Jakarta (VLF) Adik Menkominfo Jhonny G Plate yakni Gregorius Alex Plate mengembalikan uang Rp 534 juta terkait kasus korupsi BTS BAKTI Kominfo. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan alasan Gregorius mengembalikan uang tersebut.

Kapuspen Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan uang dikembalikan karena Gregorius merasa mendapat fasilitas keuangan yang tidak seharusnya didapatkan. Dia menyebut uang itu dikembalikan secara sukarela.

“Mengembalikan dengan sukarela karena mendapatkan fasilitas keuangan yang tidak seharusnya,” kata Ketut saat dihubungi, Rabu (15/3/2023).

Ketut menuturkan Kejagung masih mendalami mengapa Gregorius bisa mendapatkan fasilitas uang tersebut.

“Semua masih didalami,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi menjelaskan bahwa asal-usul duit ini akan dipaparkan. Dia mengatakan pemaparan akan dilakukan seusai gelar perkara.

“Nanti kita lihat setelah kita ekspose setelah kita gelar perkara,” ujar Kuntadi menjawab pertanyaan soal asal-usul duit itu dalam jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (15/3).

Kendati demikian, Kuntadi menegaskan dana itu berasal dari dana BAKTI Kominfo. “Tapi yang jelas, itu dana dari bakti,” ungkapnya.

“Apakah terkait dengan proyek ini atau tidak, yang kami tahu itu diambil dari anggaran BAKTI,” lanjutnya.

Gelar perkaranya dilakukan secara keseluruhan. Gelar perkara ini juga terkait status Johnny G Plate.

Kasus Korupsi BTS

Kasus korupsi BTS BAKTI Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kominfo membangun infrastruktur 4.200 site BTS. Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan, terbukti bahwa para tersangka telah merekayasa dan mengkondisikan.

Maka, di dalam proses pengadaannya, tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat sehingga pada akhirnya diduga terdapat kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara.

Selain mengusut dugaan korupsinya, Kejagung mengusut kasus dugaan pencucian uang terkait kasus korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022.

Total tersangka dalam kasus tersebut menjadi lima orang, yaitu:

1. AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia
3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020
4. MA selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment
5. IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6621679/kejagung-ungkap-alasan-adik-jhonny-g-plate-kembalikan-uang-rp-534-juta.)

Jakarta (VLF) Tim tangkap buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta kembali menangkap buron kasus korupsi. Kali ini yang ditangkap adalah terpidana kasus korupsi anggaran kesehatan Devi Sarah.

“Setelah kemarin tim tangkap buron (Tabur) Kejati DKI Jakarta berhasil mengamankan terpidana Chaidir Taufik. Hari ini Kejati DKI Jakarta kembali menangkap buron terpidana kasus korupsi anggaran Kementerian Kesehatan Devi Sarah,” kata Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Setiawan Budi Cahyono dalam keterangan pers tertulisnya, Kamis (16/3/2023).

Setiawan mengatakan Devi ditangkap di rumahnya di Jalan Gugus Depan, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (15/3) kemarin. Devi ditangkap setelah tim tabur Kejati DKI melakukan pengintaian.

“Setelah melakukan pengintaian dalam beberapa waktu yang lama, akhirnya tim tabur Kejati DKI Jakarta berhasil mengamankan buronan yang telah berstatus terpidana,” ujarnya.

Setiawan menjelaskan pada Rabu pukul 17.56 WIB tim tabur Kejati DKI Jakarta tiba di rumah Devi. Selanjutnya pada pukul 18.07 WIB, tim tabur dengan disaksikan oleh suami dari terpidana, telah berhasil mengamankan terpidana Devi Sarah.

“Pada saat ditangkap, terpidana kooperatif dan bersedia untuk dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,” ungkap Setiawan.

Dia menjelaskan, saat ini Devi telah tiba di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tim tabur Kejati DKI Jakarta telah melakukan pemantauan secara intensif dan berkesinambungan dalam beberapa hari terhadap keberadaan terpidana Devi Sarah.

Diketahui, Devi merupakan pegawai negeri sipil/staf pada Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam perjalanan kasusnya, tindak pidana korupsi ini terkait dengan perencanaan dan Pendayagunaan (Pusrengun) Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam penggunaan anggaran/ DIPA Tahun 2010 sebesar Rp 3.049.704.000.

Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai program kegiatan berupa penyusunan kebutuhan SDMK dalam penyelenggaraan standar pelayanan minimal Rp 291.750.000,- dan penyusunan standar ketenagaan di puskesmas Rp 608.650.000, serta sosialisasi aplikasi penyusunan kebutuhan SDMKes di daerah Rp 797.537.000,- hingga penyusunan juknis SDMKes di lingkungan Depkes Rp 1.017.917.000.

Namun, pada kenyataannya sebagian dari anggaran tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya seperti terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan, tetapi tetap dipertanggungjawabkan seakan-akan telah dilaksanakan dan uang yang dicairkan dipergunakan untuk kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan DIPA/ Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

Penangkapan Devi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1742 K/PID.SUS/2015 tanggal 16 Juli 2014 atas nama Devi Sarah Binti Agus Bakri.

Dalam amar putusannya, Devi dinyatakan secara dan sah meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhkan pidana penjara 4 tahun dan pidana denda Rp 200.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan salam 6 bulan.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6621634/jaksa-tangkap-eks-pns-kemenkes-buron-kasus-korupsi-anggaran-kesehatan.)

Jakarta (VLF) Informasi mengenai transaksi janggal Rp 300 triliun telah mengharu-biru Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Antiklimaks, perkara duit gede itu reda dengan cepat. Terlalu cepat?

Sebagaimana diketahui, informasi soal transaksi janggal Rp 300 triliun itu muncul setelah Kemenkeu, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, disorot habis-habisan lewat berita mengenai Rafael Alun Trisambodo yang punya harta fantastis. Sorotan ke Rafael selaku pejabat pajak di Jakarta muncul setelah anaknya, Mario Dandy Satriyo, menganiaya anak di bawah umur bernama David.

Sorotan ke Kemenkeu muncul lagi, tema masih sama yakni soal gaya hidup mewah penggawa pajak. Arah sorotan publik bergilir ke Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro, kemudian ke Kepala Bea Cukai Kantor Yogyakarta Eko Darmanto, dan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

Kemudian muncul Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md membawa kabar bahwa dia mendapat informasi dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Mahfud mengatakan ada transaksi janggal senilai Rp 300 triliun!

Info yang dibawa Mahfud Md itu tentu saja bikin heboh. Sampai-sampai, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Mahfud mengadakan jumpa pers bareng di kantor Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3) lalu.

Mahfud kemudian menjelaskan, angka Rp 300 triliun itu adalah angka dugaan tindak pidana pencucian uang. Meski begitu pada saat itu, Sri Mulyani mengaku masih belum mengerti bagaimana angka Rp 300 triliun itu bisa terbilang. Dia mendorong PPATK mengungkap ke publik.

Antiklimaks

Irjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Awan Nurmawan Nuh menggelar jumpa pers pada Selasa (14/3) kemarin. Dia mengatakan bahwa angka Rp 300 triliun itu bukanlah duit kejahatan.

“Prinsipnya, angka Rp 300 triliun itu bukan angka korupsi atau TPPU pegawai Kemenkeu, tadi sudah dijelaskan Pak Ivan (Kepala PPATK),” kata Awan, dalam jumpa pers, Selasa (14/3/2023).

“Kemudian kami di Kemenkeu komitmen untuk melakukan pembersihan-pembersihan, tentu kami intens dengan Pak Ivan, kita komit. Mengenai informasi-informasi pegawai itu kita tindaklanjuti secara baik, kita panggil dan sebagainya, intinya kerjasama antara Kemenkeu dengan PPATK sudah begitu cair,” lanjut Awan.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menerangkan angka Rp 300 triliun merupakan akumulasi dari tugas dan fungsi Kemenkeu yang menangani kasus tindak pidana asal. PPATK dalam hal ini melakukan analisis dan hasilnya disampaikan ke Kemenkeu untuk ditindaklanjuti. Uang Rp 300 triliun bukan hasil korupsi pegawai Kemenkeu.

“Yang kita sebut kemarin Rp 300 triliun, dalam kerangka itu perlu dipahami ini bukan tentang adanya abuse of power atau korupsi yang dilakukan pegawai Kemenkeu. Tapi ini lebih kepada tusi (tugas dan fungsi) Kemenkeu yang menangani kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami saat kami melakukan hasil analisis kami sampaikan ke kemenkeu untuk ditindaklanjuti,” paparnya.

Ivan menerangkan posisi Kemenkeu dalam hal ini sebagai penyidik tindak pidana asal dari kepabeanan cukai dan perpajakan. Dari situ, PPATK menyerahkan hasil analisis atau pemeriksaan pada Kemenkeu untuk ditindaklanjuti.

“Kasus-kasus itu yang memiliki nilai luar biasa besar, masif. Tapi memang ada satuan kasus yang kami koordinasikan, kami peroleh dari Kemenkeu terkait pegawai, kami temukan sendiri, tapi itu nilainya sangat minim, dan itu ditangani Kemenkeu dengan sangat baik,” jelasnya.

Pimpinan Komisi III DPR: Kok secepat itu?

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti temuan transaksi Rp 300 triliun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ternyata bukan korupsi pegawai. Sahroni bingung mengapa isu tersebut tiba-tiba selesai dengan kesimpulan yang dianggap cepat.

“Ini publik sudah telanjur dibuat bingung oleh banyaknya narasi yang beredar. Jadi saya minta temuan ini tolong benar-benar diusut tuntas. Pun kalau sudah clear, para pemangku kepentingan punya tanggung jawab untuk buka kasus ini seterang-terangnya kepada publik. Kok bisa isunya tiba-tiba clear dan disimpulkan secepat itu?” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (15/3/23).

Sahroni mengatakan semestinya kasus ini dibuka seterang-terangnya kepada publik. Terlebih, narasi Rp 300 triliun sudah telanjur mengemuka di masyarakat.

Menurut Sahroni, dengan berakhirnya isu ini, ada penilaian di masyarakat seolah-olah kasus dihentikan. Ia juga menilai kasus ini bisa saja sebagai fitnah akibat data yang tidak akurat. Sahroni meminta kejelasan.

“Dua hal yang saya soroti dari temuan besar ini. Pertama, jangan sampai karena terlanjur mendapat perhatian yang begitu besar, kasus ini jadi seakan-akan ‘dihentikan’. Kedua, lebih mengerikan lagi kalau ternyata kasus ini jadi sekedar fitnah akibat informasi awal yang kurang akurat. Sebab efek dari narasi ini telah berimbas langsung kepada suatu lembaga,” ungkapnya.

Legislator NasDem ini juga meminta publik tetap aktif memantau perkembangan dugaan kasus Rp 300 T Kemenkeu ke depan. Namun, dia memberikan catatan bahwa publik juga tidak boleh berspekulasi terlalu liar yang berujung pada timbulnya fitnah-fitnah baru.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6621596/antiklimaks-urusan-rp-300-t-kemenkeu-yang-diklaim-sudah-tuntas.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyelidiki kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Menkominfo Johnny G Plate hingga adiknya, Gregorius Alex Plate, turut diperiksa dalam kasus tersebut.

Gregorius diketahui telah mengembalikan uang Rp 543 juta terkait kasus tersebut. Gregorius disebut mendapat fasilitas uang dari program BTS Bakti Kominfo padahal dia bukan siapa-siapa di Komifo.

“Tentunya nanti kita lihat setelah kita ekspose. Setelah kita gelar perkara. Tapi yang jelas itu dana dari Bakti. Apakah terkait proyek ini atau tidak, yang kami tau itu diambil dari anggaran BAKTI,” terang Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Kuntadi saat jumpa pers di kantornya, Rabu (15/3).

Kuntadi menyatakan bahwa penyerahan uang tersebut kepada Gregorius tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Sebab, tidak ada ikatan hukum antara Gregorius dan Kominfo. Jadi, kata dia, uang tersebut harus dikembalikan.

“Saya rasa itu sudah materi penyidikan ya, saya nggak bisa menyampaikan disini. Namun yang jelas sudah saya harus bawahi bahwa penyerahan itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum, makanya harus dikembalikan. Apa dan bagaimananya itu jadi materi kami untuk gelar perkara,” imbuhnya.

Kejagung Dalami Keterkaitan Gregorius

Kuntadi menuturkan Kejagung tengah mendalami terkait keterlibatan adik Johnny dalam perkara itu. Dia menegaskan tidak ada hubungan antara pekerjaan Gregorius dengan proyek BTS Bakti Kominfo.

“Terkait dengan posisi adiknya, sesuai dengan keterangan masih kita dalami. Yang jelas tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pekerjaan yang bersangkutan (Gregorius Alex Plate),”ucapnya

“Artinya, besar kemungkinan ada kaitannya dengan jabatan saksi yang kita periksa hari ini (Johnny G Plate),” tambahnya.

Ditanya soal kemungkinan penetapan tersangka baru, Kuntadi enggan menjawab. Dia mengatakan untuk sampai pada hal itu, pihaknya harus melakukan gelar perkara terlebih dahulu.

“(Kemungkinan ada tersangka baru) nanti kita lihat, karena gelar perkara ini kan kita terbuka ya. Seluruh Jaksa senior kita libatkan untuk memberikan saran masukan dan untuk kita tentukan sikap, hasilnya apa nanti kita tunggu,” tandasnya.

Akan Dipaparkan Usai Gelar Perkara

Kuntadi menjelaskan bahwa asal-usul duit ini akan dipaparkan. Pemaparan akan dilakukan seusai gelar perkara.

“Nanti kita lihat setelah kita ekspos setelah kita gelar perkara,” ujarnya.

Adapun gelar perkaranya dilakukan secara keseluruhan. Gelar perkara ini juga terkait status Johnny G Plate.

“Untuk gelar perkara tentunya gelar perkara untuk perkara keseluruhan, tapi tentunya sekaligus di dalamnya termasuk juga terkait dengan posisi JP,” katanya.

Kasus Korupsi BTS

Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal Kominfo membangun infrastruktur 4.200 site BTS. Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan, terbukti bahwa para tersangka telah merekayasa dan mengkondisikan.

Maka, di dalam proses pengadaannya, tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat sehingga pada akhirnya diduga terdapat kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara.

Selain mengusut dugaan korupsinya, Kejagung mengusut kasus dugaan pencucian uang terkait kasus korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022.

Total tersangka dalam kasus tersebut menjadi lima orang, yaitu:

1. AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia
3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020
4. MA selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment
5. IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy

Terbaru, Kejagung mengatakan adik Johnny G Plate, Gregorius Alex Plate, telah mengembalikan uang Rp 534 juta yang diduga merupakan fasilitas dari Bakti Kominfo. Kejagung mengaku sedang mengusut soal aliran duit itu.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6621568/adik-johnny-plate-di-kominfo-bukan-siapa-siapa-tapi-dapat-ratusan-juta.)

Jakarta (VLF) Selebgram Ajudan Pribadi menggemparkan publik. Tak disangka-sangka ia melakukan penipuan hingga ditangkap polisi.

Selama ini Ajudan Pribadi tenar karena gayanya yang lucu. Yang membuat Akbar terkenal ini yakni lewat videonya dengan ucapan tak jelas, mimik wajah yang lucu, dan terkadang giginya copot.

Karena kelucuannya itu, banyak pejabat hingga selebriti yang sering mengabadikan momennya bersama Ajudan Pribadi. Sejumlah pejabat polisi dan TNI pun pernah pose bersama Ajudan Pribadi.

Ajudan Pribadi kini kembali menjadi bahan pemberitaan. Bukan karena kelucuannya, tetapi lantaran menipu pengusaha hingga kerugian mencapai miliaran rupiah.

Pria bernama lengkap Muhammad Akbar Pera Baharudin ini ditangkap di Jalan Bontang, Bondoala, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu (12/3) malam. Ajudan Pribadi ditangkap setelah dilaporkan seorang pengusaha berinisial A (39) atas dugaan penipuan dan penggelapan jual beli mobil Mercedes-Benz G63 dan Toyota Land Cruiser.

Dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jalan Daan Mogot, pada Rabu (15/3) kemarin, Ajudan Pribadi ditampilkan polisi ke hadapan awak media. Ia pun mengakui dirinya telah melakukan penipuan demi gaya hidup mewah.

Ajudan Pribadi atau Muhammad Akbar ditangkap terkait kasus penipuan (Foto: Dok. Polres Jakbar)
Berikut ini fakta-fakta penangkapan Ajudan Pribadi karena kasus penipuan yang dirangkum detikcom, Kamis (16/3/2023).

1) Ajudan Pribadi Jadi Tersangka

Akbar ‘Ajudan Pribadi’ ditangkap polisi karena menipu pengusaha. Polisi kini telah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan uang senilai Rp 1,3 miliar.

“Terlapor mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan, sehingga penyidik kembali melakukan gelar perkara yang dipimpin kasat reskrim dan wakasat rskrim untuk meningkatkan status terlapor menjadi tersangka berdasarkan dua alat bukti yang sah terhadap terlapor atas nama APB alias A alias Ajudan Pribadi,” ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi, dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Rabu (15/3).

Ajudan Pribadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Pasal 378 KUHP dan/atau penggelapan Pasal 372 KUHP. Ajudan Pribadi terancam 4 tahun penjara atas perbuatannya itu.

2) Ajudan Pribadi Ditahan Polisi

Polisi melakukan penahanan terhadap Ajudan Pribadi. Alasan polisi menahan Ajudan Pribadi karena dikhawatirkan menghambat proses penyidikan kasus penipuan dan penggelapan.

“Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, dilakukan penahanan terhadap tersangka karena pertimbangan tersangka bisa mempersulit proses penyidikan apakah itu melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi perbuatannya,” ucap Syahduddi.

3) Ajudan Pribadi Tipu-tipu Modus Jual Mobil Mewah

Ajudan Pribadi ditangkap karena dugaan penipuan dan penggelapan. Pria berusia 26 tahun ini menipu korban dengan modus jual beli mobil Mercy dan Land Cruiser.

“Modus operandi daripada tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor adalah terlapor menghubungi korban dengan maksud untuk menawarkan dua unit mobil mewah,” ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Syahuddi dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Dua mobil mewah itu yakni Toyota Land Cruiser tahun 2019 seharga Rp 400 juta dan mobil Mercedes-Benz tipe G63 tahun 2021 senilai Rp 950 juta.

“Setelah korban melakukan pembayaran ternyata mobil tidak kunjung ada dan diserahkan kepada korban atas peristiwa tersebut korban merasa dirugikan,” kata Syahuddi.

4) Korban Ajudan Pribadi Seorang Pengusaha

Polisi mengungkap sosok korban Ajudan Pribadi adalah seorang pengusaha berinisial AL (39). Korban disebut-sebut temannya sendiri.

“Nggak tahu juga, pengusaha. Kalau di KTP swasta,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan.

Akbar Pera Baharudin atau Ajudan Pribadi ditangkap terkait penipuan Rp 1,3 M (Ilham Oktafian/detikcom)
Ditambahkan oleh Andri, AL dan Akbar sudah mengenal lama. Keduanya, kata Andri, merupakan teman nongkrong.

“Pasti mereka sudah pertemanan, teman kumpul, teman nongkrong bareng,” jelasnya.

5) Ajudan Pribadi Tilap Duit Pengusaha buat Gaya Hidup

Polisi mengungkap alasan Ajudan Pribadi nekat melakukan penipuan. Kepada polisi, Ajudan Pribadi mengaku tilap duit pengusaha demi gaya hidupnya.

“Kalau saya bilang untuk kebutuhan pribadi. Pribadinya dari gaya hidupnya,” ujar Kasat Reskrim Polres Jakbar Kompol Andri Kurniawan, Rabu (15/3/2023).

Andri tidak menyebut secara rinci untuk apa saja uang hasil menipu tersebut. Dari Rp 1,3 miliar hasil menipu itu, sebagian besar sudah terpakai oleh Akbar.

“Ya kalau bilang untuk pribadi intinya,” jelasnya.

6) Uang Hasil Penipuan Habis Dipakai

Akbar ‘Ajudan Pribadi’ menilap Rp 1,3 miliar duit pengusaha.

Uang hasil penipuan itu sebagian besar sudah terpakai. Hampir semua uang hasil penipuan itu habis terpakai.

“(Sudah terpakai) banyak, sudah kepakai hampir kurang Rp 1 miliar,” kata Kasat Reskrim Polres Jakbar Kompol Andri Kurniawan, Rabu (15/3/2023).

7) Pengakuan Ajudan Pribadi

Selebgram Ajudan Pribadi ditangkap polisi atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan jual beli mobil mewah senilai miliaran rupiah. Pria bernama Muhammad Akbar ini mengaku menyesal.

Ajudan Pribadi atau Muhammad Akbar ditangkap terkait kasus penipuan (Foto: Dok. Polres Jakbar)
“Assalamualaikum Wr.Wb. Ini sangat menyesalkan, kami insyallah selesai secepatnya dan saya minta maaf segala-galanya,” ujar Ajudan Pribadi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Rabu (15/3).

Ajudan Pribadi mengakui telah melakukan penipuan. Ia pun mengaku uang hasil penipuan itu digunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.

“Buat kebutuhan hidup dan itu aja,” katanya.

Ajudan Pribadi kembali meminta maaf. Ia berharap kasusnya selesai seceparnya.

“Ya saya mohon maaf dan selesai secara cepat,” imbuhnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6621532/7-aksi-ajudan-pribadi-demi-gaya-hidup-mewah-tipu-kawan-sendiri.)

Jakarta (VLF) Ajudan Pribadi atau M Akbar mengaku menyesal telah melakukan penipuan. Ia meminta maaf atas perbuatannya.

“Ini sangat menyesalkan kami insyallah selesai secepatnya dan saya minta maaf segala-galanya,” kata Ajudan Pribadi di Polres Jakbar, Rabu (15/3/2023).

Ajudan Pribadi berharap kasus ini selesai secepatnya.

“Ya saya mohon maaf dan selesai secara cepat,” katanya.

Polisi menetapkan Muhammad Akbar atau pemilik akun @ajudan_pribadi sebagai tersangka penipuan. Begini modusnya.

Modus Penipuan Ajudan Pribadi: Jual 2 Mobil Mewah tapi Barang Tak Ada

“Modus operandi daripada tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor adalah terlapor menghubungi korban dengan maksud untuk menawarkan dua unit mobil mewah,” ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Syahuddi dalam konferensi pers, Rabu (15/3/2023).

Dua mobil mewah itu yakni Toyota Land Cruiser tahun 2019 seharga Rp 400 juta dan mobil Mercedes Benz tipe G63 tahun 2021 senilai Rp 950 juta.

“Setelah korban melakukan pembayaran ternyata mobil tidak kunjung ada dan diserahkan kepada korban atas peristiwa tersebut korban merasa dirugikan,” kata Syahuddi.

Korban merasa dirugikan. Korban lalu melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6619857/selebgram-ajudan-pribadi-menyesal-jadi-tersangka-saya-minta-maaf.)

Jakarta (VLF) Sidang kasus peredaran narkotika dengan terdakwa mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. Agenda persidangan hari ini ialah pemeriksaan saksi.

Pengacara Dody, Adriel Viari Purba, menghadirkan 4 orang saksi meringankan, yang terdiri dari 2 orang saksi fakta dan 2 orang saksi ahli.

Pantauan detikcom di PN Jakarta Barat, Rabu (15/3/2023), sidang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Sidang digelar di ruang sidang utama Kusumah Atmadja. Dody tampak hadir secara langsung dalam persidangan ini.

Berikut daftar saksi AKBP Dody hari ini:

1. Maman Supratman (Ayah Dody)
2. Rakhma Darma Putri (Istri Dody)
3. Ahli hukum pidana
4. Ahli psikologi klinis

Dalam kasus ini, Dody Prawiranegara didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu hasil barang sitaan yang beratnya lebih dari 5 gram. Perbuatan itu dilakukan Dody bersama tiga orang lainnya, salah satunya mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram,” kata jaksa sebelumnya.

Tiga orang yang dimaksud adalah Irjen Teddy Minahasa, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti. Mereka didakwa dengan berkas terpisah.

Dody didakwa Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6619852/ayah-dan-istri-jadi-saksi-meringankan-akbp-dody-di-sidang-kasus-narkoba.)

Jakarta (VLF) Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan aduan asisten pribadi Wakil Menteri Hukum dan HAM (aspri Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, Yogi Arie Rukmana, ke Bareskrim Polri harus ditunda proses tindak lanjutnya. Kenapa?

“Pelaporan tindak pidana sebagai extra ordinary crime harus didahulukan proses hukumnya, sehingga kalaupun ada pengaduan pencemaran nama baik harus ditunda, menunggu proses hukum tipikor (tindak pidana korupsi) yang sedang diproses di KPK,” kata Sugeng dalam keterangan tertulis, Rabu (15/3/2023).

Seperti diketahui, Yogi mempolisikan Sugeng terkait dugaan pencemaran nama baik. Aduan Yogi ini didasari aduan yang sebelumnya dibuat Sugeng ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Edward Omar Sharif Hiariej, yang disebut melalui orang terdekatnya.

“Melaporkan dugaan korupsi Wamen EOSH ke KPK sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 dan 43 UU Tipikor. Apalagi di tengah fenomena hedonisme dan penumpukan kekayaan penyelenggara negara yang tidak wajar,” ucap Sugeng.

Dia berharap Bareskrim menolak peningkatan status pengaduan aspri Wamenkumham tersebut menjadi laporan polisi. “Agar Bareskrim menolak pengaduan tersebut ditingkatkan pada tahap penyelidikan,” ucap Sugeng.

Selanjutnya, Sugeng menilai tindakan aspri Wamenkumham yang hendak mempolisikannya adalah bentuk ketersinggungan yang tak berdasar. Sugeng menekankan dirinya tak pernah membuat pernyataan publik dengan menyebut nama lengkap seseorang.

“Pengaduan pria Yogi Arie Rukmana adalah tindakan marah dan tersinggung yang tidak berdasar seperti kebakaran jenggot. Bahwa dalam pernyataan di depan wartawan, saya telah menyatakan menghormati prinsip praduga tidak bersalah, sehingga pernyataan-pernyataan saya yang menyebut person selalu menyebut dengan inisial. Soal ada orang yang merasa tersinggung itu adalah urusan orang tersebut,” ujar Sugeng.

Aspri Wamenkumham Polisikan Sugeng

Asisten pribadi (aspri) Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Yogi Arie Rukmana, mendatangi Bareskrim Polri. Yogi bermaksud melaporkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso atas dugaan pencemaran nama baik.

“Malam ini karena pemberitaan terhadap saya, dicantumkan nama saya terhadap pelaporan Pak STS ya, Pak STS itu, saya rasa itu semua tidak benar. Makanya malam ini saya merespons untuk melaporkan beliau atas dugaan pencemaran nama baik saya,” kata Yogi kepada wartawan selepas membuat laporan polisi.

IPW Adukan Wamenkumham ke KPK

Indonesia Police Watch (IPW) sebelumnya melaporkan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej ke KPK. IPW mengadukan dugaan gratifikasi Rp 7 miliar.

“Jadi saya datang hari ini untuk membuat pengaduan ke dumas terkait dugaan tindak pidana korupsi berpotensi dugaannya bisa saja pemerasan dalam jabatan, bisa juga gratifikasi atau yang lain,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/3).

“Yang terlapor itu saya menyebutkan penyelenggara negara dengan status Wamen, Wamen saya sebut dengan inisial EOSH,” sambung dia.

Sugeng mengatakan uang itu diduga diterima orang terdekat Eddy Hiariej. Pemberian itu diduga terkait konsultasi hukum dan pengesahan status badan hukum.

“Jadi ini terkait adanya aliran dana sekitar Rp 7 miliar yang diterima melalui dua orang yang diakui oleh EOSH tersebut sebagai asprinya, diterima melalui asprinya,” katanya.

“Satu, minta konsultasi tentang hukum, yang kedua dugaan terkait dengan permintaan pengesahan status badan hukum,” tambahnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6619843/ipw-minta-bareskrim-tunda-aduan-aspri-wamenkumham-tunggu-proses-di-kpk.)

Jakarta (VLF) KPK telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras di Kementerian Sosial periode 2020 hingga 2021. Salah satu tersangka dalam kasus ini ialah M Kuncoro Wibowo yang baru mundur dari posisi Dirut TransJakarta.

Informasi soal Kuncoro sebagai tersangka itu dibenarkan sumber detikcom. Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut soal peranan Kuncoro dalam kasus ini. Kuncoro sendiri telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh Imigrasi atas permintaan KPK.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri sendiri membenarkan ada penyidikan kasus bansos beras Kemensos. Namun, dia enggan menjelaskan siapa saja tersangka dan konstruksi kasusnya.

“KPK mulai penyidikan baru terkait dugaan korupsi dalam pekerjaan penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 sampai dengan 2021 di Kemensos RI,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (15/3/2023).

Dia tersangka akan diumumkan lebih lanjut. Ali menjamin KPK sudah mengantongi cukup bukti dalam kasus ini.

“Ketika penyidikan ini kami anggap telah tercukupi untuk pengumpulan alat buktinya maka identitas dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana sekaligus pasal yang disangkakan akan kami sampaikan pada publik,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6619701/dirut-transj-yang-mundur-dijerat-kpk-jadi-tersangka-korupsi-bansos-kemensos.)

Jakarta (VLF) KPK memulai penyidikan terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras di Kementerian Sosial. Kasus itu terkait dengan bansos beras periode 2020 hingga 2021.

“KPK mulai penyidikan baru terkait dugaan korupsi dalam pekerjaan penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 sampai dengan 2021 di Kemensos RI,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (15/3/2023).

Dia mengatakan perkara ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan yang dilakukan KPK. Penyidikan di KPK dimulai bersamaan dengan penetapan tersangka.

Namun, Ali belum menyebut identitas tersangka dalam kasus ini. Dia menegaskan KPK sudah mengantongi cukup bukti dugaan korupsi bansos beras ini.

“Ketika penyidikan ini kami anggap telah tercukupi untuk pengumpulan alat buktinya maka identitas dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana sekaligus pasal yang disangkakan akan kami sampaikan pada publik,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6619692/kpk-mulai-penyidikan-korupsi-bansos-beras-kemensos.)