Jakarta (VLF) Majelis hakim mengabulkan permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan mantan ajudan Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat. Hakim menilai Eliezer telah memenuhi syarat sebagai justice collaborator.

Hakim awalnya mempertimbangkan soal tindak pidana apa saja yang pelakunya bisa mendapat status JC. Hakim menyatakan seseorang bisa diberi status JC jika bukan pelaku utama dan hanya bagi tindak pidana tertentu.

Hakim juga membacakan syarat-syarat JC, seperti diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung hingga Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hakim juga menyinggung soal rekomendasi LPSK terhadap Eliezer.

Hakim mengatakan Eliezer punya peran menembak Yosua tapi bukan pelaku utama. Sedangkan Sambo merupakan aktor intelektual pembunuhan Yosua dan dipandang sebagai pelaku utama.

Hakim mengatakan keterangan Eliezer membuat terang kasus pembunuhan Yosua dan sangat membantu perkara terungkap. Hakim juga mempertimbangkan permintaan maaf Eliezer ke keluarga Yosua.

“Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama,” ujar hakim di PN Jaksel, Rabu (15/2/2023).

Eliezer Divonis 1,5 Tahun Penjara

Eliezer divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara di kasus ini. Jaksa meyakini Bharada Eliezer melakukan tindak pidana secara bersama-sama merampas nyawa Yosua.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana,” kata hakim ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Rabu (15/2/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara,” imbuhnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6569864/justice-collaborator-richard-eliezer-dikabulkan-hakim.)

Jakarta (VLF) Dittipideksus Bareskrim Polri meningkatkan status penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Penanganan perkara itu telah naik ke tahap penyidikan.

“Saat ini Dittipideksus Bareskrim Polri sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana lain yang terkait dengan Indosurya, yakni menempatkan dan/atau memberikan keterangan palsu dalam akta autentik serta mempergunakan surat palsu dan TPPU,” kata Kepala Subdirektorat (Kasubdit) III Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Robertus Yohanes De Deo saat dimintai konfirmasi, Rabu (15/2/2023).

Peningkatan status penanganan perkara tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara pekan lalu. De Deo mengatakan belum ada penetapan tersangka di kasus tersebut.

“Belum (ada tersangka), masih proses penyidikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri kembali mengusut dugaan tindak pidana terkait kasus KSP Indosurya. Penyidik bakal memeriksa sejumlah saksi dari korban hingga pengurus Indosurya Inti Finance.

“Penyelidikan dilakukan dengan permintaan keterangan dan klarifikasi para saksi, korban, pengurus dan anggota Indosurya Inti Finance, dan lain-lain. Penelitian dokumen dan koordinasi dengan JPU,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada wartawan, Senin (6/2).

Whisnu mengatakan pihak-pihak tersebut akan dimintai keterangan sesuai dengan perkembangan penyelidikan ini. Namun dia belum bisa memastikan jadwal pemeriksaan mereka.

“Para pihak yang terkait akan dimintai keterangan dan diklarifikasi sesuai dengan perkembangan penyelidikan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri kini kembali melakukan penyelidikan terkait kasus penipuan hingga TPPU KSP Indosurya. Diketahui, petinggi KSP Indosurya Henry Surya divonis lepas.

“Iya, sedang kita tangani beberapa tindak pidana terkait dengan IS (Indosurya),” kata Kasubdit III Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Robertus Yohanes De Deo saat dimintai konfirmasi, Kamis (2/2).

De Deo mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) atas hal ini.

“Betul, penyelidikan. Masih kita koordinasikan dengan JPU,” katanya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6569559/bareskrim-naikkan-kasus-tppu-ksp-indosurya-ke-tahap-penyidikan.)

Jakarta (VLF) Majelis hakim menilai peran Ferdy Sambo begitu kejam dalam pembunuhan kepada Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Hakim lalu menganologikan soal situasi peperangan.

“Betapa kejamnya peran saksi Ferdy Sambo, bahkan seseorang dalam peperangan ketika musuh sudah menyerah tidak dibenarkan dibunuh,” kata Alimin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023).

Menurut hakim, tindakan Ferdy Sambo tersebut melebihi situasi dalam peperangan. Yosua yang tidak berdaya tetap dibunuh dengan cara ditembak.

“Korban Yosua yang tidak berdaya dan tidak mengetahui apa yang seharusnya terjadi tidak diberi kesempatan membela diri dan begitu saja harus dihilangkan nyawanya,” katanya.

Eliezer Punya Kesempatan Gagalkan Pembunuhan tapi Tak Dilakukan

Majelis hakim menilai Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengetahui rencana pembunuhan kepada Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Hakim menilai Eliezer memiliki kesempatan menggagalkan pembunuhan itu tapi tidak dilakukan.

Hakim anggota Alimin Ribut awalnya mengungkit soal pernyataan ‘siap komandan’ dari Richard Eliezer atas perintah Sambo untuk menembak Yosua. Menurut hakim, Eliezer sedari awal telah mengetahui adanya rencana untuk membunuh Yosua.

“Terdakwa sudah tahu timbul maksud Ferdy Sambo menghilangkan nyawa korban Yosua dan dengan jawab ‘siap komandan’ serta menambah peluru Glock 17 pemberian saksi Ferdy Sambo menegaskan kesediaan terdakwa melakukan penembakan kepada korban Yosua,” kata Alimin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023).

Hakim juga mengungkit soal momen Eliezer berdoa di rumah Duren Tiga menjelang penembakan Yosua. Menurut hakim, hal itu tidak berkontribusi terhadap upaya menggagalkan pembunuhan tersebut.

Eliezer, kata hakim, justru turun dari lantai 2 menemui Sambo dan mengokang senjata untuk membunuh Yosua.

“Tapi tidak terdakwa lakukan, justru terdakwa mendengar saksi Ferdy Sambo sudah berada di ruang tengah terdakwa langsung turun temui Ferdy Sambo dan kokang senjata Glock 17 atas perintah Ferdy Sambo,” jelas hakim.

Tuntutan ke Bharada Richard Eliezer

Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dituntut hukuman 12 tahun penjara di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat. Jaksa meyakini Eliezer melakukan tindak pidana secara bersama-sama merampas nyawa Yosua.

“Menuntut agar supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di sidang di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Rabu (18/1).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 12 tahun penjara,” imbuhnya.

Eliezer diyakini jaksa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6569851/hakim-betapa-kejamnya-sambo-musuh-menyerah-tak-boleh-dibunuh.)

Jakarta (VLF) Giorgio Ramadhan (24) ditahan polisi gara-gara mengamuk dan merusak mobil Honda Brio di Senopati, Jakarta Selatan. Di balik aksi brutalnya itu, ternyata Giorgio pernah masuk dalam daftar ‘musuh’ Ukraina.

Duta Besar Ukraina untuk Indonesia mengungkap fakta soal Giorgio Ramadhan. Giorgio Ramadhan ternyata pernah masuk ke Donbas, wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, secara ilegal.

Berikut beberapa hal tentang Giorgio sopir Fortuner yang dirangkum detikcom, Rabu (15/2/2023).

Giorgio Ramadhan Ditahan gegara Aksi Brutal

Giorgio Ramadhan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perusakan mobil Honda Brio di Senopati, Jakarta Selatan. Dia kini telah resmi ditahan polisi atas kasus tersebut.

Aksi brutal Giorgio Ramadhan terjadi pada Minggu (12/2) dini hari di Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Dia mengamuk dan merusak mobil Honda Brio lantaran tak terima ketika ditegur saat melawan arah.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya saat ini telah menetapkan Giorgio Ramadhan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Giorgio dijerat dengan Pasal 406 KUHPidana terkait perusakan dan Pasal 335 KUHPidana tentang ancaman kekerasan.

“Dengan tetap mengedepankan asas ketaatan pada SOP, asas proporsionalitas dalam proses penyidikan, maka kami menerapkan atau mempersangkakan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan pasal pidana 406 KUHP yaitu perusakan terhadap barang dan perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap orang sebagaimana diatur di Pasal 335 ayat 1 KUHP,” jelas Ade Ary kepada wartawan di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Senin (13/2).

Tersangka Giorgio Ramadhan resmi ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan mulai malam ini.

“Berdasarkan penerapan kedua pasal ini dengan didasari dua alat bukti dan adanya barang bukti yang sudah kami sita, kemudian kami melakukan penahanan terhadap Tersangka GR untuk selanjutnya kami lakukan proses dalam tahap penyidikan lebih lanjut,” imbuhnya.

Giorgio Ramadhan Pernah Masuk Ukraina Secara Ilegal

Giorgio Ramadhan (24) dirumorkan sebagai simpatisan Rusia, negara yang menduduki sebagian wilayah Ukraina, yakni Donbas. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia mengkonfirmasi kabar itu. Secara ilegal, Giorgio pernah masuk wilayah Ukraina yang diduduki Rusia tersebut.

“Berdasarkan peraturan Ukraina, adalah hal ilegal untuk mengunjungi teritori Ukraina yang diduduki. Dia pernah pergi ke sana,” kata Dubes Ukraina untuk RI, Vasyl Hamianin, kepada detikcom, Selasa (14/2/2023).

Giorgio sudah ditangkap polisi gara-gara mengamuk di Jl Senopati, Jakarta Selatan, Minggu (12/2) dini hari. Sejurus kemudian, profilnya sebagai simpatisan Rusia yang menginvasi Ukraina menjadi viral di internet, termasuk situs Myrotvorets.

“Sekadar informasi, Myrotvorets bukan situs resmi pemerintah Rusia,” kata Vasyl Hamianin.

Situs Myrovorets, nama Giorgio Ramadhan kena daftar hitam. Situs itu menuding Giorgio secara sengaja melanggar perbatasan negara Ukraina dengan tujuan menembus wilayah Ukraina yang diduduki oleh formasi geng teroris Rusia di Donbass. Di wilayah Ukraina itu, ada dua negara separatis pro-Rusia, yakni DPR (Republik Rakyat Donetsk) dan LPR (Republik Rakyat Luhansk). Giorgio dianggap berpartisipasi dalam propaganda anti-Ukraina.

Berdasarkan catatan pemberitaan yang dikumpulkan Vasyl Hamianin, Giorgio mendukung pendudukan Rusia atas wilayah Ukraina, serta mendukung kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Pada 2019, dia menyampaikan kepada Lugansk Media Centre bahwa penerbitan paspor Rusia untuk warga di area tersebut bakal membebaskan warga setempat dari isolasi.

Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin (Foto: Tangkapan layar)
Inilah yang kemudian memunculkan narasi Giorgio masuk dalam ‘Daftar Musuh Ukraina’. Jejak digital dari situs Myrovotes ini kembali mencuat setelah Giorgio melakukan perusakan mobil Brio.

Pihak keluarga mengaku kaget Giorgio Ramadhan menjadi daftar ‘musuh Ukraina’. Pihak keluarga mengaku belum mengetahui hal ini.

“Mereka (keluarga) juga mencari info. Keluarga kaget juga, ada info-info ini (musuh Ukraina),” kata kuasa hukum Giorgio, Arif Fadillah, saat dihubungi, Selasa (14/2/2023).

Arif membenarkan bahwa kliennya pernah melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri. Namun dia belum bisa berkomentar terkait kabar Giorgio yang disebut ‘musuh Ukraina’.

“Kalau dia ke sana benar. Tapi kalau sejauh mana keterlibatannya atau sejauh mana, apa ya, ya keterlibatannya di sana kita tidak tahu,” kata dia.

Sosok Giorgio Ramadhan

Pihak kepolisian mengungkap sosok sopir Fortuner yang ternyata adalah Giorgio Ramadhan (GR). Giorgio baru lulus kuliah dan sedang magang di sebuah perusahaan.

“Sampai saat ini, data yang kami punya adalah namanya GR (24),” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Senin (13/2/2023).

Ade Ary belum merinci secara detail sosok sopir Fortuner tersebut. Ade Ary hanya mengungkapkan bahwa GR baru lulus kuliah dan sedang magang di sebuah perusahaan.

“Pekerjaan sedang magang di sebuah perusahaan, baru lulus S1,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Revi Laracaka, mengungkapkan mobil Toyota Fortuner bernopol B-2276-SJD yang digunakan oleh Giorgio Ramadhan adalah milik kantor tempat dia magang. Mobil tersebut diserahkan ke pihak kepolisian sebagai barang bukti.

“Klien kami juga telah menyerahkan kendaraan mobil Fortuner yang merupakan kendaraan operasional kantor tempat klien kami bekerja,” kata Revi dalam keterangannya, Selasa (14/2).

Revi mengatakan dalam kasus tersebut kliennya telah menyampaikan permintaan maaf kepada pihak korban. Menurutnya, Giorgio Ramadhan tak berniat melakukan perusakan tersebut.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6569622/3-hal-soal-giorgio-sopir-fortuner-pernah-masuk-ukraina-secara-ilegal.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Agung (MA) membebaskan Prof Sudadio dari tuntutan jaksa selama 6 bulan penjara. Prof Sudadio didakwa memalsukan SK kampus Painan, Tangerang.

Kasus bermula saat Prof Sudadio dihadirkan ke pengadilan atas laporan Kemendikbud, yaitu terkait lima surat palsu itu antara lain SK Mendikbud mengenai izin perubahan nama dan lokasi salah satu PTS yang berlokasi di Jawa Timur ke Banten. Lalu SK Mendikbud mengenai izin pembukaan program pendidikan (prodi) akuntansi (sarjana) pada PTS sebagaimana dimaksud pada poin satu, SK Mendikbud mengenai izin pembukaan prodi kenotariatan (magister) pada salah satu PTS di Banten.

Kemudian SK Mendikbud mengenai izin prodi ilmu hukum (doktor) pada PTS sebagaimana dimaksud pada poin dua dan SK Mendikbud mengenai izin penggabungan (dua) sekolah tinggi menjadi universitas di Banten. Terakhir adalah SK untuk tiga PTS yang saling berafiliasi satu sama lainnya.

Prof Sudadio didakwa secara bersama-sama dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pada 27 Juli 2022, PN Jakpus membebaskan Prof Dr Sudadio Mpd dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Prof Sudadio. Atas hal itu jaksa kasasi. Apa kata MA?

“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut,” ucap majelis kasasi yang diketuai Desnayeti dengan anggota Yohanes Priyana dan Tama Ulinta sebagaimana dilansir website MA, Rabu (15/2/2023).

Berikut alasan MA membebaskan Prof Sudadio:

Pendirian STIE dan Universitas Painan telah dibicarakan dan disetujui oleh Pimpinan dan Pengurus Yayasan Pendidikan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Barat (YPKMSB) yang dihadiri oleh Sdr. Patwan, SH, MH, Terdakwa selaku Konsultan Lembaga Penjaminan Mutu STIE Painan dan Arini (Wakil Ketua Bisang III Kemahasiswaan dan Kerja Sama STIH Painan, serta Bustomi (Ketua Prodi S1 Hukum STIE Painan);

Bahwa Patwan, S.H., M.H., mempercayakan untuk mencari STIE untuk diambil alih kelola (take over) kepada Makruf selaku orang yang telah terbukti berhasil tanpa dalam pengurusan STIH Painan, dimana dalam pengambilalihan kelola STIE Kediri, Saksi Makruf memperkenalkan Saksi R. Dodie Purnama sebagai Penerima Kuasa dari STIE Kediri dan Saksi Nining Purwitasari sebagai orang DIKTI yang akan mengurus surat-surat izin ke Mendikbud dan DIKTI, sehingga Patwan, S.H. M.H., yakin dan percaya semua berjalan sesuai prosedur.

Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Patwan selaku Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Barat untuk menjadi Konsultan Lembaga Penjaminan Mutu pada STIH (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum) Painan di Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 057.a/YPKM/VIII/2020 tanggal 29 Februari 2020 dan pada bulan Januari 2021 Terdakwa telah diangkat secara lisan sebagai Ketua STIE Painan sejak bulan Oktober 2020 dan Terdakwa diangkat secara lisan sebagai Rektor Universitas Painan Nasional sejak bulan Januari 2021 dan tidak ada surat pengakatannya karena pengangkatan Terdakwa tersebut hanya untuk proses penggurusan Surat Keputusan dalam hal pendirian STIE Painan dan Universitas Painan Nasional;

Bahwa Patwan, S.H., M.H., selaku Ketua Yayasan Pendidikan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Barat (YPKMSB) telah melakukan upaya dan itikad baik untuk memperoleh surat izin dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini melalui DIKTI, yaitu menyiapkan seluruh dokumen pendukung berupa Akta Yayasan, SK Kemenkumham atas yayasan, surat permohonan izin penyelenggara kampus, surat permohonan akun silemkerma, surat persetujuan senat akademik, dll., dan saat Patwan, S.H., M.H. mengetahui bahwa surat-surat dari Mendikbud yang telah diterbitkan adalah surat palsu atau dipalsukan oleh Saksi Nining Purwitasasari, Saksi Makruf, dan Saksi Raden Riko yang dipidana berdasarkan Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Jkt Pst. Maka Patwan, S.H., M.H. segera memerintahkan untuk menurunkan segala atribut yang berkaitan dengan STIE Painan, dan memerintahkan untuk tidak mengadakan aktivitas di antaranya penerimaan mahasiswa baru;

Bahwa karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan juga tidak mendapat informasi atau pemberitahuan dari Saksi Nining Purwitasari maupun Saksi Makruf mengenai penerbitan surat-surat yang dimaksud, sehingga Terdakwa memakainya atau mempergunakannya sama sekali tidak mengetahui tentang surat keputusan tersebut dibuat dengan benar atau tidak dan Terdakwa memakai surat-surat tersebut karena tidak mengetahui bahwa surat tersebut palsu atau dipalsukan sehingga tidak ada mens rea (niat jahat) Terdakwa oleh karena jika mengetahui tentu tidak akan menyetujui atau menggunakannya;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan hukum/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6569603/ma-bebaskan-prof-sudadio-di-kasus-pemalsuan-sk-kampus-painan-tangerang.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) kini mempelajari putusan hakim terhadap terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, dan Kuat Ma’ruf terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir N Yosua Hutabarat. Kejagung kini memantau strategi perlawanan Sambo cs itu.

Diketahui, jaksa belum menentukan sikap atas vonis terhadap para terdakwa, apakah menerima atau banding. Namun terdakwa Kuat Ma’ruf, seusai sidang, langsung menyatakan akan mengajukan banding, sedangkan pihak Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi mengaku kecewa atas putusan tersebut. Oleh sebab itu, kini kejaksaan memantau strategi perlawanan para terdakwa dalam waktu 7 hari setelah vonis dibacakan.

“Terhadap vonis majelis hakim tersebut, Kejaksaan Agung menyampaikan masih akan mempelajari seluruh putusan yang dibacakan pada Senin, 13 Februari 2023, dan Selasa, 14 Februari 2023, untuk menentukan langkah lebih lanjut dan melihat perkembangan upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (14/2/2023).

Diketahui majelis hakim telah menjatuhkan vonis ultra petita atau vonis lebih tinggi daripada tuntutan jaksa terhadap terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, dan Kuat Ma’ruf. Ferdy Sambo telah dijatuhi vonis hukuman pidana mati, sedangkan istrinya, Putri Candrawathi, divonis 20 tahun penjara, dan Kuat Ma’ruf divonis 15 tahun penjara.

Sedangkan sebelumnya Ferdy Sambo dituntut hukuman seumur hidup penjara, sedangkan Putri Candrawathi dan Kuat Ma’ruf dituntut hukuman 8 tahun penjara.

Atas vonis tersebut, Kejaksaan Agung mengapresiasi putusan hakim. Kejaksaan Agung menilai jaksanya telah berhasil meyakinkan hakim untuk mengikuti pertimbangan hukum dan mengikuti fakta hukum yang disampaikan jaksa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua tersebut.

“Kejaksaan Agung berpendapat bahwa seluruh fakta hukum dan pertimbangan hukum yang disampaikan dalam surat tuntutan penuntut umum telah diakomodasi dalam vonis majelis hakim di perkara a quo,” kata Ketut.

Kejagung menilai, meski terdapat perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada para terdakwa dengan yang dituntut jaksa penuntut umum, hal itu dinilai merupakan hal yang biasa. Ia menilai jaksa telah berhasil membuktikan Pasal 340 KUHP.

“Perbedaan pendapat dalam strafmaat hukuman adalah hal biasa. Namun penuntut umum telah berhasil meyakinkan majelis hakim dalam membuktikan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yaitu pasal primer pembunuhan berencana sebagaimana surat dakwaan penuntut umum,” ujarnya.

Kuat Ma’ruf Bakal Banding

Terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat, Kuat Ma’ruf, divonis 15 tahun penjara. Sopir keluarga Ferdy Sambo itu pun ‘melawan’ putusan hakim tersebut.

“Pasti bandinglah,” kata Kuat seusai sidang di PN Jaksel, Selasa (14/2/2023).

Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Kecewa

Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi, mengaku kecewa atas vonis mati dan 20 tahun penjara terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua. Pengacara keluarga Ferdy Sambo, Arman Hanis, mengaku heran dan bertanya-tanya mengapa tidak ada hal yang meringankan keduanya.

“Tanggapan klien saya pastilah kecewa, merasa, kok Putri khususnya korban dihukum seberat itu ya, Ferdy Sambo dalam emosinya seperti apa, tidak ada pertimbangan dua-duanya lho, tidak ada yang meringankan, tidak ada yang meringankan. Itu jadi pertanyaan juga buat kami,” kata Arman seusai sidang di PN Jaksel, Senin (13/2/2023).

Arman mengatakan Ferdy Sambo juga telah siap dengan segala vonis paling tinggi yang dijatuhkan hakim. Sambo, menurut Arman, juga sudah siap dengan segala risikonya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6568234/kejagung-pantau-strategi-perlawanan-sambo-putri-kuat-yang-telah-divonis.)

Jakarta (VLF) Kuat Ma’ruf tetap berkeras tidak membunuh ajudan Ferdy Sambo, Brigadir N Yosua Hutabarat. Kuat menegaskan tidak melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua.

“Saya tidak membunuh dan saya tidak berencana,” kata Kuat seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2023).

Kuat pun tidak terima divonis 15 tahun penjara dalam kasus ini. Kuat akan ‘melawan’ putusan hakim tersebut.

“Pasti bandinglah,” kata Kuat.

Kuat Divonis 15 Tahun

Kuat Ma’ruf dinyatakan terbukti bersalah. Kuat dinyatakan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Kuat Ma’ruf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana,” kata hakim ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Senin (14/2).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kuat Ma’ruf 15 tahun penjara ” imbuhnya.

Kuat dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hakim menyatakan tak ada alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan Kuat Ma’ruf.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6568227/alasan-kuat-maruf-melawan-vonis-15-tahun-bui-saya-tak-membunuh.)

Jakarta (VLF) Sidang vonis mantan ajudan Ferdy Sambo, Bripka Ricky Rizal Wibowo, dalam kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat dimulai. Ricky mengikuti sidang secara langsung di ruang sidang.

Sidang vonis digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2023). Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Wahyu Iman Santoso.

Saat persidangan dimulai, rompi tahanan dan borgol Ricky Rizal dilepas. Hakim pun kemudian melanjutkan pembacaan vonis.

Dituntut 8 Tahun Penjara

Bripka Ricky Rizal Wibowo dituntut 8 tahun penjara. Ricky diyakini jaksa bersama-sama dengan Ferdy Sambo dkk melakukan pembunuhan berencana Brigadir N Yosua Hutabarat.

“Menuntut agar supaya majelis hakim yang mengadili terdakwa Ricky Rizal Wibowo bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, ” ujar jaksa penuntut umum, Senin (16/1).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 8 tahun penjara,” imbuh jaksa.

Jaksa meyakini Bripka Ricky Rizal melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa menilai tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Ricky.

“Terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya,”ucap jaksa.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6568203/sidang-vonis-bripka-ricky-eks-ajudan-sambo-dimulai.)

Jakarta (VLF) Ferdy Sambo divonis mati terkait perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Sambo pun menjadi jenderal polisi pertama yang divonis pidana mati oleh hakim pengadilan negeri terkait kasus pembunuhan berencana.

Menurut Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, Ferdy Sambo menjadi jenderal polisi pertama sejak reformasi yang divonis hukuman mati. “Seingat saya kalau jenderal iya,” kata Poengky kepada wartawan, Selasa (14/2/2023).

Hal ini juga dibenarkan oleh Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi. Khairul juga mengatakan bahwa Sambo adalah jenderal polisi pertama yang divonis mati dalam kasus pembunuhan berencana.

“Ferdy Sambo adalah jenderal polisi pertama yang divonis mati karena kasus pembunuhan berencana. Sejak berdirinya republik, ini kasus pertama jenderal polisi dihukum mati karena kasus pidana umum pembunuhan berencana,” kata Khairul kepada wartawan.

Namun jika terkait kasus lain, dahulu ada jenderal bintang satu yang pernah divonis mati. Jenderal itu bernama Soetarto.

“Kalau kasus subversif ada yang divonis mati, Brigjen RS Soetarto tahun 1973. Tapi akhirnya bebas tahun 1995, bareng Soebandrio dan Omar Dhani,” tuturnya.

Berdasarkan catatan detikX, pada era Orba, Sugeng Soetarto divonis mati karena terlibat dalam G30S/PKI 1965. Ia saat itu menjabat Wakil Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI).

Keterlibatan Brigjen Sugeng Sutarto berawal dari isu Dewan Jenderal terus ‘digoreng’ meski Jenderal Ahmad Yani sudah membantah keberadaan Dewan Jenderal. Salah satu jenderal yang belakangan dituding turut ‘menggoreng’ isu Dewan Jenderal adalah Brigadir Jenderal Sugeng Sutarto.

Isu itu makin panas setelah muncul dokumen Gilchrist. Dokumen ini ditemukan di depan pintu rumah Kepala BPI Subandrio. Dalam ‘surat’ kepada atasannya tersebut, Duta Besar Inggris Andrew Gilchrist menulis soal operasi bersama antara Inggris dan Amerika Serikat dengan ‘our local army friends’.

Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, ada sejumlah jenderal jatuh, tamat kariernya, bahkan dihukum mati atau harus mendekam di penjara bertahun-tahun, salah satunya Brigjen Sugeng Sutarto. Akhirnya, Sugeng Sutarto hanya dijatuhi hukuman seumur hidup sehingga menghirup udara bebas pada 1995.

Ferdy Sambo Divonis Mati

Sementara itu, Ferdy Sambo sudah divonis bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Yosua Hutabarat. Sambo divonis pidana hukuman mati.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya secara bersama-sama,” kata hakim ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Senin (13/2).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferdy Sambo pidana mati,” imbuhnya.

Sambo juga dinyatakan bersalah melakukan perusakan CCTV yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Sambo dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sambo juga dinyatakan bersalah melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam putusannya, hakim menyatakan dalih adanya pelecehan seksual terhadap istri Sambo, Putri Candrawathi, tidak memiliki bukti yang valid. Hakim juga menyatakan sangat kecil kemungkinan Brigadir Yosua melakukan pelecehan terhadap Putri yang dinilai punya posisi dominan terhadap Yosua selaku ajudan suaminya.

Hakim juga menyatakan motif dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua tidak wajib dibuktikan. Alasannya, motif bukan bagian dari delik pembunuhan berencana.

Hakim juga menyatakan unsur dengan sengaja, unsur merencanakan, serta unsur merampas nyawa Yosua yang didakwakan terhadap Sambo telah terbukti. Selain itu, hakim meyakini Sambo menggunakan sarung tangan hitam dan ikut menembak Yosua dengan senjata jenis Glock 17.

Hakim menyatakan ada sejumlah hal yang memberatkan vonis Sambo, salah satunya perbuatan Sambo mencoreng citra Polri. Hakim menyatakan tidak ada hal meringankan bagi Sambo.

“Tidak ada hal meringankan dalam perkara ini,” kata hakim ketua Wahyu Imam Santoso.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6568022/ferdy-sambo-jenderal-polisi-pertama-divonis-mati-di-kasus-pembunuhan.)

Jakarta (VLF) Giorgio Ramadhan (24), sopir Toyota Fortuner bernopol B-2276-SJD, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di kasus perusakan mobil Honda Brio di Senopati, Jakarta Selatan. Polisi menyebut pedang anggar yang digunakan Giorgio untuk merusak Brio dibeli dari luar negeri.

“Ini yang masih kami dalami asal usulnya. Ini dibeli dari luar negeri, beliau beli dari temannya, titip temannya,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi, Selasa (14/2/2023).

Sementara itu, anggota tim kuasa hukum Giorgio, Arif Fadillah, mengatakan pedang tersebut dimiliki karena kliennya ikut olahraga anggar. Dia menjelaskan anggar tersebut ada di Fortuner tersebut karena Giorgio baru saja melakukan latihan.

“Kalau pedang anggar, dia ikut olahraga anggar. Pokoknya sejak awal kuliah, dia bilang sama saya sih, waktu kuliah suka olahraga anggar. Emang kebetulan lagi dibawa, yang anggar 1-2 hari sebelumnya,” ujarnya.

Momen Giorgio mengamuk dan merusak mobil Brio kuning terekam kamera warga yang ada di sekitar lokasi. Giorgio awalnya menggunakan senjata replika untuk memukul bodi hingga kaca mobil Brio.

Setelah itu, dia mengambil benda panjang seperti pedang yang digunakan untuk memukul mobil Brio tersebut. Sebelum merusak menggunakan tangan, Giorgio sempat menabrakkan mobil Fortunernya hingga membuat Brio bergeser.

Selain sopir taksi online, di dalam Brio tersebut ada seorang perempuan yang menjadi penumpang. Aksi brutal Giorgio membuat penumpang berinisial H (34) mengalami trauma.

Jadi Tersangka dan Ditahan

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya saat ini telah menetapkan Giorgio Ramadhan sebagai tersangka dalam kasus perusakan dan ancaman kekerasan.

“Dengan tetap mengedepankan asas ketaatan pada SOP, asas proporsionalitas dalam proses penyidikan, maka kami menerapkan atau mempersangkakan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan pasal pidana 406 KUHP yaitu perusakan terhadap barang dan perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap orang sebagaimana diatur di Pasal 335 ayat 1 KUHP,” jelas Ade, Senin (13/2).

Tersangka Giorgio resmi ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan mulai Senin malam kemarin.

“Berdasarkan penerapan kedua pasal ini, dengan didasari dua alat bukti dan adanya barang bukti yang sudah kami sita, kemudian kami melakukan penahanan terhadap Tersangka GR untuk selanjutnya kami lakukan proses dalam tahap penyidikan lebih lanjut,” imbuhnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6567991/pedang-anggar-giorgio-untuk-rusak-brio-di-senopati-dibeli-dari-luar-negeri.)