Jakarta (VLF) Butuh jalan berliku bagi keluarga mantan diplomat Djohan Effendi untuk mengambil alih rumah di Kemang, Jakarta. Sebab, siapa nyana rumah miliknya tiba-tiba berubah menjadi milik orang lain. Sejumlah pihak sudah dijadikan tersangka dalam kasus itu.

Djohan Effendi pernah menjabat Kepala Bagian Politik RI untuk Jepang, Jerman, Italia, dan India pada 1960-1987. Total menjadi diplomat selama 27 tahun. Meski sudah melanglang buana, Djohan Effendi menambatkan hatinya membeli rumah di Jalan Kemang V, Jakarta Selatan.

Sengketa bermula saat rumah itu dikontrakkan pada Juni 2016 kepada Husin Ali Muhammad (59). Si pengontrak belakangan meminjam SHM rumah dengan alasan untuk kepentingan administrasi menurunkan daya listrik. Awalnya Djohan tidak percaya, namun Husin membawa petugas PLN bodong sehingga Djohan terkecoh.

Saat SHM sudah di tangan pengontrak, muncul tokoh Djohan Effendi palsu (diperankan oleh Halim, kini DPO) yang sudah disiapkan sebelumnya. Husin dan Djohan Effendi palsu lalu menjual SHM itu ke pembeli dan laku Rp 10 miliar. Anehnya, jual beli bodong itu disahkan oleh seorang notaris sehingga seakan-akan terjadi jual beli yang sah pada 12 Agustus 2016.

“Dalam jual beli tersebut, ditransfer Rp 8 miliar,” kata kuasa hukum korban, Arlon Sitinjak, kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).

Djohan Effendi kaget mengetahui hal tersebut, lalu meminta pemblokiran SHM ke BPN. Namun BPN membuka pemblokiran tanpa mengkroscek siapa sebenarnya Djohan Effendi yang asli.

“BPN juga tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Djohan Effendi,” beber Arlon.

Sengkarut itu akhirnya bermuara ke kasus pidana dan perdata. Djohan Effendi melaporkan Husin ke Polres Jaksel pada 6 Februari 2017. Husin akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hakim dan dituntut 5 tahun penjara.

Di tingkat pertama, Husin dihukum 4 tahun penjara karena terbukti melakukan Pemalsuan Akta Autentik dan Pemalsuan Surat. Hukuman Husin diperberat menjadi 5 tahun penjara di tingkat banding. Putusan itu dikuatkan di tingkat pasas pada 1 Juli 2019. Duduk sebagai ketua majelis Surya Jaya dengan anggota Gazalba Saleh dan Margono.

Buntut kasus itu, si pembeli tidak terima dan menggugat perdata Djohan Effendi ke PN Jaksel. Gugatan itu mengantongi nomor 240/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL dengan putusan gugatan dapat diterima. Atas putusan itu, pembeli mengajukan permohonan banding dan menang. Si pembeli dinyatakan oleh PT Jakarta sebagai yang berhak atas rumah dan tanah itu.

Berikut ini sebagian amar putusan PT Jakarta Nomor 317/Pdt/2020.PT.DKI yang diketok Nyoman Deddy Triparsada dengan anggota Herdi Agusten dan Yonisman:

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum:

Akta Perikatan Jual Beli (APJB) Nomor 08 tertanggal 12 Agustus 2016 terhadap SHM Nomor 179/Bangka, luas tanah 681 M2 atas nama Djohan Effendi (Terbanding/semula Tergugat)

Akta Perikatan Jual Beli (APJB) Nomor 09 tertanggal 12 Agustus 2016 terhadap SHM Nomor 416/Bangka, luas tanah 1017 M2 atas nama Djohan Effendi (Terbanding/semula Tergugat)

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum proses balik nama Terhadap SHM Nomor 416/Bangka dan SHM Nomor 179/Bangka (Objek Sengketa l dan Objek Sengketa II) ke atas nama Pembanding/semula Penggugat oleh Turut Terbanding/semula Turut Tergugat.

Giliran Djohan Effendi yang tidak terima dan mengajukan permohonan kasasi tapi kandas. Majelis kasasi nomor 2721 K/Pdt/2021 menyatakan pembeli beriktikad baik.

Atas hal itu, Djohan Effendi membuka kasus lagi dengan menggugat perdata ke PN Jaksel pada 17 Maret 2020. Gugatan itu mengantongi nomor 251/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. Namun majelis hakim yang menangani perkara a quo menjatuhkan putusan nebis in idem karena memiliki objek perkara yang sama.

“Perlu diketahui bahwa nebis in idem hanya melekat dalam putusan yang bersifat positif. Oleh karena itu, pada prinsipnya, dalam putusan negatif tidak melekat nebis in idem. Putusan No 240/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL dapat disimpulkan sebagai putusan yang bersifat negatif karena belum memutus mengenai pokok perkara, sehingga korban mengajukan banding dan sedang berproses di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,” ucap Arlon.

Selain itu, saat ini ahli waris Djohan Effendi mengajukan upayanpeninjauan kembali (PK) terhadap putusan 2721 K/Pdt/2021.

“Berdasarkan Surat No. W10.U3/18834/HK.02/12/2022, berkas PK dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,” ungkap Arlon.

Di sisi lain, kasus pidana terhadap kasus itu juga berjalan. Polda Metro Jaya telah menetapkan pembeli dan dua orang notaris sebagai tersangka dalam kasus itu.

“Berkas Perkara akan segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan di Pengadilan Jakarta Selatan,” pungkas Arlon.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6608948/kisah-eks-diplomat-tempuh-jalur-pidana-perdata-pertahankan-rumah-di-kemang.)

Jakarta (VLF) Perempuan inisial AG (15), pelaku anak di kasus Mario Dandy Satriyo (20) menganiaya Cristalino David Ozora (17), akhirnya resmi ditahan. Penahanan terhadap AG dilakukan setelah ia diperiksa selama 6 jam sebagai pelaku anak.

AG diperiksa di Unit PPA Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pada Rabu (8/3) kemarin. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam.

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan kenyamanan AG dan dengan mempertimbangkan UU Sistem Peradilan Anak. Dalam artian, agar hak-hak AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum tetap terpenuhi selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Artinya menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang diatur dalam sistem peradilan anak. Didampingi lawyer, Bapas Jaksel, dan untuk menjamin pemenuhan hak anak, kami didampingi tim dari Kementerian PPPA dalam rangka pendampingan psikososial menjamin pemenuhan hak anak,” tuturnya.

Seperti diketahui, penyidik sebelumnya telah menetapkan AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku anak. Dalam kasus penganiayaan terhadap David, polisi juga telah menetapkan dua tersangka lain, yakni Mario Dandy Satriyo dan temannya, Shane Lukas Rotua (19). Mario Dandy dan Shane telah ditahan polisi.

AG Ditahan di LPKS Selama 7 Hari

Dari hasil gelar perkara Rabu (8/3) malam, penyidik memutuskan menahan AG. Penahanan terhadap AG dilakukan dengan mengacu pada UU Sistem Peradilan Anak.

“Hasil pemeriksaan, malam ini kami putuskan penyidik kemudian melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini kita berdasarkan UU Sistem Peradilan Anak, menyesuaikan undang-undang yang berlaku,” kata Hengki dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (8/3).

AG ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). AG ditahan selama 7 hari.

“Kita laksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 7 hari dari kewenangan penyidik melakukan penahanan,” kata Hengki Haryadi.

Hengki mengatakan penyidik dapat memperpanjang masa penahanan sampai 8 hari. Penahanan terhadap AG ini sendiri mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, mengingat AG sebagai pelaku masih berusia di bawah umur.

“Dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan,” imbuh mantan Kapolres Metro Jakarta Barat ini.

Pertimbangan Polisi Menahan AG

Polisi mengungkapkan penahanan terhadap AG dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah alasan. Antara lain alasan objektivitas dan subjektivitas penyidik.

“Pertimbangan penahanan itu ada yang namanya pertimbangan secara objektif dan subjektif. Jadi kalau objektif itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Sementara itu, alasan subjektivitas, polisi menahan AG karena dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatan pidana.

“Tapi di sini juga ada perimbangan-pertimbangan lain, di mana penyidik bersama mitra, kami melakukan penahanan di LPKS. Jadi ada pertimbangan khusus juga terhadap AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Dia butuh pendampingan segala macam, kebetulan kan orang tuanya sakit dan sebagainya,” katanya.

Jeratan Pasal bagi AG

Sebelumnya, AG ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku anak di kasus tersebut. AG dijerat pasal berlapis.

“Terhadap anak AG, kami menerapkan Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak, Pasal 355 ayat 1 KUHP juncto Pasal 56 KUHP subsider Pasal 354 (1) juncto Pasal 56 lebih subsider Pasal 353 (2) juncto Pasal 56 lebih lebih subsider Pasal 351 (2) juncto Pasal 56 KUHP,” kata Hengki.

Berikut bunyi pasal-pasal yang jerat AG selaku ‘Anak yang Berkonflik dengan Hukum’, dalam kasus penganiayaan terhadap David yang dilakukan oleh Mario Dandy, tersebut:

Pasal 76C UU Perlindungan Anak:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

Pasal 80 UU Perlindungan Anak:

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bunyi Pasal 355 KUHP:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Bunyi Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Pasal 354 Ayat (1) KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.

Pasal 353 Ayat (2) KUHP:

Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6608683/penganiayaan-david-oleh-mario-dandy-berujung-ag-ditahan-polisi.)

Jakarta (VLF) Kasus Mario Dandy Satrio (20) menganiaya Cristalino David Ozora Latumahina atau David (17) berbuntut panjang. Kasusnya itu juga membuat ayahnya, Rafael Alun Trisambodo, terseret Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelum diperiksa KPK, Rafael Alun yang merupakan mantan pejabat Pajak itu, diperiksa oleh internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Rafael Alun diperiksa oleh Kemenkeu setelah ulah Mario Dandy pamer kemewahan.

Aksi pamer kemewahan Mario Dandy ini disorot publik setelah diketahui ia mengemudikan mobil Jeep Rubicon saat menganiaya David di Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Senin (20/2) lalu. Netizen kemudian menguliti kemewahan-kemewahan Rafael Alun dan keluarganya sampai akhirnya ia diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Kepemilikan Jeep Rubicon dan motor Harley-Davidson Rafael Alun Trisambodo juga ditelisik KPK. Pemeriksaan terhadap Rafael Alun Trisambodo kemudian melebar terkait harta kekayaan senilai Rp 56 miliar yang mencurigakan, terlebih setelah Jeep Rubicon miliknya tidak dilaporkan dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara).

Ulah Mario Dandy ini juga menimbulkan efek domino terhadap pejabat-pejabat lain di lingkungan Kemenkeu. Meski begitu, Mario Dandy tak tahu jika ulahnya itu telah membuat sang ayah diusut KPK.

Mario Dandy Tak Tahu Ayah Diusut KPK

Mario Dandy disebut belum tahu permasalahan yang dihadapi ayahnya, Rafael Alun Trisambodo buntut ulahnya itu. Hal ini lantaran saat ini Mario Dandy dalam penahanan polisi.

“Mungkin kurang paham ya, soalnya kan di dalam (tahanan) tidak ada alat komunikasi,” kata kuasa hukum Mario, Dolfie Rompas, kepada wartawan, Rabu (8/3).

Dolfie belum merinci kondisi terkini Mario di dalam sel tahanan. Dia mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus mendampingi Mario untuk menjalani pemeriksaan di kasus tersebut.

“Sampai hari ini kita concern sebagai kuasa mendampingi beliau. Namun ada satu hal yang memang paling penting lagi, kita fokus dulu pada kesembuhan korban,” ujarnya.

Pengacara Serahkan Kasus Mario Dandy ke Polisi

Sebagai informasi, KPK sendiri tengah menyelidiki dugaan korupsi Rafael Alun setelah melakukan klarifikasi LHKPN Rp 56 miliar yang dianggap tak sesuai dengan profil ASN. KPK menyatakan hal yang diusut ialah dugaan suap dan gratifikasi.

Dia juga kembali menegaskan bahwa kliennya mengakui salah karena ulahnya menganiaya David. Dia pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik Polda Metro Jaya.

“Kalau masalah hukumnya kan Mario sudah mengakui dia bersalah sudah menyatakan menyesal bahkan meminta kami menyampaikan permohonan maaf. Jadi masalah hukum biarlah pihak kepolisian yang terus bekerja untuk menuntaskan kasus ini secara terang benderang,” jelasnya.

Rafael Alun Diperiksa KPK

KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo setelah melakukan klarifikasi LHKPN Rp 56 miliar yang dianggap tak sesuai dengan profil ASN. KPK menyatakan hal yang diusut ialah dugaan suap dan gratifikasi.

“Jadi yang ini kan dari temuan LHKPN, baru kemudian ke proses penyelidikan. Artinya, dari proses ini bisa ditemukan peristiwa pidana. Tentu jadi kewenangan KPK adalah pidana korupsi atau gratifikasi dan suap,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/3/2023).

Ali mengatakan proses penyelidikan dugaan korupsi terhadap Rafael masih berlangsung. Dia mengatakan temuan PPATK terkait transaksi janggal di rekening Rafael dan keluarga juga ditelusuri.

“Perkembangan ke depan akan disampaikan termasuk pada substansi, termasuk rekening dan sebagainya. Karena ini butuh proses, butuh waktu, butuh strategi. Soal strategi kita tidak bisa umumkan,” ujar Ali.

KPK saat ini masih mencari bukti permulaan awal dari dugaan korupsi yang dilakukan Rafael. Jika bukti awal itu dinilai cukup, kasus itu akan segera ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Langkah berikutnya kalau kemudian ada peristiwa pidana, ditemukan orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan dua. alat bukti setidaknya sebagai bukti permulaan dan itu pidananya menjadi kewenangan KPK, ya pasti kemudian ditangani KPK,” ucap Ali.

Transaksi Setengah Triliun Rafael Alun

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus aliran uang yang mencapai Rp 500 miliar dari 40 rekening terkait mantan pejabat pajak eselon III Rafael Alun Trisambodo. Uang setengah triliun itu mengalir dalam rentang waktu 4 tahun.

“(Kurun) 2019-2023,” ucap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada detikcom, Selasa (7/3).

Ivan menegaskan bahwa angka Rp 500 miliar itu masih berkembang. Duit tersebut mengalir dari 40 rekening Rafael Alun hingga keluarganya, termasuk anaknya, Mario Dandy Satriyo, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Rafael Alun.

“Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya debit/kredit lebih dari Rp 500 miliar dan kemungkinan akan bertambah,” ucap Ivan.

PPATK Blokir Rekening Rafeal Alun dan Keluarga

PPATK juga memblokir rekening Rafael Alun dan keluarga. Sebelumnya, PPATK telah melakukan pemblokiran rekening milik konsultan pajak yang bekerja untuk Rafael Alun Trisambodo.

“Iya benar,” kata Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (7/3). Dia menjawab soal kabar PPATK telah memblokir rekening milik Rafael Alun dan keluarganya.

Ivan mengatakan rekening keluarga Rafael Alun yang diblokir mulai dari istri dan anaknya. Mario Dandy Satriyo (20), salah satu anak Rafael yang viral karena kasus penganiayaan kepada anak pengurus pusat GP Ansor, Cristalino David Ozora (17), juga ikut diblokir rekeningnya.

“Iya RAT, keluarga dan semua pihak terkait. Ada beberapa puluh rekening sudah kami blokir,” ujar Ivan.

“Ada lebih 40-an rekening,” tambah Ivan.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6608649/ternyata-mario-dandy-tak-tahu-ulahnya-bikin-rafael-alun-diusut-kpk.)

Jakarta (VLF) Nasib vonis banding mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo atas vonis mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Yosua Hutabarat tinggal diketok sebulan lagi. Putusan banding Sambo akan dibacakan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada 12 April 2023 secara terbuka untuk umum.

Sambo tak sendirian dalam mengajukan upaya hukum banding. Tiga terdakwa lainnya, yakni istri Sambo, Putri Candrawathi, kemudian sopir keluarga Sambo yakni Kuat Ma’ruf, dan mantan ajudan Sambo yaitu Bripka Ricky Rizal, juga melakukan perlawanan atas vonis yang diterima mereka.

Sebagai informasi, Ferdy Sambo dkk dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat. Berikut putusan dan tuntutan untuk para terdakwa dalam kasus pembunuhan Yosua:

1. Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup, divonis hukuman mati
2. Putri Candrawathi dituntut 8 tahun penjara, divonis 20 tahun penjara
3. Kuat Ma’ruf dituntut 8 tahun penjara, divonis 15 tahun penjara
4. Bripka Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara, divonis 13 tahun penjara
5. Bharada Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara, divonis 1,5 tahun penjara (Tidak mengajukan banding).

Berkas permohonan banding Ferdy Sambo saat ini tengah ditangani majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan banding Sambo akan dibacakan pada 12 April 2023.

“Putusan akan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 di ruang sidang pada gedung Pengadilan Tinggi Jakarta,” kata Pejabat Humas PT Jakarta Binsar Pamopo Pakpahan kepada detikcom, Rabu (8/3/2023).

Bukan hanya Ferdy Sambo, di hari itu juga PT Jakarta juga akan memutuskan vonis banding terhadap Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal.

Binsar menerangkan saat ini majelis hakim sudah memulai meneliti berkas tersebut. Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan.

“Perkara-perkara pidana banding atas nama para Terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan sudah diterima dan sudah diregister, bahkan sudah ditangani oleh majelis hakim yang ditunjuk,” kata Binsar.

“Mempelajari berkas perkara sudah dimulai dan selanjutnya majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan,” imbuhnya.

Hakim yang Adili Sambo

Putusan banding Sambo dkk akan dibacakan pada 12 April 2023 di ruang sidang gedung Pengadilan Tinggi Jakarta. Berikut susunan majelis hakim yang akan mengadili Sambo dkk.

Binsar Pamopo Pakpahan mengatakan ketua majelis hakim yang akan mengadili banding Ferdy Sambo adalah Singgih Budi Prakoso dengan hakim anggota Ewit Soetriadi, H Mulyanto, Abdul Fattah, dan Tony Pribadi.

“Ketua majelis Singgih Budi Prakoso. Hakim anggota Ewit Soetriadi, H Mulyanto, Abdul Fattah, Tony Pribadi,” kata Binsar kepada detikcom, Rabu (8/3).

Sementara itu, untuk hakim yang mengadili banding Putri Candrwathi adalah Ewit Soetriadi selaku hakim ketua. Hakim anggotanya Singgih Budi Prakoso, H Mulyanto, Abdul Fattah, dan Tony Pribadi.

“Ketua majelis Ewit Soetriadi. Hakim anggota Singgih Budi Prakoso, H Mulyanto, Abdul Fattah, Tony Pribadi,” kata Binsar.

Kemudian, majelis hakim yang mengadili banding Ricky Rizal akan diketuai oleh H Mulyanto dengan hakim anggota Singgih Budi Prakoso, Ewit Soetriadi, Abdul Fattah, dan Tony Pribadi.

Sementara itu, hakim yang mengadili banding Kuat Ma’ruf adalah Abdul Fattah sebagai ketua majelis dengan hakim anggota Singgih Budi Prakoso, Ewit Soetriadi, H Mulyanto, dan Tony Pribadi.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6608563/nasib-vonis-mati-sambo-diketok-sebulan-lagi.)

Jakarta (VLF) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus aliran uang yang mencapai Rp 500 miliar dari 40 rekening terkait mantan pejabat pajak eselon III Rafael Alun Trisambodo. Uang setengah triliun itu mengalir dalam rentang waktu 4 tahun.

“(Kurun) 2019-2023,” ucap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada detikcom, Selasa (7/3/2023).

Ivan menegaskan bahwa angka Rp 500 miliar itu masih berkembang. Duit tersebut mengalir dari 40 rekening Rafael Alun hingga keluarganya, termasuk anaknya, Mario Dandy Satriyo, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Rafael Alun.

“Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya debit/kredit lebih dari Rp 500 miliar dan kemungkinan akan bertambah,” ucap Ivan.

PPATK Blokir Rekening Rafeal Alun dan Keluarga

PPATK juga memblokir rekening Rafael Alun dan keuarda. Sebelumnya, PPATK telah melakukan pemblokiran rekening milik konsultan pajak yang bekerja untuk Rafael Alun Trisambodo.

“Iya benar,” kata Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (7/3/2023). Dia menjawab soal kabar PPATK telah memblokir rekening milik Rafael Alun dan keluarganya.

Ivan mengatakan rekening keluarga Rafael Alun yang diblokir mulai dari istri dan anaknya. Mario Dandy Satriyo (20), salah satu anak Rafael yang viral karena kasus penganiayaan kepada anak pengurus pusat GP Ansor, Cristalino David Ozora (17), juga ikut diblokir rekeningnya.

“Iya RAT, keluarga dan semua pihak terkait. Ada beberapa puluh rekening sudah kami blokir,” ujar Ivan.

“Ada lebih 40-an rekening,” tambah Ivan.

Ivan mengatakan nilai uang dari rekening terkait Rafael Alun yang telah diblokir itu berjumlah signifikan. Dia menyebut mutasi rekening itu lebih besar dibanding Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Rafael senilai Rp 56,1 miliar.

“LHKPN tidak berbanding lurus dengan rekening. Karena LHKPN kan ada aset yang dihitung sementara rekening hanya sebatas dana. Jumlah mutasi rekening di kasus ini kami ketahui lebih besar daripada nilai LHKPN,” ujar Ivan.

Dalam Penyelidikan KPK

Kasus terkait Rafael Alun sendiri saat ini sudah berada pada tahap penyelidikan di KPK. KPK memulai mencari bukti dugaan korupsi yang dilakukan Rafael.

“Jadi yang ini kan dari temuan LHKPN baru kemudian ke proses penyelidikan. Artinya dari proses ini bisa ditemukan peristiwa pidana. Tentu jadi kewenangan KPK adalah pidana korupsi atau gratifikasi dan suap,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/3/2023).

PPATK saat ini telah mengungkap adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp 500 miliar dari puluhan rekening Rafael Alun dan keluarganya yang telah dilakukan pemblokiran. Ali mengatakan proses penyelidikan kepada dugaan korupsi kepada Rafael masih berlangsung, termasuk penelusuran transaksi di rekening Rafael.

“Perkembangan ke depan akan disampaikan termasuk kepada substansi termasuk rekening dan sebagainya. Karena ini butuh proses butuh waktu butuh strategi. Soal strategi kita tidak bisa umumkan,” ujar Ali.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6606578/setengah-triliun-transaksi-40-rekening-diblokir-terkait-rafael-alun.)

Jakarta (VLF) Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo telah resmi mengajukan banding atas vonis mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat. Proses permohonan banding tersebut pun saat ini sudah berjalan.

Sambo tak sendirian dalam mengajukan upaya hukum banding. Tiga terdakwa lainnya yakni Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Bripka Ricky Rizal juga melakukan perlawanan atas vonis yang diterima mereka.

Sebagai informasi, Ferdy Sambo dkk dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Berikut putusan dan tuntutan untuk para terdakwa dalam kasus pembunuhan Yosua:

1. Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup, divonis hukuman mati
2. Putri Candrawathi dituntut 8 tahun penjara, divonis 20 tahun penjara
3. Kuat Ma’ruf dituntut 8 tahun penjara, divonis 15 tahun penjara
4. Bripka Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara, divonis 13 tahun penjara
5. Bharada Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara, divonis 1,5 tahun penjara (Tidak mengajukan banding).

Berikut kabar terkini permohonan banding Sambo dkk:

1. Permohonan Banding Masuk PT DKI Jakarta

Pejabat Humas Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta Binsar Pamopo Pakpahan mengatakan berkas permohonan banding keempat terdakwa itu sudah masuk ke kepaniteraan PT Jakarta. Berkas tersebut sudah teregister dengan nomor 53, 54, 55 dan 56 /PID/2023/PT.DKI.

“Perkara-perkara pidana atas nama terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf sudah dikirim oleh Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan baru diterima serta sudah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing dengan nomor 53, 54, 55 dan 56 /PID/2023/PT.DKI,” kata Binsar kepada detikcom, Selasa (7/3).

2. Waktu Pembacaan Putusan Belum Ditentukan

Pejabat Humas PT DKI Jakarta Binsar mengatakan sidang pembacaan putusan belum ditentukan oleh majelis hakim. Sebab, hakim akan meneliti berkas tersebut dan bermusyawarah terkait putusannya nanti.

Binsar menjelaskan, berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi memiliki waktu paling lambat 3 bulan untuk memutuskan suatu perkara.

“Sebagai pedoman bagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam menangani, mengadili dan memutuskan perkara adalah SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang mewajibkan PT sudah harus menyelesaikan persidangan suatu perkara paling lambat dalam waktu 3 bulan,” kata Binsar.

3. Putusan Banding Dibacakan Terbuka untuk Umum

Majelis hakim PT DKI Jakarta saat ini tengah meneliti berkas permohonan banding Ferdy Sambo dkk. PT Jakarta memastikan putusan banding terhadap Sambo akan dibacakan secara terbuka untuk umum.

“Sedangkan sidang untuk membaca putusannya belum ditentukan oleh majelis hakim tingkat banding, karena masih akan mempelajari, meneliti berkas perkara yang bersangkutan untuk kemudian bermusyawarah mengambil putusan yang akhirnya akan dibacakan secara terbuka untuk umum,” kata Binsar.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6606572/3-kabar-terkini-banding-vonis-mati-sambo-di-pengadilan-tinggi-dki.)

Jakarta (VLF) Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo telah resmi mengajukan banding atas vonis mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat. Proses permohonan banding tersebut pun saat ini sudah berjalan.

Sambo tak sendirian dalam mengajukan upaya hukum banding. Tiga terdakwa lainnya yakni Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Bripka Ricky Rizal juga melakukan perlawanan atas vonis yang diterima mereka.

Sebagai informasi, Ferdy Sambo dkk dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Berikut putusan dan tuntutan untuk para terdakwa dalam kasus pembunuhan Yosua:

1. Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup, divonis hukuman mati
2. Putri Candrawathi dituntut 8 tahun penjara, divonis 20 tahun penjara
3. Kuat Ma’ruf dituntut 8 tahun penjara, divonis 15 tahun penjara
4. Bripka Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara, divonis 13 tahun penjara
5. Bharada Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara, divonis 1,5 tahun penjara (Tidak mengajukan banding).

Berikut kabar terkini permohonan banding Sambo dkk:

1. Permohonan Banding Masuk PT DKI Jakarta

Pejabat Humas Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta Binsar Pamopo Pakpahan mengatakan berkas permohonan banding keempat terdakwa itu sudah masuk ke kepaniteraan PT Jakarta. Berkas tersebut sudah teregister dengan nomor 53, 54, 55 dan 56 /PID/2023/PT.DKI.

“Perkara-perkara pidana atas nama terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf sudah dikirim oleh Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan baru diterima serta sudah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing dengan nomor 53, 54, 55 dan 56 /PID/2023/PT.DKI,” kata Binsar kepada detikcom, Selasa (7/3).

2. Waktu Pembacaan Putusan Belum Ditentukan

Pejabat Humas PT DKI Jakarta Binsar mengatakan sidang pembacaan putusan belum ditentukan oleh majelis hakim. Sebab, hakim akan meneliti berkas tersebut dan bermusyawarah terkait putusannya nanti.

Binsar menjelaskan, berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi memiliki waktu paling lambat 3 bulan untuk memutuskan suatu perkara.

“Sebagai pedoman bagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam menangani, mengadili dan memutuskan perkara adalah SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang mewajibkan PT sudah harus menyelesaikan persidangan suatu perkara paling lambat dalam waktu 3 bulan,” kata Binsar.

3. Putusan Banding Dibacakan Terbuka untuk Umum

Majelis hakim PT DKI Jakarta saat ini tengah meneliti berkas permohonan banding Ferdy Sambo dkk. PT Jakarta memastikan putusan banding terhadap Sambo akan dibacakan secara terbuka untuk umum.

“Sedangkan sidang untuk membaca putusannya belum ditentukan oleh majelis hakim tingkat banding, karena masih akan mempelajari, meneliti berkas perkara yang bersangkutan untuk kemudian bermusyawarah mengambil putusan yang akhirnya akan dibacakan secara terbuka untuk umum,” kata Binsar.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6606572/3-kabar-terkini-banding-vonis-mati-sambo-di-pengadilan-tinggi-dki.)

Jakarta (VLF) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) meningkatkan dugaan kasus korupsi Rafael Alun Trisambodo ke tahap penyelidikan. Hal ini menandakan babak baru kasus yang menyeret mantan pejabat Direktotat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu buntut tak wajar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan pemblokiran rekening milik konsultan pajak yang bekerja untuk Rafael Alun Trisambodo. Terbaru, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan lembaganya juga sudah memblokir rekening Rafael dan keluarganya.

“Baru kemarin sore diputuskan pimpinan ini masuk lidik (penyelidikan). Udah nggak di pencegahan lagi,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Selasa (7/3).

‘Geng Seangkatan’

KPK kini tengah mencari bukti permulaan perihal dugaan korupsi yang dilakukan Rafael. Pahala menyebut ada temuan baru dari hasil penelusuran aset kekayaan Rafael yang selama ini dilakukan KPK.

“RAT ada pengembangannya. Salah satunya pemegang saham di perusahaannya itu sama dengan orang pajak yang lain,” ujar Pahala.

Pahala mengatakan dari penelusuran tim KPK, ada temuan keterlibatan rekan satu angkatan Rafael yang ikut terlibat dalam kasus tersebut. “Pejabat pajaknya angkatan dia (Rafael Alun) juga sama. Itu geng tuh ada, ada banget. Ini angkatan dia juga. Iya pejabat juga,” ujar Pahala.

Usut Suap dan Gratifikasi

“Jadi yang ini kan dari temuan LHKPN, baru kemudian ke proses penyelidikan. Artinya, dari proses ini bisa ditemukan peristiwa pidana. Tentu jadi kewenangan KPK adalah pidana korupsi atau gratifikasi dan suap,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/3).

Ali mengatakan proses penyelidikan dugaan korupsi terhadap Rafael masih berlangsung. Dia mengatakan temuan PPATK terkait transaksi janggal di rekening Rafael dan keluarga juga ditelusuri.

“Perkembangan ke depan akan disampaikan termasuk pada substansi, termasuk rekening dan sebagainya. Karena ini butuh proses, butuh waktu, butuh strategi. Soal strategi kita tidak bisa umumkan,” ujar Ali.

KPK saat ini masih mencari bukti permulaan awal dari dugaan korupsi yang dilakukan Rafael. Jika bukti awal itu dinilai cukup, kasus itu akan segera ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Langkah berikutnya kalau kemudian ada peristiwa pidana, ditemukan orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan dua. alat bukti setidaknya sebagai bukti permulaan dan itu pidananya menjadi kewenangan KPK, ya pasti kemudian ditangani KPK,” ucap Ali.

Transaksi Rp 500 M 2019-2023

Aliran uang yang mencapai Rp 500 miliar dari 40 rekening terkait Rafael Alun Trisambodo terendus sudah PPATK. Duit setengah triliun itu mengalir dalam kurun 4 tahun.

“(Kurun) 2019-2023,” ucap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada detikcom, Selasa (7/3).

Rafael Alun Trisambodo selesai menjalani pemeriksaan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya senilai Rp 56 miliar. (Ari Saputra/detikcom)
Ivan memastikan angka Rp 500 miliar itu masih berkembang. Uang itu mengalir dari 40 rekening Rafael Alun hingga keluarganya, termasuk anaknya, Mario Dandy Satriyo, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Rafael Alun.

“Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya debit/kredit lebih dari Rp 500 miliar dan kemungkinan akan bertambah,” ucap Ivan.

Rafael Lelah

Rafael Alun sudah menjalani klarifikasi terkait LHKPN miliknya senilai Rp 56 miliar yang dinilai janggal. Total, 8,5 jam Rafael diperiksa tim Direktorat LHKPN KPK.

Rafael mulai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 09.00 WIB. Dia lalu keluar dari gedung KPK sekitar pukul 17.40 WIB.

“Saya sudah sampaikan itu, saya sudah lelah dari pagi. Tolong, kasihan saya, saya sudah lelah, saya sudah lelah,” kata Rafael di gedung KPK, Rabu (1/3).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6606528/babak-baru-dugaan-korupsi-rafael-alun-diselidiki-kpk.)

Jakarta (VLF) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening milik mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya. Berapa jumlah uang yang berada di rekening tersebut?

“Signifikan,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (7/3/2023).

Ivan mengatakan rekening Rafael dan keluarganya diblokir usai PPATK melakukan pemblokiran kepada konsultan pajak yang bekerja untuk Rafael. Rekening milik Mario Dandy, salah satu anak Rafael yang viral karena kasus penganiayaan David, juga ikut diblokir.

“Iya RAT, keluarga dan semua pihak terkait. Ada beberapa puluh rekening sudah kami blokir,” ujar Ivan.

PPATK tidak memerinci soal jumlah uang yang berada di rekening milik keluarga Rafael. Dia menjelaskan jumlah uang di rekening itu lebih besar dibanding Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dilaporkan Rafael senilai Rp 56,1 miliar.

“LHKPN tidak berbanding lurus dengan rekening. Karena LHKPN kan ada aset yang dihitung sementara rekening hanya sebatas dana. Jumlah mutasi rekening di kasus ini kami ketahui lebih besar daripada nilai LHKPN,” ujar Ivan.

PPATK telah memblokir rekening milik konsultan pajak Rafael Alun. Konsultan pajak itu diduga telah berada di luar negeri. Pihak KPK mengaku telah mengantongi identitas konsultan pajak tersebut.

“Sudah. Yang kita dapat dua,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Senin (6/3).

“Jadi tadi pagi aku komunikasi dengan PPTAK, jadi kita sudah tahu namanya siapa, konsultannya juga apa. Kita sudah tukeran data, apa yang kita dapat dan apa yang PPATK dapat,” tambahnya.

Pahala mengatakan pihak KPK saat ini telah berkoordinasi dengan PPATK dalam penelusuran aset kekayaan Rafael Alun, termasuk dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh mantan pejabat Ditjen Pajak tersebut.

Namun, Pahala menyebut KPK masih harus menemukan bukti tindak pidana korupsi yang dilakukan Rafael sebelum mengusut tindak pidana pencucian uang yang diduga turut dilakukan Rafael.

“Kita sudah merancang strategi bersama, bagaimana caranya, sekali lagi kalau dari KPK membuktikan ada kejahatan korupsinya dulu pertama, baru TPPU-nya ikut di belakang. Saya sampaikan jelas ke PPATK kita akan cari itu dulu,” terang Pahala.

Nama mantan Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo mencuat seiring kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, Mario Dandy Satriyo (20), kepada anak pengurus pusat GP Ansor, Cristalino David Ozora (17). Kekayaan Rafael lalu menjadi sorotan publik.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) senilai Rp 56,1 miliar yang dilaporkan Rafael pada 2021 pun dinilai janggal. Aset kekayaan dan profil pekerjaan Rafael dinilai tidak selaras.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6604813/mutasi-di-rekening-rafael-alun-ternyata-lebih-besar-dari-lhkpn-rp-56-m.)

Jakarta (VLF) Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut merespons putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan pemilu 2024 ditunda. Jokowi menilai putusan itu sudah menjadi kontroversi di masyarakat dan mendukung KPU untuk mengajukan banding.

“Memang itu sebuah kontroversi dan menimbulkan pro dan kontra tetapi pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” kata Jokowi kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, seperti dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (6/3/2023).

Jokowi kemudian menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024. Anggaran untuk pesta demokrasi lima tahunan itu juga sudah disiapkan.

“Sudah saya sampaikan bolak balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran sudah disiapkan dengan baik, saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan,” ujar Jokowi.

KPU Segera Banding

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima salinan putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. Dengan begitu, KPU dapat segera mengajukan banding.
Advertisement

“Sudah (diterima salinan putusan PN Jakpus),” kata Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Muhammad Afifuddin kepada wartawan, Senin (6/3/2023).

Afif mengatakan dengan putusan salinan yang telah diterima KPU, pihaknya dapat segera mengajukan banding. Dia mengatakan pengajuan banding sudah dipersiapkan.

“Iya kami sudah siapkan banding sebagaimana konpers yang disampaikan ketua,” ujarnya.

KPU Pastikan Putusan PN Tak Ganggu Tahapan Pemilu

KPU memastikan tahapan Pemilu tidak terganggu pasca-adanya putusan PN Jakarta Pusat untuk menunda Pemilu atas gugatan Partai Prima. KPU menegaskan saat ini tahapan Pemilu tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua KPU tahapan tetap berlanjut, dan saat ini tahapan tidak terganggu sama sekali,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Jumat (3/3).

Idham mengatakan saat ini KPU tengah menyelesaikan proses pemutakhiran data pemilih. Proses tersebut telah dilakukan sejak 12 Februari sampai 14 Maret 2023.

Selain itu, Idham menjelaskan KPU juga tengah melanjutkan verifikasi faktual dukungan pemilih bakal calon anggota DPD. Diketahui, pendaftaran persyaratan calon DPD akan dilaksanakan 1-14 Mei 2023.

Kemudian, KPU pun tengah melakukan proses legal drafting rancangan PKPU terkait pencalonan anggota legislatif. Sebab, menurut Idham, berdasarkan UU Pemilu, KPU harus sudah menerima pengajuan bakal calon anggota legislatif 9 bulan sebelum hari pemungutan suara.

“Jadi sekarang kami fokus pada penyelesaian tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 167 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017, dan saya yakin publik Indonesia mengetahui bagaimana Pemilu itu harus dilaksanakan di setiap 5 tahunnya,” ujar Idham.

Putusan PN Jakarta Pusat

Putusan PN Jakpus tersebut berawal dari gugatan yang dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu.

Dalam gugatannya, Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.

Sebab, akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.

Partai Prima mengaku mengalami kerugian immaterial yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia akibat tindakan KPU. Karena itu, Partai Prima pun meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan.

Hasilnya, hakim mengabulkan seluruh gugatan Partai Prima. Hakim menyatakan KPU melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024.

“Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari,” demikian bunyi salinan putusan tersebut.

(Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-6604681/sorotan-jokowi-soal-pro-kontra-putusan-pemilu-ditunda.)