Jakarta (VLF) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah memburu Mahendra Dito S atau Dito Mahendra. Keberadaan Dito, yang sempat melaporkan Nikita Mirzani, masih misterius.

Dito dicari KPK lantaran kesaksiannya dibutuhkan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Pencarian ini dilakukan setelah upaya pemanggilan yang dilakukan KPK terhadap Dito tidak membuahkan hasil. KPK telah melayangkan tiga kali pemanggilan terhadap Dito. Namun saksi kasus TPPU itu belum juga memenuhi panggilan.

Panggilan pertama dilayangkan penyidik KPK pada 8 November 2022. Kemudian, pada 21 Desember 2022, KPK kembali memanggil Dito. Namun dua panggilan itu tidak diindahkan Dito.

KPK pun tidak menyerah. Pada 5 Januari 2023, KPK kembali melayangkan panggilan kepada Dito. Lagi-lagi Dito mangkir dari panggilan KPK.

Panggilannya tak digubris, KPK pun berupaya mendatangi kediaman Dito sesuai dengan data kependudukannya. Namun Dito tak ditemukan.

Dito Diminta Kooperatif
KPK pun lantas mengultimatum Dito. Dia diminta menghadiri panggilan KPK.

“Oleh karena itu, tentu pada kesempatan ini, kami juga mengingatkan kepada Saudara Saksi agar kooperatif hadir atau setidaknya konfirmasi kepada KPK,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (6/1/2023).

Ali menyebut keterangan Dito dibutuhkan oleh penyidik KPK dalam mengungkap kasus TPPU Nurhadi. “Karena keterangannya sangat dibutuhkan untuk menjadi lebih jelas dan terangnya perbuatan tersangka Nurhadi terkait dengan TPPU,” jelas Ali.

KPK Cari Dito
Selain mengultimatum, KPK memburu Dito. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menegaskan pihaknya saat ini tengah mencari Dito Mahendra.

“Dito Mahendra, ini kami sedang mencari. Kalau rekan-rekan ketemu, kabari kami. Memang sudah dipanggil beberapa kali,” kata Asep Guntur kepada wartawan, Kamis (5/1).

Asep menyebutkan KPK juga kewalahan atas perilaku Dito. Pasalnya, dia mengaku kebingungan lantaran Dito kerap kali memberikan penjelasan yang tak masuk akal.

“Saya juga baca di persidangan Banten nggak hadir alasannya ke sini, alasannya ke sana, jadi bolak-balik,” ungkap Asep.

Adapun Dito dikenal sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang sempat menjerat artis Nikita Mirzani sebagai terdakwa. Nikita kemudian divonis bebas lantaran Dito tak pernah hadir dalam persidangan.

Kasus Nurhadi
Diketahui, KPK telah melakukan gelar perkara atau ekspose kasus dugaan TPPU yang diduga dilakukan oleh Nurhadi. Nantinya, KPK segera mengumumkan status kasus TPPU itu.

Sebagaimana diketahui, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, telah divonis bersalah di kasus perkara suap dan gratifikasi senilai sekitar Rp 49 miliar dalam pengaturan sejumlah perkara di lingkungan peradilan. Dia dan menantunya, Rezky Herbiyono, terbukti menerima suap dan gratifikasi dari Dirut PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto.

(Sumber : Tanda Tanya Keberadaan Dito Mahendra yang Dicari-cari KPK)

Jakarta (VLF) Kelompok-kelompok buruh menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang diterbitkan Presiden Jokowi. Berikut adalah perspektif elite serikat buruh terhadap Perppu Cipta Kerja.

Dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal, ada perubahan sikap dari yang semula mendukung Perppu itu kemudian menjadi menolak Perppu itu. Said Iqbal selaku Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh menjelaskan soal perubahan sikapnya.

“Produk hukum atau mekanismenya, kami lebih setuju Perppu,” kata Said Iqbal kepada detikcom, Senin (9/1/2023).

Jadi, Iqbal setuju dengan bentuk Perppu Cipta Kerja untuk memperbaiki UU Cipta Kerja yang dia protes. Namun, dia tidak setuju dengan isu Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan Jokowi pada 30 Desember 2022 itu.

“Terhadap isi Perppu-nya, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak total,” kata Iqbal.

Dia bisa setuju dengan bentuk Perppu karena merasa bentuk Perppu lebih efektif dan efisien ketimbang bentuk Undang-Undang. Untuk menghasilkan Undang-Undang maka perlu ada proses di DPR dan Said Iqbal tidak percaya dengan DPR karena telah menghasilkan UU Cipta Kerja, juga UU KUHP, UU PPSK, pasal Jaminan Hari Tua (JHT), hingga UU KPK yang terbaru. DPR juga tidak lagi dipercaya oleh Iqbal karena tidak kunjung berhasil menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Rencananya, kelompok buruh pimpinan Said Iqbal bakal berdemonstrasi ke depan Istana Merdeka, Jakarta, 14 Januari nanti. Iqbal yang juga mantan pimpinan FSPMI ini menyatakan FSPMI juga bakal ikut demo, juga KSPSI kubu Presiden Andi Gani Nena Wea.

Kelompok Said Iqbal menyatakan ada sembilan masalah dalam Perppu Cipta Kerja. Kesembilan isu itu adalah terkait dengan pengaturan upah minimum, pengaturan outsourcing, pengaturan uang pesangon, pengaturan buruh kontrak, pengaturan PHK, pengaturan TKA, pengaturan sanksi pidana, pengaturan waktu kerja, dan pengaturan cuti.

Selain kelompok Said Iqbal, ada lagi kelompok lain.

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) pimpinan Elly Rosita Silaban tidak memilih demonstrasi sebagai aksinya. KSBSI memilih mengajukan gugatan judicial review ke MK sebagai saluran protesnya.

Senin (9/1/2023) ini, KSBSI sudah mendaftarkan gugatan ke MK. Mereka menyatakan Perppu Cipta Kerja sama saja isinya dengan UU Cipta Kerja. Syarat kegentingan yang memaksa juga tidak terpenuhi dalam penerbitan Perppu ini. Mereka meminta DPR merevisi saja UU Cipta Kerja sesuai amanat putusan MK setahun lalu yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional. Masih tersisa 11 bulan bagi DPR dan pemerintah untuk merevisi UU Cipta Kerja.

“Perppu ini menyalahi keputusan MK. Ketika MK menyatakan ini harus diperbaiki, maka itulah yang harus diperbaiki,” kata Elly Rosita Silaban selaku Presiden KSBSI.

Syarat partisipasi yang memakna juga dinilai tidak terpenuhi. KSBSI merasa tidak diundang dalam pembahasan Perppu Cipta Kerja dan UU Cipta Kerja dulu.

Untuk soal materiil Perppu dan UU Cipta Kerja, KSBSI tidak setuju dengan istilah ‘indeks tertentu’ yang menjadi salah satu dasar pertimbangan penentuan upah minimum. ‘Indeks tententu’ ini menjadi tidak pasti.

Elly mengakui, dia sempat mengapresiasi terbitnya Perppu itu namun akhirnya dia menolak setelah tahu isi Perppu itu sama saja dengan UU Cipta Kerja. Tidak ada perbaikan dalam Perppu itu.

“Memang di awal-awal kami mendengar Perppu dilahirkan, saya sempat mengapresiasi walau belum tahu isinya. Kami kira pemerintah sedang mendengar kita… Tapi kami melihat Perppu ini hanya versi ‘copy’ dari UU Cipta Kerja. Tidak ada yang berubah,” kata Elly.

Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tegas menolak Perppu Cipta Kerja tersebut. Kelompok KASBI pimpinan Nining Elitos ini juga hendak berdemonstrasi tapi lain dengan kelompok Said Iqbal. KASBI hendak berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Selasa (10/1) besok.

“Pandangan kami, Perppu Cipta Kerja adalah ‘copy-paste’ dari Omnibus Law UU Cipta Kerja. Sejak dari awal, itu sudah ditolak oleh sebagian besar rakyat namun suara-suara rakyat telah diabaikan,” kata Ketua Umum KASBI, Nining Elitos, dihubungi detikcom secara terpisah.

Dalam perjalanan selanjutnya, MK pada setahun lalu memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan perlu diperbaiki dalam kurun dua tahun.

“Namun amanat itu tidak dilakukan oleh pemerintah, malah justru mengeluarkan Perppu. Ini bentuk pelanggaran terhadap konstitusi negara dan pengrusakan hukum di Indonesia. KASBI dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat menolak tegas Perppu Cipta Kerja,” kata Nining Elitos.

(Sumber : Suara Penolakan Kelompok Buruh terhadap Perppu Cipta Kerja Jokowi)

Jakarta (VLF) Seorang guru ngaji sekaligus pengajar rebana di Kabupaten Batang, AM (28) ditangkap lantaran diduga melakukan kekerasan seksual terhadap puluhan anak. Polisi akan menggunakan pasal paling berat untuk menjerat pelaku.

Hal tersebut dikatakan Kapolres Batang, AKBP M Irwan Susanto, dalam konferensi pers di Mapolres Batang, Senin (09/01/2023).

“Kami ancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman maksimal 15 tahun penjara dengan pemberatan ketika penyidik bisa memberikan klasifikasi spesifikasi pelaku sehingga Perpu No 1/2016, bisa diberlakukan yang nantinya bisa diancam kebiri,” jelas Irwan Susanto.

Irwan menjelaskan aksi bejat itu dilakukan oleh tersangka selama kurun 2019 hingga 2022. Terungkapnya kasus ini, berawal dari keluhan salah satu korban pada orang tuanya, yang kemudian terungkap korban aksi sodomi tidak hanya satu orang.

“Modus tersangka berawal dari sebuah komunitas, yakni komunitas pembelajaran rebana, disana juga ada kegiatan mengaji. Dan kebanyakan korban adalah dari komunitas rebana. Tersangka tiap harinya sebagai orang yang mengajari rebana,” ungkap M Irwan Susanto.

“Kami konfirmasi jadi yang bersangkutan bukan guru ngaji (resmi). Jadi kalau guru ngaji itu hanya sekedarnya saja,” tambah Irwan.

Dari hasil pemeriksaan sementara, ada tiga lokasi kejadian yang digunakan tersangka untuk melakukan aksi sodomi.

“Yang pertama, di rumah kos-kosan milik keluarga tersangka, yang sudah disiapkan satu ruang kamar yang biasa digunakan untuk perbuatan cabul atau sodomi,” katanya.

Sedangkan lokasi kedua adalah rumah korban. Tersangka mendatangi rumah korban saat kondisi rumah sedang sepi kemudian melakukan aksi pencabulannya.

“Ketiga, di ruangan sekitar lokasi les rebana,” kata Irwan Susanto menjelaskan.

Hingga hari ini, sudah ada 21 korban yang melaporkan ke polisi, semuanya merupakan anak di bawah umur dengan kisaran usia 5-14 tahun.

“Kami pastikan 21 korban yang divisum dan dapat dinyatakan sebagai korban,” ucapnya.

(Sumber : Guru Ngaji Cabuli-Sodomi Puluhan Anak di Batang Terancam Dikebiri)

Jakarta (VLF) Polri menerangkan pilot asal Indonesia (WNI) Anton Gobay ditangkap otoritas Filipina terkait masalah senjata api ilegal. Polri melakukan investigasi bersama polisi Filipina terkait kasus ini.

“Para pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan senjata api, atau ilegal. Sehingga ditahan oleh polisi setempat guna proses lebih lanjut,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Senin (9/1/2023).

“Langkah selanjutnya, bila sudah ada hasil join investigasi antara penyidik Polri dan Kepolisian Filipina, akan diinfokan lebih lanjut,” sambung Dedi.

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini mengatakan Polri masih berkoordinasi dengan Kepolisian Filipina terkait penangkapan Anton Gobay. Polri juga mengirimkan tim dari Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), dan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) ke Filipina.

“Informasi yang saya terima dari Kadiv Hubinter (Irjen Krishna Murti, red), sesuai arahan pimpinan, bahwa hari ini tim dari Hubinter, Bareskrim dan BIK berangkat ke Filipina untuk berkoordinasi dengan KBRI dan Kepolisian Filipina, melakukan join investigasi untuk mendalami case tersebut,” terang Dedi.

Sebelumnya diberitakan, Anton Gobay ditangkap di Filipina. Dia ditangkap bersama dua warga Filipina.

“Yang bersangkutan adalah WNI yang ditangkap bersama 2 WN (warga negara) Filipina,” ucap Irjen Krishna saat dimintai konfirmasi.

Mantan Karo Misinter Divhubinter Polri ini menuturkan pihaknya, melalui Atase Kepolisian di KBRI Manila, telah berkoordinasi soal penangkapan Anton Gobay. “Sudah (koordinasi) sedang di-follow up,” tutur dia.

Krishna menyebut Anton Gobay berstatus tersangka di Fiipina. Krishna juga menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan Kepolisian Filipina.

“Kan tersangka melakukan kejahatan di sana. Ya kita mengikuti proses pidana di sana,” sambungnya.

Penangkapan Anton Gobay
Krishna, lebih lanjut, menerangkan penangkapan Anton Gobay terjadi di lokasi yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan udara dari Manila. Menurutnya, pihak KBRI akan mendatangi lokasi penangkapan untuk berkoordinasi terkait penanganan kasus.

“Saya sudah perintahkan Atpol Manila bersama PWNI KBRI Manila untuk melakukan kordinasi langsung dengan aparat setempat untuk dilakukan pendalaman dan perlindungan WNI,” jelas dia.

“Lokasi penangkapan sekitar 2 jam perjalanan udara dari Manila, dan Atase Polri di Manila sedang dalam perjalanan menuju lokasi untuk mengembangkan kerja sama penyelidikan lebih lanjut bersama Kepolisian Filipina,” imbuh Krishna.

(Sumber : Pilot WNI Ditangkap di Filipina Terkait Kasus Dugaan Senjata Ilegal)

Jakarta (VLF) Polri menyebutkan telah melengkapi berkas perkara tahap I dengan tersangka Ismail Bolong di kasus tambang ilegal. Berkas perkara itu akan kembali dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Update kasus penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 penyidik menerima P19 dari jaksa penuntut umum dan besok rencananya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri akan mengirimkan kembali berkas perkara tersngka IB yang sudah dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin (9/1/2023).

Ismail Bolong Terancam 5 Tahun Penjara
Dalam kasus ini, Ismail Bolong terancam pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 100 miliar.

“Adapun pasal yang disangkakan adalah Pasal 158 dan Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar,” kata Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan, Kamis (8/12).

Selain itu, Ismail Bolong dijerat Pasal 55 ayat 1 KUHPidana karena berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal dan sebagai Komisaris PT Energindo Mitra Pratama (PT EMP), yang tidak memiliki izin penambangan.

Isi Pasal 55 KUHP ayat 1:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(Sumber : Polri Limpahkan Lagi Berkas Perkara Ismail Bolong ke Kejagung Besok)

Jakarta (VLF) Aliansi 896 Korban Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya melakukan aksi damai di Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Massa berharap Mahkamah Agung (MA) memulihkan hak-hak korban KSP Indosurya.

Dalam aksinya, Aliansi 896 Korban KSP Indosurya membawa tiga tuntutan kepada MA. Pertama, mereka meminta agar tuntutan JPU pada sidang perkara nomor 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt terkait penyitaan aset terdakwa Henry Surya dikabulkan untuk memulihkan kerugian para korban.

“Tuntutan JPU yang meminta barang bukti aset bergerak dan tidak bergerak yang telah disita untuk dirampas dan dilelangkan untuk pemulihan kerugian para korban sudah sangat tepat. Namun kami menyadari bahwa putusan akhir tetap berada di majelis hakim,” Ketua Aliansi 896 Korban KSP Indosurya, Wan Teddy, dalam keterangannya, Senin (9/1/2023).

“Untuk itu, para korban hadir di sini untuk meminta perlindungan hukum dari Mahkamah Agung supaya jalannya persidangan sampai proses putusan berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan semoga akhirnya majelis hakim mau memenuhi tuntutan JPU tersebut,” imbuhnya.

Tuntutan kedua adalah meminta agar aset yang disita dari terdakwa Henry Surya dikembalikan sepenuhnya kepada korban. “Kedua, mengembalikan aset sitaan kepada seluruh korban, dan tidak dirampas untuk negara,” tutur Teddy.

Tuntutan terakhir ialah meminta agar lembaga penegak hukum dapat mengawal kasus penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya agar putusan akhir dapat berpihak dan memberi rasa keadilan bagi para korban.

“Kami berharap agar lembaga penegak hukum dari MA, KY, KPK, dan Menko Polhukam terus memperhatikan kasus ini dan dapat mengawal agar putusan nanti dapat benar-benar berpihak kepada korban sehingga menciptakan rasa keadilan kepada korban,” ujar Teddy.

Dalam aksi tersebut, korban KSP Indosurya juga membawa sejumlah spanduk. Adapun salah satu tulisan dalam poster yang dibawa itu berbunyi, ‘Banyak korban sakit, meninggal dan gila’.

Teddy mengatakan pihaknya juga melihat Putusan MA Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 terkait kasus PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon untuk mengembalikan seluruh aset First Travel kepada jemaah yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana Andika Surachman. Hal inilah yang menjadi dasar para korban menaruh harap pemulihan haknya pada MA.

“Para korban sangat mengharapkan terdapat keadilan serupa bagi korban KSP Indosurya seperti halnya para korban First Travel. Kami memohon agar Mahkamah Agung mau mengawasi jalannya persidangan dalam perkara ini agar sesuai dengan prinsip dan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman,” ungkap Teddy.

(Sumber : Korban Indosurya Gelar Aksi Damai, Sebut Banyak yang Sakit hingga Gila)

Jakarta (VLF) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) buka suara soal video viral diduga berisi percakapan Ketua Majelis Hakim pengadil Ferdy Sambo, Wahyu Iman Santoso soal vonis. Pihaknya membantah adanya bocoran vonis kepada mantan Kadiv Propam Polri itu.

“Ya tentu (tidak benar), kalau di sanakan ada framing itu, ada narasi bahwa ada membocorkan, itu tidak benar,” kata Humas PN Jaksel Djuyamto kepada wartawan, dilansir dari detkNews, Jumat (6/1/2023).

Djuyamto menegaskan, sidang kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat masih berproses. Para terdakwa masih menjalani pemeriksaan.

“Masih pemeriksaan kok, apa yang putusan belum, tuntutan juga belum apanya yang mau dibocorkan,” tegasnya.

Dia menekan, PN Jaksel masih menelusuri keaslian video viral tersebut. Dia mengatakan PN Jaksel akan bertindak hati-hati karena hal tersebut terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

“Pengadilan Negeri harus memastikan terlebih dulu kebenaran daripada video tersebut. Nah, jadi selama kita belum bisa memastikan, apalagi kita tahu sendiri, bahwa dalam konteks penanganan perkara, itu kita harus hati-hati betul, karena di sana disinggung-singgung mengenai soal penanganan perkara. Jadi, tidak boleh kita sembarangan untuk, katakanlah mengambil keputusan, benar dengan tidaknya,” tuturnya.

Djuyamto menyebut ucapan pria yang disebut-sebut sebagai hakim Wahyu dalam potongan video yang viral itu sebenarnya pernyataan normatif. Dia juga mengatakan hukuman untuk terdakwa yang didakwa dengan pasal 340 KUHP telah diatur secara rinci.

“Jadi di sana pernyataan beliau di dalam potongan ya, saya bilang potongan apakah itu diedit atau tidak kan jelas. Beliau menyatakan hanya normatif itu. Normatif bahwa yang namanya perkara 340 itu bisa saja pidana mati, bisa saja seumur hidup bisa saja 20 tahun. Kan sesuai ketentuan undang-undang apa yang disampaikan beliau itu. Jadi tidak ada dalam konteks untuk membocorkan,” sebutnya.

“Apanya yang dibocorkan? tuntutan saja belum,” sambungnya.

Sementara Mahkamah Agung (MA) pun turun tangan untuk mengusut video viral diduga hakim Wahyu tersebut. Pihaknya akan menurunkan tim memeriksa hakim tersebut.

“MA akan mengecek dan meneliti berita di medsos untuk memastikan kebenarannya mengingat hakim yang bersangkutan sedang menangani perkara yang menarik perhatian. Maka MA menyikapi akan menurunkan tim untuk memeriksa hakim tersebut,” ucap Juru Bicara MA Andi Samsan, Jumat (6/1).

Meski begitu, Andi mengatakan pihaknya tetap menjaga independensi hakim dalam menangani setiap perkara.

“Namun MA tetap menjaga independensi hakim dalam menangani perkara,” ujarnya.

Video Viral Hakim Wahyu Santoso
Sebelumnya, viral di media sosial potongan video pendek menampilkan seorang pria yang disebut sebagai ketua majelis hakim yang mengadili Ferdy Sambo. Dalam narasi video itu, disebutkan bahwa hakim Wahyu Iman Santoso membocorkan vonis Sambo.

Ada dua video viral dengan narasi yang berbeda. Video pertama menampilkan seorang pria yang disebut sebagai hakim Wahyu yang tengah duduk di sofa sembari menelepon seseorang. Dalam narasi video, Wahyu disebut sedang menelepon Kabareskrim serta membocorkan akan memvonis mati Sambo.

Video lainnya dinarasikan bahwa Wahyu sedang curhat dengan seorang wanita. Memang dalam video itu terdengar suara seorang wanita yang menanggapi Wahyu, yang sepertinya merekam video tersebut.

“Bukan, masalahnya dia nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Yosua, tapi nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan pressure dia harus ngaku, saya enggak butuh pengakuan,” kata pria dalam video viral tersebut.

(Sumber : PN Jaksel Buka Suara soal Hakim Wahyu Usai Viral Diduga Bocorkan Vonis Sambo)

Jakarta (VLF) Kewenangan absolut atas penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan yang diberikan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendapatkan kritik. Pemberian kewenangan penuh itu dinilai berbahaya. Kenapa?

“Pemberian kewenangan ini berbahaya karena tidak ada komisi yang berwenang mengawasi OJK jika satu waktu berbuat kecurangan atau kesalahan,” kata Guru Besar Perbandingan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Ratno Lukito, kepada wartawan, Jumat (6/1/2023).

Dalam draft akhir yang diterima, pemberian kewenangan absolut ke OJK atas penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan ini diatur dalam Pasal 49 UU PPSK. Dalam Pasal 49 ayat 5, mengatur bahwa penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK.

“Sebagai one absolute power OJK ke depannya menjadi satu institusi tunggal yang mempunyai wewenang terhadap keuangan. termasuk diantaranya melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. Ini jelas akan membagi kekuasaan penyidikan yang telah diberikan kepada Polri,” tuturnya.

Aturan ini pun dinilai Ratno bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Ini kan hal baru yang ada dalam UU yang baru pula. Jelas secara literal dia bertentangan dengan KUHAP atauUUtertentu,” ungkap Ratno.

Untuk diketahui, Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) telah disahkan di DPR beberapa waktu lalu. Dalam UU itu, OJK diberi mandat sebagai satu-satunya lembaga yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 49 Bagian Keempat UU PPSK. Pasal 49 ayat (5) menuliskan, penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, selain sebagai regulator dan pengawas, OJK juga bertugas sebagai instansi tunggal yang melakukanpenyidikan.

(Sumber : Guru Besar Hukum: Kewenangan Absolut Penyidikan OJK Berbahaya)

Jakarta (VLF) KPK telah memeriksa Bupati Morowali Utara (Morut) Delis Julkarson dan Wabup Djira Kendjo terkait kasus korupsi pembangunan kantor DPRD. Usai diperiksa, penyidik menyita uang sebesar Rp 8 miliar yang diduga berkaitan dengan kasus ini.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut, selain keduanya, KPK turut memeriksa Kepala BPKAD Morowali Utara Masjudin Sudin. Ketiganya dikonfirmasi soal uang Rp 8 miliar yang masuk ke kas Morut dari pihak ketiga.

“Ketiga saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan masuknya uang senilai Rp 8 miliar ke kas daerah Pemda Morowali Utara dari setoran pihak yang terkait dengan perkara ini,” kata Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (5/1/2023).

Ali menjelaskan, guna kepentingan penyidikan, saat ini uang Rp 8 miliar tersebut telah disita penyidik KPK.

“Saat ini, uang dimaksud telah disita Tim Penyidik sebagai barang bukti,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, KPK mendalami aliran uang yang ada di rekening pemerintah daerah (pemda) Morowali Utara. KPK mendalaminya saat memeriksa Bupati Morowali Utara Delis Julkarson. Pemda diduga menerima uang senilai Rp 8 miliar dari pihak ketiga.

“(Pemeriksaan) terkait dengan transferan pihak ketiga ke rekening pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara,” kata Delis setelah diperiksa di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (5/1).

Namun Delis Julkarson mengklaim sama sekali tak mengetahui alasan pihak ketiga itu memindahkan dana ke rekening Pemda. Ia mengatakan transfer uang itu bukan atas perintahnya.

“Wah itu kita nggak tahu, ditanya ke pihak ketiga saja. Tanya ke mereka, karena mereka yang transfer, bukan atas perintah kita,” ujar dia.

Delis mengatakan uang tersebut hingga saat ini masih tersimpan. Namun dia mengaku tak pernah menerima uang tersebut dengan alasan ditransfer ke rekening Pemda.

“Tersimpan (uangnya). Kita nggak ada nerima, kan kas pemerintah daerah. Kas negara itu,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan tahap 1 gedung DPRD Morowali Utara tahun anggaran 2016. Delis Julkarson dan Djira Kendjo memang sempat diperiksa KPK sebagai saksi korupsi pada Kamis (15/12/2022). Saat itu, materi pemeriksaan masih menyangkut soal dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung DPRD Morowali Utara tahap 1 tahun anggaran 2016.

Diketahui, KPK mengusut dugaan korupsi pembangunan kantor DPRD di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

(Sumber : KPK Sita Rp 8 M Usai Periksa Bupati Morowali Utara di Kasus Gedung DPRD)

Jakarta (VLF) Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan ASN boleh menjadi panitia Pemilu 2024 asal mengajukan cuti dari instansi asalnya. Bagja mengingatkan ASN yang menjadi panitia Pemilu tak boleh berpihak, sebab ada sanksi berat menanti.

“Oh berat (sanksinya). Tambah kan. Seharusnya pidana, ditambah, jadi ditambah jika dia punya kekuasaan, ditambah sepertiga. Prinsip KUHP. Jadi jika yang punya kekuasaan melakukan pelanggaran terhadap tugas fungsi, ini sepertiga,” ujar Bagja kepada wartawan, Jumat (6/1/2023).

Bagja mengatakan ASN tersebut juga bisa dikenakan sanksi administrasi. Dia menyebut sanksi tersebut bisa diberikan demi menjaga netralitas ASN.

“Pelanggaran administrasinya (pemberhentian) bisa, pelanggaran etik oleh pejabat tenaga kepegawaian, pengurangan gaji, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, itu dilakukan. Ada dulu pernah diturunkan dari Sekda, Pilkada 2018 atau 2020,” tuturnya.

Sebelumnya, Bagja mengatakan ASN boleh menjadi petugas ad hoc Pemilu 2024. Dia menyebut ASN boleh jadi petugas ad hoc Pemilu asalkan harus cuti.

“Jadi terkait masalah pernyataan Pak Ketua KPU, perlu kami tanggapi bahwa memang aturannya demikian. Jadi boleh ASN menjadi komisioner di tingkat ad hoc, silakan, namun harus cuti,” ujar Bagja di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (5/1).

Bagja mengatakan ASN boleh menjadi petugas Pemilu, namun harus mengajukan cuti terlebih dulu. Dia menyebut hal itu lantaran ASN dan petugas Pemilu tidak boleh menerima gaji double.

“Menurut peraturan perundang-undangan negara bahwa per orang itu tidak boleh menerima double gaji atau double income, jadi kalau diterima double income tidak diperbolehkan,” katanya.

“Oleh sebab itu, larangan untuk menerima double income dan bekerja double misalkan Panwascam iya, PNS iya itu tidak diperkenankan. Jadi harus pilih salah satu, kemudian cuti atau diberhentikan sementara, kemudian dapat (gaji) dari Panwascam-nya, tidak dari PNS nya. Itu maksudnya,” sambungnya.

(Sumber : Bawaslu Ingatkan ASN Jadi Panitia Pemilu Tak Berpihak: Sanksinya Berat)