Jakarta (VLF) Kritik atas pemberian kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi satu-satunya yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan terus bergulir. Salah satu kritik datang dari Pengacara Korban Binomo, Quotex dan Robot Trading, Finsensius Mendrofa.

Menurut Finsensius, kinerja Polri dalam menangani kasus pidana di sektor jasa keuangan sudah cepat dan profesional. Para penyidik dinilainya sangat menguasai modus operandi para pelaku kejahatan sektor keuangan.

“Menurut saya sebagai Pengacara yang pernah mendampingi korban tindak pidana sektor keuangan seperti binomo, quotex dan robot trading dalam membuat laporan polisi di Bareskrim Mabes Polri, setahu saya proses penyelidikan dan penyidikan di Polri sangat cepat dan profesional terutama para penyidik sangat menguasai modus operandi para pelaku kejahatan sektor keuangan sehingga sangat cepat diungkap pelaku kejahatan dan aset-aset kejahatan,” tutur Finsensius kepada wartawan, Jumat (6/1/2023).

Finsensius mengatakan, salah satu tantangan dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan adalah pengungkapan aset kejahatan di era digital di mana pelaku kerap menyembunyikan aset kejahatan dengan modus money laundry melalui kripto dan sejenisnya. Dia menilai selama ini Polri telah berhasil mengungkap modus money laundry di sektor keuangan tersebut.

Karena itu, menurutnya, yang diperlukan pemerintah adalah memperkuat fasilitas yang canggih untuk melawan modus kejahatan sektor keuangan yang semakin canggih. Bukan justru menjadikan OJK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

“Dari dasar itu, menurut saya yang diperlukan adalah memperkuat fasilitas yang canggih untuk melawan modus kejahatan sektor keuangan yang semakin canggih dan memperbanyak penyidik Polri bukan menghilangkan kewenangan Polri dalam pemberantasan tindak pidana sektor keuangan. Kami sangat apresiasi Polri atas keberhasilan mengungkap kasus-kasus di sektor keuangan yang menyita perhatian masyarakat seperti binomo, robot trading, dan sejenisnya,” kata dia.

Untuk diketahui, Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) telah disahkan di DPR beberapa waktu lalu. Dalam UU itu, OJK diberi mandat sebagai satu-satunya lembaga yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 49 Bagian Keempat UU PPSK. Pasal 49 ayat (5) menuliskan, penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, selain sebagai regulator dan pengawas, OJK juga bertugas sebagai instansi tunggal yang melakukan penyidikan.

(Sumber : Pengacara Korban Binomo Kritik Hak Penyidikan OJK: Polri Cepat-Profesional)

Jakarta (VLF) Mahkamah Agung (MA) dalam putusan peninjauan kembali (PK) memutuskan aset kasus First Travel yang sebelumnya disita untuk negara dikembalikan ke jemaah. First Travel selaku pihak yang mengajukan PK mengapresiasi putusan MA itu.

“Kami sih apresiasi ini dikabulkan, cuma kalau detailnya apa yang dikabulkan dan pertimbangan seperti apa tentu belum bisa jawab, karena belum dapat kami putusan,” kata pengacara pihak First Travel, Boris Tampubolon, kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).

Boris menyebut pihaknya baru mengetahui mengetahui putusan PK ini dari sistem informasi MA. Sehingga, pihak pengacara belum bisa merespons lebih jauh mengenai putusan ini. Tim pengacara juga belum berkomunikasi dengan bos First Travel, Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan alias Siti Nuraida Hasibuan.

“Nah poin-poin apa yang dikabulkan juga kita belum tahu, karena kalau dari memori PK kita, permintaan kita itu kan intinya ada 2, satu membebaskan atau melepaskan Andika dan Anniesa karena ini bukan perbuatan pidana melainkan perdata, yang kedua meminta aset itu dikembalikan kepada pemohon PK untuk nantinya dibayarkan atau dikembalikan kepada jemaah,” kata dia.

Boris menyebut pihak First Travel mengajukan PK agar aset dikembalikan kepada jemaah. Dia menyebut negara tidak dirugikan dalam kasus ini.

“Jadi semangatnya di situ, dan itu juga waktu itu alasan kami kenapa mau untuk bantuan Andika dan Anniesa, First Travel. Artinya walaupun kami di pihak First Travel tapi ada kepentingan masyarakat yang kita cover, yang kita bela di situ. Sehingga ini bisa menjadi preseden baik ke depan untuk perkara menyangkut uang masyarakat harus dikembalikan ke masyarakat, dikembalikan ke yang berhak, jangan dirampas atau disita untuk negara, karena nggak ada urusan negara, itu bukan uang negara,” jelasnya.

“Nggak ada negara dirugikan dan nggak ada urusan negara di sini, ini murni urusan First Travel dengan jemaah,” imbuhnya.

Mengenai putusan PK yang mengukuhkan vonis penjara kepada bos First Travel, pihak pengacara menghormati putusan itu. Boris menyinggung satu poin pada pengajuan PK sudah terkabul.

“Ya kalau memang begitu putusannya kita hormati. Yang jelas salah satu poin yang kami mintakan PK adalah agar aset dikembalikan ke yang berhak dan itu dikabulkan. Artinya kami sudah cukup berhasil. Karena itu alasan dan semangat kami mengajukan PK ini agar aset itu bisa dikembalikan ke yang berhak, bukan dirampas negara,” tutur dia.

Untuk diketahui, kabar yang dinanti ratusan ribu jemaah korban First Travel akhirnya terwujud. Mahkamah Agung (MA) dalam putusan peninjauan kembali (PK) memutuskan aset korban agar dikembalikan kepada jemaah. Sebelumnya, aset itu dirampas negara.

“Kabul,” demikian bunyi amar putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 yang dilansir website MA, Kamis (5/1).

Duduk sebagai ketua majelis PK Sunarto dengan anggota Jupriyadi dan Yohanes Priyana. Duduk sebagai panitera pengganti (PP) Carolina. Majelis sepakat mengubah putusan sepanjang penyitaan barang. Dari sebelumnya yang dirampas untuk negara, kini diputuskan dikembalikan ke korban. Adapun hukuman lainnya tidak berubah.

Dalam kasus ini, Andika Surachman dihukum 20 tahun penjara, Anniesa Hasibuan dihukum 18 tahun penjara, dan Siti Nuraida Hasibuan dihukum 15 tahun penjara.

(Sumber : Pihak First Travel Hormati MA Balikin Aset ke Jemaah: Itu Alasan Kami PK)

Jakarta (VLF) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Mahendra Dito S sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebagai tersangka. Ini merupakan panggilan ketiga untuk Dito Mahendra.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jl Kuningan Persada Kav 4 Jakarta, atas nama Mahendra Dito S selaku Wiraswasta,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).

Ali belum menjelaskan alasan Dito dipanggil lagi. Dia juga tidak menjelaskan apa kaitan Dito dengan Nurhadi.

Ini merupakan panggilan yang ketiga kali bagi Dito. Dito mangkir dari panggilan KPK pada 8 November 2022 dan 21 Desember 2022.

Dito sendiri dikenal sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang sempat menjerat artis Nikita Mirzani sebagai tersangka. Nikita kemudian divonis bebas usai Dito tak pernah hadir dalam persidangan.

Kasus Nurhadi
Nurhadi sebelumnya divonis bersalah di kasus perkara suap dan gratifikasi senilai sekitar Rp 49 miliar dalam pengaturan sejumlah perkara di lingkungan peradilan. Dia terbukti menerima suap dan gratifikasi dari Dirut PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto.

Nurhadi divonis 6 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Nurhadi telah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin.

(Sumber : KPK Kirim Panggilan Ketiga ke Dito Mahendra Terkait Kasus TPPU Nurhadi)

Jakarta (VLF) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa ratusan bukti terkait dugaan suap Hakim Agung Gazalba Saleh dalam sidang praperadilan Gazalba. KPK juga menghadirkan saksi ahli pidana dari Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Islam Indonesia (UII).

“Untuk mendukung dan memperkuat argumentasi jawaban atas gugatan permohonan praperadilan Tersangka Gazalba Saleh. Hari ini (5/1) Tim Biro Hukum KPK menghadirkan bukti di antaranya keterangan ahli pidana dari Unair dan UII. Selain itu ditambah dengan 111 bukti yang terdiri dari beberapa dokumen dan bukti elektronik termasuk juga bukti uang,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (5/1/2023).

Ali menyebut semua alat bukti tersebut dihadirkan di dalam sidang praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini. Ali memastikan proses penanganan kasus suap Hakim Gazalba ini telah sesuai dengan ketentuan hukum, dan optimis hakim bakal menolak gugatan Gazalba.

“Kami pastikan seluruh proses penyidikan perkara tersebut telah sesuai ketentuan hukum berlaku sehingga optimis hakim akan tolak permohonan praperadilan dimaksud,” tutup Ali.

Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan
Diketahui, Hakim Agung Gazalba Saleh mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel atas penetapan tersangka di kasus suap penanganan perkara. Gugatan ini dilayangkan terkait perkara kasus suap penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan informasi di SIPP PN Jaksel, Jumat (25/11/2022), Gazalba Saleh berstatus sebagai pemohon dengan nomor perkara 110/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Termohon dalam gugatan ini adalah KPK. Sidang pertama bakal digelar pada 12 Desember mendatang dan dipimpin hakim Hariyadi.

Kasus Suap Gazalba Saleh
KPK resmi menahan hakim agung Gazalba Saleh atas dugaan penerimaan suap dalam pengurusan perkara. KPK menduga Gazalba Saleh menerima uang Rp 2,2 miliar dalam kasus ini.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengatakan kasus ini mulai terjadi di tahun ini ketika ada perselisihan di internal koperasi simpan pinjam ID (intidana). Perselisihan itu berlanjut ke meja hijau dan diadili di Pengadilan Negeri Semarang.

Johanis menjelaskan, Heryanto Tanaka (HT), swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana), saat itu melaporkan seseorang bernama Budiman Gandhi Suparman. Heryanto menunjuk dua pengacara yakni Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES).

Singkat cerita Budiman Gandhi dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Semarang sehingga jaksa mengajukan kasasi.

Di tingkat kasasi, Yosep dan Eko turut memantau sidang kasasinya. Yosep dan Eko pun dikatakan menghubungi Desy Yustria (DY) sebagai salah satu staf kepaniteraan di Mahkamah Agung (MA) untuk mengkondisikan putusan.

Johanis menyebutkan untuk mengkondisikan putusan, DY mengajak Nurmanto Akmal (NA), selaku staf di kepaniteraan MA. Dari situ, komunikasi dengan Gazalba Saleh (GS) mulai terjalin.

Gazalba pun ditunjuk menjadi hakim anggota untuk perkara kasasi terdakwa Budiman Gandhi Suparman. Dan putusan kasasinya adalah menghukum Budiman dengan lima tahun penjara.

Dalam kasus ini, Yosep Parera, Eko Suparno, dan Heryanto Tanaka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Untuk Gazalba Saleh dkk disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(Sumber : KPK Bawa Ratusan Bukti Terkait Suap Gazalba Saleh di Sidang Praperadilan)

Jakarta (VLF) Konsultan pajak PT Jhonlin Baratama, Agus Susetyo, dituntut 3 tahun penjara karena menyuap mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji. Jaksa meyakini Agus terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, satu, menyatakan Terdakwa Agus Susetyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar jaksa Wawan Yunarwanto saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kamis (5/1/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Susetyo dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan,” imbuh jaksa.

Selain itu, jaksa menuntut Agus Susetyo membayar uang pengganti Rp 5 miliar. Adapun jika uang pengganti itu tidak dibayar, harta benda Agus Susetyo akan disita oleh jaksa. Jika harta Agus tidak mencukupi untuk uang pengganti, Agus akan dipenjara selama 1 tahun dan 6 bulan penjara.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Agus Susetyo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5 miliar,” ujar jaksa.

Agus Susetyo diyakini jaksa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Didakwa Suap Eks Pegawai Pajak Angin Prayitno Rp 39 M
Konsultan pajak PT Jhonlin Baratama, Agus Susetyo, didakwa jaksa KPK menyuap Angin Prayitno Aji dan tim pemeriksa senilai SGD 3,5 juta atau setara dengan Rp 39 miliar. Suap itu diberikan untuk merekayasa penghitungan pajak.

“Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang yang keseluruhannya sebesar SGD 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu dolar Singapura) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Angin Prayitno selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (Direktur P2) pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2022).

Selain kepada Angin Prayitno, Agus Susetyo memberikan suap itu kepada Dadan Ramdani selaku Kasubdit Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Dirjen Pajak, Wawan Ridwan selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak, Alfred Simanjuntak selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak, Yulmanizar dan Febrian selaku anggota tim pemeriksa pajak. Uang tersebut diberikan agar pihak tersebut merekayasa penghitungan pajak PT Jhonlin pada tahun pajak 2016 dan 2017.

“Agar Angin Prayitno Aji, Dadan Ramdani, Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian merekayasa hasil penghitungan pajak PT Jhonlin untuk tahun pajak 2016 dan tahun pajak 2017, yang bertentangan dengan kewajibannya,” bunyi dakwaan jaksa.

(Sumber : Suap Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno, Konsultan Dituntut 3 Tahun Bui)

Jakarta (VLF) Sepanjang 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan 97 unit kapal perikanan ilegal. Kapal tersebut terdiri dari 18 kapal ikan asing (KIA) dan 79 kapal ikan Indonesia (KII).

“Penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi terintegrasi terbukti efektif dalam memberantas illegal fishing,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (5/1/2023).

Lebih lanjut, Adin mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap kapal perikanan dalam negeri pada saat pre-fishing dan post-fishing juga semakin diperketat sepanjang tahun 2022.

Data KKP menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan dalam negeri tergolong cukup tinggi, yaitu 92,17%. Angka ini didapat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Pengawas Perikanan terhadap 23.265 kapal perikanan.

Dalam kegiatan pengawasan sumber daya perikanan berbasis risiko yang terintegrasi dengan sistem perizinan One Single Submission (OSS), Ditjen PSDKP telah melakukan pemeriksaan terhadap 278 unit pengolahan ikan, 562 pelaku usaha distribusi hasil perikanan, dan 725 pelaku usaha pembudidayaan ikan.

Selain itu, Adin menjabarkan bahwa sepanjang 2022, KKP telah menangani sebanyak 137 kasus pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran administratif dan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Dari 137 kasus tersebut, 71 kasus telah dikenai sanksi administratif dan 59 kasus diproses hukum secara pidana. Adapun total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari pengenaan denda administratif dan penggantian kerugian atas kerusakan karang sebesar Rp 33.942.778.600.

“Sangat disayangkan masih terdapat pelaku usaha yang melanggar dan dikenakan denda administratif. Perolehan PNBP dari denda administratif ini akan digunakan untuk upaya pemulihan kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan,” ujar Adin.

Ada Kapal yang Diberikan ke Nelayan
Terkait pemanfaatan barang bukti kasus tindak pidana perikanan, Adin mengatakan terdapat 41 kapal berstatus inkrah atau berkekuatan hukum tetap yang diusulkan KKP untuk dapat dihibahkan kepada nelayan guna meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

“Sejalan dengan arahan Bapak Menteri, hasil penindakan terhadap kapal illegal fishing yang berstatus inkrah kami usulkan agar dapat dimanfaatkan oleh kelompok nelayan atau koperasi nelayan”, ungkap Adin.

Lebih lanjut, dalam mendukung program prioritas implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) pada 2023, Direktorat Jenderal PSDKP telah mempersiapkan beberapa strategi. Di antaranya meliputi penempatan Kapal Pengawas, operasi Airborne Surveillance, Regional Monitoring Center, standarisasi pengawasan PIT hingga kesiapan sumber daya manusia Pengawas Perikanan di lapangan.

(Sumber : KKP Tangkap 97 Kapal Ilegal, Ada yang Diberikan ke Nelayan)

Jakarta (VLF) Terdakwa kasus korupsi ASABRI, Benny Tjokrosaputro akan menjalani sidang pembacaan vonis hari ini. Benny Tjokro akan mendengarkan vonis yang dibacakan hakim di PN Tipikor Jakarta.

“Pembacaan putusan,” demikian dikutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2023).

Sidang pembacaan vonis itu diagendakan pukul 10.00 WIB di ruang Kusuma Atmadja PN Jakpus atau PN Tipikor Jakarta.

Dituntut Hukuman Mati
Sebelumnya, Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dituntut hukuman pidana mati. Benny Tjokro dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam skandal kasus PT ASABRI yang merugikan negara hingga Rp 22,7 triliun.

“Menuntut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan, menyatakan Terdakwa Benny Tjokrosaputro telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang,” ujar jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor , Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

“Menghukum Terdakwa Benny Tjokro dengan pidana mati,” ujar Jaksa.

Benny Tjokro diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Benny Tjokro juga dituntut dengan pidana uang pengganti Rp 5.733.250.247.731 dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan inkrah, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Sementara itu, Benny Tjokro sendiri telah divonis seumur hidup dalam kasus korupsi PT Jiwasraya.

(Sumber : Benny Tjokro Jalani Sidang Vonis Kasus Asabri Hari Ini)

Jakarta (VLF) Henry Surya, terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, akhirnya dituntut 20 tahun penjara. Jaksa menyebut tuntutan itu lantaran kasus ini membuat ribuan orang trauma atas koperasi simpan pinjam.

Selain itu, Henry Surya juga dikenakan denda sebesar Rp 200 miliar. Henry diyakini jaksa melanggar Pasal 46 ayat 1 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sejumlah Rp 200 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 1 tahun kurungan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (4/1/2023).

Selanjutnya jaksa juga menilai perbuatan Henry Surya di kasus ini telah membuat ribuan orang trauma dengan koperasi simpan pinjam. Jaksa menyebut para korban memiliki hati yang teriris atas perbuatan Henry Surya.

“Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada ribuan orang korban dengan berkedok koperasi simpan pinjam (KSP). Sungguh miris penderitaan para korban, sebagian para korban yang menjadi saksi fakta di persidangan ini sekalipun tidak lagi memberikan kesaksian di persidangan ini, namun tetap hadir mengikuti jalannya proses persidangan demi mendapatkan kepastian hukum atas perbuatan Terdakwa. Sungguh hati mereka telah teriris atas perbuatan Terdakwa yang menimbulkan derita yang berkepanjangan bagi para korban,” ungkap jaksa Syahnan saat membaca tuntutan di PN Jakbar.

“Oleh karena itu, sangatlah pantas Penuntut Umum mengetuk hati Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa,” sambungnya.

Rugikan Korban Rp 16 T
Jaksa menilai hal-hal yang memberatkan Henry Surya salah satunya Henry telah menimbulkan kerugian ekonomi terhadap para korban sebesar Rp 16 triliun.

“Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Henry Surya bersama-sama dengan saksi June Indria dan Suwito telah menimbulkan kerugian kepada banyak korban yang mengakibatkan para korban mengalami kerugian dengan jumlah yang sangat signifikan dan, apabila ditotal, kurang lebih sebesar Rp 16.017.770.712.843,” ungkap Jaksa.

Selanjutnya, menurut jaksa, Henry Surya tak merasa bersalah dan tak menyesali perbuatannya. Jaksa juga mengatakan Henry berbelit-belit saat memberikan keterangan dalam persidangan.

“Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dan menyulitkan pemeriksaan di persidangan,” terang Jaksa.

Jaksa menyampaikan tak ada hal yang dapat meringankan hukuman Henry Surya. “Terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tidak ada hal-hal yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan hukuman Terdakwa,” kata Jaksa.

Henry Surya Tak Terima
Henry Surya tidak terima dituntut 20 tahun penjara dan denda Rp 200 miliar dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Pihak Henry pun akan menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi pekan depan.

“Baik, Yang Mulia, kami sampaikan bahwa pleidoi kami sampaikan atas nama penasihat hukum dan atas nama terdakwa sendiri. Jadi ada dua,” ujar pengacara Henry Surya, Waldus Situmorang, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (4/1).

Waldus mengatakan pihaknya menilai banyak fakta persidangan yang diabaikan dalam tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU). Dia menilai kliennya tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Kita besok kita buktikan, kita bawa dokumen pembuktian, itu satu lemari. Ada nggak pengembalian uang? Ada ini buktinya. Ada nggak sekian itu? Ada,” katanya.

Korban Ngaku Sangat Puas
Henry Surya dituntut 20 tahun penjara dan denda Rp 200 miliar dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Korban KSP Indosurya mengaku sangat puas atas tuntutan jaksa.

“Kami sangat puas dengan tuntutan jaksa dan memang sesuai dengan apa yang diharapkan,” ujar Ricky kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (4/1).

Ricky mengatakan selanjutnya pihak korban hanya akan menunggu putusan oleh hakim. Dia mengatakan para korban sangat menantikan peradilan yang adil dalam perkara ini.

“Tuntutannya sudah sangat cukup, sudah maksimal, tinggal menunggu majelis hakimnya saja,” kata Ricky.

“Kali ini kita para korban juga sangat bersemangat menantikan proses pengadilan ini akan diuji keadilannya, karena ribuan orang korban jadi korban,” imbuhnya.

(Sumber : Tuntutan 20 Tahun Penjara ke Henry Surya Sebab Ribuan Orang Trauma)

Jakarta (VLF) Eks Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin, dituntut 4 tahun penjara di kasus penggelapan dana. Ahyudin meminta hakim membebaskannya dari tuntutan karena memiliki 14 anak.

Permohonan dibebaskan dari tuntutan itu dibacakan oleh pengacara Ahyuddin, Irfan Junaedi. Dia menyebut Ahyudin adalah tulang punggung keluarga.

“Terdakwa adalah tulang punggung puluhan keluarganya, memiliki 14 anak yang masih kecil-kecil semua yang masih membutuhkan kasih sayang seorang bapak dan juga biaya pendidikan serta kesehatan yang harus disiapkan oleh terdakwa,” kata pengacara Ahyuddin, Irfan Junaedi, saat membacakan pleidoi dalam sidang, Selasa (3/1/2023).

Irfan meminta kliennya dibebaskan. Irfan meminta hakim menerima nota pembelaan atau pleidoi kliennya.

“Kami penasihat hukum terdakwa memohon dengan segala hormat kepada majelis hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya menerima nota pembelaan (pleidoi) penasihat hukum terdakwa menyatakan menolak dakwaan dan/atau tuntutan jaksa penuntut umum secara keseluruhan,” kata Irfan.

Selain itu, Irfan meminta hakim menyatakan kliennya tidak bersalah sebagaimana dakwaan jaksa. Dia meminta kliennya lepas dari tuntutan jaksa.

“Menyatakan terdakwa Drs Ahyudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Membebaskan terdakwa Drs Ahyudin dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan terdakwa Drs Ahyudin lepas dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsopvolging),” sambungnya.

Selain itu, pihak Ahyudin meminta hakim memulihkan hak Ahyudin dalam kedudukan, harkat, dan martabat.

Ahyudin Minta Maaf
Ahyudin juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hebohnya kasus penggelapan dana donasi dari Boeing untuk keluarga atau ahli waris korban kecelakaan Lion Air 610 sebesar Rp 117 miliar. Ahyudin juga meminta maaf kepada pemerintah dan pimpinan lembaga ACT.

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia segenap instansi atas mungkin kesalahan, kekurangan, yang saya laporkan selama saya memimpin ini. Kemudian saya memohon maaf kepada masyarakat secara luas atas situasi yang terjadi belakangan ini,” kata Ahyudin saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi saat sidang di PN Jaksel, Selasa (3/1).

Tak hanya itu, Ahyudin juga meminta maaf kepada para ahli waris Lion Air JT610. Dengan suara bergetar, Ahyudin berharap Allah SWT mengampuni dosanya.

“Juga secara khusus selama saya memimpin lembaga ini, juga saya memohon maaf kepada para donatur, karyawan, pimpinan ACT, Kemudian saya memohon maaf kepada para ahli waris,” kata Ahyudin.

“Semoga Allah SWT mengampuni dosa saya,” imbuhnya.

Ahyudin Dituntut 4 Tahun
Ahyudin sebelumnya dituntut 4 tahun penjara. Jaksa penuntut umum (JPU) meyakini Ahyudin bersalah melakukan penggelapan terkait dana Rp 117 miliar dari donasi Boeing untuk keluarga atau ahli waris korban kecelakaan Lion Air 610.

“Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Ahyudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan,” kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Selasa (27/12).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahyudin dengan pidana selama 4 tahun penjara,” imbuhnya.

(Sumber : Asa Bebas Eks Presiden ACT Sampai Punya 14 Anak Dibawa-bawa)

Jakarta (VLF) Mantan komisioner KPK, Bambang Widjojanto (BW) menuding KPK terkesan ‘memaksakan’ Anies Baswedan sebagai tersangka kasus Formula E. KPK pun menepis tudingan itu.

Tudingan BW itu disampaikan di kanal YouTubenya. Awalnya BW bicara soal penyelidikan kasus Formula E yang dianggapnya sebagai kegilaan. Alasannya, kasus dugaan korupsi terkait Formula E baru sekadar penyelidikan, tapi semua orang sudah tahu adanya penyelidikan kasus itu.

“Kenapa kegilaan? Karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Penetapan tersangka atau peningkatan suatu penyidikan, tanpa penetapan tersangka. Dan kita tahu ini kasusnya, kasus Formula E. Kasus Formula E tu jadi sesuatu yang ‘so special’ sekali, jadi nekat sekali beberapa pimpinan KPK ini,” kata BW dalam siaran YouTube-nya seperti yang dilihat detikcom.

BW lantas menyoroti rencana KPK mengubah Peraturan Komisi (Perkom) agar bisa meningkatkan penyelidikan ke penyidikan tanpa penetapan tersangka lebih dulu. BW mengatakan mengubah Perkom itu merupakan suatu jalan menetapkan Anies sebagai tersangka.

“Kalau Perkom KPK diubah supaya kemudian ketentuan untuk meningkatkan tahapan pemeriksaan ini tanpa tersangka, ini lebih gila betul. Maka, kemudian, bagaimana mungkin untuk menempatkan Anies sebagai tersangka? Kemudian perlu dibuat satu Perkom yang diubah sedemikian rupa, ini luar biasa sekali. kita sedang melakukan demonstrasi kejahatan yang menurut sebagian kalangan ini pantas dikualifikasikan tidak lazim,” jelas dia.

BW menyebut perubahan Perkom itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang KPK Pasal 44 ayat 2. Padahal, pasal tersebut tidak pernah diubah.

“Pasal 44 di UU KPK, ini tidak pernah diubah dengan UU KPK baru, UU Nomor 19 Tahun 2019. Dalam pasal itu jelas disebutkan, terutama pasal 44 ayat 2, bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada, telah ditemukan jika sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti, termasuk dan tidak terbatas informasi atau data yang diucapkan, dan lain-lain,” tutur BW.

“Bagaimana mungkin ditemukan, ditetapkan, dinaikkan, status ke penyidikan, tapi kemudian tersangka belum ditemukan. Ini UU Tindak Pidana Korupsi yang punya kekhususan. Jadi, lagi-lagi sebenarnya kalau itu dilakukan, Perkom itu jelas sangat melanggar UU KPK yang harusnya jadi rujukan dan penjuru dari seluruh Perkomnya KPK,” lanjutnya.

BW menuding Pimpinan KPK tak lagi bersungguh-sungguh dalam menegakkan hukum. Dia menuding KPK tengah mempertontonkan pelanggaran hukum.

Tudingan BW Dibalas KPK
Tudingan BW itu pun dibantah oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Dia memastikan penyelidikan perkara di KPK itu sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.

“KPK di dalam terkait dengan penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum dan Undang-Undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK sebagaimana diamanatkan pada pasal 5 Uu 19 tahun 2019. Di situ disebutkan salah satu di antaranya dilakukan secara terbuka, transparan, proporsionalitas,” kata Firli di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2023).

Jawaban Firli ini disampaikan di sela konferensi pers kasus suap dan gratifikasi AKBP Bambang Kayun. Firli ditanya wartawan soal tudingan Bambang Widjojanto soal dugaan KPK memaksakan Anies sebagai tersangka Formula E.

Menurut Firli, penegakan hukum yang dilakukan KPK selalu mengacu pada ketentuan hukum. Dia memastikan penyelidikan kasus yang dilakukan KPK dilakukan secara profesional.

“Kita tetap kepada tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur di dalam UU KPK sendiri ataupun hukum acara,” katanya.

Firli memastikan KPK tidak akan menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang kuat.

“Prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut menduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana,” ucap Firli.

KPK Kaji Penyidikan Tanpa Jerat Tersangka
Sebelumnya, KPK melalui Kabag Pemberitaannya, Ali Fikri, mengatakan KPK masih mengkaji terkait perubahan proses penanganan perkara yaitu dengan menaikkan status kasus ke penyidikan tanpa menetapkan tersangka. Menurut KPK, hal ini dimaksudkan agar menaikkan status suatu perkara ke tingkat penyidikan tidak sembarangan.

“Sebagai profesionalitas kerja-kerja pemberantasan korupsi, KPK masih terus melakukan berbagai upaya tindak lanjut dari laporan pengaduan yang disampaikan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Formula E. KPK memastikan untuk tetap fokus menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan hukum serta tugas dan kewenangannya berdasar undang-undang,” kata Ali, Senin (2/1/2023).

“Di lain sisi, KPK menyayangkan adanya opini pihak-pihak tertentu yang tidak menggunakan landasan-landasan hukum. Hal ini dikhawatirkan justru bisa menimbulkan pemahaman publik yang salah kaprah,” imbuhnya.

Ali lantas merujuk pada Pasal 1 angka 5 KUHAP serta Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyebutkan terkait tata cara penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan tentang isu penyidikan tanpa menetapkan tersangka lebih dulu itu disebut Ali masih dalam tahap pembahasan di KPK.

“Hal ini masih terus dikaji di internal KPK, yang di antaranya jauh sebelumnya muncul dari salah satu ide inovatif pada penugasan proyek perubahan di pendidikan kepemimpinan yang diikuti salah satu pegawai KPK , sehingga gagasan tersebut tentu sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses penanganan perkara tertentu di KPK,” ujar Ali.

Ali menyebut di tahap penyelidikan, KPK sering kesulitan. Meski demikian, rencana terkait penyidikan tanpa menetapkan tersangka lebih dulu disebut Ali masih sebagai kajian di KPK.

“Oleh karenanya, ide dan inovasi ini menarik untuk terus dilakukan pengayaan. Sekalipun, sejauh ini masih sebatas pada tahap diskusi internal dan belum diimplementasikan pada praktik penanganan perkara oleh KPK,” kata Ali.

(Sumber : Memanas BW Vs Firli Bahuri soal Isu KPK Paksakan Anies Tersangka)