Jakarta (VLF) Pengemudi angkutan kota (angkot) di Kota Bogor mengaku resah atas keberadaan pengamen yang kerap berbuat kriminal di dalam angkot. Para pengamen kerap mabuk hingga memecahkan kaca angkot.

“Kami selalu terganggu keamanan kami ketika mengemudi. Bukan kami saja pengemudi, tetapi para pengguna jasa atau penumpang angkot, selama ini di Kota Bogor sudah merasa terganggu sekali dengan ulah para pengamen,” keluh salah satu sopir angkot di Taman Ekspresi Sempur, Kota Bogor, Jumat (20/1/2023).

“Jadi ya namanya pengamen kan kurang sopan, itu banyak keluhan dari penumpang, turun semaunya itu kan membahayakan juga. Kalau sudah terjadi kecelakaan, sopir juga yang disalahkan,” tambahnya.

Sopir angkot Kota Bogor ini menyampaikan keluhannya secara langsung kepada Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso melalui program Jumat Curhat. Kegiatan tersebut digelar di Taman Ekspresi Lapangan Sempur Kota Bogor.

Dalam kegiatan tersebut, dihadiri pihak Dishub, Satpol PP, dan Kominfo Kota Bogor. Ratusan sopir angkot dan driver ojol diminta menyampaikan keluhannya.

Sopir angkot trayek 05 jurusan Baranangsiang-Bubulak ini bahkan menyebut ada pengamen yang sempat memecahkan kaca angkot karena ditolak ketika ingin menumpang dan mengamen.

“Bahkan ada pernah kejadian di angkot trayek 07 sampai mecahin kaca angkot. Jadi sangat meresahkan, Pak. Banyak pengamen itu yang meresahkan. Jadi kami mohon solusinya,” katanya.

Kapolres Bogor Kota Kombes Bismo mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Satpol PP untuk menindaklanjuti aduan para sopir angkot. Ia meminta sopir angkot melaporkan segera ke pihak kepolisian jika melihat atau mengetahui tindakan pidana, terutama ketika malam hari seperti yang disampaikan driver ojol.

“Kalau pengamen yang mecah kaca, tidak sopan, informasikan kepada kita. Nanti kita tangkap. Karena memecahkan kaca itu tidak boleh. Melakukan kerusakan tidak boleh, kemudian mengancam, pemukulan, itu masuk pidana. Tadi saya sudah share nomor HP saya, adukan saja ke saya. Tindak pidana, dan infokan ke saya,” kata Bismo kepada para sopir.

Bismo menyebutkan program Jumat Curhat akan digelar secara rutin agar masyarakat dan pihak kepolisian bisa saling berkoordinasi jika menemui permasalahan hukum dan pelayanan kepolisian.

“Sasarannya bukan hanya sopir angkot atau ojol, tapi setiap titik masyarakat itu pasti nanti ada potensi masalah, kita akan mapping, kita akan hadir, kita akan serap, kita akan respons,” kata Bismo.

“Tadi kita juga bagikan satu set kit kepada para sopir angkot yang isinya asa APAR, dilengkapi sarung tangan, tali, dan jumper aki. Ini menanggapi banyaknya kejadian angkit terbakar. Setidaknya ada antisipasi agar tidak terjadi kebakaran angkot,” tambahnya.

(Sumber : Kepada Polisi, Sopir Angkot Bogor Keluhkan Tingkah Meresahkan Pengamen)

Jakarta (VLF) Jaksa menyebut Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E bukanlah justice collaborator (JC) atau penguak pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Menurut jaksa, polisi muda dari Korps Brimob itu adalah eksekutor atau pelaku utama pembunuhan berencana Brigadir Yosua.

“Deliktum yang dilakukan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai eksekutor, yakni pelaku utama, bukanlah sebagai penguak fakta hukum,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Ketut Sumedana saat konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2023) dikutip dari detikNews.

Konferensi pers itu digelar Kejagung untuk menjelaskan perspektif jaksa atas tuntutan terhadap 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kelima terdakwa itu yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf, dan Bharada Richard Eliezer.

Ketut pun menjelaskan alasan Eliezer disebut bukan sebagai JC dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Menurut Ketut, pembunuhan tersebut bisa terungkap karena keluarga korban yang pertama kali menyuarakan fakta hukum.

“Jadi dia (Eliezer) bukan penguak. Mengungkapkan fakta hukum yang pertama justru keluarga korban (Yosua). Itu menjadi bahan pertimbangan,” ujar Ketut.

Ketut menambahkan, peran Eliezer sebagai eksekutor dalam pembunuhan berencana ini tak bisa dipertimbangkan sebagai JC. “Beliau adalah sebagai pelaku utama sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai yang harus mendapatkan justice collaborator, itu juga sudah sesuai Sema Nomor 4/2011 dan UU Perlindungan Saksi dan Korban,” imbuhnya.

Terlepas dari itu, Ketut menyebut jaksa telah berupaya mengakomodir rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait Eliezer. Itulah sebabnya, JPU menuntut Eliezer dengan pidana penjara 12 tahun. Tuntutan itu pun jauh lebih ringan dari tuntutan pada Ferdy Sambo yang dinilai sebagai aktor intelektual pembunuhan Yosua.

“Rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mendapatkan JC telah diakomodir dalam surat tuntutan, sehingga terdakwa mendapatkan tuntutan pidana jauh lebih ringan dari terdakwa Ferdy Sambo, sebagai pelaku intelektual dader,” jelas Ketut.

Tuntutan terhadap Eliezer
Dilansir dari detikNews, Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah dituntut hukuman 12 tahun penjara di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat. Jaksa meyakini Eliezer melakukan tindak pidana secara bersama-sama merampas nyawa Yosua.

“Menuntut agar supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di sidang di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Rabu (18/1/2023).

Jaksa menyebut Eliezer melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Menurut jaksa, salah satu hal memberatkan Eliezer adalah bertindak sebagai eksekutor merampas nyawa Yosua.

“Hal-hal yang memberatkan, terdakwa merupakan eksekutor yang menyebabkan hilangnya nyawa korban Nopriansyah Yosua Hutabarat,” kata jaksa saat membacakan amar tuntutan Eliezer.

(Sumber : Kata Jaksa soal Richard Eliezer Dituntut 12 Tahun: Dia Bukan Penguak)

Jakarta (VLF) KPK baru-baru ini mulai mengusut dugaan korupsi pengadaan kapal angkut tank 1 dan tank 2 TNI Angkatan Laut di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Hari ini KPK mulai memanggil sejumlah saksi.

“Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pengadaan material pembangunan kapal angkut tank 1 dan kapal angkut tank 2 TNI AL tahun 2012-2018,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (20/1/2023).

Ali menerangkan penyidik KPK setidaknya menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah pihak yang keterangannya diperlukan dalam kasus ini. Para saksi tersebut bakal diperiksa di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

KPK memanggil tujuh saksi dalam pemanggilan ini. Mereka adalah:

1. Legowo Budi Harjo selaku pimpinan proyek kapal AT2 pada 2013-2020
2. Nanang Hamdani Basnawi selaku Direktur Utama PT Bumiloka Tegar Perkasa
3. Nurwasiah selaku karyawan swasta (staf keuangan PT BTP)
4. Riry Syeried Jetta selaku mantan Direktur Utama PT DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
5. Sugeng Riyadi selaku kurir atau messenger di PT Bumiloka Tegar Perkasa
6. Syamsul Sidik selaku Koordinator Penyelesaian Pembangunan Kapal Baru Proyek Kapal AT1, AT2, dan Kapal Perintis 750 DWT di lingkungan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Periode 1 Juli 2018sampai 30 September 2019.
7. Tjahyadi DP Manulang selaku Direktur Utama PT DKB pada 2014-2015.

Diberitakan, KPK memulai penyidikan baru di kasus dugaan korupsi pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2012-2018. Tindak pidana ini berkaitan dengan pengadaan kapal angkut tank.

“Saat ini KPK melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan material pembangunan kapal angkut tank 1 dan tank 2 TNI AL di Kemhan RI tahun 2012-2018,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (19/1/2023).

Ali belum menjelaskan detail konstruksi kasus dugaan korupsi tersebut. Dia mengatakan proses penyidikan masih berlangsung.

“KPK akan secara resmi mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Konstruksi perkara dan pasal yang disangkakan setelah progres pengumpulan alat bukti yang dilakukan tim penyidik kami anggap cukup,” katanya.

Ali mengatakan sudah ada tujuh orang yang diperiksa KPK terkait kasus tersebut. Ali belum menjelaskan siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

“Alat bukti sesungguhnya kami telah memiliki dua alat bukti permulaan, tetapi terus dilengkapi, terus dikembangkan. Tentu dibutuhkan untuk memanggil saksi-saksi yang lain,” jelas Ali.

“Untuk sementara (kerugian)-nya puluhan miliar rupiah,” ucap Ali.

(Sumber : Usut Dugaan Korupsi, KPK Panggil Pimpinan Proyek Kapal Angkut Tank Kemhan)

Jakarta (VLF) Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap 13 pelaku penipuan dengan modus mengirimkan link ilegal dan Android Package Kit (APK) modifikasi. Para pelaku disebut telah menguras 493 rekening nasabah bank dengan kerugian mencapai Rp 12 miliar.

“Kerugian yang diakibatkan oleh penipuan berkedok APK tersebut diperkirakan telah menembus angka Rp 12 miliar,” kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Adi Vivid mengatakan pengungkapan kejahatan ini merupakan hasil kerja sama Dittipidsiber Bareskrim Polri dengan Subdit Siber Polda Sulsel dan Polda Sumsel. Adapun para tersangka itu adalah RR, WEY, AI, AK, AD, E, S, R, W, R, RK, NP, dan H. Para tersangka dikenai pasal-pasal dari UU ITE, UU Transfer Dana, UU TPPU, dan KUHP.

“Dittipidsiber Bareskrim Polri juga telah mengidentifikasi 20 orang pelaku lainnya dan telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO),” ucapnya.

Adi Vivid menyebut para pelaku berhasil diamankan di Palembang, Makassar, dan Banyuwangi bersama sejumlah barang bukti. Para pelaku diketahui bekerja secara kolektif dengan peran yang berbeda-beda, seperti developer APK yang sudah dimodifikasi, agen database calon korban (nasabah bank), pelaku social engineering, penguras rekening, dan pelaku penarikan uang.

Adi Vivid mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran, Tim Dittipidsiber Bareskrim Polri masih memperdalam dan mengembangkan kasus kejahatan penipuan online yang berkedok APK ini. Sebab, kata dia, masih ditemukan sejumlah orang yang diduga membantu para pelaku dalam melancarkan aksinya.

(Sumber : Bareskrim: Penipuan APK-Link Ilegal Bikin Rugi Rp 12 Miliar!)

Jakarta (VLF) Konsultan pajak PT Jhonlin Baratama, Agus Susetyo, mengajukan banding setelah divonis 2 tahun penjara dalam kasus suap eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji. Alasannya, pihaknya merasa fakta di persidangan dikesampingkan hakim.

“Kita 100 persen dikesampingkan, fakta persidangan dan bukti yang kita sampaikan 100 persen ditolak dan tidak dipertimbangkan. Sangat mengecewakan,” ujar Agus setelah menjalani vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/1/2022).

“Padahal dalam pledoi kami sangat detail. Bukan hanya omong kosong. Kita sudah menduga karena tersangka ditetapkan dulu 2 tahun yang lalu. Kemudian saya di framing seperti terdakwa. Seperti terpidana malahan, 2 tahun baru diadili,” terangnya.

Salah satu fakta persidangan yang diabaikan hakim, kata Agus, adalah angka kurang pajak senilai Rp 59 Miliar.

“Sudah kami sanggah dengan bukti-bukti seperti misalkan dia katanya Rp 59 miliar itu dibuat tahun 2017 dibuat seolah dibayar Rp 59 miliar, padahal wajib pajak tidak mengajukan restitusi,” paparnua.

“Faktanya wajib pajak menjatuhkan restitusi untuk masa pajak Desember 2017. Itu hak dari wajib pajak,” terangnya.

Kemudian, lanjut Agus, dirinya juga merasa keberatan atas rekayasa saat pemeriksaan ulang. Menurut dia, terkait rekayasa pemeriksaan ulang yang disampaikan Febrian selaku anggota tim Pemeriksa Pajak dinilai dikutip mentah-mentah.

“Satu lagi mengenai pemeriksaan ulang, pemeriksaan ulang itu tidak membuktikan adanya rekayasa. Rekayasa yang dibilang oleh Febrian dikutip mentah oleh penuntut umum,” kata dia.

“Faktanya dalam pemeriksaan ulang tidak ada. Ini bisa disampaikan kepada para pakar pajak. Ada rekayasa nggak,” jelasnya.

Saat disinggung soal pidana tambahan sebesar Rp 5 miliar, Agus juga merasa keberatan. Dia merasa hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan.

“Itu masalah 5 miliar. Bayangkan tapi tidak ada bukti hanya omongan 1 orang bagaimana, 185 KUHP 1 orang saksi bukan saksi. Tapi itu dikesampingkan sama sekali,” ungkapnya.

“Tampaknya memang sudah di-framing sedemikian rupa. Karena saya diputus paling belakang. Sementara yang lain sudah diputus. Kita dianggap salah dulu,” jelasnya.

Diketahui, Agus Susetyo divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, hakim memvonis Agus membayar uang pengganti Rp 5 miliar.

(Sumber Penyuap Angin Prayitno Banding Usai Divonis 2 Tahun Bui, Ini Alasannya)

Jakarta (VLF) Keluarga almarhum Brigadir Yosua, kecewa dengan tuntutan jaksa terhadap Ferdy Sambo cs karena dinilai mengesampingkan rasa keadilan. Kejaksaan Agung menepis tudingan itu dan menilai tuntutan yang disampaikan ke persidangan sudah memiliki rasa keadilan.

Jampidum Kejaksaan Agung, Fadil Zumhara awalnya berbicara soal tuntutan jaksa tidak bisa memuaskan semua pihak. Meski begitu dia menaruh empati kepada keluarga almarhum Yosua.

“Ketika kami menjatuhkan tuntutan 340 dengan ancaman seumur hidup itu adalah sudah cukup adil,” ujarnya dilansir detikNews, Kamis (19/1/2023).

Dengan tuntutan terhadap Ferdy Sambo cs, Fadil mengatakan para terdakwa bisa menyesali perbuatannya.

“Menurut saya ancaman seumur hidup itu sudah dapat memberikan kesempatan untuk yang bersangkutan menyadari perbuatannya, selama memang dia masih ada di dalam,” ungkapnya.

Tuntutan seumur hidup, dia nilai sebagai tuntutan maksimal. Sebab, dalam Pasal 340, diatur ancaman hukuman maksimal selain pidana mati, yaitu seumur hidup. Ia pun menilai tuntutan seumur hidup itu telah dipertimbangkan matang oleh jaksa penuntut umum, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ataupun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Peristiwa pidana ini sebagaimana kita ketahui bahwa ancaman maksimal dalam KUHP kita sebut seumur hidup atau pidana mati, kami memilih seumur hidup. Dan itu berdasarkan parameter dari jaksa penuntut umum dan Kepala Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, kami menilai apa yang dijelaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, jaksa penuntut umum, Kejaksaan Tinggi, sudah cukup alasan untuk menuntut seumur hidup,” katanya.

Terkait masih adanya pihak yang tidak puas terhadap tuntutan jaksa kepada Ferdy Sambo, Jampidum mengatakan tidak bisa memuaskan semua pihak. Fadil mengaku jaksa telah berupaya memenuhi rasa keadilan bagi korban.

“Jadi tentang misalnya netizen tidak puas atau keluarga korban tidak puas, kami belum tentu bisa memuaskan semua yang ikut serta dalam proses peradilan ini, tapi kami berupaya untuk memberikan Keadilan, keadilan yang dapat dirasakan baik pihak korban, kami mewakili pemerintah, masyarakat dan korban, kami menuntut 340 dengan ancaman seumur hidup untuk Pak Sambo itu sudah cukup,” tutupnya.

Ibu Almarhum Yosua Nilai Tuntutan Jaksa Tak Adil. Baca Halaman Selanjutnya…

Ibu almarhum Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak tak terima dengan tuntutan delapan tahun penjara dari JPU ke Putri Candrawathi. Dia menilai tuntutan itu tak adil untuk keluarganya.

Awalnya Rosti yang menonton sidang secara langsung melalui siaran televisi menangis ketika tuntutan delapan tahun dibacakan. Dia mengatakan perasaannya hancur mendengar tuntutan itu.

“Tuntutan hari ini, persidangan ini, membuat hati saya sebagai ibu hancur,” katanya, Rabu (18/1/2023).

Perbuatan Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo terhadap anaknya, dinilai Rosti sebagai kejahatan yang luar biasa. Sehingga harus mendapat hukuman maksimal.

“Padahal sejak awal pembunuhan hingga persidangan skenario ini sudah sangat luar biasa,” katanya.

“Tuntutan bagi Putri selama delapan tahun tentu betul-betul bagi kami sangat tidak adil. Padahal Putri dan saksi lainnya yang turut mengetahui pembunuhan anak kami hanya dituntut yang ringan,” katanya.

Rosti kembali berujar bahwa tuntutan jaksa terhadap anaknya sebagai bentuk ketidakadilan.

“Ini begitu sangat membuat hati ku semakin hancur, ini sangat tidak adil bagi kami rakyat yang kecil ini,” katanya berurai air mata.

(Sumber : Bantah Keluarga Yosua, Kejagung Nilai Tuntutan Ferdy Sambo Cs Adil)

Jakarta (VLF) Polisi menghormati putusan PN Bogor yang menggugurkan status tersangka tiga terduga pemerkosa sesama pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). Namun polisi tetap berkomitmen untuk melanjutkan proses penyidikan kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop itu.

“Kita hormati putusan PN, tapi Polresta Bogor Kota tetap akan melanjutkan penyidikan, karena pokok perkara belum pernah disidangkan,” kata Kapolresta Bogor Kota AKBP Bismo Teguh Prakoso, Kamis (19/1/2023).

Bismo menjelaskan pihaknya akan menggandeng ahli pidana untuk mengusut kasus tersebut. Selanjutnya penyidik akan melakukan gelar perkara khusus untuk melanjutkan penyidikan.

“Polresta Bogor berkomitmen untuk melanjutkan penyidikan, oleh karena itu Polresta Bogor akan berkoordinasi dengan ahli pidana, selanjutnya melaksanakan gelar khusus untuk melanjutkan penyidikan,” ujar Bismo.

Sebelumnya dorongan agar kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop diproses kembali juga disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud Md. Meski demikian, Mahfud tetap menghormati putusan PN.

“Berdasarkan hasil rapat koordinasi akan terus mendorong bahwa perkara ini dilanjutkan untuk diproses kembali sesuai dengan laporan korban,” kata Mahfud seusai rapat koordinasi melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (18/1).

Mahfud memahami bahwa praperadilan PN Bogor tidak mengadili pokok perkara kasus pemerkosaan tersebut. Karena itu, lanjutnya, kasus pemerkosaan ini tetap bisa diproses kembali secara hukum.

“Kami paham bahwa praperadilan belum memutus pokok perkara, belum memutus substansi perkara. Sehingga jika proses ini dilanjutkan kembali maka tidak dapat dikatakan nebis in idem karena memang pokok perkaranya yaitu kejahatan sesuai dengan Pasal 286 KUHP itu belum pernah disidangkan itu untuk perkaranya,” tuturnya.

Pengadilan Negeri Bogor (PN Bogor) mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan tiga tersangka kasus pemerkosaan sesama pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM).

Putusan terhadap perkara bernomor 5/Pid.Pra.2022/PN Bgr itu diketok oleh hakim tunggal di PN Bogor pada Kamis 12 Januari 2023. Para pemohon adalah Zaka Pringga Arbi, Wahid Hasyim, dan Muhammad Fiqar. Para pemohon menggugat Kapolres Bogor Kota.

Hakim menyatakan surat penghentian penyidikan (SP3) pada Maret 2020 dinyatakan sah, sementara surat penyidikan pada 1 Januari 2020 dinyatakan tidak sah.

Diketahui, kasus pemerkosaan itu sempat dihentikan dengan diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Pemerintah kemudian mengadakan rapat yang terdiri atas Bareskrim Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Kemenko Polhukam pada 21 November 2023 dan hasilnya menolak SP3 kasus tersebut.

(Sumber : Gandeng Ahli Pidana, Polisi Lanjut Usut Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop)

Jakarta (VLF) Keluarga Brigadir Yosua Hutabarat dibuat kecewa dengan jaksa yang memberikan tuntutan ringan ke Kuat Ma’ruf, Ricky Rizal, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Hakim menjadi sosok terakhir keluarga Yosua untuk mencari keadilan.

Rosti Simanjuntak, ibu almarhum Yosua, mengungkapkan kekecewaannya setelah mendengar tuntutan jaksa. Khususnya tuntutan terhadap Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

Kepada kedua sosok itu, Rosti menginginkan agar jaksa memberikan tuntutan pidana hukuman mati. “Tuntutan hari ini, persidangan ini, membuat hati saya sebagai ibu hancur, padahal sejak awal pembunuhan hingga persidangan skenario ini sudah sangat luar biasa,” ujarnya, Rabu (18/1/2023).

Rosti bahkan menyebut perbuatan Putri dan Ferdy Sambo terhadap anaknya merupakan kejahatan luar biasa. Kejahatan itu membuat dirinya sangat begitu hancur sebagai seorang ibu.

“Tuntutan bagi Putri selama delapan tahun tentu betul-betul bagi kami sangat tidak adil. Padahal Putri dan saksi lainnya yang turut mengetahui pembunuhan anak kami hanya dituntut yang ringan. Ini begitu sangat membuat hati ku semakin hancur, ini sangat tidak adil bagi kami rakyat yang kecil ini,” ujar Rosti.

Kini Rosti berharap kepada hakim agar dapat memberikan hasil putusan yang seadil-adilnya. Keputusan itu membuat keluarga sangat hancur lantaran tidak sesuai perbuatan.

“Kami mohon bapak hakim, tolong kami berikan kami keadilan, berikan keputusan semaksimal mungkin buat Putri yang mengetahui semua rencana pembunuhan ini,” ungkapnya.

Rosti beserta keluarga besar Yoshua saat hanya berharap kepada hakim sebagai wakil Tuhan untuk memberikan rasa keadilan.

“Harapan kami pak hakim yang mulia betul-betul utusan Tuhan tolong kami berikan rasa keadilan yang seadil-adilnya pak,” harap Rosti dengan penuh tangisan airmata.

Diketahui JPU menuntut Putri Candrawathi dengan hukuman penjara delapan tahun. Jaksa berkeyakinan Putri ikut terlibat dalam pembunuhan Yosua.

“Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jaksel yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Putri Candrawathi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Selatan dilansir dari detikNews, Rabu (18/1/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana delapan tahun penjara,” imbuh jaksa.

(Sumber : Hakim Jadi Harapan Terakhir Keluarga Brigadir Yosua Mencari Keadilan)

Jakarta (VLF) Sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat dengan terdakwa Ferdy Sambo dkk telah sampai pada tahap pembacaan tuntutan oleh jaksa. Usai tuntutan dibacakan, kelima terdakwa itu akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi pekan depan.

Adapun kelima terdakwa dalam perkara ini yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf. Kelimanya merasa keberatan dengan tuntutan jaksa sehingga mengajukan pembelaan.

Berikut tuntutan dari masing-masing terdakwa:

Ferdy Sambo
Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup.

“Menuntut supaya majelis hakim PN Jaksel yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo terbukti bersalah melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” kata jaksa saat membacakan tuntutan untuk Sambo.

“Menjatuhkan pidana terhadap Ferdy Sambo dengan pidana penjara seumur hidup, ” imbuhnya.

Bharada Eliezer Menangis Usai Dituntut 12 Tahun Penjara
Sambo diyakini jaksa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sambo juga diyakini melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ferdy Sambo lantas meminta waktu untuk menyampaikan pleidoi.

“Terima kasih atas kesempatannya, kami minta diberikan waktu untuk menyampaikan pleidoi pribadi dari Terdakwa maupun pleidoi dari penasihat hukum,” ujar Pengacara Ferdy Sambo Arman.

Hakim memberikan waktu selama satu minggu. Sidang ditunda dan akan kembali digelar Selasa (24/1) dengan agenda pembacaan pleidoi.

“Kami berikan waktu satu minggu kepada penasihat hukum sebagaimana kami berikan waktu satu minggu kepada penuntut umum untuk menyusun tuntutan. Tapi karena pada saat yang sama kami berikan kesempatan persidangan untuk Kuat dan Ricky Rizal, untuk pagi hari kami berikan waktu yang penuh sampai sore kepada penasihat hukum, karena kemarin kami berikan waktu dalam hal ini mau bukti-bukti juga mau menjelaskan yang kemarin kami tolak, kami berikan Selasa,” kata hakim Wahyu.

Richard Eliezer
Ekspresi Bharada Richard Eliezer usai dituntut 12 tahun penjara (Foto: Tangkapan layar TV Pool)
Mantan ajudan Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dituntut hukuman 12 tahun penjara di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat. Jaksa meyakini Eliezer dengan sadar dan tanpa ragu merampas nyawa Yosua dengan cara menembak.

“Menuntut agar supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di sidang di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Rabu (18/1/2023).

Eliezer diyakini jaksa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hal memberatkan Eliezer adalah bertindak sebagai eksekutor penembakan Yosua.

Atas tuntutan tersebut, Richard Eliezer akan mengajukan pleidoi pekan depan.

“Atas tuntutan Saudara jaksa penuntut umum yang melukai rasa keadilan ini, maka kami tim penasihat hukum bersama terdakwa akan mengajukan nota pembelaan,” kata pengacara Richard Eliezer, Ronny Talapessy, di PN Jaksel Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2023).

Ronny mengatakan ia meminta waktu untuk menyiapkan nota pembelaan selama sepekan ke depan. Hakim pun memutuskan menunda sidang dan akan dibuka kembali pada Rabu mendatang (25/1/2023).

Sebelumnya, Bharada Richard Eliezer (Bharada E) dituntut 12 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama Ferdy Sambo dkk terhadap Brigadir Yosua Hutabarat. Atas tuntutan tersebut, Richard menangis dan dipeluk oleh pengacaranya.

Putri Candrawathi
Putri diyakini jaksa bersama-sama dengan Ferdy Sambo dkk melakukan pembunuhan berencana Brigadir N Yosua Hutabarat. (Foto: Ari Saputra)
Tak seperti suaminya, Putri dituntut 8 tahun penjara. Putri diyakini jaksa bersama-sama dengan Ferdy Sambo dkk melakukan pembunuhan berencana Brigadir N Yosua Hutabarat.

“Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jaksel yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Putri Candrawathi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jaksel, Rabu (18/1/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 8 tahun penjara,” imbuh jaksa.

Putri diyakini jaksa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa menilai tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Putri.

Tim kuasa hukum terdakwa Putri Candrawathi akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada pekan depan.

“Saya serahkan kepada penasihat hukum saya,” kata Putri, Rabu (18/1/2023).

Ricky Rizal
Bripka Ricky Rizal Wibowo, dituntut 8 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. Pihak Ricky siap mengajukan pembelaan. (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Mantan ajudan Ferdy Sambo, Bripka Ricky Rizal Wibowo, 8 tahun penjara. Ricky diyakini terlibat dan secara bersama-sama dengan Ferdy Sambo dkk melakukan pembunuhan berencana Yosua Hutabarat.

“Menuntut agar supaya majelis hakim mengadili terdakwa Ricky Rizal Wibowo bersalah melakukan tindak pidana,” ujar jaksa penuntut umum, Senin (16/1).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 8 tahun penjara,” tambah jaksa.

Ricky Rizal diyakini melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Atas perbuatannya jaksa menilai tidak ada alasan untuk memaafkan maupun alasan pembenaran.

Usai berkonsultasi dengan tim kuasa hukum, Ricky lantas menyampaikan ingin melakukan pembelaan.

“Ya bagaimana? Mau mengajukan pembelaan?” tanya Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso, Senin (16/1/2023).

“Siap, Yang Mulia. Nanti kami akan sampaikan pleidoi,” kata Ricky menjawab pertanyaan Hakim Wahyu.

Kuat Ma’ruf
Kuat Ma’ruf menjalani sidang tuntutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Foto: A.Prasetia/detikcom)
Kuat Ma’ruf juga menjalani sidang tuntutan di hari yang sama dengan Ricky. Kuat Ma’ruf juga dituntut 8 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Jaksa meyakini Kuat bersama-sama dengan Ferdy Sambo dkk melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua.

“Menuntut agar supaya majelis hakim yang mengadili terdakwa Kuat Ma’ruf bersalah melakukan tindak pidana,” ujar jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (16/1).

Kuat Ma’ruf mengajukan pembelaan atau pleidoi pada pekan depan. Pleidoi diajukan lantaran Kuat tak terima dituntut delapan tahun penjara.

Ketua majelis hakim Wahyu Iman Santoso menjadwalkan pembacaan surat pembelaan Kuat pada awal pekan depan.

“Selanjutnya penasihat hukum, kita berikan waktu untuk menyusun pembelaan. Satu minggu ya, hari Selasa yang akan datang, karena hari Senin libur,” ujar Wahyu usai mendengarkan tuntutan JPU di PN Jaksel, Senin (16/1/2023).

(Sumber : Babak Baru Usai Tuntutan, Sambo Dkk Bakal Bela Diri Pekan Depan)

Jakarta (VLF) Jaksa menuntut Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan hukuman 12 tahun penjara. Jaksa menyatakan tidak ada alasan pembenar ataupun pemaaf atas perbuatan Eliezer yang sudah menembak Brigadir N Yosua Hutabarat.

“Berdasarkan uraian di atas terlihat ada hubungan kerja sama antara Richard Eliezer dengan Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma’ruf yakni niat menghilangkan nyawa korban Yosua sebagai mensrea,” kata jaksa dalam sidang di PN Jaksel, Rabu (18/1/2023).

Jaksa menilai tidak ada pembenar dan pemaaf. Karena itu, jaksa menilai Eliezer harus dipidana.

“Di depan persidangan tidak ditemukan pada diri terdakwa yang dapat menghapus unsur kesalahan pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, terhadap dakwaan primer yang kami buktikan pada analisis yuridis, dengan demikian maka terdakwa harus dipidana. Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar terhadap dakwaan yang sudah kami periksa, maka terdakwa harus dipidana,” tegas jaksa.

Eliezer sebelumnya dituntut 12 tahun penjara di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Jaksa meyakini Eliezer melakukan tindak pidana secara bersama-sama merampas nyawa Yosua.

Hal Memberatkan Tuntutan Bharada Eliezer: Eksekutor Hilangnya Nyawa Yosua
“Menuntut agar supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di sidang di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Rabu (18/1).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 12 tahun penjara,” imbuhnya.

Eliezer diyakini jaksa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Sumber : Jaksa: Tak Ada Alasan Pemaaf dan Pembenar Atas Perbuatan Eliezer)