSRS, tiap tahun kami bayar PBB-nya namun tanah itu bukan milik kami, sudah berganti nama,” kata Mantan Ketua Pengurus PPPSRS-PM Darwin Lisan dalam keterangan tertulis, Senin (19/12/2022).

Darwin diberhentikan dari posisinya berdasarkan SK No. 829 Tahun 2022 dari Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 1 Desember 2022. Hal itu tidak lama setelah Ketua RW 016 Pluit, Santoso Halim diberhentikan oleh lurah usai mengungkapkan dugaan pungli oleh anak usaha PT JakPro, yakni Perseroan Daerah milik Pemda DKI Jakarta.

Darwin menduga pencopotan itu merupakan hasil dari ‘politik uang’ yang melibatkan Developer dengan oknum Dinas Perumahan DKI, Camat dan Lurah untuk menutupi praktek mafia tanah di Pantai Mutiara. Adanya pencopotan itu dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap upaya hukum yang sedang dilakukan.

“Ini dugaan saya ada main mata dengan pejabat,” ujar Darwin.

Terkait pencopotannya sebagai Ketua PPPSRS-PM, Darwin menyoroti prosedur yang dianggapnya tidak sesuai terkait pengubahan Pengurus Penghuni Satuan Rumah Susun Pantai Mutiara yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PPPSRS.

Hal ini mirip dengan modus pencopotan Ketua RW 016 yang tidak sejalan dengan keinginan pejabat pemerintah Lurah, Camat dan Pengembang.

“Sebagai warga negara saya berharap pelanggaran-pelanggaran administrasi/hukum yang diduga dilakukan oleh pejabat negara dapat ditelusuri dan diproses sehingga menunjukkan keadilan bagi semua,” kata Darwin.

(Sumber : Panasnya Konflik di Perumahan Elit Pluit, Developer Dilaporkan ke Polisi!)

Jakarta (VLF) KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap seorang Hakim Yustisial di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dalam kasus suap penanganan perkara. Menyikap hal itu, KY memastikan bakal memeriksa persoalan etik terhadap yang bersangkutan.

Juru bicara (Jubir) KY Miko Ginting menyebutkan pemeriksaan itu dilakukan guna melengkapi pemeriksaan yang dilakukan KY sebelumnya terkait perkara ini. KY sudah memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat, baik dari pemberi, hingga pihak perantara.

“Pada waktunya nanti, Komisi Yudisial akan memeriksa hakim yustisial yang bersangkutan. Hal ini guna melengkapi pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial sebelumnya terhadap beberapa pihak, mulai dari tersangka pemberi hingga perantara suap,” kata Juru Bicara (Jubir) KY Miko Ginting dalam keterangannya, Senin (19/12/2022).

Miko Ginting menyebut penetapan tersangka baru ini menambah daftar panjang Hakim yang diperiksa etiknya oleh KY. Sebelumnya, ada 2 Hakim Agung yang telah berstatus tersangka, yakni Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh, serta dua hakim Hakim Yustisial Elly Tri Pangestu dan Praestion Nugroho.

“Dengan demikian, hingga hari ini, total sudah 5 orang yang menjadi subjek pemeriksaan etik oleh Komisi Yudisial,” jelas Miko.

Dengan adanya penetapan tersangka baru ini, kata Miko, rangkaian pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi pengurusan perkara di MA semakin lengkap. Ia memastikan KY bakal memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam melakukan penyidikan.

“Komisi Yudisial juga mendukung KPK agar mengungkap dugaan kasus korupsi di sektor peradilan ini seterang-terangnya,” ucap dia.

Terakhir, Miko mengaku pihaknya bakal menghormati kebijakan KPK dalam proses penyidikan perkara terkait Hakim Yustisial yang baru menjadi tersangka ini. Dia menyebut bakal menyerahkan seluruh proses hukum kepada KPK.

“Terkait dengan hakim yustisial ini, saat ini Komisi Yudisial menghormati dan menyerahkan kepada proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK,” tutup Miko.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara yang sebelumnya menjerat Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Tersangka baru tersebut adalah hakim yustisi di MA.

“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti dari proses penyidikan perkara dugaan suap dengan 13 orang sebagai tersangka, KPK kembali kembangkan penyidikan perkara tangkap tangan tersebut,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (19/12/2022).

“Saat ini KPK telah menetapkan satu orang hakim yustisi di MA sebagai tersangka,” tambah dia.

Ali belum menjelaskan detail identitas hakim yang menjadi tersangka baru tersebut. Dia juga belum menjelaskan peran hakim tersebut dalam kasus ini.

“Identitas tersangka dan uraian lengkap dugaan perbuatan tersangka akan kami umumkan ketika penyidikan cukup dan dilakukan upaya paksa penahanan,” ujar Ali.

Ali mengatakan KPK membutuhkan dukungan publik. Dia mengatakan kasus ini bakal diusut tuntas sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Dukungan publik, tentu KPK sangat harapkan sehingga penanganan penyidikan perkara ini tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme hukum,” tutur Ali.

Sementara berdasarkan sumber detikcom, hakim yustisial itu berinisial EW. Berdasarkan penelusuran, hakim yustisial EW itu ialah Edy Wibowo yang merupakan Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti di Kamar Perdata.

KPK sebelumnya menetapkan Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati lebih dulu dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan MA. Selain itu, KPK menetapkan sembilan orang lainnya.

Sudrajad diduga terlibat pengurusan kasasi perkara PT Intidana. Berikut daftar tersangka awal kasus penanganan perkara di MA:

1. Sudrajad Dimyati (SD) merupakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung
2. Elly Tri Pangestu (ETP) merupakan Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung
3. Desy Yustria (DY) merupakan PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
4. Muhajir Habibie (MH) merupakan PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
5. Nurmanto Akmal (NA) merupakan PNS Mahkamah Agung
6. Albasri (AB) merupakan PNS Mahkamah Agung
7. Yosep Parera (YP) merupakan pengacara
8. Eko Suparno (ES) merupakan pengacara
9. Heryanto Tanaka (HT) merupakan swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana
10. Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) merupakan swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana

Selain itu, KPK juga menetapkan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh sebagai tersangka. Kasus yang menjerat Gazalba ini berbeda dengan Sudrajad. Dia dijerat sebagai tersangka bersama Prasetio Nugroho selaku Hakim Yustisial di MA sekaligus Asisten Gazalba dan Redhy Novasriza selaku staf Gazalba Saleh. Gazalba beserta dua stafnya diduga menerima uang senilai SGD 202 ribu terkait pengurusan perkara PT Intidana. Namun ketiganya hanya terlibat dalam pengurusan perkara pidana.

(Sumber : KY Bakal Periksa Etik Hakim Yustisial MA yang Jadi Tersangka Baru Kasus Suap)

Jakarta (VLF) Mantan bos FTX Sam Bankman-Fried menyampaikan permintaan maafnya. Dalam suatu draf yang bocor, dia menulis hidupnya benar-benar kacau.

Dia mengatakan kepada regulator Bahama bahwa dia sangat menyesal ada di posisi ini. Tetapi ketika Bankman-Fried dikawal keluar dari apartemen penthouse-nya di Nassau dengan borgol, masih belum jelas untuk apa ucapan maaf itu dilontarkan.

Sebelumnya ia tegas membantah tuduhan telah melakukan penipuan. Namun sehari setelah penangkapan, jaksa federal dan regulator membuka puluhan halaman file yang menuduh ia telah melakukan penipuan sejak lama.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) menyebut lebih dari US$ 8 miliar atau Rp 124,8 triliun uang nasabah FTX raib. Akibatnya banyak yang harus kehilangan tabungan mereka, dana kuliah, tabungan masa depan, dan lainnya.

“Bankman-Fried salah satu penipu terbesar dalam sejarah Amerika,” kata Jaksa Penuntut AS Damian Williams, dikutip dari CNBC, Senin (19/12/2022).
Advertisement

Diketahui Bankman-Fried mendirikan crypto hedge fund Alameda Research pada November 2017, menyewa ruang kantor di Berkeley, California. Bankman-Fried merupakan lulusan Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan sempat bekerja di firma perdagangan kuantitatif bergengsi Jane Street Capital.

Alameda Research pada dasarnya adalah toko arbitrase, membeli bitcoin dengan harga lebih rendah di satu bursa dan menjualnya dengan harga lebih tinggi di bursa lain. Perbedaan harga di Korea Selatan versus seluruh dunia memungkinkan Bankman-Fried dan partnernya Gary Wang mendapat untung besar.

Pada April 2019, Bankman-Fried dan Wang bersama Nishad Singh mendirikan FTX.com. Platform kripto ini menawarkan fitur perdagangan inovatif kepada pelanggan, platform yang responsif, dan pengalaman yang andal.

Regulator federal di CFTC mengatakan, Sebulan setelah mendirikan FTX, memanfaatkan aset pelanggan untuk kepentingan Alameda. Rehypothecation adalah istilah ketika bisnis secara legal menggunakan aset pelanggan untuk berspekulasi dan berinvestasi.

Tetapi Bankman-Fried tidak memiliki izin pelanggan untuk berjudi dengan dana mereka. Persyaratan penggunaan FTX sendiri secara khusus melarang dia, atau Alameda, menggunakan uang pelanggan untuk apa pun, kecuali jika pelanggan mengizinkannya.

FTX mengumpulkan banyak uang pelanggan. CFTC mengutip laporan 2019 dari FTX yang mematok volume berjangka saja sering melebihi US$ 100 juta setiap hari.

Menggunakan uang pelanggan untuk Alameda merupakan penipuan. Di Distrik Selatan New York, di mana Bankman-Fried didakwa oleh dewan juri, Bankman-Fried juga menghadapi tuduhan penipuan kriminal. Bankman-Fried dituduh menggunakan dana pelanggan untuk membiayai investasi spekulatifnya.

Ini adalah kejatuhan yang cepat bagi raja crypto yang pernah ada, yang baru-baru ini dua bulan lalu dielu-elukan sebagai penyelamat industri. Sekarang, Bankman-Fried menuju ke pengadilan Bahama pada hari Senin untuk menyerahkan dirinya ke proses ekstradisi AS. Pengadilan pidana menunggunya begitu dia kembali ke AS.

(Sumber : Begini Cara Bos Kripto FTX Tipu Duit Investor Rp 124 Triliun)

Jakarta (VLF) Crazy rich Bandung Doni Salmanan batal dimiskinkan usai tuntutan jaksa tidak semuanya dikabulkan majelis hakim, seperti soal ganti rugi korban. Jaksa pun masih berjuang demi para korban dengan ‘melawan’ putusan itu.

Seperti diketahui, hakim ketua Achmad Satibi menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap Doni Salmanan dalam kasus Quotex. Hakim juga memerintahkan Doni untuk membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun,” kata hakim ketua Achmad Satibi di PN Bale Bandung, dilansir detikJabar, Kamis (15/12/2022) saat membacakan amar putusan sidang tersebut.

Hakim menyatakan Doni Salmanan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dakwaan kedua jaksa. Hakim pun membebaskan Doni Salmanan dari ganti rugi kepada para korban kasus trading Quotex.

“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua tersebut,” kata hakim.

Hakim memerintahkan barang bukti aset-aset berupa uang, sertifikat rumah, hingga mobil mewah merek Porsche berwarna biru pun dikembalikan ke Doni Salmanan. Hakim menjelaskan aset tersebut tidak disita lantaran didapat dari hasil Doni sebagai aplikator aplikasi Quotex tersebut dan bukan merupakan hasil tindak pidana.

Hakim pun menilai regulasi terkait trading atau binary option masih belum jelas.

Jaksa Ajukan Banding
Putusan hakim itu dinilai jaksa sangat jauh dari harapan. Jaksa pun mengajukan banding yang salah satu pertimbangannya adalah putusan hakim yang mengembalikan aset sitaan kepada Doni Salmanan.

“Kemudian tentang barang bukti yang bernilai ekonomis itu yang kemarin kita tuntut itu di poin 33 sampai 131, tentang uang tunai, kendaraan bermotor, dan mobil. Di tuntutan kami dikembalikan melalui paguyuban para korban, dibagi secara proporsional. Tapi ternyata putusan majelis kemarin dikembalikan ke Terdakwa,” ujar Mumuh seperti dilansir detikJabar, Jumat (16/12).

“Jadi tim JPU akan melakukan upaya hukum tentang putusan hal tersebut. Artinya, tim JPU akan banding. Jadi mungkin paling telat tim JPU akan menyatakan banding,” tambahnya.

Jaksa menyatakan persoalan aset yang dikembalikan ke Doni Salmanan akan menjadi salah satu bahan jaksa dalam berkas banding. Dia mengatakan barang bukti yang dikembalikan Doni itu berupa uang tunai, mobil, hingga sertifikat rumah.

“Jadi ada uang tunai, sepeda motor, sama mobil. Apalagi kan banyak juga, ada 100 lebihlah, itu benda-benda seperti kamera dan segala macam,” ujarnya.

Jaksa sebelumnya menuntut Doni dihukum 13 tahun penjara dan membayar ganti rugi restitusi kepada para korban senilai Rp 17 miliar.

(Sumber : Doni Salmanan Batal Dimiskinkan dan Asa Jaksa Lawan Balik Demi Korban)