Jakarta (VLF) Kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak, Mario Dandy Satriyo (20) terhadap Cristalino David Ozora (17) terus diusut polisi. Setidaknya ada 2 perempuan yang menjadi saksi dalam kasus ini.
Dalam kasus penganiayaan terhadap David ini, polisi sudah menetapkan dua tersangka. Tersangka pertama adalah Mario Dandy Satriyo, yang merupakan anak eks pejabat pajak, dan Shane alias S alias SLRL (19).

Mario Dandy disebut menendang hingga menginjak kepala David beberapa kali. Mario Dandy juga memukul kepala David berkali-kali.

“Sesuai dengan apa yang video itu tayangkan, yaitu telah terjadi kekerasan terhadap anak korban D dengan cara menendang kepala anak korban beberapa kali, kemudian menginjak kepala anak korban beberapa kali,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi.

Sementara itu, Shane berperan memprovokasi Dandy untuk menganiaya David. Shane juga mengamini ajakan Mario Dandy yang berniat menghajar korban.

Saksi AG Perempuan Kekasih Mario Dandy

Sosok pertama yang berada di pusaran kasus ini ialah kekasih Mario Dandy yang juga mantan pacar David berinisial A alias AG (15). Dalam kasus ini, AG masih berstatus sebagai saksi.

Dalam jumpa pers di Polres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan keterangan para saksi terkait apa yang terjadi di malam penganiayaan terhadap David oleh Mario Dandy alias MDS. AG, katanya, ingin mengembalikan kartu pelajar David yang tengah berada di rumah temannya.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Foto: Yogi Ernes/detikcom
Niat ingin mengembalikan kartu pelajar itu disampaikan AG kepada pacarnya, Dandy Satriyo. Sementara itu, Dandy Satriyo menyampaikan niat ingin memukuli David kepada Shane alias S. Dandy bersama Shane kemudian menjemput AG menuju lokasi David berada.

“Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan saksi lainnya, maka anak saksi AG itu mengajak korban untuk ketemu untuk mengembalikan, mengembalikan kartu pelajar milik korban. Itu juga sudah disampaikan ke Tersangka MDS,” kata Ade Ary.

“Tersangka MDS menyampaikan maksud dan tujuannya untuk memukul anak korban itu kepada Tersangka S, kemudian menjemput Tersangka S, kemudian bersama-sama menjemput anak saksi yang tujuannya anak saksi adalah untuk mengembalikan kartu pelajar,” imbuh Ade.

Ade Ary menegaskan keterangan para saksi ini masih didalami penyidik. Ade Ary melanjutkan, saat kejadian, AG yang berada di sebelah kanan mobil meminta Mario Dandy Satriyo menyelesaikan masalah dengan David secara baik-baik.

“Saat kejadian itu, ini masih kami dalami terus, anak saksi AG sempat berkata di samping mobil saat itu, Tersangka S di ujung kanan mobil, Tersangka MDS di belakang mobil, kemudian anak korban di belakangnya lagi. Sementara itu, anak saksi AG di sebelah kanan mobil, menyampaikan kepada Tersangka MDS dan anak korban agar menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik,” imbuh Ade Ary.

Klarifikasi Pihak AG soal Kasus Mario Dandy

Pihak AG yang terseret di kasus Mario Dandy Satriyo (20), muncul ke publik. Pihak kuasa hukum buka suara soal permasalahan yang menyangkut kliennya itu.

Salah satu kuasa hukum A, Mangatta Toding Allo mengklaim bahwa kliennya tidak menyangka jika Mario Dandy Satriyo bakal melakukan penganiayaan kepada Critalino David Ozora (17).

“Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini,” ujar Mangatta kepada wartawan di Polres Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023).

Mangatta menuturkan awalnya A hanya dijemput oleh Mario Dandy. Menurutnya, A sempat memperingatkan berkali-kali agar Mario Dandy tidak melakukan hal yang tidak-tidak kepada David.

“Awalnya dia (A) hanya dijemput oleh tersangka dari Dandy dan akhirnya dia sudah dua kali bahkan tiga kali kalau nggak salah, tapi ada di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi udah diperingatkan,” sebutnya.

Mangatta juga membantah isu soal A selfie di atas tubuh David usai dianiaya. Kejadian sebenarnya, menurut Mangatta, A hanya memegang kepala David seusai dianiaya.

“Itu sama sekali tidak benar, karena yang benar adalah A itu justru dengan rasa kemanusiaan, tangan kirinya memegang David karena dia sedih dengan kejadian ini, dia memegang kepalanya,” ungkapnya.

Salah satu kuasa hukum A, Mangatta Toding Allo Foto: Kuasa hukum perempuan inisial A, Mangatta Toding Allo (Adrial Akbar/detikcom)
A juga sempat menunggu di samping tubuh David usai dianiaya. Hal tersebut, kata Mangatta disaksikan oleh pemilik rumah di sekitar lokasi kejadian.

“Dan akhirnya menunggu dan ini disaksikan oleh yang punya rumah di situ,” katanya.

Mangatta juga memperingatkan kepada pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang salah terkait A. Ia meminta ‘buzzer’ tidak menyerang kliennya.

“Kami juga mengultimatum untuk pihak-pihak dan temen-temen media tolong diluruskan lagi, bahkan teman-teman buzzer untuk tidak menyudutkan saksi anak ini,” pungkasnya.

Polisi Periksa AG 3 Kali

Sejauh ini, AG (telah menjalani pemeriksaan di kepolisian sebanyak tiga kali. Terakhir, AG menjalani pemeriksaan pada Jumat kemarin.

“Iya (pemeriksaan) ketiga kali, ketiga kali,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi ketika dihubungi, Minggu (26/2/2023).

Nurma tidak memerinci poin apa saya yang digali oleh penyidik terhadap saksi AG. Yang jelas, kata dia, AG dicecar pertanyaan seputar detail kasus.

“Yang melihat dan mendengar lah (kejadian). Soal-soal itu misalnya melihat (penganiayaan) nggak, apa mendengar kah. Apakah itu, itu aja, pertanyaan umumlah,” kata dia.

Nurma mengatakan belum ada jadwal pemanggilan pemeriksaan ulang terhadap AG. Prinsipnya, polisi akan menjadwalkan pemanggilan ulang kepada AG apabila diperlukan.

“Belum, belum (ada pemanggilan kembali). Untuk sementara kan pulangnya semalam sampai jam 12 malam. Mungkin anaknya kasihan juga. Tapi nanti kalau penyidik mau diperiksa ya diperiksa lagi,” kata dia.

AG Minta perlindungan KPAI

Pihak A alias AG (15) akan membuat laporan ke KPAI terkait kasus Mario Dandy Satriyo (20) yang menganiaya Cristalino David Ozora (17). Pengacara A, Mangatta Toding Allo, meminta KPAI memberikan perlindungan untuk klientnya.

“Saksi anak ini juga sudah kami laporkan ke KPAI untuk adanya tindakan-tindakan menjaga saksi kami ini klien kami ini, agar nama baiknya dipulihkan kembali,” ujar Mangatta Toding Allo kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (24/2) malam.

Tidak hanya ke KPAI, Mangatta Tobing Allo juga mengatakan pihaknya akan bertemu dengan pihak sekolah. Pertemuan ini menurutnya dimaksud untuk melakukan karifikasi, sebab A nyaris di DO.

“Kami juga akan mengklarifikasi ke pihak sekolah, dengan undangan sekolah karena dia nyaris di DO atas kejadian ini. Jadi benar-benar saksi A ini tidak ada niatan dan sangat menyayangi David, sebagai manusia,” tuturnya.

Respon KPAI

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merespons permintaan pihak A alias AG (15) agar diberi perlindungan terkait kasus Mario menganiaya David. KPAI belum menerima permohonan resmi dari pihak A.

“Per hari Jumat kemarin itu belum ada secara resmi menerima pengaduan dari keluarga ataupun pengacara dari ananda A ini,” kata Ketua KPAI Ai Maryati kepada wartawan, Sabtu (25/2/2023).

Maryati menyebut KPAI sudah menerima pengaduan dari David pada tanggal 24 Februari 2023. Pihak David mengadu ke KPAI karena khawatir proses hukum yang berjalan tidak sesuai dengan harapan keluarga.

“Kemudian situasi anak korban dalam situasi kritis hingga ini yang diperlukan justru doa, penguatan terhadap keluarga dan memastikan KPAI juga menaruh perhatian besar terhadap anak korban penganiayaan sampai terjadi luka berat yang sangat serius ini,” ucap Ai.

Meskipun belum secara resmi menerima permohonan dari pihak AG, KPAI memastikan akan memantau dan mengawal kasus ini. Namun, Ai Maryati belum mengetahui dalam sisi manakah A perlu perlindungan KPAI.

“Yang harus saya sampaikan perlindungan dalam hal apa, tentukan tentu kan perlindungan saksi dan korban secara pidana kan sudah jelas ada di LPSK, bukan di KPAI. Tapi apakah sisi lain yang misalnya yang ingin membutuhkan peran serta KPAI dalam pengawasannya. Ini kan yang belum kami tahu informasi yang sejelas-jelasnya itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ai Maryati mendorong agar kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur ini diusut tuntas oleh kepolisian agar kasusnya terang benderang. Sebab, kata dia, seluruh alat bukti sudah dikantongi oleh polisi, dalam hal ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.

“Kita menyayangkan juga ada persoalan misalnya bully sebelum proses ini belum optimal tapi sudah ada hal-hal yang misalnya sifatnya memvonis dan sebagainya. Marilah kita bersikap dewasa sekaligus tetap mendorong bahwa proses hukum yang terang benderang. Siapa pun nggak boleh kebal hukum, ini yang kami tunggu. Kita berikan kesempatan kepada kepolisian, sekaligus kita juga mengawasi,” ujarnya.

Pembisik Mario Dandy soal Curhat AG

Sosok perempuan selanjutnya berinisial APA disebut sebagai teman dari Mario Dandy Satriyo. APA disebut membisiki Mario soal curhat AG tentang David.

“Tersangka MDS mendapatkan informasi dari temannya, yaitu Saudari APA yang menyatakan bahwa saksi AG sekitar tanggal 17 Januari 2023 itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari korban,” kata Ade Ary dalam jumpa pers di Polres Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023).

‘Perlakuan tidak baik’ yang disampaikan APA ke Mario Dandy Satriyo itu berkaitan dengan David. Sebab, David sebelumnya disebut berpacaran dengan AG.

Polisi mengatakan Mario Dandy Satriyo sempat pula melakukan konfirmasi ke AG. Pengakuan AG itulah, kata polisi, yang kemudian memancing emosi Mario Dandy.

Polisi Dalami Perbuatan Tak Baik yang Jadi Alasan Mario Aniaya David

Kapolres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya masih mendalami soal ‘perbuatan tidak baik’ yang menjadi alasan Mario Dandy Satriyo menganiaya David. Mario Dandy sebelumnya disebut emosi karena mendapat laporan pacarnya yang berinisial A alias AG mendapat ‘perbuatan tidak baik’ dari David.

“Perbuatan tidak baik itu masih kami dalami, terus sementara ini kami masih fokus pada pembuktian dan pengumpulan alat bukti terkait peristiwa kekerasan terhadap anak” kata Ade Ary di Mapolres Jaksel, Jumat (24/2/2023).

Lalu Ade Ary menyebut pihaknya mengungkap adanya saksi baru dalam perihal masalah ini. Dia mengatakan saksi itu merupakan perempuan berinisial APA.

“Perkembangan kemarin kan ada saksi baru yang kami temukan, yaitu Saudari APA. Itulah yang menyampaikan ‘perbuatan yang tidak baik’ itu,” kata Ade Ary.

Namun Ade Ary belum mengungkap apa yang dimaksud ‘perbuatan yang tidak baik’ yang dilakukan oleh David. Pada akhirnya Mario Dandy mengkonfirmasi hal itu kepada AG sehingga emosi dan menganiaya David.

“Kemudian saksi APA menyampaikan ke Tersangka MDS, Tersangka MDS mengkonfirmasi ke anak saksi AG. Setelah dibenarkan, itulah yang membuat Tersangka MDS emosi dan mengajak anak korban untuk ketemu,” katanya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6590186/7-fakta-tentang-2-perempuan-di-kasus-mario-dandy-tersangka-penganiaya.)

Jakarta (VLF) Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad, mengapresiasi langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo buntut dari kasus penganiayaan anak Rafael, Mario Dandy Satrio terhadap David (17), anak dari salah satu pengurus pusat GP Ansor. Kamrussamad menilai langkah Sri Mulyani sudah tepat.

“Kami apresiasi atas tindakan cepat Menteri Keuangan mencopot Rafael Trisambodo dari jabatanya,” kata Kamrussamad dalam keterangannya, Jumat (24/2/2023).

Namun, Kamrussamad meminta Kemenkeu tetap memeriksa Rafael. Dia juga meminta hasil dari pemeriksaan tersebut untuk disampaikan kepada DPR.

“Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan harus segera memeriksa Rafael demi memulihkan kepercayaan wajib pajak terhadap DJP. Kita harapkan hasilnya disampaikan ke DPR sebagai mitra kerja Kemenkeu,” ujarnya.

Selain pemeriksaan kedisiplinan, menurutnya, pemeriksaan harta kekayaan juga perlu dilakukan. Dia mengatakan jika dalam pemeriksaan itu ditemukan hasil yang dinilai melanggar hukum, maka harus diteruskan ke aparat penegak hukum (APH).

“Pemeriksaan tentang disiplin ASN oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Apabila ada temuan yang berpotensi melanggar hukum, termasuk sumber kekayaan pejabat tersebut, maka diteruskan ke APH,” tuturnya.

Simak selengkapnya soal pencopotan Rafael Alun Trisambodo di halaman berikutnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat Pajak dicopot dari jabatannya. Pencopotan dari Rafael buntut kasus penganiayaan anakanya Mario Dandy Satrio terhadap Cristalino David Ozora alias David.

“Dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melangsungkan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya,” kata Sri Mulyani, dalam jumpa pers, Jumat (24/2/2023).

Sri Mulyani mengatakan dasar pencopotan tersebut yakni pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2001 mengenai disiplin PNS. Sri Mulyani juga meminta seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail untuk memutuskan hukuman terhadap Rafael.

“Saya minta seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan,” paparnya.

Anak Rafael Tersangka Penganiayaan

Diketahui, polisi menetapkan Mario Dandy Satrio (MDS), anak dari Rafael Trisambodo, sebagai tersangka kasus penganiayaan David (17), anak dari salah satu pengurus pusat GP Ansor. Mario Dandy Satrio dijerat dengan UU Perlindungan Anak.

“Tersangka MDS kami terapkan atau kami sangkakan padanya Pasal 76c juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak subsider Pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (22/2/2023).

Atas sangkaan pasal tersebut, Mario Dandy pun terancam hukuman 5 tahun penjara usai diduga melakukan penganiayaan terhadap David.

“Ancaman pidana maksimal 5 tahun,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6586243/komisi-xi-dpr-tunggu-kemenkeu-kirim-hasil-audit-harta-ayah-mario-dandy.)

Jakarta (VLF) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Mahkamah Agung (MA) segera merespon cepat dan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Yudisial (KY) terkait usulan pemecatan hakim. Hal itu agar menumbuhkan kepercayaan publik ke lembaga pengadilan.

“Kerjasama yang erat dengan KY untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim dengan memperkuat sistem tracking, tindak lanjut status folow up dan evaluasi atas rekomendasi yang diberikan oleh KY kepada MA. Penjatuhan sanksi disiplin dan evaluasi kinerja kepada para hakim yang melanggar kode etik perlu terus ditegakkan,” kata Jokowi dalam rekaman pidato yang disiarkan dalam Laporan Tahunan MA di Gedung MA, Kamis (23/2) kemarin.

Dalam catatan detikcom, salah satu rekomendasi KY yang belum dilakukan adalah rekomendasi pemecatan terhadap hakim Danu Arman. Di mana hakim Danu ditangkap BNN karena memakai narkoba di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung. Rekam jejak hakim Danu juga sangat buruk. Sebab hakim Danu pernah disanksi juga berupa skorsing selama 2 tahun karena menjadi perebut bini orang (pebinor).

“KY sudah mengirimkan surat kepada MA terkait dengan usulan pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim terhadap hakim YR dan DA. Majelis Kehormatan Hakim adalah forum bersama antara KY dan MA dalam hal adanya dugaan perbuatan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diusulkan sanksi berat berupa pemberhentian,” kata jubir KY, Miko Ginting, kepada wartawan, Selasa (14/2/2023).

Di sisi lain, teman pesta narkoba hakim Danu, hakim Yudi Rozadinata telah dihukum pidana penjara selama 2 tahun. Hingga saat ini, sidang terhadap hakim Danu tidak terdengar digelar dan sidang pemecatannya juga belum dilakukan. Hal itu juga membuat anggota Komisi III DPR Arsul Sani geram dengan sikap MA itu.

“Kami berharap, kalau penyalahgunaan hakim tidak kemudian dengan direhabilitasi, maka direhabilitasi juga statusnya. Dia sebagai hakim sepatutnya harus ada bentuk hukuman lain juga yang barangkali Pak Ketua waktu rapat konsultasi DPR dengan MA ini juga kita angkat,” tutur Arsul.

detikcom sudah meminta tanggapan MA atas pidato Jokowi tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, jubir MA Suharto belum memberikan respon.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6586231/tak-kunjung-dipecat-hakim-pemakai-narkoba-di-ruang-kerja.)

Jakarta (VLF) Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menyoroti kasus penganiayaan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melakukan penganiayaan ke putra pengurus GP Ansor. Puteri meminta Kementerian Keuangan untuk menginvestigasi kasus penganiayaan anak pejabat DJP yang viral menganiaya anak pengurus GP Ansor.

Diketahui, ayah tersangka Mario Dandy, yakni Rafael Alun Trisambodo yang merupakan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Kanwil Jakarta Selatan II.

“Kami mendesak Kemenkeu untuk menginvestigasi persoalan ini secara menyeluruh dan menentukan tindakan pendisiplinan yang tepat, jika dibutuhkan,” kata Puteri saat dikonfirmasi, Kamis (23/2/2023).

Puteri menyebut pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu menerapkan nilai-nilai integritas dalam keseharian. Baik pejabat maupun pegawai pajak sebaiknya bergaya hidup sewajarnya.

“Tak hanya itu, Kemenkeu juga perlu senantiasa tekankan kepada seluruh pegawainya akan nilai-nilai integritas, moralitas, etika, dan gaya hidup yang sewajarnya,” ungkap Puteri.

Ia menyayangkan kejadian pengeroyokan anak pejabat pajak itu terjadi. Menurutnya kasus ini justru menciderai kepercayaan publik ke lembaga pemerintah.

“Kejadian ini sungguh disayangkan. Di tengah upaya kita untuk mengejar target penerimaan pajak, justru tercederai dengan tindakan yang berpotensi mereduksi kepercayaan masyarakat,” tutur Puteri.

“Padahal, masyarakat berperan sentral dalam penerimaan pajak, yang tahun lalu saja mencapai Rp 1.717,8 triliun. Di mana, kontribusi ini menjadi penopang utama dalam mendukung keberlanjutan agenda pembangunan,” sambungnya.

Sebelumnya, polisi menetapkan Mario Dandy Satrio (MDS), anak pejabat pajak, sebagai tersangka kasus penganiayaan David (17), anak dari salah satu pengurus pusat GP Ansor. Mario Dandy Satrio dijerat dengan UU Perlindungan Anak.

“Tersangka MDS kami terapkan atau kami sangkakan padanya Pasal 76c juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak subsider Pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (22/2/2023).

Atas sangkaan pasal tersebut, Mario Dandy pun terancam hukuman 5 tahun penjara usai diduga melakukan penganiayaan terhadap David.

“Ancaman pidana maksimal 5 tahun,” ujarnya.

Adapun, tersangka bernama Mario ini suka mengunggah konten tentang kendaraan mewah di sosial medianya. Mario memakai Rubicon bernopol B-120-DEN saat mengeroyok anak pengurus pusat GP Ansor.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6586118/anggota-komisi-xi-dpr-desak-kemenkeu-investigasi-kasus-anak-pejabat-pajak.)

Jakarta (VLF) Terdakwa kasus kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma, Surya Darmadi, menjalani sidang vonis hari ini. Namun, di tengah sidang, Surya mengeluhkan sakit.
Awalnya majelis hakim tengah membacakan fakta persidangan. Namun Surya Darmadi tiba-tiba memotong penjelasan hakim.

“Izin, Yang Mulia, saya agak nggak enak. Jantungnya kurang fit,” kata Surya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2023).

“Maunya diskors?” tanya hakim ketua Fazhal Hendri.

“Iya,” timpal Surya.

Hakim lalu meminta Surya Darmadi beristirahat sejenak. Surya lalu mengambil air minum dari tim pengacaranya.

“Kalau putusan harusnya lanjut terus. Coba minum dulu, coba Bapak minum dulu saya tunggu. Kalau bisa terus, terus, kalau nggak bisa kita skors,” ujar hakim.

Hakim lalu bertanya soal persiapan Surya Darmadi menjelang sidang vonis. Surya Darmadi lalu mengaku tidak kuat mendengar pertimbangan hukum dari hakim.

“Pak Surya Darmadi tadi sudah makan?” tanya hakim.

“Sudah,” katanya.

“Apa tadi tidak kuat dengar pertimbangan hukum?” ujar hakim.

“Tidak kuat,” timpal Surya Darmadi.

Hakim meminta Surya Darmadi tetap kuat mengikuti proses sidang vonis. Sidang lalu diputuskan untuk diskors hingga pukul 14.30 WIB.

Tuntutan ke Surya Darmadi

Terdakwa kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma, Surya Darmadi, dituntut penjara seumur hidup. Surya Darmadi juga didenda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

“Menyatakan Terdakwa Surya Darmadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primer,” ujar jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (6/2).

“Menghukum pidana penjara terhadap Terdakwa Surya Darmadi dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sejumlah Rp 1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan kurungan,” tambahnya.

Jaksa meyakini Surya Darmadi terbukti secara sah melanggar Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primer Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 102 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Ketiga Primer Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jaksa juga membebankan Surya Darmadi untuk membayar uang pengganti atas perekonomian negara sebesar Rp 73,9 triliun.

“Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.798.706.951.640 dan USD 7.885.857.36 dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 73.920.690.300.000 dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” tutur jaksa.

Jaksa membeberkan sejumlah hal yang memberatkan bagi Surya Darmadi. Salah satunya, jaksa menilai Surya Darmadi tidak menerapkan pola kemitraan sawit rakyat sehingga memperoleh keuntungan tidak sah.

“Usaha perkebunan kelapa sawit milik terdakwa di Kabupaten Indragiri Hulu tidak menerapkan pola kemitraan sawit rakyat sehingga memperoleh keuntungan tidak sah atau illegal gain sebesar Rp 2.238.274.428.234 dan Rp 556.086.998.453,” ungkap jaksa.

Berikut ini daftar kerugian negara akibat Surya Darmadi:

1. Memperkaya Surya Darmadi Rp 7.593.068.204.327 dan USD 7.885.857,36 (atau bila dikurskan saat ini adalah Rp 117.460.633.962,94) yang totalnya berarti adalah Rp 7.710.528.838.289
2. Merugikan keuangan negara Rp 4.798.706.951.640 dan USD 7.885.857,36 (atau bila dikurskan saat ini adalah Rp 117.460.633.962,94) yang totalnya berarti adalah Rp 4.916.167.585.602
3. Merugikan perekonomian negara Rp 73.920.690.300.000 Bila semuanya dihitung, totalnya adalah Rp 86.547.386.723.891.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6584640/surya-darmadi-ngeluh-jantung-sakit-sidang-vonis-korupsi-rp-86-t-diskors.)

Jakarta (VLF) Ayahanda mantan Wakaden B Biropaminal Divpropam Polri AKBP Arif Rahman Arifin, Muhammad Arifin Rahim, tak kuasa menahan tangis saat sang anak divonis 10 bulan penjara terkait perusakan CCTV kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sambil menangis, Arifin memohon kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar anaknya bisa kembali berdinas di Polri.

Mulanya, Arifin mengungkap bahwa dirinya merupakan seorang purnawirawan polisi. Tentu, kata, Arifin, dia akan senang sekali bila anaknya bisa kembali bertugas di institusi Polri.

“Saya adalah purnawirawan Polri, tentu saya merasa senang sekali apabila anak saya bisa kembali ke polisi,” kata Arifin usai menghadiri sidang Arif di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Kamis (23/2/2023).

Sambil menangis, Arifin memohon kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar bisa menerima kembali putranya menjadi anggota polisi. Arifin memohon kepada Sigit untuk memberikan kesempatan kepada anaknya.

“Saya mohon pada Kapolri mudah-mudahan bisa menerima kembali putra saya untuk berbakti kepada negara melalui institusi Polri. Saya kira itu,” kata Arifin.

Diketahui, Arif Rachman telah melaksanakan sidang kode etik. Hasil kode etik itu memutuskan Arif diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri. Hal itu diungkapkan Arif beberapa waktu lalu saat menjadi saksi di sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat.

Lebih lanjut, sang Ayah juga mengungkapkan alasan anaknya sujud usai mendengar vonis hakim. Menurut Arifin, Arif sujud lantaran bersyukur.

“Pertama, rasa syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, bahwa saya merasa bersyukur dan bersujud kepada Allah karena itu adalah keimanan dan kepercayaan saya. Perintah seorang yang beriman muslim untuk selamanya mengucapkan syukur, syukur berarti saya menerima apa yang disampaikan majelis hakim dan itu adalah kehendak Allah SWT,” kata Arifin.

Senada dengan sang mertua, istri Arif Rachman, Nadia, juga menyampaikan syukur dan terima kasih ke majelis hakim. Nadia berterima kasih hakim telah mengadili suaminya.

“Alhamdulillah, sangat bersyukur sekali atas vonis yang diberikan bapak hakim semua. Terimakasih banyak untuk majelis hakim yang sudah memberikan vonis yang sebaik-baiknya untuk suami saya,” kata Nadia.

Arif Divonis 10 Bulan

Arif Rahman Arifin terbukti bersalah dan divonis 10 bulan penjara. Arif dinyatakan bersalah terlibat perusakan CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Rachman Arifin dengan pidana selama 10 bulan penjara,” kata hakim ketua Ahmad Suhel saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Kamis (23/2/2023).

Arif dinyatakan bersalah melanggar Pasal 48 juncto Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hakim juga menghukum Arif membayar pidana denda Rp 10 juta. Jika tak dibayar, denda itu diganti dengan 3 bulan penjara.

“Menjatuhkan pidana denda Arif sebesar Rp 10 juta subsider 3 bulan kurungan,” ujar jaksa.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6584620/ayah-arif-rachman-nangis-pak-kapolri-mohon-anak-saya-bisa-kembali-ke-polri.)

Jakarta (VLF) Sidang pembacaan vonis mantan Karo Paminal Propam Polri Hendra Kurniawan dan mantan Kaden A Ropaminal Agus Nurpatria Adi terkait kasus perusakan CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, ditunda. Hakim menyatakan berkas putusan terhadap keduanya belum siap.

“Sedianya hari ini putusan, tapi kami belum siap untuk putusannya,” kata hakim ketua Ahmad Suhel saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Kamis (23/2/2023).

Hakim memutuskan sidang pembacaan vonis ditunda dan akan kembali digelar pada Senin, 27 Februari 2023.

“Ditunda hari Senin, 27 Februari 2023. Urutannya nanti diinformasikan, akan terpisah tidak akan menjadi satu seperti ini, sidang dinyatakan ditutup,” kata hakim Ahmad Suhel.

Sejatinya, vonis terhadap keduanya rencananya dibacakan hari ini sebagaimana tertulis dalam SIPP PN Jakarta Selatan.

Hendra Dituntut 3 Tahun Bui

Hendra Kurniawan dituntut hukuman penjara. Jaksa meyakini mantan jenderal bintang satu itu terlibat perusakan CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat.

“Menuntut, agar supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya,” kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Jumat (27/1).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Kurniawan 3 tahun penjara,” imbuhnya.

Agus Dituntut 3 Tahun

Agus Nurpatria Adi dituntut hukuman penjara. Jaksa meyakini mantan Kaden A Biro Paminal Propam Polri itu terlibat perusakan CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Yosua Hutabarat.

“Menuntut, agar supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Agus Nurpatria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya,” kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jaksel, Jumat (27/1).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Nurpatria dengan 3 tahun penjara,” imbuhnya.

Jaksa meyakini keduanya melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dia juga dituntut membayar denda Rp 20 juta. Apabila tidak dibayar maka diganti hukuman 3 bulan kurungan.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6584510/hakim-belum-siap-sidang-vonis-eks-karo-paminal-hendra-kurniawan-ditunda.)

Jakarta (VLF) Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran angkat bicara soal kasus David (17), anak salah satu Pengurus Pusat GP Ansor, Jonathan, yang dianiaya oleh Mario Dandy Satrio (20), yang merupakan anak pejabat Pajak. Fadil Imran berjanji akan memproses kasus tersebut hingga tuntas.

“Sudah ditahan, sudah ditahan pokoknya kita luruskan semua. Tidak usah khawatir kalau soal itu,” kata Fadil Imran kepada wartawan di Jakarta Barat, Kamis (23/2/2023).

Fadil Imran mengatakan pihaknya akan memproses anak pejabat Pajak tersebut tanpa melihat latar belakang keluarganya. Selama memenuhi unsur pidana, penyidik akan tegak lurus.

“Kita tidak melihat latar belakang, tapi kita melihat materi dari tindak pidana yang dia lakukan, unsurnya terpenuhi kita tahan, kita proses,” tegasnya.

Fadil mengatakan pihaknya menghormati proses yang akan ditempuh Kementerian Keuangan terkait pejabat Pajak yang anaknya jadi tersangka penganiayaan. Pihak kepolisian, lanjut Fadil, akan berfokus pada tindak pidana yang dilakukan tersangka.

“Kan ini tindak pidana yang tidak melibatkan Kementerian. Jadi saya kira prosesnya jalan, kalau ada mekanisme di internal Kementerian saya kira itu silakan saja, bukan urusan kami,” jelasnya.

Anak Pejabat Pajak Jadi Tersangka

Sebelumnya, Mario Dandy Satrio (MDS) ditangkap polisi atas penganiayaan terhadap David, pelajar yang merupakan anak pengurus GP Ansor, di Jakarta Selatan. Mario Dandy Satrio kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

“Tersangka MDS telah ditahan,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (22/2/2023).

Pemicu Penganiayaan

Ade Ary menjelaskan awal mula David dianiaya Mario Dandy Satrio, anak pejabat Pajak di Jaksel. Mario Dandy Satrio (MDS) mulanya mendatangi korban setelah menerima informasi dari temannya, berinisial A, yang disebut-sebut sebagai mantan pacarnya.

“Berawal adanya info dari Saudari A kepada MD bahwa ada yang memperlakukan kurang baik terhadap A (teman MD),” kata Ade Ary.

Ade Ary mengatakan Mario kemudian mendatangi David, yang sedang bermain di rumah R di kawasan Pesanggrahan, Jaksel. Dia menuturkan Mario dan David terlibat perdebatan sebelum terjadi penganiayaan.

“Kemudian, setelah MD bertemu D, langsung meminta klarifikasi perihal perbuatan tidak baik tersebut dan terjadi perdebatan yang berujung tindakan penganiayaan terhadap Saudara D,” tuturnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6584490/irjen-fadil-soal-anak-pejabat-pajak-tersangka-kita-tak-lihat-latar-belakang.)

Jakarta (VLF) KPK terus mengembangkan kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Salah satunya mantan hakim agung Sofyan Sitompul ikut diperiksa sebagai saksi. Sofyan merupakan hakim agung yang menyunat hukuman eks Menteri Edhy Prabowo.

Pemeriksaan kepada Sofyan Sitompul dilakukan pada Rabu (22/2/2023) kemarin di gedung KPK. Selain memeriksa Sofyan, KPK memeriksa tiga orang saksi yang terdiri atas pengacara, notaris, hingga wiraswasta.

Terhitung selama dua hari beruntun KPK telah memeriksa dua mantan hakim agung. Selain Sofyan Sitompul, hari ini KPK memeriksa mantan Wakil Ketua MA Andi Samsan Nganro.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (23/2).

KPK belum memerinci substansi pertanyaan yang akan ditanya kepada Andi Samsan. Selain itu, tiga orang saksi lain akan diperiksa KPK hari ini terkait kasus suap di MA.

Ketiga saksi itu bernama Diana Siregar selaku Pemeriksa Pertama Auditorat Utama Keuangan Negara V, seorang dokter anestesi bernama Anri Febiarti, serta Ihwan Ibrahim Ehmad dari pihak swasta.

Sebagaimana diketahui, rekam jejak Sofyan Sitompul pernah ramai dibicarakan publik karena menyunat hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dengan alasan Edhy kerap membantu timses. Sofyan Sitompul menyunat hukuman Edhy Prabowo dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara. Sunat hukuman itu dijatuhkan ketua majelis Sofyan Sitompul dengan anggota Gazalba Saleh dan Sinintha Sibarani. Sinintha menolak hukuman itu dan menilai kasasi harusnya ditolak. Adapun Gazalba Saleh ditangkap KPK belakangan hari karena dugaan menerima suap guna memenangkan pihak yang menyuapnya.

“Jadi tampak bahwa terdakwa selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, ingin menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan kecil. Selanjutnya, terdakwa selalu berusaha untuk membantu masyarakat, khususnya konstituen dan tim suksesnya dengan memberikan bantuan keuangan,” ujar Sofyan Sitompul dan Gazalba Saleh.

Untuk Gazalba Saleh, kini sudah mendekam di sel KPK atas dugaan suap perkara pidana Intidana. Gazalba diduga menerima suap untuk memenjarakan Suparman Gandi dengan hukuman 5 tahun penjara. Akhirnya, Suparman dibebaskan di tingkat PK.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6584356/mantan-hakim-agung-penyunat-vonis-eks-menteri-edhy-prabowo-diperiksa-kpk.)

Jakarta (VLF) Willem Fredrick, terdakwa pemukulan mahasiswa menggunakan tongkat baseball dituntut 6 bulan penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Estik Dilla Rahmawati menyatakan Fredrick terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur pasal 351 ayat (1) KUHP.

“Memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara kepada terdakwa Willem Fredrick, dikurangi masa tahanan,” kata Dilla saat membacakan surat tuntutan di Ruang Sari, PN Surabaya, Selasa (22/2/2023).

Dilla menyatakan hal yang memberatkan tuntutan terdakwa yakni korbannya, Rafael Tanagani menderita luka. “Sedangkan, hal yang meringankan tuntutan terdakwa, korban sudah memaafkan terdakwa, berterus terang dan tak berbelit selama memberikan keterangan,” ujarnya.

Dalam fakta persidangan, Fredrick tak dihadirkan secara langsung atau offline. Melainkan, menjalani sidang secara daring di Rutan Tahanan Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Oscarius Wijaya menegaskan, pihaknya tak akan mengajukan keberatan atau pledoi terhadap tuntutan JPU. Namun, ia tak menjelaskan secara detail perihal alasannya tak ajukan pledoi.

“Kami tidak ajukan pledoi,” ujar dia.

Oleh karena itu, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya, Djuanto menyatakan, agenda pembacaan putusan bakal berlangsung pada pekan depan. “Untuk pembacaan vonis pekan depan,” tutup dia.

(Sumber : https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6582938/pemukul-mahasiswa-pakai-tongkat-baseball-dituntut-6-bulan-penjara.)