Jakarta (VLF) Polisi menetapkan Mario Dandy Satrio (MDS), tersangka kasus penganiayaan David (15), anak dari salah satu pengurus pusat GP Ansor. Mario Dandy Satrio terancam hukuman 5 tahun penjara atas perbuatannya itu.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan Mario Dandy Satrio dijerat dengan Pasal 76c juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak subsider Pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat.

“Ancaman pidana maksimal 5 tahun,” ujar Ade Ary dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Rabu (22/2/2023).

Sebelumnya, Mario Dandy Satrio (MDS) ditangkap polisi atas penganiayaan terhadap David, pelajar yang merupakan anak pengurus GP Ansor di Jakarta Selatan. Mario Dandy Satrio kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

“Tersangka MDS telah ditahan,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (22/2/2023).

Ade Ary menjelaskan awal mula David dianiaya Mario Dandy Satrio, anak pejabat pajak di Jaksel. Mario Dandy Satrio (MDS) mulanya mendatangi korban setelah menerima informasi dari temannya berinisial A, yang disebut-sebut mantan pacarnya.

“Berawal adanya info dari Saudari A, kepada MD bahwa ada yang memperlakukan kurang baik terhadap A (teman MD),” kata Ade Ary.

Ade Ary mengatakan Mario kemudian mendatangi David yang sedang bermain di rumah R di kawasan Pesanggrahan, Jaksel. Dia menuturkan Mario dan David terlibat perdebatan sebelum terjadi penganiayaan.

“Kemudian, setelah MD bertemu D, langsung meminta klarifikasi perihal perbuatan tidak baik tersebut dan terjadi perdebatan yang berujung tindakan penganiayaan terhadap Saudara D,” tuturnya.

Nopol Rubicon Anak Pejabat Pajak Bodong

Mario Dandy Satrio, anak pejabat pajak, diketahui memakai mobil Rubicon bernopol B-120-DEN saat menganiaya David, anak dari salah satu pengurus pusat GP Ansor. Nopol Rubicon tersebut ternyata bodong.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan hal ini diketahui setelah dilakukan cek fisik kendaraan di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

“Saat itu mobil ini menggunakan pelat nomor ini B-120-DEN, kemudian setelah dilakukan cek fisik nomor rangka dan nomor mesin oleh petugas dari Direktorat Lalu Lintas, maka nomor polisi ini tidak sesuai dengan peruntukannya ini,” ujar Ade Ary dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jaksel, Jakarta, Selasa (22/2/2023).

Ade Ary mengatakan nopol Rubicon asli anak pejabat pajak adalah B-2571-PBP.

“Kemudian kami mengamankan nopol B-2571-PBP yang sesuai dengan STNK yang ada,” katanya.

Ade Ary menambahkan pihaknya akan mendalami lebih lanjut terkait penggunaan nopol bodong anak pejabat pajak ini.

“Selanjutnya kami akan dalami terkait dugaan pelanggaran lalin karena penggunaan nopol tak sesuai,” ucapnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6582936/anak-pejabat-pajak-tersangka-penganiayaan-terancam-5-tahun-penjara.)

Jakarta (VLF) KPK mengatakan ada uang yang ditemukan di rumah persembunyian Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak. Duit itu berjumlah jutaan rupiah.

“Kemarin ada uang cash dalam bentuk rupiah ya, termasuk juga ada handphone dan lain-lain. Nominalnya nanti kami konfirmasi lagi. Karena tahu itu memang ada uang rupiah ya, jutaan,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (22/2/2023).

Ricky ditangkap di rumah persembunyiannya yang berada di Abepura, Jayapura, pada Minggu (19/2). Ricky sebelumnya sempat jadi buron sejak Juli 2022 usai kabur ke Papua Nugini.

KPK belum menjelaskan penyebab Ricky kembali ke Indonesia dari pelariannya di Papua Nugini. Namun, jejak Ricky di wilayah Indonesia mulai terlacak oleh penyidik KPK sejak Januari 2023.

“Sekitar Januari kami dapat informasi dia kemudian kembali dari Papua Nugini masuk ke wilayah Papua sehingga kami kembali intensifkan melakukan pencarian,” katanya.

Ali mengatakan Ricky Pagawak diduga keluar masuk Indonesia-Papua Nugini melalui ‘jalur tikus’. “Dugaannya bukan melalui jalur resmi. Dia melalui jalur jalan tikus,” jelas Ali.

Konstruksi Kasus Korupsi Ricky Pagawak

KPK kini telah menahan Ricky Ham Pagawak atas dugaan kasus suap. KPK menyebut Ricky diduga menikmati uang suap, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan total Rp 200 miliar.

Selama proses penyidikan KPK telah memeriksa 110 saksi. KPK juga telah menyita aset Ricky mulai dari bidang tanah, bangunan, hingga apartemen di Papua hingga Jakarta. Serta beberapa mobil mewah.

Atas perbuatannya Ricky Ham Pagawak disangka melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6582894/kpk-temukan-uang-jutaan-rupiah-di-persembunyian-bupati-mamberamo-tengah.)

Jakarta (VLF) KPK tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat di DPRD DKI Jakarta bakal dimintai keterangan hari ini.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan ada tiga orang anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 yang dipanggil hari ini. Ketiga orang itu akan diperiksa sebagai saksi.

“Hari ini pemeriksaan saksi TPK (tindak pidana korupsi) terkait pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tahun 2018-2019,” kata Ali kepada wartawan, Rabu (22/2/2023).

Ketiga mantan anggota DPRD DKI Jakarta yang dipanggil KPK hari ini masing-masing bernama Ruslan Amsyari FS, James Arifin Sianipar, dan Ichwan Jayadi. Ketiganya merupakan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.

Selain ketiga orang tersebut, KPK memanggil staf Sekretariat Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta, Safrudin. Dia turut diperiksa sebagai saksi.

Korupsi Pengadaan Lahan Pulogebang Rugikan Negara Ratusan Miliar

KPK melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur. KPK mengatakan kerugian dari perkara itu diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

“Memang diduga bisa mencapai ratusan miliar terkait dugaan perkara yang tengah dilakukan proses penyidikan oleh KPK saat ini,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/1).

Ali mengatakan KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun Ali enggan membeberkan identitas tersangka tersebut.

“Kami pastikan saat proses penyidikan ini cukup kami akan umumkan siapa saja yang ditetapkan tersangka, termasuk konstruksinya dan kerugian keuangan negaranya berapa,” tutur Ali.

KPK Geledah Ruang Kerja DPRD DKI

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK sempat menggeledah sejumlah ruang kerja di kantor DPRD DKI Jakarta. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (17/1).

Ali mengatakan setidaknya ada enam ruangan yang digeledah KPK. Dua di antara enam ruangan itu adalah ruang kerja anggota DPRD DKI M Taufik dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

“Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di DPRD DKI Jakarta semalam dilakukan penggeledahan di sana. Setidaknya ada 6 tempat ruang kerja di gedung DPRD DKI Jakarta di lantai 10, 8, 6, 4, 2 juga ruang kerja komisi C DPRD DKI Jakarta, termasuk ruang staf-stafnya,” ucap Ali.

Ali mengatakan sejumlah barang bukti ditemukan tim penyidik KPK terkait penggeledahan tersebut. Bukti-bukti itu dari dokumen hingga alat bukti elektronik.

“Dari penggeledahan ini, tim penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang diantaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda SJ di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta,” katanya.

Ali mengatakan saat ini KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa para saksi. Dia pun memastikan KPK akan segera mengumumkan konstruksi perkara hingga pihak yang dijadikan tersangka.

Penyidik KPK juga sudah memanggil sejumlah saksi. Di antaranya anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra M Taufik, kemudian juga KPK sudah memanggil pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), pegawai BUMD, pihak swasta, hingga notaris.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6582648/kpk-panggil-3-eks-anggota-dprd-dki-terkait-korupsi-lahan-di-pulogebang.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari selaku mantan Kabid Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). MA tetap menghukum terdakwa 3,5 tahun dalam perkara pemerasan ke perusahaan jasa titipan.

“Mengadili, menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi I Penuntut Umum pada Kejari Kota Tangerang. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II Terdakwa Qurnia Ahmad Bukhari tersebut,” dalam putusan MA yang dikutip detikcom pada Rabu (22/2/2023).

Putusan kasasi dilakukan pada 19 Januari 2023 dalam musyawarah majelis hakim yang diketuai oleh hakim agung Desnayeti, hakim agung Soesilo, dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung Agustinus Purnomo Hadi sebagai hakim anggota. Sedangkan panitera pengganti adalah Bayu Ruhul Azam.

“Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua majelis yang dihadiri hakim-hakim anggota,” dalam putusan MA.

Dalam pertimbangan, MA berpendapat bahwa alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan judex facti atau pengadilan tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum untuk mengadili terdakwa.

“Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa. Selain itu, judex facti pun telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa,” dalam pertimbangan putusan MA.

Berdasarkan pertimbangan, putusan pengadilan dalam perkara ini menurut majelis tidak bertentangan. Maka permohonan kasasi terdakwa dinyatakan ditolak.

Sebagaimana diketahui, terdakwa divonis bersalah dan dihukum 3,5 tahun berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Serang pada Pengadilan Negeri (PN) Serang pada 8 Agustus, 2022. Terdakwa lain dalam perkara ini adalah Vincentius Istiko Murtiadji selaku mantan Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai II. Denda para para terdakwa adalah Rp 100 juta.

“Menjatuhkan pidana Qurnia Ahmad Bukhari pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda Rp 100 juta. Jika tidak dibayar, maka dipidana 3 bulan,” kata Slamet Widodo di Serang, Senin (8/8) lalu.

Oleh hakim, terdakwa dinilai bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini terkait dengan penerimaan hadiah atau janji dari perusahaan jasa titipan PT Sinergi Karya Kharisma (SKK) dan PT Eldina Sarana Logistik (ESL).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6582455/kasasi-ditolak-pejabat-bea-cukai-bandara-soetta-tetap-dihukum-35-tahun.)

Jakarta (VLF) Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menganulir putusan tingkat pertama soal aset Doni Salmanan yang dikembalikan. Kini, putusan hakim banding menyatakan aset Doni Salmanan dirampas negara.

“Barang bukti point 33 sampai dengan point 136 dirampas untuk negara,” ujar majelis hakim PT Bandung yang diketuai Catur Iriantoro, Rabu (22/2/2023).

Putusan itu tercantum dalam amar petikan vonis PT Bandung yang dilansir detikJabar dari website Mahkamah Agung (MA). Adapun vonis atas banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Doni Salmanan diketok pada Selasa (21/2) kemarin.

Kembali ke soal barang bukti. Adapun barang bukti poin 33 sampai 136 yang dirampas oleh negara tersebut terdiri dari barang-barang mewah, kendaraan mewah, uang tunai hingga rumah mewah yang dimiliki pria berjuluk ‘Crazy Rich Bandung’ itu.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan barang bukti tersebut didapat atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan Doni Salmanan selama menjadi afiliator platform Quotex.

Dalam putusannya terkait barang bukti, hakim mempedomani sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat 1 KUHAP huruf c dan juga mempertimbangkan Pasal 91 Undang-undang nomor 1 tahun 2023.

“Sehingga majelis Pengadilan Tinggi berpendapat harta-harta tersebut berasal dari keuntungan ekonomi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana,” tutur hakim.

Sebelumnya dalam sidang tingkat pertama di PN Bale Bandung, Doni Salmanan batal dimiskinkan. Hakim dalam putusanya mengembalikan aset kepada Doni Salmanan.

Namun di tingkat banding, hukuman Doni Salmanan diperberat. Doni Salmanan dihukum 8 tahun penjara sekaligus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terbukti, Hakim juga memiskinkan Doni Salmanan.

(Sumber : https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6582127/doni-salmanan-dimiskinkan-asetnya-kini-dirampas-negara.)

Jakarta (VLF) Di bawah kepemimpinan Syarifuddin, Mahkamah Agung (MA) mencetak sejarah berupa dua hakim agungnya jadi tersangka KPK, yaitu Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Sudrajad kini sedang diadili di Pengadilan Negeri (PN) Bandung atas dugaan menerima suap perkara untuk memailitkan koperasi Intidana. Total ada 15 orang jadi tersangka di kasus itu. Pertama dalam sejarah!

“Apa yang kami umumkan ini, penahanan ini adalah pengembangan penyidikan dari kasus yang sebelumnya, jadi ada jalur berbeda yang sebelumnya berkaitan dengan pengurusan perkara di jalur koperasi simpan pinjam, kemudian ketika kami melakukan pengembangan penyidikan menemukan adanya perkara lain yang juga diliputi dengan suap,” ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di KPK, Kamis (17/2), saat menetapkan tersangka ke-15 di kasus skandal suap MA.

Berikut ini daftar nama yang terseret kasus suap Mahkamah Agung (MA) yang dirangkum detikcom, Selasa (21/2):

Kluster Hakim

1. Hakim agung Sudrajad Dimyati (SD), status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
2. Hakim agung Gazalba Saleh, status tersangka. Sempat menggugat status tersangkanya tapi kalah.
3. Hakim Elly Tri Pangestu (ETP) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
4. Hakim Prasetio Nugroho, status tersangka
5. Hakim Edy Wibowo, status tersangka.

Kluster PNS

1. PNS MA, Desy Yustria (DY) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
2. PNS MA, Muhajir Habibie (MH) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
3. PNS MA, Nurmanto Akmal (NA) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
4. PNS MA, Albasri (AB) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
5. Staf MA, Redhy Novasriza, status tersangka

Kluster Pengacara

1. Pengacara Yosep Parera (YP) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
2. Pengacara Eko Suparno (ES) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.

Kluster Terduga Penyuap

1. Pengusaha Heryanto Tanaka (HT) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
2. Pengusaha Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
3. Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar (SKM), Wahyudi Hardi, status tersangka.

Berikut ini kasus yang dibidik KPK dengan dugaan aroma suap di putusan kasasi/PK:

1. Kasus pailit Intidana. Terdakwa penyuap didakwa menyuap majelis hakim meminta agar Intidana dipailitkan.
2. Kasus pidana Intidana. Terdakwa penyuap didakwa menyuap majelis hakim meminta agar pengurus Intidana dipenjara.
3. Kasus sengketa rumah di Kalibata, Jaksel. Terduga penyuap diduga meminta majelis hakim memenangkan penjual rumah.
4. Kasus pailit RS Sandi Karsa. Tersangka penyuap diduga meminta majelis hakim tidak memailitkan rumah sakit.

Di luar 15 nama yang jadi tersangka, sudah banyak nama yang diperiksa KPK di kasus itu. Seperti Sekretaris MA Hasbi, hakim agung Prim Haryadi, hakim agung Ibrahim, hakim agung Syamsul Maarif, dan hakim agung Sri Murwahyuni. Sejumlah lokasi, termasuk gedung MA juga sudah digeledah KPK.

Skandal suap MA ini mengingatkan kasus sebelumnya, yaitu kasus suap menyuap di lingkaran MA. Sebelumnya, belum pernah sampai 14 orang yang jadi tersangka. Berikut ini daftar di kasus Nurhadi sebagai perbandingan:

1. Mantan Sekretaris MA Nurhadi, dihukum 6 tahun penjara karena menerima suap dari Hiendra Soenjoto.
2. Mantu Nurhadi, Rezky Herbiyono, dihukum 6 tahun penjara.
3. Hiendra Soenjoto, dihukum 4,5 tahun penjara.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6580660/pertama-dalam-sejarah-15-orang-jadi-tersangka-di-skandal-suap-ma.)

Jakarta (VLF) Pemerintah menegaskan dosen yang kuliah lagi tidak mendapatkan tunjangan. Hal itu disampaikan dalam judicial review UU Guru dan Dosen yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tugas belajar tidak menjadi bagian dari pelaksanaan keprofesionalan dari dosen sehingga wajar jika tunjangan hanya diberikan bagi dosen yang melaksanakan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi,” kata ahli pemerintah yang juga Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Djoko Santoso sebagaimana dilansir website MK, Selasa (21/2/2023).

Djoko mengatakan peran dosen sangat substansial. Sebab profesi sebagai pendidik selalu memandang masa depan sehingga ia harus mampu menjaga alam dan keberlanjutan kehidupan. Oleh karena itu, dosen harus memiliki pendidikan yang paripurna. Bahwa dalam perguruan tinggi, dosen harus menghasilkan berbagai hal baru, pengembagan IPTEK, SDM, dan menciptakan industri-industri baru.

“Jika pendidik atau dosen tidak memiliki pendidikan yang paripurna, maka hal demikian tidak dapat diwujudkan,” jelas Djoko.

Menelisik pada yang terjadi di Indonesia, dosen berarti pendidik profesional dan ilmuwan. Dengan kata lain, sambung Djoko, hal ini bermakna tingkatnya lebih tinggi dari sekadar peneliti, karena dalam kesehariannya seorang dosen harus mengembangkan keilmuan dengan tugas melaksanakan tridharma perguruan tinggi untuk menyebarluaskan ilmu yang telah dimilikinya. Membandingkan dengan negara lain, Djoko menyebutkan bahwa pada negara yang telah mapan, syarat menjadi dosen seperti di Amerika, Inggris, Australia harus memiliki gelar doktor. Sementara di Indonesia, dosen dapat berkarier sejak S-2 dan dikenalkannya istilah tugas belajar.

“Atas konsekuensi dari hal ini, seorang dosen berstatus tugas belajar tidak diberikan tunjangan karena dia tidak melaksanakan tugasnya sebagai dosen,” ucapnya.

Sidang ini diajukan oleh dua dosen yang sedang mengambil kuliah S3 yaitu dosen FH Universitas Khairun, Ternate, Gunawan Tauda dan Abdul Kadir Bubu. Keduanya tidak dapat tunjangan profesi dosen terhitung sejak 2009 hingga 2022. Akibatnya, para Pemohon kehilangan hak keuangannya, sedangkan mereka dalam masa menempuh studi lanjutan pada sejumlah perguruan tinggi di Indonesia atau berstatus tugas belajar.

Untuk itu, Pemohon meminta agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon. Para Pemohon juga meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen sepanjang frasa:

“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pemaknaannya mencakup pula Dosen yang diberi tugas belajar”.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6580108/sidang-mk-ahli-pemerintah-tegaskan-dosen-kuliah-lagi-tak-dapat-tunjangan.)

Jakarta (VLF) Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) harusnya dicabut dan tidak bisa diberlakukan lagi. Sebab, Perppu tersebut dinilai tidak berhasil memenuhi ketentuan UUD.

Adapun ketentuan itu adalah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui forum akhir di rapat paripurna pada masa sidang setelah Perppu itu diterbitkan. HNW, sapaan akrabnya mengatakan hal tersebut merujuk kepada aturan konstitusi yang berlaku yakni Pasal 22 UUD NRI 1945.

Ketentuan itu menyatakan Perppu ditetapkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, lalu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya.

“Dan faktanya, hingga tutup masa sidang ke 3 sesudah Perppu dikeluarkan Presiden dan disampaikan ke DPR pada 9 Januari 2023, hingga Rapat Paripurna terakhir, pada 16 Februari 2023, tidak ada agenda rapat paripurna persetujuan Perppu, apalagi keputusan DPR menyetujui Perppu. Artinya, Perppu Ciptaker ini gagal mendapat persetujuan dari DPR bukan hanya pada sidang berikut sesudah dikeluarkannya Perppu, sesuai ketentuan UUD, tapi bahkan pada 2 rapat paripurna berikutnya lagi juga tidak mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR,” ujar HNW dalam keterangan tertulis, Selasa (21/2/2023).

HNW mengungkapkan konsekuensi dari tidak diperolehnya persetujuan ini sesuai ketentuan UUD yang mengatur soal Perppu, harusnya Perppu tersebut segera dicabut oleh Pemerintah atau oleh DPR. HNW menilai hal itu dengan sangat jelas disebutkan dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 yang berbunyi.

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang undang.

(2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Lebih lanjut, HNW menjelaskan ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945 kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU tersebut yaitu Yang dimaksud dengan ‘persidangan yang berikut’ adalah masa sidang pertama DPR setleah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.

HNW mengungkapkan krolonologisnyaPerppu ditetapkan pada 30 Desember 2022. Lalu, Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023 telah dimulai sejak 10 Januari dan berakhir pada 16 Februari 2023, dan selama itu telah terjadi 3 kali rapat paripurna DPR.

Rapat terdekat dari dikeluarkannya Perppu adalah rapat paripurna DPR pada 10 Januari 2023 yang juga tidak ada keputusan persetujuan terhadap Perppu sebagaiaman diatur dalam UUD.

“Artinya, hingga masa sidang ditutup melaluai rapat paripurna ke 3 sesudah Perppu dikeluarkan, yakni sidang paripurna DPR pada 16 Februari 2023, tidak ada persetujuan dari DPR. Hingga saat ini kondisinya DPR sudah memasuki masa reses,” imbuh HNW.

HNW menuturkan memang sempat ada pembahasan dan persetujuan mengenai Perppu tersebut di Badan Legislasi DPR RI pada Rabu (15/2), tetapi dengan penolakan dari Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat dan DPD. Namun, rapat tersebut tidak bisa dianggap persetujuan DPR terhadap Perppu walau disetujui oleh mayoritas fraksi dan pemerintah, karena masih dalam pembahasan tingkat I.

“Berdasarkan konvensi dan praktek di DPR dan peraturan perundang-undangan beserta tatib DPR, yang namanya persetujuan itu adalah di pembahasan tingkat II di Rapat Paripurna. Nah, ini tidak ada persetujuan di tingkat II di rapat paripurna,” tuturnya.

HNW menambahkan hal tersebut diperkuat Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) UU Pembentukan Peraturan Perundangan yang menyebutkan bahwa persetujuan di rapat paripurna. Oleh karena itu, karena tidak ada persetujuan ini, konsekuensinya adalah merujuk kepada Pasal 52 ayat (6), bahwa DPR atau Presiden harus mengajukan RUU tentang Pencabutan Perppu Ciptaker ini.

HMW menambahkan agar tertib secara ketatanegaraan, DPR dan Presiden harus segera mengajukan RUU tentang Pencabutan Perppu Ciptaker, sebagai konsekuensi tidak berhasil mendapat persetujuan di rapat paripurna DPR.

Apalagi tidak segera disetujuinya Perppu oleh DPR dalam persidangan berikut, menandakan tidak adanya ‘kegentingan memaksa’ yang jadi rujukan utama mengapa Perppu dibuat.

“Pemerintah sendiri selalu menegaskan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 yang bahkan lebih baik dari banyak negara G20, kegentingan memaksa itu makin tidak nyata,” jelas HNW.

“Pemerintah dan DPR penting segera menetapi seluruh ketentuan UUD soal Perppu, apalagi penolakan Perppu dan soal pencabutan Perppu Ciptaker ini juga sudah disuarakan oleh kalangan masyarakat luas, baik dari akademisi/pakar hukum tata negara maupun dari organisasi masyarakat sipil, di antaranya adalah Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia,” sambungnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6579985/hnw-sebut-perppu-ciptaker-tak-bisa-diberlakukan-lagi-ini-alasannya.)

Jakarta (VLF) Kecaman dan penyesalan atas pembongkaran rumah singgah Bung Karno di Padang, Sumatera Barat (Sumbar) terus meluas. Kini sikap tersebut disampaikan keluarga besar civitas akademik Universitas Jember (Unej).

“Kami menyampaikan rasa prihatin, menyesalkan, dan mengecam peristiwa pembongkaran bangunan bersejarag Cagar Budaya Rumah Ema Idham atau Rumah Singgah Bung Karno di Jalan Ahmad Yani No 12, Kelurahan Padang Pasir, Kota Padang,” kata Rektor Unej, Iwan Taruna dalam keterangan persnya, Selasa (21/2/2023).

Rumah Singgah didirikan pada tahun 1930 dengan nama bangunan ” Rumah Dr Woworuntu” yang kemudian menjadi “Rumah Ema Idham”. Rumah tersebut kini telah dirobohkan dan rata dengan tanah.

“Tindakan itu dalam hemat kami patut diduga bertentangan tidak hanya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nanun juga dengan semangat merawat memori kolektif yang membentuk identitas kebangsaan,” ujar Iwan Taruna.

Iwan menyatakan peristiwa sejarah terutama yang berkaltan dengan upaya mencapai kemerdekaan semestinya dirawat dan dipelihara. Hal otu agar generasI penerus dapat merasakan dan melakukan tongkat estafet perjuangan para pendiri bangsa.

Rumah Singgah merupakan tempat Bung Karno tinggal selama tiga bulan pada tahun 1942 seusai masa pembuangan dari Bengkulu oleh pemerintah koIonial Belanda dan digunakan untuk menghimpun dan mengonsolidaskan kekuatan untuk melawan penjajah. Rumah Singgah telah ditetapkan sebagai cagar budaya dengan No. Inventaris 33/BCB-TB/A/01/2007 berdasarkan Keputusan wali kota madya Kapala Daerah Tingkat II Padang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya dan Kawasan Bersejarah di Kotamadya Padang.

“Kami berpendapat semestinya sedari awal dapat dilakukan pengawasan terhadap penggunaan Rumah Singgah selaku Bangunan Cagar Budaya. Selain itu seharusnya sedari awal pula dilakukan upaya pencegahan’Penanggulangan kerusakan, kehancuran’ atau kemusnahan terhadap Runah Singgah,” beber Iwan.

Menteri Pendidikan, Kebudyaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim pada 1 6 Februari 2023 telah memberikan pernyataan yang pada pokoknya melayangkan kecaman terhadap peristiwa dirobohkannya Rumah Singgah. Menteri Nadiem Anwar Makarim juga menyatakan tengah melakukan koordinasi dan mempertimbangkan akan menempuh upaya hukum.

“Kami juga berpendapat bahwa penguasaan cagar budaya dalam hal Runah Singgah semestinya menanggung kewajiban untuk melakukan pemeliharaan,” ungkap pernyataan sikap Unej yang juga ditandatangani Ketua Senat Unej, Andang Subharianto.

Fakta bahwa sekarang Rumah Singgah telah dirobohkan, kata Iwan Taruna, seharusnya menimbulkan akibat hukum kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Termasuk dalam hal ini adalah dugaan tindak pidana perusakan Cagar Budaya sebagaimana dalam Pasal 105 UU Cagar Budaya.

“Kami mendukung langkah Menteri untuk melakukan pengusutan dan pencarian fakta secara menyeluruh dan menempuh upaya hukun dalam menyikapi pembongkaran Rumah Singgah dan mendorong penegakan hukum yang melibatkan Polisi Khusus Cagar Budaya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya, bersama Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasa1 62 dan Pasal 100 UU Cagar Budaya atas dugaan tindak pidana dari perusakan Rumah Singgah sebagaimana diatur dalam Pas 105 UU Cagar Budaya,” pungkas Iwan.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6579966/semakin-meluas-kecaman-pembongkaran-rumah-singgah-bung-karno.)

Jakarta (VLF) Berkas kasus pencemaran nama baik Luhut Bisar Pandjaitan yang menjerat Haris Azhar, dan Fatia Maulidiyanti dinyatakan sudah lengkap atau P21. Haris Azhar mengatakan siap menghadapi proses hukum.
“Jalani saja,” ucap Haris Azhar saat dihubungi Senin (20/2/2023).

Seperti diketahui, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti telah berstatus tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Usai berkas dinyatakan lengkap, maka polisi akan menyerahkan barang bukti dan tersangka ke Jaksa. Haris menyebut kemungkinan besar dia hadir.

“Insyaallah hadir,” ucapnya.

Diberitakan Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI) menyatakan kasus pencemaran nama baik yang menjerat Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka lengkap atau P21.

Selanjutnya polisi akan menyerahkan tahap II tersangka Haris dan Fatia ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Saya sampaikan secara formil firm itu betul P21 dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk Haris Azhar dan Fatia,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Ade Sofyansah saat dihubungi.

Ade mengatakan saat ini pihak Kejati DKI Jakarta menunggu penyidik Polda Metro Jaya untuk melimpahkan berkas, tersangka dan barang bukti atau tahap 2 kasus itu ke Kejati DKI. Namun dia menyerahkan kapan waktu pelimpahannya ke penyidik.

“Untuk tahap 2 kita serahkan ke teman-teman penyidik kapan mau siap. Yang pasti itu sudah P21, artinya berkas sudah layak untuk di lanjutkan,” ungkapnya.

Awal Mula Kasus

Kasus ini bermula ketika Haris dan Fatia mengaitkan nama Luhut dengan perusahaan bisnis tambang di Papua. Pernyataan ini muncul dalam di channel YouTube Haris Azhar yang berjudul ‘Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya Jendral BIN Juga Ada!! NgeHAMtam’.

Dalam video itu, Haris dan Fatia membahas soal perusahaan bernama PT Tobacom Del Mandiri. Perusahaan ini disebut sebagai anak usaha Toba Sejahtra Group, yang sahamnya dimiliki oleh Luhut. Perusahaan ini disebut bermain bisnis tambang di Papua.

“PT Tobacom Del Mandiri ini direkturnya adalah purnawirawan TNI, namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtra Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), The Lord, Lord Luhut. Jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini,” kata Fatia dalam video tersebut.

“LBP, Lord Luhut,” jawab Haris.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6579843/kasus-lord-luhut-segera-disidang-haris-azhar-siap-hadapi.)