Jakarta (VLF) Apa itu pelanggaran HAM berat? Pelanggaran HAM termasuk jenis pelanggaran hak asasi manusia luar biasa yang amat besar kerugiannya. Pelanggaran HAM di Indonesia telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jenis pelanggaran HAM ada dua yakni pelanggaran HAM ringan dan besar. Jika pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang, tetapi merugikan orang tersebut. Lantas apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat?

Simak penjelasan tentang pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan berikut ini.

Pengertian Pelanggaran HAM Berat
Apa itu pelanggaran HAM berat telah diatur dalam undang-undang HAM. Aturan tersebut termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, pengertian HAM berat adalah segala bentuk tindak pelanggaran HAM berupa pembunuhan massal (genosida), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitry/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).

Dasar Hukum Pelanggaran HAM Berat
Menurut hukum di Indonesia, dasar hukum yang mengatur tentang pengadilan pelanggaran HAM berat termuat dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dan untuk tentang perlindungan HAM diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Selain itu, penanganan kasus pelanggaran HAM berat juga termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan beberapa undang-undang tertentu lainnya.

Secara hukum internasional, terkait kasus pelanggaran HAM berat telah diatur dalam Statuta Roma (Rome Statute of The International Criminal Court). Sebuah perjanjian internasional di bawah wewenang Mahkamah Pidana Internasional.

Jenis-jenis Pelanggaran HAM Berat
Berdasarkan Artikel 5 Statuta Roma, ada lima jenis pelanggaran HAM berat. Jenis-jenis pelanggaran HAM berat tersebut yaitu:

Kejahatan genosida: suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian, suatu kelompok, bangsa, etnis, ras, atau agama.
Kejahatan terhadap kemanusiaan: suatu tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan langsung terhadap penduduk sipil.
Kejahatan perang: suatu tindakan pelanggaran terhadap hukum perang, baik oleh militer maupun sipil.
Kejahatan agresi: suatu tindakan perencanaan, persiapan, inisiasi atau pelaksanaan, oleh seseorang dalam untuk melakukan kontrol atas atau mengarahkan tindakan politik atau militer suatu negara.

Pelanggaran HAM Berat di Indonesia
Sementara menurut aturan hukum di Indonesia berdasarkan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000, dari keempat jenis pelanggaran HAM berat di atas hanya dua yang ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat di Indonesia, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berikut penjelasannya:

1. Kejahatan genosida adalah adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

• membunuh anggota kelompok
• mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
• menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
• memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
• memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

• pembunuhan
• pemusnahan
• perbudakan
• pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
• perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
• penyiksaan
• perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
• penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
• penghilangan orang secara paksa
• kejahatan apartheid.

Demikian penjelasan tentang apa itu pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. Semoga bermanfaat!

(Sumber : Ramai Dibahas Terkait Tragedi Kanjuruhan, Apa Itu Pelanggaran HAM Berat?)

Jakarta (VLF) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan ada temuan transaksi terkait kasus tambang ilegal yang menjerat Ismail Bolong sebagai tersangka. Temuan itu akan disampaikan ke penyidik Bareskrim Polri.

“Ya pasti ada, pasti kita sampaikan semua ke penyidik mengenai temuan transaksi,” ujar Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, di gedung PPATK, Jakarta, Rabu (28/12/2022).

Danang kemudian menjelaskan temuan tersebut. Dia mengatakan ada aliran dana yang diduga digunakan untuk membeli tambang dari pengusaha resmi serta penambang rakyat untuk dijual kembali.

“Karena ini tambang ilegal pasti dia harus membeli dong, membeli dari pengusaha yang memang, bahkan penambang-penambang rakyatlah katakanlah, itu dia beli lalu dia jual. Alirannya akan seperti itu, dia beli ke mana, larinya ke mana,” kata dia.

“Tentu saja sudah ada (kemana aliran dananya), tapi bisa dikonfirmasi karena penyidikan kan sudah jalan. Semua mengenai fakta transaksi keuangan Ismail Bolong kita sampaikan ke Kapolri,” tambahnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan Ismail Bolong sebagai tersangka kasus tambang ilegal yang berlokasi di Kalimantan Timur (Kaltim). Ismail Bolong terancam pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 miliar.

“Adapun pasal yang disangkakan adalah Pasal 158 dan Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar,” kata Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan, Kamis (8/12).

(Sumber : PPATK Bakal Serahkan Temuan Terkait Transaksi Ismail Bolong ke Polri)

Jakarta (VLF) Ahli hukum pidana Albert Aries menyebut hasil tes poligraf atau lie detector dalam kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat bisa jadi alat bukti yang sah. Aries adalah ahli yang dihadirkan oleh pihak Bharada Richard Eliezer.

Hal tersebut diungkap Albert saat menjadi ahli meringankan untuk Eliezer terkait perkara pembunuhan Brigadir Yosua di PN Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022). Albert merupakan seorang dosen di Universitas Trisakti.

Mulanya, tim penasihat hukum Eliezer mengatakan ahli poligraf sudah pernah dihadirkan di persidangan dan menyampaikan hasil pemeriksaan semua terdakwa dalam kasus pembunuhan Yosua ini. Tim penasihat hukum Eliezer lalu bertanya pendapat Albert tentang sejauh mana lie detector itu bisa menjadi kekuatan pembuktian.

“Mengenai keterangan ahli poligraf, jadi dalam persidangan lalu di persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detector. Bagaimana pendapat ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf?” tanya pengacara Eliezer.

“Poligraf ini untuk?” tanya Albert.

“Dalam membaca pemeriksaan lie detector,” jawab pengacara Eliezer.

Albert mulanya menjelaskan sejatinya soal barang bukti telah diatur dalam Pasal 39 KUHP dan alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHP. Kemudian, kata Albert, bila ada metode yang mungkin belum termaktub dalam KUHP itu karena prinsip hukum acara itu limitatif dan interaktif, terbatas dan memaksa.

“KUHP membedakan alat bukti dengan barang bukti. barang bukti diatur dalam Pasal 39 KUHP, alat bukti diatur (Pasal) 184 KUHP yang limitatif ada saksi ada surat ahli petunjuk keterangan terdakwa. ketika ada metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam kuhp karena prinsip hukum acara itu limitatif dan interaktif, terbatas dan memaksa,” kata Albert.

Albert mengatakan KUHP Ini tidak terbaharui dengan perkembangan teknologi terkini. Untuk itu, kata Albert, terkait hasil lie detector ini tentu bisa dijadikan alat bukti yang sah bila diterangkan ahlinya di persidangan.

“Kita ketahui KUHP ini dari tahun 81 banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi sebagainya. Maka ketika hasil metode itu dibunyikan, maka ketika hasil pemeriksaan itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya otoritatif hakim untuk menilai,” kata Albert.

Dalam sidang ini, Eliezer didakwa bersama-sama dengan Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (18/10).

Eliezer didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Sumber : Ahli: Hasil Lie Detector Sah Jadi Bukti Jika Dibunyikan di Sidang)

Jakarta (VLF) Korps Adhiyaksa kembali menetapkan mantan Bupati Indragiri Hilir, Indra Mukhlis Adnan tersangka terkait dugaan kasus korupsi penyertaan modal BUMD. Status tersangka kedua ini diberikan setelah yang pertama gugur, usai gugatan praperadilan Indra dikabulkan PN Tembilahan.

Kasi Penerangan dan Hukum Kejati Riau, Bambang Heripurwanto menyebut Indra Mukhlis jadi tersangka setelah dilakukan serangkaian penyidikan. Setelah semua tuntas, ia langsung jadi tersangka.

“Tadi malam sekitar pukul 19.00 WIB tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau telah menetapkan terhadap satu orang tersangka IMA (Indra Mukhlis Adnan). Ini terkait dalam dugaan korupsi penyertaan modal pada BUMD di Kabupaten Inhil, yakni PT Gemilang Citra Mandiri,” kata Bambang dilansir detikSumut, Rabu (28/12/2022).

Dugaan korupsi sendiri terjadi pada tahun 2004, 2005 dan 2006. Di mana saat terjadi tindak pidana Indra Mukhlis masih sebagai Bupati Indragiri Hilir.

“Penetapan tersangka oleh penyidik setelah tim penyidik melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara, penyidik berkesimpulan telah mempunyai 2 alat bukti yang cukup,” katanya.

Dalam status tersebut, Indra Mukhlis juga disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain itu ia juga dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Indra Mukhlis sendiri merupakan mantan Bupati Indragiri Hilir 2 Periode, yakni dari tahun 2003-2008 dan 2008-2013. Terkait peran Indra Mukhlis juga turut dibeberkan jaksa.

Sebelumnya Indra Mukhlis ditetapkan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir pada 16 Juni lalu. Dia lalu ditahan dua minggu kemudian setelah tim penyidik menyatakan kesehatannya telah pulih.

Setelah ditahan, Indra Mukhlis melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan Praperadilan. Gugatan tersebut akhirnya dikabulkan hakim tunggal PN Tembilahan, Janner Christiadi pada 11 Juli lalu.

(Sumber : Eks Bupati Inhil Indra: Tersangka Korupsi, Gugur, Lalu Tersangka Lagi)

Jakarta (VLF) Dua kubu terlibat perselisihan di kalangan internal Keraton Kasunanan Solo sama-sama membuat pelaporan terkait dugaan kekerasan dan penganiayaan. Polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) soal laporan itu.

Aduan pertama dibuat oleh putri dan cucu Paku Buwono XIII pada Minggu, 25 Desember 2022. Dilanjutkan aduan kubu Sinuhun Paku Buwono XIII keesokan harinya.

Dilansir detikJateng, Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi mengatakan dua laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Polisi menyebut telah datang ke Keraton Surakarta pada Senin (26/12).

“Reka ulang tidak, olah TKP mungkin iya,” kata Iwan saat dihubungi awak media, Rabu (28/12).

Selanjutnya penyidik akan memanggil pihak-pihak terkait, baik itu pelapor maupun terlapor. Mereka akan dimintai keterangan.

“Proses penyidikan sesuai aturan kita jalani, kita profesional saja bekerja. Siapa pun yang laporan kita terima, kita dalami, apakah ada unsur pidana. Jika ada, bagaimana tindak lanjutnya, pasal apa yang dikenakan,” ucapnya.

Iwan juga berharap ada mediasi di antara kedua belah pihak yang bertikai.

“Alangkah baiknya jika persoalan internal diselesaikan secara internal. Tidak usah melibatkan pihak lain, yang mungkin akan memperkeruh, kan. Polri hanya memastikan semuanya dalam keadaan baik, tidak terjadi hal-hal anarkistis atau mungkin berpotensi tindak pidana,” ujarnya.

(Sumber : Langkah Polisi Usai 2 Kubu Keraton Solo Saling Lapor Dugaan Penganiayaan)

Jakarta (VLF) Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar dituntut 4 penjara. Jaksa penuntut umum (JPU) meyakini Ibnu Khajar bersalah melakukan penggelapan terkait dana Rp 117 miliar dari donasi Boeing untuk keluarga atau ahli waris korban kecelakaan Lion Air 610.

“Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan Terdakwa Ibnu Khajar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan,” kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Selasa (27/12/2022).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ibnu Khajar dengan pidana selama 4 tahun penjara,” imbuhnya.

Ibnu Khajar Didakwa Gelapkan Dana Rp 117 M
Ibnu Khajar didakwa menggelapkan dana donasi. Jaksa menyebut penggelapan yang dilakukan petinggi ACT itu terkait dana donasi dari Boeing untuk keluarga atau ahli waris korban kecelakaan Lion Air 610.

Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Ibnu Khajar melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan mantan Presiden ACT Ahyudin dan Hariyana Hermain (HH), yang disebut sebagai salah satu Pembina ACT dan memiliki jabatan tinggi lain di ACT, termasuk mengurusi keuangan. Tuntutan untuk tiap terdakwa itu dilakukan terpisah.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ibnu Khajar,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/11).

Perkara ini bermula pada 29 Oktober 2018, ketika terjadi insiden maskapai Lion Air bernomor penerbangan 610, dengan pesawat Boeing 737 Max 8, jatuh setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia. Kejadian tersebut mengakibatkan 189 penumpang dan kru meninggal dunia.

Kemudian, The Boeing Company atau Boeing menyediakan dana USD 25 juta melalui Boeing Financial Assistance Fund (BFAF) untuk keluarga atau ahli waris korban kecelakaan Lion Air 610. Selain itu, Boeing memberikan dana sebesar USD 25 juta sebagai Boeing Community Investment Fund (BCIF), yang merupakan bantuan filantropis kepada komunitas lokal yang terdampak dari kecelakaan.

“Di mana dana tersebut tidak langsung diterima oleh para ahli waris korban, namun diterima oleh organisasi amal atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh ahli waris korban,” kata jaksa.

Tiap ahli waris korban Lion Air 610 mendapat santunan dari Boeing sebesar USD 144.320 atau senilai Rp 2 miliar. Pihak ACT lalu menghubungi keluarga korban dan mengatakan telah ditunjuk dari Boeing untuk menjadi lembaga yang akan mengelola dana sosial/BCIF dari Boeing.

“Bahwa kemudian sebanyak 189 keluarga korban selaku ahli waris telah mendapatkan santunan dari perusahaan Boeing yaitu masing-masing ahli waris mendapatkan dana USD 144.320 (seratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dolar Amerika) atau senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (kurs Rp 14.000), di mana santunan tersebut diterima langsung oleh ahli waris sendiri,” ujar jaksa.

“Pihak Yayasan ACT menghubungi keluarga korban dan mengatakan Yayasan ACT telah mendapatkan amanah (ditunjuk) dari Boeing untuk menjadi lembaga yang akan mengelola dana sosial/BCIF dari Boeing,” imbuhnya.

Dalam perjalanannya, ACT meminta pihak keluarga korban menyetujui dana sosial sebesar USD 144.500. Jaksa menyebut Ibnu Khajar bersama-sama Ahyudin dan Hariyana telah menggunakan dana Boeing Community Investment Fund (BCIF) sebesar Rp 117,9 miliar di luar peruntukannya. Ibnu Khajar dkk menggunakan uang itu tanpa seizin ahli waris korban Lion Air 610.

“Bahwa Terdakwa Ibnu Khajar selaku Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap dan juga menjabat selaku Senior Vice President Partnership Network Department GIP bersama-sama dengan Saksi Drs Ahyudin selaku Ketua Presiden Global Islamic Philanthropy dan saksi Hariyana binti Hermain selaku Senior Vice President Operational GIP dan juga selaku Direktur Keuangan Yayasan Aksi Cepat Tanggap telah menggunakan dana BCIF sebesar Rp 117.982.530.997 di luar dari peruntukannya, yaitu untuk kegiatan di luar implementasi Boeing adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari ahli waris korban kecelakaan Maskapai Lion Air pesawat Boeing 737 Max 8 maupun dari pihak perusahaan Boeing sendiri,” ungkap jaksa.

Menurut jaksa, nilai rencana anggaran biaya pembangunan fasilitas pendidikan yang disetujui oleh Ibnu Khajar tersebut jauh lebih kecil dari nilai jumlah uang yang diterima oleh Yayasan ACT dari pihak Boeing.

“Padahal Terdakwa Ibnu Khajar mengetahui penggunaan dana BCIF tersebut harus sesuai dengan implementasi program Boeing dan pengeluaran biaya administrasi harus bernilai wajar dan biasa,” katanya.

Akibat perbuatannya, Ibnu Khajar dkk didakwa melanggar Pasal 374 KUHP subsider Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Sumber : Ibnu Khajar Dituntut 4 Tahun Bui di Kasus Tilap Donasi ACT Rp 117 Miliar!)

Jakarta (VLF) Bupati Pemalang nonaktif Mukti Agung Wibowo menjalani sidang perdana atas kasus suap jabatan di Kabupaten Pemalang. Mukti Agung Wibowo didakwa korupsi Rp 6 miliar.

Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jalan Suratmo, Semarang, Selasa (27/12/2022). Dalam sidang yang diketuai hakim Bambang Setyo Widjanarko tersebut, Mukti Agung hadir secara virtual dari Gedung KPK di Jakarta Selatan.

Dalam sidang tersebut, jaksa dari KPK menilai bahwa Mukti Agung telah menyalahgunakan jabatannya sebagai bupati dengan menerima suap melalui orang kepercayaannya yakni Adi Jumal Widodo. Mukti Agung dinilai telah memerintahkan Adi Jumal untuk mengatur struktur pemerintahan dan mengangkat orang yang siap membayar uang syukuran.

Mukti Agung, dianggap telah mengangkat 11 orang untuk naik jabatan ke eselon 2 dan menerima uang syukurang masing-masing Rp 100 juta. Selain itu, Mukti Agung juga menerima uang syukuran dari berbagai jabatan lain.

“Eselon 3, eselon 4, KWK (koordinator wilayah kecamatan), kepala sekolah, dan uang-uang dari dinas-dinas di Kabupaten Pemalang,” kata jaksa Joko Hermawan.

Dari hasil uang syukuran dan potongan operasional dinas-dinas tersebut, Mukti Agung dinilai telah menerima Rp 6 miliar.

“Rp 6.014.400.000 dari beberapa pihak, berhubungan dengan jabatan selaku bupati dan bertentangan dengan kewajibannya,” kata jaksa.

Atas hal itu, jaksa mendakwa Mukti Agung dengan, pertama, Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999.

Kedua, Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999. Ketiga, Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.

(Sumber : Jalani Sidang Perdana, Bupati Pemalang Didakwa Terima Suap Rp 6 Miliar)

Jakarta (VLF) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima setidaknya 4.623 aduan tindak pidana korupsi dari masyarakat sepanjang 2022. Paling banyak aduan yang diterima KPK berasal dari wilayah DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers kinerja KPK tahun 2022. Dia menyebut KPK menerima laporan dari masyarakat soal dugaan korupsi sebanyak 585 kali.

“Selama 2022, KPK telah menerima 4.623 laporan dari berbagai daerah,” kata Johanis Tanak kepada wartawan di Gedung Juang KPK, Selasa (27/12/2022).

Dalam grafik yang ditampilkan terlihat Pemprov DKI Jakarta merupakan daerah yang paling banyak membuat aduan ke KPK. Disusul posisi kedua dan ketiga Jawa Barat dan Sumatera Utara.

“Di DKI ada 585 pengaduan, Jawa Barat ada 429 pengaduan, dan Sumatera Utara ada 379 pengaduan,” jelas dia.

Kemudian dia memastikan seluruh laporan itu telah diproses KPK, kecuali yang tidak terindikasi sebagai dugaan tindak pidana korupsi. Ia menyebut laporan aduan itu bakal ditindaklanjuti, baik secara internal maupun eksternal.

“Dalam artian, dalam tahapannya itu ada dilakukan verifikasi, kemudian ditindaklanjuti, dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan,” ujar dia.

Kemudian, dari total aduan itu, Tanak menyebut 4.055 aduan telah diverifikasi. Hasilnya, 10 laporan dilakukan tindak lanjut lantaran menyangkut tugas dan fungsi dari lembaga antirasuah tersebut.

Tanak melanjutkan, 1.631 laporan aduan itu ditindaklanjuti dengan dilaksanakan telaah. Hasilnya, 2.414 laporan tidak dapat diteruskan dengan alasan tak lengkap.

“Sedangkan 2.414 laporan belum dapat ditindaklanjuti,” jelas Johanis.

Dalam kesempatan itu, dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak segan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Ia memastikan identitas pelapor aman selama tidak dipublikasikan di media.

“Kecuali justru yang terjadi mereka yang mempublikasikan kepada media maupun publik,” pungkas Tanak.

(Sumber : Sepanjang 2022, KPK Terima 4.623 Laporan Dugaan Korupsi, DKI Terbanyak)

Jakarta (VLF) Kongres Advokat Indonesia (KAI) mencatat beberapa peristiwa hukum menonjol terjadi sepanjang 2022. Kasus-kasus itu antara lain pengesahan KUHP baru dan pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat yang menjerat Ferdy Sambo dkk.

“Pada tahun 2022 ini DPP KAI memperhatikan dan mencatat beberapa peristiwa hukum yang menonjol dan menarik perhatian publik yang tinggi,” kata Presiden KAI Erman Umar kepada wartawan, Selasa (27/12/2022).

Erman mengatakan peristiwa hukum pertama yang menjadi perhatian publik adalah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru oleh DPR. Dia mengatakan KUHP baru itu banyak menuai kritik karena dinilai membelenggu HAM.

“Padahal perjuangan untuk mengganti KUHPidana peninggalan kolonial Belanda tersebut telah berlangsung lama, hampir 50 tahun dan berganti-ganti masa pemerintahan sejak zaman Presiden Soekarno, dengan harapan KUHPidana yang dihasilkan oleh bangsa dan pemerintah sendiri akan menghasilkan KUHPidana yang lebih baik disbanding KUHPidana produk penjajah Belanda, ini menjadi dilema,” ujarnya.

“Pemerintah dan penegak hukum terkait perlu segera menyosialisasikan aturan tersebut. Jika ternyata nanti penerapan KUHPidana tersebut banyak terjadi pelanggaran HAM, kesewenang-wenangan terhadap kebebasan masyarakat dalam berpendapat, maka KUHPidana tersebut harus direvisi,” sambungnya.

Peristiwa hukum kedua yang menonjol, katanya, adalah kasus meme stupa yang menjerat mantan Menpora Roy Suryo. Dia menganggap kasus ini menggunakan pendekatan kriminalisasi.

“Roy Suryo di persidangan, mengungkapkan bahwa asal mula Tweet yang dia unggah menggunakan fitur ‘Multi Quote Tweet’ melalui akun pribadinya pada 10 Juni 2022 lalu. Tweet itu kata dia, tidak bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu maupun kejahatan berbau SARA. Tujuannya dengan semangat urun rembug dalam betuk kritik kepada Pemerintah dan satire kepada netizen pembuat meme. Di samping itu unggahan tersebut diniatkan untuk membantu menyuarakan keresahan masyarakat, termasuk umat Buddha terkait rencana kenaikan tarif masuk Candi Borobudur. Bahwa upaya kriminalisasi terhadap para pengkritik kebijakan pemerintah tersebut. Jika terus dilakukan, maka akan dapat menggerus kedudukan negara kita sebagai sebuah negara demokrasi,” ujar Erman.

Ketiga, katanya, ada kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat yang membuat mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menjadi salah satu tersangka. Kasus ini, katanya, juga menjadi ujian berat bagi Polri.

“KAI maupun banyak pengamat hukum menilai penanganan perkara kematian almarhum Yosua ini oleh pihak Polri menjadi ujian berat bagi Instansi Polri sebagai penegak hukum. Karena disebabkan begitu lamanya penanganan perkara tersebut secara tidak benar. Pihak Polri dapat juga menyelesaikan penyidikan perkara tersebut secara profesional walaupun telat, dan sekarang proses perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mendekati proses akhir, yang diperkirakan pada akhir bulan Januari tahun 2023 majelis hakim sudah membacakan putusannya,” ujarnya.

Dia berharap kasus Sambo ini bisa berakhir dengan putusan yang memenuhi rasa keadilan. Dia berharap semua pihak berpatokan pada fakta-fakta persidangan, bukan opini di luar sidang.

“Yang perlu dijaga adalah objektivitas majelis hakim dalam memeriksa perkara ini yang harus berpatokan atas bukti-bukti yang terungkap dalam fakta persidangan, bukan opini yang berkembang di luar persidangan,” ujarnya.

Erman pun berharap penegakan hukum pada 2023 lebih baik. Dia mengajak semua pihak mengawal penegakan hukum demi mencegah terjadinya kecurangan, terutama jelang Pemilu 2024.

“Berdasarkan catatan hukum akhir tahun 2022 yang dikemukakan tersebut di atas, KAI berharap agar pembentukan hukum harus dikaji dengan maksimal memenuhi nilai-nilai jiwa (volksgeist) bangsa dan memenuhi landasan pembentukan undang-undang (UU) baik landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga pemberlakuan UU yang baru dapat diterima masyarakat, dan kualitas penegakan hukum di masa datang berjalan dengan lebih baik. Serta dalam menghadapi pesta demokrasi negara kita tahun 2024 ini perlu dikawal dan diantisipasi mengingat pesta demokrasi Pileg dan Pilpres sudah dekat dan agar terhindar dari segala bentuk kecurangan untuk mendapatkan kekuasaan,” tuturnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6483791/kongres-advokat-catat-3-peristiwa-hukum-menonjol-2022-kuhp-baru-kasus-sambo.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

Jakarta (VLF) Auditor Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Gilang Gumilar Cs tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan menerima suap Rp 2,9 miliar dari sejumlah kontraktor. Penasihat hukum Gilang Cs meminta agenda sidang dilanjutkan ke pemeriksaan saksi-saksi jaksa penuntut umum.

“Izin yang mulia kami dari kuasa hukum Gilang Gumilar dalam hal ini tidak akan menyampaikan eksepsi. Jadi mohon untuk agenda sidang berikutnya,” ujar penasehat hukum Gilang Gumilar, Andi Sonny di ruang Bagir Manan, PN Makassar, Selasa (27/22/2022).

“Izin yang mulia terdakwa dari Andi Sonny menyatakan melanjutkan agenda sidang,” sambungnya.

Di lain pihak, jaksa mengatakan para saksi yang akan dihadirkan sesuai dengan keperluan jaksa penuntut hukum.Jumlahnya adalah sekitar 130 saksi.

“Izin yang mulai di berkas perkara ada 130 saksi, tentunya kami akan menyederhanakan sesuai dengan kebutuhan dari jaksa penuntut hukum untuk pembuktian, dan kami meminta waktu satu minggu untuk menghadirkan para saksi,” ujar M Asri Irwan di persidangan.

Auditor BPK RI didakwa Terima Suap 25 Miliar
Gilang Gumilar Cs didakwa menerima suap Rp 2,9 miliar. Suap diterima terdakwa dari sejumlah kontraktor di era Nurdin Abdullah (NA) menjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dakwaan tersebut dibacakan oleh jaksa penuntut umum M Asri Irwan. Jaksa menyebut para terdakwa total menerima Rp 2.917.000.000,00 dari sejumlah kontraktor melalui perantara mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat.

“(Total suap) seluruhnya Rp 2.917.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah),” ujar jaksa di persidangan.

Jaksa menjelaskan, keempat terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang dari Edy Rahmat yang bersumber dari para kontraktor yaitu John Theodore, Petrus Yalim, Mawardi bin Pakki alias Haji Momo, Andi Kemal Wahyudi, Rudi Hartono, Yusuf Rombe, Robert Wijoyo, Hendrik Tjuandi, Loekito Sudirman, Herry Wisal, Rendy Gowary, Andi Sudirman.

“Para terdakwa selaku Pemeriksa pada BPK RI mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan terkait pemeriksaan LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 di Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,” tutur Asri.

Oleh sebab itu, perbuatan para terdakwa disebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Perbuatan para terdakwa juga melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

(Sumber : Auditor BPK RI Gilang Cs Tak Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Terima Suap Rp 2,9 M )