Jakarta (VLF) KPK memanggil AKBP Bambang Kayun yang merupakan tersangka kasus dugaan suap. Dia dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka.

“Hari ini dijadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM),” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (23/12/2022).

Ali belum menjelaskan apa saja yang akan ditanya ke Bambang Kayun. Dia juga belum menjelaskan detail apakah Bambang akan ditahan usai diperiksa atau tidak.

KPK sebelumnya menetapkan anggota kepolisian Divisi Hukum Mabes Polri AKBP Bambang Kayun sebagai tersangka. AKBP Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka setelah terseret kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemalsuan surat perebutan hak ahli waris.

“Benar, KPK telah memulai penyidikan baru mengenai dugaan korupsi suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM (Aria Citra Mulia),” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan.

Ali mengatakan Bambang Kayun diduga menerima uang senilai miliaran rupiah. Selain itu, penyidik KPK menduga ada penerimaan kendaraan mewah oleh Bambang Kayun.

“Diduga Tersangka (Bambang Kayun) terima uang miliaran rupiah dan barang berupa kendaraan mewah,” ucap Ali.

Penyuap Bambang Kayun di Luar Negeri
KPK menduga penyuap AKBP Bambang Kayun (BK) berada di luar negeri (LN). KPK mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pencarian.

“Penyuapnya itu kalau nggak salah, namanya lupa, cuma sekarang yang bersangkutan kalau nggak salah itu di luar negeri atau berdomisili di luar negeri gitu. Tapi yang jelas yang bersangkutan pengusaha,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (10/12).

Alexander mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan otoritas negara lain jika sudah menemukan pasti tempat tinggal orang tersebut. KPK mengatakan RI memiliki kerja sama baik dengan negara luar.

“Ya kita koordinasikan ke mana, misalnya informasinya. Kalau ke Malaysia, kita punya kerja sama dengan MACC, itu KPK-nya Malaysia. Kalau Singapura, kita juga sudah punya kerja sama dengan CPIB. Mana? Ke Thailand, kalau masih kawasan ASEAN, kita punya kerja sama yang sangat baik dengan negara-negara tetangga kita,” katanya.

(Sumber : KPK Panggil AKBP Bambang Kayun Tersangka Dugaan Suap Ratusan Miliar)

Jakarta (VLF) Pendiri FTX Sam Bankman-Fried akan menjadi tahanan rumah sambil menunggu persidangan di Amerika Serikat (AS) terkait kasus penipuan konsumen dan investor dari ambruknya bursa kripto.

Dikutip dari BBC, Jumat (23/12/2022), seorang hakim AS mengatakan, Sam Bankman-Fried dapat ‘dibebaskan’ ke orang tuanya dengan jaminan US$ 250 juta atau setara dengan Rp 3,875 triliun (asumsi kurs Rp 15.500).

Di persidangan, Bankman-Fried tidak mengakui dan menyangkal bersalah. “Saya tidak sengaja melakukan penipuan. Saya tidak berpikir saya melakukan penipuan. Saya tidak ingin semua ini terjadi,” katanya.

Sam Bankman-Fried ditangkap di Bahama tempat tinggalnya dan FTX bermarkas. Sementara, dua rekannya mengaku bersalah atas penipuan dan membantu penyelidikan.

Jaksa federal di New York menuduh Bankman-Fried secara tidak sah menggunakan simpanan pelanggan di FTX untuk mendanai perusahaan kripto lainnya Alameda Research, membeli properti dan menghasilkan jutaan dolar dalam sumbangan politik.

Dalam konferensi pers pekan lalu, mereka menggambarkannya sebagai salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah AS. Mereka mengumumkan delapan tuntutan pidana, termasuk wire fraud, pencucian uang, dan pelanggaran dana kampanye. Regulator keuangan juga telah mengajukan tuntutan perdata.

Bankman-Fried menghabiskan sembilan hari di penjara Bahama untuk menimbang pilihannya, sebelum mengatakan kepada pengadilan Nassau pada hari Rabu bahwa dia tidak akan melawan ekstradisi.

Pada sidang pengadilan hari Kamis di New York, asisten Jaksa AS Nick Roos mengatakan jaksa tidak akan menentang ‘pembebasan’ Bankman-Fried dengan jaminan. Hal itu mengacu keputusannya untuk kembali ke AS secara sukarela dan keadaan keuangannya yang jauh berkurang.

Pembebasan Sam Bankman-Fried mengharuskan dia untuk menyerahkan paspornya dan tunduk pada pemantauan dan penahanan di rumah orang tuanya di California. Dia juga setuju untuk menjalani perawatan kesehatan mental secara teratur. Orang tuanya akan ikut menandatangani jaminan senilai US$ 250 juta.

(Sumber : Enak Bener, Bos FTX Sam Bankman Bisa Jadi Tahanan Rumah Asal Bayar Rp 3,8 T)

Jakarta (VLF) Saksi ahli Pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Mahrus Ali, menyatakan tidak ada tersangka pembunuhan yang berstatus saksi pelaku atau justice collaborator (JC). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tak sependapat dengan Mahrus.

Mahrus dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan oleh pihak Ferdy Sambo di sidang kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat pada Kamis (22/12). Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 2 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberi kewenangan kepada LPSK untuk memberi perlindungan terhadap tindak pidana lain termasuk kasus pembunuhan Yosua.

Dalam kasus ini ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan Kuat Ma’ruf. LPSK menjadikan Richard Eliezer sebagai JC.

“Tindak pidana tertentu baca penjelasan pasal 5 ayat 2. Tindak pidana apa saja itu ada yang definitif dalam UU namun UU memberi kewenangan LPSK untuk beri perlindungan pada tindak pidana lainnya juga,” kata Edwin saat dihubungi, Kamis (22/12/2022) sore.

“Baca pasal 5 ayat 2 penjelasannya UU 31/2014 kewenangan memberikan perlindungan sepenuhnya berdasarkan keputusan LPSK, begitu UU 31/2014 mengatur,” lanjutnya.

Penjelasan Pasal 5 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindak pidana dalam kasus tertentu” antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Edwin mengungkapkan ada beberapa pertimbangan LPSK hingga memutuskan Richard Eliezer atau Bharada E menjadi JC. Salah satunya Richard Eliezer bukan merupakan pelaku utama.

“Bukan pelaku utama, memiliki keterangan penting, dan miliki potensi ancaman,” ujarnya.

Lebih lanjut, Edwin tak ambil pusing dengan pernyataan yang disampaikan Mahrus.

“Silakan saja (menyampaikan pernyataan),” kata Edwin.

Simak video ‘Kesaksian Sambo di Sidang Chuck: Emosi ke Yosua-Minta Hukuman Ringan’:

Ahli Nilai Tak Ada Tersangka Pembunuhan Jadi JC
Seperti diketahui, mulanya, pengacara terdakwa Putri, Febri Diansyah, bertanya apakah dalam kasus pembunuhan berencana ini tersangka bisa mendapat status sebagai justice collaborator (JC).

“Terkait justice collaborator, saya ingin menegaskan saja tadi kan Saudara Ahli sampaikan di sini riwayatnya dan pengaturannya untuk kejahatan luar biasa. Nah, pertanyaan sederhananya, apakah klausul justice collaborator ini bisa digunakan untuk Pasal 340 atau Pasal 338 (KUHP)?” tanya Febri.

Mahrus mengatakan Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur status justice collaborator hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu. Dalam pasal tersebut, kata Mahrus, dijelaskan ada beberapa jenis perbuatan pidana beserta klausulnya.

“Persoalannya itu adalah karena di Pasal 28 itu kan JC itu hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu di situ dijelaskan pelakunya kan banyak tuh jenisnya tindak pidananya, cuma di situ ada klausul yang umum lagi termasuk kejahatan-kejahatan lain yang ada potensi serangan dan itu harus berdasarkan keputusan,” kata Mahrus.

Berikut ini isi Pasal 28 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

Pasal 28 ayat (2)

(2) Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:

1. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
2. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
3. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
4. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
5. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf a disebutkan bila salah satu syaratnya adalah tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK yang merujuk pada Pasal 5 ayat (2) yang isinya adalah:

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

Dalam penjelasan untuk Pasal 5 ayat (2) disebutkan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 5 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindak pidana dalam kasus tertentu” antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Kembali ke Mahrus, dia mengatakan pasal tersebut menjelaskan seorang tersangka bisa mendapat status justice collaborator sepanjang masuk jenis pidana kasus pencucian uang, korupsi, narkotika, dan kasus kekerasan seksual. Mahrus menyebut dalam kasus pembunuhan ini tidak ada tersangka yang bisa mendapat posisi sebagai justice collaborator.

“Dalam konteks ini, maka sepanjang tidak ada keputusan ya ikuti jenis tindak pidana itu, apa tadi pencucian uang, korupsi, narkotika, kemudian apalagi perdagangan orang, kekerasan seksual, pembunuhan tidak ada di situ,” ujar Mahrus.

(Sumber : Beda dari Ahli Pihak Sambo, LPSK Beberkan Alasan Eliezer Bisa Jadi JC)

Jakarta (VLF) Tim Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menangkap seorang pengusaha bernama Agus Hartono di Semarang. Dia merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Dia ditangkap di Bandara Ahmad Yani Semarang pada Kamis (22/12/2022) pagi. Penyidik beralasan pengusaha itu mangkir dari panggilan pemeriksaan sehingga terpaksa ditangkap.

Berikut ini sederet fakta terkait penangkapan pengusaha itu.

Agus Dituduh Korupsi Rp 25 Miliar
Kejaksaan telah menetapkan Agus Hartono sebagai tersangka. Pria itu dituduh melakukan korupsi sehingga merugikan negara Rp 25 miliar.

Dia terbelit kasus pemberian fasilitas kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk kantor cabang Semarang kepada tersangka dengan menggunakan PT. Seruni Prima Perkasa pada Tahun 2017.

“Kredit tersebut pencairannya menggunakan Purchase Order (PO) palsu dan dipergunakan tidak sesuai tujuan kredit dan berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah negara dirugikan sekitar kurang lebih Rp 25 miliar,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Bambang Tejo.

Ditangkap Usai Mangkir Panggilan
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Bambang Tejo menyebut Agus terpaksa ditangkap karena mangkir dari panggilan pemeriksaan.

“AH diamankan karena telah dipanggil secara patut yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan penyidik sehingga dilakukan penangkapan untuk dihadapkan kepada Jaksa Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Bambang dalam keterangannya, Kamis (22/12/2022).

Namun, pernyataan itu dibantah pengacara Agus, Kamaruddin Simanjuntak. Dia justru mengatakan Agus ditangkap di bandara saat hendak menuju Kejati Jateng untuk menjalani pemeriksaan.

“Berangkat kami jam 3 dari Jakarta naik Garuda sampai di Semarang jam 08.30 WIB,” katanya saat di Kejati Jateng.

Agus Ditahan Setelah Diperiksa 8 Jam
Pengusaha Semarang, Agus Hartono tersangka korupsi yang sempat mengaku diperas jaksa akhirnya ditahan. Agus ditahan usai menjalani pemeriksaan selama 8 jam.

Pantauan detikJateng di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Jalan Pahlawan, Kamis (22/12/2022), Agus Hartono nampak keluar ruang pemeriksaan sekitar 20.00 WIB. Agus keluar dengan mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol.

Ia pun digiring menuju mobil dan pergi meninggalkan Kejati Jateng. Terdengar Agus sempat berbicara kepada kuasa hukumnya dan menyebut dirinya akan ditahan di Lapas Kedungpane Semarang.

Agus Hartono Sempat Ngaku Diperas Jaksa
Pada akhir November lalu, Agus mengaku bahwa dia diperas oleh jaksa sebesar Rp 10 miliar. Saat itu Agus diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian fasilitas kredit dari Bank Mandiri, BRI Agroniaga, dan Bank BJB Cabang Semarang ke PT Citra Guna Perkasa yang terjadi pada 2016.

Pengacaranya, Kamaruddin Simanjuntak mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat teguran hukum atau somasi kepada oknum jaksa di Kejati Jawa Tengah terkait dugaan percobaan pemerasan itu.

Somasi ditembuskan kepada Jaksa Agung, Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Kejaksaan, Jampidsus, Presiden RI, Wakil Presiden RI, Ombudsman, hingga Komisi III DPR RI.

Kejaksaan Agung juga sempat menindaklanjuti laporan dari Agus tersebut. Namun penanganannya akhirnya dihentikan karena kurang bukti.

Agus Hartono Terbelit Banyak Kasus
Selain kasus korupsi yang ditangani kejaksaan, ternyata Agus Hartono juga terjerat dalam kasus lainnya. Dia juga menjadi tersangka kasus mafia tanah yang saat ini tengah ditangani kepolisian.

detikJateng sempat mengkonfirmasi hal itu ke Polda Jateng, akhir November lalu. Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Jateng AKBP Edhei Sulistyo membenarkannya.

Menurutnya, kasus mafia tanah itu dalam proses pelimpahan berkas ke kejaksaan. “Sudah P19, sudah kita masukkan, petunjuk-petunjuk jaksa sudah kita penuhi, sudah pemberkasan,” kata Edhei pada 28 November lalu.

Namun, dia juga mengungkap bahwa ada aduan baru terkait dengan nama Agus Hartono. Pelaporan itu masuk di bulan Oktober dan pihaknya belum bisa memberikan informasi lebih detail.

“Itu ada pengaduan baru juga 378, 372 kalau nggak salah, masih proses penyelidikan,” jelasnya.

(Sumber : Sederet Fakta Penangkapan Pengusaha Semarang yang Ngaku Diperas Jaksa)

Jakarta (VLF) Jaksa mengembalikan berkas perkara mantan Dirut PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita ke polisi karena belum lengkap (P19). Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan pengembalian berkas Akhmad Hadian terkait kasus Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang.

“Dalam proses penanganan perkara itu, ketika berkas perkara belum lengkap, belum layak untuk diajukan ke penuntutan atau belum bisa (dinyatakan) P21 (hasil penyidikan lengkap), maka perkara tersebut harus ditentukan P18 (hasil penyidikan belum lengkap) dan P19 (pengembalian berkas perkara),” kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, saat dihubungi, Kamis (22/12/2022).

Ketut menuturkan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menilai dalam berkas kasus tersebut belum terpenuhi niat perbuatan jahat atau mens rea dari Akhmad Hadian. Dia mengatakan sebab akibat suatu perkara pidana harus jelas.

“Dari hasil penelitian, penuntut umum di Jawa Timur, perkara tersebut memang untuk tersangka eks Direktur LIB ini secara mens rea tidak bisa diajukan karena belum terpenuhi mens rea-nya karena ini tindak pidana materil, jadi sebab akibatnya harus jelas. Dia ini nggak ada niat untuk melakukan suatu tindak pidana,” tuturnya.

Ketut lantas mencontohkan suatu perkara pidana yang terjadi di hotel. Dia menyebut pemilik hotel tidak bisa dijadikan tersangka meski di hotel miliknya ada suatu tindak pidana.

“Contoh, misalnya ada tindak pidana di hotel, pemilik hotel nggak bisa dong dijadikan tersangka gitu loh. Kedua, antara pertanggungjawaban pidana belum nyambung dengan kejadian di Kanjuruhan. Nggak bisa langsung dipertanggungjawabkan seperti tadi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ketut menyampaikan jika unsur-unsur petunjuk JPJ terpenuhi, berkas perkara Ahmad Hadian bisa diproses kembali. Dia juga menjelaskan soal status tersangka Akhmad Hadian tidak gugur hanya karena ada petunjuk jaksa terkait belum lengkapnya berkas perkara.

“Kalau misalnya suatu saat penyidik bisa memenuhi unsur-unsur yang diberikan petunjuk oleh JPU bukan berarti perkara tersebut dihentikan tapi bisa saja perkara tersebut dibawa ke pengadilan kembali. Nggak ada gara-gara petunjuk JPU status (tersangka) langsung gugur nggak ada,” imbuhnya.

Sebelumnya Akhmad Hadian disebut telah bebas dari status tersangka dalam kasus Tragedi Kanjuruhan. Polda Jatim kini menegaskan Akhmad Hadian masih tersangka.

“Maaf masih tersangka, cuma dikeluarkan demi hukum karena waktu penahanan habis,” kata Kasubdit 1 Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim AKBP Achmad Taufiqurrahman saat dimintai konfirmasi, Kamis (22/12/2022).

Achmad mengatakan Akhmad Hadian dikenai wajib lapor setiap Senin.

“Masih kena wajib lapor,” katanya.

Pada Rabu (21/12) malam, penyidik Dirreskrimum Polda Jatim menyerahkan 5 tersangka kasus tragedi Kanjuruhan ke Kejati Jatim. Akhmad Hadian tidak termasuk yang diserahkan karena masa penahanannya sudah habis. Kejati Jatim juga mengembalikan berkas perkara yang belum lengkap atau P19.

(Sumber : Ini Alasan Berkas Kasus Kanjuruhan Eks Dirut LIB Dikembalikan ke Polisi)

Jakarta (VLF) Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah disetujui dalam sidang paripurna DPR RI ke-13 pada Kamis (15/12). Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki waktu 30 hari untuk mengesahkannya menjadi UU.

Aturan tersebut digadang-gadang akan memperkuat perlindungan konsumen atau nasabah dari kejahatan di sektor keuangan. Lantas, apakah pelaku investasi ilegal lainnya seperti Indra Kenz hingga Doni Salmanan masih bisa beraksi setelah ada UU P2SK?

Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing mengatakan penawaran investasi ilegal dan pinjol ilegal masih akan tetap berkeliaran selama penipunya masih ada. Hanya saja, konsumen akan lebih dilindungi dengan adanya UU P2SK.

“Penawaran investasi ilegal dan pinjol ilegal masih akan tetap ada karena penipu itu masih ada. Kami memperkuat edukasi dan pemberantasannya,” kata Tongam kepada detikcom, Kamis (22/12/2022).

Dalam UU P2SK, kata Tongam, sudah diatur bahwa kegiatan ilegal merupakan tindak pidana. Dengan begitu investasi ilegal dan pinjol ilegal dapat dilakukan penyidikan walaupun tidak ada korban yang melapor (delik formil).

Berdasarkan draft RUU P2SK yang diterima detikcom, Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) dilarang memberikan produk dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian atau informasi yang dinyatakan, dilarang menjual atau menawarkan produk dan/atau layanan yang tidak memiliki izin, hingga dilarang mengenakan biaya konsumen atas layanan pengaduan.

Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut, akan dikenakan sejumlah sanksi yang lebih berat dari aturan lama. UU P2SK menitikberatkan sanksi hukuman pidana dengan pendekatan asas ultimum remidium, atau menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

Dalam pasal 306 diatur sanksi bagi PUSK yang melanggar tentang perlindungan konsumen, yakni dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 25 miliar dan paling banyak Rp 250 miliar.

Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan pada batas pemenuhan jangka waktu tertentu, PUSK dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp 25 miliar dan paling banyak Rp 250 miliar.

Dalam RUU P2SK juga dijelaskan setiap orang dilarang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat, penerbitan surat berharga yang ditawarkan kepada masyarakat, penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran, dan kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan hal-hal yang sudah disebutkan.

Jika melanggar, setiap orang akan terancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 1 triliun.

(Sumber : UU P2SK Bisa Bikin Penipu Kayak Indra Kenz-Doni Salmanan Tak Berkutik?)

Jakarta (VLF) Pengusaha Semarang, Agus Hartono (AH) ditangkap tim dari Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Bandara Ahmad Yani Semarang. AH adalah pengusaha yang mengaku dimintai Rp 10 miliar oleh oknum jaksa dan belakangan disebut tidak terbukti.

Informasi yang diperoleh detikJateng, penangkapan dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Bambang Tejo membenarkan informasi tersebut.

“AH diamankan karena telah dipanggil secara patut yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan penyidik, sehingga dilakukan penangkapan untuk dihadapkan kepada jaksa penyidik untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Bambang dalam keterangannya, Kamis (22/12/2022).

Oleh tim intelijen Kejagung dan Kejati Jateng yang melakukan penangkapan, AH dibawa ke kantor Kejati Jateng. Bambang menjelaskan AH sudah bersatatus tersangka dalam tindakan pidana korupsi di kasus pemberian fasilitas kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk kantor cabang Semarang kepada tersangka dengan menggunakan PT Seruni Prima Perkasa pada Tahun 2017.

“Kredit tersebut pencairannya menggunakan Purchase Order (PO) palsu dan dipergunakan tidak sesuai tujuan kredit, dan berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah negara dirugikan sekitar kurang lebih Rp 25 miliar,” jelasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya AH mengaku dimintai Rp 10 miliar oleh oknum jaksa untuk ‘mengurus’ kasus yang menjeratnya walau uang itu tidak dia serahkan. Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan pengusutan laporan dari AH soal oknum jaksa tersebut karena dinilai kurang bukti.

(Sumber : Pengusaha Semarang yang Ngaku Diperas Jaksa Ditangkap!)

Jakarta (VLF) Ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mahrus Ali dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan oleh pihak Ferdy Sambo di sidang kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat. Dalam penjelasannya, Mahrus menyatakan tidak ada tersangka pembunuhan yang berstatus saksi pelaku atau justice collaborator (JC).

Hal itu disampaikan Mahrus saat menjadi saksi ahli meringankan yang dihadirkan untuk terdakwa mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di PN Jaksel, Kamis (22/12/2022). Mulanya, pengacara Putri, Febri Diansyah, bertanya apakah dalam kasus pembunuhan berencana ini tersangka bisa mendapat status sebagai justice collaborator.

“Terkait justice collaborator, saya ingin menegaskan saja tadi kan Saudara Ahli sampaikan di sini riwayatnya dan pengaturannya untuk kejahatan luar biasa. Nah, pertanyaan sederhananya, apakah klausul justice collaborator ini bisa digunakan untuk Pasal 340 atau Pasal 338 (KUHP)?” tanya Febri.

Mahrus mengatakan Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur status justice collaborator hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu. Dalam pasal tersebut, kata Mahrus, dijelaskan ada beberapa jenis perbuatan pidana beserta klausulnya.

“Persoalannya itu adalah karena di Pasal 28 itu kan JC itu hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu di situ dijelaskan pelakunya kan banyak tuh jenisnya tindak pidananya, cuma di situ ada klausul yang umum lagi termasuk kejahatan-kejahatan lain yang ada potensi serangan dan itu harus berdasarkan keputusan,” kata Mahrus.

Berikut ini isi Pasal 28 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

Pasal 28 ayat (2)

(2) Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:

1. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
2. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
3. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
4. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
5. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf a disebutkan bila salah satu syaratnya adalah tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK yang merujuk pada Pasal 5 ayat (2) yang isinya adalah:

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

Dalam penjelasan untuk Pasal 5 ayat (2) disebutkan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 5 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindak pidana dalam kasus tertentu” antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Kembali ke Mahrus, dia mengatakan pasal tersebut menjelaskan seorang tersangka bisa mendapat status justice collaborator sepanjang masuk jenis pidana kasus pencucian uang, korupsi, narkotika, dan kasus kekerasan seksual. Mahrus menyebut dalam kasus pembunuhan ini tidak ada tersangka yang bisa mendapat posisi sebagai justice collaborator.

“Dalam konteks ini, maka sepanjang tidak ada keputusan ya ikuti jenis tindak pidana itu, apa tadi pencucian uang, korupsi, narkotika, kemudian apalagi perdagangan orang, kekerasan seksual, pembunuhan tidak ada di situ,” ujar Mahrus.

Saksikan Video ‘Kepribadian Sambo Cs Dikuak di Persidangan’:

Bharada Eliezer Jadi Justice Collaborator
Dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Bharada Eliezer menjadi terdakwa yang berstatus justice collaborator. Pada Senin, 14 Agustus lalu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan Richard Eliezer telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapat perlindungan LPSK sebagai justice collaborator.

“Bharada E memang memenuhi syarat sebagai justice collaborator,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di kantor LPSK, Senin (14/8).

Hasto mengatakan bahwa Bharada E bukanlah pelaku utama dalam kasus tersebut. “Yang bersangkutan bukan pelaku utama,” sambung Hasto.

Eliezer Didakwa Lakukan Pembunuhan Berencana
Eliezer didakwa bersama-sama dengan Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (18/10).

Eliezer didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dia didakwa bersama empat orang lainnya, yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Bripka Ricky Rizal.

(Sumber : Ahli dari Pihak Sambo Nilai JC Tak Bisa Diberikan ke Terdakwa Pembunuhan)

Jakarta (VLF) PT Intiland Development Tbk (DILD) buka suara soal panasnya konflik di perumahan elit dan Apartemen Pantai Mutiara (APM) di Pluit, Jakarta Utara. Sebelumnya diberitakan bahwa pihaknya dilaporkan ke polisi atas tuduhan menyerobot tanah milik warga.

Corporate Secretary Intiland Theresia Rustandi mengatakan sampai saat ini belum menerima panggilan polisi terkait laporan tersebut.

“Perseroan mengetahui informasi tersebut dari media dan sampai saat ini belum menerima surat panggilan pemeriksaan dari pihak kepolisian terkait laporan tersebut. Pengembang Apartemen Pantai Mutiara merupakan entitas terpisah dari PT Intiland Development Tbk, yaitu Badan Kerjasama Apartemen Pantai Mutiara (BKAPM),” katanya dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (22/12/2022).

Theresia membantah jika pihaknya dituduh menyerobot lahan seluas 1.829 meter persegi milik warga. Peruntukan lahan itu disebut untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum berupa taman dan jalan yang dari awal sudah difungsikan untuk kepentingan umum sesuai perizinan.

“Dugaan terhadap perseroan melakukan penyerobotan lahan Apartemen Pantai Mutiara seluas 1.829 meter persegi seperti yang diberitakan di media adalah tidak beralasan, tanpa didasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” jelasnya.

Terlepas dari itu, Intiland memastikan kasus panasnya konflik di perumahan elit dan Apartemen Pantai Mutiara sampai saat ini tidak memiliki dampak langsung terhadap kegiatan operasional, keuangan, hukum, dan kelangsungan usaha perseroan.

“Perseroan tidak memiliki informasi atau kejadian penting yang material yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta yang dapat mempengaruhi harga saham,” tegasnya.

Sebelumnya laporan terdaftar dengan Nomor: LP/B/5626/XI/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 3 November 2022. Laporan tersebut mengadukan Suhendro Prabowo, Wakil Direktur Utama PT Intiland Development Tbk dan Richard S Hartono atas tuduhan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Otentik.

Permasalahan terkait sebidang tanah milik warga APM yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Pantai Mutiara (PPPSRS-PM), namun katanya dipecah oleh developer. Sertifikat tanah juga disebut telah berganti menjadi nama developer.

“Menurut kami ini mirip seperti mafia tanah, penyerobotan dan penggelapan tanah. Warga kami kehilangan tanah seluas 1.800 meter persegi, akan tetapi PBB-nya masih kami yang bayar, dibebankan ke kami, ke PPPSRS, tiap tahun kami bayar PBB-nya namun tanah itu bukan milik kami, sudah berganti nama,” kata Mantan Ketua Pengurus PPPSRS-PM Darwin Lisan dalam keterangan tertulis.

Darwin diberhentikan dari posisinya berdasarkan SK No. 829 Tahun 2022 dari Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 1 Desember 2022. Hal itu tidak lama setelah Ketua RW 016 Pluit, Santoso Halim diberhentikan oleh lurah usai mengungkapkan dugaan pungli oleh anak usaha PT JakPro, yakni Perseroan Daerah milik Pemda DKI Jakarta.

Darwin menduga pencopotan itu merupakan hasil dari ‘politik uang’ yang melibatkan Developer dengan oknum Dinas Perumahan DKI, Camat dan Lurah untuk menutupi praktek mafia tanah di Pantai Mutiara. Adanya pencopotan itu dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap upaya hukum yang sedang dilakukan.

“Ini dugaan saya ada main mata dengan pejabat,” ujar Darwin.

(Sumber : Terseret Konflik di Perumahan Elit Pluit, Intiland Buka Suara!)

Jakarta (VLF) Vice President Treasury Management PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2005-2012 Albert Burhan dkk divonis hukuman 4 tahun penjara terkait kasus korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia. Albert Burhan bersama dua terdakwa lainnya divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 4 tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp 500.000.000 (juta) subsider 3 bulan kurungan,” demikian amar putusan yang dibacakan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, yang disampaikan dalam keterangan Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Kamis (22/12/2022).

Vonis tersebut dibacakan di PN Tipikor Jakarta pada Rabu (21/12). Hakim mengatakan Albert Burhan bersama VP Strategic Management Office (QP) dan Agus Wahjudo selaku Executive Project Manager (PB) divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Para terdakwa divonis melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Para terdakwa juga ditetapkan untuk tetap ditahan. Atas putusan tersebut, terdakwa dan jaksa belum menentukan sikap untuk banding atau tidak.

“Atas putusan majelis hakim tersebut, masing-masing terdakwa dan penuntut umum menyatakan pikir-pikir,” ujar Ketut.

Diketahui, putusan tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa, yakni 5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Jaksa menuntut terdakwa Albert Burhan dkk terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

“Menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa masing-masing tetap ditahan di rumah tahanan,” demikian bunyi putusan.

Para terdakwa dinilai terbukti bersalah melakukan korupsi pengadaan 18 unit pesawat Sub 100 seater tipe jet kapasitas 90 seat jenis Bombardier CRJ-100 oleh PT Garuda Indonesia pada 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD 609.814.504 (enam ratus sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus empat dolar amerika) atau nilai ekuivalen Rp 8.819.747.171.352 (triliun).

Dakwaan Albert Burhan dkk
Dalam dakwaan disebutkan proses pengadaan pesawat CRJ-1000 dan pengambilalihan pesawat Turbopropeller ATR72-600 tahun 2012 yang dilakukan oleh Emirsyah Satar selaku Direktur Utama, Hadinoto selaku Direktur Teknik, Setijo Awibowo selaku VP Strategic Management Office (QP), Albert Burhan selaku VP Treasury Management (WF), dan Agus Wahjudo selaku Executive Project Manager (PB) bersama tim perseroan/tim pengadaan lainnya tidak sesuai dengan prosedur pengadaan armada (PPA).

Akibatnya, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar USD 609.814.504 (juta) atau ekuivalen senilai Rp 8,8 triliun.

Dalam kasus ini, jaksa juga menjerat Emirysah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia periode 2005-2013 serta Soetikno Soedarjo sebagai pihak intermediary (commercial advisor) yang mewakili kepentingan Avions de Transport Regional (ATR) dan Bombardier. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum disidangkan terkait kasus ini.

(Sumber : Albert Burhan Divonis 4 Tahun Bui di Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda)