Jakarta (VLF) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan perlindungan AG (15). Hal itu terkait kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Satriyo (20) terhadap Cristalino David Ozora (17).

Dilansir detikNews, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan keputusan diambil dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK, Senin (13/3/2023). Berikut alasan LPSK.

Alasan LPSK

Hasto menjelaskan permohonan perlindungan AG ditolak karena tidak memenuhi syarat perlindungan.

Salah satunya terkait Pasal 28 (1) huruf a dan huruf d UU 31/2014 yang mengatur syarat formil perlindungan terhadap saksi dan korban. Pasal 28 (1) huruf a sendiri mengatur sifat pentingnya keterangan saksi atau korban. Sementara itu, Pasal 28 (1) huruf d terkait rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi atau korban.

“Status hukum pemohon (AG) sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, tidak termasuk ke dalam subyek perlindungan LPSK yang diatur dalam Pasal 5 (3) UU Nomor 31 Tahun 2014,” kata Hasto kepada wartawan, Selasa (14/3/2023).

Rekomendasi LPSK

LPSK memberikan rekomendasi usai permohonan ditolak. LPSK merekomendasikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan KPAI untuk mendampingi AG serta memastikan terpenuhinya hak-hak AG dalam proses peradilan pidana.

Permohonan Saksi Kunci Diterima
Sementara itu, LPSK menerima permohonan perlindungan dari saksi N dan R yang merupakan orang tua teman David. Alasannya, permohonan memenuhi syarat perlindungan sesuai UU yang berlaku.

Adapun jenis perlindungan yang diberikan kepada R, berupa pemenuhan hak prosedural. Sedangkan terhadap N berupa pemenuhan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis.

“Perkara ini (tindak pidana penganiayaan berat) merupakan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam UU 31 Tahun 2014,” ujarnya.

Status AG di Kasus Penganiayaan David

Status perempuan berinisial AG (15) di kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17) yang dilakukan anak mantan pejabat pajak Mario Dandy Satriyo (20) kini telah naik menjadi pelaku. Polisi tidak menyebut AG sebagai tersangka, tapi anak yang berkonflik dengan hukum.

“Kemudian kedua ada perubahan status dari AG yang awalnya anak berhadapan dengan hukum, berubah statusnya atau naik statusnya jadi anak yang berkonflik dengan hukum atau kata lain pelaku atau anak. Jadi anak di bawah umur ini tidak boleh disebut tersangka,” kata Hengki.

Hal ini mengacu pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikut isinya:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana,” bunyi pasal 1 ayat 3.

Diketahui, umur AG 15 tahun. Artinya, AG tidak bisa disebut sebagai tersangka. Polisi sendiri menjerat AG dengan pasal berlapis.

“Terhadap anak AG, kami menerapkan Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak, Pasal 355 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 KUHP subsider Pasal 354 (1) juncto Pasal 56 lebih subsider Pasal 353 (2) juncto Pasal 56 lebih lebih subsider Pasal 351 (2) juncto Pasal 56 KUHP,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (2/3).

(Sumber : https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6618071/alasan-lpsk-tolak-lindungi-ag-di-kasus-mario-dandy.)

Jakarta (VLF) Market conduct atau perilaku pelaku jasa keuangan untuk melindungi konsumen telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam UU tersebut sejumlah pasal mengatur mengenai market conduct hingga aturan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.

Seperti pada pasal 1 angka 41, pengawasan perilaku (market conduct) adalah pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha sektor keuangan (PUSK) dalam mendesain menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, mengatakan dalam UU tersebut telah diatur pidana terhadap pelanggaran pada market conduct. Ia mengatakan sanksi yang akan diberikan dimulai dari administratif, teguran, mencabut izin usaha, pidana penjara 2 sampai 10 tahun hingga ada sanksi denda Rp 250 miliar.

“Pelanggaran market conduct itu ada sanksi administratif dimulai dari teguran sampai dengan dicabutnya izin usaha, sanksi pidana ini ancamannya penjara 2-10 tahun dan sanksi pidana denda sampai dengan Rp 250 miliar. Ini sudah ada di UU, please be aware, pastikan ibu bapak paham market conduct,” jelasnya dalam Sosialisasi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).

Dalam UU P2SK, pada pasal 236 nomor 4 ada sejumlah larangan yang perlu menjadi perhatian pelaku usaha sektor keuangan (PUSK). PUSK dilarang memberikan produk/layanan yang tidak sesuai dengan informasi yang dinyatakan dalam keterangan iklan/promosi penjualan produk/layanan tersebut. Kemudian, dilarang memberikan produk yang tidak sesuai perjanjian.

PUSK dilarang menyediakan informasi perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, dilarang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, dilarang menjual atau menawarkan produk/layanan yang tidak memiliki izin, lalu dilarang melakukan penawaran produk/layanan kepada konsumen melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan, dan dilarang mengenakan biaya kepada konsumen atas layanan pengaduan.

Berkaitan dengan aturan tersebut, Friderica meminta perusahaan paham atas tugasnya dalam hal market conduct. Jadi, literasi dan edukasi kepada nasabah sangat penting. Karena hal tersebut juga berkaitan dengan pelayanan bagi nasabah. Ia mewanti-wanti jangan sampai konsumen tidak paham akan produk yang ditawarkan atau dibeli.

“Nggak ada usaha yang bisa sukses tanpa happy costumer, costumer confident dan tanpa customer yang loyal. Pertama literasi edukasi. Jangan pernah senang dapat nasabah ambil deal, tetapi sebenarnya nggak paham, itu akan menjadi masalah buat bapak/ibu. Harus pastikan nasabah paham produk mereka, harus cocok dengan yang mereka butuhkan,” pungkasnya.

(Sumber : https://finance.detik.com/moneter/d-6618048/pelayanan-ke-konsumen-diatur-p2sk-ini-ancaman-buat-bank-asuransi-bandel.)

Jakarta (VLF) Kepolisian Daerah (Polda) Bali menetapkan warga negara asing (WNA) berkebangsaan Ukraina Rodion Krynin sebagai tersangka. Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bali itu kini ditahan di rumah tahanan (Rutan) Polda Bali.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Bali Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto menuturkan Sub Direktorat (Sudbit) IV Bidang Perempuan dan Anak Ditreskrimum Polda Bali masih berkoordinasi dengan Imigrasi terkait warga Suriah, Muhammad Zghaib Bin Nizar. Rodion Krynin dan Muhammad Zghaib terjerat kasus serupa yaitu diduga memiliki KTP Bali dengan cara tidak sah.

“Sementara baru satu (yang menjadi tersangka), yang satu masih koordinasi dengan bank dan imigrasi terkait BB (barang bukti),” tutur Satake Bayu kepada detikBali, Selasa (14/2/2023).

Satake Bayu mengungkapkan penahanan terhadap Rodion Krynin alias Alexandre Nur Rudi dilakukan sesuai laporan polisi nomor LP/107/III/2023/SPKT Polda Bali bertanggal 1 Maret 2023. “Laporan tersebut tentang membuat dan menggunakan dokumen/KTP yang diduga palsu,” ungkap Satake Bayu.

Rodion Krynin yang memiliki nama KTP Alexander Nur Rudi itu dijerat dengan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal selama enam tahun penjara.

Sebelumnya, WNA Muhammad Zghaib Bin Nizar dan Rodion Krynin memiliki KTP Bali. Keduanya diduga mendapatkan KTP tersebut dengan cara tidak sah.

Apalagi, identitas kedua WNA itu berbeda antara yang tertulis di paspor dan KTP. Muhammad Zghaib Bin Nizar memiliki nama Agung Nizar Santoso dan Rodion Krynin memiliki nama Alexander Nur Rudi di KTP Bali.

Muhammad Zghaib ditangkap pada Februari lalu di Denpasar. Sementara, Rodion Krynin Badung dibekuk beberapa hari kemudian.

(Sumber : https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6617974/diduga-memiliki-ktp-bali-secara-ilegal-warga-ukraina-jadi-tersangka.)

Jakarta (VLF) Anggota Kodam I/BB, Sertu E, yang terlibat aksi perampokan pengisi ATM di Pekanbaru telah ditangkap. Sertu E diciduk dari markasnya, Batalyon Arhanud Pekanbaru.

“Dia (Sertu E) dijemput dari Batalyon Arhanud Pekanbaru oleh POM (Denpom),” kata Kapendam I/BB Kolonel Rico Siagian kepada detikSumut, Senin (14/3/2023).

Dia tidak tahu pasti kapan Sertu E ditangkap. Namun dia memastikan Sertu E sudah ditahan dan diperiksa oleh Denpom.

Mengenai peran Sertu E, Rico belum memberikan penjelasan. Dia beralasan masih menunggu hasil pemeriksaan dan penyusunan (riksut) dari Denpom Pekanbaru.

Rico pun belum ingin berkomentar banyak terkait status Sertu E apakah akan dipecat karena terlibat perampokan tersebut.

“Proses hukum masih berjalan. Kita liat aja nanti pasalnya serta aturan hukumnya seperti apa,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, lima perampok bersenjata api yang menembak petugas pengisi ATM dan menggasak Rp 100 juta di Pekanbaru, Riau ditangkap. Dua di antaranya adalah prajurit TNI aktif.

Informasi diterima detikSumut, lima pelaku ditangkap di lokasi berbeda. Dua pelaku di Terminal Rambutan Jakarta, dua di Subang Jawa Barat dan satu pelaku di Riau.

Dari lima pelaku yang ditangkap, tiga yakni orang sipil. Sementara dua pelaku lainnya merupakan prajurit TNI aktif yang berdinas di Jawa Barat dan Pekanbaru yakni Serma A dan Sertu E.

Kasi Intel Korem 031 Wira Bima Kolonel Arh Hadi Purwanto membenarkan kedua prajurit aktif sudah diamankan. Bahkan saat ini sedang diperiksa oleh Denpom TNI.

“Iya, sudah diperiksa. Tapi belum tahu kita sejauh mana keterlibatannya. Diperiksa di Denpom,” terang Hadi kepada detikSumut, Senin (13/3/2023).

Perampok bersenjata api menembak petugas pengisian uang ATM di Pekanbaru, Riau. Selain menembak petugas, pelaku juga menggasak uang tunai sekitar Rp 100 juta.

(Sumber : https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6617574/anggota-kodam-ibb-rampok-pengisi-atm-ditangkap-di-arhanud-pekanbaru.)

Jakarta (VLF) Rektor Universitas Udayana I Nyoman Gde Antara jadi tersangka kasus korupsi dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyinggung soal kemungkinan tindak pidana korupsi serupa terjadi perguruan tinggi negeri (PTN) lainnya.

“Parah ini. Kemungkinan hal ini bisa juga terjadi di PTN lainnya. Karena faktor tidak adanya payung hukum dan transparansi SPI,” kata Dede Yusuf saat dihubungi, Senin (13/3/2023).

Menurut Dede, Komisi X DPR telah membuat Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi untuk masalah jalur mandiri rawan korupsi. Panja itu pun telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

“Kami telah membuat Panja Perguruan Tinggi Komisi X kemarin, dan sudah memberikan rekomendasi ke Kemendikbud terkait jalur mandiri ini yang harus diselesaikan segera,” kata Dede Yusuf.

Dede Yusuf pun mengutipkan rekomendasi dari Panja Komisi X DPR kepada Kemendikbudristek. Dua hal yang menjadi rekomendasi adalah soal prosedur standar seleksi mandiri dan pendanaan perguruan tinggi negeri di luar uang kuliah tunggal (UKT).

“Mendesak Kemendikbudristek RI menyusun standard operating procedure (SOP) pada seleksi mandiri di tingkat nasional yang memuat transparansi, objektivitas, baik dari sisi penilaian maupun biaya, sebagai bentuk pengawasan terhadap penerimaan mahasiswa jalur mandiri di PTN, dengan membentuk sebuah Lembaga Wali Akademik, yang bukan dikelola ataupun prioritas Rektor sendiri,” kata Dede Yusuf.

“Perguruan tinggi juga didorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan selain-UKT,” ucapnya.

Menurut Dede Yusuf, SPI memiliki fungsi untuk subsidi silang biaya pendidikan. Namun, kerana tidak transparan, malah menjadi celah korupsi.

“Makanya harus ada payung hukum yang jelas, dan dijalankan secara transparan dan akuntabel secara terbuka.

“Jika tidak bisa, sebaiknya ditiadakan saja, diganti dengan proses tes biasa atau kemampuan prestasi saja,” ucapnya.

Selengkapnya di halaman berikut

Simak juga ‘Saat 3 Pejabat Universitas Udayana Jadi Tersangka Korupsi Dana SPI Rp 3,8 M’:

Rektor Universitas Udayana Tersangka

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali mengungkap peran Rektor Universitas Udayana Bali Prof I Nyoman Gde Antara dalam kasus dugaan korupsi dana SPI. Antara telah ditetapkan sebagai tersangka.

“IGNA berperan dan menjabat sebagai Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Tahun 2018-2022,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali Agus Eko Purnomo seperti dilansir Antara, Senin (13/3/2023).

Dia mengatakan perbuatan Antara diduga merugikan negara Rp 105,39 miliar. Dia juga menyebut Antara diduga menyebabkan merugikan perekonomian negara hingga Rp 334,57 miliar.

Eko menjelaskan jumlah kerugian itu merupakan hasil audit dari auditor saat penyidikan berlangsung. Dia mengatakan Antara dijerat pasal pemerasan dalam UU Tipikor.

“Sebesar Rp 105 miliar itu kami temukan dalam penyidikan. Kemarin kan pasal pertama yang kami sangkakan kan Pasal 12 huruf e. Itu yang kerugiannya Rp 3,9 miliar,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6617491/rektor-udayana-diduga-korupsi-dana-spi-dede-yusuf-singgung-ptn-lainnya.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kabar terbaru Plate bersaudara terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo 2020-2022. Apakah Plate bersaudara itu berpotensi menjadi tersangka?

Untuk diketahui, Kejagung telah memeriksa Menkominfo Johnny G Plate dan adiknya Gregorius Alex Plate dalam perkara korupsi BTS ini. Keduanya diperiksa sebagai saksi.

Adik Plate Kembalikan Uang

Terbaru ini, Kejagung mengungkap adik Menkominfo Johnny G Plate, Gregorius Alex Plate, telah mengembalikan uang Rp 534 juta yang merupakan fasilitas yang diterimanya dari BAKTI Kominfo. Kejagung menyebut Gregorius mengembalikan uang tersebut secara sukarela.

“Namun yang jelas sampai saat ini fasilitas yang dia (Gregorius Alex Plate) terima telah dia kembalikan sejumlah Rp 534 juta, itu sudah dikembalikan,” kata Dirdik pada Jampidsus, Kejagung, Kuntadi, saat jumpa pers di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (13/3/2023).

Ia menyebut penyerahan uang Rp 534 juta kepada penyidik dari adik Johnny G Plate merupakan sukarela. Namun belum diketahui apakah uang tersebut dapat berpotensi menjadikannya tersangka atau tidak. Oleh sebab itu, Kuntadi mengatakan perlu didalami perannya dalam kasus ini.

“Penyerahan uang Rp 500 juta itu merupakan penyerahan sukarela, yang bersangkutan mengakui bahwa pada periode tersebut dirinya menerima fasilitas dari Bakti, dan selanjutnya apakah itu berpotensi mendudukkan dia sebagai tersangka, nah itu makanya kita sedang dalami, perannya seperti apa, tapi yang jelas yang bersangkutan ini kan swasta apakah fasilitas tersebut dia terima kaitannya karena penyalahgunaan jabatan dari kakaknya atau bagaimana itu yang kita mesti harus dalami,” katanya.

Kejagung Akan Panggil Lagi Johnny G Plate Besok

Terkait fasilitas yang diterima Gregorius Alex Plate, Kejagung akan meminta keterangan Johnny G Plate. Pemanggilan itu dilakukan besok.

Kuntadi mengatakan penyidik akan mencecar Johnny G Plate salah satunya mengenai fasilitas yang diterima Gregorius Alex. Apakah fasilitas yang diterima terkait dengan jabatan Johnny sebagai Menkominfo atau tidak.

“Kita juga ingin tahu fasilitas yang telah dinikmati oleh saudara GAP, adik yang bersangkutan (Johnny G Plate) apakah itu terkait dengan jabatan yang bersangkutan (Johnny) atau tidak,” katanya.

“Terkait dengan adiknya (adik Johnny Plate) untuk sampai saat ini baru Rp 500 (juta) sekian, dan penyidikan masih berjalan terus jadi di tunggu saja,” katanya.

Apakah Plate bersaudara ini berpeluang jadi tersangka di kasus korupsi BTS, simak di halaman berikut

Berpotensi Tersangka?

Kuntadi menjelaskan Kejagung akan melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan Johnny G Plate pada Rabu mendatang. Setelah itu, barulah akan dianalisis terkait dengan status tersangka.

“Terkait dengan kapasitas beliau (Johnny G Plate) apakah ada kemungkinan jadi tersangka atau tidak kita masih mendalami. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan pertama setelah kita melakukan evaluasi perlu dilakukan pendalaman-pendalaman, maka pada hari Rabu besok yang bersangkutan kita panggil kembali untuk mencari alat bukti berikut, untuk dikonfirmasi terhadap alat bukti-alat bukti yang lain yang kita kumpulkan,” katanya.

Dalam kasus ini, penyidik juga telah menerima Rp 10.149.363.250 (miliar) yang dikembalikan dari beberapa tempat. Jumlah tersebut di luar aset berupa kendaraan dan rumah yang disita.

“Untuk yang lain telah dikembalikan dari beberapa tempat. telah kita minta untuk dikembalikan ada total Rp 10.149.363.250 (miliar), di luar beberapa barang berupa kendaraan dan sepeda motor, termasuk ada rumah yang berhasil kita sita di daerah Lebak Bulus,” katanya.

“Terkait dengan uang yang disita sejauh ini masih seputar direktur Bakti, konsorsiumnya, subcon-nya yang berhasil kita amankan,” sambungnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6617441/babak-baru-plate-bersaudara-di-kejaksaan.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pada PT Graha Telkom Sigma (GTS). PT GTS diduga melakukan pencairan dana dengan dokumen yang dipalsukan oleh oknum senilai Rp 354 miliar.

“Beberapa oknum dari PT GTS, telah memalsukan dokumen sehingga PT GTS mengeluarkan dana sebesar Rp 354.335.416.262,” kata Dirdik Jampidsus Kejagung Kuntadi saat jumpa pers di kantornya, Senin (13/3/2023).

Kuntadi menuturkan awal kasus tersebut pada tahun 2017-2018 perusahaan membuat perjanjian kerja sama fiktif pengadaan pembangunan perumahan, hotel, penyediaan batu split pada beberapa perusahaan pelanggan.

“Kasusnya adalah pengadaan pembangunan fiktif perumahan, hotel, penyediaan batu split pada beberapa perusahaan pelanggan yang diduga fiktif,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Kuntadi, untuk mendukung pencairan dana, PT GTS menggunakan dokumen-dokumen pencairan fiktif. Sehingga dengan dokumen tersebut berhasil ditarik dana sebesar Rp 354 miliar.

Kuntadi menjelaskan penyidik telah memeriksa 38 orang saksi buntut kasus itu. Serta, penyidik menemukan beberapa dokumen penting terkait dengan penanganan perkara dari hasil penggeledahan di PT Graha Telkom Sigma dan PT Sigma Cipta Caraka.

“Adapun pemeriksaan yang telah kita lakukan kita telah memeriksa 38 orang saksi, dan juga telah dilakukan beberapa kegiatan penggeledahan di beberapa tempat, antara lain di PT GTS itu sendiri dan PT Sigma Cipta Carakat,” jelasnya.

“Dan hasil penggeledahan kita baru menemukan beberapa dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara,” lanjutnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6616731/kejagung-usut-kasus-proyek-fiktif-pt-gts-senilai-rp-354-m.)

Jakarta (VLF) Kasus penipuan robot trading belakangan ini mencuat sehingga menjadi keresahan untuk masyarakat. Polri mengimbau masyarakat untuk memperhatikan legalitas perusahaan sebelum terjun ikut melakukan trading.

“Dan tentu kita mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah diiming-imingi dengan janji keuntungan yang besar, dan juga kita mengimbau agar memilih investasi trading yang memiliki legalitas dan kredibilitas yang jelas dan terdaftar di OJK,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin (13/3/2023).

Ramadhan mengatakan kini banyak pihak yang mengaku-aku sebagai perusahaan trading sebagai kedoknya saja.

“Imbauan ini perlu kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak terjadi lagi penipuan-penipuan di masyarakat yang berkedok yang berkedok trading online,” katanya.

Sebelumnya, Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo ditangkap polisi lantaran terlibat dalam kasus penipuan robot trading ATG. Dia ditangkap karena kasus dugaan tindak pidana perdagangan, ITE, dan pencucian uang dengan puluhan ribu korban dan kerugian mencapai Rp 9 triliun.

Kasus penipuan robot trading ATG yang dikelola PT Pansaky Berdikari Bersama itu sempat dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.Polisi menyebut kasus yang menjerat Wahyu Kenzo itu tergolong extraordinary crime atau kejahatan luar biasa.

Kini, Wahyu sudah ditahan kepolisian karena kasus tersebut.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6616657/polri-imbau-masyarakat-perhatikan-legalitas-sebelum-ikut-trading.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mengusut dugaan kasus korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta Cikampek II elevated ruas Cikunir sampai Karawang Barat. Kasus tersebut kini telah naik ke tingkat penyidikan.
“Terkait perkara Tol Japek. Tol Japek ini nilai kontraknya kurang lebih 13 triliun. Penyidik sudah meningkatkan perkara ini ke proses penyidikan umum,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di kantornya, Senin (13/3/2023).

Ia mengatakan saat ini sudah ada 15 saksi yang diperiksa. Penyidik juga masih menelusuri alat bukti terkait kasus tersebut.

“Dan sampai saat ini teman-teman penyidik sudah memeriksa kurang lebih 15 saksi karena sudah menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan perkara ini menjadi penyidikan umum,” katanya.

Namun belum disampaikan berapa nilai kerugian negaranya. Sebab masih penyidikan umum.

Duduk Perkara

Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated ruas Cikunir sampai Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat. Proyek ini bernilai kontrak Rp 13.530.786.800.000.

Dalam pelaksanaan pengadaannya, diduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu sehingga atas perbuatan tersebut diindikasikan merugikan keuangan negara.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6616545/kejagung-mulai-penyidikan-dugaan-korupsi-tol-japek-ii-nilai-kontrak-rp-13-t.)

Jakarta (VLF) Sidang kasus peredaran narkotika dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. Agenda persidangan hari ini yakni pemeriksaan saksi meringankan.

Pengacara Irjen Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, menghadirkan 5 saksi meringankan hari ini, yakni 3 saksi ahli dan 2 saksi fakta.

Pantauan detikcom di PN Jakarta Barat, Senin (13/3/2023), sidang dimulai sekitar pukul 09.42 WIB di ruang sidang utama Kusumah Atmadja. Teddy hadir secara langsung dalam persidangan ini.

Berikut daftar saksi hari ini:

1. Jontra Manvi Bakhara (saksi fakta, wartawan Mata Sumbar)
2. Jasman (saksi fakta)
3. Ruby Alamsyah (ahli digital forensic)
4. Elwi Danil (ahli hukum pidana)
5. Jamin Ginting (ahli hukum pidana)

Dalam kasus ini, Teddy Minahasa didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu hasil barang sitaan seberat lebih dari 5 gram. Perbuatan itu dilakukan Teddy bersama tiga orang lainnya.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di PN Jakbar, Kamis (2/2).

Tiga orang yang dimaksud adalah mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Doddy Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti. Mereka didakwa dengan berkas terpisah.

“Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Doddy Prawiranegara, saksi Syamsul Maarif bin Syamsul Bahri dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah Splitzing),” kata jaksa.

Teddy didakwa Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6615617/hotman-paris-hadirkan-5-saksi-meringankan-di-sidang-narkoba-irjen-teddy.)