Jakarta (VLF) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menangkap Lukas Enembe di Papua setelah ditetapkan sebagai tersangka. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta KPK tak hanya mengusut dugaan korupsi Gubernur Papua itu, namun juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Dikembangkan UU Pencucian Uang untuk menelusuri aktivitas judi, uang dari mana itu untuk judi yang diduga nilainya besar,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa (10/1/2023).

Boyamin menuturkan akan mengajukan gugatan praperadilan jika KPK tidak mengusut dugaan pencucian uang dan penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua oleh Lukas Enembe.

“Kalau mangkrak dugaan korupsi dan penggunaan Dana Otsus, kemudian juga dugaan pencucian uang, maka MAKI siap mengajukan gugatan praperadilan,” ujarnya.

Boyamin menyampaikan KPK termasuk cerdik karena berhasil menangkap Lukas Enembe meski banyak yang menghalangi. Dia menyebut KPK berada di posisi melemah karena sempat takut menangkap Lukas karena khawatir akan terjadi konflik horizontal.

“Selamat kepada KPK yang akhirnya berhasil menangkap Lukas Enembe meskipun dengan segala halangan dan rintangan, termasuk upaya-upaya dari massa untuk menghalangi, dan KPK termasuk cerdik untuk bisa menangkap kali ini karena saya mendengar informasi bahwa Pak Lukas Enembe akan terbang ke Tolikara. Dan seperti biasanya, ketika mau terbang, dia sarapan di restoran langganannya. Saya tidak bisa menyebut namanya,” ucapnya.

“Ini sebenarnya KPK agak posisi melemah, kenapa? Karena menangkap Lukas Enembe setelah semua teriak dengan menganggap KPK tidak serius, bahkan pimpinan KPK pernah mengatakan tidak berani menangkap Lukas Enembe karena takut ada konflik horizontal dan sebagainya dan itu menunjukkan KPK menjadi lemah. Dan ini justru melemahkan semangat teman-teman di Papua yang ingin memberantas korupsi dan menegakkan hukum pada Lukas Enembe,” lanjutnya.

Menurutnya, tidak semua masyarakat di Papua mendukung dan menjadi simpatisan Lukas Enembe. Dia mengatakan pendukung Lukas Enembe lebih banyak berasal dari Tolikara, tapi tidak di wilayah lain. KPK juga diminta terus mencari dan menangkap Harun Masiku.

“Jadi jangan dikira bahwa massa itu semua mendukung Lukas Enembe, tidak. Jadi saya mengatakan tidak semua mendukung. Saya tahu persis itu di Jayapura di beberapa kota lain itu tidak mendukung penuh. Pendukungnya Pak Lukas Enembe itu lebih banyak dari Tolikara. Sementara yang Kota Jayapura tidak mendukung penuh. Jadi yang demo-demo kemarin lebih banyak pendukung dari asalnya di Tolikara. Saya berharap KPK nggak melempem kayak gini dan lebih giat lagi, termasuk menangkap Harun Masiku yang masih hidup,” imbuhnya.

Meski begitu, dia mendukung KPK terkait penangkapan Lukas Enembe. Dia mengatakan negara tak boleh kalah oleh pelaku pidana.

“Penanganan massa diserahkan kepada aparat kepolisian. Saya yakin ini hanya riak-riak kecil, besok dikondisikan dan akan aman terkendali, kondusif. Ini bentuk negara tidak boleh kalah dengan orang-orang yang berbuat pidana,” ucapnya.

Lukas Enembe ditangkap pada Selasa (10/1/2023) setelah dijerat sebagai tersangka korupsi. Sumber detikcom di KPK mengatakan Lukas ditangkap di salah satu rumah makan di Papua.

“Benar, saat ini masih di Papua,” ujar sumber detikcom, Selasa (10/1/2023) siang.

Setelah itu, Lukas Enembe segera diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri juga membenarkan penangkapan itu.

“Iya (diamankan),” ujar Irjen Mathius D Fakhiri saat dihubungi detikcom.

Lukas mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian. Sejumlah personel Brimob bersenjata lengkap mengawal Lukas Enembe di Bandara Sentani, Jayapura. Pengawalan ketat dilakukan sejak Lukas turun dari mobil.

Lukas menggunakan batik berwarna merah. Setelah turun dari mobil Lukas langsung digiring naik menuju pesawat ATR Trigana.

Saat ini, Lukas Enembe telah tiba di Jakarta dan tengah menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Setelah itu, Lukas Enembe akan diperiksa KPK.

(Sumber : MAKI Minta KPK Juga Usut Dugaan Pencucian Uang di Kasus Lukas Enembe)

Jakarta (VLF) Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pada 2024 nanti akan ada pihak yang menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) curang terkait pelaksanaan Pemilu 2024. KPU menganggap ucapan Mahfud sebagai wanti-wanti yang mengajak publik agar rasional sehingga tidak mudah melontarkan tudingan.

“Hal tersebut merupakan bentuk persuasi untuk mengajak publik Indonesia agar dapat melihat realitas elektoral dalam konteks yang rasional di mana jangan mudah menuding sebelum memahami konteks persoalan elektoral,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik saat dihubungi, Selasa (10/1/2023).

Menurutnya, perlu ada peningkatan literasi dan partisipasi elektoral dalam pemilu. Dia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.

“Mari menjadi bagian dari proses penyelenggaraan Pemilu agar dapat menyaksikan secara langsung bagaimana Pemilu serentak 2024 diselenggarakan,” ucapnya.

Idham menuturkan saat ini disinformasi bisa dijadikan sebagai senjata bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendelegitimasi proses pelaksanaan pemilu. Dia mengajak masyarakat untuk memerangi disinformasi dan lebih meningkatkan kemampuan literasi.

“Di era post-truth (era pasca kebenaran), disinformasi bisa jadi senjata bagi pihak atau oknum yang tak bertanggung jawab untuk mendelegitimasi proses pemilu. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memiliki literasi informasi yang baik,” katanya.

Dia mengajak masyarakat untuk mencerna informasi yang diterima sehingga tidak terjadi disinformasi. Dia mengingatkan agar menghindari informasi dari pihak yang tidak dapat dimintai tanggung jawab.

“Bacalah sumber informasi terpercaya misalnya dari media berita yang tersertifikasi Dewan Pers. Disinformasi misalnya dalam bentuk tuduhan curang adalah sangat berbahaya dalam upaya bangsa Indonesia membangun demokrasi yang rasional. Mari perangi disinformasi. Pemilih Indonesia berhak atas informasi yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan dan mencerahkan,” ujarnya.

Idham yakin Pemilu nanti akan terselenggara lebih partisipatif dan jauh dari tuduhan kecurangan dengan pengawasan dari berbagai pihak. Dia lantas mengajak semua pihak berkolaborasi menyukseskan Pemilu mendatang.

“Dengan kepengawasan melekat oleh Bawaslu, pemantauan persisi oleh pemantau terdaftar, peran strategis pers, partisipasi aktif dari aktivis kepemiluan, dan peran strategis pihak-pihak lainya yang menginginkan terwujudnya Pemilu yang (lebih) berintegritas, saya yakin penyelenggaraan Pemilu serentak akan terselenggara yang lebih partisipatif dan jauh dari tuduhan kecurangan,” katanya.

“Mari kita bergotong royong atau berkolaborasi sukseskan tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Pemilu untuk Bangsa Indonesia dan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik,” imbuhnya.

Wanti-wanti Mahfud
Sebelumnya, saat berpidato di acara Dies Natalis ke-25 Universitas Paramadina secara virtual, Mahfud Md menyebut akan selalu ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Mahfud bahkan menyebut pada 2024 nanti pasti akan ada pihak menuding KPU curang menjalankan Pemilu 2024.

“Nah pemilu curang? Iya. Sekarang selama era reformasi pemilu masih curang, cuma beda, meskipun tadi dunia internasional menganggap demokrasi bagus dibanding negara lain tapi apakah pemilu tidak curang? Curang. Cuma kalau zaman Orde Baru itu curangnya vertikal yang curang itu pemerintah terhadap kontestan pemilu, kalau sekarang yang curang itu antarpemain, partai politik melawan partai politik, anggota parpol menggugat anggota parpol lainnya meskipun sama-sama satu partai karena dicurangi,” kata Mahfud Selasa (10/1/2023).

Mahfud mengatakan pasti akan ada yang menuding KPU curang di Pemilu 2024 mendatang. Dia juga bicara 72 anggota DPR terpilih saat dirinya masih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusional (MK) akhirnya dibatalkan lantaran terbukti curang.

“Coba ini saya berbicara tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 di Universitas Paramadina, catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Ini sudah berapa kali pemilu, kasusnya ratusan, padahal itu curangnya di bawah, dan waktu saya jadi Ketua MK dulu 72 anggota DPR terpilih dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam pemilu tahun 1999 saya batalkan karena memang curang,” ujarnya.

Dia mengatakan kecurangan dalam pemilu juga akan terjadi dalam pemilihan presiden (pilpres). Menurutnya, jika menunggu pemilu bersih, maka pelaksanaan pemilu itu tidak akan selesai.

“Pilpres apakah curang? Pilpres juga ada curang, tapi itu di bawah bukan kontestan bukan pemerintah, di bawah dan sama-sama curang. Oleh sebab itu di pilpres itu kalau kecurangannya tidak signifikan, curang 10 ribu suara, terbukti, yang satunya curang juga 5 ribu suara, apakah pemilu batal? Nggak bisa, kalau menunggu pemilu bersih, pemilu nggak akan selesai,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan kecurangan yang muncul dalam pemilu harus dibawa ke pengadilan sesuai hukum pidana yang berlaku. Dia mencontohkan sekecil apapun angka kecurangan itu, tetap harus diselesaikan secara hukum.

“Oleh sebab itu yang curang-curang itu diselesaikan melalui hukum pidana, sudah ada hukum pidana. Hukum tata negaranya jalan, sejauh ya sejauh kemenangan dan kekalahan itu tidak signifikan. Kalau saya bersaing, saya jadi capres, Pak Didik jadi capres, Pak Didik menang dengan 5 juta lalu saya bilang Pak Didik curang, bawa ke pengadilan terbukti 500 ribu dia curang, tetap menang dia, karena 500 ribu ini kalau diberikan ke saya tetap kalah 4 juta saya. Tapi apakah yang curang 500 ribu itu dibiarkan? Tidak. Itu ke pengadilan pidana, nah saudara sekalian, kalau bicara pemilu curang tetap ada kecurangan tapi secara horizontal tidak vertikal,” lanjut Mahfud.

(Sumber : Mahfud Sebut 2024 Akan Ada Tuding KPU Curang, Komisioner: Itu Persuasi)

Jakarta (VLF) Terdakwa Henry Surya bakal menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Henry Surya akan membacakan nota pembelaan diri atau pleidoi.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), pembacaan nota pembelaan diri akan dilakukan hari ini, Rabu (11/1/2023).

“Hari ini sidang acara pleidoi pukul 10.00 WIB. Mudah-mudahan tidak berubah,” kata kuasa hukum Henry Surya, Waldus Situmorang, saat dihubungi.

Henry Surya sebelumnya dituntut 20 tahun bui dan denda Rp 200 miliar subsider 1 tahun kurungan. Henry Surya dihadirkan secara virtual dalam persidangan ini.

“Menuntut supaya majelis hakim menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia,” kata jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (4/1).

Jaksa meyakini Henry melanggar Pasal 46 ayat 1 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sejumlah Rp 200 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 1 tahun kurungan,” tambahnya.

Jaksa menilai hal-hal yang memberatkan Henry Surya salah satunya Henry telah menimbulkan kerugian ekonomi terhadap para korban sebesar Rp 16 triliun.

“Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Henry Surya bersama-sama dengan saksi June Indria dan Suwito telah menimbulkan kerugian kepada banyak korban yang mengakibatkan para korban mengalami kerugian dengan jumlah yang sangat signifikan dan, apabila ditotal, kurang lebih sebesar Rp 16.017.770.712.843,” ungkap Jaksa.

(Sumber : Henry Surya Bacakan Pleidoi Kasus KSP Indosurya Hari Ini)

Jakarta (VLF) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe terkait kasus gratifikasi dan suap. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan penangkapan Lukas Enembe menunjukkan semua sama di mata hukum.

“Ya semua sama di mata hukum. Itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati,” kata Jokowi seusai menghadiri HUT ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023) dikutip dari detikNews.

Jokowi meyakini KPK memiliki barang bukti kuat hingga menetapkan tersangka dan menangkap Lukas Enembe. Jokowi pun tidak berkomentar banyak perihal penangkapan Lukas Enembe.

“Dan saya kira KPK menangkap pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada, itu pasti,” jelas Jokowi.

Alasan KPK Tangkap Lukas Enembe
Gubernur Papua Lukas Enembe seperti diketahui ditangkap KPK meski sebelumnya selalu menarasikan dirinya dalam keadaan sakit. KPK tak percaya narasi-narasi itu.

“Kami sudah melakukan pemanggilan sebelumnya secara patut dan sah, tetapi kemudian kami juga memiliki penilaian terhadap tersangka ini,” ucap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (10/1).

“Sekalipun penasihat hukumnya telah menyampaikan terkait dengan keadaan tersangka ini, misalnya dengan narasi sakit dan bahkan kemudian berkirim surat tentang kesehatan Tersangka LE ini, tapi kami tidak serta-merta percaya begitu saja untuk Tersangka LE segera berobat ke Singapura,” imbuhnya.

Sementara itu, tim hukum dan advokasi Gubernur Papua (THAGP) membenarkan Lukas Enembe sudah dibawa penyidik KPK dari Jayapura ke Jakarta pukul 14.00 WIT. Anggota tim hukum, Roy Rening, mengatakan Lukas Enembe diterbangkan dari Bandara Sentani.

“Kami sudah mendatangi Mako Brimob dan begitu dapat keterangan dari Mako Brimob bahwa Pak Lukas sudah ke Bandara Sentani, maka kami langsung berangkat ke bandara. Namun, sesampainya di sana, Pak Lukas sudah diterbangkan dengan pesawat Trigana ke Jakarta,” kata Roy.

Roy mengatakan pihaknya akan mengikuti prosedur yang ada. Sementara itu, soal penahanan yang dilakukan KPK, THAGP meminta KPK mempertimbangkan kesehatan Lukas Enembe. THAGP juga meminta KPK mempertimbangkan permohonan kliennya dan keluarga untuk dirawat di Singapura.

“Kami minta kesehatan Pak Gubernur juga dipertimbangkan oleh KPK,” ujar anggota THAGP, Petrus Bala Pattyona.

Kasus Suap Jerat Lukas Enembe
Pada Kamis, 5 Januari 2022, KPK menggelar konferensi pers terkait kasus yang menjerat Lukas Enembe. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat itu menyebutkan ada dua tersangka yang dijerat, termasuk Lukas Enembe.

“Menindaklanjuti masuknya laporan masyarakat yang selanjutnya dilakukan pengumpulan berbagai informasi dan data valid sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan Tersangka RL dan LE,” ucap Alex saat itu.

RL adalah berinisial dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT TBP (Tabi Bangun Papua). Dia langsung ditahan seusai konferensi pers itu. Sedangkan LE adalah Lukas Enembe selaku Gubernur Papua.

Konstruksi Perkara
Pada 2016, Rijatono mendirikan PT TBP yang bergerak di bidang konstruksi dan di perusahaan tersebut yang bersangkutan menjabat direktur sekaligus pemegang saham. Untuk proyek konstruksi, perusahaan Rijatono diduga sama sekali tidak memiliki pengalaman karena sebelumnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi.

Lalu, pada 2019-2021, Rijatono mengikuti sejumlah proyek di Papua, ketika Lukas Enembe menjabat gubernur. KPK menduga Rijatono melakukan lobi-lobi hingga memberikan uang untuk memenangi proyek.

“Adapun pihak-pihak yang ditemui Tersangka RL di antaranya Tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua. Diduga kesepakatan yang disanggupi Tersangka RL untuk diberikan yang kemudian diterima Tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua di antaranya yaitu adanya pembagian persentase fee proyek hingga mencapai 14 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPh dan PPN,” ucap Alex.

Sejumlah proyek yang didapatkan Rijatono adalah:

1. Proyek multiyears peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14, 8 miliar
2. Proyek multiyears rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar
3. Proyek multiyears penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp 12, 9 miliar

“Setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, Tersangka RL diduga menyerahkan uang kepada Tersangka LE dengan jumlah sekitar Rp 1 miliar. Diduga tersangka LE juga diduga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah yang saat ini KPK sedang kembangkan lebih lanjut,” lanjut Alex.

Akibat perbuatan itu, Rijatono disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Selanjutnya disebut UU Tipikor). Sedangkan Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor.

(Sumber : Lukas Enembe Ditangkap, Jokowi: Semua Sama di Mata Hukum)

Jakarta (VLF) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) bekerja sama dengan Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia (Mahupiki) menggelar sosialisasi KUHP di Medan, Sumatera Utara, Senin (9/1). Dalam kegiatan tersebut, para peserta berdiskusi interaktif dengan pemateri.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Mahmul Siregar mengatakan sudah sejak lama muncul keinginan untuk memiliki sebuah UU KUHP nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht (WvS), warisan kolonial yang diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda berdasarkan asas konkordansi di Indonesia.

“Kajian, studi dan penelitian tentang konsep, gagasan, sistem KUHP Nasional sudah sejak lama dilakukan, dikonsultasikan dan diperdebatkan dengan melibatkan akademisi, pakar hukum, praktisi hukum dan tokoh masyarakat. Akhirnya, pada tanggal 2 Januari 2023 telah diundangkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” kata Mahmul dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (10/1/2023).

Ia menjabarkan KUHP baru menghadirkan sejumlah pembaharuan jika dibandingkan dengan WvS warisan kolonial. Menurutnya, pembaharuan tersebut terjadi karena adanya perbedaan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang disebabkan karena perbedaan cita dan politik hukum yang didasari atas keinginan sebuah masyarakat yang merdeka dan berdaulat.

“Melalui KUHP baru dalam UU No. 1 Tahun 2023 berupaya mengakomodir nilai-nilai religius, kearifan lokal dan keberagaman. Tentu bukan hal yang mudah, tapi kami mengajak para pakar untuk terlibat langsung dalam perumusan dan pembahasan KUHP Nasional ini,” tutur Mahmul.

UU KUHP mulai berlaku setelah tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 (KUHP) pada Januari 2023. Mahmul menambahkan selama tiga tahun tersebut harus dilakukan sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat.

“Sosialisasi tentu akan berperan penting dalam memberlakukan sebuah produk hukum dan kebijakan secara efektif. Selama sosialisasi tersebut nantinya akan mengandung sejumlah fungsi penting, antara lain fungsi edukasi, aspirasi dan persepsi,” papar Mahmul.

Mahmul menyebut para peserta merespon positif kegiatan sosialisasi KUHP yang digelar USU tersebut.

“Respon para akademisi dan peserta lainnya positif, banyak pertanyaan dan hal-hal penting yang didiskusikan dalam kegiatan sosialisasi ini. Hal tersebut penting, supaya perbedaan yang ada saat ini bisa didapatkan pemahaman yang sama dari makna yang terkandung dalam KUHP tersebut,” ungkap Mahmul.

Mahmul mengusulkan untuk ke depannya dapat diadakan training of trainee (ToT) sehingga banyak ahli dan praktisi serta akademisi yang bisa mempelajari KUHP secara mendalam.

“Selain sosialisasi seperti ini, ke depannya kita akan mengusulkan untuk melakukan kegiatan ToT kepada akademisi dan para praktisi hukum (hakim, jaksa, polisi dan advokat). Tujuannya agar nantinya masyarakat bisa teredukasi melalui pakar hukum terkait,” lanjutnya.

Ketua MAHUPIKI Sumatera Utara (Sumut) Rizkan Zulyadi memberikan tanggapan positif atas disahkannya KUHP tersebut. Ia menyatakan KUHP baru mengakomodir semua perspektif yang ada di kalangan masyarakat.

“KUHP baru ini sangat baik ya, karena mampu mengakomodir semua persoalan yang ada di kalangan masyarakat, baik secara adat maupun kehidupan masyarakat semuanya terlindungi,” kata Rizkan.

Rizkan mengajak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami makna yang terkandung dalam KUHP untuk berdiskusi langsung dengan lembaga dan pihak yang berwenang. Tujuannya untuk menghindari kesalahan informasi maupun penafsiran di golongan masyarakat.

“Bagi para masyarakat yang ingin berdiskusi mengenai KUHP ini, kami sangat terbuka dalam memberikan informasi tersebut kepada masyarakat karena ini sebagai komitmen dan tanggung jawab kami dalam mensosialisasikan KUHP,” ujar Rizkan.

(Sumber : FH USU dan Mahupiki Gelar Sosialisasi KUHP di Medan)

Jakarta (VLF) Menko Polhukam Mahfud Md menyebut akan selalu ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Mahfud bahkan menyebut pada 2024 nanti pasti akan ada pihak menuding KPU curang menjalankan Pemilu 2024.

“Nah pemilu curang? Iya. Sekarang selama era reformasi pemilu masih curang, cuma beda, meskipun tadi dunia internasional menganggap demokrasi bagus dibanding negara lain tapi apakah pemilu tidak curang? Curang. Cuma kalau zaman Orde Baru itu curangnya vertikal yang curang itu pemerintah terhadap kontestan pemilu, kalau sekarang yang curang itu antarpemain, partai politik melawan partai politik, anggota parpol menggugat anggota parpol lainnya meskipun sama-sama satu partai karena dicurangi,” kata Mahfud Md dalam pidatonya di acara Dies Natalis ke-25 Universitas Paramadina dalam siaran virtual, Selasa (10/1/2023).

Mahfud mengatakan pasti akan ada yang menuding KPU curang di Pemilu 2024 mendatang. Dia juga bicara 72 anggota DPR terpilih saat dirinya masih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusional (MK) akhirnya dibatalkan lantaran terbukti curang.

“Coba ini saya berbicara tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 di Universitas Paramadina, catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Ini sudah berapa kali pemilu, kasusnya ratusan, padahal itu curangnya di bawah, dan waktu saya jadi Ketua MK dulu 72 anggota DPR terpilih dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam pemilu tahun 1999 saya batalkan karena memang curang,” ujarnya.

Dia mengatakan kecurangan dalam pemilu juga akan terjadi dalam pemilihan presiden (pilpres). Menurutnya, jika menunggu pemilu bersih, maka pelaksanaan pemilu itu tidak akan selesai.

“Pilpres apakah curang? Pilpres juga ada curang, tapi itu di bawah bukan kontestan bukan pemerintah, di bawah dan sama-sama curang. Oleh sebab itu di pilpres itu kalau kecurangannya tidak signifikan, curang 10 ribu suara, terbukti, yang satunya curang juga 5 ribu suara, apakah pemilu batal? Nggak bisa, kalau menunggu pemilu bersih, pemilu nggak akan selesai,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan kecurangan yang muncul dalam pemilu harus dibawa ke pengadilan sesuai hukum pidana yang berlaku. Dia mencontohkan sekecil apapun angka kecurangan itu, tetap harus diselesaikan secara hukum.

“Oleh sebab itu yang curang-curang itu diselesaikan melalui hukum pidana, sudah ada hukum pidana. Hukum tata negaranya jalan, sejauh ya sejauh kemenangan dan kekalahan itu tidak signifikan. Kalau saya bersaing, saya jadi capres, Pak Didik jadi capres, Pak Didik menang dengan 5 juta lalu saya bilang Pak Didik curang, bawa ke pengadilan terbukti 500 ribu dia curang, tetap menang dia, karena 500 ribu ini kalau diberikan ke saya tetap kalah 4 juta saya. Tapi apakah yang curang 500 ribu itu dibiarkan? Tidak. Itu ke pengadilan pidana, nah saudara sekalian, kalau bicara pemilu curang tetap ada kecurangan tapi secara horizontal tidak vertikal,” lanjut Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut hubungan demokrasi dan tata kelola pemerintahan untuk pembangunan bangsa tengah dalam kondisi tidak baik. Dia menyebut korupsi justru lahir dari politisi yang dipilih secara demokratis.

“Saudara kalau kita ingin menjawab dulu substansi dan topik ini, maka ingin saya sampaikan secara jujur, dan mengajak kita mencari jalan keluar, bahwa demokrasi dan tata kelola pemerintahan sekarang ini hubungannya tidak sedang baik-baik saja, dalam arti tidak selalu demokrasi itu mendukung lahirnya tata kelola pemerintahan yang kondusif bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Kenapa? Sulitnya di mana? Karena tampaknya kita ini sedang dan sering terjebak pada konfigurasi politik yang dibangun secara demokratis. Konfigurasi politik yang lahir secara demokratis di negara kita ini tidak selalu kondusif untuk pembangunan bahkan dalam hal-hal tertentu menghambat transformasi pemerintahan yang baik,” tutur Mahfud.

“Misalnya apa? Korupsi itu lahir dari banyak politisi yang dipilih secara demokratis dan jalan untuk membuat korupsi terkadang diperoleh secara demokratis. Kaget? Ya nggak apa-apa kaget,” sambungnya.

(Sumber : Mahfud Md: Catat! 2024 Pasti Ada yang Tuding KPU Curang)

Jakarta (VLF) Gubernur Papua Lukas Enembe ditangkap KPK meski sebelumnya selalu menarasikan dirinya dalam keadaan sakit. KPK tak percaya narasi-narasi itu.

“Kami sudah melakukan pemanggilan sebelumnya secara patut dan sah, tetapi kemudian kami juga memiliki penilaian terhadap tersangka ini,” ucap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (10/1/2022).

“Sekalipun penasihat hukumnya telah menyampaikan terkait dengan keadaan tersangka ini misalnya dengan narasi sakit dan bahkan kemudian berkirim surat tentang kesehatan tersangka LE ini tapi kami tidak serta-merta percaya begitu saja untuk tersangka LE segera berobat ke Singapura,” imbuhnya.

Sementara itu, Tim Hukum dan Advokasi Gubernur Papua membenarkan Lukas Enembe sudah dibawa penyidik KPK dari Jayapura ke Jakarta pukul 14.00 WIT. Anggota THAGP, Roy Rening, mengatakan Lukas Enembe diterbangkan dari Bandara Sentani.

“Kami sudah mendatangi Mako Brimob dan begitu dapat keterangan dari Mako Brimob bahwa Pak Lukas sudah ke Bandara Sentani, maka kami langsung berangkat ke bandara. Namun, sesampainya di sana, Pak Lukas sudah diterbangkan dengan pesawat Trigana ke Jakarta,” kata Roy.

Roy mengatakan pihaknya akan mengikuti prosedur yang ada. Sementara itu, soal penahanan yang dilakukan KPK, THAGP meminta KPK mempertimbangkan kesehatan Lukas Enembe. THAGP juga meminta KPK mempertimbangkan permohonan kliennya dan keluarga untuk dirawat di Singapura.

“Kami minta kesehatan Pak Gubernur juga dipertimbangkan oleh KPK,” ujar anggota THAGP, Petrus Bala Pattyona.

Kasus Suap Jerat Lukas Enembe
Sebelumnya, pada Kamis, 5 Januari 2022, KPK menggelar konferensi pers terkait kasus yang menjerat Lukas Enembe. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat itu menyebutkan ada 2 tersangka yang dijerat, termasuk Lukas Enembe.

“Menindaklanjuti masuknya laporan masyarakat yang selanjutnya dilakukan pengumpulan berbagai informasi dan data valid sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka RL dan LE,” ucap Alex saat itu.

RL adalah berinisial dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT TBP (Tabi Bangun Papua). Dia langsung ditahan seusai konferensi pers itu. Sedangkan LE adalah Lukas Enembe selaku Gubernur Papua.

Konstruksi Perkara
Pada 2016, Rijatono mendirikan PT TBP yang bergerak di bidang konstruksi dan di perusahaan tersebut yang bersangkutan menjabat direktur sekaligus pemegang saham. Untuk proyek konstruksi, perusahaan Rijatono diduga sama sekali tidak memiliki pengalaman karena sebelumnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi.

Lalu, pada 2019-2021, Rijatono mengikuti sejumlah proyek di Papua, ketika Lukas Enembe menjabat gubernur. KPK menduga Rijatono melakukan lobi-lobi hingga memberikan uang untuk memenangkan proyek.

“Adapun pihak-pihak yang ditemui tersangka RL di antaranya adalah tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua. Diduga kesepakatan yang disanggupi tersangka RL untuk diberikan yang kemudian diterima tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua di antaranya yaitu adanya pembagian persentase fee proyek hingga mencapai 14 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPh dan PPN,” ucap Alex.

Sejumlah proyek yang didapatkan Rijatono adalah:

1. Proyek multiyears peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14, 8 miliar
2. Proyek multiyears rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek        Rp 3,3 miliar
3. Proyek multiyears penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek              Rp 12,9 miliar

“Setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka RL diduga menyerahkan uang pada tersangka LE dengan jumlah sekitar Rp 1 miliar. Diduga tersangka LE juga diduga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah yang saat ini KPK sedang kembangkan lebih lanjut,” lanjut Alex.

Akibat perbuatan itu, Rijatono disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Selanjutnya disebut UU Tipikor). Sedangkan Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor.

(Sumber : Alasan KPK Tangkap Lukas Enembe: Kami Tak Percaya Narasi Sakit)

Jakarta (VLF) Empat terdakwa korupsi dana wajib pajak di Samsat Kelapa Dua senilai Rp 10,8 miliar dituntut 8 tahun penjara. Mereka dinilai bersalah berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa pertama adalah Zulfikar, eks Kasi Penetapan Penerimaan dan Penagihan di Samsat Kelapa Dua. Zulfikar dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider kurungan selama 6 bulan.

Terdakwa kedua Budiono, sebagai mantan tenaga honorer di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten sekaligus pembuat aplikasi, juga divonis 8 tahun bui dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan. Termasuk terdakwa ketiga, yaitu PNS Samsat M Bagza Ilham dan honorer bernama Achmad Pridasya.

“Menuntut agar supaya majelis hakim menetapkan terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) Yudhi Purnama di Pengadilan Tipikor Serang, Selasa (10/1/2023).

Keempat terdakwa ini juga dituntut membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 1,1 miliar lebih. Nilai uang pengganti ini adalah dari nilai Rp 4,7 miliar kerugian negara yang belum dikembalikan.

Jaksa Yudhi mengatakan, jika uang pengganti tidak dikembalikan dalam waktu satu bulan setelah inkrah, harta benda milik keempat terdakwa bisa disita. Dan jika harga benda yang disita tidak menutupi, diganti dengan penjara.

“Maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun,” kata JPU.

Catatan detikcom, selama persidangan terungkap bahwa rencana pembobolan pajak dari wajib pajak di Samsat Kelapa Dua direncanakan sejak 2020. Tes pertama membobol aplikasi dilakukan pada Maret 2020.

Setelah itu, mereka membuat grup khusus serta berkantor di sebuah apartemen di dekat kantor Samsat Kelapa Dua. Pembobolan dan penggelapan pajak ini dilakukan sepanjang Juni 2021 hingga Februari 2022 dengan kerugian total 10,8 miliar.

(Sumber : 4 Terdakwa Korupsi Pajak Samsat Kelapa Dua Banten Dituntut 8 Tahun Bui)

Jakarta (VLF) Mahkamah Agung (MA) memutuskan aset kasus First Travel yang sebelumnya disita negara dikembalikan ke jemaah. Merespons putusan itu, korban First Travel meminta jaksa mendata jemaah First Travel yang berhak mendapat ganti rugi.

“Bahwa kami menyambut baik dan sangat menghormati petikan putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, bukan disita untuk dirampas negara,” kata penasihat hukum korban First Travel, Pitra Romadoni Nasution, dalam keterangannya, Selasa (10/1/2023).

Ia mengatakan korban First Travel hanya menginginkan uangnya dikembalikan dan tidak menuntut lebih yang bukan haknya. Pitra meminta jaksa segera mendata korban yang berhak menerima ganti rugi.

“Dikarenakan Petikan Putusan PK No: 365 PK/Pid.Sus/2022 tertanggal 23 Mei 2022 telah diterima Kejari Depok, untuk itu kami meminta agar Kejaksaan Negeri Depok segera mendata nama-nama korban yang berhak menerima ganti rugi tersebut selaku eksekutor putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah),” katanya.

Selain itu, Pitra mengatakan pengembalian ganti rugi uang jemaah itu akan dibuktikan dengan bukti refund dari First Travel atau bukti lainnya yang dilakukan secara bertahap. Hal itu agar tidak terjadi konflik.

“Korban tidak ingin mempersulit pemerintah atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh bos travel, akan tetapi jika pemerintah memberikan kebijaksanaan atas kasus tersebut dengan memberangkatkan umrah para korban, dengan senang hati para korban juga menyambut baik hal tersebut,” ujarnya.

Pitra mengatakan dalam waktu dekat tim penasihat hukum korban First Travel akan mengajukan data-data nama-nama korban yang berhak menerima ganti rugi kepada Kejari Depok. Hal itu supaya petikan putusan PK No: 365 PK/Pid.Sus/2022 tertanggal 23 Mei 2022 dapat dieksekusi segera.

Sebelumnya, kabar yang dinanti ratusan ribu jemaah korban First Travel akhirnya terwujud. Mahkamah Agung (MA) dalam putusan peninjauan kembali (PK) memutuskan aset korban agar dikembalikan kepada jemaah. Sebelumnya, aset itu dirampas negara.

“Kabul,” demikian bunyi amar putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 yang dilansir website MA, Kamis (5/1).

Duduk sebagai ketua majelis PK Sunarto dengan anggota Jupriyadi dan Yohanes Priyana. Duduk sebagai panitera pengganti (PP) Carolina. Majelis sepakat mengubah putusan sepanjang penyitaan barang. Dari sebelumnya yang dirampas untuk negara, kini diputuskan dikembalikan ke korban. Adapun hukuman lainnya tidak berubah.

Dalam kasus ini, Andika Surachman dihukum 20 tahun penjara, Anniesa Hasibuan dihukum 18 tahun penjara, dan Siti Nuraida Hasibuan dihukum 15 tahun penjara.

Mahkamah Agung mengungkap alasan mengubah putusan kasus First Travel mengenai barang bukti ini. MA menyebut tidak ada hak-hak negara yang dirugikan dalam kasus ini.

“Pertimbangan pada pokoknya mengenai penentuan status barang bukti, majelis PK tidak sependapat dengan putusan judex juris tentang sebagian dan barang bukti berupa uang dalam rekening bank maupun aset-aset yang bernilai ekonomis tersebut dirampas untuk negara. Oleh karena dalam perkara in casu tidak terdapat hak-hak negara yang dirugikan,” kata jubir MA Andi Samsan Nganro kepada wartawan, Kamis (5/1).

Andi mengatakan barang bukti kasus ini dikembalikan kepada orang yang berhak. Mereka adalah para calon jemaah umrah.

(Sumber : Korban First Travel Minta Jaksa Segera Data Aset untuk Dibalikin)

Jakarta (VLF) Seorang pilot warga negara Indonesia (WNI) ditangkap otoritas Filipina. Pilot tersebut bernama Anton Gobay.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti. Anton ditangkap bersama dua warga Filipina.

“Yang bersangkutan adalah WNI yang ditangkap bersama dua WN Filipina,” kata Krishna, Senin (9/1/2023).

Polri Koordinasi dengan KBRI Manila
Dia mengatakan Polri sudah berkoordinasi lewat atase kepolisian di KBRI Manila terkait penangkapan tersebut. “Sudah (koordinasi) sedang di-follow up,” katanya.

“Kan tersangka melakukan kejahatan di sana. Ya kita mengikuti proses pidana di sana,” sambungnya.

Dia mengatakan penangkapan terjadi di lokasi yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan udara dari Manila.

Terkait Senjata Ilegal
Anton Gobay rupanya ditangkap terkait masalah senjata api ilegal. Polri melakukan investigasi bersama polisi Filipina terkait kasus ini.

“Para pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan senjata api atau ilegal sehingga ditahan oleh polisi setempat guna proses lebih lanjut,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.

“Langkah selanjutnya, bila sudah ada hasil joint investigation antara penyidik Polri dan Kepolisian Filipina, akan diinfokan lebih lanjut,” sambung Dedi.

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini mengatakan Polri masih berkoordinasi dengan Kepolisian Filipina terkait penangkapan Anton Gobay. Polri juga mengirimkan tim dari Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), dan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) ke Filipina.

(Sumber : Dugaan Senpi Ilegal Bikin Pilot WNI Ditangkap di Filipina)