Jakarta (VLF) Eks anak buah Ferdy Sambo Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf dituntut 8 tahun penjara. Jaksa meyakini Ricky dan Kuat terlibat dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat.

Sidang tuntutan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/1/2023). Berikut fakta-fakta analisis Jaksa soal tuntutan Kuat dan Ricky:

1. Kuat Dituntut 8 Tahun Bui
Kuat Ma’ruf yang merupakan sopir keluarga Ferdy Sambo dituntut 8 tahun penjara. Kuat diyakini jaksa bersama-sama dengan Ferdy Sambo dkk melakukan pembunuhan berencana Brigadir N Yosua Hutabarat.

“Menuntut agar supaya majelis hakim yang mengadili terdakwa Kuat Ma’ruf bersalah melakukan tindak pidana,” ujar jaksa penuntut umum, Senin (16/1/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 8 tahun penjara,” imbuh jaksa.

Kuat diyakini jaksa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa juga menyatakan tak ada alasan pemaaf bagi Kuat Ma’ruf.

“Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal,” ucap jaksa.

2. Kuat Berbelit-belit di Sidang
Jaksa menyebut hal memberatkan bagi Kuat Ma’ruf. Kuat dinilai berbelit-belit dalam persidangan.

“Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa Kuat Ma’ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansyah Yosua Hutabarat dan duka mendalam bagi keluarga korban,” ujar jaksa penuntut umum.

Selain itu, jaksa menyebut Kuat juga tidak menyesali perbuatannya. Hal memberatkan lain adalah perbuatan Kuat Ma’ruf menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Terdakwa Kuat Ma’ruf berbelit-belit, tidak mengerti dan tidak menyesali perbuatannya di depan persidangan. Akibat perbuatan Kuat Ma’ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang luas di masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, hal yang meringankan, Kuat disebut tidak memiliki motivasi pribadi dalam kasus pembunuhan Yosua. Kuat juga dinilai berprilaku sopan dalam persidangan.

“Hal meringankan, terdakwa Kuat Ma’ruf belum pernah dihukum, terdakwa Kuat berlaku sopan di persidangan, terdakwa Kuat Ma’ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain,” ujar jaksa.

3. Peran Kuat
Jaksa mengungkapkan sejumlah peran Kuat Ma’ruf sehingga diyakini jaksa turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat bersama Ferdy Sambo dkk. Apa saja peran Kuat dalam kasus ini?

“Bahwa berdasar fakta terungkap di sidang yang pada pokoknya menyatakan, perkataan terdakwa kepada saksi Putri Candrawathi saat di Magelang terkait ‘ibu harus lapor bapak agar tidak ada duri dalam rumah tangga’, saksi Diryanto yang melaporkan ke terdakwa rumah sudah dibersihkan, terdakwa Kuat bawa pisau dari Magelang menuju Jakarta,” ungkap jaksa memaparkan ‘dosa’ Kuat.

Selain itu, Kuat diyakini sebagai orang yang loyal dengan keluarga Ferdy Sambo. Kuat juga merupakan orang kepercayaan Putri, di mana Kuat sempat terlihat di CCTV rumah Saguling menaiki lantai tiga area privasi Sambo dan Putri.

“Hasil CCTV yang memperlihatkan saksi Putri Candrawathi mengajak terdakwa untuk menaiki lift ke lantai 3 rumah Saguling berdua saja, terdapat perkataan saksi Sambo kepada Richard Eliezer mengonfirmasi kejadian Magelang kepada Ricky Rizal, dan terdakwa Kuat, dan hasil interview terdakwa Kuat yang dilakukan AKP Rifaizal Samual, dan Benny Ali yang disaksikan Kombes Susanto dan Sullap Abo yang mana terdakwa mengatakan saat kejadian terdakwa di lantai 2, dan tiarap telah menggambarkan bahwa terdapat kerja sama yang disadari dan erat antara para turut pelaku yang merupakan suatu tindak keamanan, telah tergambar jelas antara terdakwa dan turut pelaku,” papar jaksa.

4. Ricky Dituntut 8 Tahun Penjara
Sama dengan Kuat Ma’ruf, Bripka Ricky Rizal Wibowo dituntut 8 tahun penjara. Ricky diyakini jaksa bersama-sama dengan Ferdy Sambo dkk melakukan pembunuhan berencana Brigadir N Yosua Hutabarat.

“Menuntut agar supaya majelis hakim yang mengadili terdakwa Ricky Rizal Wibowo bersalah melakukan tindak pidana,” ujar jaksa penuntut umum, Senin (16/1/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 8 tahun penjara,” imbuh jaksa.

Bripka Ricky Rizal diyakini jaksa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa menilai tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Ricky.

“Terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya,” ucap jaksa.

5. Ricky Tak Akui Perbuatan
Jaksa menyebut ada sejumlah hal yang memberatkan Ricky dalam kasus ini. Ricky dinilai jaksa tidak mengakui perbuatannya.

“Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa Nopriansyah Yosua Hutabarat dan luka mendalam bagi keluarganya,” kata jaksa dalam sidang tuntutan terhadap Ricky di PN Jaksel, Senin (16/1/2023).

“Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dalam persidangannya. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan sebagai aparatur penegak hukum,” kata jaksa.

Sementara itu, hal yang meringankan, Ricky dinilai masih berusia muda dan dapat memperbaiki perilaku. Jaksa juga menyebut Ricky memiliki anak-anak yang masih kecil.

“Hal yang meringankan, terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan memerlukan bimbingan seorang ayah,” ujar jaksa.

6. Peran Ricky
Jaksa meyakini Bripka Ricky Rizal turut serta terlibat dalam perencanaan pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat (Brigadir J). Jaksa mengungkapkan sejumlah peran terdakwa Ricky.

“Bahwa dari apa yang diuraikan, maka rangkaian perbuatan terdakwa Ricky Rizal tersebut jelas adanya unsur sengaja dan pengetahuan, dan ada rencana lebih dulu karena terdakwa punya rentang waktu berpikir panjang untuk memastikan perbuatan tersebut yaitu dimulai Kamis, 7 Juli 2022, di rumah Magelang dengan melucuti senjata api jenis HS milik korban,” ujar jaksa saat membacakan pertimbangan tuntutan di PN Jaksel.

Jaksa mengatakan Ricky juga sudah mengetahui Ferdy Sambo memiliki rencana membunuh Yosua. Salahnya, Ricky tidak mencegah niat Sambo itu.

“Terdakwa dengan sengaja tidak menolak untuk memanggil saksi Richard Eliezer, terdakwa sengaja nggak beritahu Richard gar dapat menemui Sambo dan diminta rencanakan kehendak Sambo menembak korban. Peranan terdakwa dilakukan terus dengan mengikuti saksi Putri isoman di Duren Tiga, malah terdakwa menjadi sopir mengendarai mobil dengan korban Yosua, duduk serta diikuti korban yosua,” jelas jaksa.

Menurut jaksa, Ricky juga tidak memberi tahu Yosua bahwa dia telah mengambil senjata Yosua. Ricky juga berperan sebagai ‘pengawas’ Yosua sebelum peristiwa penembakan.

“Saat Yosua berada di taman terdakwa tidak mau memberitahu rencana saksi FS sheingga korban tetap berada di rumah Duren Tiga. Saat Sambo sengaja datang terdakwa tetap tidak memberi tahu korban, malah terdakwa sengaja nunggu panggilan Sambo, selanjutnya dilanjutkan dengan pemanggilan sambo,” katanya.

Jaksa menyebutkan Ricky melihat bagaimana detik-detik penembakan dan tidak berupaya sama sekali mencegah. Menurut jaksa, itu adalah yang membuktikan Ricky terlibat dalam perencanaan perampasan nyawa Yosua.

“Saat itu saksi Ferdy Sambo langsung megang leher korban, lalu dorong korban ke tepat berhadapan tangga yg berhadapan dengan saksi FS dan Richard, sedangkan saksi Kuat Ma’ruf ada di belakang Sambo sedangkan terdakwa yang mengetahui sengaja dalam posisi siaga hingga korban tidak melakukan perlawanan,” papar jaksa.

“Dan peran memuluskan dilanjutkan terdakwa saat saksi Richard Eliezer dan Ferdy Sambo melakukan tembakan ke korban tanpa ada upaya terdakwa bantu Yosua agar terhindar penembakan, selanjutnya peran atas kehendak dilanjutkan terdakwa dengan mengantar saksi Putri Candrawathi ke rumah Saguling,” lanjutnya.

Jaksa juga mengatakan adanya pemberian iPhone 13 Pro Max dan uang ratusan juta rupiah itu terbukti meyakinkan jaksa bahwa adanya niatan sama.

“Dengan demikian, rangkaian di atas jelas ada peranan terdakwa telah melakukan kesengajaan yaitu bersama pelaku lainnya saksi Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer, Kuat Ma’ruf, yaitu menghendaki matinya Yosua,” tegas jaksa.

(Sumber : 6 Analisis Jaksa Bikin Ricky dan Kuat Dituntut 8 Tahun Penjara)

Jakarta (VLF) Kepanikan hakim agung Gazalba Saleh terungkap dalam kesaksian Prasetio Nugroho, hakim yang kesehariannya bertugas sebagai asisten Gazalba. Prasetio Nugroho mengaku diperintah menghapus chat WhatsApp (WA) dirinya dengan Gazalba.

Kesaksian soal kepanikan hakim agung Gazalba tertuang dalam salinan putusan praperadilan PN Jaksel yang dikutip detikcom, Senin (16/1/2023). Perintah menghapus percakapan di WA terjadi usai KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Mahkamah Agung (MA) pada September 2022.

“Chat yang tidak penting-penting agar dihapus,” demikian perintah Gazalba ke Prasetio.

Mendapat perintah itu, Prasetio Nugroho langsung mengerjakan dan menghapus seluruh history percakapan chat WhatsApp. Perintah menghapus itu dilakukan Gazalba lima hari setelah OTT KPK dan menahan hakim agung Sudrajad Dimyati.

OTT KPK itu juga membuat Gazalba mengumpulkan anak buahnya, Redy Novarisza. Tepatnya setelah Redhy diperiksa KPK. Gazalba marah kepada Redhy.

“Ada apa ini kok bisa seperti ini?” kata Gazalba ke Redy Novarisza.

Kepada Gazalba, Redy Novarisza mengaku didatangi Akmal yang ‘nitip’ perkara agar memenjarakan Budiman Gandi. Bila Budiman Gandi berhasil masuk penjara, maka akan diberikan sejumlah uang. Uang itu disebut sampai ke Prasetio Nugroho.

“Saat saya panggil Prasetio, tidak mengakui jika Redy memberi uang kepada Prasetio,” kata Gazalba.

Meski demikian, setelah itu Budiman Gandi dihukum 5 tahun penjara. Usai hengki pengki itu diungkap KPK, akhirnya majelis PK membebaskan Budiman Gandi.

Kembali ke kepanikan Gazalba, jaksa KPK menuturkan hakim agung langsung mengganti nomor ponselnya usai Redy Novarisza dan Prasetio Nugroho diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

Kini Gazalba Saleh meringkuk di sel KPK untuk dugaan suap kasus pidana guna memenjarakan Budiman Gandi (mantan pengurus Koperasi Intidana). Gazalba Saleh adalah satu dari sejumlah tersangka kasus suap urusan perkara di MA.

Sebelum Gazalba terjerat, rekan sejawatnya yakni hakim agung Sudrajad Dimyati lebih dulu menghuni sel KPK untuk dugaan suap kasus perdata Koperasi Intidana. Sudrajad Dimyati sempat mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka oleh KPK, tapi kandas di PN Jaksel.

Gazalba dan Sudrajad menjadi hakim agung pertama yang ditahan di KPK sepanjang sejarah peradilan Indonesia. Skandal itu bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) PNS Mahkamah Agung (MA) Desy Yustria yang sedang menerima uang dari seorang pengacara bernama Eko. Uang itu dialokasikan untuk mengurus perkara pailit di MA.

2 Hakim Agung
Tersangka adalah Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Sudrajad Dimyati adalah hakim anggota kasasi perkara pailit Intidana dan Gazalba Saleh adalah hakim kasasi pidana Ketua Pengurus KSP Intidana. Keduanya kini ditahan KPK.

Gazalba Saleh tidak terima atas status tersangkanya dan mengajukan praperadilan ke PN Jaksel dan kalah.

3 Hakim
Dua hakim juga dijadikan tersangka korupsi di kasus itu, yaitu hakim Elly Tri Pangestu (hakim yustisial/panitera pengganti Sudrajad Dimyati) dan Prasetio Nugroho (hakim yustisial/panitera pengganti Gazalba Saleh). KPK menduga keduanya menjadi penghubung untuk transaksi korupsi.

Terakhir, KPK menahan hakim Edy Wibowo. Kali ini, Edy ditahan terkait dugaan suap kasus pailit rumah sakit di Makassar.

4 PNS MA
KPK juga menetapkan 4 PNS Mahkamah Agung (MA). Mereka adalah:

1. Desy Yustria, sehari-hari sebagai PNS bagian Pendaftaran Perkara Perdata MA, diduga berperan sebagai kurir/penerima uang suap
2. Muhajir Habibie, sehari-hari adalah tukang ketik putusan
3. Nurmanti Akmal, sehari-hari adalah tukang ketik putusan
4. Albasri, sehari-hari adalah tukang ketik putusan

Staf MA
KPK juga menetapkan tersangka staf hakim agung Gazalba Saleh, yaitu Rendy Novarisza.

Penyuap
KPK menetapkan sejumlah orang dengan dugaan sebagai pihak penyuap, yaitu:

1. Ivan Dwi Kusuma Sujanto (nasabah KSP Intidana)
2. Heryanto Tanaka (nasabah KSP Intidana)

Pengacara
Pihak pengacara yang menjadi penghubung di kasus itu juga dijadikan tersangka, yaitu:

1. Yosep Parera
2. Eko Suparno

(Sumber : Kala OTT KPK Bikin Panik Hakim Agung Gazalba Minta Hapus Chat WA)

Jakarta (VLF) Kuat Ma’ruf dituntut 8 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir  Yosua Hutabarat. Jaksa meyakini Kuat bersama-sama dengan Ferdy Sambo dkk melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua.

“Menuntut agar supaya majelis hakim yang mengadili terdakwa Kuat Ma’ruf bersalah melakukan tindak pidana,” ujar jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (16/1/2023), demikian dilansir detikNews.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 8 tahun penjara,” imbuh jaksa.

Sopir keluarga Ferdy Sambo itu diyakini jaksa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa juga menyatakan tak ada alasan pemaaf bagi Kuat Ma’ruf.

“Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal,” ucap jaksa.

Jaksa mengatakan hal memberatkan bagi Kuat adalah perbuatannya menghilangkan nyawa Yosua, memberikan keterangan berbelit-belit, dan tidak menyesali perbuatan. Sedangkan hal meringankan adalah Kuat sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan hanya mengikuti kehendak jahat pelaku lain.

Jaksa mengatakan Kuat Ma’ruf sudah mengetahui rencana penembakan Yosua. Hal itu terbukti dengan inisiatif dan kehendak sendiri membawa pisau di dalam tas selempangnya.

Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua
Brigadir Yosua merupakan ajudan Ferdy Sambo yang saat itu menjabat Kadiv Propam Polri. Yosua dibunuh pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Ferdy Sambo.

Pembunuhan ini awalnya coba ditutupi dengan skenario ‘tembak menembak’ antara Yosua dan Bharada Eliezer karena diawali pelecehan terhadap istri Sambo, Putri Candrawathi. Belakangan, polisi menyatakan tak ada pelecehan di rumah dinas Ferdy Sambo.

Polisi juga menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua. Selain itu, ada tujuh tersangka yang dijerat dalam kasus perusakan CCTV hingga menghambat penyidikan pembunuhan Yosua.

Jaksa Sebut Tak Ada Pelecehan
Jaksa membacakan tuntutan terhadap terdakwa Kuat Ma’ruf di PN Jaksel, hari ini. Jaksa menyebut tidak ada pelecehan yang terjadi melainkan perselingkuhan antara Brigadir Yosua dan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Dilansir detikNews, dalam pembacaan tuntutan itu jaksa menyebut hasil tes poligraf Putri terindikasi berbohong saat ditanya soal perselingkuhan dengan Yosua di Magelang.

“Kami menanggapi terkait keterangan ahli Dr Reni Kusuma Wardhani adanya kekerasan seksual bertentangan dengan keterangan ahli lain yang telah diambil sumpahnya, bahwa dalam Aji Febriyanto selaku ahli poligraf mengatakan saksi Putri terindikasi berbohong poligraf saat ditanya, ‘Apakah Anda berselingkuh dengan Yosua di Magelang?’ yang juga dinyatakan dalam BAP,” kata jaksa saat membacakan tuntutan Kuat, Senin (16/1).

Jaksa mengatakan, berdasarkan fakta yang diakui terdakwa di sidang, tidak ada pelecehan seksual yang dialami Putri Candrawathi pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jaksel. Jaksa menyebut Bharada Richard Eliezer dan ART Sambo bernama Susi tidak mengetahui adanya pelecehan seksual di Magelang.

Atas dasar kesaksian-kesaksian itu, jaksa meyakini tidak ada pelecehan seksual. Jaksa juga menyebut tidak ada keterangan yang menyebut Putri mandi, berganti pakaian, ataupun melakukan pemeriksaan medis usai kejadian yang disebut pelecehan.

“Dikaitkan dengan keterangan saksi Putri Candrawathi jika saksi Putri tidak mandi atau tidak ganti pakaian setelah kejadian pelecehan seksual, padahal ada saksi Susi yang merupakan pembantu perempuannya. Saksi Putri Candrawathi juga sama sekali tidak memeriksakan diri usai pelecehan seksual, padahal saksi Putri Candrawathi merupakan dokter yang sangat peduli kesehatan dan kebersihan,” papar jaksa.

“Adanya inisiatif saksi Putri untuk bicara dengan korban (Yosua) 10 sampai 15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan, tidak ada saksi Ferdy Sambo meminta visum padahal Ferdy Sambo sudah pengalaman puluhan tahun sebagai penyidik, dan tindakan Ferdy Sambo yang membiarkan saksi Putri Candrawathi dan korban dalam rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di Duren Tiga serta keterangan Kuat Ma’ruf terkait ‘duri dalam rumah tangga’, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada 7 Juli 2022 di Magelang melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Candrawathi dan korban Yosua hutabarat,” ucap jaksa dalam analisisnya.

Untuk diketahui, Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal, dua terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat, menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini.

Diketahui dalam kasus ini, Kuat dan Ricky didakwa terlibat pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Keduanya didakwa sama dengan Ferdy Sambo, Richard Eliezer, dan Putri Candrawathi, yaitu melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Sumber : Kuat Ma’ruf Dituntut 8 Tahun Bui di Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua)

Jakarta (VLF) Sidang dakwaan Tragedi Kanjuruhan digelar di Pengadilan Negeri (PN)Surabaya. Lima terdakwa didakwa Pasal 359 yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan.

Dilansir detikJatim, Senin (16/1/2023), sidang perdana kasus Tragedi Kanjuruhan mendapat pengawalan ketat. Pantauan di lokasi, sidang seharusnya dimulai pada pukul 10.00 WIB, tapi molor hingga 30 menit.

Dalam persidangan ini, 5 terdakwa hanya mengikuti persidangan melalui telekonferensi. Kelima terdakwa ini didampingi 13 penasihat hukum.

Kelima terdakwa adalah dari kepolisian Wahyu Setyo Pranoto (eks Kabag Ops Polres Malang), Bambang Sidik Achmadi (eks Kasat Samapta Polres Malang), dan Hasdarmawan (eks Danki 3 Brimob Polda Jatim). Lalu dua orang dari sipil adalah Suko Sutrisno (Security Officer Arema FC) dan Abdul Haris (panpel Arema FC).

Ada 15 jaksa yang diturunkan dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan ini. Salah satu jaksa Evelin yang membacakan surat dakwaan mendakwa kelima terdakwa dengan Pasal 359 yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan.

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun,” demikian bunyi Pasal 359 KUHP.

(Sumber : 5 Terdakwa Kanjuruhan Didakwa Lalai Bikin Orang Tewas, Terancam 5 Tahun Bui)

Jakarta (VLF) KPK menerima laporan gratifikasi yang mencapai Rp 3,8 miliar selama tahun 2022. KPK menyebut jumlah itu bisa digunakan membeli 250 unit mobil listrik.

“Di tahun 2022, KPK menerima 3.625 laporan gratifikasi total uang Rp3,8 Miliar. Total uang tersebut setara 250 unit mobil listrik atau membeli es krim untuk 2,53 juta warga Bandung,” seperti dikutip detikcom dari akun resmi Twitter KPK, Senin (16/1/2023).

KPK menetapkan laporan gratifikasi Rp 3,8 miliar itu sebagai milik negara. Menurut KPK, jumlah itu bisa membeli 3 ruko senilai 1,4 miliar di Jakarta Selatan.

KPK menyebut jumlah gratifikasi itu juga bisa digunakan membeli 250 mobil listrik dengan nilai Rp 150 juta per unit. KPK juga menyebut uang Rp 3,8 miliar bisa dipakai membeli paket wisata seharga Rp 40 juta untuk 150 orang.

Dana itu juga disebut KPK bisa membeli tiket pertandingan sepak bola seharga Rp 500 ribu per tiketnya. Menurut KPK, seluruh duit itu bisa membli tiket untuk memenuhi Stadion Gelora Bung Karno (GBK) saat timnas bertanding.

“Bisa traktir 1 Stadion GBK buat nonton Timnas,” tulis KPK.

KPK juga menyebut uang Rp 3,8 miliar itu bisa membeli 2,53 juta es krim viral seharga Rp 10 ribu untuk 2,53 juta warga Bandung. KPK mengingatkan gratifikasi merupakan suap jika berhubungan dengan jabatan seseorang.

“Gratifikasi dapat dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan & atau berlawanan dengan kewajiban/tugas kita,” tulis KPK.

“Oleh karena itu, penerimaan gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan & berisiko pidana,” pungkas KPK.

(Sumber : KPK Pamer Laporan Gratifikasi Rp 3,8 M: Bisa Beli 250 Mobil Listrik)

Jakarta (VLF) Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menghadiri acara syukuran ulang tahun ke-66 Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof Dr I. Gde Pantja Astawa di Bandung, Jumat (13/1). Acara ini juga berlangsung bersamaan dengan syukuran ulang tahun pernikahan Prof. Gde dengan Dr. Taty Sugiarti, sekaligus launching Tatysoe, shopping and retail busana muslim inisiasi Dr. Taty.

“Prof. Gde dengan Dr. Taty merupakan pasangan energik. Keduanya aktif mengabdikan diri sebagai dosen dengan beragam aktifitas. Prof. Gde aktif sebagai ahli dalam berbagai persidangan di Mahkamah Konstitusi, peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan pembicara pada berbagai seminar dan diskusi akademik,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (16/1/2023).

“Beliau juga memiliki kepedulian terhadap satwa dan lingkungan, dengan menjadi Dewan Pembina Yayasan Margasatwa Tamansari selaku pengelola Kebun Binatang Bandung. Sementata Dr. Taty, selain meluncurkan brand Tatysoe, juga telah memiliki beragam usaha seperti Laksmi Batik, dan Luxme (sport wear),” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPR RI ke-20 mengapresiasi keahlian dan pemikiran Prof. Gde dalam bidang hukum tata negara, politik hukum, dan hukum administrasi negara memberikan berbagai manfaat diskursus dan dialektika bagi bangsa.

Bahkan, kata Bamsoet, hasil pemikiran tersebut telah diterbitkan dalam berbagai buku. Beberapa di antaranya, ‘Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia’ (2008), ‘Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia’ (2008) dan ‘Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara’ (2012).

“Salah satu pemikiran Prof. Gde yang fenomenal yakni tentang ketentuan ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold yang menurutnya merupakan kebijakan hukum terbuka, sehingga pengaturannya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Beliau menekankan, presidential threshold merupakan salah satu jaring yang dapat menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bawah sistem pemerintahan presidensiil yang bertujuan mewujudkan sistem multipartai sederhana,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menilai Prof. Gde juga merupakan salah satu tokoh yang turut mendorong penerapan restorative justice dimasifkan oleh penegak hukum. Pasalnya, restorative justice juga dapat mendorong penyelesaian tindak pidana secara informal dan personal.

“Beliau menekankan untuk memenuhi rasa keadilan, para pelaku tidak hanya menjalani pidana, melainkan juga bisa bertanggungjawab kepada korban baik secara materi maupun spiritual,” pungkasnya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam acara ini antara lain, Guru Besar FH Universitas Padjajaran sekaligus Staf Khusus Menkominfo Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas, Ketua Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) selaku pengelola Kebun Binatang Bandung Sri Devi, dan Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Kuswara Taryono.

(Sumber : Bamsoet Apresiasi Kiprah Guru Besar Unpad di Bidang Hukum)

Jakarta (VLF) Sidang tuntutan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat digelar pekan ini. Ferdy Sambo bersama pengacaranya berharap jaksa mengajukan tuntutan yang adil dalam sidang.

“Kami berharap jaksa penuntut umum mengajukan tuntutannya secara berkeadilan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,” kata pengacara Ferdy Sambo, Arman Hanis, kepada wartawan, Minggu (15/1/2023).

Arman Hanis tak menjelaskan secara rinci apakah berkeadilan yang dimaksud, apakah bebas dari tuntutan pidana mati atau pidana lainnya.

“Berkeadilan itu berdasarkan fakta-fakta di persidangan,” ujarnya.

Hakim ketua Wahyu Iman Santoso sebelumnya mengatakan tiba saatnya jaksa penuntut umum untuk menyusun berkas tuntutan terhadap Ferdy Sambo. Hakim pun memberikan waktu satu pekan.

“Baik, selanjutnya kita memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun requisitoir atau surat tuntutan satu minggu ya,” kata hakim ketua Wahyu Iman Santoso saat sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di PN Jaksel, Selasa (10/1).

Jaksa pun meminta waktu dua pekan bila diizinkan majelis hakim. Namun majelis tetap pada pendiriannya dan memutuskan sidang tuntutan terhadap Ferdy Sambo digelar pada Selasa (17/1).

Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma’ruf.

Ferdy Sambo dkk diadili dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Khusus Ferdy Sambo, dia juga didakwa merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ferdy Sambo didakwa dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP.

(Sumber : Ferdy Sambo Harap Jaksa Beri Tuntutan yang Adil)

Jakarta (VLF) Rakyat Indonesia kembali menaruh harapan kepada penjaga konstitusi atau Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. MK diharapkan bisa membentuk aturan agar koruptor dihukum mati.

Harapan itu disampaikan secara nyata oleh 20 orang warga yang menjadi pemohon, di antaranya Andi Redani Suryanata dari Kutai Kertanegara, Abdullah Ariansyah dari Musi Banyuasin dan Muhammad Ridwan dari Buton Tengah. Permohonan ini bukan lagi yang pertama diajukan ke lembaga penjaga konstitusi tersebut.

Kali ini, ke-20 pemohon itu menggugat Pasal 603 KUHP baru yang berbunyi:

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Mereka berharap agar hukuman mati dimasukkan dalam ancaman hukuman bagi koruptor. Sehingga pasal itu jadi berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Simak jejak uji materi soal koruptor dihukum mati yang pernah diajukan ke MK di halaman berikutnya.

Rekam Jejak Uji Materi ke MK soal Koruptor Dihukum Mati
Kekesalan rakyat terhadap koruptor itu bukan yang pertama kali dilampiaskan ke MK. Pada 2012, seorang guru les matematika, Pungki Harmoko, mengajukan uji materi UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dia, kala itu, menggugat pasal 2 ayat 2 UU Tipikor No 20/2001 yang mengatur vonis mati bagi pelaku Tipikor. Menurut Pungki pasal tersebut tidak adil dan merugikan hak konstitusinya sebagai warga negara Indonesia.

“Ada frasa dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 UU No 2001 telah menyebabkan hukum tidak dapat ditegakkan,” ujar Pungki kala itu.

Pungki menganggap keberadaan pasal itu berbeda dengan pasal 2 ayat 2 di UU Tipikor pada tahun 1999.

“Bahwa pasal tersebut berbeda dengan UU Tipikor tahun 1999 yang sangat dimungkiknkan untuk memberlakukan hukuman mati bagi pelaku tipikor,” ucap Pungki.

Dalam sidang, hakim Konstitusi Anwar Usman menyatakan permohonan yang diajukan Pungki bukan menjadi wewenang MK.

“Ini bukan judicial review, tapi legislatif review. Untuk itu, coba dikaji kembali permohonan saudara, apakah memang harus seperti ini untuk ikut andil dalam memperjuangkan pemberantasan tipikor,” kata Anwar saat itu.

Akhirnya MK memutuskan tidak menerima permohonan Pungki.

“Pemohon tidak dapat secara jelas dan meyakinkan bahwa dirinya memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan kerugian tersebut bersifat spesifik atau setidaknya potensial akibat berlakunya Penjelasan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 20/2001 dan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo,” ucap MK.

Lebih lanjut, pada 2019 hukuman mati bagi koruptor juga dipersoalkan kembali ke MK. Permohonan itu diajukan oleh Jupri, Ade Putri Lestari, Oktav Dila Livia, Iksan Prasetya, Filix Juanardo, Ilyas Dunda dan Kindom Makula. Lagi dan lagi, mereka menyoal Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor:

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.”

Terhadap penjelasan pasal tersebut, pemohon menyoroti kata ‘nasional’ setelah frasa ‘bencana alam’ Menurutnya, syarat “nasional” telah menghambat penerapan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana penanggulangan bencana alam yang tidak dikategorikan sebagai bencana alam nasional.

“Padahal, Pemohon berpandangan bahwa korupsi terhadap dana penanggulangan bencana alam pada dasarnya merupakan kejahatan serius dan tidak berkemanusiaan,” ujar pemohon.

Lagi-lagi, MK memutuskan tidak menerima gugatan itu.

“Pemberatan pidana tersebut tidak harus berupa pidana mati tanpa mempertimbangkan gradasi atau besar-kecilnya suatu bencana alam. Hanya jika bencana alam tersebut telah mencapai gradasi atau status nasional, pemberatan pidana berupa pidana mati tersebut pantas dan proporsional untuk diberlakukan. Oleh karena itu, frasa ‘bencana alam nasional’ dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, menurut Mahkamah, telah memenuhi pertimbangan kepantasan dan keproporsionalan dimaksud, sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa adanya kata ‘nasional’ dalam frasa ‘bencana alam nasional’ pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum,” kata MK beserta alasan tidak menerima gugatan tersebut.

(Sumber : Sekali Lagi Berharap ke Penjaga Konstitusi Demi Koruptor Dihukum Mati)

Jakarta (VLF) Kasus dua remaja pembunuh bocah 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang mengincar organ korbannya sampai ke telinga kementerian yang menangani anak dan perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menilai salah satu pembunuh dalam kasus ini bisa dihukum mati karena diduga sudah berusia dewasa.

Sebagai informasi, polisi telah menangkap dua orang terkait pembunuhan bocah bernama Muh Fadli Sadewa, usia 11 tahun, di Makassar. Dua orang tersebut dinyatakan masih berusia di bawah 18 tahun, yakni inisial AR (17) dan AF (14).

“Salah satu pelaku penculikan anak 11 tahun di Makassar diduga telah dewasa atau telah berusia 18 tahun,” kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar, kepada detikcom, Kamis (12/1/2023) kemarin.

Siapa yang dimaksud Nahar sebagai pelaku yang sudah berusia 18 tahun, kurang jelas betul. Nahar menjelaskan bahwa akta kelahiran salah satu pelaku menunjukkan tanggal 5 November 2004. Artinya, salah satu pelaku tersebut sudah 18 tahun.

“Dan dengan mengacu pada Pasal 340 KUHP maka dapat diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun,” kata Nahar.

Kementerian PPPA menyatakan detail umur ini penting untuk didalami penyidik. Soalnya, ada ketidakakuratan dalam pendataan tanggal kelahiran pelaku pembunuhan.

“Datanya masih bisa salah atau asal mencatat di akta kelahiran. Kami sedang mencoba dalami lagi agar tidak salah menetapkan ancamannya,” kata Nahar.

Kementerian PPPA melalu tim layanan PPPA di Kota Makassar juga melakukan pendampingan terhadap anak di bawah umur yang terlibat kasus ini. Selain itu, satu anak yang nyaris turut menjadi korban juga didampingi oleh Kementerian PPPA.

“AL anak saksi yang nyaris menjadi korban juga didampingi,” kata Nahar.

Kasus ini bermula saat AR menjemput korban di depan sebuah minimarket di Jalan Batua Raya, Makassar, Minggu (8/1) sekitar pukul 17.00 Wita. Saat itu, AR membujuk korban agar membantunya membersihkan rumah rekannya yakni AF.

“Pelaku membujuk korban membersihkan rumah dan menjanjikan upah Rp 50 ribu,” kata Kasi Humas Polsek Panakkukang Aipda Ahmad Halim kepada detikSulsel, Selasa (10/1).

Korban yang tergiur upah Rp 50 ribu akhirnya sepakat dan dia pun naik ke motor pelaku AR. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah AF di Jalan Ujung Bori, Makassar.

Dari rumah AF, kedua pelaku dan korban menuju ke rumah AR di Jalan Batua Raya 14. Rupanya, korban dibawa ke sana untuk dibunuh.

“AR mencekik korban dari belakang serta membenturkan korban ke tembok sebanyak 3 sampai 5 kali,” katanya.

Karena tak kunjung pulang pada Minggu (8/1), keluarga korban membuat laporan orang hilang di Polsek Panakkukang. Polisi yang menerima laporan tersebut akhirnya turun tangan melakukan penyelidikan dan menemukan jejak CCTV saat korban dijemput oleh pelaku AR.

“Anggota melakukan penyisiran CCTV dan mencari saksi-saksi dan diperoleh CCTV depan Indomaret Jalan Batua Raya bahwa korban dijemput pelaku AR,” ujar Aipda Ahmad Halim.

AR kemudian diringkus di kediamannya di Jalan Batua Raya pada Selasa (10/1) dini hari. Selanjutnya, polisi juga melakukan pengembangan Jalan Ujung Bori, Makassar untuk meringkus pelaku AF.

Kedua pelaku kemudian menunjukkan tempat dia membuang mayat korban di Jalan Inspeksi Kanal, Makassar. Polisi pun bergerak ke lokasi.

“Fadli Sadewa yang dibuang di bawah jembatan dalam keadaan meninggal dunia terikat tali rafia warna hijau pada kaki yang terbungkus kantong plastik warna hitam,” katanya.

Polisi mengatakan dua remaja di Kota Makassar sudah satu tahun terobsesi menjual organ tubuh. Para pelaku hendak cepat kaya.

“AR ini dari tahun 2022 dia buka akun (website) terkait penjualan organ tubuh manusia. Organ tubuh itu kan hati, jantung, ginjal, paru. Itu per dolar kalau dirupiahkan kan mahal itu,” ujar Plt Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Jufri Natsir kepada detikSulsel, Selasa (10/1).

AR diduga mulai membuka website jual beli organ manusia secara otodidak. Selama satu tahun belakangan, AR terus menyimpan hasrat menjual organ hingga akhirnya melihat kesempatan saat bertemu korban.

“Kurang lebih 1 tahun ada dalam benaknya membunuh korban. Cuma baru terlaksana hari Minggu kemarin,” katanya.

(Sumber : Muncul Dugaan Pembunuh Bocah Makassar Sudah Dewasa, Pidana Mati Mengancam)

Jakarta (VLF) Adik Lukas Enembe, Elius menganggap KPK melakukan kejahatan karena membawa Lukas dari Papua ke Jakarta tidak memakai pesawat Garuda. Apalagi saat ditangkap Lukas dalam kondisi sakit.

“Kami keluarga serahkan pengabdian untuk negara 20 tahun tapi kami kasih hati minta jantung, bagaimana negara ini? Nggak boleh minta KPK tidak boleh pun culik tidak boleh. Ini tidak syarat orang sakit ke Jakarta. Bukan pesawat Garuda lagi. Ini sudah kejahatan,” ujar Elius kepada wartawan di RSPAD Gatot Soebroto, dikutip dari detikNews, Rabu (11/1/2023).

Selain itu, Elius juga meminta KPK membuka akses bagi pihak keluarga untuk bertemu Lukas. Dia mengaku khawatir dengan kondisi kesehatan Lukas yang dirawat di RSPAD Gatot Soebroto.

“Kami keluarga harapan akses dibuka. Saya dokter pribadi, keluarga pun bisa datang dilihat bapak, bawa makanan, bawa pakaian, itu kebutuhan. Kalau kita nggak lihat ini 24 jam siapa yang jaga di dalam. Terjadi apa-apa,” terangnya.

Sementara itu, kuasa hukum Lukas, Petrus Bala menuturkan bahwa pihak keluarga telah tiba di Jakarta sejak Selasa (10/1) malam. Mereka terdiri dari anak, saudara hingga tim dokter.

“(Anaknya) sudah sampai di sini tapi kami dokter, adiknya tidak bisa masuk belum bisa ke sini. Artinya kita ingin segera menyampaikan ke KPK, tim pengacara ingin bertemu, dokter pribadi ingin bertemu dari tadi koordinasi terus,” kata Petrus.

Petrus menegaskan kehadiran keluarga di Jakarta karena khawatir dengan kondisi kesehatan Lukas. Apalagi kesehatan Lukas dapat berubah-ubah setiap detiknya tanpa ada yang mendampingi.

“Saya bilang ke petugasnya. Untuk masalah kesehatan setiap detik bisa berubah. Kalau kejadian apa-apa beberapa jam ke depan? Ini kemanusiaan,” kata dia.

Selain itu, Petrus menambahkan adik Lukas bernama Elius telah meminta KPK agar diberikan hak pendampingan. Namun hal tersebut belum juga diberikan oleh KPK.

“Beliau itu makanannya ubi dan talas. Kalau nasi kurang cocok,” katanya.

KPK Minta Keluarga Bersurat ke Penyidik
KPK menegaskan pihak keluarga tidak dilarang menjenguk Lukas Enembe saat dirawat di RSPAD Gatot Soebroto. Hanya saja, KPK meminta pihak keluarga mengajukan surat ke penyidik.

“Prinsipnya kami penuhi sepanjang sesuai ketentuan dan prosedur berlaku,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, seperti dikutip dari detikNews, Kamis (12/1).

Ali menjelaskan ada mekanisme yang harus diikuti jika keluarga ingin menjenguk Lukas yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Salah satunya adalah bersurat ke penyidik.

“Silakan ajukan surat kepada tim penyidik sehingga dapat kami pertimbangkan dengan baik,” ucap Ali.

Selain itu, Ali menambahkan waktu menjenguk Lukas harus mengikuti aturan besuk yang berlaku di RSPAD Gatot Soebroto.

“Karena masih dibantarkan maka tentu semua menjadi wewenang pihak rumah sakit yang kami yakin punya aturan terkait besuk terhadap pasien,” katanya.

Diketahui Lukas Enembe ditetapkan tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait pengadaan proyek infrastruktur di Papua. Dia diduga menerima aliran suap dan gratifikasi hingga total mencapai Rp 11 miliar.

Lukas Enembe disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 D UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU 31 Nomor 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Sumber : Anggapan Keluarga soal Lukas Enembe Tak Dibawa KPK Pakai Garuda Kejahatan)