Jakarta (VLF) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menetapkan Rektor Universitas Udayana (Unud) I Nyoman Gde Antara sebagai tersangka. Dia diduga terlibat kasus korupsi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).

Dilansir detikBali, penyidik Kejati Bali menilai perbuatan Antara terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 12 (e) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, Antara juga dinilai terbukti melanggar Pasal 55 ayat 1 ke satu KUHP.

“Penyidik menemukan keterlibatan tersangka baru. Sehingga, penyidik Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan satu orang tersangka yaitu saudara Prof Dr. INGA (I Nyoman Gde Antara),” kata Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali Putu Eka Sabana kepada wartawan, Senin (13/3/2023).

Eka mengatakan penetapan Gde Antara sebagai tersangka berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi selama proses penyidikan berlangsung.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6615565/rektor-universitas-udayana-ditetapkan-jaksa-jadi-tersangka-korupsi.)

Jakarta (VLF) Anggota Komisi XI DPR RI dari F-PDIP Hendrawan Supratikno menilai trik menyembunyikan harta kekayaan yang diduga dilakukan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) banyak dilakukan. Oleh karena itu, Hendrawan berhadap adanya penegakan hukum dalam kasus ini.

“Kami berharap proses penegakan disiplin kepegawaian dan proses penegakan hukum, dilakukan secara profesional dan proporsional. Trik-trik yang dilakukan oknum seperti RAT diduga merupakan praktik yang banyak terjadi,” kata Hendrawan kepada wartawan, Minggu (12/3/2023).

Hendrawan kemudian berbicara mengenai semakin tinggi jabatan publik seseorang, semakin canggih pula oknum tersebut melakukan dugaan penyelewengan.

“Semakin tinggi posisi dalam birokrasi, semakin canggih cara-cara yang digunakan. Yang perlu dipetakan adalah modus-modus seperti apa saja yang dilakukan, kemudian didesain sistem pencegahan yang efektif,” tutur dia.

Mengenai transaksi janggal Rafeal Alun yang diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAT), kata Hendrawan, harus segera diklarifikasi.

“Transaksi-transaksi yang janggal harus mendapat klarifikasi yang cukup. Ini momentum tepat jelang ulang tahun ke-25 reformasi,” tutur dia.

Hendrawan kemudian menyinggung soal apatisme publik terhadap aparatur pemerintah. Hal itu, kata dia, diungkapkan dengan berbagai plesetan dan satire.

“Selama ini banyak plesetan yang menunjukkan apatisme publik terhadap aparatur pemerintah. PAJAK dieja sebagai ‘Paling Aman Jika Anda Kompromi’, AUDIT disindir sebagai ‘Aman Untuk Diterima’, dan seterusnya. Anomali etika kehidupan berbangsa harus terus kita gelorakan dan koreksi. Jangan surut karena kesulitan atau pujian,” ujarnya.

“Kasus RAT adalah sebuah ‘inflection point’, titik balik kembalinya kesadaran etis, karena menjadi pintu masuk reformasi birokrasi sesungguhnya,” sambungnya.

KPK Usut soal Suap-Gratifikasi Rafael Alun

KPK telah memulai penyelidikan dugaan korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo setelah melakukan klarifikasi LHKPN Rp 56 miliar yang dianggap tak sesuai dengan profil ASN. KPK menyatakan hal yang diusut ialah dugaan suap dan gratifikasi.

“Jadi yang ini kan dari temuan LHKPN, baru kemudian ke proses penyelidikan. Artinya, dari proses ini bisa ditemukan peristiwa pidana. Tentu jadi kewenangan KPK adalah pidana korupsi atau gratifikasi dan suap,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/3/2023).

Ali mengatakan proses penyelidikan dugaan korupsi terhadap Rafael masih berlangsung. Dia mengatakan temuan PPATK terkait transaksi janggal di rekening Rafael dan keluarga juga ditelusuri.

KPK saat ini masih mencari bukti permulaan awal dari dugaan korupsi yang dilakukan Rafael. Jika bukti awal itu dinilai cukup, kasus itu akan segera ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Langkah berikutnya kalau kemudian ada peristiwa pidana, ditemukan orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan dua. alat bukti setidaknya sebagai bukti permulaan dan itu pidananya menjadi kewenangan KPK, ya pasti kemudian ditangani KPK,” ucap Ali.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6615402/senior-pdip-bilang-trik-umpetin-harta-ala-rafael-alun-banyak-terjadi.)

Jakarta (VLF) Beredar kabar status justice collaborator (JC) Bharada Richard Eliezer dicabut oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Berdasarkan agenda yang diterima, LPSK akan jumpa pers sore ini.

Kabar itu pun telah sampai ke tim pengacara Eliezer. Pengacara Eliezer juga bersiap memberikan pernyataan nanti sore.

“Saya dapat info seperti itu,” kata pengacara Richard Eliezer, Ronny Talapessy, saat dihubungi detikcom, Jumat (10/3/2023). Dia menjawab soal kabar pencabutan status JC dari Richard Eliezer.

Ronny belum mau bicara banyak soal kabar tersebut. Dia menyebut tim pengacara Richard Eliezer sore ini akan menggelar konferensi pers terkait kabar tersebut.

“Saya belum bisa jawab, karena semua itu kewenangan LPSK. Saya juga akan memberikan keterangan resmi nanti sore,” katanya.

Berdasarkan agenda yang diterima, LPSK akan menggelar jumpa pers pada pukul 15.00 WIB di kantornya. Jumpa pers tersebut mengenai perlindungan Eliezer.

Eliezer Divonis 1,5 Tahun Penjara

Sebelumnya, Eliezer divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara di kasus ini. Jaksa meyakini Bharada Eliezer melakukan tindak pidana secara bersama-sama merampas nyawa Yosua.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana,” kata hakim ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Rabu (15/2/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara,” imbuhnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6611179/status-perlindungan-eliezer-dicabut-lpsk-jumpa-pers-sore-ini.)

Jakarta (VLF) Rekonstruksi kasus Mario Dandy Satriyo (20) menganiaya Cristalino David Ozora Latumahina atau David (17) di Ulujami, Pesanggrahan, Jaksel, digelar siang ini. Pacar Mario Dandy, AG (15), yang merupakan pelaku anak di kasus tersebut, tidak akan dihadirkan di reka ulang.

“Tidak (akan hadir dalam rekonstruksi),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi wartawan, Jumat (10/3/2023).

Trunoyudo menjelaskan alasan AG tidak dihadirkan dalam rekonstruksi mengingat status AG yang merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Terkait dengan sistem peradilan anak. Penyidik taat dan patuh pada sistem peradilan anak,” ujarnya.

AG akan diperankan oleh pemeran pengganti. Trunoyudo memastikan tersangka lain, yakni Mario Dandy dan Shane Lukas, bakal hadir dalam rekonstruksi di TKP di kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Terpisah, Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan total ada 23 adegan yang bakal diperagakan Mario Dandy dan semua pihak yang terlibat dalam proses rekonstruksi.

“23 adegan,” kata Hengki dalam jumpa pers, Rabu (8/3).

Hengki mengatakan rekonstruksi digelar untuk mencocokkan alat bukti yang ada dalam kasus tersebut dengan keterangan saksi ataupun tersangka dalam kasus tersebut.

“Alat bukti dan keterangan saksi, tersangka, pemenuhan unsur pasal yang sudah kita sampaikan sebelumnya,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6611101/ag-tak-akan-dihadirkan-di-reka-ulang-kasus-mario-dandy-ini-alasannya.)

Jakarta (VLF) Polisi menggelar rekonstruksi kasus anak mantan pejabat Pajak, Mario Dandy Satriyo (20), yang menganiaya Cristalino David Ozora (17), siang ini. Tersangka Mario Dandy dan Shane Lukas Rotua (19) akan hadir di reka ulang, sementara perempuan AG (15) belum pasti.

Pengacara Mario Dandy, Dolfie Rompas, mengkonfirmasi kliennya akan hadir di reka ulang. Namun belum tahu apakah keluarga Mario Dandy akan ikut menyaksikan atau tidak jalannya reka ulang.

“(Mario) hadir. (Keluarga) nggak tahu (hadir-tidaknya), belum ada komunikasi,” ujar Dolfie saat dihubungi detikcom Jumat (10/3/2023).

Rekonstruksi rencananya digelar langsung di lokasi kejadian Kompleks Green Permata Residence, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selepas salat Jumat. Tersangka Shane, yang juga teman Mario Dandy, juga dipastikan hadir.

“Shane hadir,” kata pengacara Shane, Happy SP Sihombing, saat dihubungi terpisah.

Happy mengatakan ayahanda Shane juga akan ikut menyaksikan proses rekonstruksi tersebut bersama tim pengacara.

“Kita tim banyak yang hadir, kita mau melihat secara objektif,” tambahnya.

AG Belum Pasti Hadir

Sementara itu, perempuan inisial AG (15) belum bisa dipastikan hadir saat rekonstruksi. Kuasa hukum AG mengatakan rekonstruksi kasus akan memperhatikan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Kita lihat di lokasi ya nanti. Yang jelas rekonstruksi pasti akan memperhatikan UU SPPA,” kata kuasa hukum AG, Mangatta Toding Allo.

Mangatta mengatakan reka ulang tersebut akan dihadiri oleh tim pengacara AG. Keluarga AG tidak akan ikut menyaksikan.

“Sementara dari pihak penasihat hukum saja yang hadir,” jelasnya.

Sebagai informasi, AG adalah pelaku anak di kasus Mario Dandy aniaya David. AG telah ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LKPS).

Kemudian untuk David, pihak kuasa hukum menyampaikan keluarga tak hadir saat rekonstruksi. Hanya tim pengacara yang akan menyaksikan rekonstruksi.

“Kita saja,” kata pihak kuasa hukum Muhammad Hamzah.

Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David hari ini. Rekonstruksi bakal digelar di tempat kejadian perkara di kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Total 23 adegan akan diperagakan oleh para pelaku. Sebagai informasi, polisi telah menetapkan dua tersangka di kasus ini, yakni Mario Dandy dan Shane Lukas (19), serta perempuan AG (15), yang merupakan pelaku anak.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6611030/mario-dandy-dan-shane-akan-hadir-di-reka-ulang-ag-belum-pasti.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Agung (MA) menyunat hukuman mantan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Husin. Husin dinyatakan terbukti melakukan korupsi anggaran makanan santri lebih dari Rp 3 miliar.

Kasus bermula saat Polres Gayo Lues menyelidiki anggaran di Pemkab Gayo Lues, yaitu dana keperluan 1.000 santri, 45 panitia, dan 40 orang narasumber selama 90 hari. Anggaran itu dipakai untuk belanja nasi dengan total anggaran Rp 5,4 miliar, makanan ringan Rp 2,4 miliar, teh/kopi anggaran Rp 1 miliar.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggara menunjuk rekanan, yaitu Wisma Pondok Indah dan Ira Ketering, untuk memenuhi kebutuhan para santri selama pelatihan.

Pada kenyataannya, mereka memangkas anggaran belanja nasi yang seharusnya di kontrak kerja Rp 19.965 per porsi, tapi membeli dengan harga murah seharga Rp 9.500 per porsi. Kemudian belanja makanan ringan yang seharusnya sesuai kontrak Rp 8.910 dipotong menjadi 4.500.

Husin juga diduga menerima keuntungan dari pekerjaan belanja makanan dan minuman saat menjabat jadi Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Aceh, ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,7 miliar.

Kasus pun bergulir ke pengadilan. Husin lalu dituntut 7,5 tahun penjara. Pada 25 Februari 2023, Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Husin dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan.

Hukuman itu disunat di tingkat banding menjadi 4,5 tahun penjara pada 25 April 2022. Atas vonis itu, jaksa, yang menuntut 7,5 tahun penjara, tidak terima dan mengajukan kasasi. Begitu juga dengan Husin.

Apa kata MA?

“Perbaikan pidana menjadi penjara selama 4 tahun, denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan,” demikian bunyi putusan MA yang dilansir website-nya, Jumat (10/3/2023). Duduk sebagai ketua majelis Desnayeti dengan Agustinus Purnomo Hadi danS oesilo.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6610932/ma-sunat-vonis-eks-kadis-syariat-islam-di-aceh-yang-korupsi-nasi-santri.)

Jakarta (VLF) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mempertanyakan cara perhitungan transaksi janggal Rp 300 triliun di Kemenkeu yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Menko Polhukam Mahfud Md. PPATK menjelaskan data tersebut.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan sejumlah data yang dikirim pihaknya ke Sri Mulyani merupakan hasil rekap dari ratusan laporan sejak 2009 hingga 2023. Dia menyebut nilai detail mutasi rekening serta dana tindak pidana ada di dokumen individual.

“Yang dipegang Ibu Menkeu terakhir adalah rekap dari beberapa ratus laporan yang pernah kami kirimkan kepada Kemenkeu sepanjang 2009-2023,” kata Ivan saat dihubungi detikcom, Jumat (10/3/2023).

“Nilai detail mengenai mutasi rekening serta dana yabg terkait tindak pidana ada pada dokumen individual nya,” ujarnya.

Ivan menuturkan semua data itu juga sudah disampaikan ke Sri Mulyani.
“Kami sudah sampaikan ke Ibu Menkeu,” imbuhnya.

Sri Mulyani Pertanyakan Cara Perhitungan Rp 300 Triliun

Sebelumnya, Sri Mulyani merespons hasil temuan adanya transaksi janggal senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sri Mulyani mengaku baru hari ini menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai transaksi tersebut.

Dilansir detikJateng, Sri Mulyani mengaku sempat berkomunikasi dengan Mahfud Md dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Mahfud sebelumnya mengungkapkan adanya transaksi janggal tersebut.

“Iya tadi saya juga berkomunikasi sama Pak Mahfud dan Pak Ivan ya dari PPATK pertama surat itu baru saya terima tadi pagi. Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu nggak ada angkanya, jadi saya nggak tahu juga dari mana angkanya,” kata Sri Mulyani di kantor pajak KPP Pratama Surakarta, Kamis (9/3/2023).

Sri Mulyani akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Mahfud dan Ivan Yustiavandana. Dia mempertanyakan cara perhitungan temuan Rp 300 triliun tersebut.

“Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan (PPATK) angkanya tuh dari mana sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan Anda semuanya media dan masyarakat,” ujarnya.

Sri Mulyani pun mengaku sempat bertanya kepada Kepala PPATK mengenai cara perhitunganya.”Tentu saya tanya kepada Pak Ivan cara menghitungnya gimana datanya seperti apa karena di dalam surat yang disampaikan ke saya yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman nggak ada satu pun angka,” terang dia.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6610714/ppatk-jawab-menkeu-soal-asal-temuan-transaksi-janggal-rp-300-t-di-kemenkeu.)

Jakarta (VLF) Anak buah Heryanto Tanaka, Sutikna, mengungkapkan bahwa dia diminta mengucurkan Rp 15 miliar untuk mengurus suap di Mahkamah Agung (MA). Bendahara Sutikna itu menyatakan saat menjadi saksi terhadap Heryanto Tanaka yang menjadi terdakwa suap hakim agung Sudrajad Dimyati.

Sutikna mengaku diberi mandat oleh Heryanto Tanaka untuk mengurus uang dan buku cek kosong. Dari keterangannya, terungkap bahwa ada uang Rp 15 miliar yang dikeluarkan Tanaka untuk mengurus tiga perkara di MA. Uang Rp 15 miliar ini digunakan di antaranya untuk perkara kasasi pidana, kasasi perdata khusus, dan peninjauan kembali (PK) di MA.

“Pengurusan di MA Rp 15 miliar untuk tiga perkara,” kata Sutikna kepada JPU KPK, sebagaimana dikutip dari detikJabar, Kamis (9/3/2023).

JPU membongkar juga kaitan hubungan Yosep Parera dengan PNS MA Desy Yustria. Yosep sendiri diketahui merupakan kuasa hukum Heryanto Tanaka.

“Setahu saya, ada urusan MA karena dibantu, monitor kasus jalan atau tidak, setahu saya seperti itu,” ujarnya.

Asisten Hakim Agung Sudrajad Dimyati Ngaku Kecipratan Duit Suap

Bukan soal itu saja, jaksa juga mengusut hubungan Heryanto Tanaka dengan salah seorang komisaris BUMN Dadan Tri Yudianto. Sutikna mengatakan hubungan bosnya itu dengan Dadan Tri Yudianto berkaitan dengan urusan bisnis dan kepengurusan perkara di MA.

“Pernah sampaikan bahwa dia sempat ngomong dia mau bisnis dengan Dadan, tapi tak tahu, dia janji bantu urus perkara di MA,” tuturnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6609352/saksi-sebut-kucurkan-rp-15-miliar-untuk-suap-perkara-di-mahkamah-agung.)

Jakarta (VLF) Warga negara AS, Thomas Anthony Van Der Heyden, didakwa melakukan korupsi pada proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2012-2021. Thomas Anthony disebut meminta Laksamana Muda TNI (Purnawirawan) Agus Purwoto menandatangani kontrak sewa satelit floater, padahal tak diperlukan.

“Terdakwa Thomas Anthony Van Der Heyden bersama saksi Surya Cipta Witoelar dan saksi Arifin Wiguna meminta kepada saksi Laksamana Muda TNI (Purnawirawan) Agus Purwoto untuk menandatangani kontrak sewa satelit floater berupa satelit Artemis, antara Kemenhan dengan Avanti Communication Limited, meskipun sewa satelit Artemis tidak diperlukan, dan saksi Laksamana Muda TNI (Purnawirawan) Agus Purwoto tidak berkedudukan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), sehingga tidak sesuai dengan tugas pokok dan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak,” kata jaksa KPK saat membacakan dakwaan di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2023).

Jaksa menyebut penandatanganan sewa kontrak itu belum memenuhi syarat, karena Laksda (Purn) Agus Purwoto, yang diminta menandatangani kontrak, tidak menjabat pejabat pembuat komitmen (PPK). Selain itu, kata jaksa, belum ada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenhan, Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa hingga Kerangka Acuan Kerja (KAK).

“Dalam penandatanganan kontrak tersebut belum tersedia anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenhan, belum ada Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, belum ada Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR), dan belum ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tidak ada proses pemilihan penyedia Barang/Jasa, dan wilayah cakupan layanan Satelit Artemis tidak sesuai dengan filing satelit di slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT), dan satelit Artemis memiliki spesifikasi yang berbeda dengan satelit Garuda-1,” ujarnya.

Perbuatan Thomas Anthony dinilai jaksa sebagai tindakan memperkaya diri sendiri dan korporasi. Jaksa menilai tindakan itu merugikan keuangan negara senilai Rp 453.094.059.540,68.

“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu telah memperkaya korporasi Avanti Communications Limited sebesar Rp 453.094.059.540,68, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara yang keseluruhannya sebesar Rp 453.094.059.540,68 sesuai dengan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° BT pada Kementerian Pertahanan tahun 2012 sampai 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” tutur Jaksa.

Awal Mula Kasus

Kasus ini bermula saat Thomas Anthony bersama Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma (PT DNK) Thomas Widodo dan Andrie Rollan untuk menghadiri undangan Thomas Widodo melakukan pemaparan di ruang rapat Direktorat Komponen Cadangan (Ditkomcad) pada 26 November 2012. Tujuan PT DNK melakukan pemaparan tersebut adalah PT DNK berkeinginan menjadi agen dalam perawatan (maintenance) satelit apabila pihak Kemenhan melakukan pembelian satelit komersial untuk pertahanan. Selanjutnya pihak Kemenhan mengajukan surat kepada Presiden namun surat itu tak mendapatkan tanggapan.

Thomas dalam kasus ini sebagai senior advisor PT Dini Nusa Kusuma (PT DNK).

Pada 7 Januari 2015, perusahaan Amerika Serikat, Lockheed Martin, mengirimkan surat yang ditandatangani oleh Bary Noakes kepada CEO Asia Cellular Satellite (AceS) yang menyatakan pendorong satelit Garuda-1 mengalami keadaan yang tidak normal dan bahan bakar pada satelit Garuda-1 telah habis, yang menyebabkan satelit tidak dapat melakukan manuver menjaga stasiun (station keeping) untuk tetap di slot orbitnya, sehingga Lockheed Martin merekomendasikan penonaktifan (decommission) operasi satelit Garuda-1.

Pada 27 Januari 2015, Direktur Penataan Sumber Daya Kemenkominfo Titon Dutono kemudian mengirimkan surat ditujukan kepada CEO ACeS yang meminta penjelasan ACeS terhadap proses deorbit satelit Garuda-1, rencana kegiatan terhadap filing Garuda-2 pada slot orbit 123 derajat BT, dan rencana lanjutan penggunaan filing Garuda-2 pada slot orbit 123 derajat BT.

Setelah memperoleh informasi terkait pengelolaan slot orbit 123 derajat BT yang ditangani Dirjen Kuathan Kemenhan Arifin Wiguna bersama Surya Cipta, Thomas Anthony menemui Laksda (Purn) Agus Purwoto. Pertemuan itu mengajak Kemenhan bekerja sama dalam pengelolaan slot orbit 123 derajat BT, dan mempresentasikan paparan dengan judul ‘The Indonesian Mobile Satellite Communications Company (Assignment Of Orbital SLOT 123 E And Accompanying Radio Frequency Spectrum)’ tertanggal 20 Mei 2015, yang menjelaskan langkah-langkah PT DNK dengan dalih penyelamatan slot orbit 123 derajat BT dan dukungan konsultan ahli satelit dan para investor, dengan pembagian persentase sekitar 40 persen untuk kepentingan Kemenhan dan sisanya 60 persen untuk kepentingan komersial.

Namun saat itu Laksamana Muda TNI (Purnawirawan) Agus Purwoto telah menyatakan tidak mampu dan tidak berencana melakukan pengadaan satelit pada slot orbit 123 derajat BT, karena Kemenhan tidak mempunyai anggaran dan tidak memiliki tim yang mengetahui dan memahami mengenai satelit. Arifin Wiguna tetap meyakinkan Laksamana Muda TNI (Purnawirawan) Agus Purwoto untuk mengelola slot orbit 123 derajat BT demi menyelamatkan kedaulatan negara, sehingga saksi Laksamana Muda TNI (Purnawirawan) Agus Purwoto bersedia mengelola slot orbit 123 derajat BT bersama PT DNK.

Kemudian, Thomas Anthony kembali melakukan pemaparan bersama Surya Cipta dan Arifin Wiguna di Kemenhan pada 29 Juli 2015, dengan judul paparan ‘Ancaman Penghilangan Kedaulatan Komunikasi Republik Indonesia’. Isi paparan itu di antaranya, jika Indonesia tak menempatkan satelit pengganti hingga akhir 2017, Indonesia akan kehilangan alokasi orbit 123E beserta frekuensi L-Band yang dimilikinya dan meluncurkan satelit baru sebelum deadline akhir 2017 adalah hampir tidak mungkin sehingga diperlukan solusi sementara dengan membeli satelit di luar angkasa yang sudah tidak dipergunakan untuk mempertahankan hak alokasi slot orbit tersebut.

Setelah mendapat penjelasan mengenai ORM dari Thomas Anthony bersama Arifin Wiguna dan Surya Cipta, kemudian Laksamana Muda TNI (Purnawirawan) Agus Purwoto menyatakan persetujuannya untuk mengelola slot orbit 123 derajat BT. Singkat cerita, setelah mendengar beberapa kali paparan Thomas Anthony, Laksamana Muda TNI (Purnawirawan) Agus Purwoto sepakat untuk menyewa satelit Artemis milik Avanti Communications Limited.

Atas perbuatannya, terdakwa Thomas Anthony disangkakan Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6609182/warga-as-didakwa-korupsi-di-kasus-satelit-kemhan-rugikan-ri-rp-453-m.)

Jakarta (VLF) Jaksa Agung ST Burhanuddin dinobatkan sebagai best institutional leaders oleh Obsession Media Group. Burhanuddin dipilih karena dinilai telah membawa Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum yang lebih baik.

Penghargaan ini diberikan ke Burhanuddin pada Rabu (8/3/2023) di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Ballroom. Penghargaan ini diberikan kepada pemimpin lembaga/institusi yang telah memberikan kontribusi serta inspirasi melalui tindakan maupun pemikiran.

“Adapun dalam pertimbangannya, Obsession Media Group memutuskan penghargaan tersebut diberikan atas kinerja Jaksa Agung ST Burhanuddin yang telah membawa Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum yang lebih baik,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (8/3/2023).

Ketut kemudian menjelaskan sejumlah survei menunjukkan Kejaksaan RI dianggap mampu mengusung penegakan hukum yang humanis dan modern. Dia menyebut, pada Survei Indikator Politik Indonesia pada 27 November 2022, tingkat kepercayaan publik terhadap kerja Kejaksaan mencapai 77,4 persen.

Kemudian, katanya, jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia pada 8 Desember 2022 mengenai tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara dan institusi demokrasi memposisikan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan 60,6 persen.

Selain itu, sejumlah penghargaan Internasional “Special Achievement Award” untuk pelaksanaan Restorative Justice dari International Association of Prosecutors (IAP) dan penghargaan atas efektivitas penerapan efektivitas Restorative Justice menjadi salah satu yang terbaik di dunia dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6608577/jaksa-agung-st-burhanuddin-raih-penghargaan-best-institutional-leaders.)