Jakarta (VLF) Perusahaan scaffolding di Gresik diadukan ke polisi karena menahan ijazah asli mantan karyawannya. Selain itu, perusahaan tersebut juga menahan gaji mantan karyawan.

Mantan karyawan tersebut yakni Yogi Putra Siregar. Aduan itu sudah masuk ke polisi bulan lalu. Kepada detikJatim, Yogi mengaku kecewa terhadap mantan perusahaannya. 8 Ttahun bekerja dengan gaji tidak sesuai UMK, lalu dirinya dipaksa mengundurkan diri.

“Jadi waktu itu saya disuruh mundur. Padahal saya butuh pekerjaan itu, meski gajinya di bawah UMK. Tapi pas saya sudah buat surat pengunduran paksa itu, malah dipersulit dalam keluarkan ijazah saya,” kata Yogi, Kamis (16/9/2023).

Selama Ijazah ditahan sejak Oktober 2022, dia mengaku tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Dia pun hanya bisa membantu memberi makan ternak itik milik ayahnya.

“Padahal beberapa kali ditawari kerja. Tapi karena ijazah saya ditahan, saya nggak bisa kerja. Untuk saat ini kebutuhan hidup dari jualan itik, kadang juga utang ke saudara,” ujar Yogi

Sementara itu, kuasa hukum Yogi, Supolo Setyo Wibowo mengatakan, ada beberapa hak karyawan yang tidak didapatkan Yogi. Termasuk upah kerjanya juga ada yang ditahan oleh perusahaan.

“Terus selama tiga bulan setelah mengundurkan diri ini, Yogi nggak bekerja karena ijazah ditahan. Padahal dia harus menghidupi istri dan kedua orang tuanya,” ujar Supolo.

Supolo menjelaskan, Yogi bekerja di perusahaan itu selama 8 tahun. Tepatnya sejak Maret 2014 lalu. Selama bekerja, Yogi selalu bekerja dengan baik dan tidak pernah ada masalah berarti di tempat kerjanya tersebut.

Pada 14 Oktober 2022, Yogi mengajukan izin tidak masuk kerja kepada kepala gudang. Dia izin tidak masuk kerja selama 5 hari karena sakit.

Namun, setelah 5 hari sembuh, tepatnya pada 19 Oktober 2022, Yogi tetap tidak masuk kerja. Dia kembali izin kepada kepala gudang karena ada urusan keluarga hingga 30 Oktober 2022.

“Kan, gaji keponakan saya ini harian. Jadi selama nggak masuk, ya nggak digaji. Tiba-tiba pas masuk kerja 31 Oktober 2022 disuruh mengajukan surat pengunduran diri dengan cara didikte,” ujar Supolo yang juga paman Yogi.

Pada saat itu, kata Polo, Yogi sempat menanyakan perkara ijazahnya. Namun, kepala HRD mengatakan baru akan memberikan ijazah SMK itu saat Yogi sudah menandatangani surat pengunduran diri itu.

“Setelah membuat surat pengunduran diri itu, ijazahnya tidak langsung diberikan sama HRD PT Tangga Mas Jaya Makmur. Alasannya karena Yogi belum membawa surat tanda terima penyerahan ijazah,” kata Supolo.

Keesokan harinya, Yogi membawa surat tanda terima sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Namun, saat itu satpam perusahaan mengatakan kepala HRD sedang sibuk dan tidak bisa ditemui.

“Hingga keponakan saya ini 3 kali mencoba mengambil ijazah itu tapi dipersulit. Ini ada apa ya? Sampai orang tua Yogi mendatangi perusahaan itu untuk bertanya, tapi ijazah juga tidak segera diserahkan,” kata Supolo.

Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk membuat pengaduan ke Polres Gresik. Namun, setelah mendapat petunjuk dari penyidik Sat Reskrim Polres Gresik, Yogi akhirnya melayangkan somasi hingga 2 kali ke perusahaan yang terletak di Jalan Bangkingan 106, Driyorejo, Gresik itu.

“Karena nggak ada tembusan, kami laporkan ke polisi berbentuk aduan masyarakat itu. Ini sebenarnya sudah masuk penggelapan karena menguasai hak orang lain. Padahal Yogi ini kan sudah disuruh mengundurkan diri,” kata Supolo.

Dihubungi terpisah, Kepala HRD PT Tangga Mas Jaya Makmur Elis Ratna Merdekawati enggan menjawab terkait alasan perusahaan menahan ijazah mantan karyawannya. Dia mengarahkan detikJatim untuk langsung bertanya kepada polisi.

“Kalau mengenai hal itu, saudara dapat langsung meminta konfirmasi dan menggali berita di Polres Gresik di Reskrim Idik III, untuk memperoleh informasi yang sebenarnya. Terima kasih,” jawab Elis melalui pesan WhatsApp.

Sementara Kasat Reskrim Polres Gresik Iptu Aldhino Prima Wildan mengatakan saat ini kasus itu masih dalam penyelidikan. Pihaknya sudah memanggil perusahaan PT Tangga Mas Jaya Makmur.

“Akan kami gelar perkara dulu. Kalau memang ada unsur pidana kami akan naikkan ke tingkat penyidikan,” ujarnya.

(Sumber : https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6573480/buntut-perusahaan-di-gresik-tahan-gaji-ijazah-eks-karyawan-berujung-pengaduan.)

Jakarta (VLF) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara untuk Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal itu menyusul langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tak mengajukan banding atas vonis hakim tersebut.

Dilansir dari detikNews, Jumat (17/2/2023),Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana menyatakan Kejagung akan menerima putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka juga mengakui kejujuran Bharada E dalam kasus ini.

“Bahwa saudara Richard Eliezer yang telah berterus terang kooperatif dari awal, itu merupakan contoh bagi para pelaku penegak hukum yang mau membongkar suatu tindak pidana, jadi bahan pertimbangan juga bagi Kejagung untuk tidak menyatakan banding, sehingga putusan ini saya dengar penasihat hukum daripada Richard Eliezer kami tidak menyatakan banding, dan kami tidak banding, inkrahlah putusan ini sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata Fadil Zumhana.

Dia menegaskan, kejaksaan merasa sudah ada keadilan dalam putusan hakim itu. Keadilan itu dilihat dari respons keluarga korban Brigadir N Yosua Hutabarat yang sudah memaafkan Eliezer.

“Kami mewakili korban dan negara dan masyarakat melihat perkembangan seperti itu, salah satu pertimbangannya adalah untuk tidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara ini. Karena bagi kami sudah terwujud keadilan substantif, keadilan yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat melalui berbagai pemberitaan yang kami terima dan kami respons,” jelasnya.

Menurut Fadil, putusan hakim juga sudah membuktikan bahwa tuntutan dan dakwaan jaksa benar. Fadil menyebut putusan itu mempertimbangkan seluruh bukti dari jaksa.

“Hakim yakin benar atas dakwaan tersebut, yakin benar atas tuntutan jaksa tersebut sehingga kami menghormati putusan hakim yang telah mewujudkan keadilan susbtantif yang dapat diterima oleh masyarakat,” ungkapnya.

Kejagung juga memastikan tak ada intervensi pihak mana pun atas langkah Kejagung itu. Keputusan itu diambil Kejangung tanpa intervensi atau tekanan dari manapun, termasuk dari media sosial.

“Tidak ada rasa intervensi, yang ada independen kita dalam menentukan sikap kita pada hari ini,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana.

(Sumber : https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6573460/jaksa-tak-banding-hukuman-15-tahun-bharada-eliezer-inkrah.)

Jakarta (VLF) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak ikut campur soal vonis Ferdy Sambo dkk dalam kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat. Jokowi meyakini hakim menjatuhkan vonis terhadap Sambo dkk sesuai fakta.

Awalnya, Jokowi menyatakan putusan terhadap Sambo dkk merupakan ranah lembaga yudikatif. Dia mengatakan pemerintah, sebagai eksekutif, tak bisa ikut campur.

“Itu, wilayah, wilayahnya Yudikatif. Wilayahnya pengadilan. Kita tidak bisa ikut campur,” kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Jokowi meyakini hakim menjatuhkan putusan setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Jokowi juga yakin keterangan para saksi dalam kasus ini dijadikan pertimbangan oleh hakim.

“Tetapi saya kira keputusan yang ada saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti,” ujarnya.

“Saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin, saya lihat. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa memberikan komentar, ” tutur Jokowi.

Saat ditanya apakah putusan tersebut cukup adil, Jokowi mengatakan semua pihak harus menghormati putusan tersebut.

“Itu sudah diputuskan. Kita harus menghormati. Semua harus menghormati,” kata dia.

Daftar Lengkap Putusan Sambo dkk

Vonis Mati Ferdy Sambo

Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo divonis bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Yosua Hutabarat. Hakim menjatuhkan vonis mati terhadap Ferdy Sambo.

“Mengingat Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 49 juncto Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP UU Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan… silakan berdiri,” kata Wahyu di PN Jaksel, Senin (13/2/2023).

Wahyu kemudian melanjutkan pembacaan vonis untuk Sambo. Hakim menyatakan tak ada hal meringankan perbuatan Sambo.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya secara bersama-sama,” ucap Wahyu membacakan amar putusan.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferdy Sambo pidana mati,” imbuhnya.

Hakim juga menyatakan Sambo bersalah melakukan perusakan CCTV terkait pembunuhan Yosua ini. Vonis ini di atas tuntutan jaksa, yakni penjara seumur hidup.

Putri Candrawathi Divonis 20 Tahun Penjara

Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, juga dinyatakan bersalah terlibat pembunuhan berencana Yosua. Hakim menjatuhkan vonis 20 tahun bui kepada Putri.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Putri Candrawathi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” ujar Wahyu.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putri Candrawathi berupa pidana 20 tahun penjara,” sambung dia.

Hakim menyatakan pembunuhan Yosua terjadi akibat cerita bohong pelecehan yang disampaikan Putri ke Sambo. Vonis ini lebih tinggi dibanding tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara.

Vonis 15 Tahun bagi Kuat Ma’ruf

Sopir keluarga Sambo, Kuat Ma’ruf, divonis 15 tahun penjara dalam kasus ini. Hakim menyatakan Kuat melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Kuat Ma’ruf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana,” kata hakim ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Senin (14/2/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kuat Ma’ruf 15 tahun penjara,” imbuhnya.

Hal yang memberatkan Kuat Ma’ruf ialah berbelit-belit hingga tidak sopan di persidangan. Sementara itu, hal meringankan ialah Kuat masih punya tanggungan keluarga.

Kuat tak terima dengan putusan tersebut dan menyatakan banding. Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara.

Ricky Rizal Divonis 13 Tahun Bui

Majelis hakim menjatuhkan hukum 13 tahun penjara terhadap mantan ajudan Sambo, Bripka Ricky Rizal. Dia dinyatakan terbukti bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana,” kata hakim ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Senin (14/2/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ricky Rizal dengan pidana 13 tahun penjara,” imbuhnya.

Eliezer Divonis 1,5 Tahun Penjara

Ricky menyatakan akan mengajukan banding karena merasa tidak berniat membunuh Yosua. Vonis itu lebih tinggi dibanding tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara.

Richard Eliezer divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara di kasus ini. Hakim menyatakan Bharada Eliezer melakukan tindak pidana secara bersama-sama merampas nyawa Yosua.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana,” kata hakim ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Rabu (15/2/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara,” imbuhnya.

Hakim juga mengabulkan permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan Richard Eliezer. Hakim menilai Eliezer telah memenuhi syarat sebagai justice collaborator.

Hakim mengatakan Eliezer punya peran menembak Yosua tapi bukan pelaku utama. Sedangkan Sambo merupakan aktor intelektual pembunuhan Yosua dan dipandang sebagai pelaku utama.

Hakim mengatakan keterangan Eliezer membuat terang kasus pembunuhan Yosua dan sangat membantu perkara terungkap. Hakim juga mempertimbangkan permintaan maaf Eliezer ke keluarga Yosua.

“Menetapkan Terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama,” ujar hakim.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6573386/fakta-dan-bukti-di-sidang-sambo-dkk-jadi-perhatian-jokowi.)

Jakarta (VLF) KPK menyerahkan aset rampasan dari kasus korupsi kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Kementerian ATR/BPN. Aset yang diserahkan bernilai Rp 57 miliar.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto hadir langsung dalam penyerahan aset yang dilakukan di gedung KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan penyerahan barang rampasan itu melalui mekanisme penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah.

“PSP merupakan cara paling efektif untuk memulihkan kerugian negara dan memanfaatkan aset-aset rampasan ini,” kata Alex kepada wartawan, Kamis (16/2/2023).

PSP kepada Kemenkumham RI merupakan barang rampasan negara yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi terpidana Budi Susanto. Aset itu berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan luas keseluruhan 4.701,5 m2 dan nilai Rp 56.744.674.000.

Sementara PSP kepada Kementerian ATR/BPN berasal dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terpidana Ike Wijayanto. Aset rampasan itu berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kecamatan Buah Batu, Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 375,36 m2 dan nilai Rp 1.197.177.000.

Menkumham RI Yasonna Laoly memastikan barang rampasan itu akan digunakan sebaik mungkin untuk menunjang penyelenggaraan layanan publik.

“Selama ini layanan keimigrasian dan operasionalisasi kantor Imigrasi Jakarta Utara dilakukan di dalam kompleks ruko yang disewa dari pihak ketiga setiap tahun. Diharapkan tanah dan bangunan yang telah diterima dari KPK dapat meningkatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat,” ujar Yasonna.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan barang rampasan yang diserahkan KPK ini akan digunakan sebagai rumah dinas Kantor Wilayah BPN Jawa Barat.

“Penyerahan ini diibaratkan bagai oase untuk Kementerian ATR/BPN dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. BMN ini nantinya akan kami gunakan untuk rumah dinas/mess pegawai Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, dan akan kami manfaatkan dengan baik,” tutur Hadi.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6572425/kpk-serahkan-aset-rampasan-rp-57-m-ke-kemenkumham-dan-kementrian–atrbpn.)

Jakarta (VLF) KPK tengah menyidik kasus gratifikasi yang melibatkan mantan Panglima GAM, Izil Azhar. Terkait kasus gratifikasi itu, mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf hari ini diperiksa penyidik KPK.

“Pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh untuk tersangka IA,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (16/2/2023).

“(Pemeriksaan saksi) atas nama Irwandi Yusuf Gubernur Provinsi Aceh periode 2007-2012 dan periode 2017-2022,” jelas Ali.

Ali belum memerinci soal materi pemeriksaan kepada Irwandi. Namun, ia mengatakan Irwandi telah memenuhi panggilan dan tengah diperiksa penyidik.

“Irwandi sudah datang. Sudah di ruang pemeriksaan lantai 2,” jelas Ali.

Kasus Suap Gratifikasi Izil Azhar

Mantan Panglima GAM sekaligus tersangka kasus gratifikasi, Izil Azhar, ditangkap usai sempat menjadi buron selama empat tahun. Izil Azhar menjadi tersangka atas peran perantara gratifikasi bagi mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Kasus ini bermula saat Irwandi Yusuf menjadi gubernur Aceh periode 2007-2012. Saat itu, Irwandi tengah melaksanakan proyek pembangunan dermaga di wilayah Sabang Aceh dengan pembiayaan APBN.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan Irwandi lalu menerima uang gratifikasi dari manajemen PT NS. Uang itu dikenal dengan istilah ‘jaminan keamanan’.

“Ketika proyek tersebut berjalan, Irwandi Yusuf dalam jabatannya sebagai gubernur diduga menerima uang sebagai gratifikasi dengan istilah ‘jaminan keamanan’,” kata Johanis dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).

Dari sini peran Izil Azhar dimulai. Izil Azhar diduga menjadi perantara penerimaan uang gratifikasi bagi Irwandi Yusuf.

“Tersangka IA sebagai orang kepercayaannya untuk menjadi perantara penerima uang dari Heru Sulaksono dan Zainudin Hamid. Tersangka IA menjadi orang kepercayaan Irwandi Yusuf karena sebelumnya pernah menjadi bagian tim sukses Pilkada Gubernur Aceh tahun 2007,” ujar Johanis.

Penyaluran uang gratifikasi melalui Izil Azhar terjadi pada 2008-2011. Total, ada uang gratifikasi senilai Rp 32,4 miliar yang disalurkan melalui Izil Azhar kepada Irwandi Yusuf.

“Penyerahan uang melalui tersangka IA dilakukan secara bertahap dari tahun 2008 sampai dengan 2011 dengan nominal bervariasi mulai dari Rp 10 juta sampai dengan Rp 3 miliar hingga total berjumlah Rp 32,4 miliar,” ujar Johanis.

“Uang gratifikasi yang berjumlah Rp 32,4 miliar selanjutnya dipergunakan untuk dana operasional Irwandi Yusuf dan juga turut dinikmati tersangka IA,” lanjut Johanis.

Izil Azhar sempat menjadi buron KPK sejak 30 November 2018. Empat tahun berselang Izil berhasil ditangkap di daerah Banda Aceh pada Selasa (24/1).

Atas perbuatannya Izil Azhar saat ini dijerat dengan Pasal 12B UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Izil Azhar bakal ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6571844/eks-gubernur-aceh-diperiksa-terkait-gratifikasi-izil-azhar-rp-32-m.)

Jakarta (VLF) Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan sopir taksi online, Sony Rizal Tahitoe siang ini. Dalam rekonstruksi ini, anggota Densus 88 Antiteror Bripda HS, tersangka pembunuhan, dihadirkan polisi.

Pantauan detikcom, Kamis (16/2/2023) pukul 11.30 WIB, Bripda HS keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dia memakai baju tahanan warna oranye dan celana pendek warna putih.

Kedua lengan Bripda HS tampak tidak terborgol. Dia dikawal oleh anggota Propam Polda Metro Jaya.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus Bripda HS bunuh Sony Rizal Tahitoe hari ini. Rekonstruksi digelar di Markas Polda Metro Jaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan alasan pihaknya menggelar rekonstruksi di Polda Metro Jaya. Ini, mengingat ada 3 lokasi yang berkaitan dengan Bripda HS.

“Karena TKP terdiri dari beberapa lokasi. Maka pelaksanaannya di Polda Metro Jaya akan dirangkaikan pada saat rekonstruksi. Dan hal ini sesuai dengan Pasal 5 dan 7 KUHAP tentang tindakan lain yang bertanggung jawab,” ujar Trunoyudo kepada wartawan, Rabu (15/2/2023).

Trunoyudo menjelaskan ada 37 adegan yang akan diperagakan oleh Bripda HS dalam rekonstruksi ini. Reka adegan mencakup peristiwa sebelum, sesaat dan sesudah Bripda HS melakukan pembunuhan.

“Ada 37 Adegan rekonstruksi yang merupakan rangkaian peristiwa. Sebelum kejadian, saat kejadian dan pasca kejadian hingga tertangkapnya tersangka HS, yang meliputi daerah Tangerang, Bekasi, dan Jakarta serta Depok,” imbuhnya.

Rekonstruksi ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Dengan adanya rekonstruksi ini,keterangan tersangka dan para saksi bisa diuji.

“Kegiatan rekonstruksi adalah kepentingan penyidikan. Oleh penyidik untuk menguji keterangan saksi, barang bukti dan keterangan tersangka. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Perkap Nomor 6 Tahun 2019, tentang penyidikan tindak pidana,” tuturnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6571824/penampakan-bripda-hs-anggota-densus-88-tersangka-pembunuh-sopir-taksi.)

Jakarta (VLF) KPK menyetorkan uang Rp 1 miliar ke negara dari mantan Kepala Dinas (Kadis) Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi Jumhana Luthfi Amin selaku terpidana kasus suap. Jumhana diketahui terlibat dalam kasus suap Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi.

“Jaksa eksekutor Eva Yustisiana telah selesai melakukan penyetoran ke kas negara uang sebesar Rp 1 miliar yang berasal dari pelunasan uang denda dan uang pengganti dari terpidana Jumhana Luthfi Amin dkk,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (16/2/2023).

Ali mengatakan uang itu merupakan pelunasan sisa cicilan denda dan uang pengganti dari Jumhana. Jumhana diketahui memiliki sisa cicilan denda dan uang pengganti masing-masing sebesar Rp 290 juta dan Rp 92 juta.

“Sehingga dengan pembayaran ini, kewajiban denda dan uang pengganti dari terpidana dimaksud telah selesai,” katanya.

Lebih lanjut Ali mengatakan proses penagihan pelunasan denda dan uang pengganti kepada para terpidana kasus korupsi akan terus dilakukan. Tindakan itu sebagai upaya untuk kembali memperbaiki keuangan negara.

“KPK berkomitmen menagih pelunasan denda dan uang pengganti dari para Terpidana agar dapat memaksimalkan asset recovery bagi kas negara,” tutur Ali.

Sebelumnya, Jumhana Luthfi Amin terlibat suap dalam kasus korupsi Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi alias Pepen terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot.

Dia divonis pidana penjara selama 5 tahun dikurangi dengan masa penahanan dan pidana denda Rp 250 juta serta uang pengganti Rp 600 juta.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6571823/kpk-setor-rp-1-m-ke-negara-dari-eks-kadis-kota-bekasi-terpidana-suap.)

Jakarta (VLF) Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menanggapi isu aturan percobaan 10 tahun pada terpidana mati dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP berpotensi menimbulkan jual-beli surat kelakuan baik. Edward menegaskan penilaian kelakuan baik tak hanya diberikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Kalau memang pikiran kita itu kotor, pikiran kita itu selalu berprasangka buruk, pikiran kita itu sudah apriori, maka sebetulnya aturan apapun itu berpotensi. Tetapi kita berfikir yang wajar-wajar saja, bahwa kelakuan baik terhadap seorang terpidana mati penilaiannya itu tidak hanya dilakukan oleh petugas lapas,” ujar ujar Eddy Hiariej dalam keterangan tertulis Humas Kemenkumham, Rabu (15/2/2023). Dia menjawab pertanyaan soal dugaan percobaan 10 tahun berpotensi menimbulkan jual-beli surat kelakuan baik dari Kalapas.

Eddy Hiariej mengatakan ada hakim pengawas dan pengamat yang bertugas mengamati perubahan perilaku terpidana selama menjalankan masa hukuman. Tugas hakim pengawas dan pengamat ini, lanjut dia, diatur dalam UU 8 Tahun 1981.

“Kita harus memfungsikan apa yang namanya hakim pengawas dan pengamat. Hakim pengawas dan pengamat ini sudah ada dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Apa fungsi hakim pengawas dan pengamat? Fungsinya adalah untuk memastikan apakah vonis apakah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terpidana itu dia bisa berlaku efektif ataukah tidak untuk memperbaiki si terpidananya,” tuturnya.

“Jadi tidak hanya petugas kalapas semata yang hanya memberikan baik-buruk dari seorang warga binaan, apalagi terpidana mati. Tapi kita juga melibatkan yang lain. Semua ini akan diatur dalam peraturan pemerintah terkait pelaksanaan pidana mati,” sambungnya.

Untuk diketahui, dalam Pasal 100 KUHP baru, terpidana mati akan diberikan masa percobaan 10 tahun. Nantinya apabila terpidana mati selama masa percobaan menunjukkan sikap baik maka hukuman yang diberikan dapat diubah menjadi seumur hidup.

Begini bunyi Pasal 100 di KUHP baru:

Pasal 100

(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

(2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

(3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

(5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

(6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6571449/wamenkumham-jawab-kekhawatiran-jual-beli-surat-kelakuan-baik-soal-hukuman-mati.)

Jakarta (VLF) Pengemudi Fortuner bernopol B-2276-SJD, Giorgio Ramadhan (24), sempat melakukan mediasi dengan pengemudi Honda Brio, Ari Widianto, usai insiden perusakan di Senopati, Jakarta Selatan. Akan tetapi, mediasi tersebut berakhir buntu.

Seperti diketahui, Giorgio Ramadhan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait aksinya menabrak dan merusak mobil Honda Brio, pada Minggu (12/2) dini hari. Sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, Giorgio berupaya menyelesaikan kasus itu secara musyawarah bersama Ari Widianto.

Akan tetapi, proses mediasi tersebut gagal. Pasalnya, Giorgio Ramadhan menyampaikan kronologi kejadian yang tak tepat hingga membuat pihak Ari Widianto memilih untuk tetap melanjutkan kasus itu ke meja hijau.

Sopir Honda Brio Tolak Damai

Kuasa hukum Ari Widianto, Manda Berinandus, mengatakan Giorgio Ramadhan memang menyampaikan permintaan maaf kepada kliennya, beberapa saat setelah insiden perusakan terjadi. Akan tetapi, pihaknya memilih untuk tetap melanjutkan kasus ini hingga ke meja hijau.

“Permintaan maaf itu, saat itu kita menilai itu hak dia sebagai pelaku. Namun, dari kami, hak kami juga punya hak hukum untuk melanjutkan proses hukum ini lebih lanjut,” kata kuasa hukum korban, Manda Berinandus, saat dihubungi, Rabu (15/2).

Giorgio Ramadhan (24), sopir mobil Fortuner, menggunakan pedang untuk merusak mobil Brio. Polisi menunjukkan pedang penghancur Brio kuning. (Ilham Oktafian/detikcom)
Di sisi lain, kata Manda, sejauh ini belum ada inisiatif dari pihak keluarga Giorgio Ramadhan yang menemui kliennya setelah kejadian perusakan mobil Brio tersebut.

“Secara langsung pihak keluarga mereka yang saya ketahui belum ada (inisiatif datang). Dari keluarga mereka entah itu berkunjung ke rumah, kita nggak tahu, nggak ada yang saya terima dari klien saya,” jelasnya.

Alasan Tolak Damai

Manda menjelaskan proses mediasi tersebut dilakukan pada Minggu (12/2/2023) atau beberapa saat usai peristiwa terjadi. Saat itu hadir Giorgio Ramadhan dan Ari Widianto yang ditemani istrinya dengan penyidik sebagai penengah.

Mulanya Giorgio Ramadhan menyampaikan permintaan maaf atas aksi arogannya yang sudah merusak mobil korban dengan menggunakan senjata api replika dan senjata tajam jenis anggar.

Namun, emosi korban memuncak saat Giorgio menjelaskan kronologi versinya. Alasannya, Giorgio bercerita bahwa Brio kuninglah yang pertama kali menyerempet mobilnya.

Padahal, kata Manda, berdasarkan pemeriksaan saksi dan keterangan polisi, diduga Giorgio-lah yang menyerempet terlebih dahulu.

“Sebenarnya pas minta maaf kita masih kalem, terkhusus klien. Tapi pada saat dia menceritakan kronologi dia menyatakan Brio ini (nabrak duluan), klien saya emosi, istrinya yang menemani menenangkan. Saya ngomong ya sudah kalau mau bicara kronologis, kita mediasi deadlock,” kata Manda.

Mediasi Singkat Tanpa Hasil

Karena deadlock, proses mediasi hanya berlangsung 15 menit. Mediasi tak menghasilkan apa-apa.

“Singkat, nggak lama, nggak nyampe 15 menit karena deadlock. Karena dia membahas soal kronologis, emosional klien saya langsung memuncak. Karena dia merasa tidak melakukan hal itu, terbukti sinkron dengan keterangan saksi, penumpang sinkron semua. Karena semua tidak sesuai fakta ya udah deadlock,” kata Manda.

Alhasil, pihak Ari Widianto pun meminta agar polisi tetap lanjut memproses Giorgio Ramadhan. Pihaknya juga saat ity meminta polisi untuk melakukan tes urine kepadanya.

“Ya sudah langsung saja proses hukum ‘Bang izin kalau boleh saya request untuk segara ditahan ini’. Bahkan kita minta untuk dilakukan tes urine saat itu,” imbuhnya.

Giorgio Ramadhan Jadi Tersangka dan Ditahan

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya saat ini telah menetapkan Giorgio Ramadhan sebagai tersangka dalam kasus perusakan dan ancaman kekerasan.

“Dengan tetap mengedepankan asas ketaatan pada SOP, asas proporsionalitas dalam proses penyidikan, maka kami menerapkan atau mempersangkakan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan pasal pidana 406 KUHP, yaitu perusakan terhadap barang dan perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Tersangka terhadap orang sebagaimana diatur di Pasal 335 ayat 1 KUHP,” jelas Ade Ary kepada wartawan di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023).

Tersangka Giorgio resmi ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan mulai Senin (13/2) malam.

“Berdasarkan penerapan kedua pasal ini, dengan didasari dua alat bukti dan adanya barang bukti yang sudah kami sita, kemudian kami melakukan penahanan terhadap Tersangka GR untuk selanjutnya kami lakukan proses dalam tahap penyidikan lebih lanjut,” imbuhnya.

Klarifikasi Pihak Giorgio Ramadhan

Sebelumnya, kuasa hukum Giorgio Ramadhan, Revi Laracaka menjelaskan kronologi Fortuner vs Brio menurut versi kliennya. Revi mengatakan Giorgio Ramadhan proaktif mendatangi polisi setelah kejadian viral di media sosial.

“Klien Kami sejak 12 Februari 2023, sudah koperatif datang ke Polres Jakarta Selatan. Ketika mendapatkan informasi dari Twitter pengendara Brio (Bapak AW), bahwa Bapak AW menuju Polres Jakarta Selatan untuk membuat laporan polisi, klien kami langsung datang dengan itikad baik tanpa adanya panggilan dari pihak kepolisian,” ujar Revi, dalam keterangan pers, Senin (13/2).

Revi mengungkapkan kliennya datang ke Polres Metro Jaksel dengan membawa barang bukti yang digunakan untuk menghancurkan Brio. Barang bukti tersebut telah diserahkan ke polisi.

Viral sopir Fortuner ngamuk rusak Honda Brio di Jaksel (Foto: screenshot twitter @ari295)
“Dengan membawa senjata plastik dan pedang anggar yang terekam dalam video viral di Senopati. Klien kami juga telah menyerahkan kendaraan mobil Fortuner yang merupakan kendaraan operasional kantor tempat klien kami bekerja,” ucapnya.

Giorgio Ramadhan telah menyampaikan permintaan maaf kepada korban. Giorgio Ramadhan berdalih dirinya melakukan kekerasan tersebut karena terpancing emosi.

“Sebelumnya klien kami memohon maaf kepada Bapak AW dan keluarga dan juga kepada masyarakat yang telah menyaksikan video viral tersebut. Klien Saya sesungguhnya tidak berniat untuk melakukan perbuat sebagaimana ada dalam Video, namun terus terang emosi klien kami terpancing,” tutur Revi.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6571419/tak-ada-kata-damai-bagi-giorgio-penghancur-brio.)

Jakarta (VLF) Menko Polhukam Mahfud Md menyaksikan langsung dari ruang kerjanya pembacaan putusan terhadap Bharada Richard Eliezer di kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat. Mahfud tepuk tangan saat hakim menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara untuk Eliezer.

“Alhamdulillah saya tidak tahu mengapa hati saya bergembira dan bersyukur setelah membaca vonis hakim atas Eliezer ini,” kata Mahfud dalam keterangan di akun YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (15/2/2023).

Mahfud memuji hakim yang bersikap objektif selama persidangan. Mahfud menilai konstruksi putusan hakim terhadap Eliezer logis dan progresif.

“Saya melihat hakim itu punya keberanian, hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan semua yang mendukung Eliezer, yang memojokkan Eliezer, semua dibaca, suara-suara masyarakat didengarkan, rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu, tidak berpengaruh kepada hakim. Sehingga dia saya lihat putusannya menjadi sangat logis, tentu menurut saya berkemanusiaan ngerti denyut-denyut kehidupan masyarakat kemudian progresif juga,” beber Mahfud.

Mahfud mengatakan hakim sidang Eliezer tidak terpengaruh berbagai tekanan. Namun hakim tersebut, kata Mahfud, tetap memperhatikan apa yang dirasakan bersama oleh masyarakat.

“Saya melihat para hakim ini adalah hakim-hakim yang bagus di antara banyak hakim yang memang juga banyak bagus, kalau tidak menangani kasus-kasus yang biasanya penuh dengan tekanan biasanya menjadi tidak bagus. Tapi kalau ini tidak terpengaruh oleh public opinion tetapi dia memperhatikan public common sense hakim ini,” imbuh Mahfud.

Sebelumnya, Eliezer dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir N Yosua Hutabarat dan divonis 1,5 tahun penjara. Eliezer menangis haru mendengar putusan hakim.

“Menjatuhkan pidana selama 1 tahun dan 6 bulan penjara,” ujar hakim ketua Wahyu Iman Santosa saat membacakan putusan di PN Jaksel, Rabu (15/2/2023).

Setelah hakim mengucapkan putusan itu, Eliezer tampak menunduk. Dia terlihat menangis haru mendengar hakim menjatuhkan vonis yang sangat ringan jauh dari tuntutan jaksa.

Eliezer sesekali memandang ke arah atas. Kemudian dia juga menelungkupkan tangan seraya berdoa kepada Tuhan.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6570161/mahfud-md-tepuk-tangan-eliezer-divonis-ringan-puji-hakim-berani.)