Jakarta (VLF) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI) menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. PGAS Solution untuk pembayaran pengadaan dan sewa alat pembuatan sumur geothermal tahun 2018. Salah satu tersangkanya adalah YT selaku Direktur Teknik dan Pengembangan PT PGAS Solution.

“Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. Pgas Solution untuk pembayaran pengadaan dan sewa alat pembuatan sumur geothermal tahun 2018 yakni YT,” kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ade S, dalam keterangannya, Rabu (8/2/2023).

Ketiga tersangka tersebut adalah YKW selaku Direktur Utama PT. Taruna Aji Kharisma (PT. TAK), AM selaku Direktur PT Adhidaya Nusaprima Tekhnindo (PT ANT), dan YT selaku Direktur Teknik dan Pemgembangan PT. PGAS Solution.

Selanjutnya para tersangka ditahan di tempat berbeda. Tersangka YT ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Tersangka YKW di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung, sedangkan Tersangka AM di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

Awal Mula Kasus

Kasus ini bermula pada tahun 2018, tersangka YKW selaku Direktur Utama PT. Taruna Aji Kharisma (PT. TAK) mengajukan ‘proposal kemitraan untuk pekerjaan pemboran IPM Sumur Panas Bumi’. Proposal itu ditujukan kepada Tersangka YT selaku Direktur Teknik dan Pemgembangan PT. PGAS Solution.

Saat itu disampaikan oleh YKW bahwa PT. TAK memiliki Kontrak Kerja ‘Integrated Project Management’ (IPM) No. 104/SGE-TAK/IPM /XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 antara PT. Sabang Geothermal Energy (PT SGE) dengan PT TAK senilai $ USD 5.050.000, dan Rp 3.465.000.000 lokasi kerja di Jaboi, Sabang NAD.
Selanjutnya, untuk melaksanakan kontrak tersebut, PT. TAK membutuhkan modal untuk membayar vendor-vendor PT. TAK, sebesar USD 1.300.000 dan nantinya PT PGASOL akan diberi keuntungan / Bagi Hasil sebesar 14 % dari nilai modal yang dikeluarkan.

Berdasarkan AD/ART ternyata PT PGASOL tidak mempunyai basic core untuk melakukan pembiayaan kepada PT. TAK, akan tetapi PT. TAK dapat mengajukan Purchase Order kepada PT PGASOL.

Kemudian PT. PGASOL serta PT TAK bersepakat bahwa Purchase Order tersebut nantinya akan dilaksanakan oleh Tersangka AM selaku Direktur PT Adhidaya Nusaprima Tekhnindo (PT ANT) yang telah terdaftar didalam Procurement Integrated System (PIS) di PT PGASOL.

Selanjutnya PT TAK dan PT PGASOL menyepakati:

1. Purchase Order No. PO/0036/ TAK/IPM-SGE/II/18 tanggal 06 Februari 2018 untuk Penyediaan material/peralatan pemboran sumur panas bumi (Geothermal) senilai Rp.24.665.193.300,- (termasuk PPN)
2. Purchase Order No. PO/ 0067/TAK/IPM-SGE/V/18 tanggal 11 Mei 2018 untuk Rental peralatan Blow Out Preventer (BOP) senilai Rp.9.878.400.000,- (tidak termasuk PPN)

Lalu, PT PGASOL menunjuk PT. ANT yang tidak memiliki pengalaman dan kemampuan sebagai penyedia dalam pemboran panas bumi dengan cara mengeluarkan:

1. Purchase Order No. PO 001.PO/GT/ PGAS/III/2018 tanggal 15 Februari 2018 senilai Rp.22.022.071.300,- tentang Penyediaan material dan peralatan pengeboran sumur panas bumi;
2. Perjanjian Kerjasama penyediaan peralatan Blow Out Preventer (BOP) Nomor 001.PR/GT2/PGAS/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 senilai Rp.9.702.000.000.

Ade mengatakan, PT. ANT tidak pernah menyediakan material dan peralatan pengeboran sumur panas bumi sesuai Purchase Order dan juga tidak melaksanakan Surat Perjanjian Kerjasama penyediaan peralatan Blow Out Preventer (BOP) dari PT. PGASOL, karena Penyediaan material/peralatan pemboran sumur panas bumi (Geothermal) serta rental peralatan Blow Out Preventer (BOP) tersebut dilaksanakan sendiri oleh PT. TAK.

Sementara itu, untuk kelengkapan administrasi pencairan pembayaran kepada PT ANT, dibuat Berita Acara Inspeksi dan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) yang ditanda tangani oleh Tersangka YT selaku Direktur Tehnik dan Pengembangan PT PGASOL, Tersangka YKW selaku Direktur Utama PT. TAK dan Tersangka AM selaku Direktur PT. ANT seolah-olah telah terjadi serah terima barang dari PT. PGASOL yang disediakan oleh PT. ANT kepada PT. TAK, sehingga atas dasar BAST tersebut PT. PGASOL melakukan pembayaran kepada PT. ANT yang selanjutnya PT ANT menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada PT TAK.

Kejati DKI menjelaskan, dalam proyek pengadaan dan sewa alat pembuatan sumur geothermal tahun 2018 oleh PT. Pgas Solution melanggar ketentuan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Keputusan Direksi PT. Pgas Solution No. 005100.S/LG.01/Dirut /2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Perubahan Prosedur Operasi Pengadaan Barang/Jasa Keproyekan.

Kerugian Negara Rp 23 M

Akibat perbuatan Tersangka YT, YKW dan AM menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 23.846.313.000 (miliar) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (PBKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal yang disangkakan terhadap Tersangka YT, YKW dan AM melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6559187/kejati-dki-tetapkan-3-orang-tersangka-di-kasus-korupsi-pt-gas-solution.)

Jakarta (VLF) Pihak PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) diperiksa penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri terkait laporannya terhadap pemegang saham PT Hair Star Indonesia (HSI) dan menyangkut nama bos besar PT Gudang Garam Tbk, Susilo Wonowidjojo. Laporan ini terkait dugaan pidana kredit macet senilai Rp 232 miliar.

“Iya kita sudah memenuhi undangan dari pihak Bareskrim terkait dengan permintaan klarifikasi kepada Bank OCBC NISP atas dasar laporan yang telah kami sampaikan tanggal 9 Januari 2023,” kata kuasa hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan di gedung Bareskrim Polri, Rabu (8/2/2023).

“Nominal yang kami pinjamkan adalah Rp 232 miliar,” imbuhnya.

Laporan ini teregister pada Nomor LP/B/0011/I/2023/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 9 Januari 2023. Hasbi menyebut ada perubahan pemegang saham tanpa seizin OCBC NISP.

“Jadi pada saat perpanjangan dan pencairan kredit itu tidak ada sedikit pun perubahan pemegang saham dan pengurus dari perusahaan Hair Star Indonesia. Lalu pada Mei 2021 ternyata ada perubahan pemegang saham,” katanya.

Lebih lanjut, Hasbi menyebut pihaknya telah menyerahkan barang bukti kepada penyidik. Di antaranya perjanjian kredit dan laporan keuangan.

“Antara lain perjanjian kredit dan laporan keuangan yang kami rasa tidak ada indikasi bahwa perusahaan ini tidak sehat keuangannya,” ujarnya.

“Maka dari itu kami melihat ada dugaan aliran dana ini ada indikasi pencucian uang,” tambahnya.

Saat dikonfirmasi, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa laporan ini terkait dugaan pemalsu surat hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau pemalsuan surat dan atau penipuan dan atau tindak pidana pencucian uang,” kata Ramadhan.

“Dalam proses, PT HSI mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank OCBC NISP yang diduga ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT HIS guna mendapatkan fasilitas kredit,” tambahnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6559065/bareskrim-periksa-ocbc-nisp-soal-dugaan-kredit-macet-bos-gudang-garam.)

Jakarta (VLF) Hakim Agung Sudrajad Dimyati bakal segera menjalani persidangan terkait kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). KPK pun telah menyiapkan 11 jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus tersebut.
Kasus suap yang melibatkan Sudrajad pun telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung hari ini. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bandung, perkara ini didaftarkan pada Rabu (8/2/2023) dan teregister dengan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Sebelas jaksa telah disiapkan KPK. Para jaksa itu masing-masing bernama Rio Frandy, Wawan Yunarwanto, Ariawan Agustiartono, Ni Nengah Gina Saraswati, Nur Haris Arhadi, Riniyati Karnasih, Yoga Pratomo, Arif Rahman Irsady, Sandy Septi Murhanta Hidayat, Wahyu Dwi Oktafianto dan Heradian Salip.

Dalam surat dakwaan, Sudrajad didakwa bersama-sama dengan Desy Yustria Muhajir Habibie dan Elly Pangesuti menerima suap berjumlah SGD 200.000 atau sekitar Rp 2 miliar. Tindakan suap tersebut diberikan oleh advokat Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno serta Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili,” bunyi surat dakwaan dilansir dari situs SIPP PN Bandung, Rabu (8/2/2023).

Jaksa meyakini suap itu diberikan sebagai upaya mempengaruhi terdakwa sebagai Hakim Agung dalam mengadili sebuah perkara.

“Pemberian uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022,” katanya.

Dalam dakwaannya, Sudrajad didakwa melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6558475/segera-diadili-hakim-agung-sudrajad-didakwa-terima-suap-rp-2-miliar.)

Jakarta (VLF) Dua tersangka kasus korupsi dana bos afirmasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) Pandeglang, Asep dan Ucu, akan menjalani sidang perdana di pengadilan Tipikor Serang. Keduanya akan menjalani sidang pada Kamis (9/2) besok.

“Hari Kamis (besok) pukul 09.00 WIB pagi,” kata Kasi Pidsus Kejari Pandeglang Kunto Trihatmodjo, saat dikonfirmasi, Rabu (8/2/2023).

Kunto mengatakan pada sidang pertama besok, agendanya pembacaan dakwaan kepada tersangka Asep dan Ucu. Keduanya didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,6 miliar.

“Agenda pembacaan dakwaan terhadap A dan U,” katanya.

Diketahui berkas kasus ini sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang ke Pengadilan Tipikor pada Senin (30/1). Penahanan dua tersangka juga sudah diserahkan ke Pengadilan Tipikor Serang.

Berdasarkan catatan detikcom, dalam perkara ini tersangka Asep selaku direktur AwiCom ditetapkan lebih dulu sebagai tersangka oleh kejaksaan negeri Pandeglang pada Kamis (14/9/2022) lalu. Selain menerima uang dari seluruh sekolah penerima BOS afirmasi, tersangka Asep juga berperan dalam mengkondisikan pengadaan barang berupa tablet untuk SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Pandeglang.

Sementara itu, untuk Ucu Kejari Pandeglang menetapkan dirinya sebagai tersangka pada Kamis (27/10/2022) lalu. Ucu sendiri merupakan pihak penyidik tablet untuk sekolah yang mendapatkan bantuan Bos afirmasi dari kementerian pendidikan.

Sebelum ditetapkan menjadi tersangka pada kasus ini, Ucu tengah menjalani masa tahanan atas kasus korupsi pengadaan 1.800 komputer UNBK SMA/SMK negeri senilai Rp 25,3 miliar. Dalam kasus tersebut, Ucu divonis bersalah dan dipenjara selama 1 tahun 6 bulan dengan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6558467/sidang-dakwaan-kasus-korupsi-dana-bos-afirmasi-pandeglang-digelar-besok.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa saksi-saksi baru dalam dugaan kasus korupsi base transceiver station (BTS) 4G. Dari enam saksi yang diperiksa, salah satunya adalah Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.

Ke-6 saksi yang diperiksa Kejagung hari ini, Rabu (8/2/2023), yaitu:

1. HH selaku Ketua Pemeriksa Pekerjaan Hasil Pekerjaan.
2. SHW selaku Direktur PT Dua Putra Valutama.
3. SSS selaku Direktur PT Waradana Yusa Abadi.
4. SJU selaku pihak swasta.
5. DF selaku Direktur Layanan Telekomunikasi & Informasi untuk Badan Usaha.
6. WNW selaku Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Adapun keenam orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo Tahun 2020-2022 atas nama Tersangka AAL, Tersangka GMS, Tersangka YS, Tersangka MA, dan Tersangka IH,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, dalam siaran persnya.

Disampaikan Ketut, pemeriksaan saksi-saksi tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara yang tengah diusut oleh Kejagung.

Kejagung dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan saksi lagi, salah satunya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate pada Kamis (9/2/2023).

Adapun sejauh ini, Kejagung telah menetapkan lima tersangka atas dugaan kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022, yaitu:

1. Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif (AAL)
2. GMS selaku Direktur Utama Moratelindo
3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia Tahun 2020
4. MA selaku Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment
5. IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy

Akibat perbuatannya, tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Seiring proses hukum yang berjalan, Kejagung menerbitkan surat pencegahan terhadap 23 orang ke luar negeri terdiri dari Dirut Bakti Kominfo beserta jajarannya, dan petinggi industri telekomunikasi.

(Sumber : https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6558375/staf-ahli-kominfo-diperiksa-kejagung-menyangkut-korupsi-bts-4g-bakti.)

Jakarta (VLF) Pengusaha swasta berinisial HP di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinyatakan vonis bersalah sebagai terdakwa pengemplang pajak. Perusahaannya dengan sengaja melaporkan SPT Tahunan yang isinya tidak benar sehingga mengakibatkan pajak kurang dibayar.

Hal itu berdasarkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bantul. Informasi dibagikan di Twitter resmi @DitjenPajakRI, dikutip Rabu (8/2/2023).

“Majelis Hakim PN Bantul menyatakan terdakwa HP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja tidak melaporkan seluruh penghasilannya dalam SPT yang mengakibatkan pajak kurang dibayar,” tulisnya.

Atas perbuatannya, Majelis Hakim PN Bantul memvonis HP dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar dua kali jumlah pajak terutang yaitu senilai Rp 88.833.956.874.

“Jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda miliknya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda,” tegasnya.

Jika terdakwa HP tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

“DJP akan terus memberikan upaya keadilan perpajakan dalam bentuk penegakan hukum kepada para pengemplang pajak,” imbuhnya.

(Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6557529/palsukan-spt-pajak-pengusaha-di-bantul-dibui–denda-rp-88-m.)

Jakarta (VLF) Pembunuhan seorang sopir taksi online, Sony Rizal Tahitoe (59), di Perumahan Bukit I Cengkeh, Cimanggis, Depok, akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh oleh anggota Densus 88 Antiteror Polri, Bripda HS.

Sebelumnya, korban ditemukan tewas di Perumahan Bukit Cengkeh I, Cimanggis, Depok, pada Senin (23/1/20223) sekitar pukul 04.20 WIB. Korban yang saat itu mengemudikan mobil Avanza bernopol B-1739-FZG, ditemukan tergeletak dan bersimbah darah di samping mobilnya.

Pihak kepolisian melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi di lokasi. Dari hasil penyelidikan terungkap, pelaku pembunuhan ternyata anggota Densus 88.

Bripda HS ditangkap langsung oleh Densus 88 Antiteror di Bekasi, pada hari yang sama, beberapa jam setelah kejadian.

Berikut fakta-fakta anggota Densus 88 ditangkap atas pembunuhan sopir taksi online, yang dirangkum detikcom, Rabu (8/2/2023).

1) Terungkap dari KTA yang Tertinggal
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan identitas HS ini terungkap setelah tim kepolisian melakukan identifikasi dan olah TKP di lokasi kejadian, Perumahan Bukit Cengkeh I, Cimanggis, Depok, pada 23 Januari 2023.

“Melakukan olah TKP dengan scientific, Inafis mengidentifikasi, mencari evidence-evidence yang ada. Di TKP didapat ada beberapa evidence yang menjadi alat bukti awal ya barang bukti lah, barang bukti awal,” kata Trunoyudo kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (7/2).

Terpisah, pengacara keluarga korban, Jundri R Berutu mengatakan di dalam mobil korban tertinggal sebuah kartu tanda anggota (KTA) Polri atas nama Bripda HS.

“(Barang yang tertinggal) berupa identitas pelaku, kemudian pisaunya dan tas ransel. Bukan tas ransel murah. Ya ada (KTA Densus 88). Identias itu semua,” jelas Jundri R Berutu.

2) Ditangkap Langsung oleh Densus 88
Trunoyudo mengatakan salah satu barang bukti yang ditemukan di lokasi adalah identitas pelaku. Identitas itulah yang kemudian ditelusuri oleh Tim Densus 88 Antiteror.

“Identitas ini kemudian ditindaklanjuti, dalam hal ini dari Densus 88 langsung mengamankan pelaku pada tanggal 23, di hari yang sama ini sekira pukul 16.30 WIB di Puri Persada Desa Sindangmulya, Bekasi, Jawa Barat,” jelas Trunoyudo.

3) Motif Anggota Densus 88 Bunuh Korban
Polisi mengungkapkan motif anggota Densus 88 membunuh korban karena ekonomi. Korban ingin menguasai mobil milik korban.

“Oknum ini tentunya kita harus bisa melihat apa yang terjadi, secara perilaku dalam satuan saya membenarkan apa yang disampaikan oleh si pengacaranya, yaitu ingin memiliki harta milik korban,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (7/2/2023).

“Mengapa perilakunya? Perilakunya sejauh ini masalah ekonomi secara pribadinya sehingga ini terjadi,” imbuh dia.

4) Anggota Densus 88 Jadi Tersangka
Kombes Trunoyudo mengatakan saat ini HS telah ditetapkan sebagai tersangka. Anggota Densus 88 itu kini ditahan di Polda Metro Jaya.

“Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu juga,” kata Trunoyudo.

5) Anggota Densus 88 Terancam 15 Tahun Penjara
Polisi menjerat anggota Densus 88 Bripda HS dengan Pasal 338 KUHP terkait pembunuhan sopir taksi online. Dia terancam hukuman 15 tahun penjara.

“Tentunya kita masih menunggu, terkait proses penyidikan dugaan pasal yang diterapkan di sini ada Pasal 338 KUHP pidana, tentu semua ini tetap pada alat bukti yang didapat oleh penyidik,” ujar KTrunoyudo.

Pasal 338 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

6) Rekam Jejak Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir
Kabag Batuan Operasi Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan Bripda HS pernah melakukan penipuan ke sesama anggota Polri. Selain itu, dia pernah melakukan penipuan terhadap masyarakat.

“Melakukan peminjaman uang kepada temannya, tertangkap tangan bermain judi online, terlibat utang pribadi yang sangat besar kepada berbagai pihak dan telah diberikan hukuman oleh pimpinan Densus 88,” kata Aswin kepada wartawan, Selasa (7/2).

Aswin mengatakan Densus 88 Antiteror mendukung penyidikan kasus terhadap anggotanya itu. Dia menyebut HS ditangkap Densus 88 lalu diserahkan ke Polda Metro Jaya.

“Komitmen pimpinan untuk mendukung penyidikan terhadap tersangka HS sudah dilakukan sejak awal di mana setelah kejadian peristiwa pembunuhan tersebut, pihak Densus 88 AT Polri langsung membentuk tim untuk melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku kemudian diserahkan kepada Resmob Dirkrimum PMJ untuk proses hukum selanjutnya,” katanya.

7) Anggota Densus 88 Pura-pura Pesan Taksi Online
Pihak keluarga Sony Rizal Tahitoe (59) curiga anggota Densus 88 Antiteror, Bripda HS, merencanakan pembunuhan korban. Sebab, menurut pengacara, HS sengaja memesan taksi secara offline agar tak bisa dilacak oleh aplikator.

“Menurut kami, peristiwa pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh bukan masyarakat sipil,” kata pengacara keluarga korban, Jundri R Berutu, kepada wartawan di Polda Metro Jaya pada Selasa (7/2).

Perencanaan itu terlihat sejak HS memesan taksi kepada korban secara offline. HS sendiri disebutkan memesan taksi online di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan.

“Menurut analisa kami, bahwa dia melakukan pemesanan itu memang offline bukan online, jadi memang motifnya seperti itu. Jadi dia memesan kendaraan memang tidak ter-detect melalui aplikasi,” ujarnya.

Selain itu, lokasi pengantaran di Perumahan Bukit Cengkeh, Cimanggis, Depok, adalah alamat fiktif pelaku. Ia menduga pelaku sudah memahami situasi di lokasi.

“Nah kemudian setelah dia memesan itu dengan offline, kemudian alamat yang dituju itu juga itu bukan alamat dia,” katanya.

Menurut analisisnya, pembunuhan itu direncanakan lantaran Bripda HS telah mempersiapkan senjata untuk membunuh korban.

“Jadi artinya dia sudah memahami betul itu daerah itu memang aman untuk dilakukan eksekusi, kemudian dia juga sudah mempersiapkan berupa alat yang digunakan untuk membunuh korban,” jelasnya.

(Sumber :  https://news.detik.com/berita/d-6557313/7-fakta-mengejutkan-sopir-taksi-online-dibunuh-anggota-densus-88 )

Jakarta (VLF) Pembangunan tebing air terjun buatan di komplek wisata Bojongsari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terindikasi adanya tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Indramayu bakal segera mengusut pelaku dan jumlah kerugiannya.

Di awal tahun 2023 ini, Kejari Indramayu mulai menyidik kasus dugaan korupsi proyek tebing air terjun buatan. Pelaksanaan proyek yang dilakukan pada tahun 2019 itu disinyalir adanya penyimpangan.

“Jadi pada tahun tersebut Disbudparpora Kabupaten Indramayu telah melakukan kegiatan fisik pembuatan prasarana air terjun buatan tahap kelima,” kata Kajari Indramayu, Ajie Prasetya, Selasa (7/2/2023).

Mulanya, Kejari Indramayu menemukan dugaan tindak pidana korupsi itu dari adanya laporan hasil pemeriksaan di BPK pada pemeriksaan tahun 2020 lalu. Kejari menilai proyek dengan kontrak 14 miliar rupiah lebih itu terdapat potensi korupsi.

Pagu anggaran proyek pembuatan tebing air tejun buatan yang mencapai 15 miliar itu ditemukan ada penyimpangan. Mulai dari pelaksanaan yang tidak sesuai, spek yang tidak tepat hingga proses perencanaan dan pengawasan. Sehingga, pembangunan tersebut tidak tepat sasaran.

“Awalnya kami menemukan adanya LHP dari BPK atas pekerjaan, di situ ada potensi kerugian negara dalam pembuatan air terjun buatan di Disbudparpora,” kata Ajie.

Sebelum masuk tahap penyidikan, Kejari Indramayu sudah memeriksa 10 orang dari dinas maupun pihak pihak terkait. Pemeriksaan itu dilakukan untuk menentukan pelaku maupun jumlah kerugian negara dari praktek penyimpangan tersebut.

“Saya minta agar semua pihak nantinya bisa kooperatif dengan kami selama proses penyidikan,” pungkas Ajie.

Seperti diketahui, wisata air terjun buatan itu sempat diresmikan dan di buka selama 2 hari pada 2020 lalu. Namun lantaran adanya pandemi COVID-19, objek wisata itu kembali ditutup.

(Sumber : https://finance.detik.com/properti/d-6557170/akar-masalah-yang-menjadi-pemicu-bos-maswindo-dilaporkan-ke-bareskrim  )

Jakarta (VLF) Perusahaan kontraktor Aswin Yanuar PT Maswindo Bumi Mas tengah mendapat sorotan publik. Berbagai aksi protes dilayangkan di media sosial lantaran perusahaan ini disebut mangkir dari kewajiban pembiayaan proyek rumah hingga pembangunannya mandek.

Atas perkara ini, para korban melakukan sejumlah aksi, salah satunya melaporkan Aswin Yanuar selaku CEO Maswindo ke Bareskrim Polri. Pengacara sekaligus kuasa hukum korban Maswindo, Sapto Dewi Trianawati, mengatakan langkah pidana dipilihnya lantaran hingga saat ini belum ada itikad dari Aswin dalam menyelesaikan perkara ini.

“Sempat saya somasi, saya telpon berkali-kali, bahkan ke istrinya tidak ada respons semua. Sehingga dari 2 minggu setelah saya undang ke posko (bertemu para korban), akhirnya saya fix sudah lapor aja (ke Bareskrim Polri),” kata pengacara yang bisa diapanggil Yana itu, saat dihubungi detikcom, Selasa (7/2/2023).

Yana menjelaskan, awalnya ia menaungi 39 pihak yang merupakan mitra cabang Maswindo, total kerugian saat itu ditaksir Rp 29 miliar. Seiring berjalannya waktu kliennya bertambah menjadi 59 orang, 7 orang di antaranya merupakan konsumen Maswindo dan 52 sisanya merupakan kepala cabang Maswindo.

Para kepala cabang ini merupakan mitra yang bekerja sama dengan Aswin untuk membuka cabang perusahaan di lokasi lain. Dengan demikian, mereka tidak secara struktural pegawai dari PT Maswindo Bumi Mas, melainkan agen.

Ada sejumlah poin yang disoroti oleh Yana, yang diduga sebagai penyebab atas permasalahan yang ditanggung oleh para mitra cabang Maswindo. Poin-poin ini berhubungan erat dengan sistem yang dibuat perusahaan.

Konsumen diminta untuk membayar secara lunas 100% di muka. Dana tersebut pun langsung dikirimkan ke rekening kantor pusat, sehingga kantor cabang selaku eksekutor lapangnya harus menunggu dana cair dari pusat.

Dijelaskan lebih lanjut, kantor pusat menyalurkan dana proyek ke cabang dengan membaginya ke dalam 3 termin, termin pertama 30%, kedua 30%, dan yang ketiga 40% per proyeknya. Namun seiring berjalannya waktu, pembayaran pun mandek.

“Ketika konsumen memberikan uang cash pada Aswin, berarti hak cabang minta dana untuk proyek. Dengan 30%-30%-40% per terminnya. uang konsumen harus diturunkan dulu. Tiba-tiba termin 2 tidak diturunkan dengan alasan tidak jelas. Mandek. Kalau mandek secara otomatis konsumen lapornya ke cabang,” katanya.

Akhirnya, sejumlah kantor cabang pun berupaya menyelesaikan masalah ini dengan menalangi biayanya agar proyek dapat tetap berjalan. Tidak hanya itu, kontrak pun dijalin antara kantor cabang dengan konsumen, tanpa melibatkan kantor pusat. Ujung-ujungnya, pihak kantor cabang lah yang menuai protes dari konsumen.

“Seharusnya ada perjanjian pusat dengan konsumen. Tapi tidak, ini perjanjian kerja cabang dengan konsumen. Sehingga konsumen kalau ada apa-apa kan yang kena cabang. Karena konsumen tidak mau tahu, cabang atau pusat,” ujar Yana.

Menurut Yana menyebut kalau Aswin sempat mengubah skema bisnisnya. Sejak ada kreditur yang mengajukan PKPU Maswindo ke Pengadilan Niaga di Surabaya, konsumen diminta melakukan pembayaran ke kantor cabang. Namun demikian, kondisi ini tidak menyelesaikan masalah yang sebelumnya telah terjadi di kantor cabang.

Awalnya, para konsumen melayangkan protes hingga mengajukan somasi ke para kepala cabang. Namun setelah mengetahui kejadian sebenarnya, akhirnya para kepala cabang dan sejumlah konsumen ini bersama-sama meniatkan diri untuk melaporkan Aswin ke Bareskrim Polri.

Sebagai tambahan informasi, detikcom sudah berupaya untuk menghubungi Maswindo melalui akun instagram @maswindocontractor dan melalui Whatsapp, serta menghubungi akun Instagram CEO Maswindo @aswinyaanuar. Namun hingga kini, belum ada yang memberikan respon.

(Sumber : https://finance.detik.com/properti/d-6557170/akar-masalah-yang-menjadi-pemicu-bos-maswindo-dilaporkan-ke-bareskrim)

Jakarta (VLF) Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe resmi menunjuk Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis menjadi pengacaranya. OC Kaligis resmi ditunjuk langsung oleh pihak keluarga Lukas.

“Keluarga juga menunjuk OC Kaligis sebagai tim hukum Pak Lukas. Surat kuasa sudah ditandatangani tadi pagi. Surat kuasa ditandatangani oleh istri Gubernur (Lukas),” kata salah satu pengacara Lukas, yakni Stefanus Roy Rening, saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (20/1/2023).

Namun Rening belum menjelaskan terkait peran OC Kaligis nantinya atau bagaimana kerja sama Rening dengan OC Kaligis.

Nantinya, para kuasa hukum Lukas bakal mengagendakan pertemuan konferensi pers secara resmi terkait penunjukan ini.

Adapun OC Kaligis merupakan pengacara yang sempat merasakan bui lantaran terlibat kasus korupsi. OC saat itu terbukti memberikan uang senilai USD 27 ribu dan SGD 5.000 kepada tiga hakim PTUN Medan.

Uang itu diberikan guna mempengaruhi keputusan terkait permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemprov Sumatera Utara.

Lantaran terbukti, pada tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 5,5 tahun bui dan dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Kemudian, OC Kaligis melakukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Akan tetapi, banding ditolak. Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman OC menjadi 7 tahun penjara. Namun vonis ini cukup ringan dibanding tuntutan jaksa KPK, yakni 10 tahun penjara.

Kasus Korupsi Lukas Enembe
Lukas Enembe telah ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi pada September 2022. Namun KPK baru resmi mengumumkan status tersangka Lukas pada Kamis (5/1).

Dalam konstruksi perkaranya, Lukas ditetapkan jadi tersangka di kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji di sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Selain Lukas, KPK menetapkan penyuapnya yang merupakan pihak swasta bernama Rijatono Lakka.

Pada 2019-2021, Rijatono diduga mengikuti lelang berbagai proyek infrastruktur di Papua. Alexander mengatakan Rijatono diduga memberikan sejumlah uang sebelum proses lelang agar perusahaannya bisa mendapat proyek.

“Adapun pihak-pihak yang ditemui Tersangka RL di antaranya adalah Tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis (5/1/2023).

Alexander menduga Rijatono sepakat memberi fee 14 persen dari total nilai kontrak yang didapat setelah dikurangi pajak. Suap itu diduga diberikan ke Lukas Enembe dan beberapa pejabat.

Singkat cerita, Rijatono mendapat tiga paket proyek, yakni:

1. Proyek multiyears peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14,8 miliar
2. Proyek multiyears rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar
3. Proyek multiyears penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp 12,9 miliar

“Setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, Tersangka RL diduga menyerahkan uang pada Tersangka LE dengan jumlah sekitar Rp 1 miliar,” ucapnya.

Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe (tengah, berkursi roda) menuju mobil tahanan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/1/2023). (Aditya Pradana Putra/Antara Foto)
KPK juga menduga Lukas Enembe menerima gratifikasi dari pihak lain. Jumlahnya miliaran rupiah.

“Diduga Tersangka LE juga diduga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah yang saat ini KPK sedang kembangkan lebih lanjut,” ujarnya.

Akibat perbuatannya, KPK menjerat Rijatono dengan Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Lukas Enembe dijerat pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Sumber :  OC Kaligis Kini Jadi Pengacara Bela Lukas Enembe!)