Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai mengusut kasus korupsi dalam pengelolaan dana pensiun pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Tahun 2013 sampai dengan 2019. Kejagung hari ini memeriksa 2 orang saksi.

“Saksi-saksi yang diperiksa yaitu, EW selaku Direktur Utama Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan periode 2011-2016,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Jumat (10/2/2023).

Selain itu saksi lain yang diperiksa adalah US selaku pihak swasta. Sebelumnya tim penyelidik telah memeriksa 1 saksi pada 3 Februari lalu, yaitu DN selaku Karyawan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana pensiun pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Tahun 2013-2019,” katanya.

Ketut mengatakan saat ini kasus tersebut sudah naik ke penyidikan. Namun belum ada tersangkanya. Kejagung bakal mengungumkan modus penyimpangan dalam melakukan investasi dana pensiun itu secara lengkap jika telah ada tersangkanya.

“Ini belum kami publish tapi kasusnya sudah naik di penyidikan umum, rencana kalau sudah ada penetapan tersangka akan kita umumkan modus dan sebagainya,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6562873/usut-kasus-korupsi-dana-pensiun-dp4-kejagung-periksa-2-saksi.)

Jakarta (VLF) Polresta Bandara Soekarno Hatta (Soetta) menangkap tiga pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pekerja migran Indonesia (PMI). Para tersangka menjanjikan korban bekerja di luar negeri dengan gaji tinggi.
Wakapolresta Bandara Soetta AKBP Anton Firmanto menjelaskan kasus ini terungkap pada Senin (17/1) di area Terminal 3 keberangkatan Internasional Bandara Soetta, Tangerang. Para pelaku merupakan sindikat pengurus paspor, pengurus visa dan orang yang merekrut.

“Ada yang bertugas mencari pekerjaan, atau mencari pekerja migran tersebut. Kemudian ada yang mengurus paspornya dan ada yang mengurus visanya,” ungkap Anton dalam keterangannya, Jumat (10/2/2023).

Adapun tiga tersangka yang diamankan yaitu RC alias UR (43), ABM alias O (46), dan MAB (49). Anton menjelaskan para pekerja yang akan diberangkatkan nantinya akan menjadi korban eksploitasi.

“Calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang diberangkatkan akan tereksploitasi di negara tujuan,” kata dia.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pelindungan pekerja migran Indonesia, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda Rp 15 miliar, serta pasal tentang PTPPO, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 120 juta.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6562797/polisi-tangkap-3-tersangka-tppo-di-soetta-modus-janjikan-gaji-tinggi.)

Jakarta (VLF) Kasus sengketa lahan yang diklaim milik orang tua Bripka Madih belum tuntas. Hari ini, anggota Provos Polsek Jatinegara itu dipanggil Satgas Anti Mafia Tanah Bareskrim.

Pemanggilan terhadap Bripka Madih ini dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro. Djuhandani mengatakan Bripka Madih dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait aduannya ke Satgas Anti Mafia Bareskrim Polri.

“Yang bersangkutan membuat aduan dan rencana akan kami klarifikasi tentang pengaduannya,” kata Djuhandani Rahardjo Puro dalam keterangannya, Jumat (10/2/2023).

Dalam surat bernomor B/868/II/2023/Dittipum tanggal 8 Februari 2023, Madih diundang untuk klarifikasi hari ini, Jumat (10/2/2023) pukul 09.00 WIB. Dalam surat tertulis Satuan Tugas Anti Mafia Tanah telah menerima surat pengaduan masyarakat dari Saudara Madih yang isinya menerangkan bahwa adanya dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Saudara Mulih dkk terhadap H Tonge Nyimin (orang tua Madih) yang memiliki alas hak berupa surat Girik No 191 atas nama Tonge yang terjadi di Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan pondok Gede, Kota Bekasi.

Terpisah, kuasa hukum Madih Yasin Hasan juga membenarkan terkait klarifikasi tersebut. Rencananya Bripka Madih bersama 10 pengacaranya akan mendatangi Bareskrim pada Jumat (10/2) pukul 10.00 WIB pagi ini.

“Rencananya kita akan hadir, pak Madih didampingi penasehat hukumnya akan hadir,” kata Yasin.

Selain klarifikasi, Yasin menyebut kliennya juga akan membuat laporan ke Divisi Propam Polri. Dia belum merinci siapa yang akan dilaporkan itu. Namun yang pasti, pejabat dari Polda Metro Jaya.

“Rencananya juga akan mengajukan laporan kepada Propam. Laporan kepada Propam terkait dengan statement pejabat daripada Polda Metro Jaya dan penyidik,” jelasnya.

Polisi Sebut Bripka Madih Inkonsistensi

Polda Metro Jaya membeberkan sejumlah fakta terkait lahan milik keluarga Bripka Madih, polisi viral yang mengaku diperas sesama polisi saat mengurus laporan. Salah satunya terkait fakta adanya jual beli sebidang lahan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan laporan tersebut dibuat oleh ibunda Madih yang bernama Halimah pada 2011 silam. Dia mengatakan ada perbedaan data terkait pelaporan yang dibuat dengan pernyataan yang disampaikan Madih.

“Pada pelaporan ini disampaikan adalah dalam fakta terkait dengan tanah seluas 1.600 meter, ini yang dilaporkan ke PMJ, mendasari pada girik 191. Namun, tadi kita dengar yang bersangkutan menyampaikan penyampaiannya ke media mengatakan 3.600 (meter), namun fakta laporan polisinya adalah 1.600. Ini terjadi inkonsistensi,” kata Trunoyudo dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Dia mengatakan penyidik telah bekerja untuk menindaklanjuti LP tersebut. Trunoyudo mengatakan ada sebanyak 16 saksi yang diperiksa termasuk pihak terlapor bernama Mulih.

Sebagian Tanah Sudah Dijual

Dia mengatakan telah terjadi jual beli tanah milik keluarga Bripka Madih yang dibuktikan dengan akta jual beli (AJB) tanah.

“Telah terjadi jual beli dengan menjadi 9 AJB dan sisa lahannya atau tanahnya dari girik 191 seluas 4.411, jadi yang telah diikatkan dengan AJB seluas 3.649,5 meter. Artinya sisanya hanya sekitar 761,5 meter persegi,” katanya.

Dia mengatakan Tim Inafis seksi identifikasi mengecek keaslian AJB tersebut dan hasilnya, AJB tersebut dinyatakan asli. Penjualan tanah itu dilakukan Tonge yang merupakan ayah Madih sejak 1979-1992.

“Dalam proses ini, penyidik sudah melakukan langkah-langkah belum ditemukannya adanya perbuatan melawan hukum. Ini LP 2011 yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya,” katanya.

Sisa Tanah Madih 761,5 Meter Persegi

Bripka Madih sempat mengatakan dirinya diminta untuk memberikan hadiah berupa tanah seluas 1.000 meter persegi. Namun, Trunoyudo mengatakan tanah Madih tak seluas itu.

“Nalar logika kita berpikir, ketika ada statement diminta hadiah 1.000 meter, sedangkan sisanya saja 761,5 meter persegi,” ujarnya.

Adanya Penyerahan Tanah ke Pihak Lain

Selain itu, disebutkan ada tanah keluarga Madih yang diserahkan ke pihak lain seluas 800 meter persegi. Hal ini dibuktikan dari surat pernyataan yang dibuat antara Tonge dengan Boneng.

“Kemudian, ada lagi fakta hukum didapatkan Saudara Tonge atau ayah dari Madih, selain menjual daripada 9 AJB tadi, juga ada surat penyataan antara para pihak untuk penyerahan luas bidang tanah sebanyak 800 meter persegi dari Saudara Tonge kepada Saudara Boneng,” ucap Trunoyudo.

Sebelumnya, video Bripka Madih mengaku diperas saat melaporkan dugaan penyerobotan lahan viral di medsos. Madih mengaku dimintai uang Rp 100 juta hingga tanah seluas 1.000 meter persegi saat mengadukan dugaan penyerobotan lahan tersebut.

Madih mengaku melaporkan kasus tersebut ke oknum polisi berinisial TG. Trunoyudo mengatakan TG sudah pensiun.

“Dan kemudian, penyidiknya yang disebutkan atas nama TG merupakan purnawirawan, artinya sudah purna, sudah pensiun yang bersangkutan sejak tahun 2022 pensiun, pada Oktober tahun 2022,” katanya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6561302/satgas-anti-mafia-tanah-bareskrim-panggil-bripka-madih-soal-sengketa-lahan.)

Jakarta (VLF) Dakwaan KPK atas hakim agung Sudrajad Dimyati sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Sudrajad Dimyati disebut menerima suap untuk memenangkan pihak yang menyuap. Malah disebut uang suap itu dibagi-bagi di ruang kerjanya di Lantai 11 Mahkamah Agung (MA).

Infomasi itu tertuang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang dikutip detikcom, Jumat (10/2/2023). Diceritakan Sudrajad Dimyati menerima suap pada 2 Juni 2022 sekitar jam 16.30 WIB. Serah terima itu dilakukan tepat sehari setelah Sudrajad Dimyati memenangkan nasabah Intidana, Heryanto Tanaka.

“Bertempat di Lantai 11 Gedung Mahkamah Agung, hakim Elly menerima uang yang menjadi bagian Sudrajat Dimyati dan hakim Elly dari Muhajir Habibie. Uang itu dimasukan dalam goodie bag warna pink berisi 2 amplop yaitu satu amplop berisi SGD 80 ribu untuk Sudrajad Dimyati, dan satunya berisi SGD 10,000 untuk Elly,” bunyi dakwaan jaksa.

Elly adalah Panitera Pengganti (PP) Sudrajad Dimyati. Dengan posisi itu, Elly bisa berkomunikasi langsung dengan Sudrajad Dimyati. Di sisi lain, Elly juga bisa menjadi tim penghubung ke pihak lain.

“Selanjutnya bertempat di ruang kerja Terdakwa (Sudrajad Dimyati-red), Terdakwa (Sudrajad Dimyati-red) menerima pemberian uang sebesar SGD 80.000 dari Elly Tri Pangestuti,” bunyi dakwaan jaksa.

Hal itu dilakukan lagi dalam kasus sengketa jual beli rumah Fenny Luardi membeli rumah Liana Tjandra. Di mana Liana menggugat Fenny karena belum melunasi pembayaran, tapi SHM rumah sudah ganti nama menjadi milik Fenny. Liana menang di tingkat pertama dan banding. Nah di tingkat kasasi, Sudrajad Dimyati mengubah putusan dengan memenangkan Fenny.

Sehari setelah putusan, tepatnya pada 8 Agustus 2022, Sudrajad Dimyati menerima ‘imbalan’ haram dari pihak Fenny.

“Pada sore harinya, Terdakwa (Muhajir Habibie-red) memerintahkan pegawai honorer MA, Ahmad Fauzi untuk menyerahkan 2 amplop yang berisi uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat bagian Sudrajad Dimyati setara Rp 800.000.000 dan bagian Elly setara Rp 100.000.000. Selanjutnya bertempat di ruang kerja Sudrajad Dimyati, Ahmad Fauzi menyerahkan 2 amplop tersebut kepada Elly yang kemudian oleh Elly satu amplop yang berisi uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat setara Rp 800.000.000 diberikan kepada Sudrajad Dimyati,” urai jaksa.

Jejaring bisnis rasuah Sudrajad Dimyati kini akhirnya diadili di PN Bandung. Bahkan menyerat hakim agung Gazalba Saleh yang juga jadi terdakwa. Berikut nama-nama yang juga jadi terdakwa di kasus itu:

1. Nurmanto Akmal (PNS di MA)
2. Albasri (PNS di MA)
3. Muhajir Habibie (PNS di MA)
4. Desy Yustria (PNS di MA)
5. Heryanto Tanaka (pengusaha)
6. Ivan Dwi Kusuma (Pengusaha)
7. Yosep Parera (Pengacara)
8. Eko Suparno (Pengacara)

Nama Sekretaris MA Hasbi juga disebut-sebut di kasus itu. Berikut sebagian bunyi dakwaan Yosep Parera:

…Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 bertempat di Rumah Pancasila Jl Semarang Indah No 32 Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, THEODORUS YOSEP PARERA dan HERYANTO TANAKA bertemu dengan DADAN TRI YUDIANTO yang merupakan penghubung dengan HASBI HASAN (Sekretaris Mahkamah Agung RI) membicarakan terkait pengurusan perkara Nomor 326 K/Pid/2022 atas nama BUDIMAN GANDI SUPARMAN….

“Kebutuhan untuk melengkapi fakta-fakta dari uraian surat dakwaan tentu nanti jaksa sesuai dengan kebutuhan akan memanggil siapa pun dari keterangan saksi-saksi sebelumnya ada di proses penyidikan ya, baik itu sekretaris MA ataupun siapa pun itu kami tidak memandang dari siapa yang harus dipanggil,” kata kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (3/2/2023).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6561290/saat-lantai-11-ma-disebut-jadi-tempat-bagi-duit-suap-hakim-agung-sudrajad.)

Jakarta (VLF) Kasus kecelakaan menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Hasya Attalah Syaputra (18), kini memasuki babak baru. Polda Metro Jaya menyatakan adanya maladministrasi dalam penetapan tersangka Hasya di kasus kecelakaan yang menewaskan dirinya itu.

Maladministrasi dalam penetapan tersangka ini kemudian membuat para penyidik disidang kode etik. Polda Metro Jaya menyampaikan permintaan maaf terkait hal ini.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya mulai mengusut laporan orang tua alm Hasya terkait dugaan pembiaran purnawirawan Polri, Eko Setio Budi Wahono dalam kecelakaan tersebut. Pold Metro Jaya kini telah menerbitkan surat perintah penyidikan terbaru.

Penetapan Tersangka Maladministrasi

Kabid Humas Pold Metro Jaya Kombes Trunoyudo mengakui adanya maladministrasi dalam penetapan tersangka Hasya di kasus kecelakaan tersebut.

“Maladministrasi, makannya disidang,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (9/2).

Trunoyudo mengatakan proses sidang etik terhadap penyidik sudah dilakukan pada Selasa (6/2). Hanya saja, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai sanksi terhadap penyidik dalam sidang kode etik tersebut.

Penyidik Disidang Kode Etik

Adanya maladministrasi dalam penetapan Hasya sebagai tersangka dalam kecelakaan tersebut terungkap setelah Tim Monitoring, Evaluasi, dan Asistensi melakukan audit. Dari hasil audit tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian administrasi yang berujung penyidik disidang kode etik.

“Hal ini juga ditindaklanjuti telah memberikan sanksi sidang kode etik kepada penyidik terdahulu. Tentunya mekanismenya keputusannya melalui mekanisme sidang kode etik,” kata Trunoyudo, Rabu (8/2).

Sebelumnya, Trunoyudo mengatakan adanya ketidaksesuaian administrasi dalam penetapan Hasya sebagai tersangka kasus kecelakaan yang menewaskannya. Ketidaksesuaian ini diungkap oleh tim monitoring asistensi dan evaluasi yang melakukan audit investigasi mendalam terhadap perkara tersebut.

“Menemukan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian administrasi prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana terkait proses penetapan status dan tahapan lainnya terhadap perkara tersebut,” kata Trunoyudo saat jumpa pers di Tangerang Selatan, Senin (6/2).

Tim monitoring juga melakukan gelar perkara khusus yang dipimpin Kabidkum Polda Metro Jaya. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan tersebut untuk mengetahui ada-tidaknya pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh penyidik.

Terbitkan Sprint Penyidikan Terbaru

Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penyidikan baru terkait kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), M Hasya Attalah Syaputra. Penyidikan baru ini berkaitan adanya laporan orang tua Hasya soal dugaan pembiaran AKBP (Purn) Eko Setio Budi Wahono dalam peristiwa kecelakaan tersebut.

“Berangkat dari laporan yang sudah dilaporkan, dan kemudian akan diterbitkan surat perintah penyidikan terbaru,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Rabu (8/2).

Dengan adanya surat perintah penyidikan terbaru ini, pihak kepolisian akan melakukan pengusutan terkait laporan orang tua Hasya. Penyidikan melibatkan Direktorat Lalu Lintas dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

“Tentu ini melibatkan penyidik dari Direktorat Lalu Lintas dari Polda Metro Jaya dengan juga melibatkan dari Wasidik atau pengawas penyidik yang ada di Direktorat Reserse Polda Metro Jaya,” jelasnya.

AKBP Purn Eko Siap Diperiksa

Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru terkait laporan keluarga Hasya, mahasiswa UI, soal pembiaran yang dilakukan AKBP (Purn) Eko Setio BW seusai kecelakaan. Pihak Eko menyatakan siap diperiksa.

“Kita siap kalau dipanggil sebagai warga negara hukum yang baik,” kata kuasa hukum Eko Setio, Kitson Sianturi, saat dihubungi, Kamis (9/2).

Kitson menegaskan nantinya pihaknya akan menjelaskan semua yang ditanya penyidik saat diperiksa. Termasuk penjelasan soal dugaan pembiaran setelah Hasya tewas tertabrak.

“Sesuai pertanyaan penyidik kita akan jelaskan,” ujarnya.

Kitson sebelumnya juga sudah membantah bahwa kliennya melakukan pembiaran usai kecelakaan maut tersebut terjadi.

“Kondisi dan situasi orang dalam hal menghadapi persoalan ini itu kita tidak bisa langsung, kenapa tidak dibawa,” kata Kitson.

Rehabilitasi Nama Baik Melalui Mekanisme Panjang

Polda Metro Jaya mencabut status tersangka mahasiswa UI, M Hasya Attalah Syahputra (18), korban tewas kecelakaan yang melibatkan purnawirawan polisi Eko Setio Budi Wahono. Lalu bagaimana proses rehabilitasi nama baik Hasya?

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan salah satu cara rehabilitasi nama yang sudah dilakukan adalah mencabut status tersangka Hasya pada kasus tersebut.

“Proses pencabutan status tersangka dengan adanya pengembalian pemulihan tentu dengan mekanisme hukum,” kata Trunoyudo kepada wartawan, Kamis (9/2).

Trunoyudo mengatakan semua hal terkait pemulihan nama baik Hasya akan dilakukan melalui mekanisme hukum, termasuk membuat tim kajian yang melibatkan pakar. Nantinya hasil rekomendasi dari tim kajian tersebut akan ditindaklanjuti.

“Kita akan lakukan kembali melalui mekanisme hukum, di antaranya kita akan membuat suatu tim dalam suatu kajian tentunya,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6561196/fakta-terkini-mahasiswa-ui-tewas-jadi-tersangka-masalah-administrasi.)

Jakarta (VLF) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan kinerjanya selama 2022 saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI. Ketua KPK Firli Bahuri menyebut pada 2022 pihaknya mampu mengembalikan aset kerugian negara sebesar Rp 575,74 miliar.

Laporan itu disampaikan Firli dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Firli menyebut capaian ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

“Tahun 2022, KPK berhasil mengembalikan aset kerugian negara sebesar Rp 575,74 M dan angka ini lebih besar dari tahun lalu, tahun 2021,” kata Firli di ruang rapat Komisi III, Kamis (9/2/2023).

Menurut Firli, capaian pengembalian aset pada 2021 sebesar Rp 416,96 M dari target yang ditentukan Rp 141,7 Miliar. Ia mengulas capaian aset pengembalian kerugian negara pada 2021 sebesar 294,25 persen.

“Di mana 2021 Rp 416 M dan angka ini lebih besar berkali lipat dari target yang dicanangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, yaitu Rp 141,7 M,” tutur Firli.

Firli menegaskan KPK berupaya memperbaiki pengelolaan aset untuk menjaga nilai ekonomis, melaksanakan PP 105/2021 tentang Lelang Benda Sitaan KPK.

“Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi akan lebih maksimal jika didukung dengan regulasi yang kuat seperti undang-undang perampasan aset,” kata Firli dalam penjabarannya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6559644/firli-ungkap-kpk-kembalikan-aset-kerugian-negara-rp-57574-m-di-2022.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate tidak bisa memenuhi pemanggilan sebagai saksi kasus korupsi base transceiver station (BTS) 4G pada hari ini, Kamis (9/2/2023).

Pemanggilan Menkominfo tertuang Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: SPS-418/F.2/Fd.2/01/2023 tanggal 06 Februari 2023 tentang Surat Panggilan Saksi pada Kamis 09 Februari 2023 pukul 09:00 WIB

Namun, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, mengatakan bahwa Johnny pada hari ini sedang mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Hari Puncak Pers Nasional di Medan, Sumatera Utara.

Adapun informasi ketidakhadiran Menkominfo ini telah disampaikan kepada Kejagung berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 180/SJ/HK.06.02/02/2023 tanggal 07 Februari 2023 tentang Panggilan Saksi yang ditujukan kepada Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Ada alasan yang dikemukakan dalam isi surat ketidakhadiran Menkominfo atas pemanggilan Kejagung sebagai, yakni:

1. Mendampingi Presiden RI dalam acara Hari Puncak Pers Nasional di Medan;
2. Mewakili Pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI yang beragendakan penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Senin 13 Februari 2023 pukul 13:00 WIB.

Ketut mengungkapkan atas kondisi tersebut, pihaknya mengubah jadwal pemanggilan Menkominfo sebagai saksi dalam kasus korupsi BTS 4G pada 14 Februari 2023.

“Pemanggilan JGP sebagai SAKSI terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo Tahun 2020 s/d 2022,” ujar Ketut dalam siaran persnya.

(Sumber : https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6559550/kejagung-menkominfo-diperiksa-jadi-saksi-korupsi-bts-4g-di-14-februari.)

Jakarta (VLF) Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman merespons terkait sembilan hakim konstitusi dilaporkan ke Polda Metro soal skandal dugaan pemalsuan putusan MK. Ia menuturkan tak bisa berkomentar lebih lanjut terkait hal tersebut.

“Jadi begini, setiap warga negara punya hak dan kewajiban, hak itu termasuk untuk melaporkan ke aparat penegak hukum. Saya tidak bisa berkomentar lebih jauh yang terkait dengan substansi. Silakan mengikuti proses perjalanan masalah ini yang kebetulan insyaallah hari ini Majelis Kehormatan akan mulai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,” kata Anwar kepada wartawan di Gedung 1 Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2023).

Hari ini Anwar resmi melantik tiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pagi ini. Ia membeberkan terkait alasan pemilihan ketiganya.

Tiga anggota MKMK yang telah dilantik terdiri atas hakim konstitusi Enny Nurbaningsih, mantan hakim MK Dewa Gede Palguna, dan ahli pidana UGM Prof Sudjito. Anwar Usman menuturkan ketiganya sepakat dipilih dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).

“Beliau-beliau ini saya kenal semua. Yang satu Prof Sudjito masih sebagai anggota Dewan Etik versi undang-undang lama. Kemudian Pak Palguna itu dua periode jadi hakim konstitusi dan pada periode kedua sama bersama beliau, jadi saya tahu persis integritasnya. Tentu termasuk Prof Enny, yang selama ini juga saya sudah sekian tahun bersama beliau. Intergritasnya tidak diragukan dan itulah makanya sepakat kami dalam rapat permusyawaratan hakim menunjuk beliau,” ujar Anwar.

Ditanya terkait keluhan adanya hakim aktif dari tiga anggota MKMK, Anwar Usman menuturkan hal tersebut merupakan amanat undang-undang. Sehingga, kata dia, pihaknya menunjuk Enny Nurbaningsih menjadi salah satunya.

“Jadi begini, bahwa apa yang kita saksikan tadi ketiga anggota Majelis Kehormatan salah satunya adalah hakim konstitusi aktif. Itu memang diatur dalam undang-undang MK, sehingga untuk pembentukannya saya selaku ketua dan itu atas persetujuan RPH menunjuk Prof Enny untuk memenuhi amanat undang-undang. Jadi ini amanat undang-undang,” ungkapnya.

“Tadi juga sudah menyaksikan beliau-beliau sudah disumpah, artinya apa. Walaupun beliau kita sudah tahu semuanya, beliau berita itu tidak bisa diragukan lagi integritasnya. Tetapi demi untuk menjaga kecurigaan-kecurigaan yang ada, maka tadi disumpah,” kata Anwar.

Seluruh Hakim MK Dilaporkan

Diketahui sembilan hakim MK dilaporkan ke polisi atas dugaan pemalsuan surat. Laporan dugaan itu dibuat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak ke Polda Metro Jaya. Zico menduga ada individu hakim sengaja mengubah substansi itu sebelum di-publish di website MK.

Zico pun tak terima karena menjadi penggugat di Putusan MK Nomor 103 itu. Karena itu, dia melaporkan sembilan hakim konstitusi, satu panitera, dan satu panitera pengganti ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan surat.

“Jadi pada hari ini kita baru saja membuat laporan polisi, pada laporan kali ini kita membuat laporan 9 hakim konstitusi dan juga 1 panitera, dan 1 panitera pengganti atas adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu sebagai mana salinan putusan dan juga risalah sidang dan juga dibacakan dalam persidangan terkait dengan substansi putusan itu terdapat frasa atau substansi yang sengaja diubah karena bunyinya itu awalnya dengan ‘demikian’ kemudian ‘ke depan’. Ini kan ada suatu hal yang baru apabila ini dinyatakan dalam suatu hal yang typo sangat tidak substansial karena ini substansi frasanya sudah berbeda kurang lebih seperti itu,” kata kuasa hukum Zico, Leon Maulana Mirza, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu(1/2).

Menanggapi hal itu, MK menyatakan saat ini masih fokus menggelar proses sidang etik lewat Majelis Kehormatan MK (MKMK).

“Masing-masing hakim konstitusi sudah mengetahui hal dimaksud melalui pemberitaan media, namun belum memberikan respons/tanggapan mengenai tindak lanjutnya, masih mengikuti perkembangan saja,” kata jubir MK, Fajar Laksono, kepada wartawan, Kamis (2/2).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6559622/respons-ketua-mk-usai-9-hakim-konstitusi-dilaporkan-soal-skandal-putusan.)

Jakarta (VLF) Bripda HS, tersangka pembunuh sopir taksi online, Sony Rizal Tahitoe (59), ternyata polisi bermasalah. Anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri itu pernah dikurung di tempat khusus karena melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri.

Ironisnya, Bripda HS melakukan pembunuhan sopir taksi online di Depok belum lama setelah keluar dari tahanan khusus. HS memiliki sejumlah catatan pelanggaran kode etik dan profesi.

Berikut fakta-fakta terkait Bripda HS, pembunuh sopir taksi online di Depok, yang dirangkum detikcom, Kamis (9/2/2023).

Bripda HS Baru Keluar Tahanan Patsus

Juru Bicara Densus 88 Antiteror 88 Polri Kombes Aswin Siregar mengungkapkan HS melakukan pembunuhan tidak lama setelah selesai menjalani penempatan khusus (patsus).

“HS baru selesai melaksanakan hukuman dengan penempatan khusus beberapa hari sebelumnya,” kata Aswin Siregar kepada wartawan, Rabu (8/2).

Ads by
Diketahui, HS menjalani sanksi sidang kode etik pada 5 Desember 2022. HS juga diberi teguran tertulis.

“Tanggal 5 Desember 2022, yang bersangkutan disidang disiplin dengan hukuman penempatan khusus dan teguran tertulis,” ujarnya.

Tindakan Bripda HS Tak Terkait Kedinasan

Aswin menegaskan tindakan HS tentunya di luar dari kedinasan. Densus 88 Antiteror mengecam keras perbuatan HS.

“Perbuatan HS dalam perkara ini murni merupakan tindakan personal yang tidak berkaitan dengan kedinasan. Sekali lagi, pimpinan Densus 88 AT tidak menoleransi pelanggaran hukum yang dilakukan anggota D88 dan mendukung penyidikan yang profesional dan transparan yang dilakukan Penyidik Ditkrimum PMJ,” katanya.

Rekam Jejak Bripda HS

Bripda HS pernah memiliki sejumlah catatan buruk di kepolisian. Salah satunya, Bripda HS pernah melakukan penipuan ke sesama anggota Polri dan juga masyarakat.

“Melakukan peminjaman uang kepada temannya, tertangkap tangan bermain judi online, terlibat utang pribadi yang sangat besar kepada berbagai pihak dan telah diberikan hukuman oleh pimpinan Densus 88,” kata Aswin kepada wartawan, Selasa (7/2).

Aswin mengatakan Densus 88 Antiteror mendukung penyidikan kasus terhadap anggotanya itu. Dia menyebut HS ditangkap Densus 88 lalu diserahkan ke Polda Metro Jaya.

“Komitmen pimpinan untuk mendukung penyidikan terhadap tersangka HS sudah dilakukan sejak awal di mana setelah kejadian peristiwa pembunuhan tersebut, pihak Densus 88 AT Polri langsung membentuk tim untuk melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku kemudian diserahkan kepada Resmob Dirkrimum PMJ untuk proses hukum selanjutnya,” katanya.

Bripda HS Sedang Proses PTDH

Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri mengatakan Bripda HS, tersangka pembunuhan pengemudi taksi online di Depok, sudah menjalani sidang etik. Bripda HS saat ini juga sedang dalam proses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas pembunuhan yang dia lakukan.

“Tersangka HS tersebut sedang dalam proses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukannya,” kata juru bicara Densus 88, Komisaris Besar Aswin Siregar, di Jakarta, dilansir Antara, Rabu (8/2).

Bripda HS Tersangka Pembunuhan

Bripda HS ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan sopir taksi online, Sony Rizal Tahitoe, di Perumahan Bukit Cengkeh I, Cimanggis, Depok, pada 23 Januari 2023. Bripda HS ditangkap langsung oleh kesatuannya, Densus 88 Antiteror Polri. Bripda HS terlacak dari kartu tanda anggota (KTA) yang tertinggal.

“Identitas ini kemudian ditindaklanjuti, dalam hal ini dari Densus 88 langsung mengamankan pelaku pada tanggal 23, di hari yang sama ini sekira pukul 16.30 WIB di Puri Persada Desa Sindangmulya, Bekasi, Jawa Barat,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.

Kombes Trunoyudo mengatakan saat ini HS telah ditetapkan sebagai tersangka. Anggota Densus 88 itu kini ditahan di Polda Metro Jaya.

“Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu juga,” kata Trunoyudo.

Polisi menjerat anggota Densus 88 Bripda HS dengan Pasal 338 KUHP terkait pembunuhan sopir taksi online. Dia terancam hukuman 15 tahun penjara.

“Tentunya kita masih menunggu, terkait proses penyidikan dugaan pasal yang diterapkan di sini ada Pasal 338 KUHP pidana, tentu semua ini tetap pada alat bukti yang didapat oleh penyidik,” ujar KTrunoyudo.

Pasal 338 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6559299/ulah-anggota-densus-88-pembunuh-sopir-taksi-ternyata-kerap-bermasalah.)

Jakarta (VLF) Hakim agung Sunarto dipilih mayoritas hakim agung menjadi Wakil Ketua MA bidang Yudisial. Di sisi lain, Sunarto kini juga menjabat Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial. Akankah Sunarto akan terus rangkap jabatan atau akan dilakukan pemilihan lagi?

“Prinsipnya hasil pemilihan Wakil Ketua MA Yudisial kemarin akan ditindak lanjuti usulan ke Presiden untuk mendapatkan Keppres Wakil Ketua MA Yudisial sekaligus pemberhentian Wakil Ketua MA Nonyudisial,” kata jubir MA, hakim agung Suharto kepada wartawan, Kamis (9/2/2023).

Pemilihan Wakil Ketua MA bidang Yudisial berlangsung di gedung MA lantai 14, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/2) kemarin. Pemungutan suara dilakukan satu putaran dengan 4 calon hakim agung yang bersedia dijadikan sebagai Wakil Ketua MA bidang Yudisial. Berikut ini jumlah suara yang didapat di pemilihan itu:

Hakim agung Sunarto mendapatkan 27 suara
Hakim agung Yulius mendapatkan 12 suara
Hakim agung Haswandi mendapatkan 3 suara
Hakim agung Surya Jaya mendapatkan 2 suara

“Setelah itu, mungkin dipersiapkan pemilihan Wakil Ketua MA Nonyudisial yang baru. Termasuk kepanitiaannya dan SK KMA tentang tatibnya dan penentuan tatibnya,” ujar Suharto yang sehari-hari merupakan hakim agung kamar pidana itu.

Sunarto mengawali karier dengan menjadi hakim PN Merauke, Papua, pada 1987. Dari PN Merauke, Sunarto dipindah ke PN Blora. Ia bertugas di wilayah perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur itu dari 1992 hingga 1997. Setelah itu, pada 1997-2002, Sunarto pindah tempat tugas di PN Pasuruan.

Karier Sunarto mulai menanjak ketika dipindah ke PN Trenggalek. Pada 2002-2003, ia diangkat menjadi Wakil Ketua PN Trenggalek dan dua tahun setelah itu posisinya naik menjadi Ketua PN.

Pada 2005, saat usianya menginjak 46 tahun, Sunarto diangkat menjadi hakim tinggi dengan penugasan pertama di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Tidak sampai dua tahun bertugas di sana, Sunarto ditarik ke Jakarta untuk menjadi hakim tinggi pengawas pada Badan Pengawasan MA. Tugas itu diembannya sejak 2006 hingga 2009.

Pada 2009, karier Sunarto menanjak lagi. Di Badan Pengawasan MA, ia diberi amanah menjadi Inspektur Wilayah III. Setahun kemudian, Sunarto dilantik menjadi Inspektur Wilayah II hingga 2013. Pada 30 September 2013, Sunarto dilantik Ketua MA Hatta Ali untuk menjadi orang yang paling bertanggung jawab dalam mengawasi perilaku hakim.

Pada 2015, Sunarto terpilih menjadi hakim agung. Pada 2017, Sunarto dilantik oleh Ketua MA menjadi Ketua Muda Pengawasan.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6559365/sampai-kapan-hakim-agung-sunarto-rangkap-jabatan-ini-kata-ma.)