Jakarta (VLF) Perempuan AG (15) buka suara terkait kasus Mario Dandy Satrio (20) yang menganiaya Cristalino David Ozora (17). AG adalah pelaku anak di kasus tersebut.
Status AG ditingkatkan dari semula saksi anak atau anak yang berhadapan dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku anak. Peningkatan status AG ini didasari temuan fakta-fakta baru terkait keterlibatannya dalam kasus Mario Dandy aniaya David.

“Ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum berubah atau meningkat menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka ya,” ujar .Hengki Haryadi dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta.

AG dijerat dengan Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak, Pasal 355 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 KUHP subsider Pasal 354 (1) juncto Pasal 56 lebih subsider Pasal 353 (2) juncto Pasal 56 lebih lebih subsider Pasal 351 (2) juncto Pasal 56 KUHP.

Berikut bunyi pasal-pasal yang jerat AG selaku ‘Anak yang Berkonflik dengan Hukum’, dalam kasus penganiayaan terhadap David yang dilakukan oleh Mario Dandy, tersebut:

Pasal 76C UU Perlindungan Anak:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

Pasal 80 UU Perlindungan Anak:

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bunyi Pasal 355 KUHP:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Bunyi Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Pasal 354 Ayat (1) KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.

Pasal 353 Ayat (2) KUHP:

Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

AG ikut bersama Mario Dandy ketika pacarnya itu melakukan penganiayaan terhadap David di Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (20/2) dini hari lalu. Namun, sejauh ini pihak kepolisian belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal apa keterlibatan dan peran AG dalam kasus tersebut.

Pihak AG Bicara soal Status Pelaku Anak

Kuasa hukum perempuan inisial AG (15) mendatangi Polda Metro Jaya kemarin ini. Kuasa hukum datang untuk berkonsultasi dengan polisi soal status AG di kasus Mario Dandy aniaya Cristalino David Ozora (17).

“Hari ini kita mau konsultasi terkait peningkatan status kemarin,” kata kuasa hukum AG, Mangatta Toding Allo di Polda Metro Jaya, Senin (6/3).

Mangatta mengatakan, koordinasi dengan penyidik perlu dilakukan menilai AG dalam hal ini masih di bawah umur. Nantinya, Semua proses yang melibatkan AG dalam kasus tersebut akan dikomunikasikan.

“Karena ini terkait dengan anak, jadi kami harus berkoordinasi dulu dengan pihak penyidik tentang kapan dan bagaimana proses ke depan kelanjutannya,” ujarnya.

Perempuan AG Janji Kooperatif

Mangatta menambahkan, pihaknya belum menerima panggilan pemeriksaan AG terkait status barunya. Namun dia menegaskan, siap kooperatif jika nanti kliennya dipanggil terkait perkara yang ada.

“Kami akan tetap kooperatif dalam proses ini dan kami selalu di setiap kesempatan ini seperti sebelumnya, kami mendoakan ananda David untuk segera pulih karena ananda David menjadi korban di sini dan kami turut prihatin dan menyampaikan pesan dari keluarga juga demikian,” ujarnya.

Pengunduran Diri AG dari SMA Tarakanita I

AG mengundurkan diri dari SMA Tarakanita I Jakarta setelah kasus Mario Dandy mengemuka. Pihak pengacara mengungkapkan pengunduran diri tersebut atas inisiatif AG dan keluarganya.

“Yang jelas memang kemarin pengunduran diri itu inisiatif dari anak sendiri (AG) dan keluarga,” kata kuasa hukum AG, Mangatta Toding Allo, di Polda Metro Jaya, Senin (6/3).

Mangatta mengatakan saat ini pihak keluarga tengah berkomunikasi terkait hak pendidikan AG setelah ditetapkan sebagai pelaku dalam kasus penganiayaan David. Dia menyebutkan pengunduran AG ditempuh demi kebaikan semua pihak menyoal perkara yang ada.

“Dan memang ini (pengunduran diri) demi kebaikan anak dan pihak sekolah Tarakanita pastinya,” ujarnya.

Baca selanjutnya: tanggapan soal chat ‘jebakan’….

Respons AG soal Chat ‘Jebakan’

Postingan viral di media sosial dinarasikan percakapan via WhatsApp jebakan perempuan AG (15) sebelum Cristalino David Ozora atau David (17) dianiaya Mario Dany Satrio (20), viral di media sosial. Pihak AG pun merespons hal tersebut.

Kuasa hukum AG, Mangatta Toding Allo, tidak menjelaskan gamblang apakah chat tersebut betul antara AG dan David atau tidak. Atau justru Mario Dandy yang menggunakan ponsel AG untuk memancing David seperti yang disampaikan polisi sebelumnya. Dia menyebutkan penyidik yang berhak berkomentar terkait hal tersebut.

“Itu dicek ke penyidik,” kata Mangatta di Polda Metro Jaya, Senin (6/3/2023).

Namun dia menegaskan isi percakapan tersebut masih panjang. Dia pun meminta publik melihat percakapan secara utuh, bukan hanya penggalan.

“Yang jelas itu chat-nya panjang, jadi harus dilihat secara utuh jangan sepotong-sepotong. Yang muncul kan sepotong,” ujarnya.

Isi Chat Jebakan

Percakapan via WA itu sebelumnya viral di media sosial. Berkembang narasi bahwa diduga AG ‘menjebak’ David untuk bertemu dengannya dengan alasan mengembalikan kartu pelajar. Padahal AG saat itu bersama Mario Dandy yang kemudian menganiaya David secara sadis.

Dilihat dari tangkapan layar, chat itu terjadi pada 20 Februari 2023, sekitar pukul 19.00 WIB. Berikut ini transkrip percakapan via WA yang disebut-sebut antara David dan AG:

AG: Gue telfon brimob gue kalo lu batu
David: (mengirimkan voice chat)
AG: wereng aja yang turun
David: mager ngapain
AG: telfon coba
David: lu bilang ama tante lu yak
David: aneh
AG: tante gue dimobil
David: foto dah
David: mobil apaan?
AG: turun sekarang
David me-reply pertanyaan soal mobil apa: jawab dong
AG: camry
AG: lu kenapa gamau turun banget sih

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6604653/perempuan-ag-buka-suara-dari-status-pelaku-hingga-chat-jebakan.)

Jakarta (VLF) Korban KSP Indosurya ramai-ramai mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ada sekitar 896 korban yang turut serta dalam pengajuan kasasi tersebut.

Mereka mengharapkan uang yang telah disetorkan bisa kembali meskipun tanpa imbal hasil atau keuntungan yang telah dijanjikan sebelumnya.

Para korban menilai jika pihak KSP Indosurya hanya mengucap janji saja, namun tak pernah ditepati. Sehingga mereka menilai KSP Indosurya telah melakukan pembohongan terhadap para korban.

Tak cuma hanya janji-janji, pihak Indosurya juga sempat membayarkan uang para korban dengan cara dicicil. Ada juga korban yang diminta untuk melakukan topup atau menyetorkan uang ke pihak Indosurya dan akan diteruskan ke PT Sun Capital International.

Berikut fakta-faktanya:

Kasasi

Sebanyak 896 korban KSP Indosurya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kuasa hukum Aliansi Korban KSP Indosurya Donal Fariz mengungkapkan saat ini para korban terus berupaya mencari keadilan.

Dia menyebutkan korban KSP Indosurya saat ini tak memiliki pilihan lain agar uang mereka kembali.

“Korban terus berupaya mencari keadilan. Kami dari kuasa hukum akan memberikan catatan dan langkah hukum apa saja yang akan ditempuh. Ini berkaitan dengan keputusan terhadap terdakwa Henry Surya,” kata Donal dalam konferensi pers di Yuan Garden, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2023).

Donal menyampaikan, pihak korban KSP Indosurya kecewa dengan putusan hakim sebelumnya dan menilai ada kejanggalan dari putusan tersebut. Ia menyebutkan korban meminta ganti rugi dan uang yang sudah masuk ke KSP Indosurya bisa dikembalikan.

Sempat Cicil Rp 100 Ribu

Korban KSP Indosurya sempat menerima pembayaran uang sebesar Rp 100.000-500.000. Namun, pembayaran tersebut mandek di tengah jalan.
Ketua Aliansi Korban KSP Indosurya, Wan Teddy mengungkapkan pembayaran berhenti dan tak pernah berlanjut hingga saat ini.

“Kita harap ini bisa dicicil kembali, dan kami butuh bukti seperti apa komitmen mereka. Kalau sebulan dicicil Rp 100 ribu mau kapan selesainya?,” kata dia.

Teddy menjelaskan para korban sudah tak lagi percaya dengan pihak KSP Indosurya. Meskipun berupaya menempuh penyelesaian dengan homologasi.

“Sejak awal sudah banyak janji-janji, tapi pembayaran selalu tidak terjadi. Kita diminta percaya terus, ya bagaimana mungkin. Tunjukkan dulu buktinya kalau mereka benar,” jelas dia.

Kekecewaan Para Korban

Salah satu korban bernama Himawan menyebut jika Indosurya telah membunuh impian hari tua mereka. Sebab uang yang mereka kumpulkan dan simpan di KSP hilang begitu saja.

“Mereka membunuh hari tua kita, uang yang kita simpan untuk pensiun. Ini sangat berat, ada yang uangnya juga untuk anak sekolah sampai kuliah,” kata Himawan.

Dia menyebutkan dia juga sempat diminta KSP Indosurya menyetor dana lagi dengan tawaran konversi utang yang akan dikelola PT Sun International Capital. Perusahaan tersebut merupakan penjamin utang KSP Indosurya.

Korban KSP Indosurya lainnya, Anya Dwinov mengharapkan kasus ini bisa diselesaikan. Namun Henry disebut hanya berjanji kepada para nasabahnya.

Anya menyebut pihak KSP Indosurya telah membayar Rp 400.000 pada April 2021. “Itu saja yang saya terima. Setelah itu saya cuma dengar katanya, janjinya, menurutnya. Sampai saya merasa tersambar gledek ketika dengar dia (Henry) bebas,” imbuh dia.

Dia menambahkan dirinya hanya berharap uangnya kembali, tidak perlu bunga dan imbal hasil. “Yang penting balikin deh uang kami, yang sudah kami setor nggak perlu deh bunganya,” jelas dia.

(Sumber : https://finance.detik.com/moneter/d-6604471/sederet-fakta-korban-ksp-indosurya-ramai-ramai-kasasi-ke-ma.)

Jakarta (VLF) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Detasemen 88 Antiteror Mabes Polri, dan Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar audiensi. Pertemuan itu membahas deradikalisasi.

Pertemuan itu berlangsung di kantor Ditjen Pas, Jakarta, Senin (6/3/2023). Petemuan tersebut merupakan bagian dari penguatan koordinasi dan kerjasama agar bisa bergerak solid.

Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen R. Ahmad Nurwakhid menyebut pertemuan ini adalah ajang silaturahmi antara BNPT, Densus 88 dan Ditjen Pas untuk membangun soliditas. Selain itu, pertemuan tersebut juga untuk menyamakan persepsi dan paradigma tentang terorisme.

“Tujuan kami disini untuk mengevaluasi hambatan dan tantangan yang bisa diselesaikan bersama-sama, harus kompak dan solid, agar tidak diadu domba oleh pihak-pihak lain,” ucap Nurwakhid dalam keterangannya, Selasa (7/3/2023).

Di kesempatan yang sama, Dirjen Pemasyarakatan Irjen Reynhard Silitonga, menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran BNPT dan Densus 88. Menurutnya, Ditjen Pas juga membutuhkan bantuan Densus 88 dan BNPT untuk menanggulangi aksi terorisme.

“Tugas kami bukanlah pemenjaraan, tetapi pembinaan, maka para klien kami berikan pembinaan kemandirian dan juga pembinaan kepribadian. Namun, pembinaan-pembinaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh petugas Lapas saja, maka dibutuhkan adanya kerjasama dengan BNPT dan Densus 88,” kata Reynhard.

Ia berharap kedepannya, soliditas antar 3 lembaga ini bisa terjaga. “Ketika negara bicara tentang terorisme, berbicara tentang deradikalisasi, NKRI, Pancasila, maka kita harus menjadi satu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada,” imbuh Reynhard.

Hal serupa juga diutarakan Direktur Idensos Densus 88 AT Polri Brigjen Arif Makhfudiharto. Menurutnya, penanganan narapidana terorisme tidak hanya dilakukan di lapas, tapi juga saat masih berada di rutan.

“Harapan kami kerjasama ini bisa lebih optimal, dan kami mengharapkan dukungan dalam capacity building untuk menambah kemampuan dan pengetahuan tentang pembinaan napiter dalam Rutan maupun Lapas,” kata Arif.

Direktur Pencegahan Densus 88 AT Brigjen Ami Prindani berharap komunikasi antara Densus 99 dengan BNPT dan Ditjen Pas terus berlanjut.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6604575/bnpt-densus-88-ditjen-pas-gelar-audiensi-bahas-program-deradikalisasi.)

Jakarta (VLF) Kuasa hukum perempuan inisial AG (15) mendatangi Polda Metro Jaya siang ini. Kuasa hukum datang untuk berkonsultasi dengan polisi soal status AG di kasus Mario Dandy aniaya Cristalino David Ozora (17).

“Hari ini kita mau konsultasi terkait peningkatan status kemarin,” kata kuasa hukum AG, Mangatta Toding Allo di Polda Metro Jaya, Senin (6/3/2023).

Mangatta mengatakan, koordinasi dengan penyidik perlu dilakukan menilai AG dalam hal ini masih di bawah umur. Nantinya, Semua proses yang melibatkan AG dalam kasus tersebut akan dikomunikasikan.

“Karena ini terkait dengan anak, jadi kami harus berkoordinasi dulu dengan pihak penyidik tentang kapan dan bagaimana proses ke depan kelanjutannya,” ujarnya.

Mangatta menambahkan, pihaknya belum menerima panggilan pemeriksaan AG terkait status barunya. Namun dia menegaskan, siap kooperatif jika nanti kliennya dipanggil terkait perkara yang ada.

“Kami akan tetap kooperatif dalam proses ini dan kami selalu di setiap kesempatan ini seperti sebelumnya, kami mendoakan ananda David untuk segera pulih karena ananda David menjadi korban di sini dan kami turut prihatin dan menyampaikan pesan dari keluarga juga demikian,” ujarnya.

Alasan Polisi Naikkan Status AG

Status perempuan berinisial AG (15) di kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17) yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak, Mario Dandy Satrio (20), kini naik menjadi pelaku. Polisi tidak menyebut AG sebagai tersangka, melainkan anak yang berkonflik dengan hukum. Mengapa?

Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (2/3/2023), Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengungkap status AG.

“Kemudian kedua ada perubahan status dari AG yang awalnya anak berhadapan dengan hukum, berubah statusnya atau naik statusnya jadi anak yang berkonflik dengan hukum atau kata lain pelaku atau anak. Jadi anak di bawah umur ini tidak boleh disebut tersangka,” kata Hengki.

Pernyataan Hengki didasarkan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikut isinya:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana,” bunyi pasal 1 ayat 3.

Diketahui, umur AG 15 tahun. Artinya, AG tidak bisa disebut sebagai tersangka. Polisi sendiri menjerat AG dengan pasal berlapis.

“Terhadap anak AG, kami menerapkan Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak, Pasal 355 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 KUHP subsider Pasal 354 (1) juncto Pasal 56 lebih subsider Pasal 353 (2) juncto Pasal 56 lebih lebih subsider Pasal 351 (2) juncto Pasal 56 KUHP,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Berikut ini bunyi pasal yang diterapkan untuk perempuan AG:

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak

Sedangkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi:

Pasal 80

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bunyi Pasal 355 KUHP

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6603252/ag-berstatus-pelaku-di-kasus-mario-dandy-pengacara-janji-kooperatif.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan aset rampasan kasus korupsi Jiwasraya ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan aset yang diserahkan itu berupa surat berharga Rp 3,1 triliun.

“Saya rasa aset-aset yang sudah diserahkan itu salah satunya kan bagaimana tentu menyelesaikan surat-surat, ya, atau misalnya tentu hasil daripada sitaan Pak Jaksa Agung yang kemarin sudah bernilai, surat berharga Rp 3,1 triliun ya,” kata Erick Thohir di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jaksel, Senin (6/3/2023).

Erick mengatakan masih ada surat berharga Rp 1,4 triliun yang masih dalam proses. Dia berharap penyelesaian aset tak tertunda masalah administrasi.

“Ini masih ada yang dalam proses tahun ini Rp 1,4 triliun. Nah, ini memang yang kita mesti sinkronisasikan, supaya jangan penyelesaian dari Jiwasraya tertunda karena penyelesaian aset secara administrasi saja,” ujar Erick.

Erick memuji Kejagung yang telah mengawal penyitaan aset ini seperti surat berharga dan lainnya. Dia berharap aset-aset ini dapat membantu penyelesaian kasus Jiwasraya.

“Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak kejaksaan yang bisa mengawalkan tadi penyitaan aset yang seperti surat berharga dan lain-lainnya yang ini bisa membantu penyelesaian Jiwasraya,” kata Erick.

Kejagung Rampas Rp 96 M Saham

Kejagung juga telah merampas saham Rp 96 miliar yang terafiliasi dengan salah satu terpidana, yakni Benny Tjokrosaputro di kasus korupsi Jiwasraya. Saham aset Benny Tjokro itu akan dilelang untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

“Penyidik Kejaksaan Agung telah melaksanakan sita eksekusi terhadap aset yang terafiliasi dengan terpidana Benny Tjokrosaputro dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Kamis (16/2).

“Selanjutnya, aset sita eksekusi akan dilakukan pelelangan yang nantinya dipergunakan untuk menutupi hukuman tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana Benny Tjokrosaputro,” ujar Sumedana.

Adapun sita eksekusi aset itu dilaksanakan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:2937K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 atas nama Terpidana Benny Tjokrosaputro. Adapun salah satu amar putusannya, Benny Tjokro, dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 6.078.500.000.000 subsider 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6603149/kejagung-serahkan-rp-31-t-aset-rampasan-kasus-jiwasraya-ke-kementerian-bumn.)

Jakarta (VLF) Sekumpulan bule Rusia membuat konten dengan menyalakan bom asap di Kawah Ijen. Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mendorong bule-bule tersebut di-blacklist.

“Tindakan awal untuk memblacklist pelaku sudah tepat mengingat status area pegunungan Ijen sebagai kawasan konservasi,” ujar Hetifah kepada wartawan, Minggu (5/3/2023).

Hetifah meminta pemda setempat menelusuri ada tidaknya potensi tindakan merusak alam. Bila ada, maka sekumpulan bule Rusia itu bisa dikenakan pidana.

“Namun sebaiknya ditelusuri apakah tindakan yang berpotensi merusak alam ini termasuk tindakan tidak patut yang merupakan pelanggaran pidana yang melanggar UU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,” kata Hetifah.

“Jika iya maka harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jatim angkat bicara. Mereka memastikan bule-bule tersebut akan di-blacklist sehingga tak diizinkan lagi masuk ke desa wisata yang dikelola KLHK.

“Bulenya ini sudah ada arahan dari Kepala Balai Besar (KSDA) kemungkinan dalam waktu dekat kami akan akan bersurat ke kedutaan. Iya, blacklist juga,” ujar Humas BBKSDA Jatim Gatut Panggah Prasetyo dilansir detikJatim, Sabtu (4/3/2023).

Baca juga:
Ancaman Blacklist Bule Rusia gegara Ngonten Pakai Bom Asap di Kawah Ijen
Gatut menjelaskan bahwa BBKSDA Jatim akan menginformasikan tentang pelanggaran bule-bule bersangkutan kepada seluruh lini destinasi wisata yang dikelola oleh KLHK.

“Jadi tidak hanya ke Ijen, kami akan blasting ke semua teman KLHK bahwa wisatawan atas nama ini sudah melakukan pelanggaran. Jadi nggak bisa masuk ke destinasi wisata yang dikelola KLHK,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6602658/legislator-dorong-usut-pidana-bule-rusia-nyalakan-bom-asap-di-kawah-ijen.)

Jakarta (VLF) Kuasa hukum Cristalino David Ozora (17) atau David mengungkap kekasih Mario Dandy Satriyo (20), perempuan berinisial AG (15), belum menemui kliennya sejak dirawat di RS Mayapada. Kuasa hukum pun berharap kasus tersebut terus berlanjut.

“Belum ada (komunikasi). Selama ini pihak AG tidak pernah datang (ke RS Mayapada),” ungkap Advokat LBH GP Ansor sekaligus kuasa hukum David Muhammad Hamzah saat dihubungi detikcom Minggu (5/3/2023).

Keluarga David berharap kasus tersebut terus berlanjut. Termasuk sampai ke tingkat pengadilan.

“Sampai saat ini pihak keluarga David tetap berkomitmen untuk menjalankan seluruh permasalahan ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia,” kata dia.

“Mengenai anak yang berkonflik dengan hukum seusai aturan hukum yang berlaku akan ditempuh proses diversi di pengadilan dan kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka perkara anak yang berkonflik dengan hukum akan dilanjutkan sampai vonis oleh majelis hakim di pengadilan,” terangnya.

AG Ditetapkan Jadi Pelaku

Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah perkembangan dalam penyidikan kasus Mario Dandy Satriyo yang menganiaya David. Status perempuan berinisial AG kini naik jadi pelaku.

“Kemudian kedua ada perubahan status dari AG yang awalnya anak berhadapan dengan hukum, berubah statusnya atau naik statusnya jadi anak yang berkonflik dengan hukum atau kata lain pelaku atau anak. Jadi anak di bawah umur ini tidak boleh disebut tersangka,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Hengki juga mengungkap adanya fakta hukum baru dalam kasus tersebut. Sejumlah bukti baru juga ditemukan polisi dalam kasus ini.

“Fakta hukum dari chat video, WA, dan CCTV di TKP dan keterangan saksi-saksi, kami konstruksikan pasal baru,” kata Hengki.

“Pada awalnya para tersangka yang ada di TKP tidak mengakui,” katanya.

Terhadap anak AG, polisi menerapkan Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak, Pasal 355 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 KUHP subsider Pasal 354 (1) juncto Pasal 56 lebih subsider Pasal 353 (2) juncto Pasal 56 lebih lebih subsider Pasal 351 (2) juncto Pasal 56 KUHP.

“Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan,” kata Hengki.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6602156/lbh-ansor-pihak-ag-pacar-mario-dandy-belum-jenguk-david-di-rs.)

Jakarta (VLF) Aset senilai Rp 56 miliar dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Rafael Alun Trisambodo menuai sorotan tajam dari publik. Banyak pihak menilai kekayaan itu tidak sesuai dengan profil pekerjaan Rafael yang kala itu masih menjabat sebagai pejabat Ditjen Pajak eselon III.

Kekayaan Rafael ini mencuat seiring ramainya kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya, Mario Dandy Satriyo (20). Aset milik Rafael yang kerap dipamerkan Mario Dandy lalu menyita perhatian.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Rafael. PPATK mengungkap laporan aset Rafael telah dilakukan sejak lama sebelum kasus penganiayaan yang dilakukan anak Rafael viral.

Terbaru, PPATK melakukan pemblokiran terhadap nomor rekening terkait kasus Rafael. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan nomor rekening yang diblokir pihaknya milik konsultan pajak yang diduga bekerja untuk Rafael.

“Iya ada,” kata Ivan saat dihubungi detikcom pada Jumat (3/3/2023). Ivan menjawab pertanyaan soal kabar PPATK memblokir rekening milik konsultan pajak yang bekerja untuk Rafael Alun.

“Diduga sebagai nominee RAT (Rafael Alun Trisambodo) serta beberapa pihak terkait lainnya,” katanya.

Peran Pencuci Uang Profesional

PPATK belum menjelaskan berapa rekening yang berkaitan dengan Rafael Alun telah diblokir. Dia menyebut jumlah rekening yang akan diblokir terus berkembang.

“Berkembang terus ya. Untuk jumlah belum bisa saya sampaikan,” katanya.

Namun, dari temuan awal PPATK menduga ada peran pencuci uang profesional yang selama ini bekerja untuk kepentingan Rafael Alun.

“Kita mensinyalir ada PML (professional money launderer) yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT,” tutur Ivan.

Selain itu Ivan menyebut jumlah uang yang terdapat pada rekening konsultan pajak Rafael Alun yang telah diblokir pihaknya bernilai signifikan.

“Signifikan. Dan terus kami dalami,” kata Ivan.

Ivan belum memerinci kisaran uang di rekening konsultan pajak Rafael Alun tersebut. Dia menyebut jumlah uangnya sangat besar.

“Ya, besar,” ucap Ivan. Dia menjawab saat ditanya kisaran uang di rekening konsultan pajak Rafael Alun berjumlah puluhan miliar.

Tanggapan KPK soal Peran Pencuci Uang di Aset Rafael
Lalu, apa kata KPK?

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan KPK tidak bisa serta merta langsung mengusut dugaan pencucian uang yang dilakukan Rafael. KPK, kata Pahala, harus menemukan pidana awal berupa dugaan korupsi sebelum mengusut sebuah tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Kalau KPK tidak bisa bawa kasus hanya TPPU. Jadi harus ada pidana korupsinya dulu baru ditambahkan TPPU-nya,” kata Pahala saat dihubungi detikcom, Sabtu (4/3/2023).

Pahala mengatakan penelusuran asal kekayaan Rafael Alun saat ini masih dilakukan. KPK tengah mengusut indikasi adanya aliran gratifikasi hingga suap yang terdapat di aset milik Rafael.

“Jadi biar pun terang benderang yang bersangkutan cuci uang ya harus dicari dulu (pidana korupsinya). Ini yang KPK sedang fokus ke penerimaan gratifikasi/suap,” tutur Pahala.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6601650/peran-pencuci-uang-profesional-terkait-rafael-alun-dalam-radar-ppatk.)

Jakarta (VLF) Polisi menangkap 14 orang terkait narkoba di Bogor dalam satu bulan terakhir. Tiga orang di antaranya merupakan residivis di kasus narkoba.

“Jadi Satnarkoba Polres Bogor pada bulan Februari 2023 berhasil ungkap 11 perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dengan tersangka yang diamankan sebanyak 14 orang,” kata Kasat Narkoba Polres Bogor AKP M Ilham saat menggelar jumpa pers, Jumat (3/3/2023).

“Dari 14 orang yang diamankan, ada tiga orang yang merupakan residivis karena kasus yang sama,” tambahnya.

Polisi mengamankan 278 paket sabu senilai Rp 800 juta. Ilham menyebut para tersangka yang diamankan merupakan pengedar sabu yang beroperasi di Kabupaten Bogor, Bekasi dan Banten.

“Dari perkara penyalahgunaan narkotika tersebut berhasil disita barang bukti berupa 278 paket sabu dengan berat setengah kilogram lebih,” ucapnya.
Advertisement

“Adapun jaringan peredaran yang dilakukan yaitu meliputi kawasan Kabupaten Bogor, Bekasi dan Banten,” sambung Ilham.

Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun atau maksimal 20 tahun atau pidana mati, dengan denda maksimal Rp 1 miliar.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6598602/polisi-tangkap-14-orang-terkait-kasus-narkoba-di-bogor-3-residivis.)

Jakarta (VLF) Terdakwa korupsi pengadaan beras gabah dalam negeri, Amritzal Azhar dituntut 7 tahun 6 bulan penjara oleh penuntut umum. Ia adalah mantan Ketua Satker IV Bulog Serang yang didakwa karena merugikan negara Rp 2,1 miliar.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amritzal Azhar pidana penjara selama tujuh tahun dan enam bulan,” tuntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mulyana di Pengadilan Tipikor Serang, Jumat (3/3/2023).

JPU juga menuntut terdakwa dengan denda Rp 300 juta subsider 5 bulan. Menghukum terdakwa dengan uang pengganti Rp 1,9 miliar.

“Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda disita untuk membayar uang pengganti. Jika tidak mencukup uang pengganti maka dipidana penjara 3 tahun dan 9 bulan,” tuntut JPU.

JPU menilai bahwa terdakwa bersalah melakukan korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara pada Perum Bulog dan belum mengembalikan uang hasil korupsi. Tapi, ada hal yang meringankan bagi terdakwa antara lain sopan, telah menyerahkan sertifikat, menyesali perbuatan dan memiliki keluarga.
Advertisement

Terdakwa sendiri didakwa atas pengadaan beras gabah pada 2016. Ia mengeluarkan SPK atau Surat perjanjian Kerja untuk pengadaan beras gabah.

Pertama ia mengajukan uang muka pengadaan beras gabah dalam negeri sebagai ketua Satker IV, SPK yang terbit adalah pada 8 Juni 2016 sebanyak 150 ribu kilogram untuk Gudang Singamerta. Dalam pengadaan itu ada sekitar 105 ribu kilogram yang tidak terealisasi. Termasuk pengajuan uang muka untuk pengadaan serupa pada 1 Agustus 2016 sebanyak 145 ribu kilogram namun tidak terealisasi.

“Uang muka yang sudah diterima terdakwa tidak dikembalikan ke kas Bulog melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata JPU Mulyana.

Selain itu, terdakwa juga mengajukan giling gabah pada 15 Juli 2016 sebesar 100 ribu kilogram dari Gudang di Umbul Tengan. Di tanggal yang sama meminta permohonan 65,5 ribu kilogram di Gunung Singamerta. Perbuatan terdakwa katanya telah memperkaya diri sendiri sebanyak 2,1 miliar.

“Kerugian negara berdasarkan laporan hasil joint audit anti fraud Perum Bulog,” ujar JPU.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6598535/korupsi-pengadaan-beras-eks-satker-bulog-serang-dituntut-75-tahun-bui.)