Jakarta (VLF) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap ada 40 perusahaan baja nakal yang memproduksi besi baja yang tak sesuai standar nasional Indonesia (SNI).

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan puluhan perusahaan itu dominasi berada di Banten. Salah satunya perusahaan itu yang telah disidak bernama PT Long Teng Iron and Steel Product.

“Ada 40 perusahaan yang sejenis ini. Bulan lalu ada baja lapis seng, itu juga bahaya sekali. Jadi ini harus ditertibkan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia,” kata Zulhas di PT Long Teng Iron and Steel Product di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (12/1/2023).

Ada sanksi terhadap industri yang tidak memenuhi SNI baja beton. Aturan itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk ancaman sanksi pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Penindakan baja tulangan beton di PT Long Teng Iron and Steel Product berjumlah 419.537 batang dengan berat 2.302 ton tak ber-SNI. Produk baja beton itu nantinya akan dimusnahkan dengan cara dilebur.

Kemendag Endus Ada 40 Produsen Baja Tak Ber-SNI, Terancam Denda Rp 2 M
Zulhas berharap pemusnahan ini memberi efek jera bagi industri, apalagi di wilayah Banten yang menurutnya cukup banyak industri baja yang tak taat aturan.

“Khususnya di wilayah Banten yang cukup banyak. Tujuannya agar menjadi pelajaran agar pengusaha bisa memproduksi baja sesuai ketentuan SNI yang berlaku,” kata dia.

Zulhas menjelaskan, baja beton yang tidak sesuai SNI dapat membahayakan konstruksi bangunan. Dikhawatirkan produk tak ber-SNI itu menyebabkan kontruksi cepat rusak.

“Tentu soal tambah dan kurang SNI itu sudah dihitung kekuatannya, kalau dipakai ukuran dia apa yang terjadi? Jembatan bisa roboh, kalau itu terjadi dengan APBN rugi,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kemendag, Veri Anggrijono, mengatakan biasanya produk baja tak sesuai SNI itu akan dijual lebih murah. Dia khawatir hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi konsumen.

“Ini akan menimbulkan persaingan tidak sehat karena dapat mematikan industri dalam negeri untuk produk sejenis. Selain itu, ketidaksesuaian produk BjTB terhadap persyaratan mutu SNI mengakibatkan konstruksi bangunan tidak kokoh sehingga berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan konsumen,” jelasnya.

Veri juga menegaskan, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal PKTN berkomitmen terus melindungi konsumen.

“Kementerian Perdagangan akan terus berupaya agar konsumen terlindungi dan hak-haknya terpenuhi sehingga terhindar dari kerugian,” tambahnya.

(Sumber : 40 Perusahaan Nakal Produksi Baja Tak Sesuai SNI)

Jakarta (VLF) Benny Tjokrosaputro divonis nihil di kasus ASABRI oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Komisaris PT Hanson International Tbk itu tetap divonis bersalah dalam kasus ini.

Dia terbukti melakukan korupsi bersama mantan Dirut ASABRI Adam Damiri dan Sonny Widjaja dkk. Perbuatan mereka terbukti merugikan negara sebesar Rp 22,7 triliun.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Benny Tjokrosaputro telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primer dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang,” ujar hakim ketua IG Eko Purwanto saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Kamis (12/1/2023).

“Menjatuhkan pidana dengan pidana nihil kepada terdakwa,” imbuh hakim.

Benny Tjokro dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal Memberatkan
Salah satu hal memberatkan vonis itu adalah perbuatan Benny Tjokro telah merugikan negara hingga Rp 22,7 triliun. Perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lain.

“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan pelaku lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah telah mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar,” kata hakim Eko

Hakim Eko mengatakan hal memberatkan lainnya adalah perbuatan Benny Tjokrosaputro dinilai telah terencana dan terstruktur. Selain itu, perbuatannya di skandal kasus ASABRI tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

“Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perbuatan terdakwa terencana, terstruktur, dan masif,” ujarnya.

Hakim Eko mengatakan perbuatan Benny Tjokro juga menyebabkan munculnya rasa tidak percaya di masyarakat terhadap kegiatan asuransi. Kemudian, Benny Tjokrosaputro juga tidak mengaku bersalah.

“Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan ‘distrust’ atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap kegiatan perasuransian dan pasar modal, perbuatan terdakwa bisa berdampak pada stabilitas perekonomian negara dan terdakwa tidak mengakui kesalahannya,” katanya.

Sementara itu, hal meringankan putusan nihil itu adalah Benny Tjokrosaputro bersikap kooperatif dan bersikap sopan selama proses persidangan.

“Hal yang meringankan terdakwa kooperatif dan bersikap sopan di persidangan, terdakwa adalah tulang punggung keluarga,” ujarnya.

Respons Kejagung
Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons vonis nihil Benny Tjokro. Kejagung akan segera mempelajari putusan vonis tersebut.

“Itu kita masih pelajari. Pokoknya dipelajari dan kita menghormati putusan hakim. Ada pendapat dari pimpinan dari JPU baru kita sampaikan ya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, saat dihubungi, Kamis (12/1/2023).

Ketut mengatakan pihaknya menghormati putusan tersebut. Dia menegaskan putusan lengkap Benny Tjokro (Bentjok) di kasus ASABRI itu akan dipelajari lebih dulu oleh Kejagung.

“Kita ini menghormati putusan hakim ya, terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Bentjok. Akan tetapi kita kan harus pelajari dulu putusan lengkapnya seperti apa,” ujarnya

“Kita liat dulu nanti ke depannya ya, kita pelajari dulu,” lanjutnya

(Sumber : Vonis Nihil Benny Tjokro di ASABRI Sebab Seumur Hidup Bui di Jiwasraya)

Jakarta (VLF) Gubernur Papua Lukas Enembe selesai menjalani pemeriksaan awal di KPK sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur. Di hadapan penyidik Lukas Enembe mengaku mengidap penyakit stroke.

“Saya tunjukin BAP-nya. Jadi BAP-nya itu ada delapan pertanyaan,” kata pengacara Lukas Enembe, Petrus Bala, di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2023).

Lukas Enembe diperiksa hampir sekitar lima jam, dicecar delapan pertanyaan oleh penyidik. Menurut Petrus, kliennya belum ditanya soal substansi perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas Enembe. Penyidik pun mempertanyakan penyakit yang diderita oleh Lukas Enembe.

“Pertama apakah saudara dalam keadaan sehat? Jawaban beliau ‘Tidak, saat ini saya dalam kondisi sakit stroke’, pelan sekali,” jelas Petrus.

Petrus menambahkan penyidik KPK baru membahas perihal data diri dari Lukas Enembe. “Tidak ada materi (perkara). Ini materinya pekerjaan, pendidikan, orang tua, lalu jabatan. Lalu apakah saudara pernah dihukum, tidak ada pertanyaan ‘Bapak pernah ketemu Lakka’ (Rijatono Lakka, penyuap Lukas Enembe) di mana? Kapan? Uangnya di mana? Itu tidak ada,” ucap Petrus.

Lukas Enembe Bungkam Usai Diperiksa
Lukas Enembe sebelumnya usai menjalani pemeriksaan tersangka kasus suap fan gratifikasi. Lukas Enembe bungkam usai menjalani pemeriksaan.

Pantauan detikcom di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Lukas Enembe keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 21.45 WIB. Dia keluar mengenakan kursi roda.

Tidak ada komentar yang keluar dari mulut Lukas Enembe. Dia hanya berlalu saat dicecar pertanyaan oleh wartawan.

Lukas Enembe hanya menyampaikan dalam kondisi baik saat ditanya kondisi kesehatan oleh wartawan. Dia lalu dimasukkan ke mobil untuk segera menjalani penahanan di Rutan KPK.

“Baik, baik,” kata Lukas Enembe di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (12/1).

Lukas Enembe ditangkap di Papua pada Selasa (10/1). Dia lalu diterbangkan ke Jakarta dan menjalani pemeriksaan kesehatan di Papua.

Usai dinyatakan sehat oleh tim medis, Lukas Enembe lalu dibawa dari RSPAD ke KPK sore tadi sekitar pukul 16.50 WIB. Lukas Enembe lalu tiba di gedung KPK sekitar pukul 17.11 WIB.

Lukas Enembe diduga menerima suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Total suap dan gratifikasi yang diterima Lukas diduga senilai Rp 11 miliar.

Lukas Enembe disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 D UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU 31 Nomor 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Sumber : Lukas Enembe Ngaku Sakit Stroke Saat Diperiksa Penyidik KPK)

Jakarta (VLF) Para pakar hukum juga ikut mengkritik pemberian kewenangan tunggal kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penyidikan kasus tindak pidana di sektor keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Presiden Jokowi diminta mendengar aspirasi masyarakat.

“Mestinya Presiden mendengar aspirasi masyarakat, respons ya. Lihatlah standar (penegakan hukum)-nya, gunakan asas-asas universal di mana di negara penyidik terbagi-bagi, saling kerja sama seperti itu lho. (OJK) berbagi dengan polisi saja masih timbul tanda tanya, apalagi dengan (diberi kewenangan penyidikan) seperti itu,” kata Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Profesor Suparji Ahmad, Jumat (6/1/2023).

Suparji mengkritik keras jika OJK diberi kewenangan sebagai penyidik tunggal di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur di UU PPSK. Menurutnya, aturan itu bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Bertentangan dengan KUHAP. Kalau KUHAP kan ya satu-satunya penyidik ya polisi. Kemudian penyidik PNS (PPNS) yang konvensional, yang sesuai dengan misal kehutanan, lingkungan hidup, PPNS itu, yang terjadi selama ini itu. Tetapi tetap mereka berkoordinasi dengan polisi,” terang Prof Suparji.

“Kalau ini diberikan kewenangan penuh pada OJK, maka ini kan suatu perubahan yang cukup radikal,” sambungnya menegaskan.

Menurutnya, semisal aturan itu tetap ingin diundangkan, aturan dalam KUHAP harus direvisi sehingga mengakomodir pemberian kewenangan penyidikan pada OJK. “Kan selama ini penyidik itu polisi, ada PPNS, sekarang kemudian mau diberikan kewenangan penuh pada OJK. Harus ada transisi (KUHAP) seperti itu, penyesuaian,” tambah Suparji.

Tidak sampai di situ saja, Prof Suparji kemudian juga menyinggung bahwa OJK pernah berperkara dengan Krama Yudha di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam putusan pengadilan, OJK kalah.

“Kalau kita ingat kasus Krama Yudha yang itu, dan diberikan sanksi oleh OJK karena perusahaan tidak menambah sahamnya, kemudian disanksi saham tidak punya hak suara, akhirnya kan itu kan dibawa ke PTUN,” ujarnya.

“Dan di PTUN juga mereka kalah itu. Artinya kan proses hukum yang dilakukan menimbulkan keberatan dan ketidakpuasan pihak lain. Maka melihat kinerja seperti itu, ditambah lagi (kewenangan absolut) ini, kan bisa bahaya, bisa tumbuh masalah-masalah baru,” sambung dia.

Prof Suparji juga mengulas kinerja OJK dalam mengatasi menjamurnya aplikasi pinjaman online (pinjol). Menurut Suparji, kerja penyidikan kejahatan oleh polisi dapat lebih masif karena Polri memiliki jajaran hingga ke tingkat kecamatan, yakni polsek.

“Dia (OJK) kan nggak punya perangkat. Kalau kemudian dia mau diambil sepenuhnya, dia kan nggak seperti polisi yang punya jajaran sampai ke polsek-polsek. Ya success story (OJK) juga dipertanyakan, asas yang pasal juga menimbulkan persoalan, lalu hukum acara belum diubah” jelas Suparji.

Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK Dinilai Berlebihan
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, juga mengkritik pemberian kewenangan tunggal kepada OJK untuk melakukan penyidikan kasus tindak pidana di sektor keuangan sebagaimana diatur dalam UU PPSK. Kewenangan penyidikan itu dia nilai justru membebankan negara.

“Kalau sekarang ada UU PPSK, sebenarnya menurut saya di departemen keuangan udah banyak penyidik, ada penyidik pajak, ada penyidik asuransi. Saya kira udah nggak perlu nambah penyidik lagi gitu lho, kebanyakan,” ujar kepada wartawan, Jumat (6/1/2023).

Menurut Fickar, untuk melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana sektor jasa keuangan itu tidak perlu memberikan kewenangan penyidikan baru. Sebab, di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah banyak penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

“Karena PPNS yang di Kemenkeu itu yang menangani sektor keuangan itu udah ada penyidiknya masing-masing, ada Bea-Cukai, ada pajak, ada urusan apa semua ada penyidiknya, sekarang kalau menurut saya membebankan biaya negara, kan penyidik ada tunjangan sendiri tuh, jadi PNS yang punya jabatan penyidik PPNS itu ada tunjangan sendiri,” katanya.

“Karena itu menurut saya dari segi keuangan dia membebani keuangan negara, dari segi pekerjaan sebenarnya udah ada penyidik di bidang keuangan, tinggal menurut saya pendidikannya aja, pengetahuannya aja yang diperdalam, jadi ini (penyidik) sudah banyak,” imbuhnya.

Fickar menilai memberikan kewenangan absolut atas penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan kepada OJK itu berlebihan.

“Ini menurut saya berlebihan gitu, karena kan OJK membawahi bidang perbankan, asuransi, dan lain-lain itu semuanya sebenarnya udah ada penyidiknya di Kemenkeu, menurut saya sih jangan banyakin penyidik gitu kan,” ucapnya.

Fickar menilai tidak perlu ada penyidik khusus di OJK. Dia mengatakan penyidik dari Polri dan PPNS sudah cukup.

“Secara umum sudah ada penyidik kepolisian, jadi jangan lagi tambah beban negara, karena tindak pidana mengenai keuangan bisa dibagi berbagai sektor, mungkin kalau pajak harus ada sendiri, nah ini kalau OJK ini kan umum, sudah ada itu kan,” ucapnya.

Dia pun mempertanyakan urgensi penyidik OJK.

“Buat apa OJK ada penyidik baru gitu? Tinggal tarik aja dari penyidik sektoral kalau emang ada kasus, maka OJK tinggal tarik aja dari sektor keuangan masing-masing yang sudah ada penyidiknya,” imbuhnya.

Dia pun menjelaskan dalam KUHAP itu penyidik secara umum ada penyidik polisi dan PNS. Jika ada keraguan dalam pemeriksaan karena penyidiknya kurang mengetahui hal terkait keuangan maka tinggal didukung dengan keterangan ahli.

“Sebenarnya yang mesti diperkuat dan diperbanyak itu ahlinya,” kata Fickar.

Diketahui, OJK diberi kewenangan menjadi satu-satunya institusi yang memiliki hak melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

UU tersebut memperluas definisi penyidik yang terdiri atas tidak hanya penyidik Polri dan penyidik PPNS, tapi juga mengadopsi penyidik pegawai tertentu yang diangkat oleh OJK sebagai penyidik OJK, serta penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan OJK sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi, dan melindungi usaha di sektor jasa keuangan harus diberi kewenangan dan kompetensi yang memadai.

“Itu sebabnya harus memiliki para penyidik yang profesional dan berintegritas, yang direkrut dan dilatih khusus sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya, Kamis (5/1/2023).

Redaksi detikcom telah meminta tanggapan ke Dewan Komisioner OJK mengenai kewenangan penyidikan tunggal di sektor keuangan ini, namun belum mendapatkan respons.

(Sumber : Sorotan Pakar Hukum Penyidik Tunggal di UU PPSK Menabrak KUHAP)

Jakarta (VLF) Pemberian kewenangan tunggal kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penyidikan kasus tindak pidana di sektor keuangan menuai kritik. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika khawatir potensi tebang pilih kasus setelah OJK diberi kewenangan sebagai penyidik tunggal di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur di UU PPSK.

Yeka menjelaskan soal proses yang nanti bakal terjadi setelah OJK menjadi penyidik tunggal di sektor jasa keuangan. Kasus yang selama ini ditangani oleh polisi dan kejaksaan, bakal diambil alih oleh OJK.

“Berarti kan nanti setelah berkas selesai, dia sampaikan ke pengadilan, mungkin gitu ya. Yang selama ini dilakukan oleh kejaksaan dan kepolisian diambil alih lah oleh OJK, gitu ya. Dulu kejaksaan masuk, kepolisian juga masuk, sekarang dengan adanya seperti ini kepolisian atau kejaksaan tidak boleh lagi mengungkap kasus kasus terkait keuangan,” kata Yeka kepada wartawan, Selasa (10/1/2023).

Yeka lantas menyinggung pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, isu korupsi bukan semakin berkurang tapi justru makin banyak. Dia khawatir nantinya setelah OJK diberi kewenangan sebagai penyidik tunggal di sektor jasa keuangan, malah timbul potensi tebang pilih kasus.

“Sekarang juga kekhawatirannya sama, jangan-jangan nanti setelah di OJK kasus keuangan jadi semakin banyak dan terjadi tebang pilih. Ini kasusnya kenapa? Karena sebetulnya yang harus dikerjakan oleh OJK itu yang paling penting itu adalah bagaimana OJK membangun industri keuangan yang sehat dulu deh,” beber Yeka.

Yeka menjelaskan, jika upaya untuk membangun industri yang sehat tidak dilakukan OJK, kewenangan penyidikan itu menjadi percuma. Padahal, menurut dia, tugas OJK itu adalah membangun iklim industri kesehatan yang maju, aman, dan sehat.

“Turunan dari itu apa? Fungsi pengawasan nya yang kuat. Jangan sampai kasus asuransi, jangan sampai kasus maraknya investasi bodong, jangan sampai dia lari ‘oh itu bukan tanggung jawab saya’. Masyarakat juga harus lebih pintar lagi,” ujar Yeka.

Yeka menilai esensi penyidikan kasus pidana di sektor jasa keuangan yang sekarang diambil oleh OJK adalah membangun iklim industri yang sehat. Dia ingin OJK berbenah terlebih dahulu.

“Ombudsman berharap agar OJK membenahi ini dulu deh, diurutnya yaitu tadi bagaimana membangun iklim, bagaimana membangun sistem pengawasan karena kasus yang terjadi sekarang seperti kasus asuransi pun belum banyak yang diselesaikan oleh OJK dengan baik,” tutur Yeka.

“Jangan jadi nanti OJK itu cuma digilir aja, ada orang setelah masuk kamu salah kamu tangkap, tapi iklimnya dulu dia benahi gitu lho,” sambung dia.

Yeka juga mewanti-wanti sejumlah lain yang menurutnya amat perlu dicermati. Dia mengkhawatirkan adanya persekongkolan setelah OJK ditetapkan menjadi penyidik tunggal di sektor jasa keuangan. Dia berbicara soal sumber dana dan kaitannya dengan OJK.

“Yang kedua yang mau saya sampaikan karena ini satu-satunya khawatirnya yang harus yang dikhawatirkan oleh publik itu terjadi persekongkolan misalnya. Satu, OJK ini kan didanai oleh siapa, termasuk didanai oleh stakeholder oleh bank-bank, bank-bank mendanai. Jadi ada dana-dana yang masuk dari stakeholder masuk ke OJK. Nah salah satu stakeholder itu penyumbang dana terbesar, dirutnya, apa iya OJK berani,” ujarnya.

Yeka mengatakan sumber pendanaan OJK harus mutlak dari APBN jika ditetapkan menjadi penyidik tunggal. Dia tidak ingin ada sumber dana lain yang masuk ke OJK.

“Mau OJK melepaskan itu, mau menjadi penyidik, maka syaratnya adalah sumber pendanaan bagi OJK harus mutlak dari APBN, tidak boleh dari yang lainnya, harus bersumber dari APBN nggak boleh dari bank lain nyetor duit dari stakeholder lainnya lah gitu ada pungutan-pungutan lah misalnya dari notaris pungutan biar dapet dari OJK dan sebagainya,” ujar Yeka.

Diketahui, OJK diberi kewenangan menjadi satu-satunya institusi yang memiliki hak melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

UU tersebut memperluas definisi penyidik yang terdiri atas tidak hanya penyidik Polri dan penyidik PPNS, tapi juga mengadopsi penyidik pegawai tertentu yang diangkat oleh OJK sebagai penyidik OJK, serta penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan OJK sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi, dan melindungi usaha di sektor jasa keuangan harus diberi kewenangan dan kompetensi yang memadai.

“Itu sebabnya harus memiliki para penyidik yang profesional dan berintegritas, yang direkrut dan dilatih khusus sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya, Kamis (5/1/2023).

Redaksi detikcom telah meminta tanggapan ke Dewan Komisioner OJK mengenai kewenangan penyidikan tunggal di sektor keuangan ini, namun belum mendapatkan respons.

(Sumber : Ombudsman Khawatir Kasus Keuangan Makin Banyak Pasca OJK Jadi Penyidik Tunggal)

Jakarta (VLF) Kasus narkoba yang menjerat Kombes Yulius Bambang Karyanto berbuntut panjang. Perwira menengah (pamen) Baharkam Polri ini kini resmi menyandang status tersangka.

Kombes Yulius ditetapkan sebagai tersangka usai diciduk memakai narkoba di sebuah hotel di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat (6/1). Dari hasil pengembangan kasus Kombes Yulius, polisi menangkap 5 pelaku lainnya, salah satunya wanita R yang diamankan saat bersama Kombes Yulius.

Kombes Yulius terancam hukuman berat atas kepemilikan 1,1 gram sabu di kamar hotelnya. Ia juga akan dihadapkan dengan sidang kode etik yang akan menentukan nasibnya di Polri ke depan.

Berikut fakta-fakta Kombes Yulius ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba yang dirangkum detikcom, Kamis (12/1/2023).

Kombes Yulius Berstatus Tersangka
Penyidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya meningkatkan status Kombes Yulius usai ditangkap kasus narkoba. Dari hasil gelar perkara, penyidik menetapkan Kombes Yulius sebagai tersangka atas kepemilikan 1,1 gram sabu.

“(Status Kombes Yulius) sudah tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dihubungi detikcom, Rabu (11/1).

Kombes Yulius Resmi Ditahan
Penyidik Polda Metro Jaya resmi melakukan penahanan terhadap Kombes Yulius yang ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. Kombes Yulius ditahan sejak Rabu (11/1) untuk 20 hari ke depan.

“Sudah ditetapkan jadi tersangka dan mulai ditahan hari ini,” kata Zulpan.

Wanita Bareng Kombes Yulius Juga Jadi Tersangka
Bukan hanya Kombes Yulius, wanita inisial R juga ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut. Zulpan menegaskan pengusutan kasus tersebut merupakan komitmen Polda Metro Jaya dan instansi Polri dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

“Apa yang dilakukan oleh Ditnarkoba Polda Metro Jaya ini adalah wujud nyata pemberantasan penyalahgunaan narkoba tanpa pandang bulu sebagai komitmen Polri guna membebaskan bangsa, khususnya generasi muda bangsa, dari bahaya penggunaan narkoba yang dapat merusak moral generasi muda bangsa Indonesia,” jelasnya.

4 Warga Sipil Lain Ditangkap
Total ada 6 orang yang ditangkap terkait kasus narkoba Kombes Yulius. Empat orang sipil lainnya ikut ditangkap terkait kasus narkoba Kombes Yulius yakni DR, EW, PN, dan KS.

“Intinya itu ada enam orang semuanya yang terlibat. Jadi empat sudah ditetapkan jadi tersangka dan mulai ditahan hari ini. Penetapan tersangkanya baru mulai dilakukan terhitung hari ini dan dilakukan penahanan juga hari ini terhadap empat orang itu,” kata Zulpan saat dihubungi, Rabu (11/1).

Sementara itu, dua orang lainnya, inisial PN dan KS, dilakukan rehabilitasi. Sebab, lanjut Zulpan, tak ada unsur kuat yang mengharuskan keduanya jadi tersangka dan ditahan.

“Ada dua orang yang dilakukan rehabilitasi dan tidak ditahan, dilepas. Karena tidak kuat unsurnya,” ujarnya.

Kombes Yulius Dijerat Pasal Berlapis
Penyidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menetapkan anggota Baharkam Polri Kombes Yulius Bambang Karyanto tersangka kasus narkotika. Kombes Yulius dijerat pasal berlapis.

“Pasal yang disangkakan Pasal 114 ayat 1 subsider Pasal 112 ayat 1 juncto pasal 132 ayat 1 subsider Pasal 116 ayat 1 subsider Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dihubungi, Rabu (11/1).

Berikut bunyi pasal tersebut:

Pasal 114 ayat 1:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 112 ayat 1:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 132 ayat 1:
Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Pasal 116 ayat 1
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 127 ayat 1 huruf a:
Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

(Sumber : 5 Fakta Kombes Yulius Dijerat Pasal Berlapis Usai Jadi Tersangka)

Jakarta (VLF) Ternyata pemerintah dan aparat memiliki strategi khusus dibalik penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) terkait kasus korupsi. Mereka menghitung jumlah nasi bungkus pendukung Lukas Enembe. Lho, kok bisa?

Hal tersebut diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud Md di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2023). Pemerintah dan aparat memperkirakan jumlah simpatisan Lukas Enembe yang tengah berjaga dari pembelian nasi bungkus.

“Kita tahulah Lukas tuh pendukungnya berapa, hari pertama dia beli nasi bungkus misalnya 5.000. Besok turun 3.000, terakhir turun cuma 60. Ini sekarang sudah tidak ada orang yang jaga di sana, kita tahu. Masa kita tidak tahu yang begitu, makanya terus dihitung cara menangkapnya gimana. Gampang kan nangkap-nya,” ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2023).

Mahfud mengatakan pihaknya memiliki catatan katering untuk massa yang sering duduk-duduk di sekitar rumah Lukas Enembe. Mahfud mengatakan aparat bergerak setelah melihat jumlah massa terus berkurang.

Gubernur Papua Lukas Enembe resmi ditahan KPK. Lukas terlihat mengenakan rompi oranye dan diborgol saat dibawa menggunakan kursi roda. (Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom)

KPK Gunakan Ahli Isyarat-Bahasa Dalam Pemeriksaan Lukas Enembe
“Kita punya juga catatan dari katering untuk makanan buat yang suka duduk-duduk di depan rumah (Lukas), itu sehari turun, sehari turun, kita menghitung tiap hari ada catatannya, sehingga nangkap-nya lebih gampang,” katanya.

Ditangkap KPK
Sebagai informasi, Lukas Enembe ditangkap pada Selasa (10/1). Lukas ditangkap setelah dirinya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Lukas Enembe kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Setiba di Jakarta, Lukas dibawa ke RSPAD untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Lukas kemudian dirawat terkait kondisi kesehatannya.

Terima Suap Rp 11 Miliar
Lukas Enembe diduga menerima suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Total suap dan gratifikasi yang diterima Lukas diduga senilai Rp 11 miliar.

Jumlah tersebut rinciannya Rp 1 miliar diduga suap. Sisanya, yakni Rp 10 miliar, total gratifikasi.

“Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka LE diduga menerima uang dari tersangka RL (penyuap) sebesar Rp 1 miliar,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat konpers di RSPAD Gatot Soebroto, Rabu (11/1/2023).

Selain itu, Lukas diduga menerima gratifikasi. Pemberian gratifikasi ini diduga berhubungan dengan jabatannya sebagai orang nomor satu di Papua.

“Tersangka LE diduga juga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar Rp 10 miliar,” katanya.

Lukas Enembe disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Sumber : Strategi Hitung Nasi Bungkus di Balik Lukas Enembe Akhirnya Diringkus)

Jakarta (VLF) Dua terdakwa korupsi di Bank Banten yaitu Satyavadin Djojosubroto selaku mantan Kepala Divisi Komersil bersama dengan Direktur PT Harum Nusantara Makmur (HNM) Rasyid Samsudin dituntut masing-masing 15 dan 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan. Dua terdakwa ini oleh jaksa dinilai merusak citra Bank Banten dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp 186,5 miliar lebih itu.

“Terdakwa merusak citra Bank Banten di mata masyarakat,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dipiria di Pengadilan Tipikor Serang pada Rabu malam (11/1/2023).

Rusaknya citra Bank Banten oleh kedua terdakwa itu menjadi pertimbangan yang memberatkan menurut jaksa. Khusus untuk terdakwa Satyavadin dinilai bahwa dia telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan Bank Banten kepadanya.

“Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Yang meringankan terdakwa sopan dan menyesali perbuatanya,” ujarnya lagi.

Di tuntutan jaksa juga disebutkan bahwa barang seluruh barang bukti milik terdakwa Rasyid Samsudin juga akan dikembalikan kepada penyidik. Pengembalian barang bukti ini untuk digunakan dalam perkara lain.

“Dikembalikan ke penyidik untuk digunakan dalam perkara lain,” ujar JPU.

Tuntutan terhadap Rasyid sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan Satyavadin. Selain dituntut penjara 18 tahun denda Rp 1 miliar, ia dikenakan tuntutan uang pengganti Rp 186,5 miliar. Jika uang pengganti itu tidak diganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah inkrah, maka harta bendanya akan disita.

“Jika terpidana tidak mempunyai harga yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun,” kata JPU Bambang Arianto membacakan tuntutan secara bergantian.

Sebagaimana diketahui, perkara korupsi di Bank Banten yang merugikan negara Rp 186,5 miliar ini sedang dilakukan penyidikan Tindak PIdana Pencucian Uang (TPPU) oleh Kejati Banten. Korupsi ini dilakukan pada 2017 dengan cara pencairan kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI) ke PT Harum Nusantara Makmur (HNM).

(Sumber : Dituntut 15 & 18 Tahun Bui, 2 Terdakwa Korupsi Dinilai Rusak Citra Bank Banten)

Jakarta (VLF) Sidang tuntutan Bharada Richard Eliezer ditunda hingga pekan depan. Pengacara yakin Eliezer tak akan dituntut dengan pasal pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat.

“Fakta persidangan yang sudah ada pertama Richard sebagai status JC (justice collaborator) bekerja sama dan kooperatif dalam tiap proses persidangan,” kata Pengacara Richard Eliezer, Ronny Talapessy, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/1/2023).

Dia mengatakan Eliezer tidak memiliki niat membunuh Brigadir N Yosua Hutabarat. Dia menyebut Eliezer menembak atas perintah mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

“Fakta persidangan yang sudah terungkap kami melihat Richard Eliezer tidak memiliki mens rea (niat melakukan tindak pidana). Ketika di proses penyidikan kami berkeyakinan Richard Eliezer tidak memiliki niat. Ini kan terbukti di persidangan,” jelas Ronny.

Dari serangkaian fakta persidangan yang telah terungkap, Ronny meyakini dakwaan pembunuhan berencana tidak akan menjadi bagian dari tuntutan yang akan dibacakan jaksa penuntut umum kepada Richard Eliezer.

“Iya (optimis). Kita berharap kan fakta persidangan sudah terungkap terkait dengan perencanaan Richard Eliezer tidak masuk perencanaan. Terkait dengan niat tidak ada,” ujar Ronny.

Eliezer Didakwa Lakukan Pembunuhan Berencana
Eliezer didakwa bersama-sama dengan Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (18/10).

Eliezer didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Sumber : Pengacara Yakin Bharada Eliezer Tak Dituntut Pasal Pembunuhan Berencana)

Jakarta (VLF) Mantan Komisaris PT Sekawan Inti Pratama, Rennier Abdul Rahman Latief, dituntut 8 tahun penjara. Jaksa menilai Rennier terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. ASABRI (persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012-2019. Rennier.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum,” kata jaksa penuntut umum sebagaimana disampaikan melalui keterangan tertulis Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Rabu (11/1/2023).

“Menjatuhkan pidana badan selama 8 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 400.000.000, subsidiair 5 bulan penjara,” sambungnya.

Tuntutan tersebut telah dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (10/1/2023) kemarin. Terdakwa Rennier juga dituntut membayar uang pengganti sejumlah Rp 254.234.900.000 (miliar) dengan memperhitungkan aset milik Terdakwa, subsidair 4 tahun penjara.

Selanjutnya sidang Terdakwa Rennier Abdul Rachman Latief akan kembali dilanjutkan pada Selasa 17 Januari 2023 dengan agenda pembacaan nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa.

Sementara itu dalam kasus ini terdapat 2 terdakwa lainnya yang disidangkan secara terpisah, yaitu terdakwa Edward Soeryadjaya dan Betty Halim. Sidang terdakwa Edward Soeryadjaya digelar dengan agenda pemeriksaan 1 orang ahli dan saksi a de charge. Sementara sidang terdakwa Betty digelar dengan agenda pemeriksaan 3 orang saksi.

Rennier Didakwa Kasus Asabri
Sebelumnya, Direktur Ortus Holding, Edward Soeryadjaya didakwa dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT ASABRI (Persero) pada beberapa perusahaan periode 2012-2019. Selain Edward, 2 terdakwa lainnya Betty Halim dan Rennier Abdul Rahman Latief juga didakwa terkait kasus korupsi ASABRI dalam berkas terpisah.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum,” demikian dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, Senin (26/9/2022).

Peran Terdakwa Rennier
Rennier Abdul Rahman Latief (RARL) PT Sekawan Intipratama, Tbk (SIAP), melakukan penawaran perdana saham SIAP pada tahun 2008, kemudian pada 2014 melakukan Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sehingga sejak saat itu Fundamental Resources menguasai 99,74% saham SIAP.

Rennier Latief merupakan beneficial owner dari Fundamental Resources dan PT Indo Wana Bara Mining Coal (IWBMC).

Bahwa setelah Penawaran Umum Terbatas I kemudian Fundamental Resources melakukan mutasi saham kepada pihak-pihak yang terafiliasi dengannya di antaranya kepada PT Evio Securities dengan instruksi delivery free of payment (DFOP).

Bahwa transaksi, baik jual maupun beli, saham SIAP dilakukan diantara anggota Group Rennier melalui PT Evio Securities sehingga terjadi binit up atas saham dan terjadi wash sale sehingga seolah-olah terjadi pergerakan harga saham.

Saham SIAP pernah dihentikan sementara perdagangannya/suspend oleh BEI pada 24 September 2014 dan 6 Februari 2015 sehingga saham SIAP sebenarnya tidak layak untuk diinvestasikan.

PT ASABRI (Persero) pada 2014 sampai 2015 walaupun tanpa dibuatkan analisis terkait pembelian saham PT SIAP oleh Divisi Investasi tetapi tetap melakukan pembelian saham SIAP melalui PT Evio Sekuritas melalui di pasar negosiasi dengan harga Rp 170/lembar sampai dengan Rp 415/lembar.

Pembelian saham SIAP pada Desember 2014 dilakukan pada saat harga tinggi karena setelah itu mengalami penurunan harga.

Akibat perbuatan para tersangka, mereka disangkakan dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Serta Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Sumber : Rennier Latief Dituntut 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Asabri)