Jakarta (VLF) Masih berusia 36 tahun, Muhajir Habibie didakwa menjadi perantara suap sejumlah perkara di Mahkamah Agung (MA). Tugasnya menjadi tim penghubung pihak beperkara dengan hakim agung. Disebut-sebut, uang pihak beperkara yang lewat Muhajir Habibie sampai ke tangan hakim agung.

Dalam dakwaan KPK yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri (SIPP PN) Bandung, Selasa (14/2/2023), Muhajir Habibie sehari-hari adalah PNS di MA bagian staf Kepaniteraan. Pria kelahiran 4 Juni 1987 itu tinggal di Bina Indung, Pondok Gede, Bekasi, dan Apartemen Rasuna Tower, Jakarta Selatan.

Muhajir menghabiskan masa kecilnya di Makassar dan mulai menapak SMP di Jakarta sejak 2002. Muhajir lulus dari SMA 79 Jaksel pada 2005. S1-nya di STMIK Dipanegara diselesaikan pada 2010. Setelah itu, ia menjadi PNS MA dengan posisi:

1 Januari 2011: staf Kepaniteraan
21 Mei 2012: staf Kepaniteraan
12 Juni 2020: Analis Data dan Informasi Kepaniteraan
26 November 2021: Pranata Peradilan Ahli Muda Kepaniteraan

Muhajir Habibie disebut di 3 kasus yaitu:

1. Kasus Pailit Rumah Sakit di Makassar

Diceritakan Yayasan Rumah Sakit (RS) Sandi Karsa memesan alat kesehatan kepada PT Mulya Husada Jaya pada 12 Juli 2019. Pembayaran dicicil dengan agunan 2 sertifikat tanah dan bangunan. Nilai kredit Rp 2,3 miliar.

Singkat cerita, RS Sandi Karsa tidak bisa membayar utangnya dengan lancar. Akhirnya PT Mulya Husada Jaya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada awal 2022. Sebagai kreditur kedua adalah PT Internusa Dua Medika, yang memiliki piutang Rp 1 miliar. Pada 24 Maret 2022, PN Makassar mengabulkan permohonan PKPU PT Mulya Husada Jaya.

“Selanjutnya atas putusan tersebut, dilakukan upaya perdamaian, namun tidak membuahkan hasil,” demikian bunyi dakwaan itu.

Pada 23 Mei 2022, PN Makassar akhirnya menyatakan RS Sandi Karsa pailit dengan segala akibat hukumnya. Pihak Yayasan mencari jalan agar RS itu tidak pailit. Lewat sejumlah orang, akhirnya pihak yayasan bertemu dengan Muhajir Habibie.

“Dalam pertemuan tersebut, Wahyudi Hardi (pihak yayasan) meminta kepada Muhajir Habibie untuk mengurus permohonan kasasi yang diajukannya agar Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak dinyatakan pailit serta menyampaikan ada sejumlah uang yang disiapkan untuk pengurusan perkara. Atas permintaan tersebut, Muhajir Habibie menyanggupi,” ungkap dakwaan jaksa.

Pada 26 Juli 2022, permohonan kasasi masuk dan tercatat dalam register perkara Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Secepat kilat, Ketua Kamar Perdata MA I Gusti Agung Sumanatha menunjuk majelis kasasi keesokan harinya. Yaitu ketua majelis Takdir Rahmadi dengan anggota Nurul Elmiyah dan anggota Rahmi Mulyati.

2. Kasus Pailit Intidana

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana digugat nasabahnya untuk pailit. Oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang, gugatan itu ditolak. Si nasabah, Heryanto Tanaka, meminta pengacaranya, Yosef Parera, untuk mencari jalan pintas agar Intidana pailit.

Sekretaris MA Hasbi disebut jaksa sebagai penghubung. Parera kemudian menghubungi PNS MA, Desy Yustria, dan estafet ke Muhajir Habibie. Lalu Muhajir Habibie naik lagi ke majelis kasasi, salah satunya Sudjadat Dimyati, lewat orang kepercayannya yang juga hakim/panitera pengganti, Elly.

“Selanjutnya, bertempat di ruang kerja Terdakwa (Sudrajad Dimyati), Terdakwa (Sudrajad Dimyati) menerima pemberian uang sebesar SGD 80 ribu dari Elly Tri Pangestuti,” bunyi dakwaan jaksa.

3. Sengketa rumah di Kalibata, Jakarta Selatan.

Jual beli rumah seluas 400 meter persegi di Kalibata, Jaksel, sampai ke pengadilan. Pihak penjual menggugat pembeli karena belum lunas membayar tapi SHM sudah ganti nama. Di tingkat pertama dan banding, penjual menang. Di tingkat kasasi, berubah. Sudrajat Dimyati memenangkan pembeli.

Pada sore harinya, Terdakwa (Muhajir Habibie) memerintahkan pegawai honorer MA, Ahmad Fauzi, untuk menyerahkan dua amplop yang berisi uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat bagian Sudrajad Dimyati setara Rp 800.000.000 dan bagian Elly setara Rp 100.000.000. Selanjutnya bertempat di ruang kerja Sudrajad Dimyati, Ahmad Fauzi menyerahkan dua amplop tersebut kepada Elly, yang kemudian oleh Elly satu amplop yang berisi uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat setara Rp 800.000.000 diberikan kepada Sudrajad Dimyati,” urai jaksa.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6567930/muhajir-pns-muda-yang-disebut-pengatur-suap-hakim-agung-di-3-perkara.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memeriksa sejumlah saksi terkait penyidikan kasus korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022.

“Saksi-saksi yang diperiksa, yaitu J selaku Sekretaris Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, dalam keterangannya, Senin (13/2/2023).

Selain itu ada 4 orang saksi lain yang diperiksa hari ini, yaitu AT selaku Karyawan PT Wesolve Solusi Indonesia, WS selaku Tim Invoice Admin PT Huawei Tech Investment, TW selaku Marketing PT Dua Putra Ramadhan, dan GAP selaku pihak swasta.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022,” katanya.

Diketahui dalam kasus ini penyidik Kejagung juga akan memanggil Menkominfo Johnny G Plate terkait kasus ini besok Selasa (14/2/2023).

Kasus BTS Kominfo

Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal Kominfo membangun infrastruktur 4.200 site BTS. Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan terbukti bahwa para tersangka telah merekayasa dan mengkondisikan sehingga di dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat sehingga pada akhirnya diduga terdapat kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara.

Selain mengusut dugaan korupsinya, Kejagung juga mengusut kasus dugaan pencucian uang terkait kasus korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022.

Sementara itu, dengan ditetapkannya 1 tersangka baru, kini total tersangka dalam kasus tersebut menjadi 5 orang tersangka, yaitu:

1. AAL selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika,

2. GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia,

3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020,

4. MA selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment

5. IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6566651/sekretaris-dirut-bakti-kominfo-diperiksa-kejagung-terkait-kasus-korupsi-bts.)

Jakarta (VLF) Trio hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo karena terbukti melakukan pembunuhan berencana kepada Yoshua Hutabarat. Ketiganya yaitu Wahyu Iman Santoso, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut. Siapa mereka?

Berdasarkan catatan detikcom, Senin (13/2/2023), Wahyu Iman Santoso saat ini adalah Wakil Ketua PN Jaksel. Sebelumnya ia adalah Ketua PN Denpasar. Salah satu kasus yang diadilinya di PN Jaksel yaitu preradilan Bupati Mimika, Oltinus Omaleng. Wahyu dengan tegas menolak sidang Ferdy Sambo dipindahkan lokasinya dan tidak menerima pengawalan melekat sepanjang mengadili Ferdy Sambo, baik di dalam sidang atau di luar sidang.

“Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan belum membutuhkan pengawalan yang bersifat khusus, termasuk misalnya safe house bagi hakim dan sebagainya,” kata Juru Bicara KY Miko Susanto Ginting.

Sedangkan Morgan Simanjuntak mulai di PN Jaksel sejak 2021. Morgan merupakan hakim tunggal praperadilan RJ Lino dan menolak menghapus status tersangka RJ Lino. Saat dinas di PN Medan, Morgan juga pernah menjatuhkan hukuman mati ke bandar narkoba.

Adapun Alimin Ribut Sujono sebelum di PN Jaksel adalah Ketua PN Bantul. Salah satu sidang yang menyorot perhatiannya di PN Jaksel adalah soal penikahan beda agama. Alasannya, Para Pemohon telah berniat dalam suatu ikatan perkawinan meskipun berbeda agama dalam hal ini Pemohon I beragama Kristen Protestan dan Pemohon II beragama Katolik. Di mana niat dan semangat untuk membentuk suatu keluarga dengan mempertahankan agama/kepercayaannya masing-masing. Untuk itu ikatan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai keluarga haruslah dipandang perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang berbeda agama telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2022.

Kini, ketiganya kompak menjatuhkan hukuman mati ke Ferdy Samboo

“Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferdy Sambo pidana mata,” kata hakim ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Senin (13/2/2023).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6566584/ini-3-hakim-yang-kompak-vonis-mati-ferdy-sambo.)

Jakarta (VLF) Menko Polhukam Mahfud Md ikut angkat bicara perihal vonis mati terhadap mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Mahfud memuji vonis mati terhadap Sambo tersebut.

Mahfud menilai pembuktian jaksa atas tindak pidana Sambo nyaris sempurna. Apalagi, pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat itu menurutnya peristiwa kejam.

“Peristiwanya memang pembunuhan berencana yang kejam. Pembuktian oleh jaksa penuntut umum memang nyaris sempurna. Para pembelanya lebih banyak mendramatisasi fakta,” kata Mahfud melalui akun Twitternya, Senin (13/2/2023).

Mahfud juga memuji kinerja hakim. Menurut dia, hakim independen dan tanpa beban saat mengadili Sambo. Karena itu vonis yang diputuskan pun dinilainya sesuai dengan rasa keadilan.

“Hakimnya bagus, independen, dan tanpa beban. Makanya vonisnya sesuai dengan rasa keadilan publik. Sambo dijatuhi hukuman mati,” tutur dia.

Sebelumnya, hakim menyatakan Ferdy Sambo bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir N Yosua Hutabarat. Sambo pun divonis mati.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya secara bersama-sama,” kata hakim ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Senin (13/2/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferdy Sambo pidana mati,” imbuhnya.

Sambo juga dinyatakan bersalah melakukan perusakan CCTV yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Sambo dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sambo juga dinyatakan bersalah melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6566416/mahfud-puji-vonis-mati-sambo-hakimnya-bagus-tanpa-beban.)

Jakarta (VLF) Hakim menjelaskan meeting of mind atau kesamaan kehendak para terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat. Meeting of mind itu dimulai dari sopir keluarga Ferdy Sambo, Kuat Ma’ruf.

Hal itu disampaikan hakim saat membacakan pertimbangan dalam putusan untuk Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023). Hakim menyinggung soal ucapan Kuat Ma’ruf yang meminta Putri mengadukan Yosua ke Sambo.

“Menimbang bahwa karena perasaan sakit hati Putri Candrawathi tersebut kemudian mulai terungkap adanya meeting of mind para terdakwa untuk menyingkirkan korban Yosua Hutabarat, diawali dengan Kuat Ma’ruf meminta kepada Putri Candrawathi menghubungi terdakwa agar korban Yosua Hutabarat tidak menjadi duri dalam rumah tangga,” kata hakim.

Hakim mengatakan hal itu berlanjut dengan perbuatan lain. Menurut hakim, pengamanan senjata Yosua merupakan bagian dari kesamaan niat untuk membunuh Yosua.

“Selanjutnya diikuti perbuatan permulaan dengan mengamankan senjata yang biasa dibawa Yosua Hutabarat pada 7 Juli malam,” ujar hakim.

Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup

Ferdy Sambo sebelumnya dituntut hukuman penjara seumur hidup. Jaksa meyakini Ferdy Sambo terbukti merencanakan pembunuhan Yosua. Tak ada hal meringankan perbuatan Sambo.

“Menuntut supaya majelis hakim PN Jaksel yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo terbukti bersalah melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jaksel, Jumat (17/1).

“Menjatuhkan pidana terhadap Ferdy Sambo dengan pidana penjara seumur hidup, ” imbuhnya.

Sambo diyakini jaksa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sambo juga diyakini melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa menilai tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Sambo. Jaksa menyatakan Sambo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6565819/hakim-beberkan-meeting-of-mind-pembunuhan-yosua-dimulai-dari-kuat-maruf.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Agung (MA) menyunat hukuman Edhy Prabowo dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara karena baik saat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Apa alasannya?

Kasus bermula saat KPK menangkap tangan Edhy Prabowo tidak berapa lama seusai pulang dari Hawaii, Amerika Serikat pada November 2020. Edhy ditangkap karena menerima suap terkait jabatannya.Singkat cerita, Edhy diproses dan diadili di PN Jakpus. Pada 15 Juli 2021, PN Jakpus menjatuhkan hukuman:

1. Pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 400 juta subsidair 6 bulan.
2. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti Rp 9,6 miliar dan USD 77 ribu. Bila tidak maka dipidana penjara selama 2 tahun.
3. Mencabut hak politik selama 3 tahun.

Putusan itu diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menjadi:

1. Pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp 400 juta subsidair 6 bulan.
2. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti Rp 9,6 miliar dan USD 77 ribu. Bila tidak maka dipidana penjara selama 3 tahun.
3. Mencabut hak politik selama 3 tahun.

Mantan politikus Partai Gerindra itu kemudian mengajukan kasasi dan dikabulkan. MA menyunat hukuman pidana pokok sehingga menjadi:

1. Pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 400 juta subsidair 6 bulan.
2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terakwa tersebut berupa pencabutan hak untuk dipiih dalam jabatan publik selama 2 tahun terhitung sejak terdakwa menyelesaikan/menjalani pidana pokok.

Sunat hukuman itu dijatuhkan ketua majelis Sofyan Sitompul dengan angggota Gazalba Saleh dan Sinintha Sibarani. Sinintha menolak hukuman itu dan menilai kasasi harusnya ditolak. Adapun Gazalba Saleh ditangkap KPK belakangan hari karena dugaan menerima suap guna memenangkan pihak yang menyuapnya.

“Jadi tampak bahwa terdakwa selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, ingin menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan kecil. Selanjutnya terdakwa selalu berusaha untuk membantu masyarakat, khususnya konstituen dan tim suksesnya dengan memberikan bantuan keuangan,” ujar Sofyan Sitompul dan Gazalba Saleh.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6565906/ma-sunat-hukuman-menteri-edhy-prabowo-karena-bantu-timses.)

Jakarta (VLF) Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, akan menghadapi sidang vonis atas tuntutan delapan tahun penjara di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat hari ini. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Dilansir SIPP PN Jaksel, Senin (13/1/2023), sidang istri mantan Kadiv Propam Polri itu akan digelar di ruang utama PN Jaksel. Sidang rencananya digelar pukul 09.30-selesai.

“Senin, 13 Februari 2023 agenda putusan,” tulis SIPP.

Dituntut 8 Tahun Penjara

Putri Candrawathi dituntut 8 tahun penjara. Putri diyakini jaksa bersama-sama dengan Ferdy Sambo dkk melakukan pembunuhan berencana Brigadir N Yosua Hutabarat.

“Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jaksel yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Putri Candrawathi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jaksel, Rabu (18/1).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 8 tahun penjara,” imbuh jaksa.

Putri diyakini jaksa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa menilai tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Putri.

“Terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya,” ucap jaksa.

Hal memberatkan Putri ialah perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua hingga tidak menyesali perbuatannya. Hal meringankan adalah Putri sopan dan belum pernah dihukum.

Putri juga telah menyampaikan pembelaan. Putri berharap divonis bebas.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6565374/dituntut-8-tahun-penjara-putri-candrawathi-akan-divonis-hari-ini.)

Jakarta (VLF) Motif sebenarnya pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat masih menjadi teka-teki. Padahal vonis terhadap Ferdy Sambo dkk segera dibacakan.

Brigadir Yosua dibunuh di rumah dinas Ferdy Sambo di kompleks Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022). Saat peristiwa itu terjadi, Sambo masih menjabat sebagai Kadiv Propam Polri dan Yosua merupakan ajudan yang ditugaskan sebagai driver istrinya, Putri Candrawathi.

Yosua awalnya disebut tewas akibat tembak-menembak dengan ajudan Sambo lainnya, Bharada Richard Eliezer. Tembak-menembak itu disebut berawal dari dugaan pelecehan yang dilakukan Yosua terhadap istri Sambo, Putri Candrawathi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kemudian membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus yang juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini. Akhirnya, terungkap bahwa tak ada tembak menembak ataupun pelecehan di rumah dinas Ferdy Sambo.

Peristiwa yang terjadi adalah dugaan pembunuhan berencana. Polisi pun menetapkan lima orang sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Yosua, yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf.

Namun motif pembunuhan itu tak diungkap secara jelas oleh Polri. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menyebut pihaknya tak bisa mengumumkan motif Sambo.

“Untuk menjaga perasaan semua pihak, biarlah (motif pembunuhan berencana Brigadir J) jadi konsumsi penyidik,” ujar Komjen Agus kepada detikcom, Rabu (10/8/2022).

“Nanti mudah-mudahan (motif) terbuka saat persidangan,” tuturnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga sempat bicara tentang motif pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang diotaki Ferdy Sambo. Sigit mengatakan motif pembunuhan terkait isu pelecehan atau perselingkuhan bakal diperiksa lebih lanjut.

“Motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan. Ini sedang kami dalami,” kata Sigit dalam rapat bersama Komisi III DPR, Rabu (24/8/2022).

Sigit mengatakan isu pelecehan dan perselingkuhan itu akan didalami lagi. Kepastian mengenai motif akan didapat setelah pemeriksaan terakhir.

“Jadi tidak ada isu di luar itu dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir,” ujar Sigit.

Motif Tak Jadi Fokus Jaksa

Selama persidangan berlangsung, apa sebenarnya motif Sambo dalam kasus pembunuhan Yosua belum juga terungkap secara jelas. Sambo berulang kali menyatakan emosional dan marah setelah mendengar cerita Putri Candrawathi yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang pada 7 Juli 2022.

Namun keterangan Sambo itu diragukan jaksa hingga hakim. Sebab, Sambo percaya begitu saja tanpa mengajak Putri melakukan visum. Hakim pun sempat bertanya mengapa Sambo tak mengajak istrinya visum, padahal hal tersebut penting untuk membuktikan benar tidaknya pemerkosaan, seperti cerita Putri, terjadi.

Persoalan motif ini belum juga terang hingga jaksa membacakan tuntutan terhadap Sambo. Jaksa menuntut Sambo dihukum penjara seumur hidup.

“Menuntut supaya majelis hakim PN Jaksel yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo terbukti bersalah melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jaksel, Selasa (17/1/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Ferdy Sambo dengan pidana penjara seumur hidup,” imbuhnya.

Jaksa meyakini Sambo terbukti merencanakan pembunuhan Yosua. Jaksa juga menguraikan pandangan ahli soal dua jenis pembunuhan.

“Peristiwa pembunuhan ada dua teori besar. Pertama pembunuhan tidak direncanakan dan dengan perencanaan. Pembunuhan tidak direncanakan merupakan reaksi seketika dari pelaku. Alat yang digunakan alat yang ditemukan di tempat itu tidak disiapkan,” kata jaksa.

“Pembunuhan direncanakan ada cukup waktu bagi pelaku untuk berpikir, bereaksi melakukan atau tidak melakukan. Ukuran jangka waktunya relatif. Pembunuhan berencana telah memprovokasi amarah pelaku dan berpikir melakukan tindakan baik membunuh atau balas dendam,” tambahnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Simak Video: Menanti Akhir Nasib Ferdy Sambo dan Keadilan Bagi Brigadir Yosua

Dalam kasus Ferdy Sambo, jaksa menyoroti momen Sambo yang masih sempat berencana bermain badminton sebelum membunuh Yosua. Jaksa menilai Ferdy Sambo masih memiliki waktu dalam memikirkan pembunuhan Yosua.

“Tindakan Terdakwa Ferdy Sambo yang masih sempat main badminton sudah menunjukkan adanya perencanaan,” ujar jaksa.

Jaksa mengatakan, dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua, motif Sambo tidak menjadi fokus utama. Jaksa menyatakan fokus utama adalah tindakan yang menunjukkan perencanaan.

“Motif tidak menjadi fokus karena sifatnya sangat individual dan tidak spesifik. Pembunuhan situasional atau menghilangkan jejak namun bisa juga tindakan tersebut merupakan perencanaan,” jelas jaksa.

Jaksa meyakini Sambo telah merancang pembunuhan Yosua. Menurut jaksa, hal itu terbukti dari serangkaian peristiwa yang terjadi sebelum Yosua tewas ditembak di rumah dinas Sambo, 8 Juli 2022.

“Berdasarkan keterangan saksi ahli, surat, dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan, menurut kami unsur dengan rencana lebih dahulu telah terbukti menurut hukum,” tutur jaksa.

Jaksa juga meyakini kondisi emosi Sambo saat pembunuhan itu terjadi bukan hal penting. Jaksa meyakini Sambo terbukti punya cukup waktu merencanakan pembunuhan Yosua meski Sambo berulang kali mengaku dirinya dalam kondisi emosi pada 8 Juli 2022.

“Terdakwa Ferdy Sambo telah sempurna merencanakan menghilangkan nyawa korban Nopriansyah Yosua Hutabarat,” ujar jaksa.

“Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting yang penting ialah waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera dia berkehendak melakukan pembunuhan,” sambung jaksa.

Pengacara Sambo juga menyoroti persoalan motif ini. Menurut pengacara Sambo, jaksa tak bisa membuktikan motif pembunuhan Yosua

“Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting yang penting ialah waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera dia berkehendak melakukan pembunuhan,” sambung jaksa.

“Penuntut umum telah menuduh terdakwa melakukan pembunuhan, tidaklah mungkin pembunuhan dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa didorongi faktor tertentu yang membuat seseorang mengambil tindakan, itulah yang disebut motif yang wajib ditemukan penuntut umum,” kata pengacara Sambo, Sarmauli Simangunsong.

Sarmauli mengatakan upaya mengetahui motif adalah upaya mencari tahu sebab peristiwa. Namun, menurutnya, dalam surat tuntutan Ferdy Sambo, jaksa tidak menjelaskan motif.

Sarmauli menilai jaksa gagal menunjukkan motif Sambo di sidang. Sarmauli pun meminta hakim mengesampingkan tuntutan jaksa itu.

“Oleh sebab itu, terbukti secara sah dan meyakinkan jaksa penuntut umum telah gagal menunjukkan motif terdakwa dalam perkara a quo, karena JPU sama sekali tidak menjelaskan motif terdakwa atas perbuatan sebagaimana yang dituduhkan,” katanya.

Sidang vonis Sambo sendiri bakal digelar pada Senin, 13 Februari 2023. Selain Sambo, Putri Candrawathi juga bakal menjalani sidang vonis pada hari yang sama.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6563319/motif-sambo-bunuh-yosua-masih-jadi-teka-teki-meski-vonis-segera-dibacakan.)

Jakarta (VLF) Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut penegakan hukum dan pers adalah dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Dia menyebut pers memiliki peran dalam mengawasi penegakan hukum supaya berjalan on the track.

“Penegakan hukum dan pers seperti dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai penegak hukum, kerap sekali laporan dan pengaduan justru didapatkan dari masyarakat melalui media atau pemberitaan. Media juga yang mengawasi setiap sudut dan sisi penegakan hukum agar dapat berjalan on the track (taat asas),” kata Burhanuddin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/2/2023).

Dalam hal ini, Jaksa Agung juga telah menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif Mengenai Kejaksaan di Media Massa dan Media Sosial sebagai upaya Kejaksaan untuk membangun citra positif di masyarakat.

“Sebab hal itu bukan saja menjadi tugas tetapi merupakan tanggung jawab setiap insan Adhyaksa,” ujarnya.

Burhanuddin mengatakan bahwa dalam era digital ini semua hal tidak bisa lagi ditutupi. Karena rekam jejak di internet fini sudah sangat cepat dan serba modern.

“Untuk itu, Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum perlu karya-karya yang monumental seperti dari segi penindakan dengan melakukan berbagai proses penyidikan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak seperti kasus minyak goreng, PT Asuransi Jiwasraya, PT ASABRI, PT Garuda Indonesia, impor garam dan tekstil,” ujarnya.

Burhanuddin menyebut kasus-kasus tersebut menjadi perhatian untuk dilakukan penindakan dengan menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta unsur perekonomian negara. Bumbu-bumbu ini, katanya, membuat media menjadi menarik diulas dan dikupas tuntas untuk konsumsi masyarakat sehingga simbiosis mutualisme antara media dan institusi Kejaksaan dapat terjaga dengan baik dalam memberi manfaat pemberitaan.

Di samping penindakan, Burhanuddin menyebut upaya membangun citra humanis penegakan hukum juga hal yang menjadi prioritas. Dia selalu menekankan penegakan hukum tidak selalu disidang, tetapi bagaimana jaksa dikenal dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Selain program penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif yang sudah mendunia, juga ada program Jaksa Masuk Desa, Jaksa Masuk Sekolah, dan Jaksa Teman Masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian lebih luas, sehingga Jaksa Humanis dapat menciptakan kedamaian di masyarakat sebagai tujuan hukum yang hakiki,” katanya.

Tak hanya itu, Burhanuddin menyebut pers juga berperan dalam mengendalikan media yang terkadang suka kebablasan. Hal ini, katanya, akan berpotensi terhadap peretasan data pribadi hingga opini yang negatif di mata masyarakat.

“Sebab apabila tidak dikendalikan dan diawasi, kita semua akan direpotkan dengan berbagai peretasan pemberitaan, peretasan data pribadi termasuk media siluman alias abal-abal yang justru masif memberi opini negatif di masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jaksa Agung juga mengatakan ketergantungan institusi penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dengan media tidak bisa dihindari. Oleh karenanya, dia mengajak pers untuk terus bersinergi dengan menyebar pemberitaan yang bersifat positif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

“Selamat Hari Pers Nasional, dan berharap insan pers menjadi bagian terpenting dalam pembangunan demokratisasi bangsa yang bermartabat dan berkualitas,” tutupnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6563198/jaksa-agung-pers-pengawas-penegakan-hukum-agar-berjalan-on-the-track.)

Jakarta (VLF) Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming merasa difitnah melakukan korupsi usai divonis 10 tahun penjara terkait kasus suap izin pertambangan. Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) mereponsnya dengan santai.

“Ini proses hukum masa dianggap fitnah, jadi saya agak ketawa aja lah kalau ini dianggap fitnah,” ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Jumat (10/2/2023).

Boyamin merasa hukuman 10 tahun penjara bagi Mardani Maming sudah tepat. Hal ini sesuai dengan perbuatan Mardani Maming yang dinilai melakukan konflik kepentingan.

“Saya menghormati keputusan itu, saya merasa sudah pas 10 tahun itu tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, sedang lah, rata rata,” imbuh Boyamin.

Diketahui, Mardani Maming didakwa menerima hadiah atau imbalam berupa uang Rp 118 miliar. uang tersebut diterima melalui PT Trans Surya Perkasa (PT TSP) dan PT Permata Abadi Raya (PT PAR). Kemudian, penerimaan juga dilakukan melalui Rois Sunandar selaku adik kandung Mardani Maming dan Muhammad Aliansyah dari Henry Soetio selaku Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN) melalui PT Angsana Terminal Utara (PT ATU).

“Kerjasama itu di diduga kamuflase dan oleh hakim ketika divonis bersalah kan berarti menurut hakim sudah kamuflase antara perusahaan pak Henry Soetio dengan perusahaannya juga terafiliasi dengan pak Maming,” jelas Boyamin.

“(Perumpamaan) di luaran seperti jatah preman. Karena dia yang punya kewenangan untuk mengalihkan maka dia dapat bagian tanda kutip, seperti itu sehingga hakim memahami ini sebagai perbuatan yang korupsi,” lanjutnya.

Divonis 10 Tahun Penjara

Mardani Maming menjalani sidang vonis kasus suap Rp 118 miliar. Maming divonis 10 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mardani H. Maming oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan,” kata Hakim di PN Banjarmasin.

Selain dijatuhi vonis 10 tahun penjara, Maming juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp 110 miliar.

“Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 110.604.731.752,” kata hakim

Uang pengganti itu harus dibayar oleh Maming dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan. Jika tidak dipenuhi, jaksa bisa menyita harta benda milik Maming untuk dilelang.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6562961/mardani-maming-merasa-difitnah-usai-divonis-10-tahun-bui-maki-tertawa.)