Jakarta (VLF) Shane Lukas Rotua (19) menyebut Mario Dandy Satrio (20) tak pernah membayar tol karena memanfaatkan jabatan ayahnya di Ditjen Pajak. Pihak Mario pun merespons keras hal tersebut.

“Urusan apa juga menyampaikan persoalan itu, apa urusannya sama masalah ini? Urusan pidana apa urusannya sama tol? Ada kepentingan apa mereka ngomong itu?” kata pengacara Mario Dandy, Dolfie Rompas, saat dihubungi, Rabu (1/3/2023).

Dolfie meyakini Mario Dandy tidak melakukan hal tersebut. Sebab, lanjut dia, pihak kepolisian pun belum mengatakan hal tersebut.

“Itu kan ucapan mereka. Saya rasa nggak ada begitu karena siapa pun harus bayar tol jadi nggak ada itu. Dasar dia ngomong itu apa. Keterangan polisi kan nggak ada itu,” ujarnya.

Dolfie mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Kendati demikian, dia juga akan mengkonfirmasi klaim Shane kepada Mario Dandy.

Sebelumnya, Shane Lukas Rotua (19) membongkar kelakuan anak mantan pejabat Pajak, Mario Dandy Satrio (20), yang menganiaya Cristalino David Ozora (17). Menurut pengakuan Shane, Mario tak pernah membayar tol karena memanfaatkan jabatan ayahnya.

“Dia (Mario) juga kalau bawa Rubicon menurut klien kami, dia selalu lewat tidak bayar, ada dia bilang, ‘ini Shane caranya nggak bayar pakai tol’, bayar-bayar di tol itu. Dia (Shane) selalu di bawah tekanan, dia tahu bahwa si Mario ini bisa melakukan apa pun,” kata pengacara Shane, Happy SP Sihombing, kepada wartawan, Selasa (28/2/2023).

Happy mengatakan kliennya dan Mario Dandy sudah berteman selama setahun. Shane tahu persis Mario bisa berbuat apa pun dengan posisi ayahnya sebagai pejabat Pajak. Bahkan, lanjut Happy, Shane pun terpaksa menerima perintah Mario untuk merekam penganiayaan David.

“Jadi sewaktu dia disuruh merekam itu, dia sudah di bawah tekanan. Karena selama ini juga dia takut sama bapaknya, bapaknya si Mario, karena dia tahu pejabat,” kata dia.

“Bahwa si Mario ini bisa melakukan apa pun dan juga dia takut kepada bapaknya karena bapaknya seorang pejabat, itulah maka dia mau diminta untuk merekam itu,” imbuhnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6594936/pihak-mario-dandy-balas-tuduhan-tak-pernah-bayar-tol-urusannya-apa.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apa alasannya?

MK memutuskan untuk menolak permohonan uji materi atau judicial review terhadap KUHP yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak yang perkaranya teregister dalam Nomor 1/PUU-XXI/2023.

“Menolak permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023).

Salah satu pertimbangannya ialah UU Nomor 1 Tahun 2023 itu bakal berlaku 3 tahun setelah diundangkan, yakni 2 Januari 2026 nanti. Untuk itu, MK menolak permohonan uji materi karena undang-undang yang diajukan pemohon belum berlaku.

“Adapun permohonan pemohon diajukan pada tanggal 19 Desember 2022 dan diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2023 sehingga pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diperiksa sebagai perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Undang-Undang a quo yang diajukan pengujiannya belum berlaku,” ucap Hakim Suharyoto.

Adapun materi yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan b KUHP terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6592806/mk-tolak-gugatan-uji-materi-kuhp-baru-uu-yang-digugat-belum-berlaku.)

Jakarta (VLF) Kuasa hukum pacar Mario Dandy Satrio (20), inisial A alias AG (15) akan mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pagi ini. Dia akan meminta permohonan perlindungan terhadap kliennya itu.

“Benar (akan mendatangi KPAI). Jam 10.00 WIB,” kata kuasa hukum A, Mangatta Toding Allo saat dihubungi, Selasa (28/2/2023).

Mangatta belum merinci tujuan dia dan kliennya akan ke KPAI tersebut. Namun sebelumnya Mangatta pernah bicara akan perlindungan KPAI terhadap kliennya itu.

“Saksi anak ini juga sudah kami laporkan ke KPAI untuk adanya tindakan-tindakan menjaga saksi kami ini klien kami ini, agar nama baiknya dipulihkan kembali,” ujar Mangatta Toding Allo kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023) malam.

Tidak hanya ke KPAI, Mangatta Tobing Allo juga mengatakan pihaknya akan bertemu dengan pihak sekolah. Pertemuan ini menurutnya dimaksud untuk melakukan klarifikasi, sebab A nyaris di DO.

“Kami juga akan mengklarifikasi ke pihak sekolah, dengan undangan sekolah karena dia nyaris di DO atas kejadian ini. Jadi benar-benar saksi A ini tidak ada niatan dan sangat menyayangi David, sebagai manusia,” tuturnya.

Respons KPAI

KPAI merespons permintaan pihak A alias AG (15) agar diberi perlindungan terkait kasus Mario Dandy Satriyo (20) menganiaya Cristalino David Ozora (17). KPAI belum menerima permohonan resmi dari pihak A.

“Per hari Jumat kemarin itu belum ada secara resmi menerima pengaduan dari keluarga ataupun pengacara dari ananda A ini,” kata Ketua KPAI Ai Maryati kepada wartawan, Sabtu (25/2/2023).

Maryati menyebut KPAI sudah menerima pengaduan dari David pada tanggal 24 Februari 2023. Pihak David mengadu ke KPAI karena khawatir proses hukum yang berjalan tidak sesuai dengan harapan keluarga.

“Kemudian situasi anak korban dalam situasi kritis hingga ini yang diperlukan justru doa, penguatan terhadap keluarga dan memastikan KPAI juga menaruh perhatian besar terhadap anak korban penganiayaan sampai terjadi luka berat yang sangat serius ini,” ucap Ai.

Meskipun belum secara resmi menerima permohonan dari pihak AG, KPAI memastikan akan memantau dan mengawal kasus ini. Namun, Ai Maryati belum mengetahui dalam sisi manakah A perlu perlindungan KPAI.

“Yang harus saya sampaikan perlindungan dalam hal apa, tentukan tentu kan perlindungan saksi dan korban secara pidana kan sudah jelas ada di LPSK, bukan di KPAI. Tapi apakah sisi lain yang misalnya yang ingin membutuhkan peran serta KPAI dalam pengawasannya. Ini kan yang belum kami tahu informasi yang sejelas-jelasnya itu,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6592464/kuasa-hukum-perempuan-a-di-kasus-mario-dandy-datangi-kpai-pagi-ini.)

Jakarta (VLF) Sikap debt collector yang ditangkap polisi terkait penarikan paksa mobil selebgram Clara Shinta kini berbeda. Dulu sangar membentak-bentak polisi, kini debt collector berharap damai.

Adalah tersangka Lesly Wattimena alias LW (34) yang memohon restorative justice di kasus tersebut. Lesly Watimena meminta maaf soal insiden bentak-bentak polisi ketika menarik paksa mobil Clara Shinta.

Sebagai informasi, Lesly Wattimena memakai baju merah ketika mendatangi Clara Shinta di apartemennya di Tebet, Jakarta Selatan. Lesly Wattimena turut ‘ngegas’ kepada anggota Bhabinkamtibmas, Aiptu Evin Susanto saat itu.

“Nggak ada urusan di Polsek,” Lesly Wattimena membentak Aiptu Evin yang saat itu meminta pihak debt collector untuk menyelesaikan persoalan di Polsek Tebet.

Tetapi kini, Lesly Wattimena melalui kuasa hukumnya Hendry Noya, meminta maaf. Lesly Wattimena berharap ada jalan damai.

Debt Collector Minta Maaf

Hendry meenyampaikan permohonan maaf Lesly Wattimena atas insiden membentak polisi tersebut. Pihaknya juga meminta maaf kepada Clara Shinta.

“Saya atas nama klien mau memohon maaf dari baik itu pihak kepolisian, baik itu dari masyarakat ataupun siapa yang merasa diri korban dalam hal ini,” ujar Hendry kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/2).

Penyidik pun, klaim dia, mempersilakan pihaknya mengajukan restorative justice. Dia menyebut hingga kini belum ada komunikasi baik dengan Aiptu Evin ataupun Clara Shinta terkait hal tersebut.

“Kita ajukan dulu, entah tanggapannya seperti apa, dimediasi oleh kepolisian. Kira-kira begitu,” imbuhnya.

Berharap Restorative Justice
Oleh karena itu, Hednry berharap ada jalan damai. Pihaknya akan mengajukan restorativee justice ke penyidik Polda Metro Jaya.

“Kami juga sudah ketemu dengan penyidik dan kami akan mengajukan restorative justice,” kata Hendry.

Hendry mengatakan restorative justice ini diajukan, baik terkait tindak pidana melawan petugas maupun penarikan mobil Clara Shinta. Hendry menyebut langkah restorative justice tersebut bisa diambil berdasarkan aturan yang ada.

“Siapa pun yang ada di dalam laporan polisi itu atau di dalam berita acara itu kita akan mengajukan RJ, siapa pun korbannya. Karena paradigma hukum pidana Indonesia tidak ada lagi keadilan retributif, yang ada hanya korektif, rehabilitatif, dan yang sudah dijalankan ini restoratif,” ujarnya.

Debt Collector Klaim Punya Izin Tarik Mobil

Polisi menyebutkan hanya satu dari tujuh debt collector yang menarik paksa mobil selebgram Clara Shinta dan membentak anggota Bhabinkamtibmas yang mengantongi izin. Pihak debt collector mengklaim memiliki izin saat melakukan penarikan tersebut.

Hendry Noya, sebagai kuasa hukum Lesly Wattimena alias LW (34), debt collector yang ditangkap di Pulau Saparua, Maluku, beberapa waktu lalu, mengklaim kliennya mengantongi sertifikasi profesi penagihan pembiayaan (SPPI).

“Punya (SPPI). Jadi di dalam surat tugas, mereka dapat surat tugas itu salah satu dari perusahaan pembiayaan itu adalah syaratnya SPPI itu. Cuma mungkin saja di dalam menjalankan tugas itu yang namanya orang menagih ya, situasional,” kata Hendry di Polda Metro Jaya, Senin (27/2/2023).

Hendry juga mengklaim, saat menarik mobil Clara Shinta, kliennya LW juga membawa surat tugas. Dia pun menegaskan bahwa kliennya bukanlah preman melainkan karyawan.

“Pada dasarnya ya, semua yang turun ke lapangan itu pasti membawa surat tugas. Harus ada surat tugas dari perusahaan pembiayaan,” ujarnya.

Dalam kasus tersebut, Lesly Wattimena bersama dua rekannya, AWP (26) dan XR (27), sudah diamankan dan jadi tersangka.

Sedangkan empat orang lainnya masih diburu, yakni BL, YM, YH, dan Erick Jonson Saputra, pria baju garis biru yang membentak Aiptu Evin, masih dicari.

Polisi Sebut Debt Collector Melawan Petugas

Pihak debt collector membantah telah memaki dan membentak anggota Bhabinkamtibmas Aiptu Evin Susanto saat menarik paksa mobil selebgram Clara Shinta. Polda Metro pun merespons hal tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, berdasarkan alat bukti yang ada, debt collector yang terlibat memenuhi unsur pidana.

“Iya tentunya mendasari pada bukti permulaan yang cukup, dua alat bukti atau bahkan lebih, ini mendasari proses penyidikan ini,” kata Trunoyudo kepada wartawan, Senin (27/2/2023).

Perbuatan melanggar hukumnya, lanjut Trunoyudo, karena melawan petugas kepolisian saat melakukan tugas. Hal ini tercantum dalam Pasal 211 dan Pasal 212 KUHP.

“Pada Pasal 211 KUHP, seorang pejabat sementara belum berbuat apa-apa sedangkan pelaku melakukan prakarsa untuk memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan jabatannya,” kata dia.

“Pasal 212 KUHP, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan Tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya. Diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama 1 tahun,” imbuhnya.

Seperti diketahui, dalam aksi tersebut, sebanyak 7 debt collector diduga terlibat. Untuk itu, lanjut Trunoyudo, mereka terancam paling lama 7 tahun penjara.

“Pada pasal 214 KUHP, paksaan dan perlawanan berdasarkan Pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan bersekutu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun,” jelasnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6592300/beda-sikap-debt-collector-dulu-bentak-polisi-kini-minta-damai.)

Jakarta (VLF) Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E), sempat dieksekusi ke Lapas Salemba untuk menjalani vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Namun belum sehari, Eliezer dikembalikan ke Rutan Bareskrim.

Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas Rika Aprianti menceritakan mulanya Eliezer sudah berada di Lapas Salemba pada Senin (27/2/2023) pukul 14.30 WIB. Di sana Eliezer registrasi serta pemeriksaan kesehatan dan asesmen.

“Berdasarkan koordinasi, kerjasama dan rekomendasi LPSK dengan pertimbangan keamanan, maka Richard Eliezer sebagai warga binaan Lapas Salemba selanjutnya menjalani pidana/dititipkan di Rutan Bareskrim,” kata Rika dalam keterangannya, Selasa (28/2).

Perjalanan Eliezer dari Lapas Salemba ke Rutan Bareskrim dijaga ketat oleh Polres Jakarta Pusat, Ditjenpas dan LPSK. Rika menuturkan pihaknya menghormati rekomendasi LPSK yang meminta Eliezer ditahan di Rutan Bareskrim.

“Pada prinsipnya Pemasyarakatan/Lapas Salemba siap selenuhnya untuk penempatan RE (Richard Eliezer) baik dari sisi pengamanan, pembinaan dan pemenuhan hak lainnya, namun di sisi lain karena kita menghormati rekomendasi dan pertimbangan LPSK yang selama ini telah bekerjasama dengan baik,” terang Rika.

“Maka selanjutnya RE sebagai warga binaan Lapas Salemba selanjutnya menjalankan pidananya di Rutan Bareskrim dengan pendampingan dari LPSK,” imbuh dia.

Hak-hak dasar dan hak bersyarat Eliezer sebagai terpidana, lanjut Rika, dijamin sesuai undang-undang yang berlaku. “Terima kasih kami ucapkan, atas kerja sama yang sudah terjalin dengan LPSK dan aparat penegak hukum,” pungkasnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6592240/belum-sehari-jadi-napi-lapas-salemba-eliezer-balik-ke-rutan-bareskrim.)

Jakarta (VLF) Ulah Mario Dandy Satriyo (20) berbuntut panjang pada sang ayah, Rafael Alun Trisambodo. Teranyar, KPK memanggil mantan pejabat pajak itu untuk dimintai klarifikasi soal harta kekayaannya Rp 56 miliar yang menjadi sorotan publik.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Senin (27/2/2023), mengumumkan jadwal pemanggilan KPK terhadap Rafael Alun, yakni pada Rabu (1/3).

“Rabu, yang bersangkutan rencana diundang klarifikasi,” kata Pahala kepada wartawan.

Sejak viral kasus anaknya menganiaya anak pengurus GP Ansor Jonathan Latumahina, David, hingga koma, jagat media sosial memang ramai membicarakan harta kekayaan Rafael Alun. Kendaraan mewah seperti Jeep Rubicon dan motor gede Harley-Davidson yang dipajang Mario Dandy di akun media sosialnya pun jadi buah bibir.

Singkat cerita, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya dalam rangka pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan Rafael Alun pun memilih mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN). Kini Rafael Harun harus berhadapan dengan penyidik KPK.
Advertisement

KPK sendiri telah menggelar pertemuan bersama Kementerian Keuangan terkait LHKPN milik Rafael. Pertemuan kedua pihak digelar Senin pagi.

“Betul tadi pagi. Koordinasi langkah pemeriksaan lanjutan,” jelas Pahala.

Pertemuan dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu beserta Inspektur Bidang Investigasi Kemenkeu. Sementara dari pihak KPK diwakili oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dan Direktur LHKPN Isnaini.

Lantas, apa materi klarifikasi yang akan KPK gali dari Rafael Alun?

“Saya kira semua yang terkait dengan kepemilikan harta yang didaftarkan oleh yang bersangkutan menjadi materi klarifikasi yang akan dilaksanakan besok,” kata Plt Jubir Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/2). Ipi menjawab pertanyaan terkait kepemilikan motor Harley dan mobil Rubicon yang tak terdaftar dalam LHKPN.

Ipi masih belum menyampaikan secara detail apa saja yang menjadi materi klarifikasi KPK terhadap Rafael Alun. Namun Ipi berharap Rafael Alun akan memenuhi panggilan KPK.

“Saya kira itu bicara teknis tentu konteksnya adalah untuk mengkonfirmasi ataupun melakukan klarifikasi atas daftar isian harta yang telah disampaikan oleh yang bersangkutan. Tentu yang wajib hadir adalah yang bersangkutan dan kita harapkan yang bersangkutan membawa bukti-bukti yang dibutuhkan,” jelasnya.

“Ada potensi juga bahwa klarifikasi tidak selesai dalam satu pertemuan misalnya itu juga ada terbuka kemungkinan tersebut,” tambah dia.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebelumnya mengungkapkan pihaknya pernah melakukan analisis terhadap LHKPN Rafael pada 2012-2019 dan 2020. Hasilnya, KPK menemukan kekurangsesuaian antara harta Rafael dengan profilnya selaku ASN.

“KPK sebenarnya pernah mengirimkan surat pada Januari 2020 ke Irjen Kementerian Keuangan mengenai indikasi kekurangsesuaian profil yang bersangkutan ini dengan nilai harta kekayaan dalam LHKPN,” ujar kepada wartawan, Jumat (24/2).

Nawawi menegaskan, jika penyidik KPK menemukan indikasi korupsi pada harta kekayaan Rafael, KPK akan melakukan langkah lanjutan. Yaitu penyelidikan.

“Tanpa bermaksud mendahului hasil klarifikasi dan pemeriksaan, jika nanti ditemukan ada indikasi perbuatan korupsi, kami juga sudah meminta kepada Direktorat LHKPN untuk meneruskan temuan itu ke Direktorat Penyelidikan. Kita tunggu hasil klarifikasi dan pemeriksaan direktorat LHKP. Jika ditemukan indikasi perbuatan pidana tentu akan diteruskan pada langkah penyelidikan,” tambah Nawawi.

LHKPN periodik tahun 2021 yang dilaporkan Rafael Alun pada 17 Februari 2022 kini tengah disorot publik. Harta kekayaannya yang mencapai Rp 56 miliar dianggap tidak sesuai dengan profil Rafael yang menjabat sebagai eselon III di Ditjen Pajak Kemenkeu.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6592227/buntut-panjang-harta-rafael-alun-yang-segera-dipanggil-kpk.)

Jakarta (VLF) Mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan divonis 3 tahun penjara terkait kasus perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. Pengacara Hendra Kurniawan mengaku kecewa dengan vonis tersebut karena dua kali lipat dari Richard Eliezer yang merupakan penembak Yosua.
Vonis tersebut telah dibacakan di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (27/2/2023). Vonis tersebut sama dengan tuntutan jaksa, yaitu 3 tahun penjara. Pihak Hendra mengaku kecewa dengan vonis tersebut karena dinilai lebih tinggi daripada Richard yang berperan menembak Yosua.

Dirangkum detikcom, berikut ini sejumlah fakta-fakta vonis Hendra Kurniawan.

Hendra Kurniawan Divonis 3 Tahun Bui

Hakim menyatakan mantan jenderal bintang satu itu bersalah karena terlibat pemindahan isi DVR CCTV terkait kasus pembunuhan ajudan Ferdy Sambo, Brigadir N Yosua Hutabarat.

“Mengadili, menyatakan, terdakwa Hendra Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama,” kata hakim ketua Ahmad Suhel saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Senin (27/2/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Kurniawan dengan pidana penjara selama 3 tahun,” imbuhnya.

Hendra dinyatakan bersalah melanggar Pasal 48 juncto Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hakim menyatakan Hendra terbukti memerintahkan pemindahan isi DVR CCTV yang belakangan diketahui berisi rekaman Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinas pada 8 Juli 2022. Perintah itu disebut berasal dari Sambo lalu secara berjenjang disampaikan kepada AKP Irfan Widyanto yang bukan merupakan bawahan Hendra.

Hal Memberatkan Vonis 3 Tahun Hendra Kurniawan

Mantan Karo Paminal Divpropam Polri Hendra Kurniawan divonis 3 tahun penjara dalam perkara pemindahan isi DVR CCTV terkait pembunuhan berencana Brigadir N Yosua Hutabarat. Salah satu hal memberatkan ialah tak ada penyesalan dalam diri Hendra.

“Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan,” kata ketua majelis hakim Ahmad Suhel di PN Jakarta Selatan, Senin (27/2/2023).

Majelis hakim juga menilai tidak ada penyesalan yang keluar dari Hendra selama mengikuti jalannya persidangan. Hakim juga menilai Hendra terbukti tidak profesional dalam proses penyelidikan perkara kematian Yosua.

Sejumlah hal meringankan juga turut menjadi pertimbangan hakim. Salah satunya rekam jejak Hendra yang tidak pernah terjerat kasus hukum sebelumnya.

“Hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum.Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,” ucap Suhel.

Simak Video ‘Pengacara Kecewa Vonis Hendra: Eksekutornya Saja 1,5 Tahun’:

Hendra Kurniawan Kecewa Divonis 3 Tahun

Mantan Karo Paminal Polri Hendra Kurniawan dan mantan Kaden A Biro Paminal Polri Agus Nurpatria masing-masing dijatuhi vonis 3 dan 2 tahun penjara dalam kasus pemindahan isi DVR CCTV terkait kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat secara tanpa hak dan melawan hukum. Pengacara kedua terdakwa itu merasa kecewa.

Pengacara Hendra dan Agus, Ragahdo Yosodiningrat, mengatakan vonis hakim tidak sesuai dengan peran kedua terdakwa. Ragahdo membandingkan dengan vonis kepada Bharada Richard Eliezer yang dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan berencana Yosua.

“Kami penasihat hukum ya sangat disayangkan kok bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, sedangkan kita ketahui bersama eksekutornya aja ini 1 tahun 6 bulan,” kata Ragahdo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (27/2/2023).

Ragahdo menilai Hendra dan Agus hanya melakukan perintah Ferdy Sambo yang kala itu masih menjabat sebagai Kadiv Propam Polri. Dia menegaskan kedua kliennya tidak mengetahui rencana pembunuhan kepada Yosua.

“Di sini Pak Hendra dan Pak Agus sama-sama menjalankan perintah atas cerita yang ia tidak diketahui. Mereka baru mengetahui itu skenario di satu bulan selanjutnya yaitu Agustus 2022,” ucap Ragahdo.

Anak Menangis Usai Dengar Hendra Kurniawan Divonis 3 Tahun

Mantan Karo Paminal Propam Polri Hendra Kurniawan divonis 3 tahun dan denda Rp 10 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus perusakan CCTV sehingga membuat penyelidikan pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat terhambat. Mendengar vonis tersebut, anak perempuan Hendra tampak menangis haru.

Pantauan detikcom, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (27/2/2023), anak perempuan Hendra Kurniawan itu turut duduk di kursi pengunjung ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tampak mengenakan baju berwarna hitam.

Awalnya, anak Hendra tersebut tampak tegar saat hakim membacakan pertimbangan vonis. Namun, tangis haru pecah saat vonis tiga tahun dijatuhkan hakim kepada Hendra.

Anak Hendra tersebut tampak menangis tertunduk. Seorang rekannya terlihat mencoba menguatkan anak Hendra tersebut.

Hendra Dituntut 3 Tahun Bui

Sebelumnya, Hendra Kurniawan dituntut hukuman penjara. Jaksa meyakini mantan jenderal bintang satu itu terlibat perusakan CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat.

“Menuntut, agar supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya,” kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Jumat (27/1).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Kurniawan 3 tahun penjara,” imbuhnya.

Jaksa meyakini Hendra melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dia juga dituntut membayar denda Rp 20 juta. Apabila tidak dibayar, diganti hukuman 3 bulan kurungan.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6592197/kecewanya-hendra-kurniawan-usai-vonis-2-kali-lipat-dari-eliezer.)

Jakarta (VLF) Mantan Ajudan Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sudah resmi menjadi terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J). Hari ini jaksa akan mengeksekusi vonis 18 bulan bui Eliezer dan akan ditempatkan di Lapas Salemba.

“Untuk pelaksanaan eksekusi elizer akan dipindahkan ke Lapas Jakarta Pusat (Salemba), pelaksanaan akan dilakukan pada hari ini Senin 27 Februari 2023 pada sekitar jam 13.00 WIB,” kata Kajari Jaksel, Syarief Sulaeman, kepada wartawan, Senin (27/2/2023).

Pelaksanaan eksekusi akan dilakukan siang ini. Ia menyebut eksekusi dilakukan agar terpidana dapat mendapatkan haknya.

“Pelaksanaan eksekusi ini guna menjamin hak-hak terpidana dapat digunakan seluruhnya,” ujarnya.

Diketahui, Eliezer divonis 1,5 tahun penjara. Vonis tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah karena jaksa penuntut umum maupun pihak Eliezer tidak mengajukan banding.

Batas masa pikir-pikir vonis Bharada Eliezer telah berakhir karena ketentuannya adalah tujuh hari setelah putusan dibacakan. Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan batas pengajuan banding ialah pukul 24.00 WIB malam tadi. Menurutnya, vonis bakal inkrah jika tak ada banding yang diajukan jaksa ataupun pengacara.

“Maka, jika sampai pukul 24.00 WIB nanti malam (malam tadi) tidak ada upaya banding dari pihak jaksa penuntut umum, maka putusan tersebut inkrah,” kata Djuyamto kepada wartawan, Rabu (22/2) lalu.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6590312/richard-eliezer-dijebloskan-ke-lapas-salemba-siang-ini.)

Jakarta (VLF) Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 10 orang terkait kasus penganiayaan anak mantan pejabat pajak, Mario Dandy Satrio (20) terhadap Cristalino David Ozora (17). Saksi yang diperiksa adalah pacar Dandy AG hingga perempuan inisial APA, pembisik ‘perbuatan tidak baik’.

“10 (orang telah diperiksa). Pelapor, tersangka 1, tersangka 2, saksi A, saksi R, saksi N, saksi R, saksi APA, satpam, saksi ahli pidana” kata Kasi Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi kepada wartawan, Minggu (26/2/2023).

Dalam kasus ini polisi telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Mario Dandy dan Shane Lukas (19), perekam video penganiayaan terhadap David.

Mario Dandy Satrio dijerat Pasal 76c juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak subsider Pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat. Sementara itu, Shane, yang merupakan teman Mario Dandy, dijerat Pasal 76 huruf C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mario Dandy Satriyo (20) dibantu oleh Shane (19) saat menganiaya David hingga koma. Shane sempat memprovokasi Dandy dan merekam aksi keji tersebut.

Sebelum menganiaya David, Mario Dandy menyuruh David melakukan push up 50 kali. Namun David tidak kuat.

Hal ini diungkap oleh Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam jumpa pers di Markas Polres Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023).

“Kemudian tersangka MDS (Mario Dandy Satrio) menyuruh anak korban, Saudara D (David), itu push up 50 kali,” kata Kombes Ade.

“Karena korban tidak kuat dan hanya sanggup 20 kali, korban disuruh sikap tobat oleh Tersangka MDS,” imbuhnya.

David disuruh memperagakan sikap tobat, namun tetap tidak bisa. Dandy kemudian menyuruh rekannya bernama Shane untuk mencontohkan sikap tobat kepada David.

“Kemudian, anak korban D ini juga tidak bisa, sehingga tersangka MDS menyuruh anak korban untuk mengambil posisi push up,” kata Kombes Ade.

Mario menyuruh Shane merekam penganiayaan yang akan dilakukan kepada korban.

“Setelah sampai di sana, Tersangka S bertanya kepada Tersangka MDS, ‘Dan, entar gua ngapain’. Lalu Tersangka MDS menjawab ‘entar lu videoin aja’,” ucap Ade.

Mario menyerahkan HP-nya kepada Shane. Aksi keji itu pun direkam oleh Shane.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6590225/total-10-saksi-diperiksa-di-kasus-mario-dandy-termasuk-ag-dan-apa.)

Jakarta (VLF) Polisi menangkap buron kasus pencurian puluhan karung konsentrat emas milik PT Freeport Indonesia, Kabupaten Mimika, Papua, Aldi Mamente (43). Pelaku dibekuk saat tengah melarikan diri di kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Jadi kasusnya di DPO nya merupakan pencurian konsentrat emas bahan pembuatan emas” ujar Kasubnit 2 Jatanras Polrestabes Makassar, Ipda Nasrullah, kepada detikSulsel, pada Minggu (26/2/2023) malam.

Pelaku diketahui telah melarikan diri dari Kabupaten Mimika, sejak kurang lebih tiga pekan yang lalu. Selama di kota Makassar, pelaku kerap berpindah-pindah lokasi ke Kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Unit Jatanras Polrestabes Makassar yang mendapatkan informasi dari pihak Polres Mimika terkait keberadaan pelaku kemudian melakukan penyelidikan. Setelah teridentifikasi, polisi membekuk pelaku di salah satu SPBU di wilayah Kecamatan Biringkanaya, Makassar, pada Minggu (26/2).

“Pelaku ini kita amankan di daerah Biringkanaya, Kota Makassar, pada saat sedang melarikan diri,” sebut Nasrullah.

Peristiwa pencurian tersebut diketahui dilakukan oleh pelaku bersama sembilan orang rekannya di area portsite PT Freeport Indonesia pada Januari 2023 lalu. Para pelaku yang hendak mencuri puluhan karung konsentrat emas digagalkan oleh aparat keamanan.

“Sudah ada 9 orang ditangkap, jadi 10 orang. Saya ambil konsentrat ada 47 karung,” sebut Aldi Mamente.

Untuk memuluskan aksinya, para pelaku menyuap oknum sekuriti yang berjaga. Mereka memberikan imbalan uang puluhan juta rupiah kepada oknum sekuriti agar mereka diberikan akses masuk dan dijemput keluar dengan menggunakan mobil patroli.

“Saya dijemput sama mobil patroli setelah itu dijemput lagi sekuriti. Saya kenal (sekuriti), dia itu dikasih uang kurang lebih 60 juta,” ungkap Aldi.

Selanjutnya, polisi akan membawa pelaku ke Polres Mimika guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

(Sumber : https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6590178/buron-pencuri-konsentrat-emas-pt-freeport-ditangkap-di-makassar.)