Jakarta (VLF) Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, atas permintaan langsung dari penasihat hukum. Apa saja yang akan ditunjukkan penasihat hukum?

“Mencocokkan situasi setempat terkait rekaman CCTV rumah TKP Duren Tiga 46 di mana di dalam rekaman terlihat almarhum J berusaha kabur/menghindar saat klien kami Bapak Ferdy Sambo mendadak berhenti dan turun dari mobil, didukung keterangan dari Saksi KM dan RR bahwa posisi semua orang di TKP Rumah Duren Tiga 46 tidak ada yang dalam penggiringan atau penjagaan agar tidak kabur, termasuk almarhum J terlihat jelas dalam kondisi yang bebas tanpa intimidasi dari siapa pun yang berada di TKP,” kata pengacara Sambo, Arman Hanis, kepada wartawan, Rabu (4/1/2023).

Arman mengatakan pihaknya ingin menunjukkan posisi istri Sambo, Putri Candrawathi, saat ada di TKP pembunuhan Yosua pada 8 Juli 2022. Arman ingin menunjukkan pintu kamar Putri tertutup sehingga tidak mendengar apa yang terjadi di lokasi Yosua ditembak.

“Menunjukkan di mana posisi klien kami Ibu Putri Candrawathi saat di TKP Rumah Duren Tiga 46 di mana ketika sampai di lokasi, masuk ke kamar, ganti baju, dan posisi pintu tertutup sebelum proses ganti baju dilakukan dan saat dijemput oleh Pak FS keluar kamar melewati daerah mana saja, sehingga sama sekali tidak dapat melihat apa yang terjadi saat peristiwa pidana terjadi,” kata Arman.

Sementara itu, untuk di rumah Saguling, pihaknya ingin menunjukkan bahwa semua DVR CCTV sudah disita penyidik. Dia juga ingin menunjukkan lantai 3 di Rumah Saguling tidak ada CCTV.

“Terkait DVR CCTV di Rumah Saguling kesemuanya telah diambil oleh penyidik khususnya di pos jaga depan rumah Saguling, kemudian tudingan Bharada E terkait CCTV di Rumah Saguling juga dapat dijelaskan bahwa DVR CCTV lantai 1 dan 2 kemudian untuk lantai 3 sejak awal rumah Saguling ditempati tidak diperuntukkan untuk merekam dan disimpan dalam DVR namun faktanya, DVR tersebut juga sudah disita oleh penyidik,” ujarnya.

Selain itu, Arman mengatakan pihaknya ingin menguatkan pernyataan Sambo yang tidak melihat Eliezer maupun Kuat Ma’ruf turun dari tangga. Arman juga ingin menunjukkan seluruh aktivitas di lantai 3 rumah Saguling itu tak akan luput dari pengawasan Sambo.

“Ketika rombongan Ibu Putri bersama ART, KM, RE, dan RR Magelang tiba di rumah Saguling, klien kami Pak Ferdy Sambo berada di rumah ruang kerja lantai 2 tidak melihat RE, KM, naik turun tangga maupun aktivitas keluar atau masuk lift,” ujarnya.

“Seluruh aktivitas di lantai 3 rumah Saguling mustahil luput dari pengawasan klien kami, di mana hanya anggota keluarga (lima orang) yang memiliki akses sidik jari, baik lift maupun akses tangga yang selama ini secara sepihak oleh saksi atau terdakwa RE katakan sebaliknya dan tidak sesuai dengan fakta di TKP,” sambung Arman.

Pemeriksaan setempat itu, kata Arman, juga akan menjelaskan bahwa Putri Candrawathi tak mendengar percakapan Sambo dengan Eliezer maupun Ricky Rizal. Putri, kata Arman, saat itu berada di kamar utama.

“Pemeriksaan setempat juga dapat menjelaskan bahwa mustahil, klien kami Ibu Putri yang berada di kamar utama rumah Saguling lantai 3 mampu mendengar percakapan Bapak Ferdy Sambo dengan RR/RE di ruang keluarga. Kesaksian Ibu Putri dan dikuatkan kesaksian RR menyatakan bahwa Ibu Putri di Kamar saat Bapak Ferdy Sambo mengkonfirmasi perihal peristiwa kekerasan seksual di Magelang,” ujarnya.

(Sumber : Ini yang Ingin Ditunjukkan Pihak Sambo Saat Hakim Cek TKP Pembunuhan Yosua)

Jakarta (VLF) Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan pernyataannya terkait Tragedi Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM berat didapat berdasarkan pada laporan resmi Komnas HAM. Dia mengatakan masyarakat sipil kerap tidak paham perbedaan pelanggaran HAM berat dengan kejahatan berat.

“Kan saya mengutip laporan Komnas HAM. Laporan resmi Komnas HAM Tragedi Kanjuruhan memang ada indikasi tindak pidana, tetapi bukan pelanggaran HAM berat. Apakah masyarakat sipil tidak tahu laporan Komnas HAM tersebut? Terlalu,” kata Mahfud kepada wartawan, Rabu (4/1/2023).

“Ha-ha-ha… masyarakat sipil sering keliru, tak paham perbedaan antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan berat,” lanjutnya.

Mahfud menuturkan Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan tragedi yang menewaskan 135 orang itu di Stadion Kanjuruhan saat laga Arema vs Persebaya. Kesimpulannya, kata Mahfud, diduga ada pelanggaran HAM biasa.

“Soal Tragedi Kanjuruhan ini kan sudah diumumkan oleh Komnas HAM sendiri berdasarkan hasil penyelidikan resmi. Kesimpulannya, ya, diduga pelanggaran HAM biasa. Ini juga diperkuat oleh Komnas HAM yang sekarang,” ucapnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu kemudian mengulas balik saat dirinya pernah dikritik lantaran menyampaikan tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahfud menyebut term yuridis pelanggaran HAM berat berbeda dengan kejahatan berat.

“Pada 10 Desember 2019, saya berpidato di HUT HAM Sedunia di Bandung. Saya bilang, di era Jokowi tak ada pelanggaran HAM berat. Itu Desember 2019. Sebagian masyarakat sipil ribut, sampai dibawa ke ILC-nya Bang Karni, katanya Menko Polhukam bohong. Lalu mereka memberi contoh bahwa di masyarakat banyak pembunuhan sadis, penganiayaan oleh sekelompok orang terhadap beberapa orang sampai mutilasi segala dan bom bunuh diri yang menewaskan banyak orang. Kata mereka, itu jelas pelanggaran HAM berat,” ucapnya.

Dia mengatakan ada tidaknya pelanggaran HAM berat hanya bisa ditetapkan oleh Komnas HAM. Namun Komnas HAM tidak menetapkan Tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat.

“Ha-ha-ha… rupanya mereka tak paham term yuridis bahwa pelanggaran HAM berat itu beda dengan kejahatan berat. Ryan yang membunuh 11 orang dengan mutilasi itu divonis hukuman mati karena kejahatan berat, bukan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu hanya bisa ditetapkan oleh Komnas HAM. Lah, Komnas HAM sendiri bilang Tragedi Kanjuruhan itu bukan pelanggaran HAM berat,” ucap Mahfud.

(Sumber : Mahfud Tertawa: Masyarakat Sipil Sering Keliru soal Pelanggaran HAM Berat)

Jakarta (VLF) Mantan Direktur Bisnis Sumber Daya Insani pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri, Idar Sudarma, dituntut 8 tahun 6 bulan penjara. Idar dinilai bersalah dalam korupsi pembiayaan syariah yang merugikan negara Rp 14,6 miliar.

“Menyatakan terdakwa Idar Sudarma terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, menghukum terdakwa Idar Sudarma dengan pidana selama 8 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan,” kata JPU Kejari Cilegon Achmad di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (4/1/2023).

Jaksa juga menuntut terdakwa dengan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, menetapkan uang pengganti Rp 7 miliar dan bila tidak dibayar maka harga benda akan disita.

“Dalam hal tidak mempunyai harga benda mencukupi uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 4 tahun dan 3 bulan,” kata JPU.

Jaksa juga membacakan tuntutan terhadap terdakwa kedua, Tenny Tania. Dia dituntut 8 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 500 juta subsider 6 bulan. Terdakwa yang menjabat sebagai Manajer Marketing di BPRS Cilegon Mandiri ini juga dibebani ketetapan uang pengganti Rp 7 miliar.

Sedangkan terdakwa Nina Noviana dan Maryatul Mahfudoh dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan. Nina dibebankan uang pengganti Rp 366 juta dan bila tidak dibayar pidana penjara selama 2 tahun. Sedangkan Maryatul dibebankan uang pengganti Rp 184 juta.

Perkara korupsi di BPRS Cilegon Mandiri terkait dengan pembiayaan yang merugikan negara Rp 14,6 miliar berdasarkan audit BPKP Provinsi Banten. Pembiayaan dilakukan untuk kepentingan terdakwa Idar dan Tania.

Para terdakwa melakukan persetujuan pembiayaan 51 kontrak dengan plafon Rp 3,5 miliar tanpa prosedur dan pedoman pembiayaan. Kemudian ada kontrak menggunakan nama pegawai dengan cara melawan hukum serta 32 nasabah dengan 56 kontrak pembiayaan dan 69 nasabah dengan 248 kontrak.

(Sumber : Eks Direktur BUMD Cilegon Dituntut 8,5 Tahun Bui di Kasus Korupsi Rp 14,6 M)

Jakarta (VLF) Polisi menangkap satu orang pengurus dan penampung Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal berinisial SC (37) di Kelurahan Kabil, Nongsa, Kota Batam. Kasus tersebut terungkap dari salah satu korban yang melarikan diri dari penampungan dan melaporkan ke polisi.

“Pelaku SC menggunakan rumahnya sebagai tempat penampungan PMI ilegal. Pelaku menyamarkan penampungan itu dengan membuka padepokan yang diberi nama Sapu Jagad,” kata Dirpolarud Polda Kepri, Kombes Pol Boy Herlambang, Selasa (3/1/2023)

Pelaku SC diamankan polisi pada Senin (2/1/2023) di rumahnya di Kavling Baru Punggur, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Sebanyak 7 orang korban terdiri dari 5 laki-laki dan 2 perempuan berhasil diselamatkan.

“Pengungkapan ini dari informasi seseorang calon PMI yang berhasil kabur dari tempat penampungan tersebut. 7 korban itu asalnya Medan dan Palembang,” ujarnya.

“Para korban dijanjikan akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur belakang. Untuk keterlibatan pelaku lain masih dalam pendalaman penyidik,” ujarnya.

Boy menerangkan SC mengaku sudah beberapa kali menampung dan memberangkatkan PMI secara ilegal ke Malaysia. Pelaku mengaku mengambil uang sebesar Rp 3,5 juta per orang.

“Terkait keuntungan pelaku masih berubah-ubah. Penyidik masih mendalami keuntungan yang didapatkan,” ucapnya.

“Sudah beberapa kali pelaku memberangkatkan PMI ke Malaysia secara ilegal lewat jalur belakang. Untuk kali ini pelaku masih mencari orang yang mau mengantar para korban dengan kapal boat pancung ke Malaysia,” tambahnya.

Pelaku SC dijerat dengan Pasal 81 dan Atau 83 Undang-undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana.

“Pelaku diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar,” ujarnya

(Sumber : Polisi Bongkar Penampungan PMI Ilegal di Batam Berkedok Padepokan)

Jakarta (VLF) Dua maling yang membobol rumah jaksa KPK Ferdian Adi Nugroho di Wirobrajan, Kota Jogja, pada Sabtu 24 Desember 2022 lalu akhirnya ditangkap. Para pelaku yakni, SIP (31) dan JN (32) masih diperiksa polisi.

Direskrimum Polda DIY Kombes Nuredy Irwansyah Putra mengatakan keduanya ditangkap pada Senin (2/1/2023) dan baru tiba di Jogja pagi ini, Selasa (3/1). Polisi pun hingga saat ini masih mendalami kasus guna mengungkap motif para pelaku.

“Kami sedang mendalami motif yang bersangkutan dalam melakukan tindak pidana tersebut,” kata Nuredy kepada wartawan di Mapolda DIY, Selasa (3/1).

Di sisi lain, polisi juga mencari laptop yang dicuri dari rumah jaksa KPK. Dari keterangan pelaku, barang tersebut sudah dibuang di sungai di Jogja.

“Nanti akan kami masih teliti lebih lanjut karena keterangan tersangka saat ini masih dalam penyidikan dan keterangannya juga berubah-ubah,” terangnya.

Kepada kedua tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Pencuri Rumah Jaksa KPK Ditangkap di Jakarta
Sebelumnya, polisi menangkap dua orang maling laptop dan berkas di rumah jaksa KPK Ferdian Adi Nugroho di Worobrajan, Kota Jogja. Kedua tersangka kini ditahan Polda DIY.

Dua orang tersangka yakni pria berinisial SIP (31) asal Kendari, Sulawesi Tenggara, dan JN (32) asal Makassar, Sulawesi Selatan.

Kedua tersangka dihadirkan dalam jumpa pers di kantor Polda DIY, Sleman, hari ini. Tampak keduanya memakai baju tahanan warna oranye. Keduanya memakai penutup kepala dan posisi tangan diborgol tali ties. Selain itu kaki kiri keduanya terlihat diperban. Tampak keduanya duduk di tangga lobi ruang Ditreskrimum Polda DIY.

Direskrimum Polda DIY Kombes Nuredy Irwansyah Putra mengatakan kedua tersangka ditangkap pada Senin (2/1) di Jakarta. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda.

“Pertama kali kita lakukan penangkapan adalah tersangka dengan inisial SIP yang kita lakukan penangkapan di wilayah Cilincing, Jakarta Utara,” kata Nuredy saat jumpa pers.

“Kemudian atas penangkapan tersebut kita kembangkan kepada tersangka yang kedua yang berinisial JN yang kita tangkap di wilayah Ciracas, Jakarta Timur,” imbuhnya.

(Sumber : Polisi Dalami Motif Duo Maling yang Bobol Rumah Jaksa KPK di Jogja)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Negeri Indramayu menangani 30 kasus perkara korupsi sepanjang tahun 2022 kemarin. Dari total 15 pelaku, 7 orang di antaranya dari kalangan PNS. Uang senilai Rp 2,3 miliar uang negara berhasil diselamatkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Ajie Prasetya memaparkan capaian tugas selama tahun 2022, Selasa (3/1/2023). Salah satunya tentang tindak pidana korupsi di Wilayah Kabupaten Indramayu yang mencapai 30 perkara.

Total uang negara sebesar Rp 2.378.572.485,25 berhasil diselamatkan. Anggaran tersebut dari kasus Bumdes Jaya Makmur Kecamatan Gabuswetan dengan nilai Rp 16.900.000, kasus korupsi RTH Jatibarang senilai Rp. 1.390.450.360.25 dan korupsi masker BPBD Indramayu Rp 800.000.000, serta kasus mamin tahfidz Rp 171.222.125.

“Selama tahun 2022 ada kasus korupsi RTH, Bumdes, mamin tahfidz dan BPBD itu. Jadi total kerugian negara berhasil diselamatkan senilai Rp 2,3 miliar,” kata Ajie Prasetya.

Kajari Indramayu mencatat 15 orang pelaku yang terlibat dalam korupsi tersebut. 7 orang di antaranya dari kalangan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Indramayu.

“Ada Camat, pegawai BPBD yang kasus masker itu, kemudian yang makan minum santri. Total sekitar ada 7 pelaku dari PNS,” katanya.

Di antara empat kasus korupsi tersebut, kasus makan minum santri di Indramayu masih berjalan. Saat ini sudah memasuki tahap kedua dan segera dilimpahkan ke pengadilan.

“Insya Allah dalam waktu dekat di bulan ini masuk ke tahap peradilan,” jelas Ajie.

Kasus korupsi uang makan minum santri melibatkan empat pelaku. Hingga saat ini, tim penyidik belum menemukan perkembangan kasus terkait pelaku lainnya. Ajie juga menjelaskan bahwa selama melaksanakan penyidikan, tim tidak mengalami kendala apapun dan proses penyidikan berjalan lancar.

“Belum ada perkembangan, tapi mudah-mudahan ada titik terang dari proses pengadilan nanti,” ujar Ajie.

(Sumber : Sepanjang 2022, Kejari Indramayu Selamatkan Uang Negara Rp 2,3 M )

Jakarta (VLF) Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengomentari KUHP baru yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Habiburokhman menyarankan aparat untuk melakukan moratorium penahanan kasus ujaran kebencian bernuansa politis.

“KUHP baru, memang baru akan berlaku 3 tahun lagi, tetapi kami berharap penegak hukum bisa memahami dan mulai mempraktikkan semangat penegakan demokrasi yang terkandung di dalamnya dengan melakukan moratorium penahanan para tersangka ujaran kebencian berlatar belakang politik,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (3/1/2023).

Ia menyebut dengan adanya KUHP baru, maka upaya memidanakan pengkritik pemerintah lebih diminimalisir. Ia menyoroti Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang dianggap karet lantaran menyisipkan unsur “antar golongan”.

“Pasal 28 ayat (2) UU ITE menjadi pasal karet karena ketidakjelasan unsur ‘antar golongan’ dalam pasal tersebut sehingga setiap bentuk kritikan bisa diartikan sebagai penghinaan terhadap golongan tertentu,” ujar Habiburokhman.

“Sementara Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 menjadi pasal karet karena ketidakjelasan makna kalimat ‘menimbulkan keonaran’ dalam pasal tersebut sehingga mudah sekali orang dipidana padahal ucapannya tidak menimbulkan kerusuhan secara fisik,” imbuh dia.

Kedua pasal di atas kemudian dicabut dengan peraturan yang lebih mendetail. Pernyataan ‘antargolongan’ dikategorikan menjadi ras, kebangsaan, etnis, jenis kelamin, disabilitas mental, disabilitas fisik.

“Pasal 28 ayat (2) UU ITE diganti dengan Pasal 242 yang membatasi istilah golongan dan sekaligus mengurangi ancaman pidana maksimal dari 5 tahun menjadi 3 tahun sehingga tidak bisa dilakukan penahanan,” jelas Habiburokhman.

Sementara Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946, lanjut Habiburokhman, diganti dengan Pasal 263 yang mengharuskan terjadinya kerusuhan fisik untuk dapat mempidana orang yang disebut menyebar berita bohong.

“Yang terpenting KUHP baru memuat ketentuan Pasal 36 KUHP yang mengharuskan pembuktian adanya mens-rea untuk mempidana seseorang. Di masa lalu, banyak orang yang berniat mengkritik tetapi diadili dan dihukum sebagai pelaku ujaran kebencian tanpa pernah dibuktikan adanya mens-rea secara maksimal,” ujarnya.

(Sumber : KUHP Baru, Legislator: Moratorium Penahanan Kasus Ujaran Kebencian Politis)

Jakarta (VLF) Sidang lanjutan Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Rahardja (Gus Nur) dalam kasus penistaan agama dan ujaran kebencian digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU).

Sidang dimulai sekira pukul 10.30 WIB. Terdakwa Bambang Tri dan Gus Nur hadir di persidangan. Jalannya sidang berlangsung terbuka dan disaksikan oleh pengunjung.

Majelis hakim dipimpin oleh Hakim Moch. Yuli Hadi, dan hakim anggota Hadi Sunoto serta Bambang Aryanto. Sementara JPU yang hadir Apriyanto Kurniawan, Endang Sapto Pawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujiastuti, dan Ardhias Adhi.

Sebanyak enam saksi dihadirkan dalam persidangan ini, yakni Kepala SDN 111 Tirtoyoso Surakarta, Martharini Christiningsih; Kepala SMPN 1 Surakarta, Salim Ahmad; teman Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat SMP, Edy Kuncoro; Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Bintang Saputra; serta dua saksi lainnya yakni Awaludin dan Fahmi.

“Saksi-saksi teman dan guru dari Pak Jokowi,” kata salah satu tim kuasa hukum Gus Nur, Agus Susilo Muslich, Selasa (3/1/2023).

Saksi pertama yang dimintai keterangannya adalah Bintang Saputra. Dia memberikan keterangan terkait dugaan ijazah palsu pada konten YouTube kedua terdakwa di Gus Nur 13 Official.

“Masalah ijazah Presiden. Kedua terdakwa bersumpah YouTube channel terkait mubahalah yang menjelaskan ijazah Jokowi palsu,” kata Bintang saat memberikan keterangan.

Saat ini proses persidangan masih berlangsung. Jalannya persidangan cukup alot, kuasa hukum terdakwa mempertanyakan kesaksian korban, sementara JPU membela saksi yang dihadirkan.

Untuk diketahui, Bambang Tri dan Gus Nur didakwa melanggar Pasal 156a huruf a KUHP tentang penistaan agama; Pasal 45a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Bambang Tri kena pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Kemudian, Pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat.

Diketahui, pada Oktober 2022, Bambang Tri membuat heboh dengan mengajukan gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebutnya palsu.

Tak lama kemudian polisi menangkapnya dengan tuduhan penistaan agama dan ujaran kebencian bersama Gus Nur. Mereka dianggap melanggar melalui konten yang diunggah di YouTube.

(Sumber : Sidang Lanjutan Bambang Tri-Gus Nur, Hadirkan Saksi Teman-Guru Jokowi)

Jakarta (VLF) Mahkamah Agung (MA) menunjuk hakim agung Suharto menjadi juru bicara MA. Suharto menggantikan Andi Samsan Nganro yang memasuki masa purnatugas.

“Pak Suharto yang akan menggantikan Pak Andi Samsan Nganro menjadi jubir,” kata Ketua MA Syarifuddin dalam Refleksi MA yang disiarkan di chanel YouTube MA, Selasa (3/1/2023).

Suharto merupakan hakim agung yang mulai memakai toga emas sejak 2021. Ia menjadi hakim agung setelah 4 kali ikut seleksi.

Sebelum menjadi hakim agung, Suharto merupakan Panitera Muda Pidana MA. Sebelumnya ia dikenal publik saat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Untuk pendidikan S1 diraih Suharto dari Fakultas Hukum Universitas Jember.

Adapun Andi Samsan Nganro purnatugas karena sudah berusia 70 tahun di 2 Januari 2023.

“Alhamdulillah ke penghujung pengabdian dengan selamat (penuh harap semoga Allah SWT melindungi saya dalam melaksanakan tugas peradilan di lembaga Mahkamah Yudikatif Indonesia),” kata Andi Samsan Nganro.

Meski hakim agungnya sudah selesai, tetapi secara administrasi masih tercatat sebagai pimpinan MA hingga akhir Januari 2023. Andi Samsan Nganro baru resmi purnatugas sebagai hakim agung dan pejabat pada 1 Februari 2023.

“Saya sampai akhir Januari 2022. Jadi Februari tidak masuk kantor lagi. Masih ikut dalam acara Laporan Akhir Tahun (Laptah) pada 23 Januari 2023,” ucap Andi Samsan Nganro.

(Sumber : Hakim Agung Suharto Jadi Jubir MA Gantikan Andi Samsan Nganro)

Jakarta (VLF) Ada momen tak biasa di sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat hari ini. Ahli hukum pidana Albert Aries setelah bersaksi terlihat memberikan dokumen ke meja hakim dan menyerahkan langsung kepada hakim ketua Wahyu Iman Santoso. Dokumen apa itu?

Hal itu terjadi setelah Albert bersaksi menjadi ahli meringankan untuk Eliezer terkait perkara pembunuhan Brigadir Yosua di PN Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022). Albert merupakan seorang dosen di Universitas Trisakti.

Mulanya, hakim berterima kasih atas kesaksian Albert hari ini. Kemudian Albert tiba-tiba beranjak dari kursi saksi dan menyebut akan menyerahkan dokumen ke hadapan majelis hakim.

“Terima kasih atas kehadiran saksi telah memberikan keterangan di sini, mau menyerahkan…,” kata hakim Wahyu.

Hakim kemudian mempersilakan Albert menyerahkan itu. Albert pun terlihat beranjak dari kursi dan menyerahkan dokumen yang cukup tebal itu.

“Oke silakan, terima kasih, iya,” kata hakim Wahyu kepada Albert.

Hakim Wahyu kemudian menjelaskan dokumen yang diserahkan Albert itu adalah rancangan KUHP. Sekadar diketahui, Albert merupakan juru bicara RKUHP.

“Ini rancangan KUHP yang diserahkan, jadi Saudara jaksa penuntut umum juga meminta,” kata hakim Wahyu lalu disambut gelak tawa jaksa dan tim penasihat hukum Eliezer.

“Terima kasih saksi atas kehadirannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang,” imbuhnya.

Eliezer Didakwa Lakukan Pembunuhan Berencana
Eliezer didakwa bersama-sama dengan Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (18/10).

Eliezer didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Sumber : Ahli Pihak Eliezer di Sidang Serahkan Rancangan KUHP ke Hakim)