Jakarta (VLF) KPK bakal melakukan klarifikasi terhadap Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, terkait kepemilikan aset yang dinilai tak sesuai profil. Pemeriksaan akan dilakukan pekan depan.

“Tim ke sana klarifikasi hari Senin (6 Maret),” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat dihubungi, Jumat (3/3/2023).

Surat permintaan klarifikasi telah dikirim ke Eko pada Kamis (2/3). Pahala menyebut tim Direktorat LHKPN KPK memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta untuk mengecek fisik aset dari Eko.

“Biasanya sih (pemeriksaan) ke kantornya. Ini kan bukan pemeriksaan pidana. Jadi nggak pakai ruang APH (aparat penegak hukum) lain. Sekalian juga saya minta cek fisik asetnya,” terang Pahala.

Tim KPK juga ke Yogyakarta untuk mendalami aset mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang juga berada di Yogyakarta.
Advertisement

“Sekalian untuk pendalaman aset RAT (Rafael Alun Trisambodo),” ujar Pahala.

KPK Heran dengan Aset Eko Darmanto

Eko Darmanto terancam dicopot dari jabatannya usai pamer harta kekayaan. KPK heran Eko memiliki sejumlah mobil antik, tapi utangnya banyak.

“Ini lain lagi ceritanya hartanya nggak banyak. Gue ingat cuma rumah dua tapi mobil tuanya cakep-cakep, ada Fargo ada Bronco. Jadi hartanya cuma rumah dua sama mobil tua yang jarang banget di Indonesia,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (2/3).

Pahala mengaku tim Direktorat LHKPN KPK heran terhadap aset kekayaan Eko. Pasalnya, ada perbandingan yang jomplang antara pendapatan dan utang yang dimiliki Eko.

“Yang buat gue rada kenapa dia kita nggak kasih oke segera, utangnya kok meningkat. Lu lihat utangnya Rp 4 miliar lebih. Lihat penghasilannya setahun cuma Rp 500 juta. Nah lu punya utang Rp 4 miliar, penghasilan setahun Rp 500 juta, itu utang 4 miliar lu bayar 10 tahun aja Rp 400 juta setahun nah lu makan apa. Itu keanehan itu kita lihat tapi belum kita klarifikasi,” beber Pahala.

Kemenkeu sendiri bakal memberi sanksi tegas kepada pegawainya yang kerap pamer harta atau bergaya mewah di media sosial. Terbaru, Kemenkeu akan mencopot Eko Darmanto. Dia adalah Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta.

Wamenkeu Suahasil Nazara mengatakan ED akan dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini untuk memudahkan proses pemeriksaan.

“Dalam rangka memudahkan pemeriksaan saya telah menginstruksikan pada Ditjen Bea Cukai untuk melakukan pembebasan gugatan pencopotan dari jabatan, oke jadi segera akan dibebastugaskan karena sampai saat ini belum,” katanya, Rabu (1/3).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6598453/kpk-periksa-kepala-bea-cukai-diy-soal-kepemilikan-aset-pekan-depan.)

Jakarta (VLF) Remaja perempuan berinisial AG alias A (15) ditetapkan sebagai pelaku anak dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora (17). Polisi mengungkap proses panjang hingga meningkatkan status AG sebagai anak berkonflik hukum alias pelaku anak.

Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengungkap tahap awal penanganan kasus penganiayaan berat berencana terhadap David oleh Mario Dandy Satriyo (20) yang terjadi pada Senin (20/2) lalu ini.

“Pada proses penyelidikan kasus ini yang ada di (Polres) Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama, penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan 2 tersangka,” kata Hengki dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (2/3/2023).

Selain Dandy, seorang tersangka lainnya ialah Shane Lukas (19) yang berperan merekam dan diduga memprovokasi Dandy. Pada tahap tersebut, keduanya disangkakan Pasal 76 C juncto Pasal 80 UU PPA juncto Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa.

Hengki mengatakan penyidikan kasus dilakukan secara berkesinambungan. Polisi juga berhati-hati secara dalam menangani kasus karena ada pihak yang masuk kategori anak alias belum dewasa yaitu David sebagai korban dan AG sebagai saksi.

“Kemudian, 7 hari terakhir, kita lakukan pendalaman terkait proses penyidikan kasus ini,” ujarnya.

Polisi juga melibatkan pihak lain dari lintas profesi untuk memastikan penanganan kasus tetap memenuhi hak anak yang terlibat dalam kasus ini.

“Kami mengundang KPAI, UPT PPA Provinsi DKI, Kementerian PPPA, ahli pidana anak sejak awal, dan ahli pidana juga dari awal. Dan sejak awal penyelidikan kami, kami menggunakan pola scientific investigation crime,” ujar dia.

Polisi sudah memeriksa 10 orang saksi untuk mendalami kasus ini. Selain itu, polisi juga memeriksa saksi ahli pidana, ahli digital forensik, hingga ahli psikologi forensik dan psikologi klinis.

Kemudian polisi juga memeriksa sejumlah alat bukti lain hingga akhirnya menemukan fakta baru. Kasus penganiayaan David pun diputuskan diambil alih Polda Metro Jaya.

“Kami libatkan digital forensik, kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian kami sampaikan, kami juga temukan CCTV sekitar TKP. Sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut,” jelasnya.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan Video ‘Yang Menyeret AG Pacar Mario Jadi Pelaku: Chat WA-CCTV’:

Pada Kamis (2/3) kemarin, polisi melakukan gelar perkara sejak pagi. Akhirnya polisi meningkatkan status AG dalam kasus ini.

“Ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum berubah atau meningkat menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka ya,” ungkapnya.

Hengki memastikan penyidik akan tetap memperhatikan penanganan kasus yang dihadapi AG yang secara formil diatur UU Peradilan Anak dan secara materil diatur UU Perlindungan Anak.

Atas temuan fakta baru tersebut, polisi pun mengkonstruksikan pasal baru untuk Mario Dandy, Shane Lukas, dan perempuan AG.

Terhadap tersangka Mario Dandy disangkakan Pasal 355 ayat (1) KUHP, subsider Pasal 354 ayat (1) KUHP, lebih subsider 353 ayat (2) KUHP, lebih-lebih subsider 351 ayat (2) KUHP dan/atau 76 C juncto 80 UU Perlindungan Anak. Mario terancam penjara maksimal 12 tahun.

Sementara tersangka Shane Lukas disangkakan Pasal 355 ayat (1) juncto 56 KUHP, subsider Pasal 354 ayat (1) juncto 56 KUHP, lebih subsider Pasal 353 ayat (2) juncto 56 KUHP, lebih-lebih subsider Pasal 351 ayat (2) juncto 56 KUHP dan/atau 76 C juncto 80 UU Perlindungan Anak.

Sedangkan AG disangkakan Pasal 76 C juncto 80 UU Perlindungan Anak dan/atau 355 ayat (1) juncto 56 KUHP, subsider 354 ayat (1) juncto 56 KUHP, lebih subsider 353 ayat (2) juncto 56 KUHP, lebih-lebih subsider 351 ayat (2) juncto 56 KUHP.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6598402/tahapan-panjang-peningkatan-status-ag-jadi-pelaku-di-kasus-mario-dandy.)

Jakarta (VLF) Tanda tanya besar muncul setelah Rafael Alun Trisambodo mengatakan mobil Rubicon dan motor gede Harley-Davidson bukanlah miliknya. Namun, dalam ranah dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, selalu ada peran perantara.

Rafael, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta II (Kanwil DJP Jakarta II) terakhir menyetorkan laporan harta kekayaannya senilai Rp 56 miliar lebih. Dari laporan itu, Rafael mengaku hanya memiliki 2 unit mobil yaitu Toyota Camry tahun 2008 seharga Rp 125 juta dan Toyota Kijang tahun 2018 seharga Rp 300 juta. Mana Rubicon dan Harley-Davidson?

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan pada Rabu, 1 Maret 2023, menyampaikan Rubicon yang dimaksud sebelumnya dibeli Rafael dari seseorang yang beralamat di salah satu gang di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Setelahnya, Rubicon itu disebut dijual Rafael ke kakaknya. Sedangkan untuk Harley-Davidson tidak diakui dan saat ini masih ditelusuri KPK.

Seorang pejabat yang memiliki harta banyak disebut KPK tidak menjadi masalah asalkan bisa dibuktikan asal usulnya. Di sisi lain tentang tunggangan mewah Rafael Alun yang tidak ada dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) disebut Pahala menjadi salah satu hal yang disoroti.

“Berapa pun hartanya, silakan saja ditaruh di LHKPN, nggak ada kesalahan orang kalau punya hartanya tinggi, sepanjang asalnya bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Pahala.

Sedangkan soal Rubicon dan Harley-Davidson terkait Rafael Alun, Pahala sendiri angkat bicara tentang pola-pola di balik transaksi keuangan yang diduga tidak wajar. Ini bukanlah hal sederhana, sebut Pahala, terlebih mereka yang dihadapi ini adalah orang-orang yang paham betul seluk beluk keuangan.

“Sulit sih pasti, bukan sederhana, dalam artian, ini kan orang keuangan bener. Dia tahu banget gimana cara ke sana ke mari. Jadi kita ingin polanya dulu dapet, nanti baru ke yang lain,” ucap Pahala.

Setidaknya ada beberapa hal yang kerap muncul dalam penelusuran harta seseorang terkait tindak pidana korupsi. Salah satunya yaitu terkait transaksi tunai dan peran perantara.

“Ini teknis banget. Di rekening saya ada setoran tunai 100 juta, saya konfirmasi ke rekening korannya ada setoran tunai 100 juta. Saya tanya ke banknya ini proses sebulan lagi nanya siapa yang nyetor tunai pada tanggal segini. Ini pengalaman klarifikasi, ada office boy kantor, ada temen, ada saudara, kita nyari orang se-Indonesia. Makanya kita bilang sudah jelas-jelas dibilang setoran tunai, kalau setoran tunai terus terang agak sulit,” kata Pahala.

Tentang Perantara

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana sebelumnya menduga adanya pencucian uang oleh Rafael Alun. Ivan menyebut analisis PPATK telah diserahkan ke penegak hukum.

“Memang apapun yang keluar dari kami kan sesuai tugas dan kewenangannya adalah tentang TPPU (tindak pidana pencucian uang)-TPPT (tindak pidana pendanaan terorisme),” kata Ivan pada Sabtu, 25 Februari 2023.

“HA (Hasil analisis) sudah di penyidik ya. (Di) KPK, Itjen Kemenkeu, Kejaksaan,” imbuhnya.

PPATK juga menduga ada perantara di balik transaksi aneh tersebut. Ivan mengatakan keuangan Rafael tidak sesuai dengan profil Rafael.

“Ya, signifikan, tidak sesuai profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yang patut diduga sebagai nominee/perantaranya,” kata Ivan.

Namun Ivan belum memerinci sosok perantara di balik transaksi mencurigakan dari Rafael. Dia menduga Rafael meminta orang lain dalam melakukan transaksi demi kepentingan pribadinya.

“Nyuruh orang buka rekening dan transaksi,” katanya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6596958/tentang-klaim-rafael-alun-tak-punya-rubicon-dan-dugaan-peran-perantara.)

Jakarta (VLF) Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan KPK sebagai lembaga paling dipercaya publik dalam pemberantasan korupsi. KPK menilai hasil survei itu bukti kepercayaan publik.

“KPK menyampaikan apresiasi kepada publik atas dukungan dan kepercayaan yang terus meningkat kepada KPK pada aspek penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (2/3/2023).

Survei LSI periode Februari 2023 ini menempatkan KPK dalam posisi teratas sebagai lembaga paling dipercaya publik terkait pemberantasan korupsi. Angka kepercayaan publik mencapai 71 persen.

Dalam survei pada 10-17 Februari 2023, 13 persen responden menyatakan sangat percaya dan 58 persen cukup percaya terhadap KPK. Kemudian 10 persen sangat percaya dan 59 persen cukup percaya terhadap Kejaksaan.

Lalu 12 persen sangat percaya dan 51 persen cukup percaya dengan pengadilan.

Survei itu menempatkan KPK berada di atas Kejaksaan dan Pengadilan sebagai lembaga paling dipercaya dalam pemberantasan korupsi. Institusi Polri berada di posisi akhir dengan persentase 61 persen cukup atau sangat percaya.

“Pengukuran ini juga menunjukkan tren peningkatan kepercayaan publik kepada KPK yang terus konsisten naik dalam tiga survei terakhir. Serta raihan skor tertinggi dalam lima periode pengukuran terakhir atau sejak Mei 2022,” ujar Ali.

“Kemudian dengan capaian 71 persen KPK juga menjadi lembaga yang paling dipercaya publik dalam pemberantasan korupsi. Skor ini juga mengalami tren positif yang terus meningkat dalam tiga survei terakhir,” tambahnya.

Ali mengatakan KPK menempatkan publik sebagai elemen penting dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, baik melalui strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan. Publik, kata Ali, juga memiliki andil besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Sehingga seluruh elemen masyarakat punya awareness dan upaya bersama melalui peran dan fungsinya masing-masing untuk menurunkan tingkat korupsi di Indonesia,” pungkas Ali.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6596706/kpk-pamer-jadi-lembaga-pemberantas-korupsi-paling-dipercaya-di-survei-lsi.)

Jakarta (VLF) Mantan Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan Laksma (Purn) Agus Purwoto diadili oleh majelis hakim koneksitas di Pengadilan Tipikor Jakarta terkait kasus korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) Kemhan 2012-2021. Majelis hakim koneksitas itu merupakan gabungan dari hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Militer Jakarta.

“Jadi sebelumnya, Pak Laksamana Muda Purnawirawan Agus Purwoto mungkin jadi pertanyaan bagi saudara mungkin, tapi mungkin sudah dijelaskan oleh penasihat hukumnya ‘Seharusnya saya disidangkan di pengadilan militer?’ Kalau ada pertanyaan seperti itu, ini perkaranya adalah perkara koneksitas berdasarkan Pasal 89 KUHAP dan seterusnya,” kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri saat membuka sidang di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

Fahzal mengatakan, jika kerugian negaranya lebih besar di umum, terdakwa dari militer disidangkan di pengadilan umum. Namun jika perkaranya lebih besar kerugian negaranya di militer, akan disidangkan di Pengadilan Militer.

Oleh karena itu, perkara ini disidangkan secara koneksitas yang terdiri dari majelis hakim koneksitas dan jaksa oleh tim koneksitas yang berasal dari oditur militer dan jaksa penuntut umum.

“Begitu Pak, kalau ada pertanyaan seumpama seperti itu ya, kalau kerugian lebih besar di TNI, maka disidangkan di Pengadilan Militer, demikian ya,” kata Fahzal.

Menanggapi penjelasan Hakim Fahzal, Agus pun menjawab paham atas penjelasan tersebut.

“Saya paham Yang Mulia,” kata Agus.

Sidang hari ini beragendakan pembacaan dakwaan terhadap empat terdakwa, yaitu Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto, Surya Cipta Witoelar, Arifin Wiguna dan Thomas Anthony (WN AS).

Sidang dakwaan tersebut digelar secara terpisah, di mana Agus Purwoto, Surya Cipta, dan Arifin Wiguna dibacakan dakwaannya terlebih dulu. Sementara itu, Thomas Anthony disidangkan setelah ketiga terdakwa.

Penjelasan Kasus

Dalam kasus ini, para tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa melakukan sewa satelit Artemis melalui kontrak dengan perusahaan Avanti, ketika dalam proses kontrak sewa satelit Artemis dengan Avanti tersebut dilakukan tanpa anggaran untuk program dimaksud.

Selain itu, tidak dibentuk Tim Evaluasi Pengadaan (TEP), tidak ada proses penetapan pemenang kontrak, tidak memenuhi syarat-syarat umum kontrak (SSUK) dan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) sebagaimana seharusnya kontrak pengadaan. Demikian juga secara teknis bahwa satelit Artemis yang disewa dari Avanti tersebut tidak dapat dioperasionalkan dan tidak memberikan manfaat sebagaimana fungsinya.

Sebab, satelit Artemis yang telah disewa tidak berfungsi karena spesifikasi satelit Artemis tersebut tidak sama dengan satelit sebelumnya, yaitu Garuda-1.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 453 miliar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Para tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6596618/kasus-korupsi-satelit-eks-dirjen-kemhan-diadili-hakim-tipikor-dan-militer.)

Jakarta (VLF) Pihak Shane Lukas Rotua (19) menyebut Mario Dandy Satriyo (20) memerintahkan Shane untuk mengubah nomor pelat polisi Jeep Rubicon saat aniaya Cristalino David Ozora (17) dengan pelat nomor palsu. Apa respons pihak Mario Dandy atas pengakuan pihak Shane?

“Coba nanti tanya penyidik tentang itu,” kata pengacara Mario Dandy, Dolfie Rompas, kepada wartawan, Rabu (1/3/2023).

Pihak kuasa hukum Mario Dandy juga tak banyak bicara saat ditanya apakah mengetahui Mario Dandy memaksa Shane ubah pelat nomor Jeep Rubicon.

“Nanti coba ditanyakan penyidik,” ujarnya.

Jeep Rubicon yang digunakan Mario Dandy Satriyo saat aniaya David diketahui menggunakan pelat nomor palsu. Pelat tersebut diganti oleh Shane Lukas atas paksaan Dandy.

Saat penganiayaan David terjadi, Mario Dandy menggunakan nopol B-120-DEN di mobil Jeep Rubicon. Belakangan diketahui pelat itu ternyata bodong dan pelat aslinya adalah B-2571-PBP.

Soal nomor bodong itu dipastikan usai polisi cek fisik kendaraan di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Shane, Happy SP Sihombing, mengatakan Mario meminta Shane mengganti pelat asli mobil Rubicon miliknya.

“Mobil Rubicon ini juga pernah dipakai sebelum kejadian ini. Satu lagi bahwa kata bapaknya ini (ayah Shane) yang mengganti pelat nomor itu juga dipaksa sama Dandy itu, ‘Shane ganti pelat nomor’. Jadi yang disuruh ganti pelat nomor itu, yang menyuruh itu adalah si Dandy,” kata Happy saat dihubungi wartawan, Senin (27/2).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6596153/shane-ngaku-diperintah-ganti-nopol-rubicon-ini-kata-pengacara-mario-dandy.)

Jakarta (VLF) Menko Polhukam Mahfud Md turut menyoroti kasus Cristalino David Ozora Latumahina atau David (17) yang dianiaya anak mantan pejabat Pajak, Mario Dandy Santriyo (20). Mahfud Md mendesak polisi untuk menjerat Mario Dandy dengan pasal penganiayaan berat atas aksi brutalnya itu.

Hal ini diungkapkan Mahfud Md di RS Mayapada, Setiabudi, Jakarta Selatan, seusai menjenguk David, pada Selasa (28/2). Mahfud Md menilai polisi perlu menjerat Mario Dandy dengan pasal yang lebih berat sebagai efek jera.

Mario Dandy Satrio sendiri saat ini dijerat dengan Pasal 76c juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak subsider Pasal 351 ayat 2 tentang Penganiayaan Berat.

Sementara itu, Shane Lukas Rotua (19) teman Mario Dandy, yang juga tersangka di kasus tersebut dijerat Pasal 76 huruf C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seperti diketahui, David dirawat di rumah sakit usai dianiaya secara brutal. David mengalami koma akibat penganiayaan Mario Dandy ini.

Mahfud Minta Polisi Terapkan Pasal Lebih Berat

Mahfud Md meminta polisi menerapkan 2 pasal penganiayaan berat, yakni 354 KUHP dan 355 KUHP. Menurut Mahfud, kedua pasal tersebut dirasa lebih pantas bagi pelaku dan adil bagi korban.

“Oleh sebab itu, dalam kasus ini, kalau kita melihat aksinya yang begitu brutal tanpa perikemanusiaan, saya mungkin agak setuju kalau diterapkan Pasal 351, karena memang itu mungkin, tetapi saya akan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas, untuk membuat anak-anak muda, untuk membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik, diterapkan Pasal 354 (KUHP) dan 355 (KUHP),” kata Mahfud.

Berikut ini bunyi Pasal 354 KUHP dan 355 KUHP

Bunyi Pasal 354 KUHP:

1. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun

Bunyi Pasal 355 KUHP:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Saat ini, Mario Dandy dan Shane Lukas dijerat dengan UU Perlindungan Anak. Adapun Pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi:

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak

Pasal 80

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dengan demikian, berdasarkan pasal tersebut, Shane terancam pidana 5 tahun penjara atas dugaan penganiayaan berat.

Tujuan Penerapan Pasal Berat sebagai Efek Jera

Mahfud menilai penyidik perlu menerapkan pasal yang lebih tegas untuk menimbulkan efek jera. Ia juga meminta polisi tak main-main dalam kasus Mario Dandy ini.

“Sehingga bisa lebih keras, lebih tegas, dan biasa saya berharap, saya minta aparat penegak hukum profesional, tidak boleh main-main, karena masyarakat sekarang gampang tahu, wah ini ada upaya menyembunyikan ini, ada upaya membelokkan ini, mengaburkan ini, masyarakat itu gampang tau sekarang. Oleh sebab itu harus betul-betul profesional agar masalah ini menjadi tuntas secara hukum bagi pelaku dan keadilan bagi korban,” terang Mahfud.

Menko Polhukam Mahfud Md jenguk David di RS Mayapada (Ilham Oktafian/detikcom)
Mahfud Md menilai polisi perlu memberikan hukuman lebih berat kepada Mario Dandy. Tujuannya agar menimbulkan efek jera.

“Terkadang untuk sesuatu kelalaian, kita menerapkan pasal yang paling ringan dan memberi pendidikan. Tetapi banyak pasal-pasal yang sering ditambahkan atau dicantumkan juga sebagai alternatif, agar ketika kita mendidik masyarakat itu, membuat warga masyarakat lain juga bisa jera dan takut melakukan hal yang sama,” tambah Mahfud.

Polisi Terbuka Terima Masukan

Merespons hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan pihaknya terbuka menerima segala masukan, akan tetapi penyidikan dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Proses penyidikan masih berlangsung, segala masukan, segala hal yang bersifat ini nanti menjadi suatu bukti permulaan dan alat bukti tentu berproses,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Rabu (1/3/2023).

Trunoyudo menyampaikan penyidik melakukan penyidikan kasus Mario Dandy secara maraton dengan berkolaborasi interprofesi dengan sejumlah ahli. Ia menekankan, penyidik melakukan penyidikan dengan mematuhi pemenuhan hak anak sebagaimana diamanatkan di UU Perlindungan Anak serta UU Sistem Peradilan Anak, dan juga berpegang pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“ini langkah-langkah secara maraton secara cepat dilakukan oleh penyidik tentunya penyidik patuh dan taat kepada hak hak anak sebagai kewajiban pemenuhan hak anak untuk dipenuhi sesuai UU Nomor 35/2014 tentang perlindungan anak dan juga aturan UU Nomor 11/2012 tentang sistem peradilan anak, dan UU no 8 tahun 1981 tentang KUHAP,” jelasnya.

Polisi Akan Terapkan Pasal Terberat

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan penyidik melakukan penyidikan kasus Mario Dandy sesuai prosedur. Pihaknya akan menjerat tersangka dengan pasal terberat.

“Terkait dengan kasus kekerasan yang dilakukan tersangka M dan S, Polda Metro Jaya akan menerapkan tersangka pada Pasal tentunya terberat,” kata Trunoyudo kepada wartawan, Rabu (1/3).

Trunoyudo tak merinci saat ditanya sangkaan Pasal 354 dan 355 seperti yang disebutkan Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya. Dia menyebutkan, penerapan pasal nantinya semuanya berdasarkan alat bukti yang ada dalam perkara tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko (Wildan Noviansah/detikcom)
“Mengacu kepada tentunya pada alat bukti, keterangan saksi, alat bukti evidence yang kita dapatkan, tentu juga dengan keterangan atau pendapat ahli, ini menjadi bagian proses penyidikan,” ujarnya.

Janji Proses Semua yang Terlibat

Selain itu, lanjut Trunoyudo, kepolisian berjanji akan memproses semua orang yang terlibat dalam penganiayaan brutal terhadap David.

“Proses penyidikan ini kan belum selesai kita ketahui masih berproses, masih berlanjut. Polda Metro Jaya akan memproses seluruh yang terlibat dalam kasus ini,” jelasnya.

Dalam kasus penganiayaan terhadap David, polisi sudah menetapkan dua tersangka, yakni Mario Dandy Satriyo dan temannya, Shane.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6596215/desakan-mahfud-agar-polisi-jerat-mario-dandy-dengan-pasal-lebih-berat.)

Jakarta (VLF) Terpidana kasus proyek hambalang sekaligus Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bakal bebas dalam waktu dekat. Jelang kebebasannya, Anas membagikan surat tulisan tangannya ke publik berisi ‘waktunya pulang’.

Surat tulisan tangan Anas itu diunggah di akun Twitternya @anasurbaningrum, Rabu (1/3/2023). Anas menitipkan surat itu ke kerabat berkunjung.

Surat tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika.

“Iya benar itu tulis tangan beliau yang dititipkan teman saat ke sana,” kata Pasek saat dikonfirmasi, Rabu (1/3/2023).

Pasek mengatakan Anas akan bebas April 2023 ini. Namun tanggal pastinya tergantung Dirjen Lapas.

“Kan sudah saya sampaikan dan dimuat di berbagai media April (bebas). Soal tanggalnya tergantung Dirjen Lapas,” ujar Pasek.

Kemenkumham juga mengatakan hal yang sama, Anas dipastikan bebas pada April 2023. Namun belum diketahui tanggal pastinya.

“Menurut informasi seperti itu, tapi untuk tanggal pastinya kami masih menunggu surat keputusan dari pusat,” kata Kadivpas Kemenkumham Jabar Kusnali saat dikonfirmasi kapan Anas bebas, Rabu (1/3/2023).

Isi Surat Anas

Dalam suratnya, Anas menuliskan akan ‘pulang’ dalam waktu dekat. Dia lantas bicara kezaliman dan kriminalisasi.

Anas pun meminta kerabatnya untuk tenang dan bersabar serta menjaga suasana tetap kondusivitas.

Begini isi surat tulisan tangan Anas

Ada saatnya pergi, ada waktunya pulang. Insyaallah beberapa waktu tersisa menjalani pengasingan akan tunai dengan baik. Saya paham para sahabat marah terhadap kezaliman dan kriminalisasi.

Tetap tenang, sabar, dan menjaga suasana kondusif adalah hal yang baik untuk dilakukan.

Kita akan terus berjuang bersama untuk keadilan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab.

Salam keadilan

TTD

Anas Urbaningrum

Anas bakal buka-bukaan soal kasus yang menjeratnya, simak di halaman berikut

Saksikan juga ‘Kala Loyalis Sebut Anas Urbaningrum Bebas Pilih Jabatan di PKN Usai Bebas’:

Anas Buka-bukaan Usai Bebas

Anas disebut bakal buka-bukaan usai bebas. Anas menilai KPK kala itu tidak sesuci yang dibayangkan.

“Iya beliau akan ada di kita dan beliau akan buka semua sisi yang terjadi sehingga orang paham bahwa yang kemarin itu juga tidak sesuci yang dibayangkan,” kata Ketum PKN Gede Pasek di gedung ACLC KPK, Selasa (28/2/2023).

Pasek mengatakan Anas akan mengungkap soal sejarah hitam KPK. Dia lantas menyinggung KPK yang tidak independen saat itu.

“Akan dibuka juga tidak hanya sekadar sprindik bocor yang jadi problem sejarah hitam KPK waktu itu. Itu kan sprindik bocor, kemudian dari bocornya dari sebuah simpul kekuasaan, itu kan sudah bahasa yang tidak independennya waktu itu dan ada lagi kasus-kasus lain,” ujar Pasek.

“Contoh begini putusan PK itu menyebutkan Mas Anas itu tidak terbukti di mobil Harrier sementara dijadikan tersangka mobil Harrier. Tersangka dikembangkan terus, kemudian Hambalang dikembangkan terus akhirnya Kalimantan Timur tidak terbukti juga di putusan pidana korupsi,” lanjut Pasek.

Di sisi lain, Pasek menilai KPK saat ini sudah jauh lebih terukur. Penyidik tidak sekadar menargetkan orang, tapi juga benar-benar mendapatkan alat bukti yang cukup. PKN mendukung kegiatan KPK dalam memberantas dan mencegah perbuatan tindak pidana korupsi saat ini.

“Sekarang jauh lebih terukur yang dilakukan orang tidak sekadar di target, tetapi betul-betul alat bukti dulu. Dan cara pendekatannya pun, penangkapannya betul-betul dengan perhitungan yang matang. Saya kira ini lebih kita beli support ya. Memang kelihatannya tidak bingar-bingar, tapi menurut saya ini lebih terukur sebagai penegakan hukum,” ujar Pasek.

Demokrat enggan berkomentar jauh soal Anas yang bakal buka-bukaan tersebut.

“Kami tak ingin mengomentari lebih jauh. Karena ini peristiwa hukum maka semestinya saluran dan pilihan caranya pun mesti yang relevan,” kata Deputi Bapilu Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Rabu (1/3/2023).

Kamhar menilai masyarakat sudah cerdas untuk menyikapi suatu peristiwa. Terlebih jika dikaitkan dengan bentuk politisasi.

“Namun jika dibiarkan untuk politik atau sebagai bentuk politisasi peristiwa hukum, kami yakin rakyat semakin cerdas,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-6596279/jelang-kebebasan-anas-urbaningrum-yang-tulis-surat-waktunya-pulang.)

Jakarta (VLF) Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara kembali menceritakan soal surat kecil dari mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa setelah dia ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya terkait kasus narkoba. Surat itu berisi perintah Teddy.

Isi surat itu disampaikan Dody saat menjalani sidang kasus narkoba di PN Jakarta Barat, Rabu (1/3/2023). Duduk sebagai terdakwa ialah Dody dan Linda. Sementara Irjen Teddy dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kali ini.

Dody awalnya menyampaikan surat itu berisi perintah agar dia bergabung dengan Teddy. Dody mengatakan surat itu diberikan Teddy lewat perantara istrinya.

“Sampai dengan saya ditangkap di Polda Metro Jaya, saudara saksi ini masih bisa memerintahkan dan mengarahkan saya untuk bergabung dengan dia dengan memberikan ini (surat) ada dari saudara saksi yang diberikan pada istri saya melalui Ipda Aryo,” ujar Dody.

Berikut ini isi suratnya:

Untuk Dody atau istrinya, contreng satu, komunikasi antara dengan Arif tidak ada saksi, contreng dua, bb (barang bukti) yang ditemukan di rumah Dody, strip satu, jawab tidak tahu/kayu gaharu milik Arif, strip kedua, Arif mantan pengedar, contreng yang ketiga, Dody harus menyatu dengan saya, berikutnya, tarik semua keterangan yang memberatkan saya dan Dody, berikutnya buang badan ke Arif, berikutnya satu saksi bukan saksi, berikutnya, skenario penangkapan Anita tapi Arief yang melanggar rencana dan barang punya Arief, berikutnya, tidak ada penyisihan BB, yang terakhir, barang dari Arief (tidak ada saksi tutup kurung).

Dody mengaku dia tidak mengikuti perintah itu. Dia mengaku tidak ingin mengaburkan tindak pidana yang menjeratnya.

“Ini saya tolak pada saat itu, saya tidak mau mengabur dari suatu tindak pidana,” ungkap Dody.

Irjen Teddy Akui Surat ke Dody Tulisan Tangannya

Teddy Minahasa mengaku surat itu ditulis tangan olehnya. Hal itu disampaikan Teddy di depan majelis hakim diminta melihat dan mengecek surat kecil yang disebut AKBP Dody berasal dari Teddy.

“Ini surat siapa?” tanya hakim Jon.

“Itu tulisan tangan saya,” jawab Teddy.

“Dibenarkan tulisan tangan dari saksi, benar ya,” timpal hakim.

Di akhir persidangan, Teddy sempat meminta waktu untuk merespons keberatan yang disampaikan kedua terdakwa atas kesaksiannya. Permintaan itu dikabulkan oleh majelis hakim.

Teddy menjelaskan, surat itu dikirimkan kepada Dody atas permintaan istri Dody. Dia mengklaim memiliki bukti percakapan WhatsApp istrinya dengan istri Dody.

“Pertama, nota saya dalam disposisi itu, justru datang dari istrinya Dody yang minta tolong kepada saya. Ini chat istri saya dengan istrinya Dody ada,” jelas Teddy.

Teddy membantah surat itu berisi perintah seperti yang disebut Dody. Teddy mengaku ingin membantu Dody lewat surat itu.

“Jadi itu justru saya ingin membantu saudara Dody bukan ngajak konspirasi seperti yang terjadi sekarang,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6595400/isi-surat-kecil-irjen-teddy-ke-akbp-dody-tarik-semua-keterangan-memberatkan.)

Jakarta (VLF) Polisi akan memberikan pendampingan psikologis kepada anak korban suami bacok istri di Desa Bayah Barat, Lebak, Banten. Pendampingan diberikan mengingat kondisi anak rentan akibat kasus tersebut.

Kasat Reskrim Polres Lebak Iptu Andi Kurniady mengatakan suami itu berinisial DK (54), yang membacok istri keduanya, S (36). Korban memiliki satu anak yang berusia 4 tahun.

“Ada kami akan beri pendampingan psikologis kepada anak korban melalui unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang ada di Lebak,” kata Andi kepada wartawan di Polres Lebak, Rabu (1/3/2023).

Andi mengatakan anak korban saat ini dijaga oleh pihak keluarga. Selain anak dari korban, anak dari istri pertama DK akan diberi pendampingan.

“Kalau anak tersangka dari korban hanya satu. Anak dari istri pertama nanti kita lihat juga kalau emang butuh pasti kita dampingi juga,” tuturnya.

Menurut Andi, anak-anak harus diberi pendampingan agar tidak ada efek buruk dari insiden yang terjadi pada orang tuanya. Proses pendampingan akan diproses secepatnya.

“Insyaallah secepatnya (pendampingan),” pungkasnya.

DK kini sudah ditetapkan sebagai tersangka KDRT.

“Tersangka DK melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban luka berat,” kata Wakapolres Lebak Kompol Arya Fitri Kurniawan di Polres Lebak, Rabu (1/3/2023).

Arya menjelaskan pembacokan itu berawal saat dua anak tersangka istri pertama meminta kucing anggora tapi tidak diberi oleh korban. Anak itu kemudian melapor ke ibunya atau istri pertama tersangka.

Ibu anak itu menghubungi S dan memakinya. S, yang sakit hati, kemudian mengadu kepada tersangka. Namun aduan itu justru membuat S dan tersangka cekcok.

“Di luar dugaan, reaksi Tersangka tidak sesuai dengan keinginan korban. Saat itu terjadilah cekcok dan perang dingin. Puncaknya pada Selasa (28/2) pagi (pembacokan),” tuturnya.

Pembacokan dilakukan tersangka setelah S meminta uang belanja dengan syarat S bisa membujuk anak tirinya yang marah tak diberi kucing untuk kembali tinggal bersama. S menolak syarat itu dan membuat tersangka marah. Tersangka mengambil golok dari dalam rumah dan menebaskannya ke kursi.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6594984/polisi-beri-pendampingan-psikologis-ke-anak-korban-suami-bacok-istri-di-lebak.)