Jakarta (VLF) Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Effendi Saragih menjadi saksi ahli dalam sidang pembunuhan Brigadri N Yosua Hutabarat di PNS Jaksel. Dia menjelaskan tentang ‘doenpleger.’

Effendi menjelaskan, ‘doenpleger’ adalah orang yang menyuruh melakukan tindak pidana dan yang disuruh tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.

Hal tersebut dibeberkan Effendi dalam sidang dengan terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, Bripka Ricky Rizal dan Bharada Richard Eliezer tersebut.

Mulanya, pengacara Bharada Eliezer, Ronny Talapessy membaca berita acara pemeriksaan (BAP) Effendi yang menjelaskan tentang syarat-syarat ‘doenpleger’. Ronny pun meminta ahli menjelaskan syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai ‘doenpleger’.

“Saya membaca BAP dari Pak Effendi yang menjelaskan terkait dengan syarat-syarat doenpleger, bisa saudara ahli jelaskan syarat-syarat doenpleger tersebut?” tanya Ronny.

Effendi Saragih menjelaskan ‘doenpleger’ adalah orang yang menyuruh melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain. Dalam hal ini, perantara itu adalah manusia yang digunakan sebagai alat.

Effendi mengatakan orang yang disuruh oleh ‘doenpleger’ tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

“Saya jelaskan bahwa namanya doenpleger adalah menyuruh melakukan tindak pidana, syarat-syaratnya itu adalah bahwa yang disuruh tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dan yang disuruh itu hanya sebagai merupakan alat dan juga yang tentu saja alat itu dalam bentu orang dan orang itulah yang melakukan perbuatan itu sendiri,” kata Effendi.

Eliezer Didakwa Pembunuhan Berencana
Eliezer didakwa bersama-sama dengan Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (18/10).

Eliezer didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Sumber : Ditanya Pihak Eliezer, Ahli Pidana: Disuruh Doenpleger Tak Bisa Dipidana)

Jakarta (VLF) Sidang lanjutan perkara dugaan penipuan dan penggelapan terkait Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dengan terdakwa Henry Surya diwarnai protes. Pasalnya, jaksa dituding melawan penetapan majelis hakim dengan membawa Henry Surya ke sidang secara langsung setelah sebelumnya digelar secara online.

Hal itu terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), Rabu (21/12/2022). Agenda persidangan yaitu pemeriksaan terdakwa. Sejatinya pemeriksaan terdakwa ini berlangsung pada Selasa, 20 Desember 2022 tetapi dilanjutkan pada hari ini.

Untuk pemeriksaan pada Selasa kemarin, Henry Surya dihadirkan secara online. Lantas untuk sidang hari ini jaksa tiba-tiba membawa Henry Surya untuk hadir langsung di ruang sidang.

“Bahwa majelis tetap pada penetapannya kemarin bahwa sidang online, namun dalam persidangan hari ini telah datang terdakwa. Kehadiran terdakwa dalam persidangan ini tidak bisa dielakkan, meskipun penuntut umum dengan segala cara melawan penetapan majelis namun majelis tidak bisa menolak kehadiran terdakwa. Meskipun di dalam persidangan online tidak ada kendala, kalaupun ada itu kita eliminir. Jadi persidangan ini bukan kehendak majelis menghadirkan terdakwa tapi kehendak dari penuntut umum, catat di berita acara. Dan terhadap penetapan tersebut untuk pemeriksaan terdakwa kita cabut, penetapan persidangan yang online,” ucap majelis hakim dalam sidang.

“Khusus untuk persidangan hari ini, khusus untuk pemeriksaan terdakwa karena sudah hadir, keberatan saudara akan kita catatkan, ini menyangkut keabsahan pemeriksaan. Jadi penetapan sidang online kita cabut untuk pemeriksaan terdakwa, untuk saat ini, untuk sidang berikutnya tetap online, kedatangan terdakwa ini karena tindakan penuntut umum yang unprocedural tidak mematuhi penetapan majelis, namun hal ini tidak menghalangi terdakwa yang sudah datang di persidangan akan kita periksa,” imbuhnya.

Selanjutnya persidangan tetap berlanjut dengan Henry Surya hadir secara langsung. Usai sidang, pihak Henry Surya melalui kuasa hukumnya yaitu Andi Putra Souverign dari kantor hukum Soesilo Aribowo & Rekan mengaku akan melaporkan jaksa.

“Sangat disayangkan JPU mau menegakkan hukum dengan cara yang tidak sesuai hukum. Kami dari penasihat hukum Henry Surya akan segera menindaklanjuti tindakan JPU dengan melakukan upaya hukum, baik melalui pelaporan kepada Jampidum dan Jamwas Kejagung maupun dengan melaporkan ke Komisi III DPR,” ucap Andi.

“Pada pokoknya dalam persidangan tadi, terdakwa HS (Henry Surya) menyampaikan bahwa sejak awal telah menyatakan bertanggung jawab dan akan mengganti seluruh kerugian korban, bahkan sejak tahun 2020 sampai beliau ditahan tanggal 25 September 2021, beliau telah menyelesaikan hampir 3 triliun kerugian korban, namun tahapan penyelesaian itu harus terhenti karena adanya proses pidana dan penahanan. Pada intinya penyelesaian butuh dana, dan agak sulit bagi orang yang diproses pidana dan ditahan untuk dapat mencari dana untuk penyelesaian,” imbuhnya.

(Sumber : Hakim Bilang Henry Surya Hadir Offline Tak Prosedural, Jaksa Beri Penjelasan)

Jakarta (VLF) Tim pengacara Bripka Ricky Rizal menuding keterangan ahli membuat kliennya duduk sebagai terdakwa kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat. Ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Alpi Sahari tak terima atas tudingan itu.

Hal itu terjadi saat Alpi menjadi saksi ahli di sidang lanjutan perkara pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Hutabarat dengan terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, Bripka Ricky Rizal, dan Bharada Richard Eliezer Pudihang di PN Jaksel, Rabu (21/12/2022).

Mulanya, tim pengacara Ricky Rizal bertanya kepada Alpi bagaimana cara menyimpulkan semua terdakwa mendengar skenario dari Ferdy Sambo terkait peristiwa penembakan Yosua. Tim pengacara Ricky menuding keterangan ahli-lah yang membuat kliennya duduk sebagai terdakwa.

“Kalau ahli menilai tersangka Ricky Rizal, Kuat, Putri itu Saudara hanya mendasarkan pada keterangan Richard yang dalam BAP mengatakan dirinya diperintah, bagaimana Saudara membuat tesis kesimpulan di mana semua terdakwa mendapat info yang sama tentang skenario karena keterangan ahli ini kan yang membuat terdakwa-terdakwa lain duduk di sini,” kata pengacara Ricky.

Tim pengacara Ricky terus mencecar Alpi. Pengacara bertanya apa kesalahan Ricky dalam kasus ini, padahal tidak tahu mengenai skenario Sambo.

“Bagaimana Saudara menyimpulkan di dalam BAP Saudara bahwa dari keterangan Eliezer yang memang diakui dirinya mengetahui skenario dari FS, sedangkan yang lain tidak dan itu diakui oleh FS. Sekarang kesalahannya di mana, sedangkan mereka tidak tahu skenario yang disampaikan oleh FS? Bisa dijelaskan?” cecar pengacara Ricky.

Alpi pun tak terima dituding menjadi penyebab Ricky dkk menjadi tersangka karena keterangannya di tahap penyidikan. Dengan nada tinggi, Alpi mengatakan tidak mau lagi menjadi ahli bila dituding penyebab seseorang duduk sebagai terdakwa.

“Baik, saya juga perlu klarifikasi, bukan karena ahli ditetapkan sebagai terdakwa, Pak, besok-besok kami tak mau jadi ahli,” tegas Alpi.

Alpi mengatakan seseorang ditetapkan sebagai tersangka karena alat bukti yang cukup. Alpi berkelakar hanya mau menjadi dosen saja bila keterangan ahli dipersalahkan dan dituding penyebab tersangka duduk menjadi terdakwa.

“Harus didasarkan kepada alat bukti, Pak, untuk ditetapkan sebagai tersangka itu minimal dua alat bukti pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dikatakan gara-gara ahli ditetapkan sebagai terdakwa seseorang, kami besok-besok tidak mau. Bagus kami ngajar aja di perguruan tinggi,” kata Alpi.

Tim pengacara Ricky menimpali itu. Tim pengacara Ricky menyebut seseorang menjadi terdakwa harus dikuatkan dengan keterangan ahli.

“Tapi kan harus dikuatkan keterangan ahli,” kata tim pengacara Ricky.

Alpi kemudian menanggapi itu. Kata Alpi, pernyataan tim kuasa hukum Ricky itu perlu diklarifikasi karena akan fatal bila terjadi persepsi seorang ahli yang membuat seseorang duduk sebagai terdakwa.

“Saya untuk klarifikasi juga supaya jangan terjadi persepsi publik bahwasanya ahli inilah jangan…, kata Alpi.

“Itu sangat fatal, Pak, mohon maaf kuasa hukum dari terdakwa,” imbuhnya.

Ferdy Sambo Didakwa Pembunuhan Berencana
Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma’ruf.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (17/10).

Ferdy Sambo dkk diadili dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Khusus Ferdy Sambo, dia juga didakwa merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ferdy Sambo didakwa dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP.

(Sumber : Dituding Sebabkan Ricky Jadi Terdakwa Bunuh Yosua, Ahli Pidana Tak Terima)

Jakarta (VLF) Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Bandung Jalan LL.RE Martadinata. Kedatangan Fahmi untuk memenuhi panggilan sebagai saksi kasus korupsi Pasar Pelita.

Pantauan detikJabar, Rabu (21/12/2022) sidang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Fahmi dihadirkan untuk memberikan kesaksian mengenai kasus yang menjerat mantan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kota Sukabumi Ayep Supriatna dan mantan Kuasa Direktur PT Anugerah Kencana Abadi (AKA) Irwan.

Fahmi menjalani pemeriksaan bersama 4 orang lainnya di PN Bandung. Hakim lalu menanyakan informasi awal kepada 5 saksi tersebut sekaligus menanyakan apakah kelimanya mengenal kedua terdakwa.

Semuanya menjawab mengenal terhadap Ayep maupun Irwan. Achmad Fahmi juga memastikan mengenal kedua terdakwa yang kini disidang atas kasus korupsi Pasar Pelita, Kota Sukabumi tersebut.

“Dengan Pak Ayep kenal dan dengan Irwan juga kenal,” kata Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi di PN Bandung.

Sebagaimana diketahui, mantan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kota Sukabumi Ayep Supriatna dan mantan Kuasa Direktur PT Anugerah Kencana Abadi (AKA) Irwan resmi ditahan di Lapas Kelas IIB Nyomplong, Kota Sukabumi.

Diketahui, keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pembangunan Pasar Pelita. Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 19,5 miliar atas Bank Garansi bodong (fiktif) pembangunan Pasar Pelita Sukabumi.

Mereka disangkakan Pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, subsider pasal 3 junto 18 nomor 31 tahun 1999. Subsider pasal 9 junto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, lebih subsider lagi pasal 11 junto pasal 18 UU 31/1999. Ancaman hukuman 20 tahun penjara.

(Sumber : Walkot Sukabumi Jadi Saksi Kasus Korupsi Pasar Pelita)

Jakarta (VLF) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), advokasi adalah istilah pembelaan. Jadi secara bahasa, advokasi artinya membela.

Biasanya, advokasi dilakukan manakala ada suatu kondisi yang tidak menunjukkan keberpihakan orang yang bermasalah, dalam mengakses suatu layanan tertentu.

Istilah ini telah dikenal oleh masyarakat dan maknanya pun cukup luas.

Supaya detikers lebih paham, dalam artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai artinya advokasi, tujuan, fungsi, jenis, hingga contohnya.

Apa Itu Advokasi?
Dalam e-paper situs id.scribd yang diunggah oleh Ezha Tama, advokasi adalah proses maupun upaya strategis yang terencana untuk mendapatkan komitmen ataupun dukungan dari para pihak terkait.

Sementara, dikutip dari repository IAIN Tulungagung oleh R Mubit, advokasi diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan seperangkat tindakan politis yang terorganisir, yang dilakukan untuk mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan.

Orang yang bekerja melakukan advokasi disebut advokat. Advokat sama artinya dengan pengacara, pasalnya tugasnya sama-sama membela kliennya.

Oleh sebab itu, tak heran jika advokasi ini sering diartikan sebagai pembelaan kasus atau aktivitas berbicara di pengadilan.

Ade Farid Hidayat dalam e-paper yang diunggahnya di situs id.scribd, menyebutkan bahwa secara eksplisit advokasi merupakan aksi-aksi sosial, kultural, politik yang dilakukan dengan sistematis, terencana, dan kolektif.

Sebagaimana pernyataan Topatimasang (2000) yang mendefinisikan advokasi adalah upaya untuk memperbaiki, membela serta mengubah (policy reform) kebijakan, agar sesuai dengan kepentingan prinsip-prinsip keadilan.

Jadi kesimpulannya, arti advokasi adalah serangkaian kegiatan komunikasi untuk mempengaruhi penentu kebijakan, demi mendapatkan suatu dukungan.

Dalam melakukan advokasi tersebut dilakukan berbagai cara, seperti menjual ide supaya diberikan dukungan, membujuk, dan meyakinkan.

Pelaku Advokasi
Advokasi bisa dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi.

Dalam hal ini, individu atau kelompok bisa disebut sebagai pelaku advokasi yaitu dengan syarat mereka paham akan masalah, berkemampuan, dipercaya dan dihormati, peduli kesehatan, tidak melakukan tindakan tercela.

Pelaku advokasi di antaranya:

1. Seorang pakar/ahli
2. Pejabat yang berwenang
3. Tokoh publik
4. Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
5. Perguruan tinggi
6. Profesi
7. Dan lain-lain.

Tujuan Advokasi
Dirangkum dari materi yang disusun oleh Gita Rahmadhani dan Hartiwi Parwoto dalam situs id.scribd, berikut merupakan tujuan dari advokasi:

1. Membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah
2. Mengubah suatu sistem/lembaga/program/kebijakan agar responsif pada suatu kebutuhan
3. Menolong suatu kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan
4. Melakukan tindakan nyata atas solusi masalah
5. Adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah
6. Memberi kepedulian alternatif solusi masalah
7. Untuk melakukan tindak lanjut kegiatan.

Fungsi Advokasi
Fungsi advokasi bisa kita lihat dari definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun agar jelas, berikut ini fungsi-fungsi advokasi selengkapnya.

1. Membantu pihak yang bermasalah untuk memperoleh hak-haknya
2. Menyerasikan hubungan nilai-nilai yang ada
3. Menyelesaikan dan mengatasi sengketa ataupun masalah
4. Alat untuk mencari suatu keadilan.

Jenis Advokasi
Menurut Schneider yang dikutip dari e-paper scribd oleh Hartiwi Parwoto, jenis-jenis advokasi secara umum antara lain:

1. Advokasi Klien
   Advokasi klien merupakan jenis advokasi yang tujuan akhirnya untuk berjuang memenangkan suatu “masalah” terhadap suatu sistem atau lembaga.
2. Advokasi Masyarakat
   Advokasi masyarakat adalah jenis advokasi yang dilakukan untuk membantu masyarakat agar bisa memperoleh pelayanan yang sesuai.
3. Advokasi Legislatif
   Advokasi legislatif yaitu jenis advokasi yang dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan suatu kebijakan atau undang-undang.
4. Advokasi Administratif
   Jenis advokasi ini dilakukan dalam rangka untuk mengoreksi atau memperbaiki keluhan maupun masalah administratif. Di mana, advokasinya bisa dilakukan melalui lembaga.

Strategi dalam Melakukan Advokasi
Advokasi melibatkan macam strategi. Berikut merupakan beberapa contoh strategi advokasi:

1. Membangun jaringan dengan organisasi-organisasi akar rumput (grassroots).
2. Misalnya perserikatan, organisasi, federasi, dan pengayom lainnya.
3. Mempererat komunikasi dengan melakukan kerjasama dengan para pejabat dan partai politik. Tujuannya untuk berorientasi reformasi pada pemerintahan.
4. Melakukan lobi-lobi antar instansi, pejabat, organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan.
5. Melakukan kampanye dan kerja media untuk ajang publikasi.
6. Melewati aksi-aksi peradilan.
7. Mengajak dan menerjunkan masyarakat untuk melakukan demonstrasi.

Contoh Advokasi Berbagai Bidang
Advokasi sejatinya bisa diterapkan di berbagai bidang. Berikut ini beberapa contoh bidang yang dapat melibatkan advokasi.

Contoh Advokasi Kesehatan
Contoh advokasi kesehatan yaitu adanya upaya promosi kesehatan terkait kasus demam berdarah, yang dilakukan di puskesmas.

Advokasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pendekatan terdahulu ke para pejabat untuk memberikan bantuan di puskesmas desa A dalam mencegah demam berdarah.

Kemudian menunjukkan data masyarakat yang terkena demam berdarah, kepada para pejabat. Lalu melakukan diskusi untuk mendukung penyuluhan dan pemberian bantuan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.

Contoh Advokasi Masyarakat
Salah satu contoh advokasi masyarakat yaitu adanya gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS).

Di mana, gerakan tersebut merupakan salah satu kebijakan dari terobosan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan dari kegiatan advokasi tersebut yaitu meningkatkan peran masyarakat untuk menerapkan GERMAS di kehidupan sehari-hari.

Harapannya, agar kebijakan tersebut mampu menggerakkan masyarakat untuk aktif berperilaku hidup sehat.

Contoh Advokasi Hukum
Contoh advokasi hukum bisa dilakukan berdasarkan penugasan yang diberikan secara tertulis oleh menteri, ataupun pimpinan kepada pemberi advokasi hukum.

Contohnya, kementerian bisa memberikan bantuan biaya untuk penyelesaian masalah hukum dalam perkara pidana.

Hal itu diberikan kepada penerima advokasi hukum yang menggunakan jasa advokat maupun lembaga bantuan hukum.

Namun, dengan ketentuan telah terbitnya surat perintah dan penerima advokasi itu terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan.

Berbicara tentang definisi advokasi, sebenarnya tidak ada definisi yang baku. Pasalnya, pengertian advokasi bisa dan bahkan selalu berubah-ubah sepanjang waktu.

Hal tersebut bergantung pada keadaan, kekuasaan, dan politik pada suatu kawasan ataupun negara tertentu.

Namun dari beberapa definisi tadi, setidaknya secara umum advokasi adalah bentuk upaya untuk melakukan pembelaan masyarakat sipil atau rakyat dengan cara yang sistematis atas sikap, perilaku, serta sebuah kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan faktanya.

Itu tadi penjelasan artinya advokasi, lengkap dengan fungsi hingga contohnya. Detikers jadi lebih paham apa itu advokasi dan contohnya, bukan?

(Sumber : Advokasi Adalah: Tujuan, Fungsi, Jenis, dan Contohnya)

Jakarta (VLF) Partai Garuda mendukung imbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kementerian Agama agar tidak ada kampanye di rumah ibadah. Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyebut penggunaan atribut ibadah bisa memperkeruh polarisasi politik.

“Bawaslu mengimbau jangan berkampanye di rumah ibadah. Tentu pernyataan Bawaslu ini bukan asal pernyataan, apalagi Bawaslu telah merilis indeks kerawanan Pemilu, artinya analisa tentu berbasis data yang mereka rekam di lapangan. Kedepan tentu dikhawatirkan akan terjadi polarisasi politik, gunakan isu agama dan sejenisnya,” jelas Teddy dalam keterangan tertulis, Rabu (21/12/2022).

Teddy mengatakan penggunaan unsur agama dalam politik adalah jalan pintas bagi calon yang tidak memiliki prestasi dan calon yang mengoleksi banyak kegagalan. Hal itu menurutnya dilakukan supaya bisa memenangkan kompetisi, juga sebagai obat mujarab untuk membuat penegakkan aturan menjadi lemah.

“Tentu ketika ada pelanggaran kampanye karena menggunakan unsur agama yang akan dieksekusi, langsung diframing bahwa penegak hukum anti terhadap agama yang kemudian bisa memicu gelombang protes massa. Ini salah satu kendala, yang akhirnya demi keamanan dan stabilitas, proses penegakkan hukum terhambat,” tutur Teddy.

Ke depan, lanjut Teddy, pelanggaran kampanye di rumah ibadah ditindak tegas agar tidak digunakan baik di Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Jika pun nantinya akan muncul gelombang protes, Teddy meminta aparat penegak hukum tetap melakukan eksekusi pada pihak yang menggunakan unsur agama untuk kampanye.

“Tentu awalnya ada gelombang protes, tapi tetap lakukan. Hadapi gelombang protes itu, sebesar apapun bahkan menindak tegas jika terjadi tindak pidana dalam aksi protes tersebut,” sebut Teddy.

“Alah bisa karena biasa. Jika ketegasan dalam menindak pelanggaran tetap dilaksanakan, maka lambat laun gelombang protes akan berhenti dengan sendirinya. Karena cara-cara itu dinilai tidak berhasil. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Hukum jangan kalah dengan para pecundang politik,” ujar Teddy.

(Sumber : Partai Garuda Dukung Bawaslu Larang Kampanye di Tempat Ibadah)

Jakarta (VLF) DPR melalui rapat paripurna telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. RKUHP merupakan cita-cita yang muncul sejak 1963 dan telah melalui banyak proses politik yang panjang. Terhitung RKUHP sebagai sebuah karya anak bangsa memerlukan waktu 59 tahun untuk dapat disahkan menggantikan produk kolonial yang selama ini masih digunakan sebagai penegakan hukum di Indonesia.

KUHP yang baru disahkan merupakan salah satu reformasi hukum Indonesia. Mengingat telah puluhan tahun berjalan dan telah banyak menghasilkan undang-undang sektoral namun tetap mengacu kepada KUHP kolonial. Hal ini menimbulkan masalah yuridis yang serius. Sehingga pembentukan KUHP ini bertujuan untuk membentuk sebuah aturan yang sesuai dengan kondisi sosio-politik, sosio-filosofi, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Selain itu KUHP baru ini menjadi upaya untuk pengharmonisasian aturan hukum pidana yang ada di Indonesia. Namun realitas yang ada tidak semua pihak menyambut gembira dan baik terhadap disahkannya RKUHP menjadi Undang-Undang. Mengingat dari draf yang disahkan masih terdapat pasal-pasal yang dianggap sejumlah kalangan berpotensi menjadi alat kriminalisasi oleh penguasa maupun oknum. Kekhawatiran ini muncul diakibatkan seringkali masyarakat diperlihatkan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang tidak mencerminkan keadilan, justru mencederai hukum.

Berpotensi Menimbulkan Masalah
Dalam draf versi 6 Desember 2022 yang disahkan oleh DPR masih dapat ditemui pasal-pasal yang dianggap oleh beberapa kalangan sebagai pasal yang krusial dan berpotensi menimbulkan masalah. Beberapa pasal krusial yang dimaksud di antaranya adalah pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Lembaga Negara dan Pemerintah, pasal mengenai perzinahan, pasal mengenai unjuk rasa, serta beberapa pasal lain yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) serta berpotensi menimbulkan masalah dalam penegakan hukumnya kelak.

Pasal-pasal krusial tentang isu terkait dianggap merugikan rakyat karena membungkam suara untuk mengkritik kerja Presiden, Lembaga Negara, dan Pemerintah yang tengah berkuasa. Hal ini dianggap tidak sejalan dengan konstitusi yang melindungi kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara.

Selanjutnya terkait pembungkaman berpendapat juga ada dalam pasal terkait demonstrasi atau unjuk rasa. Bagi setiap orang yang melakukan unjuk rasa tanpa melakukan pemberitahuan sebelumnya, maka dapat dipidana dan denda.

Kemudian pasal perzinahan dianggap telah terlalu jauh masuk ke dalam kehidupan pribadi setiap individu dan berpotensi menjadi alat kriminalisasi pula. Pasal ini dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan membahayakan kelompok rentan dan masyarakat miskin dari sasaran razia.

Namun terhadap beberapa pasal yang menjadi catatan tersebut oleh pemerintah dan DPR masih tetap dimasukkan dan disahkan. Hal ini menyebabkan jalan menuju Mahkamah Konstitusi (MK) sangat besar akan ditempuh untuk menguji pasal-pasal krusial tersebut.

Jalan Terjal Uji Materi
MK sebagai the guardian of constitution akan menjadi ruang bagi kalangan yang tidak setuju dengan pasal-pasal krusial dalam RKUHP. Skema ini pula yang ditawarkan oleh DPR maupun pemerintah kepada seluruh pihak yang keberatan terhadap keputusan politik DPR dan Pemerintah. Dan, secara hukum memang hanya melalui MK untuk dapat memberikan dampak besar hingga membatalkan RKUHP yang telah disahkan menjadi Undang-Undang.

Namun gelombang penolakan oleh civil society yang besar ini akan melalui jalan panjang dan terjal. Selain dengan melakukan unjuk rasa, civil society perlu melakukan langkah hukum melalui MK untuk dapat memberikan dampak optimal. Proses Judicial Review di MK terhadap RKUHP yang baru disahkan menjadi undang-undang terbuka lebar bagi setiap pihak yang dirugikan.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan lima kewenangan kepada MK, salah satunya ialah menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. Adapun yang menjadi dasar pengujian tersebut adalah pasal yang terdapat dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau yang lebih dikenal sebagai uji materiil dan terhadap undang-undang yang di bentuk tidak sesuai dengan proses pembentukan undang-undang yang telah ditentukan atau yang dikenal dengan uji formil.

Jika melihat realitas yang terjadi, akan ada jalan terjal yang harus dilalui. Mengingat dari beberapa putusan yang dilakukan oleh MK familiar terhadap konsep open legal policy. Istilah open legal policy selama ini lebih dikenal dengan sebutan kebijakan hukum, yang dalam bidang studi kebijakan publik biasa disebut dengan istilah communitarian policy (kebijakan masyarakat), public policy (kebijakan publik), dan social policy (kebijakan sosial). Konsep ini dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk membentuk, menafsir, dan merenungkan suatu kebijakan hukum (undang-undang).

Dengan konsep open legal policy, pembentuk undang-undang diberikan kewenangan untuk membentuk dan menafsir sebuah aturan yang dibuat. Dalam konteks KUHP baru, pemerintah dan legislatif sebagai pembentuk memiliki ruang untuk mengatur beberapa tindakan ke dalam pasal-pasal. Atas dasar konsep ini, dalam pengujian KUHP yang baru disahkan akan menghadapi jalan terjal. Mengingat tidak semua kalangan menolak, masih banyak pula kalangan yang menyetujui pasal-pasal yang dianggap krusial tersebut dikarenakan dianggap mampu melindungi ketertiban dan memberikan keadilan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia.

Konsep open legal policy sering dijadikan dasar pertimbangan MK dalam proses Uji materiil. Dapat dilihat dari beberapa putusan seperti putusan MK No.46/PUU-XIV/2016 sebagai putusan yang memunculkan kembali konsep open legal policy. Sebelumnya terdapat Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

Kemudian apabila yang dilakukan adalah pengujian formil, maka dengan realitas yang terjadi sangat berpotensi besar MK akan beranggapan bahwa proses telah dilakukan sebagaimana mestinya. Sehingga hal-hal tersebut menjadi jalan terjal dalam pengujian KUHP yang baru disahkan ini. Perlu dasar argumentasi yang sangat kuat untuk dapat memberikan peluang agar MK menyatakan bahwa KUHP adalah inkonstitusional.

Wiranto Tri Setiawan Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasisea Islam Cabang Sukoharjo dan peneliti Edushallman

(Sumber : Jalan Terjal Uji Materi KUHP Baru)

Jakarta (VLF) Operasi tangkap tangan (OTT) KPK dikritik oleh dua menteri. KPK dianggap tidak perlu sedikit-sedikit melakukan OTT. Apa kata KPK?

“Cara kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tentu tidak hanya fokus pada upaya penindakan, tapi juga diselesaikan dengan kerja-kerja terukur secara holistik. Hal ini kita wujudkan dari setiap KPK melakukan tindakan tangkap tangan ataupun menangani perkara tindak pidana korupsi di suatu wilayah ataupun sektor tertentu,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (21/12/2022).

Ali mengatakan KPK selalu berupaya melakukan pencegahan korupsi dengan pendekatan pendidikan antikorupsi. KPK, kata Ali, selalu intens memberi pendampingan kepada kepala daerah. Diketahui, KPK beberapa kali melakukan OTT terhadap kepala daerah berkaitan kasus suap.

“Misalnya, tangkap tangan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah melalui modus perizinan, pengadaan barang dana jasa, jual beli jabatan, maupun pengelolaan anggaran. KPK intens melakukan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah, baik pada eksekutif maupun legislatifnya, di antaranya melalui instrumen Monitoring Centre for Prevention (MCP),” jelasnya.

Ali menyebut KPK mengidentifikasi setiap titik rawan yang ada di pemda melalui Survei Penilaian Integritas (SPI). Dari temuan itu, KPK kemudian mendorong dan memonitor upaya-upaya pencegahannya, agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di wilayah maupun di sektor tersebut.

“Dalam modusnya, kepala daerah tidak berdiri sendiri. Mereka kerap kali bermufakat dengan para pelaku bisnis. Karena itu, KPK pun melakukan intervensi pencegahan korupsi terhadap para pelaku usaha agar mereka punya komitmen sama dalam menerapkan bisnis yang jujur, bebas suap, sehingga terwujud iklim usaha yang sehat dan sportif,” jelasnya.

“Sehingga tidak ada lagi permufakatan jahat untuk mendapatkan proyek-proyek di pemerintah daerah,” imbuhnya.

Pada intinya, Ali menegaskan, KPK itu bekerja holistik. Artinya, tidak hanya penindakan, tapi juga pencegahan.

Ali mencontohkan beberapa kasus OTT KPK yang kemudian diimbangi dengan pencegahan antikorupsi. Salah satunya OTT Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof Dr Karomani.

“KPK tidak berhenti pada upaya penindakannya, tapi KPK pun melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan agar modus serupa tak kembali terulang. Konkretnya, KPK mendorong Kemendikbudristek mengevaluasi dan menerbitkan surat edaran terkait penerimaan mahasiswa baru secara transparan dan akuntabel,” paparnya.

Begitu juga dengan OTT KPK yang menjaring sejumlah pejabat di Mahkamah Agung. Ali memastikan pencegahan korupsi juga dilakukan di lain hal tidak hanya di lingkungan kepala daerah, pendidikan, dan peradilan.

“Demikian halnya korupsi terkait pengurusan perkara di peradilan. KPK pun telah melakukan kajian terkait manajemen perkara di tingkat PN/PT. Hal ini sebagai wujud KPK untuk mendukung penuh penguatan marwah penegakan hukum di Indonesia, yang bersih dan bebas dari korupsi,” katanya.

Diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik cara kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Dia menyebut KPK tak perlu sedikit-sedikit menangkap orang.

“Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita,” kata Luhut di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12).

Hal itu disepakati oleh Menko Polhukam Mahfud Md. Mahfud menilai apa yang disampaikan Luhut soal KPK tak perlu sedikit-sedikit melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pejabat tak salah.

“Tak salah dong Pak Luhut. Daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi. Kan memang begitu arahnya,” kata Mahfud saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (20/12).

Mahfud kemudian menyinggung Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang sengaja dicanangkan pemerintah untuk menutup celah kemungkinan korupsi. Menurutnya, MenPAN-RB sudah mengirim draf Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk nantinya diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi peraturan presiden residen (perpres).

“Itulah sebabnya pemerintah pernah mengajukan RUU Pembatasan Transaksi Dengan Uang Tunai, maksudnya agar transaksi tak bisa memberi celah pada korupsi. Saat ini kita juga sedang menunggu Perpres tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ujarnya.

“Pekan ini MenPAN-RB sudah mengirimkan draf SPBE kepada Presiden untuk ditandatangani sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan secara digital agar tak mudah untuk berkorupsi. Jadi Pak Luhut benar. Apanya yang salah?” imbuhnya.

(Sumber : KPK Buka Suara Usai Luhut dan Mahfud Sepakat OTT Tak Bagus)

Jakarta (VLF) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno meminta semua pihak tak khawatir untuk berwisata pada masa libur Natal dan tahun baru 2023. Sandiaga mengatakan pemerintah menjamin keamanan dan kenyamanan para wisatawan.

Sandiaga awalnya memaparkan sejumlah persiapan sektor pariwisata menjelang Natal dan tahun baru. Sandiaga menyebut pemerintah telah melakukan mitigasi terkait kondisi cuaca hingga sistem transportasi.

“Sudah disampaikan saat rakor dengan lintas kementerian/lembaga, TNI, dan Polri bahwa pariwisata disiapsiagakan. Ada 45 juta mobilitas yang akan menopang pariwisata dan semua isu diantisipasi dan dimitigasi, termasuk isu cuaca, keandalan dari sistem transportasi,” kata Sandiaga di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).

Sandiaga juga meminta para wisatawan tidak khawatir dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Dia menekankan bahwa pemerintah akan memberikan kenyamanan dan kenyamanan kepada para wisatawan.

“Dan juga yang kita harapkan adalah kemarin isu-isu yang cukup mengkhawatirkan mengenai Undang-Undang KUHP yang baru, itu sudah kita berikan komitmen, keyakinan lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI/Polri sampai Satpol PP bahwa keamanan dan kenyamanan dan wisata yang menyenangkan itu yang akan kita utamakan,” tutur dia.

Sandiaga juga menegaskan tidak akan ada razia di hotel-hotel. Dia juga menyebut isu adanya razia di hotel-hotel yang ada di Bandung adalah hoax alias kabar bohong.

“Tidak akan ada pengecekan-pengecekan (hotel), berita-berita yang sempat timbul itu langsung kami tanggapi, langsung kami klarifikasi dan kami berikan surat edaran kepada seluruh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di 515 kabupaten/kota dan 38 provinsi,” sebutnya.

Sandiaga mengaku mendapatkan keluhan dari banyak pihak di luar negeri. Dia mengatakan pemerintah meyakinkan KUHP baru tidak akan mengganggu aktivitas wisata dan investasi di Indonesia.

“Keluhan dari luar negeri ada dan ini yang kita klarifikasi terus, kita berikan suatu komitmen bahwa tidak akan mengganggu aktivitas wisata mereka dan kegiatan investasi mereka di sini,” tutur dia.

(Sumber : Sandi Minta Wisatawan Tak Khawatirkan KUHP Baru, Jamin Tak Ada Razia Hotel)

Jakarta (VLF) Dittipidkor Bareskrim Polri telah melimpahkan dua tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara korupsi pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur Gigabit Passive Optical Network (GPON) oleh PT JIP pada 2015-2018 ke Kejagung. Kini penyidik masih mendalami pihak-pihak lainnya.

“Penyidik akan mendalami pihak-pihak lainnya yang dapat dimintai pertanggungjawaban,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (20/12/2022).

Ramadhan mengatakan pihak lain tersebut nantinya akan dimintai pertanggungjawaban dengan tindakan hukum. Namun ia belum membeberkan siapa pihak yang dimaksud.

“Baik melalui penegakan hukum tindak pidana korupsi maupun TPPU,” katanya.

Sebelumnya, Bareskrim melimpahkan barang bukti dan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur Gigabit Passive Optical Network (GPON) oleh PT JIP pada 2015-2018 ke Kejagung. Proses hukum selanjutnya ditangani Kejagung.

“Pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, terhadap kedua tersangka beserta barang bukti akan dilakukan penyerahan (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dilakukan proses hukum selanjutnya,” demikian keterangan tertulis dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Jumat (16/12).

Dua tersangka dalam kasus tersebut adalah mantan Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) Ario Pramadhi dan VP Finance & IT PT JIP Christman Desanto. PT JIP merupakan anak perusahaan dari PT Jakpro.

“Penyidik akan mendalami pihak-pihak lainnya, yang dapat dimintai pertanggungjawaban baik melalui penegakan hukum tindak pidana korupsi maupun TPPU,” imbuhnya.

(Sumber : Polri Dalami Keterlibatan Pihak Lain di Kasus Eks Dirut Anak Usaha JakPro)