Jakarta (VLF) Dewan Pengawas (Dewas) KPK meminta pimpinan KPK untuk segera menentukan status penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait Formula E. Ketua KPK Firli Bahuri memastikan setiap perkara yang ditangani akan dituntaskan.

“Setiap perkara harus kita selesaikan. Tidak terbatas pada satu perkara,” kata Firli di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (20/2/2023).

Firli mengatakan tiap penanganan perkara merujuk pada aturan yang sama. Dia menekankan tidak ada perlakuan khusus yang dilakukan tim penyelidik dan penyidik KPK dalam menangani suatu perkara.

Firli menegaskan pihaknya akan menaikkan status perkara ke tahap penyidikan jika kecukupan alat bukti terpenuhi. Sebaliknya, jika tak terpenuhi KPK akan segera menghentikan penyelidikan kasus.

“Setiap perkara kita selesaikan. Pedomannya ada kecukupan bukti, bukti permulaan cukup memenuhi Pasal 44 UU 30 tahun 2002 ya kita naikan penyidikan. Kalau tidak cukup bukti ya kita hentikan,” tambahnya.

“Semua perkara tidak terbatas pada satu perkara. Jadi saya tidak menjawab perkara satu ya. Itu mekanisme kerja KPK,” tambahnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) KPK meminta pimpinan KPK segera menentukan status penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait Formula E. Dewas KPK mengatakan telah berkoordinasi dengan pimpinan KPK terkait hal ini.

“Agar penyelesaian dan kejelasan status kasus Formula E secepatnya diputuskan oleh Pimpinan KPK,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (16/2).

Tumpak mengatakan hal itu telah dibahas Dewas KPK dan Pimpinan KPK dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) pada 17 Januari 2023. Dewas KPK menilai status penanganan perkara Formula E harus segera ditentukan agar tidak menimbulkan persepsi liar di publik.

“Artinya, jika ditemukan cukup bukti dugaan tindak pidana korupsi harus segera dinaikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Begitu juga sebaliknya,” ujar Tumpak.

Selain itu, Tumpak mengatakan perbedaan pendapat dalam penanganan suatu perkara merupakan hal lazim, termasuk dalam kasus Formula E. Dia mengatakan perbedaan pendapat bisa memperkaya sudut pandang sebelum suatu keputusan diambil.

“Dewas berpandangan bahwa, dalam sebuah ekspose atau penanganan perkara, terjadinya perbedaan pendapat adalah sesuatu yang lazim. Perbedaan itu suatu khasanah dan pelengkap sudut pandang, untuk selanjutnya dapat diambil keputusannya,” katanya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6579679/dewas-minta-kpk-tentukan-status-penanganan-kasus-formula-e-ini-kata-firli.)

Jakarta (VLF) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya dugaan penyelewengan dana bantuan bencana Cianjur untuk kegiatan terorisme. Partai Garuda pun mengusulkan agar setiap dana bantuan bencana ditampung di satu rekening resmi pemerintah.

“Penggalangan dana ilegal seperti bencana Cianjur itu mencapai triliunan, selain untuk memperkaya diri sendiri dana itu juga untuk membiayai terorisme. Ini sebenarnya sudah menjadi perhatian banyak pihak, ketika ada musibah berbondong-bondong orang-orang memanfaatkan baik di jalan raya atau mendatangi rumah atau kantor meminta sumbangan mengatasnamakan musibah. Tidak jelas pendataannya,” ujar Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, kepada wartawan, Senin (20/2/2023).

Menurut Teddy, seharusnya setiap uang sumbangan yang diperuntukkan korban bencana itu ditampung di satu rekening resmi. Rekening tersebut adalah rekening yang ditetapkan pemerintah.

“Ke depan, untuk menampung sumbangan hanya lembaga atau rekening resmi yang sudah ditunjuk pemerintah,” ucapnya.

Dia juga mengatakan ada orang lain yang membuka rekening untuk bantuan bencana. Maka orang tersebut harus diproses hukum. Hal ini untuk meminimalisasi penyelewengan dana.

“Jika ada di luar itu, dapat dipastikan ilegal, langsung ditangkap dan diproses secara hukum. Jangan sampai larangan hanya sekadar larangan,” katanya.

Teddy mengatakan terkadang bencana alam itu dimanfaatkan oknum untuk menggalang dana. Dia menduga cara-cara tersebut bisa digunakan oleh para teroris untuk mengumpulkan dana.

“Cara-cara meminta sumbangan seperti itu, memanfaatkan kepedulian masyarakat, adalah cara mudah bagi para teroris untuk mengeruk dana, maka jangan beri ruang, segera eksekusi ketika ada pihak yang meminta bantuan atas nama musibah. Sudah dapat dipastikan itu bukan untuk yang terkena musibah,” kata Teddy.

PPATK Laporkan Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Gempa Cianjur
Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan dugaan penyelewengan dalam aktivitas penggalangan dana untuk korban gempa di Cianjur.

Hal ini disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan PPATK. Ia mengatakan perkara ini berkaitan dengan tindak pidana penggelapan uang (TPPU) yayasan.

“Terkait yayasan, terakhir kita menemukan yang di Cianjur itu terkait dengan kegiatan yang diduga tersangkut terrorism,” kata Ivan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Selasa (14/2/2023).

Menurut data PPATK sepanjang 2022, total aliran dana yang diduga penggelapan dana yayasan mencapai Rp 1,7 triliun. Ivan mengatakan perkara penggelapan dana yayasan ini memang kerap memanfaatkan momentum dalam mendukung kegiatan legal, seperti penggalangan dana bencana.

“Yayasan ini ada risikonya. Dia mendompleng kegiatan legal. Saking banyaknya sebuah momentum, misal terjadi bencana, dari 100 pembukaan rekening untuk ke kegiatan yang bener, di dalam situ ada 99 yang meng-hijack niat-niat baik dari para pihak yang memang baik,” terangnya.

Dalam hal penggelapan dana ini, menurut Ivan, ada dua potensi besar arah aliran dari dana tersebut. Pertama, digunakan untuk kepentingan pribadi. Kedua, diduga kuat dana untuk kegiatan terorisme.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6578582/partai-garuda-jangan-beri-ruang-teroris-manfaatkan-dana-atas-nama-bencana.)

Jakarta (VLF) Polisi menangguhkan penahanan pengemudi mobil Fortuner, Giorgio Ramadhan, tersangka kasus perusakan mobil brio yang dikemudikan Ari Widianto. Apa alasan polisi mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Giorgio?

“Karena kan satu untuk pelapor sudah mencabut laporan polisi, itu sudah satu poin, perdamaiannya, katanya sudah mau bayar kerugian gitu,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Jaksel, AKP Nurma Dewi kepada wartawan, Senin (20/2/2023).

Nurman menambahkan penangguhan penahanan Giorgio Ramadhan juga merupakan subjektivitas penyidik. Giorgio dinilai tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

“Kedua, dia tidak menghilangkan barang bukti, makanya kita biasanya gitu, dan dia juga tidak melarikan diri. Makanya itulah bisa jadi penangguhan penahanannya di-acc, disetujui oleh penyidik,” kata Nurma.

Nurma mengatakan Giorgio telah dibebaskan dan dikenai wajib lapor. Dia menuturkan penahanan Giorgio sudah ditangguhkan sejak Jumat (17/2) lalu.

“Wajib lapor, kalau di-SP3 berati udah selesai tuh masalah tapi untuk sementara ini berarti ini masih wajib lapor,” ujarnya.

Sebelumnya, pengemudi mobil Brio, Ari Widianto, yang mobilnya dirusak pengemudi mobil Fortuner Giorgio Ramadhan, telah mencabut laporan polisi. Polisi menyatakan bakal memproses permohonan restorative justice (RJ) terkait kasus ini.

“Setelah kami terima pencabutan LP dan permohonan RJ dari korban, maka selanjutnya kami memproses permohonan RJ itu berdasar Perpol Nomor 8/2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada detikcom, Jumat (17/2).

Ade Ary mengatakan ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam penuntasan kasus lewat restorative justice. Dia mengatakan ada syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi.

“Mekanismenya ada persyaratan formil dan materiil yang harus dipenuhi. Ada tahapannya,” kata Ade Ary.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6578426/ini-alasan-polisi-kabulkan-penanguhan-penahanan-giorgio-ramadhan.)

Jakarta (VLF) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham mendukung langkah Mendikbud Nadiem Makarim untuk mengambil langkah pidana bagi pelaku perobohan rumah singggah Presiden pertama Indonesia, Sukarno di Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Sebab rumah itu dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

“BPHN Kemenkumham sangat mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Mas Nadiem. Termasuk bila harus mengambil langkah pidana dengan melaporkan pihak yang merobohkan rumah bersejarah itu,” kata Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Prof Widodo Ekatjahjana dalam keterangan persnya, Senin (20/2/2023).

Rumah ini berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 12 Kelurahan Padang Pasir, Padang Barat. Kemenkumham menilai Pemkot Padang sebagai pengelola cagar budaya harusnya bisa mencegah tindakan pengrusakan cagar budaya.

“Apalagi ini sampai diratakan dengan tanah. Ini sudah tidak bisa ditolerir. Bila ini dibiarkan, maka menjadi preseden serupa. Jangan sampai cagar budaya musnah,” tegas Widodo.

Oleh sebab itu, Kemenkumham mendukung setiap langkah penegakan hukum atas peristiwa itu. Baik langkah pidana atau pun perdata.

“Saya berharap seperti halnya Mendikbud yang tegas untuk mengambil langkah-langkah hukum, Pemerintah Kota dan aparat penegak hukum setempat juga harus segera ambil langkah-langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ini merupakan perbuatan melanggar hukum, ya harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Widodo yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jember itu.

Sejarah Rumah

Mengutip situs resmi Pemerintah Kota Padang, Rumah Ema Idham didirikan pada 1930 dan ditetapkan sebagai cagar budaya dengan Nomor Inventaris 33/BCBTB/A/01/2007. Rumah Ema Idham pernah digunakan sebagai rumah tinggal sementara oleh Bung Karno selama tiga bulan di circa 1942. Pada waktu itu Bung Karno yang sedang dalam perjalanan dari Bengkulu, akan dibuang ke luar Indonesia oleh sekutu Belanda.

Selama tinggal di sana, Sukarno menggunakan waktunya untuk menghimpun kekuatan melawan penjajah. Rumah ini berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 12 Kelurahan Padang Pasir, Padang Barat.

Dahulu, rumah tersebut merupakan rumah tinggal keluarga Dr Waworuntu. Pada waktu dijadikan rumah singgah Bung Karno, pemerintah Belanda takut presiden pertama RI itu dimanfaatkan oleh Jepang yang akan mendarat di Indonesia. Maka dari itulah, Sukarno akan dibuang dari Bengkulu ke luar negeri.

Namun, saat akan berangkat, kapal yang akan memberangkatkan Bung Karno rusak. Pada akhirnya pemerintah Belanda meminta Presiden Sukarno menuju ke Padang dengan mengendarai gerobak sapi.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6577976/bphn-dukung-nadiem-pidanakan-pelaku-perobohan-rumah-singgah-bung-karno.)

Jakarta (VLF) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Denpasar menjamin perlindungan hak pemilih berkebutuhan khusus atau disabilitas dalam Pemilu 2024. KPU juga berjanji bakal mengakomodir para disabilitas muda, sehingga masuk sebagai pemilih potensial.

Pada prinsipnya, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Denpasar Subro Mullisyi mengatakan KPU tidak akan membeda-bedakan pemilih, termasuk mereka penyandang disabilitas.

“KPU mempunyai kewenangan melayani, tentunya juga melindungi hak pilih mereka (para disabilitas),” tuturnya kepada detikBali, Sabtu (18/2/2023) malam.

KPU membagi kelompok disabilitas ke dalam empat kategori. Yakni, disabilitas fisik, disabilitas sensorik seperti buta dan tuli, disabilitas intelektual atau down syndrome, dan keterbelakangan mental lainnya.

“Terakhir, disabilitas mental (Orang Dengan Gangguan Jiwa/ODGJ) dan lain sebagainya,” terang Subro Mallisyi.

Ia juga memastikan KPU telah mengatur pemilih disabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 17 Pasal 5.

“Di PKPU Nomor 7 Tahun 2023 berkaitan dengan data pemilih itu juga sudah diatur di Pasal 19d bahwa kami memberikan penandaan bagi disabilitas,” ungkapnya.

Karenanya, ia meminta kepada masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan keterbatasan bisa segera melapor ke KPU.

“Jika nanti butuh pendampingan ketika dia mencoblos di bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya itu kan nanti. Tinggal ngisi di surat pernyataan berkebutuhan khusus, atau perlu didampingi orang tua,” jelas Subro.

(Sumber : https://www.detik.com/bali/berita/d-6577932/kpu-jamin-hak-pilih-para-disabilitas.)

Jakarta (VLF) KPK telah menangkap Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) usai buron selama 7 bulan. Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan Ricky Ham sudah diterbangkan ke Jakarta pagi ini.

“Sudah diterbangkan ke Jakarta jam 08.35 Wit dengan pesawat Garuda,” kata Fakhiri kepada wartawan, Senin (20/2/2023).

Fakhiri menyebut penerbangan dikawal oleh empat penyidik KPK. Serta dikawal Brimob Polda Papua.

“Dikawal 4 anggota KPK dan Brimob Polda,” katanya.

Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) di Abepura, Jayapura, Papua. KPK menyebutkan buron selama 7 bulan itu ditangkap di Abepura, Jayapura, Papua.

Setelah ditangkap di Abepura, Jayapura, Ricky Ham saat ini berada di Mako Brimob Polda Papua. Dirangkum detikcom, Minggu (19/2), berikut ini kronologi penangkapan Ricky Ham.

12 Juli 2022

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap KPK sebelumnya melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka Ricky Ham pada 12 Juli 2022.

14 Juli 2022

Namun tersangka Ricky Ham Pagawak pada 14 Juli 2022 melarikan diri ke Papua Nugini melalui Skouw pada saat akan ditangkap. KPK lalu berkoordinasi dengan Kedubes RI di Port Miresbi Papua Nugini untuk mencari DPO di wilayah tersebut.

Awal Februari 2023

Tim KPK mendapat informasi DPO Ricky Ham sudah keluar dari wilayah Papua Nugini dan kembali masuk ke Papua.

18 Februari 2023

Firli mengungkap pada Sabtu, 18 Februari 2023 sore, KPK mendapatkan informasi mengenai persembunyian Ricky Ham Pagawak.

19 Februari 2023 Pukul 15.00 WIT

KPK mendeteksi Ricky Ham berada di Abepura, Jayapura, pada Minggu, 19 Februari siang. KPK tidak menemukan adanya pergerakan dari tersangka Ricky Ham. Barulah pada Minggu sore, sekitar pukul 15.00 WIT, Ricky Ham ditangkap oleh KPK dibantu tim Polda Papua.

19 Februari 2023 Pukul 16.30 WIT

Setelah ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Abepura, sekitar pukul 16.30 WIT, Ricky Ham lalu diamankan dan dibawa ke Mako Brimob Polda Papua.

20 Februari 2023

Firli mengatakan tersangka Ricky Ham akan dibawa ke Jakarta pada 20 Februari besok. Ricky akan menjalani proses hukum terkait kasus korupsi.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap buron tersangka kasus dugaan suap Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP). Ricky diterbangkan ke Jakarta besok.

“Rencana besok pagi tersangka RHP akan dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Minggu (19/2).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6577915/dikawal-brimob-polda-papua-bupati-mamberambo-tengah-dibawa-kpk-ke-jakarta.)

Jakarta (VLF) Pelarian Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) sebagai buronan KPK berakhir. Ricky Ham ditangkap di Jayapura, Papua setelah sempat kabur ke Papua Nugini.

Ricky Ham diduga menerima suap terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah. Informasi soal dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi di Pemkab Mamberamo Tengah disampaikan KPK pada Selasa (7/6/2022). Plt Juru Bicara KPK yang saat ini menjabat Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan penyidik tengah mengusut dugaan suap dan gratifikasi di Pemkab Mamberamo Tengah. Ali mengatakan KPK telah menetapkan tersangka di perkara itu.

Ricky Ham sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Selain Ricky Ham, KPK juga menetapkan tiga tersangka yang berprofesi kontraktor itu di antaranya Marten Toding (MT) selaku Direktur PT Solata Sukses Membangun (PT SSM), Simon Pampang (SP) selaku Dirut PT Bina Karya Raya (PT BKR) dan Jusiendra Pribadi Pampang (JPP) selaku Direktur PT Bumi Abadi Perkasa (PT BAP).

KPK menduga Ricky Ham menerima suap hingga Rp 24,5 miliar dari tiga kontraktor proyek. Dalam konstruksi perkaranya, Simon Jusiendra dan Marten berniat mendapatkan sejumlah proyek di Mamberamo Tengah sehingga mereka melakukan pendekatan kepada Ricky Ham.

Simon, Jusiendra, dan Marten diduga melakukan penawaran dengan memberikan sejumlah uang kepada Bupati Ricky agar memenangkan ketiganya dalam tender di Pemkab Mamberamo Tengah. Ricky kemudian diduga memerintahkan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum mengkondisikan sejumlah proyek.

Bupati Mamberamo Tengah Kabur ke Papua Nugini

Ricky Ham Pagawak dua kali mangkir dari panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan upaya penangkapan terhadap Ricky Ham dilakukan pada 12 Juli 2022. Namun pada 14 Juli 2022, Ricky Ham kabur ke Papua Nugini.

“Melarikan diri ke PNG melalui Skouw pada saat dilakukan penangkapan,” ujar Firli, dalam keterangannya, Minggu (19/2/2023).

Sehari setelahnya, KPK memasukan Ricky Ham ke daftar pencarian orang atau buron. Surat DPO tersebut bernomor R/3892/DIK.01.02/01-23/07/2022.

“Tersangka Ricky Ham Pagawak, Bupati Mamberamo Tengah, periode 2013 sampai dengan 2018 dan 2018 sampai dengan 2023, saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 15 Juli 2022,” tegas Ali.

Simak Video ‘Jejak Buron Bupati Mamberamo Tengah Hingga Ditangkap KPK’:

Ditangkap Usai 7 Bulan Buron

Pada awal Februari 2023, tim KPK mendapat informasi DPO Ricky Ham sudah keluar dari wilayah Papua Nugini dan kembali masuk ke Papua. Firli juga menyampaikan pada Sabtu 18 Februari 2023 sore, KPK mendapatkan informasi mengenai persembunyian Ricky Ham.

Penangkapan terhadap Ricky dilakukan Minggu (19/3) kemarin di Abepura, Jayapura, Papua. KPK tidak menemukan adanya pergerakan dari tersangka Ricky Ham. Barulah pada Minggu sore, sekitar pukul 15.00 WIT, Ricky Ham ditangkap oleh KPK dibantu tim Polda Papua.

Setelah ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Abepura, sekitar pukul 16.30 WIT, Ricky Ham lalu diamankan dan dibawa ke Mako Brimob Polda Papua.

Pantauan di Mako Brimob Polda Papua, Ricky Ham berada di lantai dua Mako Brimob Polda Papua. Ricky terlihat mengenakan sebuah topi dan duduk di sebuah kursi.

Ricky Ham Pagawak juga mengenakan kaus berwarna hitam dan jins biru. Ricky terlihat berbincang dengan sejumlah penyidik.

Ricky yang duduk di kursi sempat disuguhkan susu kotak hingga air putih. Pihak kepolisian juga disebut sedang berkoordinasi dengan KPK.

Sementara itu, penjagaan ketat dilakukan di Mako Brimob Polda Papua. Terlihat aparat bersenjata lengkap sedang berjaga tepat di pintu masuk.

Firli mengatakan tersangka Ricky Ham akan dibawa ke Jakarta hari ini. Ricky akan menjalani proses hukum terkait kasus korupsi.

“Rencana besok (hari ini) pagi tersangka RHP akan dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi,” kata Firli.

Ricky Ham disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12 B UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6577829/akhir-pelarian-bupati-mamberamo-tengah-usai-7-bulan-jadi-buron-kpk.)

Jakarta (VLF) Sebanyak 34 Kepolisian Daerah (Polda) dan 119 Kepolisian Resor (Polres) sudah menerapkan sistem Electronik Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan anggota dalam proses penegakan hukum dalam bentuk penilangan di lapangan.

“Dari 34 Polda, tercatat ada 295 kamera ETLE statis dan 794 kamera ETLE handheld. Sementara ETLE mobile on board sebanyak 63 dan ETLE portable ada 7,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2/2023).

Dedi mengatakan penerapan ETLE merupakan salah satu bentuk transformasi penegakan hukum yang dilakukan Polri di bidang lalu lintas. Dia menyebutkan Polda yang telah menerapkan ETLE di antaranya Polda Jawa Tengah (Jateng) hingga Pola Sumatra Selatan (Sumsel).

“4 Polda dengan kamera ETLE yang tergelar sampai tingkat Polres yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jateng, Polda Jatim dan Polda Sumsel,” ujarnya.

Dia mengatakan ada 42.852.990 kendaraan yang tercapture kamera ETLE hingga Desember 2022. Namun, hanya 1.716.453 kendaraan yang sudah tervalidasi.

“Hingga Desember 2022, ada 42.852.990 kendaraan yang tercapture kamera ETLE. Dari angka tersebut, sudah ada 1.716.453 yang sudah tervalidasi datanya oleh petugas backoffice dan sudah diteruskan dalam bentuk kirim surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan,” tutur Dedi.

Polri mencatat 636.239 kendaraan terkonfirmasi melakukan pelanggaran lalu lintas dan 268.216 kendaraan sudah membayar denda pelanggaran melalui blanko tilang yang diberikan. Dia mengatakan proses pengiriman konfirmasi surat pelanggaran terkendala alamat yang tidak valid.

“Kemudian sudah ada 636.239 data yang sudah terkonfirmasi melakukan pelanggaran. Adapun proses konfirmasi terkendala dengan alamat pemilik kendaraan tidak valid dan tidak ada tracking pengiriman surat konfirmasi,” ujarnya.

“Sementara dari data di atas, sudah ada 268.216 terbayar usai pemilik kendaraan terkonfirmasi dan diberikan blanko tilang serta kode bayar,” imbuhnya.

Dedi menjelaskan penerapan sistem ETLE dilakukan untuk mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar agar tak terjadi suap. Dia mengatakan pelanggar dapat mengonfirmasi melalui web service atau datang langsung ke posko untuk mendapat kode pembayaran tilang.

“Semua mekanisme yang ada mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi suap ataupun bentuk pelanggaran lainnya,” ucapnya.

Dia menegaskan anggota yang terbukti melakukan pungli dalam penerapan sistem ETLE akan dikenakan sanksi. Di antaranya sanksi disiplin, kode etik, hingga pidana.

“Jika ditemukan adanya petugas yang terbukti melakukan pungli, maka akan ditindak tegas berupa sanksi baik sanksi disiplin, sanksi kode etik hingga pidana,” ujarnya.

Dedi mengatakan kendala dalam penerapan ETLE di antaranya anggaran pengiriman surat konfirmasi yang terbatas, mekanisme blokir ETLE yang masih manual, anggaran pengembangan ETLE Korlantas Polri yang belum optimal hingga SDM ETLE yang terbatas.

“Meskipun begitu Polri akan berusaha maksimal guna menerapkan transformasi digital di bidang lalu lintas untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

Dia menyebutkan sejumlah upaya yang dilakukan agar penerapan ETLE berjalan maksimal. Di antaranya penguatan back office ETLE di 34 Polda, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sistem ETLE di 34 Polda, pengadaan anggaran pengiriman surat konfirmasi untuk 34 Polda, pelatihan petugas ETLE dari 34 Polda, pengadaan tambahan perangkat ETLE untuk 34 Polda, melakukan otomatisasi mekanisme blokir ETLE yang terkoneksi dengan aplikasi ERI dan sertifikasi petugas penindak pelanggaran lalu lintas secara berkelanjutan untuk 34 Polda.

“Semua perbaikan yang dilakukan ini agar masyarakat tertib dalam berkendara di jalanan dan mengurangi risiko angka kecelakaan,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6573599/42-juta-kendaraan-terekam-etle-baru-17-juta-pelanggar-ditindak.)

Jakarta (VLF) Menteri BUMN Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md yakin Erick Thohir tak akan korupsi.

Mahfud awalnya mengucapkan selamat kepada Erick Thohir yang terpilih sebagai Ketum PSSI. Dia menyebut terpilihnya kongres luar biasa merupakan rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan kepada PSSI.

“Kita ucapkan selamat atas terpilihnya Pak Erick Thohir sebagai Ketum PSSI melalui Kongres Luar Biasa. Bahwa penggantian itu dilakukan melalui Kongres Luar Biasa sudah jelas hal itu karena rekomendasi TGIPF agar pengurus PSSI diganti tanpa menunggu kongres biasa,” kata Mahfud kepada wartawan, Jumat (17/2/2023).

Mahfud menyebut Erick Thohir sosok profesional di dunia sepakbola. Dia yakin Erick Thohir tak akan korupsi di PSSI.

“Pesan-pesan kepada Pak Erick Thohir sudah disampaikan melalui dokumen TGIPF kepada pemerintah. Saya juga sudah berdiskusi secara langsung dengan Erick Thohir. Kita tahu Pak Erick Thohir adalah orang profesional di sepakbola, tidak mencari makan dari PSSI, tetapi punya kecintaan dan impian tentang kemajuan PSSI,” tuturnya.

“Dia sudah sangat mampu untuk membiayai dirinya sendiri mengurus PSSI tanpa harus korupsi. Kita yakini dia tidak akan korupsi dan tidak akan membiarkan terjadinya pasar gelap dalam pertandingan-pertandingan sepakbola kita,” lanjutnya.

Mahfud juga mengatakan seluruh rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan sudah dilaksanakan. Termasuk dari sisi penegakan hukum dan tata pemerintahan.

“Ada yang bertanya, bagaimana dengan rekomendasi TGIPF lainnya? Lah, semua rekomendasi TGIPF sudah dilaksanakan, termasuk penegakan hukum, baik hukum tata pemerintahan maupun hukum pidana bahwa pelaksanaannya bertahap dan banyak yang belum selesai itu biasa saja. Kita harus ikut semua mekanisme yang telah diatur dan disepakati antara Pemerintah, PSSI, dan FIFA. Kalau mau-maunya sendiri juga takkan bisa,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6573574/mahfud-yakin-erick-thohir-tak-akan-korupsi-di-pssi.)

Jakarta (VLF) Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap penyelundupan 109,9 kilogram sabu asal China. Jaringan tersebut menargetkan Kampung Bahari, Jakarta Utara, sebagai market-nya.

“Kalau mau diedarkan atau tidaknya, itu belum terjadi. Yang jelas, sabu tersebut akan dibawa ke Kampung Bahari,” ujar Kasubdit III Ditnarkoba Polda Metro Jaya Kompol Danang Setiyo Pambudi, saat dihubungi detikcom, Jumat (17/2/2023).

Kurir yang menyelundupkan sabu tersebut diberi upah untuk mengantarkan barang haram itu ke Kampung Bahari. Namun, polisi menggagalkan peredaran sabu tersebut sebelum barang tersebut mendarat di Kampung Bahari.

“Mereka hanya disuruh untuk antar ke Kampung Bahari, di sana nanti sudah ada yang menerima,” ucapnya.

Lalu siapa yang akan menerima sabu itu di Kampung Bahari? Hal ini masih diusut polisi.

“Ini yang masih kami selidiki, karena jaringannya terputus,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Danang mengungkapkan pihaknya masih mendalami apakan sabu tersebut dibawa ke Kampung Bahari untuk dipasarkan atau hanya transit sementara.

“Kami masih mendalami lagi apakah untuk diedarkan di sana atau hanya sebagai tempat transit. Karena ada juga yang cuma jadi tempat transit kemudian nanti dikirim ke tempat lain,” ujarnya.

109,9 Kg Sabu Asal China

Polda Metro Jaya membongkar peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat total 109,9 kilogram dari luar negeri. Sabu tersebut diselundupkan dengan kamuflase kemasan teh China.

“Total seluruhnya barang bukti dari keberhasilan ini didapatkan dari proses penyelidikan sampai dengan penyidikan sebanyak 109,9 kilogram (sabu),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Rabu (15/2/2023).

Trunoyudo mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula saat pihak kepolisian menerima informasi pada Senin (16/1/2023) akan adanya pengiriman sabu dari Padang, Sumatera Barat, dengan tujuan terminal bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur.

Simak juga Video ‘Polisi di Lampung Tengah Diserang Warga saat Tangkap Bandar Narkoba’:

Berbekal informasi tersebut, pada Selasa (17/2), Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya kemudian mendatangi TKP. Didapatkan sabu seberat 40,7 kilogram yang diselundupkan dalam palet kayu berisikan buah yang diangkut ke dalam mobil angkutan umum.

“Proses penyelidikan dan penyidikan yang Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di mana pengungkapan jenis sabu awal sebanyak 40,7 kilogram,” ujarnya.

Polisi juga turut mengamankan dua orang tersangka inisial RS, dan H. Saat diperiksa, mereka mengaku diperintah oleh tersangka D yang saat ini masih DPO dengan imbalan Rp 3 juta.

Diketahui juga salah satu tersangka RS sudah melakukan aksi serupa dengan D pada November tahun lalu dengan tujuan Mangga Besar, Jakarta Barat.

Didapatkan informasi bahwa peredaran narkotika tersebut mencakup wilayah Sumatera, Jakarta dan Tangerang. Selanjutnya Polda Metro Jaya berkoordinasi bersama Polres Tangerang Selatan untuk mengungkap kasus tersebut hingga ke wilayah Sumatera Utara.

Dari hasil penyelidikan, diamankan tiga orang pelaku inisial HL, SS dan BP dengan barang bukti 69,2 Kilogram yang dikemas dalam kemasan teh China bermerek Guanyinwang.

Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa mengatakan sabu tersebut didapatkan dari China melalui Malaysia lanjut ke Tanjung Balai, Sumatera Utara.

“Barang dari China melalui Malaysia dan ke Tanjung Balai. Ini join investigasi Polda dan Polres. Kita saling memberikan informasi, alhamdulillah Polres bisa mengungkap di Tanjung Balai,” ujarnya.

Mukti menambahkan, pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut, termasuk mencari keberadaan DPO. Total sebanyak 109,9 kilogram sabu dengan nominal Rp 164,9 miliar diamankan dalam kasus tersebut.

“Jika diasumsikan, 1 gram sabu dapat dikonsumsi lima orang, maka pengungkapan kasus tindak pidana narkotika 109,9 kilogram sabu ini bisa menyelamatkan 549.720 jiwa,” ujarnya.

Saat ini kelima tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Atas kasus tersebut, para tersangka dijerat Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka terancam hukuman pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6573570/kampung-bahari-jadi-target-market-bandar-penerima-1099-kg-sabu-diusut-polisi.)