Jakarta (VLF) KPK melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulo Gebang, Jakarta Timur. KPK mengatakan kerugian dari perkara itu diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

“Memang diduga bisa mencapai ratusan miliar terkait dugaan perkara yang tengah dilakukan proses penyidikan oleh KPK saat ini,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2023).

Ali mengatakan KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun Ali enggan membeberkan identitas tersangka tersebut.

“Kami pastikan saat proses penyidikan ini cukup kami akan umumkan siapa saja yang ditetapkan tersangka, termasuk konstruksinya dan kerugian keuangan negaranya berapa,” tutur Ali.

Penyidik KPK Geledah Ruang Kerja di Gedung DPRD DKI
Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK menggeledah sejumlah ruang kerja di kantor DPRD DKI Jakarta. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (17/1).

Ali mengatakan setidaknya ada enam ruangan yang digeledah KPK. Dua di antara enam ruangan itu adalah ruang kerja anggota DPRD DKI M Taufik dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

“Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di DPRD DKI Jakarta semalam dilakukan penggeledahan di sana. Setidaknya ada 6 tempat ruang kerja di gedung DPRD DKI Jakarta di lantai 10, 8, 6, 4, 2 juga ruang kerja komisi C DPRD DKI Jakarta, termasuk ruang staf-stafnya,” ucap Ali.

Ali mengatakan sejumlah barang bukti ditemukan tim penyidik KPK terkait penggeledahan tersebut. Bukti-bukti itu dari dokumen hingga alat bukti elektronik.

“Dari penggeledahan ini, tim penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang diantaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda SJ di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta,” katanya.

Kasus Korupsi Lahan Pulo Gebang
KPK tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur. Pengadaan itu merupakan proyek badan usaha milik daerah (BUMD) Perumda Sarana Jaya pada 2018-2019.

“KPK saat ini sedang melakukan pengumpulan alat bukti terkait perkara dugaan TPK untuk pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, oleh Perumda SJ (Sarana Jaya) tahun 2018-2019,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (15/7/2022).

Ali mengatakan saat ini KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa para saksi. Dia pun memastikan KPK akan segera mengumumkan konstruksi perkara hingga pihak yang dijadikan tersangka.

Penyidik KPK juga sudah memanggil sejumlah saksi. Di antaranya anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra M Taufik, kemudian juga KPK sudah memanggil pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), pegawai BUMD, pihak swasta, hingga notaris.

(Sumber : KPK: Kasus Korupsi Lahan di Pulo Gebang Rugikan Negara Ratusan Miliar)

Jakarta (VLF) Putri Candrawathi dituntut 8 tahun penjara dalam sidang tuntutan di PN Jaksel, Rabu (18/1/2023). Istri mantan Kadiv Propram Irjen Ferdy Sambo itu diyakini jaksa bersama-sama sang suami melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat.

“Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jaksel yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Putri Candrawathi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jaksel seperti dikutip dari detikNews, Rabu (18/1/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 8 tahun penjara,” imbuh jaksa.

Putri diyakini jaksa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa menilai tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Putri.

“Terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya,” ucap jaksa.

Hal memberatkan Putri ialah perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua hingga tidak menyesali perbuatannya. Hal meringankan adalah Putri sopan dan belum pernah dihukum.

Sebelum Putri Candrawathi, jaksa sudah lebih dulu membacakan tuntutan terhadap dua tiga terdakwa lain, yakni:

1. Bripka Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara
2. Kuat Ma’ruf dituntut 8 tahun penjara
3. Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup.

Reaksi Keluarga Yosua
Keluarga Brigadir N Yosua Hutabarat kecewa dengan tuntutan jaksa yang menuntut Putri Candrawathi 8 tahun penjara. Kuasa hukum pihak Yosua, Martin Lukas Simanjuntak menilai tuntutan itu belum mereflesikan rasa keadilan.

“Jujur ya saya tidak mewakili korban atau keluarga ceritanya, saya sebagai warga negara mendengarnya kecewa, apalagi kalau saya harus berbicara mewakili klien kami dalam hal ini adalah keluarga korban. Jangankan seumur hidup, seumur hidup saja keluarga tidak setuju, apalagi 8 tahun. Ini sangat tidak mencerminkan rasa keadilan buat korban,” ujar Martin di PN Jaksel, Rabu (18/1/2023).

Martin mengatakan Putri seharusnya dituntut lebih dari 8 tahun penjara karena perbuatannya aktif dalam skenario pembunuhan Yosua. Martin menyebut Putri bohong jika mengaku tidak terlibat.

“Jadi kalau dibilang dia ini tidak ingin Yosua mati, itu bohong,” ucapnya.

Martin meminta Putri dituntut maksimal. Dia menilai kejahatan Putri adalah kejahatan serius.

“Kalau kita bicara konteks yuridis pasal 340, apa sih ancamannya: mati, seumur hidup atau 20 tahun. Ini boro-boro tiga ini, 8 tahun. Kalau gini caranya jangan salahkan masyarakat kalau dikit-dikit main hakim sendiri, jangan sampai masyarakat menilai pembunuhan berencana bukan kejahatan serius, ini kejahatan serius,” katanya

“Ingat di Medan, hakim dibunuh, pembunuh dan istrinya divonis hukuman mati, ini apa-apaan pembunuhan berencana cuma 8 tahun, kalau menurut saya bebaskan sajalah, dituntut 8 tahun bebaskan saja, menurut kami bebaskan saja,” satire Martin.

Martin pun berharap hakim bisa menjatuhkan putusan lebih dari tuntutan jaksa. Martin meminta hakim adil dan mendengar suara keluarga Yosua dalam memutus perkara ini.

(Sumber : Tuntutan 8 Tahun Bui Putri Candrawathi Disambut Satire Pihak Yosua)

Jakarta – Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Komjen Pol (Purn) Adang Daradjatun mengungkap adanya praktik jual-beli penyelesaian perkara melalui restorative justice. Kejagung menegaskan bakal memberikan tindakan tegas jika ada praktik penyalahgunaan restorative justice.

“Pak Adang Daradjatun sebagai anggota Komisi III, tentu saja kami sangat menghormati dan apresiasi karena itu adalah sebagai bentuk pengawasan parlemen, khususnya kepada kami sebagai mitra strategis. Namun Pak Adang tidak menyebut secara spesifik di instansi mana yang dimaksud melakukan praktik jual-menjual dimaksud,” ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Selasa (18/1/2023).

“Kalau kami sangat senang apabila masyarakat, birokrat, atau anggota Dewan, siapa pun mereka, memberikan apresiasi yang tinggi jika ada diketemukan praktik-praktik yang menyalahgunakan kewenangan, apalagi yang kaitannya dengan RJ (restorative justice), pasti akan kami tindak, dan Pak Jaksa Agung sangat concern dan sangat care tentang hal tersebut,” lanjut dia.

Ketut menuturkan penyelesaian perkara dengan restorative justice memiliki syarat utama, yakni perdamaian dan pemaafan dari korban. Selain itu, lanjut Ketut, pelaku yang diberi restorative justice masuk kategori tidak mampu secara ekonomi.

“Alias karena terdesak kebutuhan ekonomi melakukan tindak pidana,” ucap Ketut.

Ketut mengatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin terbuka untuk pengaduan jika ada jual beli restorative justice untuk dijadikan introspeksi. Termasuk untuk bukti penindakan oknum kejaksaan yang melakukan penyalahgunaan.

“Yang berusaha merusak penegakan hukum humanis yang selama ini dijadikan program prioritas kejaksaan,” katanya.

Ketut mengatakan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan ketentuan hukum acara, yaitu Pasal 139 dan 140 KUHAP, yaitu Penuntut Umum mempunyai kewenangan dominus litis terhadap perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P.21) dan telah dilaksanakan Tahap II oleh Penyidik.

Ia mengatakan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam suatu kasus atau perkara yang sudah Tahap II, memiliki syarat yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 antara lain; (1) pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residivis); (2) ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun; (3) kerugian yang diderita korban tidak lebih dari Rp2.500.000; (4) dan yang paling penting tindak pidana yang dilakukan tidak berdampak luas ke masyarakat.

“Dari persyaratan tersebut, kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual termasuk eksploitasi seksual, tidak termasuk dalam kategori kasus yang bisa dihentikan berdasarkan keadilan restoratif,” kata Ketut.

Selain itu, kasus pemerkosaan menimbulkan traumatis berkepanjangan terhadap korban juga berdampak luas kepada masyarakat.

Sebelumnya, Adang Daradjatun mengungkapkan ada praktik jual-beli penyelesaian perkara melalui restorative justice. Dia mengaku pihaknya menemukan praktik itu dalam implementasinya di lapangan.

Hal ini disampaikan Adang dalam rapat Komisi III DPR bersama LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dikutip pada Selasa (17/1/2023). Adang memberikan tanggapan atas pemaparan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo.

“LPSK berharap implementasi restorative justice tidak bergeser dan sekarang sudah mulai bergeser. Ini saya mau pendapatnya gimana LPSK sebaiknya,” kata Adang dalam rapat itu.

“Karena apa pun juga, menarik ya, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi untuk membeli keadilan,” imbuhnya.

Adang meminta penjelasan lebih lanjut dari LPSK terkait adanya implementasi restorative justice yang bergeser. Dia pun mengungkapkan pihaknya menemukan praktik jual-beli dalam restorative justice.

“Saya minta kedalaman, ini nggak main-main, ya, karena ini saya lihat di lapangan, ini restorative justice udah mulai jual-menjual. Jadi maaf, LPSK sebagai lembaga negara, kita akan dukung,” ujar dia.

Dalam rapat itu, Hasto Atmojo Suroyo mengatakan pihaknya kini telah tergabung dalam Tim Pokja Restorative Justice Peradilan Pidana bentukan Menko Polhukam Mahfud Md. Dia mengatakan tim ini dibentuk supaya adanya kesepahaman dalam menerapkan restorative justice.

“Agar adanya satu kesepahaman penerapan keadilan restoratif dalam peradilan pidana,” kata Hasto.

“Ini yang memberikan kesempatan bagi masyarakat berkemampuan ekonomi tinggi atau kuat bisa membeli keadilan,” lanjut dia.

(Sumber : Kejagung: Jika Ada Praktik Jual-Beli Restorative Justice Pasti Kami Tindak)

Jakarta (VLF) Kasus satu keluarga keracunan dalam rumah di Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar), mulai menemui titik terang. Polisi menyebut peristiwa tersebut merupakan tindak pidana.

Dirangkum detikcom, Rabu (18/1/2023), awal mula peristiwa sekeluarga keracunan di Bekasi terjadi pada Kamis (12/1), pukul 08.00 WIB. Kejadian ini menimpa lima orang sekeluarga dengan tiga korban keracunan meninggal dunia dan dua korban selamat, yang dirawat intensif di RSUD Bantargebang. Berikut ini data korban:

1. AM (40): meninggal
2. RA (20): meninggal
3. MR (16): meninggal
4. MDS (34): dirawat di RS
5. NA (5): dirawat di RS

Tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi bergerak menyelidiki kasus ini. Hampir sepekan berlalu, sedikit demi sedikit polisi mulai bisa mengungkap kasus yang diduga pembunuhan berencana. Berikut ini 3 kabar terkininya:

3 Orang Ditangkap
Polisi mengungkap kasus sekeluarga keracunan dalam rumah di Bantargebang, Kota Bekasi. Tiga orang ditangkap polisi terkait kasus sekeluarga keracunan ini.

Kasus ini terungkap oleh tim gabungan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi. Ketiga orang itu saat ini masih diperiksa intensif di Mapolda Metro Jaya.

“Kemudian tindak lanjutnya dilakukan penangkapan tiga pelaku atas kerja sama Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Selasa (17/1).

Dari ketiga terduga pelaku itu, dua di antaranya ditangkap di Cianjur, Jawa Barat, dan satu lainnya ditangkap di Jakarta. Trunoyudo belum membeberkan siapa saja ketiga pelaku ini.

Polisi Ungkap Adanya Pembunuhan Berencana
Polisi menangkap tiga orang terkait kasus sekeluarga keracunan di Bekasi, yang mengakibatkan tiga orang tewas dan dua lainnya dirawat di rumah sakit. Polisi mengungkapkan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana.

“Untuk penanganan perkara ini dilakukan proses penyidikan, artinya benar adanya suatu tindak pidana,” kata Kombes Trunoyudo.

Senada, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan kasus ini merupakan pembunuhan berencana.

“Bahwa kasus Bekasi merupakan tindak pidana, yang mengarah pada pembunuhan berencana,” kata Hengki.

Polisi Gali Motif Pembunuhan Berencana
Ketiga tersangka saat ini masih diperiksa di Polda Metro Jaya. Polisi masih mendalami motif pembunuhan berencana sekeluarga ini.

“Tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama tim ahli dari kedokteran forensik, Laboratorium Forensik, psikologi forensik, masih mendalami baik dari sisi korban maupun motif pembunuhan berencana ini,” imbuh mantan Kapolres Metro Jakbar ini.

(Sumber : 3 Kabar Terkini Sekeluarga Keracunan di Bekasi Diduga Korban Pembunuhan)

Jakarta (VLF) Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup. Jaksa menyatakan tak ada hal meringankan bagi Ferdy Sambo.

Tuntutan itu dibacakan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2023). Jaksa awalnya menyatakan Sambo terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua.

Jaksa menyebut Sambo terbukti memiliki cukup waktu untuk merencanakan pembunuhan Yosua pada 8 Juli 2022. Selain itu, jaksa menyatakan motif pembunuhan berencana tidak menjadi fokus utama.

Jaksa meyakini Sambo melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sambo juga diyakini melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP terkait perusakan CCTV hingga menghambat penyidikan pembunuhan Yosua.

“Menuntut supaya majelis hakim PN Jaksel yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo terbukti bersalah melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” kata jaksa saat membacakan tuntutan.

“Menjatuhkan pidana terhadap Ferdy Sambo dengan pidana penjara seumur hidup,” sambung jaksa.

Sebagai informasi, hukuman penjara seumur hidup berarti seorang terpidana akan berada di dalam penjara hingga meninggal dunia.

Banyak Hal Memberatkan, Tak Ada yang Meringankan
Jaksa mengatakan ada sejumlah hal memberatkan bagi Sambo, antara lain perbuatannya menghilangkan nyawa Yosua hingga merusak citra Polri di mata dunia.

“Hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansyah Yosua Hutabarat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dalam keterangan di persidangan, perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang luas di masyarakat. Perbuatan Terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan petinggi Polri, perbuatan Terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan Terdakwa membuat banyak anggota Polri terlibat,” ucap jaksa.

Jaksa menyatakan tak ada hal meringankan bagi Ferdy Sambo. Jaksa juga menyatakan tidak ada unsur pemaaf dan pembenar dalam perbuatan Sambo.

“Hal meringankan tidak ada,” ucap jaksa.

“Bahwa selama persidangan pada diri terdakwa Ferdy Sambo tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum, serta kesalahan terdakwa Ferdy Sambo, sehingga terdakwa Ferdy Sambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” sambung jaksa.

Kasus Pembunuhan Yosua
Yosua tewas ditembak di rumah dinas Ferdy Sambo pada Jumat, 8 Juli 2022. Ferdy Sambo sempat mengarang cerita tembak-menembak diawali pelecehan terhadap istrinya, Putri Candrawathi, untuk menutupi pembunuhan Yosua.

Sambo saat itu membuat cerita dirinya baru tiba di rumah dinasnya setelah Yosua tewas dalam tembak-menembak dengan Bharada Richard Eliezer. Sebagai informasi, Eliezer dan Yosua sama-sama berstatus ajudan Sambo.

Singkat cerita, kasus ini menjadi perhatian publik. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus ini. Timsus ini juga melibatkan Komnas HAM hingga Kompolnas.

Penyelidikan dan penyidikan kemudian dilakukan secara intensif oleh timsus. Hasilnya, terungkap bahwa tak ada pelecehan terhadap Putri Candrawathi di rumah dinas Sambo. Polisi juga menyatakan tak ada tembak-menembak antara Yosua dan Eliezer, melainkan penembakan.

Polisi kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Yosua, yakni:

1. Ferdy Sambo
2. Putri Candrawathi
3. Kuat Ma’ruf
4. Bripka Ricky Rizal
5. Bharada Richard Eliezer

Polisi juga menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus dugaan perusakan rekaman CCTV hingga menghambat penyidikan pembunuhan Yosua, yakni:

1. Ferdy Sambo
2. Hendra Kurniawan
3. Agus Nurpatria
4. AKP Irfan Widyanto
5. Baiquni Wibowo
6. AKBP Arif Rachman Arifin
7. Chuck Putranto

(Sumber : Tiada yang Meringankan Saat Sambo Dituntut Seumur Hidup Penjara)

Jakarta (VLF) KPK sejatinya memanggil Yunus Wonda selaku anggota DPRD Papua untuk diperiksa menjadi saksi kasus korupsi Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe. Namun, Yunus belum memenuhi panggilan penyidik KPK.

“Hari ini (17/1) tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua, untuk tersangka Lukas Enembe,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (17/1/2023).

Seharusnya Yunus Wonda diperiksa di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada siang tadi. Namun yang bersangkutan abses, dan KPK bakal melakukan menjadwalkan ulang pemanggilan Yunus Wonda.

“Informasi yang kami peroleh yang bersangkutan tidak hadir. Akan kami panggil ulang,” ucap Ali.

Duduk Perkara Kasus Lukas Enembe
Lukas Enembe sendiri telah ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi pada September 2022. Namun, KPK baru resmi mengumumkan status tersangka Lukas pada Kamis (5/1/2023).

Dalam konstruksi perkaranya, Lukas ditetapkan jadi tersangka di kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji di sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Selain Lukas, KPK menetapkan penyuapnya yang merupakan pihak swasta bernama Rijatono Lakka.

Pada 2019-2021, Rijatono diduga mengikuti lelang berbagai proyek infrastruktur di Papua. Alexander mengatakan Rijatono diduga memberikan sejumlah uang sebelum proses lelang agar perusahaannya bisa mendapat proyek.

“Adapun pihak-pihak yang ditemui Tersangka RL di antaranya adalah Tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis (5/1).

Alexander menduga Rijatono sepakat memberi fee 14 persen dari total nilai kontrak yang didapat setelah dikurangi pajak. Suap itu diduga diberikan ke Lukas Enembe dan beberapa pejabat.

Singkat cerita, Rijatono mendapat tiga paket proyek, yakni:

1. Proyek multiyears peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14,8 miliar
2. Proyek multiyears rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar
3. Proyek multiyears penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp 12,9 miliar

“Setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, Tersangka RL diduga menyerahkan uang pada Tersangka LE dengan jumlah sekitar Rp 1 miliar,” ucapnya.

KPK juga menduga Lukas Enembe menerima gratifikasi dari pihak lain. Jumlahnya berjumlah miliaran rupiah.

“Diduga Tersangka LE juga diduga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah yang saat ini KPK sedang kembangkan lebih lanjut,” ujarnya.

Akibat perbuatannya, KPK menjerat Rijatono dengan Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Lukas Enembe dijerat pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Sumber : Anggota DPRD Papua Yunus Wonda Absen Pemeriksaan Saksi Korupsi Lukas Enembe)

Jakarta (VLF) Jaksa menuntut Ferdy Sambo dihukum penjara seumur hidup. Menurut jaksa, ada sejumlah hal memberatkan bagi Sambo sedangkan sebaliknya, tidak ada hal lain yang meringankan bagi Sambo. Hal yang memberatkan itu antara lain perbuatannya menghilangkan nyawa Yosua hingga merusak citra Polri.

“Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansyah Yosua Hutabarat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dalam keterangan di persidangan, perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang luas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan petinggi Polri, perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di masyarakat Indonesia dan internasional. Perbuatan terdakwa membuat banyak anggota Polri terlibat,” ucap jaksa.

Jaksa menyatakan tak ada hal meringankan bagi Ferdy Sambo. Jaksa menyatakan Sambo terbukti melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sambo juga diyakini melanggar pasal 49 juncto pasal 33 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Hal meringankan tidak ada,” ucapnya.

Tidak hanya itu, tuntutan hukuman penjara seumur hidup bagi Sambo itu juga dilandasi bahwa jaksa menilai bahwa dalam perbuatan Sambo itu tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf.

“Bahwa selama persidangan pada diri terdakwa Ferdy Sambo tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum, serta kesalahan terdakwa Ferdy Sambo, sehingga terdakwa Ferdy Sambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” ujar jaksa.

Jaksa meyakini Ferdy Sambo bersalah melakukan pembunuhan berencana bersama-sama terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat. Sambo juga bersalah karena melawan hukum mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Sambo juga dinilai jaksa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menjalani hukuman pidana. Jaksa menilai tuntutan ini setimpal dengan perbuatan Sambo yang merencanakan pembunuhan terhadap Yosua.

“Bahwa terdakwa Ferdy Sambo dalam keadaan sehat jasamani maupun rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dibebaskan dari segala tuntutan hukum atas perbuatannya sebagaimana pasal 4 sampai 51 KUHP, maka terhadap terdakwa Ferdy Sambo haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya,” ucap jaksa.

Sambo diyakini jaksa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sambo juga diyakini melanggar pasal 49 juncto pasal 33 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Sumber : Hal-hal yang Memberatkan Ferdy Sambo hingga Dituntut Penjara Seumur Hidup)

Jakarta (VLF) Terdakwa korupsi pada Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) Bank Banten ke PT Harum Nusantara Makmur (HNM) yang merugikan negara Rp 186,6 miliar meminta bebas usai dituntut selama 15 tahun penjara. Terdakwa Satyavadin Djojosubroto, eks Kepala Divisi Komersil itu, menyangkal bahwa ia telah melakukan korupsi sebagaimana dalam tuntutan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor.

Melalui kuasa hukumnya, Dimas Harizki mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima hal apapun baik langsung atau tidak langsung terhadap permohonan dan pencairan kredit ke PT HNM pada 2017. Ia juga tidak sepakat dengan kerugian negara yang di dakwaan sebesar 185,6 miliar. Karena penghitungan kerugian negara katanya menggunakan suku bunga dalam perjanjian kredit.

“Kerugian negara yang dituduhkan kepada terdakwa cacat formal dan sepatutnya sesuai dengan rasa keadilan terdakwa dibebaskan,” kata Dimas di Pengadilan Tipikor Serang, Selasa (17/1/2023).

Menurutnya, terdakwa juga katanya adalah korban dari tindakan manipulasi dokumen yang dilakukan direktur PT HNM Rasyid Samsudin. Apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah menjalankan perintah yang patuh pada jabatan. Terdakwa juga mewakili direksi dalam perjanjian dan menjalankan perintah yang diberikan pimpinan Bank Banten.

“Permohonan, mengadili membebaskan Satyavadin dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1), memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) membebaskan terdakwa pada sidang putusan dibacakan,” ujarnya.

Permohonan agar majelis membebaskan juga dimohonkan oleh terdakwa Rasyid Samsudin sebagai Direktur PT HNM yang dituntut 18 tahun penjara. Ia memohon agar majelis menolak dakwaan dan tuntutan oleh JPU secara keseluruhan.

“Menyatakan terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan setelah putusan diucapkan dalam persidangan,” kata kuasa hukum Rasyid.

Atas permohonan dalam pledoi kedua terdakwa itu, jaksa JPU Bambang Arianto mengatakan bahwa akan tetap pada tuntutannya. Keputusan perkara ini agar disampaikan oleh majelis hakim.

“Kami tetap pada tuntutan, Yang Mulia,” kata Bambang ke majelis.

Sebagaimana diketahui, dalam tuntutannya, JPU menuntut Satyavadin Djojosubroto dengan tuntutan pidana 15 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa Rasyid Samsudin dituntut 18 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan. Rasyid juga dituntut uang pengganti Rp 186,5 miliar dan jika tidak dibayar maka dipidana selama 10 tahun.

Perkara korupsi karena kredit ke bank milik Pemprov Banten ini akan diputus pada Rabu, 25 Januari 2022. Bertindak sebagai ketua majelis Dedy Adi Saputra dan hakim anggota masing-masing Novalinda Arianti dan Ibnu Anwarudin.

(Sumber : Dituntut 15 Tahun, Terdakwa Korupsi Bank Banten Berharap Dibebaskan)

Jakarta (VLF) Mahkamah Agung (MA) mulai mengadili kasus investasi alat kesehatan (alkes) bodong yang divonis bebas Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Duduk sebagai terdakwa di antaranya Kevin Lime.

Berdasarkan website MA yang dikutip detikcom, Selasa (17/1/2023), MA menurunkan hakim agung Sri Murwahyuni sebagai ketua majelis. Sedangkan anggota majelis adalah Hidayat Manao dan Prim Haryadi. Sri merupakan hakim yang telah menjadi hakim agung sejak 2013. Sedangkan Hidayat Manao sehari-hari hakim militer dengan pangkat terakhir Brigjen TNI.

Perkara nomor 47 K/Pid/2023 telah didistribusikan ke majelis pada 13 Juni 2022.

Untuk diketahui, kasus bermula saat Kevin Lime menawarkan investasi pengadaan alasan kesehatan (alkes) untuk alat pelindung diri (APD) COVID-19 pada 2021. Kevin Lime menawarkan keuntungan 37 persen kepada investor. Tawaran ini menggiurkan dan banyak orang yang tertarik investasi.

Kepada korban, Kevin Lime mengaku sedang bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait pengadaan alkes. Belakangan, para investor merasa ditipu dan melaporkan kasus itu ke Mabes Polri. Atas laporan itu, Kevin Lime ditahan sejak 21 Januari 2021 hingga 23 Agustus 2022.

“Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa KL tidak pernah ada project terkait pengadaan alkes untuk tender-tender di pemerintahan maupun swasta,” ucap kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli.

Kevin Lime kemudian ditahan dan diadili. Jaksa mendakwa menilai Kevin telah melakukan sejumlah perbuatan penipuan dan penggelapan. Jaksa lalu menuntut terdakwa 3 tahun 10 bulan penjara. Ternyata majelis hakim berkata lain.

“Menyatakan terdakwa Kevin Lime tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum,” demikian bunyi putusan majelis PN Jakut.

Duduk sebagai ketua majelis Suratno serta anggota Rudi Fahruddin Abbas dan Denny Riswanto. Majelis menilai kasus tersebut adalah kasus perdata.

(Sumber : MA Mulai Adili Kasus Investasi Alkes Bodong yang Divonis Bebas PN Jakut)

Jakarta (VLF) Jaksa menyebut peristiwa di rumah istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, di Magelang bukanlah pelecehan, melainkan perselingkuhan dengan Brigadir N Yosua Hutabarat. Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho menilai hal ini sulit dibuktikan.

“Memang kita tidak tahu ya itu hubungan yang sulit dibuktikan, karena korbannya meninggal dunia. Tapi, kalau kita lihat dari bentuk pelecehan dan pemerkosaan, buktinya nggak ada. Sehingga ada potensi lebih kecil adanya dugaan seperti itu. Saya melihatnya seperti itu,” kata Prof Hibnu saat dihubungi, Senin (16/1/2023).

Hibnu menyebut pernyataan jaksa tersebut merupakan dugaan paling minimal. Pasalnya, bukti pelecehan maupun pemerkosaan tidak dapat ditemukan.

“Kan mesti ada motif kan suatu kejahatan. Kan dalam pembuktian, based on evidence, dalam based on evidence terhadap pelecehan nggak muncul, pemerkosaan apalagi. Tapi ada suatu hal yang aneh, kan gitu lho, sehingga dikonstruksikan oleh jaksa itu seperti itu. Ini suatu yang tidak kaget. Pasti ada peristiwa yang mendahuluinya, kan gitu lho, apa,” katanya.

“Ya karena ini kan hubungan dua manusia yang sejak awal terjadinya seperti itu. Yang lebih dekat adalah perselingkuhan. Sebetulnya itu juga perlu ada data dukung dari korban. Iya, dugaan paling minimal, kita mencari dugaan paling minimal terhadap motif yang terjadi,” tambahnya.

Sebelumnya, jaksa menyatakan tidak ada pelecehan yang terjadi terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, di rumah mereka di Magelang. Jaksa menyebut peristiwa yang terjadi adalah perselingkuhan antara Brigadir N Yosua Hutabarat dan Putri.

Hal itu disampaikan jaksa saat membacakan tuntutan terhadap terdakwa Kuat Ma’ruf di PN Jakarta Selatan, Senin (16/1/2023). Jaksa mengatakan tidak setuju dengan keterangan saksi ahli ahli psikologi dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Reni Kusuma Wardhani, dalam sidang yang menyatakan bahwa ada pelecehan seksual.

“Kami menanggapi terkait keterangan ahli Dr Reni Kusuma Wardhani adanya kekerasan seksual bertentangan dengan keterangan ahli lain yang telah diambil sumpahnya, bahwa dalam Aji Febriyanto selaku ahli poligraf mengatakan saksi Putri terindikasi berbohong poligraf saat ditanya ‘Apakah Anda berselingkuh dengan Yosua di Magelang?’ yang juga dinyatakan dalam BAP,” kata jaksa saat membacakan tuntutan Kuat.

Jaksa mengatakan, berdasarkan fakta yang diakui terdakwa di sidang, tidak ada pelecehan seksual yang dialami Putri Candrawathi pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jaksel. Jaksa juga menyebut Bharada Richard Eliezer dan ART Sambo bernama Susi tidak mengetahui adanya pelecehan seksual di Magelang.

Atas dasar kesaksian-kesaksian itu, jaksa meyakini tidak ada pelecehan seksual. Jaksa juga menyebut tidak ada keterangan yang menyebut Putri mandi, berganti pakaian, ataupun melakukan pemeriksaan medis seusai kejadian yang disebut pelecehan

(Sumber : Analisis Jaksa soal Yosua dan Putri Selingkuh Dinilai Sulit Dibuktik)