Jakarta (VLF) Anwar Usman dan Saldi Isra terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan 2023-2028. Keduanya pun mengucapkan sumpah jabatan hari ini.

Anwar Usman dan Saldi Isra mengucapkan sumpah di hadapan Mahkamah (tujuh orang hakim konstitusi) sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK untuk periode 2023 – 2028. Pengucapan sumpah dilakukan di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” kata Anwar Usman saat mengucapkan sumpah.

Setelah itu, seluruh hakim konstitusi menandatangani berita acara pengucapan sumpah Ketua MK. Pengucapan sumpah kemudian dilanjutkan oleh Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ucap Saldi Isra.

Pengucapan sumpah disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), jajaran menteri kabinet Indonesia Maju, serta para tamu kedutaan dan pejabat negara lainnya.

Selain Jokowi, pengucapan sumpah juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Muhammad Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus, Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, dan pejabat lainnya.

Sebelumnya Anwar Usman, yang juga adik ipar Jokowi kembali terpilih sebagai ketua MK masa jabatan 2023-2028. Adapun Saldi Isra tepilih sebagai Wakil Ketua MK pada waktu yang sama. Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara atau voting yang digelar tiga kali pada, Rabu (15/3) lalu. Pemungutan suara dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6628287/anwar-usman-ucapkan-sumpah-jadi-ketua-mk-periode-2023-2028.)

Jakarta (VLF) Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan tidak semua hakim tidak berintegritas. Menurut Mahfud, ada juga hakim-hakim yang baik kinerjanya, salah satunya hakim yang memvonis terdakwa kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma, Surya Darmadi.

“Jangan dikira bahwa hakim itu jelek semua. Ini ada baru putusan yang sangat mengejutkan dan dapat pujian 3 minggu lalu, Surya Darmadi yang disebut Apeng itu dihukum penjara 15 tahun dan membayar kepada negara Rp 42 triliun,” kata Mahfud dalam peringatan HUT ke-70 Ikatan Hakim Indonesia, Senin (20/3/2023).

Mahfud mengatakan sejatinya kerugian negara dalam kasus tersebut hanya Rp 4,7 triliun. Namun, lanjutnya, Surya Darmadi divonis untuk membayar Rp 42 triliun lantaran hakim percaya bahwa kasus tersebut juga merugikan perekonomian negara.

“Kalau dihitung dengan korupsi merugikan keuangan negara dia ngitungnya hanya Rp 4,7 triliun. Tapi hakim percaya kepada analisis ilmu yang bukan ilmu hukum, tapi kepada ilmu ekonomi, ilmu lingkungan, diundang semua ahlinya, ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi merugikan perekonomian negara. Maka hakim setuju dengan jaksa, dia tuntut bahwa dia harus membayar Rp 2 triliun karena kerugian keuangan negara juga harus mengembalikan kepada negara karena merugikan perekonomian negara yang selama ini jarang dipakai,” tuturnya.

Mahfud lantas memuji kinerja hakim tersebut. “Itu hakimnya bagus ikut perkembangan ilmu gitu. Saya tidak tahu nanti berikutnya bagaimana terserah saja tetapi itu yang sudah diputus dan kami pegang,” kata Mahfud.

Mahfud lantas membandingkan dengan putusan terhadap Henry Surya dalam kasus penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Mahfud heran dengan dibebaskannya Henry Surya dalam kasus itu.

“Sebaliknya kami juga pemerintah juga ngelawan, tidak apa-apa, benar, kita ngelawan tidak dilarang oleh hukum ketika pengadilan misalnya membebaskan kasus Indosurya. Ada perbuatannya, tapi katanya bukan pidana. Ontslag,” ujar dia.

“Kita katakan pemerintah akan melawan habis-habisan dan kalau perlu adu kuat. Sekarang yang sudah diputus oke kita coba naik banding tapi yang belum diputus kasusnya kan ada sekian triliun,” imbuh Mahfud.

Karena itu, Mahfud pun menekankan pentingnya integritas bagi hakim. Sebab, jika tidak, menurutnya, hakim akan ‘bermain-main’ dalam putusannya.

“Oleh sebab itu, integritas itu menjadi penting,” pungkas dia.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6628228/mahfud-jangan-dikira-semua-hakim-jelek-ada-yang-vonis-bayar-rp-42-t.)

Jakarta (VLF) Pekan lalu KPK telah melakukan penggeledahan rumah Dito Mahendra terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Tak dinyana, KPK menemukan 15 senjata api dengan beragam jenis. Siapa pemilik senpi ini?

Seperti diketahui, KPK sudah lama memburu Dito. Dito dicari KPK lantaran kesaksiannya dibutuhkan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Dito sempat tiga kali mangkir dari pemanggilan hingga memenuhi panggilan pada 6 Februari 2023. Sebulan kemudian KPK melakukan penggeledahan di rumahnya yang berlokasi di Jalan Erlangga V No. 20 RT 5 RW 3, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (13/3/2023).

Setelah melakukan penggeledahan selama 6 jam, penyidik KPK keluar sekitar pukul 22.00 WIB. Sebanyak 7 orang penyidik terlihat keluar dari dalam rumah tersebut.

Tampak ada satu koper berwarna hitam berukuran sedang dibawa keluar dari rumah itu.

Sepekan kemudian, KPK mengungkap soal temuan hasil penggeladahan tersebut. Penyidik menemukan total 15 senjata api dari rumah Dito.

“Dalam geledah tersebut benar tim menemukan 15 pucuk senjata api berbagai jenis,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2023).

Ali mengatakan 15 senjata api itu terdiri dari beberapa jenis. Lima senjata api di antaranya berjenis Glock.

“Lima pistol berjenis Glock, satu pistol S&W, satu pistol gimber micro, serta 8 senjata api laras panjang,” katanya.

Tanda Tanya Kepemilikan Senpi

KPK saat ini tengah mendalami kepemilikan senjata api tersebut. Lembaga antirasuah itu juga telah berkoordinasi dengan Polri terkait belasan senjata api yang ditemukan saat menggeledah rumah Dito Mahendra.

“Langkah KPK saat ini tentu audah berkoordinasi dengan pihak Polri terkait dengan temuan senjata tadi 15 pucuk senjata yang ditemukan di tempat penggeledahan tadi,” tutur Ali.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6628188/tanda-tanya-di-balik-temuan-kpk-soal-15-senpi-di-rumah-dito-mahendra.)

Jakarta (VLF) Indonesia Police Watch (IPW) telah melaporkan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej ke KPK atas dugaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan dirinya akan dimintai keterangan sebagai pelapor hari ini.

“Hari ini Ketua IPW akan memberikan keterangan kepada KPK sebagai pelapor dugaan korupsi Wamen (inisial) EOSH,” kata Sugeng kepada wartawan, Senin (20/3/2023).

Sugeng mengatakan sejumlah bukti akan diberikan kepada tim KPK hari ini. Pemeriksaan kepada Ketua IPW itu akan dilakukan hari ini mulai pukul 10.00 WIB.

“Diperiksa sekitar pukul 10.00 WIB di gedung lama KPK,” katanya.

IPW Laporkan Wamenkumham

Indonesia Police Watch (IPW) sebelumnya melaporkan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej ke KPK. IPW mengadukan dugaan gratifikasi Rp 7 miliar.

“Jadi saya datang hari ini untuk membuat pengaduan ke dumas terkait dugaan tindak pidana korupsi berpotensi dugaannya bisa saja pemerasan dalam jabatan, bisa juga gratifikasi atau yang lain,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/3).

“Yang terlapor itu saya menyebutkan penyelenggara negara dengan status Wamen, Wamen saya sebut dengan inisial EOSH,” sambung dia.

Sugeng mengatakan uang itu diduga diterima orang terdekat Eddy Hiariej. Pemberian itu diduga terkait konsultasi hukum dan pengesahan status badan hukum.

Aspri Wamenkumham Adukan Sugeng

Atas laporan IPW itu, Asisten pribadi (aspri) Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Yogi Arie Rukmana, lantas mendatangi Bareskrim Polri. Yogi bermaksud melaporkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso atas dugaan pencemaran nama baik.

“Malam ini karena pemberitaan terhadap saya, dicantumkan nama saya terhadap pelaporan Pak STS ya, Pak STS itu, saya rasa itu semua tidak benar. Makanya malam ini saya merespons untuk melaporkan beliau atas dugaan pencemaran nama baik saya,” kata Yogi kepada wartawan selepas membuat laporan polisi.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6628020/ketua-ipw-ke-kpk-hari-ini-beri-keterangan-soal-laporan-terhadap-wamenkumham.)

Jakarta (VLF) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Reda Manthovani menyampaikan berkas perkara pelaku AG (15) di kasus penganiayaan terhadap David Ozora (17) sudah diterima pihaknya. Kini berkas tersebut sedang diteliti.

“Udah masuk, udah proses penelitian berkas mungkin dalam seminggu ini kita menentukan sikap karena batas waktunya kan 7 hari ya,” kata Reda saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (19/3/2023).

Reda menyebut pihaknya memiliki waktu tujuh hari atau satu pekan untuk meneliti berkas tersebut. Dia memperkirakan berkas perkara dan tersangka bisa dilimpahkan ke pengadilan pekan depan.

“Nanti dalam pengembalian juga dibatasi waktunya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu dilengkapi itu ada percepatan. Diperkirakan minggu depan sudah selesai dan bisa dilimpahkan ke pengadilan,” imbuhnya.

Tak Ada Restorative Justice

Dalam kesempatan yang sama, Reda menegaskan pihaknya akan memproses perkara tersebut dengan profesional. Dia menegaskan tidak ada perdamaian atau restorative justice (RJ).

“Klararifikasi tentang adanya pertanyaan di doorstoop yang tidak terecord sehingga tidak, melenceng ke mana-mana. Karena itu kan demokrasi di Indonesia. Kami hanya akan menyelesaikan perkara ini seprofesional mungkin sehingga tercapai rasa keadilan bagi masyarakat,” kata Reda.

Reda menjelaskan seusai menjenguk David di RS Mayapada beberapa waktu lalu, dirinya ditanya mengenai peluang adanya RJ di kasus tersebut. Reda kemudian menjelaskan konsep RJ dalam UU sistem peradilan anak, mengingat salah satu pelaku dan korbannya merupakan anak yaitu anak AG dan korban David.

“Waktu ada yang bertanya wartawan mengenai RJ terhadap anak AG. Pelaku anak diatur dalam UU sistem peradilan pidana anak. Korban David juga anak, diatur dalam UU Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut ada konsep RJ yang dinamakan diversi,” ujarnya.

Reda kemudian menjelaskan dalam konsep diversi. Dia menyebut perdamaian dilakukan apabila ada kesepakatan antar pelaku dan korban yang bisa dilakukan terhadap kasus dengan kriteria tertentu.

“Mengingat wartawan ada yang menanyakan RJ ya memang mungkin belum jarang mendengar kata diversi makanya saya gambarkan saya jelaskan perlu ada forum tawar menawar perdamaian. Nah pertanyaan yang dilontarkan itu memang ada yang terselip nggak kedengeran karena memang di bawah,” ucapnya.

“Itulah saya menggambarkan konsep pelaku anak itu ada yang dinamakan konsep perdamaian, sehingga perdamaian itu juga harus dilihat juga harus ada kesepakatan antara pelaku, korban dan atau keluarganya. Terus juga ada kriterianya tindak pidana apa yang dapat dikenakan itu,” lanjutnya.

Reda menyebut kondisi David masih belum pulih. Dia mengatakan mustahil apabila dilakukan perdamaian.

“Sedangkan ini proses anak ada percepatan, saat ini korban belum dapat berkomunikasi dengan baik sehingga mustahil bisa terjadi kesepakatan tersebut,” imbuhnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6627810/kajati-dki-berkas-perkara-ag-bisa-dilimpahkan-ke-pengadilan-pekan-depan.)

Jakarta (VLF) Komisi III DPR RI mengagendakan rapat kerja (raker) dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pekan depan. Raker tersebut menindaklanjuti narasi kejanggalan transaksi Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Berdasarkan agenda yang dilihat detikcom, raker bersama Menko Polhukam dan Kepala PPATK dijadwalkan Senin (20/3/2023) pukul 14.00 WIB. Rencananya rapat bakal dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

“Ya benar, Komisi III mengagendakan rapat dengan PPATK dan Menko Polhukam,” kata anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman saat dimintai konfirmasi, Jumat (17/3/2023).

Waketum Gerindra ini mengatakan rapat tersebut akan meminta keterangan kepada Mahfud Md dan Ivan soal narasi Rp 300 triliun yang beredar di masyarakat. Komisi III DPR RI ingin memperjelas duduk perkaranya.

“Agenda tersebut dimaksudkan untuk memperjelas duduk persoalan soal dana Rp 300 T yang semula dinarasikan sebagai kejanggalan di Kementerian Keuangan,” tutur Habiburokhman.

Dia mengatakan pihaknya ingin mendapat penjelasan secara rinci. Meski narasi Rp 300 triliun sudah mulai padam, tetap perlu dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Antiklimaks Urusan Rp 300 T Kemenkeu yang Diklaim Sudah Tuntas

“Kami ingin penjelasan yang lengkap dan jelas. Jangan sampai publik berasumsi ada fakta-fakta yang sempat diungkap lantas disembunyikan,” sambungnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6624754/buntut-rp-300-t-komisi-iii-dpr-panggil-menko-mahfud-dan-ppatk-pekan-depan.)

Jakarta (VLF) Kantor Desa Tambakbaya di Jalan Syekh Nawawi Km 07, Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten, digeledah polisi. Penggeledahan itu dalam rangka pengusutan kasus dugaan korupsi.

“Melakukan penggeledahan terkait kasus korupsi. Untuk melengkapi dokumen-dokumen dan alat bukti yang masih kami butuhkan,” kata Kanit Tipikor Polres Lebak Ipda Putu Ari Sanjaya di lokasi, Jumat (17/3/2023).

Ari menjelaskan kasus korupsi yang diusut pihaknya itu diduga dilakukan oleh mantan kepala desa A. Eks kades itu diduga menjual tanah negara yang terkena proyek jalan tol Serang-Panimbang. Uang hasil penjualan tanah itu diduga diklaim dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Tindak pidana korupsi oleh mantan kades A. Penjualan tanah negara untuk diklaim milik pribadi. Iya yang kena penggantian lahan tol,” jelasnya.

Ari tidak merinci dokumen apa saja yang disita dari kantor desa. Selain kantor desa, polisi akan menggeledah rumah eks kades.

Polisi Amankan Truk Berisi 3,8 Ton BBM Subsidi, Diduga Mau Dijual Ilegal

“Kami akan menggeledah di rumah mantan kades. Dokumen nanti kita akan rilis semuanya. Sekarang kita fokus penggeledahan dulu,” ujar Ari.

Berdasarkan pantauan di lapangan, polisi menggeledah kantor desa pada pukul 14.00-16.00 WIB. Terlihat beberapa dokumen disita dari kantor desa oleh polisi. Selain kantor desa, polisi menggeledah rumah eks kades di Cibadak.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6624771/usut-dugaan-korupsi-polisi-geledah-kantor-desa-tambakbaya-di-lebak.)

Jakarta (VLF) Dua polisi terdakwa kasus Tragedi Kanjuruhan, yaitu mantan Kabag Ops Polres Malang AKP Kompol Wahyu Setyo Pranowo dan mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, divonis bebas oleh majelis hakim. Bagaimana respons Polri?

“Keputusan pengadilan prinsipnya harus dihormati,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (17/3/2023).

Seperti diketahui, sidang vonis dua perwira polisi terdakwa kasus Tragedi Kanjuruhan tersebut digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis (16/3). Hakim memerintahkan kedua terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Terhadap AKP Bambang Sidik Achmadi, hakim menilai perwira pertama Polri itu terbebas dari dakwaan ke-1 dan 2. Padahal jaksa melayangkan tuntutan 3 tahun pidana penjara terhadap Bambang.

“Menyatakan Terdakwa Bambang Sidiq Ahmadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan pertama, kedua, dan ketiga JPU,” kata ketua majelis hakim PN Surabaya Abu Achmad Sidqi Amsya saat membacakan amar putusan.

“Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan,” imbuh hakim.

Kemudian Wahyu Setyo Pranoto juga turut divonis bebas meski dituntut 3 tahun penjara.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6624554/kata-polri-soal-hakim-bebaskan-2-polisi-terdakwa-kasus-tragedi-kanjuruhan.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menjelaskan soal opsi penerapan diversi kepada Anak AG yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17). Kejati DKI menjelaskan hal itu semata-mata mempertimbangkan masa depan Anak AG.

“Sementara itu, terkait pernyataan Kajati DKI Jakarta Reda Manthovani yang menawarkan penerapan diversi terhadap Anak AG yang berkonflik dengan hukum, Ade menjelaskan hal itu semata-mata mempertimbangkan masa depan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Ade Sofyansah melalui keterangan tertulis, Jumat (17/3/2023).

Ade menjelaskan pemberlakuan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sudah diatur dalam UU Perlindungan Anak. Selain itu, lanjutnya, dalam kasus ini Anak AG tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban.

Sebagai informasi, diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

“Oleh karena perbuatan yang bersangkutan tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban,” tutur Ade.

Kendati demikian, lanjut Ade, penerapan diversi terhadap Anak AG itu tetap bergantung pada keputusan pihak korban. Jika korban tidak berkenan, diversi tidak bisa diterapkan.

“Namun, apabila korban dan keluarga tidak memberikan upaya damai khusus terhadap pelaku Anak AG yang berkonflik dengan hukum, maka upaya restorative justice tidak akan dilakukan,” ujarnya.

Tutup Opsi Restorative Justice untuk Mario Dandy dan Shane
Berbeda dengan Anak AG, peluang restorative justice untuk Mario Dandy Satriyo (20) dan Shane Lukas Rotua Pangodian Lumbantoruan (19) telah ditutup Kejati DKI. Hal itu lantaran penganiayaan yang dilakukan kedua tersangka menyebabkan David terluka berat.

“Untuk Tersangka Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas Rotua Pangodian Lumbantoruan tertutup peluang untuk diberikan penghentian penuntutan melalui RJ karena menyebabkan akibat langsung korban sampai saat ini tidak sadar/luka berat, sehingga ancaman hukumannya lebih dari batas maksimal RJ, dan menjadikan Penuntut Umum untuk memberikan hukuman yang berat atas perbuatan yang sangat keji,” papar Ade.

Lagi pula, menurut Ade, restorative justice hanya bisa dilakukan jika ada pemberian maaf dari keluarga korban. Jika tidak ada, alternatif penyelesaian perkara tersebut tidak bisa diterapkan.

“Restorative justice hanya dapat dilaksanakan apabila ada pemberian maaf oleh korban atau keluarga. Jika tidak ada, otomatis tidak ada upaya restorative justice dalam tahap penuntutan,” ujar Ade.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6624488/kejati-dki-ungkap-opsi-diversi-untuk-ag-pacar-mario-dandy-ini-maksudnya.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menutup opsi restorative justice dalam penyelesaian kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17) yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo (20) dan Shane Lukas Rotua Pangodian Lumbantoruan (19). Tertutupnya peluang untuk Mario Dandy dan Shane itu lantaran penganiayaan yang dilakukan keduanya menyebabkan korban terluka berat.

“Untuk Tersangka Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas Rotua Pangodian Lumbantoruan tertutup peluang untuk diberikan penghentian penuntutan melalui RJ karena menyebabkan akibat langsung korban sampai saat ini tidak sadar/luka berat, sehingga ancaman hukumannya lebih dari batas maksimal RJ, dan menjadikan penuntut umum untuk memberikan hukuman yang berat atas perbuatan yang sangat keji,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Ade Sofyansah melalui keterangan tertulis, Jumat (17/3/2023).

Lagi pula, lanjut Ade, restorative justice hanya bisa dilakukan jika ada pemberian maaf dari keluarga korban. Jika tidak ada, alternatif penyelesaian perkara tersebut tidak bisa diterapkan.

“Restorative justice hanya dapat dilaksanakan apabila ada pemberian maaf oleh korban atau keluarga. Jika tidak ada, otomatis tidak ada upaya restorative justice dalam tahap penuntutan,” ujar Ade.

Sementara itu, terkait pernyataan Kajati DKI Jakarta Reda Manthovani yang menawarkan penerapan diversi terhadap anak AG yang berkonflik dengan hukum, Ade menjelaskan hal itu semata-mata mempertimbangkan masa depan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Sebab, lanjut dia, Anak AG tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban.

Sebagai informasi, diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

“Statement Kajati DKI Jakarta memberikan peluang untuk menawarkan memberikan diversi kepada Anak AG yang berkonflik dengan hukum semata-mata hanya mempertimbangkan masa depan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, oleh karena perbuatan yang bersangkutan tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Namun, apabila korban dan keluarga tidak memberikan upaya damai khusus terhadap pelaku Anak AG yang berkonflik dengan hukum, upaya restorative justice tidak akan dilakukan,” tutur Ade.

Ade juga menjelaskan alasan Kajati DKI dan tim jaksa penuntut umum menjenguk David di rumah sakit semata-mata sebagai ungkapan rasa empati. Juga sekaligus untuk memastikan perbuatan para terdakwa layak diberi hukuman yang berat.

“Kehadiran Kajati DKI Jakarta dan tim penuntut umum di rumah sakit semata-mata ungkapan rasa empati sebagai penegak hukum sekaligus memastikan bahwa perbuatan para terdakwa sangat layak untuk diberi hukuman yang berat,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kejati DKI Jakarta menawarkan restorative justice (RJ) dalam menyelesaikan kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Kendati demikian, keputusan apakah keadilan restoratif itu diterapkan atau tidak tergantung keluarga David.

“Kami akan tetap tawarkan, masalah dilakukan RJ atau tidak, itu tergantung para pihak, khususnya keluarga korban,” jelas Reda kepada wartawan, Kamis (26/3/2023).

“Kalau memang korban tidak menginginkan (RJ), itu proses jalan terus. Proses RJ dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa atau tidak menginginkan, seperti bertepuk sebelah tangan namanya,” tambahnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6624390/kejati-dki-tutup-opsi-restorative-justice-untuk-mario-dandy-dan-shane.)