Jakarta (VLF) Keluarga Bripka AS, oknum Satlantas Polres Samosir yang terlibat kasus penggelapan pajak kendaraan bermotor sebanyak Rp 2,5 miliar menilai ada kejanggalan dari kematian AS. Pihak keluarga mengaku tidak percaya jika AS tewas karena bunuh diri.

Kuasa Hukum Istri Bripka AS, Fridolin Siahaan menduga bahwa AS sengaja dibunuh agar pihak-pihak yang terlibat dalam penggelapan pajak di Samsat Pangururan itu tidak terungkap secara keseluruhan. Sebab, sebelum tewas, Bripka AS disebut sempat merencanakan untuk membongkar kasus itu.

“Almarhum pernah bercerita kepada istrinya mau membongkar seluruh kasus pajak itu supaya terang benderang, dia (AS) tidak mau kena sendiri. Jadi, dugaan kami jangan-jangan Bripka AS ini sengaja dibunuh untuk memutus mata rantai sistem penggelapan pajak di Samsat Pangururan,” kata Fridolin, Selasa (21/3/2023).

Fridolin mengatakan rencana itu disampaikan oleh Bripka AS kepada istrinya, usai dirinya dipanggil oleh Kapolres Samosir, AKBP Yogie Hardiman pada Senin (23/1) lalu.

Bahkan, saat itu Bripka AS mengaku telah bersedia untuk dipidana dan dipecat dari dari kepolisian atas kasus tersebut.

“Almarhum pun siap untuk dipenjara, bahkan dipecat dari kesatuannya,” ujarnya.

Berbagai kejanggalan juga dirasakan keluarga terkait kematian Bripka AS ini. Misalnya, soal lokasi bunuh diri AS di Kelurahan Siogung Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

Menurut keterangan istrinya, AS telah pergi dari rumahnya sejak Jumat (3/2). Bripka AS diduga nekat mengakhiri hidupnya di hari yang sama.

Namun, menurut Fridolin, lokasi bunuh diri Bripka AS tersebut merupakan tempat yang ramai. Oleh karena itu, dia merasa heran jika tak ada satu pun warga yang melihat jasad AS di lokasi itu, sejak AS bunuh diri hingga akhirnya ditemukan tewas.

“TKP itu kan ruang terbuka, selama 2-4 hari tidak ada menemukan atau melihat sepeda motor maupun jenazah Bripka AS. Sabtu Minggu itu tempat orang foto-foto, tempatnya penatapan gitu,” ujarnya saat dikonfirmasi detikSumut, Minggu (19/3).

Menurut informasi yang diterimanya, jasad Bripka AS itu ditemukan personel dari Satnarkoba Polres Samosir yang tengah menyelidiki peredaran narkoba di lokasi tersebut. Saat itu, mereka tak sengaja menemukan jasad Bripka AS telah tergeletak di dekat perbatuan di daerah itu.

“Herannya, kok yang nemuin (jasad Bripka AS) itu polisi yang lagi melidik narkoba di situ,” sebutnya.

Lalu, terkait pemesanan sianida yang diduga digunakan Bripka AS untuk mengakhiri hidupnya. Fridolin mengatakan sianida itu diduga dipesan melalui handphone Bripka AS dari sebuah toko online.

Namun, keluarga heran sianida itu dipesan di hari yang sama saat handphone AS disita Kapolres Samosir.

“Bripka AS memesan sianida melalui aplikasi online pada tanggal 23 Januari 2023. Sementara pada tanggal 23 Januari Hp Bripka AS telah disita oleh Kapolres. Jadi, pertanyaannya siapa yang memesan sianida itu?, karena tanggal 23 Hp sudah disita,” kata Fridolin, Selasa (21/3).

Dari keterangan pihak kepolisian sianida itu dipesan oleh Bripka AS dari Bogor, Jawa Barat.

Lalu, berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, kata Fridolin, sianida itu tiba pada Senin (30/1) sekitar pukul 21.49 WIB. Paket sianida itu dipesan dengan tujuan UPT Samsat Pangururan dengan sistem pembayaran COD atau bayar di tempat.

“Sejauh ini keterangan polisi yang terima (paket sianida) almarhum langsung, tapi belum bisa dibuktikan juga,” ujarnya.

Namun, dia mengaku heran karena paket itu disebut diterima langsung oleh Bripka AS. Padahal, saat itu, kondisi sudah malam dan Bripka AS tengah tidak bertugas.

“Perlu tanda tanya apakah kantor Samsat tersebut buka sampai malam. Apalagi beliau itu bertugas di Samsat di bagian fisik, dia tidak ada malam. Jadi, dinasnya pagi hingga sore,” kata Fridolin.

Setelah kasus itu terungkap, Fridolin menyebut ada juga pihak yang mengancam akan menyengsarakan keluarga dari Bripka AS. Menurut istri AS, ancaman itu dilakukan oleh AKBP Yogie.

“Berdasarkan cerita almarhum, yang diduga mengintimidasi itu Bapak Kapolres. Almarhum menceritakan diancam (Kapolres) akan disengsarakan anak dan istrinya,” sebutnya.

Kejanggalan juga dirasakan keluarga saat barang-barang yang ditemukan di lokasi bunuh diri Bripka AS diperlihatkan. Menurut istri Bripka AS, Jenni Irene, ada sejumlah barang yang diduganya bukan milik suaminya. Barang tersebut, seperti helm dan sepatu.

“Jadi, waktu ditunjukkan barang bukti itu (helm) memang sama- sama putih luarannya, tapi yang punya almarhum itu dalamannya warna hitam, mereka (polisi) menunjukkannya itu warna merah,” ujarnya.

“Sepatunya itu, dia nggak pernah ya jahit-jahit sepatu, sepatu itu yang ditunjukkan itu yang buruk, ada jahitannya,” sambungnya.

Irene mengaku mengenal betul barang-barang dari suaminya itu. Oleh karena itu, dia mengaku heran barang yang ditemukan itu tidak sama dengan milik suaminya.

“Tanda betul, karena kan anak-anak sering mainin helm tadi, jadi saya tau,” jelasnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Samosir, AKP Natar Sibarani menyebut Bripka AS tewas karena bunuh diri. Menurutnya, AS bunuh diri usai kasus penggelapan pajak itu mencuat.

“Iya, diduga bunuh diri,” kata AKP Natar saat dikonfirmasi detikSumut, Rabu (15/3).

Natar mengatakan Bripka AS mengakhiri hidupnya dengan meminum racun sianida. Hal itu diketahui dari hasil autopsi terhadap jasad Bripka AS.

“Hasil dari pada autopsi dan isi lambung yang kita bawa ke Labfor, bahwa meninggalnya almarhum akibat dari pada sianida,” kata Natar.

(Sumber : https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6632146/dugaan-rekayasa-kematian-polisi-di-samosir-yang-gelapkan-pajak-rp-25-m.)

Jakarta (VLF) Terdakwa ujaran kebencian, ITE, dan penistaan agama Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur dituntut 10 tahun penjara. Keduanya diyakini jaksa bersalah karena telah menyebarkan berita bohong dan membuat onar.

Tuntutan jaksa ini dibacakan dalam sidang terpisah di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Selasa (21/3/2023). JPU Apriyanto Kurniawan menyatakan Gus Nur bersalah, menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat bersama-sama.

Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 14 ayat 1 UURI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan umum pidana, jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Jaksa pun meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun bui.

“Meminta majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman pidana saudara terdakwa Sugi Nur Rahardja atau Gus Nur selama 10 tahun, dikurangi masa tahanan terdakwa selama didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” kata Apriyanto saat membacakan tuntutan di PN Solo, Selasa (21/3/2023).

Gus Nur Tunjuk Hidung Bambang Tri

Tuntutan jaksa ini pun berbuah protes dari Gus Nur. Gus Nur berdalih dia hanya seorang YouTuber yang mengulik tentang isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan Bambang Tri Mulyono.

“Produk ijazah palsu bukan saya yang punya, tapi Bambang Tri yang punya. Dia pernah nuntut perdata di PN Jakarta Pusat, dia yang nulis buku, observasi. Saya hanya YouTuber yang mengundang narasumber, tapi tuntutannya sama dengan Bambang,” kata Gus Nur kepada awak media usai sidang.

Hal senada disampaikan kuasa hukumnya, Andhika Dian Prasetyo. Andhika juga mempertanyakan keputusan JPU yang memberikan tuntutan yang sama dengan Bambang Tri.

“Disampaikan JPU tuntutannya Gus Nur 10 tahun sama kayak Bambang Tri. Dari persidsngan tadi jelas kita keberatan, dan itu tidak adil. Gus nur hanya masyarakat biasa, yang ingin mengkritik pemerintah,” kata Andhika.

Di sisi lain dia juga menyoroti soal pasal yang disangkakan terhadap kliennya. Yaitu, Pasal 14 ayat 1 UU RI nomor 1 tahun 1946 yang dimaksud adalah keonaran secara fisik.

“JPU menuntut bahwa Gus Nur menyebarkan keonaran, keonaran menurut UU Nomor 1/m tahun 1946, itu adalah keonaran pada waktu setelah kemerdekaan, bukan keonaran seperti di media sosial. Karena itu tidak real, bukan secara fisik. Yang kedua Gus Nur adalah ulama yang mencintai agamanya, kebutulan beliau seorang oposisi. Apakah pantas dengan melakukan mubahalah dituduhkan sebagai penista agama,” terangnya.

Dalam kasus ini, sejumlah barang bukti disita, di antaranya 1 flashdisk berisi video unggahan channel YouTube Gus Nur 13 Official, dua lembar screenshot postingan video pada akun YouTube Gus Nur 13 Official, dan sebagainya. Gus Nur dan Bambang Tri juga diminta untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2 ribu.

Ramai-ramai Pengacara Bambang Tri Mundur

Dasar pengunduran diri tim advokat Bambang Tri ini dipicu pemecatan salah satu kuasa hukum Bambang Tri, Zainal Mustofa. Peristiwa itu terjadi saat pemeriksaan terdakwa.

“Yang kami soroti adalah, bahwa kami melakukan pembelaan terhadap Bambang Tri, demi memenuhi kewajiban kami sebagai advokat secara pro bono, atau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis,” terang Andhika.

Andhika pun menyebut permasalahan ini karena perkara komunikasi dengan Bambang Tri. Pihaknya pun tidak terima ketika Bambang Tri komplain soal saksi yang tidak bisa dihadirkan.

“Saya sendiri sering mendengar bahwa Bambang Tri komplain kapada kami, komplainnya terkait masalah saksi. Kami kan harus membuktikan saksi, kami yang harus menghadirkan saksi karena Bambang Tri di dalam tahanan. Ketika kami menemui kesulitan, Bambang Tri malah marah-marah,” ujarnya.

Bambang Tri Tutup Telinga saat Dituntut 10 Tahun Bui

Di sisi lain, saat jaksa penuntut umum (JPU) membacakan tuntutannya, Bambang Tri tampak duduk sambil menutup kedua telinganya dengan kedua tangannya. Sesekali dia menunduk ke bawah.

Ketua Majelis Hakim Moch Yuli Hadi pun menjelaskan kepada Bambang Tri jika tuntutan jaksa menyebutkan bahwa dia bersalah menyebarkan berita bohong dan keonaran. Bambang Tri pun dipersilakan mengajukan pleidoinya dalam jangka waktu seminggu.

“Sekarang giliran saudara untuk mengajukan pledoi atau pembelaan. Saudara (Bambang Tri) boleh mengajukan secara pribadi atau boleh menunjuk penasihat hukum lain,” kata Moch. Yuli Hadi saat memimpin sidang.

Sementara itu, Bambang Tri mengatakan akan tetap menggunakan haknya untuk mengajukan pleidoi.

“Saya tetap akan menggunakan hak saya, menggunakan pledoi saya,” kata Bambang Tri saat persidangan.

Namun, Bambang Tri enggan memberikan komentarnya ketika ditanya pengunduran diri 13 penasihat hukumnya. Dia juga enggan bicara terkait jalannya sidang hari ini.

“No comment,” ujar Bambang Tri kepada wartawan.

(Sumber : https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6631822/manuver-protes-gus-nur-kini-serang-bambang-tri-soal-isu-ijazah-palsu.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menyatakan tidak ada diversi dalam perkara AG (15), pacar Mario Dandy Satriyo (20), terkait penganiayaan Cristalino David Ozora (17). Pihak David menyebut tidak ada perdamaian bagi AG dkk.

“Kalau dari pihak keluarga dari awal tidak ada perdamaian,” ujar Tim kuasa hukum David, M Syahwan Arey, ketika dihubungi, Selasa (21/3/2023).

Syahwan mengatakan pelaksanaan diversi diatur dalam undang-undang dengan syarat adanya keinginan dari pihak korban. Sementara, katanya, keluarga David tidak tidak membuka pintu perdamaian.

“Itu ada aturan main yakni UU yang mengatur tentang itu, namun pelaksanaannya harus berdasarkan keinginan para pihak termasuk keluarga korban. Sehingga dari keluarga korban tidak ada pintu damai meskipun ada aturannya,” tuturnya.

Tak Ada Diversi Untuk Perkara AG

Sebelumnya, AG (15) yang merupakan pacar Mario Dandy Satriyo (20) telah dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan. Kajari Jaksel Syarief Sulaeman Ahdi menyatakan tidak ada diversi dalam perkara AG.

“Jadi sudah ada surat resmi sehingga sudah kita lalui dan itu sudah kita nyatakan tidak ada diversi,” kata Syarief kepada wartawan di Kejari Jaksel, Selasa (21/3/2023).

Syarief menyampaikan memang ada Undang-Undang Peradilan Anak terkait kasus AG ini. Namun, korban David memberikan surat yang menyatakan menolak menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan atau diversi.

“Jadi memang Undang-Undang Peradilan Anak ini, itu adalah langkah diversi, tapi dalam hal ini itu korban sudah memberikan surat yang menyatakan menolak penyelesaian perkara anak di luar proses pengadilan atau diversi,” jelas Syarief.

“Sehingga sudah tertutup, maka sudah melalui proses hukum, dan ada surat resmi. Sehingga sudah tertutup, sudah tidak ada lagi, kita sudah melalui proses itu,”lanjutnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6631937/ag-segera-disidang-pihak-david-tegaskan-tidak-ada-pintu-damai.)

Jakarta (VLF) Direktur pabrik baja PT Sinar Pembangunan Abadi (SPA), Ronny Widharta (43) dituntut 3,5 tahun penjara karena diduga mengemplang pajak pertambahan nilai (PPN) Rp 2,5 miliar. Jaksa penuntut umum (JPU) juga menuntut pengusaha asal Kelurahan Semolowaru, Sukolilo, Surabaya ini membayar denda Rp 5 miliar subsider 6 bulan penjara.

Sidang pembacaan tuntutan terhadap Ronny digelar di Ruangan Cakra, Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto sekitar pukul 13.43-13.48 WIB. Terdakwa hadir di ruang sidang didampingi tim penasihat hukumnya, yakni R Fauzi Zuhri Wahyupradika, Berton Sitanggang dan Muhammad Rizky Eka Putra.

Sidang ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Jenny Tulak. Materi tuntutan dibacakan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto, Geo Dwi Novrian. Jaksa meminta majelis hakim agar menghukum Ronny dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 5 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Karena jaksa menilai Ronny bersalah melakukan tindak pidana pasal 39 ayat (1) huruf d atau pasal 39 ayat (1) huruf i UU RI nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU RI nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yaitu terdakwa mengemplang PPN Rp 2.509.314.426.

Baca juga:
Kemplang Pajak Rp 2,5 M, Direktur Pabrik Baja di Mojokerto Dijebloskan Bui
Merespons tuntutan JPU, Penasihat Hukum Ronny, R Fauzi Zuhri Wahyupradika menyatakan akan mengajukan pledoi pada sidang berikutnya. Menurutnya, apa yang dilakukan kliennya tidak membayar PPN Rp 2.509.314.426 tahun 2013 bukanlah perbuatan pidana. Seharusnya kasus ini masuk ranah perdata karena sebatas kurang membayar pajak.

“Sudah disampaikan ahli kami dari Unair, ini tanggung jawab kurator. Karena walaupun di tahun 2013, tagihan itu baru muncul pada saat pemeriksaan di tahun 2020. Kenapa tidak diperiksa tahun 2014 atau 2015, ada apa? Kalau baru diperiksa PPNS Kanwil Ditjen Pajak Jatim II tahun 2020, harusnya mereka tidak tutup mata kalau tahun 2019 sudah terjadi pailit,” kata Fauzi kepada wartawan di PN Mojokerto, Selasa (21/3/2023).

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada PN Surabaya 19 Desember 2019, PT Sinar Pembangunan Abadi maupun Ronny dinyatakan pailit. Dalam putusan ini pula disebutkan penunjukan Sifa Urosidin sebagai hakim pengawas kepailitan, serta Didit Wicaksono dan Andika Hendrawanto sebagai kurator kepailitan.

Fauzi menjelaskan, sejak PT SPA dan Ronny dinyatakan pailit, kewajiban melunasi tunggakan PPN maupun utang-utang lainnya berada di tangan kurator. Sebab kliennya tak lagi mempunyai hak terhadap semua aset perusahaan yang pailit tersebut.

Sebagai penasihat hukum Ronny, pihaknya sudah melayangkan surat kepada kurator pada 22 Februari 2023. Dalam surat tersebut, pihaknya meminta kurator melunasi tunggakan PPN Rp 2.509.314.426. Harapannya dengan pelunasan tersebut, kliennya bebas dari pidana sesuai ketentuan pasal 44b UU RI nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Niatnya persidangan ini memenjarakan orang atau membayar kerugian negara? Kalau niatnya membayar kerugian negara, harusnya dimunculkan surat tagihan (tunggakan PPN) yang dikoordinasikan dengan kurator. Kalau tujuannya memenjarakan orang, berarti persidangan ini membiarkan kerugian negara diganti sama orang yang masuk penjara,” jelasnya.

Kasipidsus Kejari Kabupaten Mojokerto Rizky Raditya Eka Putra menjelaskan, pihaknya menuntut Ronny 3,5 tahun penjara karena terdakwa belum mengembalikan PPN yang dikemplang sama sekali. Sedangkan denda Rp 5 miliar subsider 6 bulan penjara sudah sesuai SOP, yakni denda 2 kali lipat dari PPN terutang.

Baca juga:
Akal Bulus Koperasi di Mojokerto, Agunan BPKB Mobil Diganti Sertifikat Tanah
Rizky juga menjawab statemen penasihat hukum Ronny tentang kewajiban membayar tunggakan PPN Rp 2.509.314.426 menjadi tanggung jawab kurator sejak PT SPA dan terdakwa dinyatakan pailit tahun 2019.

“Dalam putusan MK, pailit tidak menghapuskan kewajiban membayar pajak. (Kewajiban membayar tunggakan PPN) Tetap Si Ronny. Yang bersangkutan sudah diberitahu ada tagihan pajak jauh sebelum pailit, tapi tidak diindahkan oleh Ronny. Pailit tahun 2019, tahun 2016 sudah ditagih,” tandasnya.

Penyelidikan dan penyidikan kasus ini dilakukan Kanwil Ditjen Pajak Jatim II pada 2020. Berdasarkan audit mereka, penggelapan PPN dilakukan Ronny pada periode Januari-Februari dan Mei-Desember 2013.

Sebagai Direktur PT SPA di Jalan Raya Desa Perning, Jetis, Kabupaten Mojokerto, Ronny seharusnya membayar pajak dari setiap transaksi penjualan produk baja. Besaran PPN yang harus disetorkan ke negara 10 persen dari nilai penjualan.

Namun, Ronny tidak pernah membayar PPN dari penjualan baja selama periode Januari-Februari dan Mei-Desember 2013. Sehingga menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara dari perpajakan Rp 2.509.314.426.

Rizky menjelaskan penanganan kasus penggelapan PPN ini berjalan lama sebab Kanwil Ditjen Pajak Jatim II lebih dulu menempuh jalur persuasif. Mereka memberi kesempatan kepada Ronny untuk melunasi tunggakan pajak.

Ronny lantas ditetapkan sebagai tersangka pada September 2021. Direktur PT SPA ini sempat kabur. Ia baru ditahan 1 November 2022. Tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Kejari Kabupaten Mojokerto pada 7 Desember 2022.

Baca artikel detikjatim, “Kemplang Pajak Rp 2,5 M, Direktur Pabrik Baja Mojokerto Dituntut 3,5 Tahun Bui” selengkapnya https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6631757/kemplang-pajak-rp-25-m-direktur-pabrik-baja-mojokerto-dituntut-35-tahun-bui.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

Jakarta (VLF) Mahfud Md, Menkopolhukam mengenang ucapan mantan Ketua KPK Abraham Samad soal celah korupsi pertambangan. Bila celah itu bisa ditutup, kekayaan negara akan melimpah dan mengalir ke warganya.

“Ada informasi dari PPATK waktu itu Abraham Samad mengatakan, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapatkan uang Rp 20 juta tanpa kerja apa pun. Termasuk anak kecil,” kata Mahfud, Selasa (21/3/2023).

“Rp 20 juta setiap bulan gratis dari negara!” imbuh Mahfud dilansir dari detikNews, Selasa (21/3/2023).

Mahfud menyampaikan itu dalam sambutannya di sarasehan ‘Isu Strategis dengan Tema Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum dan Keamanan’ di Jakarta Pusat.

Mahfud menyampaikan hal itu sebagai gambaran seberapa gilanya dampak korupsi bagi negara, terutama kepada warga negara.

“Itu Abraham Samad (Yang menyampaikan). Oleh sebab itu, jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan, berapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi,” kata Mahfud.

Mahfud mengajak publik membayangkan bila saja celah korupsi di bidang lain juga bisa ditutup.

“Nah, itu pertambangan. Belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian, apa lagi? Gilanya korupsi di negara kita ini,” kata dia.

“Sehingga saya katakan. Sekarang Saudara noleh ke mana saja ada korupsi, kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan, noleh ke udara, ke pesawat udara, ada korupsi di Garuda, asuransi ada asuransi, koperasi korupsi, semuanya korupsi. Nah, ini sebenarnya mengapa dulu kita melakukan reformasi,” imbuh Mahfud.

Dalam catatan detikcom, hal itu memang pernah disampaikan Samad, yang saat itu aktif sebagai Ketua KPK, yaitu pada Senin, 21 Oktober 2013. Menurut perhitungan Samad, jika tidak ada korupsi, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia mencapai puluhan juta rupiah per bulan.

Dari sektor migas saja, menurutnya, hampir 50 persen perusahaan tambang di Indonesia itu tidak membayar royalti ke pemerintah. Angka tersebut jika dirupiahkan mencapai Rp 20 ribu triliun.

“Coba dibagi dengan 241 juta jiwa. Maka kita akan menemukan angka pendapatan terendah adalah Rp 30 juta per bulan,” kata Abraham Samad dalam dialog kebangsaan di depan puluhan ribu buruh di Istora, Senayan, Jakarta, saat itu.

(Sumber : https://www.detik.com/jatim/berita/d-6630587/mahfud-md-kenang-ucapan-samad-soal-tiap-orang-bisa-digaji-rp-20-jutabulan.)

Jakarta (VLF) Mahfud Md mencontohkan potensi pendapatan negara yang tinggi bila celah korupsi di sektor pertambangan ditutup. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu mengatakan ke mana pun mata tertuju ada korupsi.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya di sarasehan tentang ‘Isu Strategis dengan Tema Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan’ di Hotel Grand Sahid, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Awalnya Mahfud mengutip ucapan mantan Ketua KPK Abraham Samad soal potensi korupsi di sektor pertambangan yang nilainya bisa untuk gaji setiap rakyat Indonesia per bulan.

“Nah itu pertambangan. Belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian, apa lagi? Gilanya korupsi di negara kita ini,” kata Mahfud, Selasa (21/3/2023).

“Sehingga saya katakan. Sekarang Saudara noleh ke mana aja ada korupsi, kok. Noleh nih ke hutan ada korupsi di hutan, noleh ke udara ke pesawat udara ada korupsi di Garuda, asuransi ada asuransi, koperasi korupsi, semuanya korupsi. Nah ini sebenarnya mengapa dulu kita melakukan reformasi,” imbuh Mahfud.

Ucapan Samad sendiri yang dikutip Mahfud pernah disampaikan mantan Ketua KPK itu 10 tahun lalu. Apa katanya?

“Ada informasi dari PPATK waktu itu Abraham Samad mengatakan kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapatkan uang Rp 20 juta tanpa kerja apa pun, termasuk anak kecil,” ucap Mahfud. Rp 20 juta setiap bulan gratis dari negara,” kata Mahfud.

“Itu Abraham Samad (yang menyampaikan). Oleh sebab itu, jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan berapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi,” imbuh Mahfud.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6630556/mahfud-gilanya-korupsi-di-negara-kita-noleh-ke-mana-saja-ada.)

Jakarta (VLF) Kegiatan pertambangan tanpa izin (Peti) atau tambang ilegal tidak hanya memberikan dampak yang besar terhadap kerusakan lingkungan. Kegiatan tambang ilegal ini juga memberikan dampak pada kerugian negara.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, kegiatan tambang ilegal di wilayah kontrak karya menimbulkan potensi kerugian negara mencapai Rp 1,67 triliun.

“Potensi kerugian negara daripada kegiatan Peti dalam di wilayah kontrak karya yang terdeteksi yang sama kita Rp 1,6 triliun,” katanya seperti dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam RI, Selasa (21/3/2023).

Berdasarkan materi yang ia sajikan, potensi kerugian itu merupakan potensi kerugian pada 2019. Dalam materi itu dijelaskan, potensi kerugian negara dapat diartikan terjadinya kerugian negara di masa mendatang akibat perbuatan melawan hukum.

Di materi itu juga disebutkan, estimasi kerugian tahun 2022 sebesar Rp 3,5 triliun. Arifin menambahkan, kegiatan tambang ilegal ini wajib ditangani sebab berdampak pada kerusakan lingkungan.

“Inilah yang wajib kita tangani yang penting, dan yang paling lagi adalah dampak kerusakan lingkungannya dan bagaimana melakukan reinforcement kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki izin kontrak karya,” ujarnya.

(Sumber : https://finance.detik.com/energi/d-6630555/menteri-esdm-sebut-negara-bisa-boncos-rp-16-t-gegara-tambang-ilegal.)

Jakarta (VLF) Hakim konstitusi Guntur Hamzah yang menjadi terduga dalam skandal perubahan pertimbangan putusan MK nomor 103/PUU-XX/2022, dihukum Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sanksi etik berupa teguran. Pihak pelapor pun menyatakan tidak puas atas hukuman tersebut.

“Ini sebenarnya jadi saling lempar kesalahan antara pelaku dan pegawai, itu yang saya takutkan dari awal. Walaupun terbukti melakukan pelanggaran etik sanksinya tidak memuaskan,” kata pihak pelapor, Zico Leonardo Djagardo selepas menyaksikan pembacaan putusan MKMK di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Zico kemudian menyoroti sikap hakim Guntur. Menurutnya, kesalahan hakim Guntur fatal karena dilakukan setelah enak jam dia dilantik.

“Enam jam setelah dilantik, hakim ini melakukan pelanggaran etik, DPR harusnya malu,” ujar Zico.

“Karena DPR hakim yang mereka tunjuk untuk menggantikan pak Aswanto secara inkonstutisional hanya dalam waktu enam jam setelah dilantik melakukan pelanggaran etik,” tambahnya.

Zico juga mengaku kecewa karena Presiden Joko Widodo tidak mengizinkan kasus ini dibawa ke polisi. Padahal, menurutnya, polisi dapat memeriksa lebih detail terkait permasalahan pidana.

“Karena kan kalau pemeriksaan di polisi kemarin terhenti karena presiden tidak memberi izin untuk hakim konstitusi diperiksa,” ucapnya.

“Kalau presiden berlapang dada harusnya diberi izin untuk diperiksa polisi,” imbuhnya.

Respons MKMK

Merespons kekecewaan Zico, Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyatakan putusan yang diambil MKMK telah pertimbangkan secara seksama. Dia mempersilakan publik menilai putusan tersebut.

“Apapun yang kemudian terjadi, apapun yang kemudian terjadi setelah putusan diucapkan, putusan ini telah menjdi milik publik,” kata Palguna

“Silahkan publik untuk menilainya, mengenai substansi putusan itu maupun cara kami dalam mengambil putusan tersebut, demikian,” sambungnya.

Amar Putusan MKMK

MKMK sebelumnya menjatuhkan hukuman sanksi etik kepada hakim konstitusi Guntur Hamzah dalam kasus mengubah frasa ‘dengan demikian’ menjadi ‘ke depan’. MKM tidak menemukan motif pribadi dalam pengubahan itu.

“Amar putusan. Memutuskan hakim terduga melakukan pelanggaran etik. Menjatuhkan teguran tertulis,” kata ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat membacakan putusan MKMK yang disiarkan lewat YouTube MK, Senin (20/3/2023).

Mengapa hanya teguran tertulis? MK menilai perubahan pertimbangan sudah jamak di MK.

“Pengubahan pertimbangan sudah kelaziman dalam Mahkamah Konstitusi,” kata Palguna.

MKMK menilai dampak perubahan frasa merupakan hilangnya koherensi pertimbangan hukum. Selain itu, tidak benar terjadi persekongkolan perubahan. Apakah yang berlaku putusan yang ditandatangani basah atau uang diucapkan?

“Yang berlaku putusan yang diucapkan frasa ‘dengan demikian’,” ujar Palguna.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6629928/pelapor-tak-puas-hakim-mk-guntur-terbukti-langgar-etik-cuma-diberi-teguran.)

Jakarta (VLF) Perkara Christian Rudolf sudah memasuki meja hijau. Rudolf didakwa jaksa melakukan pembunuhan berencana terhadap temannya bernama Ade Yunia Rizabani atau Icha.

Sidang dakwaan Rudolf digelar pada Senin (6/3). detikcom mendapat surat dakwaan yang dibacakan jaksa kala itu. Sejumlah fakta terungkap dalam dakwaan itu.

Sebelum ke dakwaan jaksa, diketahui Rudolf menghabisi nyawa Ica di Apartemen Green Pramuka, Jakarta. Usai membunuh Icha, Rudolf terekam CCTV saat membawa jasad Icha dengan troli sambil tersenyum.

Icha jadi korban pembunuhan Rudolf Tobing di salah satu kamar apartemen di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Senin (17/10). Rudolf ‘menjebak’ Icha dengan alasan untuk siaran podcast.

Polisi kala itu mengatakan sebelum melakukan aksinya, Rudolf belajar cara membunuh orang tanpa mengeluarkan suara.

Rudolf belajar membunuh dari hasil penelusuran di internet. Setelah menghabisi nyawa Icha, jasad korban dibuang ke kolong Tol Becakayu, Bekasi.

Ketika sudah membunuh Icha, Rudolf memasukan mayat Icha ke troli. Aksi Rudolf itu pun terekam CCTV. Rudolf terlihat tersenyum ketika membawa keluar jenazah Icha.

Saat itu Rudolf terlihat menyapa orang lain di lift apartemen saat membawa troli ke lantai 18. Rudolf juga tampak santai ketika berpapasan dengan orang lain.

Polisi sempat menginterogasi Rudolf. Kepada polisi, Rudolf mengaku tersenyum dengan dalih merasa puas telah membunuh Icha.

Berikut fakta-fakta terbaru pembunuhan Icha dalam kasus pembunuhan ini:

1. Didakwa Lakukan Pembunuhan Berencana

Jaksa mendakwa Rudolf melakukan pembunuhan berencana. Icha disebut tewas karena Rudolf mencekiknya.

“Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain perbuatan terdakwa,” tulis SIPP PN Jakarta Pusat.

Rudolf disangkakan melanggar Pasal 340 terkait tindak pidana pembunuhan berencana atau Pasal 339 KUHP terkait pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

2. Rudolf Ikat dan Cekik Icha hingga Tewas

Jaksa mengatakan awalnya, Rudolf hendak membunuh seseorang bernama Hardiman, Icha, dan Shinta. Rudolf berencana membunuh ketiganya karena memiliki dendam.

Jaksa menyebut Rudolf memiliki masalah awalnya dengan Hardiman akibat masalah bisnis penjualan online HT (Handy Talking) pada 2015 sehingga Rudolf merasa sakit hati, kemudian masalah dengan Shinta adalah tidak mengundang Rudolf di acara pesta pernikahannya dan malah mengundang Hardiman di acaranya, lalu masalah dengan Icha yakni karena Icha menghadiri pernikahan Shinta bersama Hardiman. Hal itu membuat Rudolf sakit hati.

“Bahwa terdakwa sangat kecewa dan sakit hati kepada korban Icha, saksi Shinta, dan saksi Hardiman, kenapa mereka memilih dekat dan berhubungan dengan orang yang paling dibenci oleh terdakwa yakni saksi Hardiman, terdakwa merasa sangat kecewa karena ternyata dalam acara tersebut terdakwa tidak diundang dan malah mengundang saksi Hardiman, sehingga sakit hati terdakwa semakin menjadi-jadi, dan memuncak melihat korban Icha, dan saksi Shinta memperlakukan terdakwa seperti itu,” ucap jaksa dalam dakwaannya.

Hingga akhirnya, Rudolf pun menyusun strategi untuk membunuh ketiganya. Rudolf awalnya hendak membunuh Hardiman lebih dulu namun tidak jadi karena Hardiman berada di Bali. Kemudian mulailah dia menyusun rencana untuk membunuh Icha dengan jebakan.

Rudolf ‘memancing’ Icha dengan alibi pekerjaan yakni membuat video iklan kalung energi di Apartemen Green Pramuka. Sebelum Icha datang, Rudolf sudah menyiapkan segala perlengkapan untuk membunuh Icha.

“Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, terdakwa mulai mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pembunuhan terhadap Icha tersebut, antara lain tali, plastik hitam besar, lakban besar hitam, cable ties, setelah itu memasukkan lakban dan plastik ke dalam tas gym bag warna biru, untuk mengikat korban Icha, sarung tangan warna hitam untuk menutupi sidik jari terdakwa saat membunuh korban Icha,” kata jaksa.

Singkat cerita, sesampai Icha dan Rudolf di apartemen, untuk menghindari agar Icha tidak ragu, Rudolf menceritakan sebuah skenario untuk video iklan yang dijanjikan, padahal video iklan itu tidak ada dan hanya alibi Rudolf bertemu dengan Icha. Rudolf mengatakan kepada Icha bahwa dia akan mengikat Icha dengan kabel tis lalu Icha nanti akan terbebas dari kabel tis itu kemudian mempromosikan kalung energi itu.

Namun, ternyata cerita itu hanyalah skenario belaka. Icha ternyata diikat dan tidak bisa lepas, mulutnya dilakban, kemudian Rudolf pun membunuh Icha setelah terlibat cekcok dengan Icha.

“Bahwa setelah itu terdakwa mendorong badan korban Icha menggunakan kedua tangan hingga korban Icha terjatuh di atas kasur sembari terdakwa mengapit kedua lengan korban Icha menggunakan lutut, lalu terdakwa mencekik leher korban Icha dengan kedua tangan terdakwa hingga korban Icha tidak bergerak dan kehilangan nyawa,” ungkap jaksa.

3. Alasan Rudolf Bunuh Icha

Selain itu, jaksa juga mengatakan sebelum membunuh Icha dia mengikat Icha dengan kabel tis. Rudolf dengan gampangnya mengikat Icha karena dia membohongi Icha dengan skenario iklan kalung energi.

“Setelah itu terdakwa kembali mengikat kaki dan tangan korban Icha dengan menggunakan kabel tis, namun saat itu terdakwa tidak memberikan korban Icha gunting. Bahwa setelah tangan dan kaki Icha terikat, terdakwa langsung mendekat ke HP Xiomi yang terletak di dekat kran dan menyalakan kamera untuk merekam sambil berkata kepada korban Icha dengan nada serius ‘Cuy sebenarnya podcast dan promo kalung itu nggak ada’,” bunyi dakwaan jaksa.

“Lalu Icha berkata kepada terdakwa ‘apaan sih lo, kenapa sih pake begini-beginian, kurang ajar banget lu, maksud lu apaan sih… lepasin, lepasin’ sambil Icha mencoba untuk memberontak melepaskan ikatan kabel tis di tangan dan kaki,” imbuh jaksa.

Setelah mengikat Icha dan mengatakan sebenarnya, Rudolf mulai meluapkan emosinya dia mengeluarkan unek-uneknya. Rudolf mengungkapkan kekecewaannya kepada Icha.

“Terdakwa berkata ‘gue mau ngomong, kenapa sih lu lebih milih Hardiman’. Terus korban Icha bertanya ‘apa sih maksud lu, lu kan tahu iam on your side’, buktinya gue dateng’, saat korban Icha berkata seperti itu terdakwa langsung mengambil HP Xiaomi dan mematikan kameranya, kemudian terdakwa menghampiri korban Icha lalu menampar sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri sambil menunjukkan foto korban Icha bersama saksi Hardiman dan dua teman lainnya di acara wedding Shinta,” ucap jaksa.

Rudolf, kata jaksa, tidak suka kepada Hardiman. Hardiman memiliki masalah bisnis dengan Rudolf pada 2015.

Menurut jaksa, Rudolf tidak suka Icha dekat dengan Hardiman. Terlebih Icha yang merupakan temannya datang ke pernikahan Shinta yang juga teman Rudolf bersama Hardiman.

“Lalu korban Icha mengatakan ‘gua ke sana biar ada barengannya ke wedding-nya Shinta’, kemudian terdakwa mengatakan ‘ah nonsense lu, nggak masuk akal, mati aja deh lu’,”

Jaksa mengatakan setelah itu Icha berteriak dan berusaha meminta tolong. Namun, kemudian Rudolf menyumpal mulut Icha.

“Korban sempat menggigit jari terdakwa, kemudian terdakwa menampar korban Icha dengan menggunakan tangan kiri sampai gigitannya lepas. Bahwa kemudian terdakwa mengambil kain panjang dari dalam kamar lalu kain tersebut digunakan menyumpal mulut korban kemudian dilakban,” sebut jaksa.

Rudolf kemudian mengatakan Icha tega. Menurut Rudolf, Icha telah jahat.

“Terdakwa menyalakan kameranya, lalu langsung duduk di depan ICHA dan mengatakan ‘tega lu cuy waktu lu berjuang, lu jalan ama gua, sekarang waktu lu semua udah jadi something lu semua lupain gua, kenapa cuy’,” papar jaksa.

4. Mayat Icha Dimasukan ke Troli untuk Dibuang

Setelah Icha tewas, jaksa menyebutkan Rudolf duduk di sebelah kiri mayat Icha kemudian mengambil barang-barang milik korban Icha. Dia juga me-reset HP Icha dan sejumlah ATM milik Icha. Kemudian mayat Icha dibuang Rudolf.

“Setelah itu terdakwa mengambil plastik di dalam gym bag yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu terdakwa membungkus kaki korban menggunakan plastik hitam tersebut kemudian melakban dari pergelangan kaki sampai paha korban, setelah selesai terdakwa kembali ke ruang tengah dan mengambil 2 buah plastik hitam, kemudian digunakan untuk membungkus kepala hingga pinggang korban,” ucap jaksa.

“Bahwa selanjutnya terdakwa mengembalikan troli ke luar lobi, dan bantal terdakwa kembalikan ke dalam unit, lalu terdakwa kembali turun ke lobi dan masuk ke dalam mobil lalu pergi keluar sekitar akan pukul jam 8 malam meninggalkan apartemen mengarah pulang ke arah Pondok Gede tapi melewati tol Jatibening menuju arah Kalimalang, lalu terdakwa melihat daerah tempat parkir truk yang sepi lalu terdakwa menuju tempat itu, dan menurunkan mayat dan tas silver Icha, selanjutnya terdakwa pergi untuk menjemput sepupu terdakwa yang benama Dede Novalis di Jalan Cilepuk Pondok Gede untuk menemani terdakwa dalam mengembalikan kunci unit Apartemen,” tutur jaksa.

5. Rudolf Sempat Ungkap Kekecewaannya ke Icha

Terungkap dalam dakwaan jaksa, tidak ada motif asmara di balik pembunuhan Icha. Semuanya murni karena Rudolf kecewa kepada Icha.

Hal itu terungkap dalam beberapa percakapan antara Rudolf dan Icha sebelum pembunuhan terjadi. Berikut beberapa percakapan Rudolf ke Icha;

“Giliran lo pada gembel lo cari gua, giliran kalian ada di posisi sekarang, kalian pada pergi. Kenapa sih lu jahat banget mak gua meninggal lu pada nggak datang, tapi wedding-nya Shinta lu ternyata hadir’,” bunyi dakwaan jaksa terkait dialog Rudolf dengan Icha sebelum pembunuhan, seperti dilihat detikcom, Senin (20/3/2023).

“Lalu Icha hanya menangis saja, lalu terdakwa bilang ‘jawab’, lalu Icha menjawab ‘Nggak Dop, ini buktinya gua dateng’, lalu terdakwa bilang ‘ya lu nggak akan bela-belain dateng kalau ini nggak ada duitnya’,” imbuh Rudolf.

Dalam sidang ini, Rudolf didakwa melanggar Pasal 340 KUHP atau Pasal 339 KUHP. Rudolf mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa itu.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6629892/5-fakta-rudolf-si-pembunuh-tersenyum-terkuak-di-dakwaan.)

Jakarta (VLF) Informasi soal transaksi mencurigakan Rp 300 triliun semakin jelas usai Menko Polhukam Mahfud Md bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Mahfud hingga Sri Mulyani memberi penjelasan soal transaksi Rp 300 triliun.

Pertemuan digelar di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023). Ivan datang lebih dulu ke Kantor Mahfud lalu Sri Mulyani menyusul. Usai pertemuan digelar tertutup, ketiganya menggelar konferensi pers.

Mahfud menjadi yang pertama kali memberi penjelasan. Dia mengatakan informasi soal transaksi Rp 300 triliun itu merupakan laporan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Kami jelaskan bahwa yang kami laporkan itu laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang,” ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam.

“Berkali-kali saya bilang bukan laporan korupsi,” sambung Mahfud.

Dia mengatakan laporan dugaan TPPU itu menyangkut transaksi mencurigakan. Dia menyebut angka itu besar karena ada kerja intelijen keuangan yang melacak setiap transaksi diduga mencurigakan.

“Yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan, saya waktu itu sebut Rp 300 T, sesudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu lebih dari itu, Rp 349 T, mencurigakan. Saudara harus tahu bahwa TPPU itu sering jadi besar karena itu menyangkut kerja intelijen keuangan,” ujarnya.

“Uang yang sama berputar sepuluh kali secara aneh itu dihitungnya hanya dua atau tiga kali padahal perputarannya sepuluh kali, misal saya kirim ke Ivan, Ivan kirim ke sekretarisnya, sekretarisnya kirim ke saya lagi,” sambung Mahfud.

Dia kembali menegaskan hal itu bukan dugaan korupsi. Dia berharap semua pihak memahami hal tersebut.

“Itu tindak pidana pencucian uang, jadi jangan berasumsi ‘wah Kementerian Keuangan korupsi Rp 349 T’, ndak. Ini transaksi mencurigakan dan itu banyak melibatkan dunia luar, orang yang banyak melibatkan sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Transaksi Ternyata Rp 349 T

Mahfud mengatakan transaksi yang diduga merupakan TPPU itu jumlahnya bisa lebih besar dari yang disampaikannya. Dia mengatakan transaksi mencurigakan yang terjadi Rp 349 triliun.

“Saya waktu sebut Rp 300 T, sesudah diteliti lagi transaksi mencurigakan itu ya lebih dari itu, Rp 349 T, (transaksi) mencurigakan,” ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan, dalam kasus korupsi, biasanya jumlah TPPU lebih besar lagi jika ditelusuri. Dia mengatakan hal itu tentu menjadi bagian dari tugas PPATK dan kementerian terkait.

“Nah, kita membuat undang-undang tindak pidana pencucian uang itu dalam rangka itu, mencari yang lebih besar dari korupsi. Karena itu sebenarnya lebih besar kalau diburu, bisa lebih besar dari pidana korupsi pokoknya,” ujar Mahfud.

“Ini bagian dari yang dilakukan oleh PPATK sesuai dengan tugas undang-undang, saya ketua komite, Bu Sri Mulyani anggota, Pak Airlangga Hartarto juga wakil dan seterusnya, semuanya berkewajiban melaksanakan ini,” tambahnya.

Mahfud mengatakan TPPU lebih berbahaya daripada korupsi. Dia mengatakan TPPU susah dilacak karena berkamuflase sebagai badan usaha.

“Pencucian uang itu lebih bahaya, kalau saya korupsi menerima suap Rp 1 miliar, dipenjara selesai itu, gampang. Tapi bagaimana uang yang masuk ke istri saya? Itu mencurigakan, dilacak oleh PPATK. Bagaimana perusahaan atas namanya itu tidak beroperasi, misalnya warung makan tidak beroperasi tapi omzetnya Rp 100 miliar, padahal tidak ada yang beli, tidak ada yang jaga juga, hanya ada nama,” ujarnya.

“Nah, itu yang disebut diduga, saya katakan sejak awal diduga, ini pencucian uang buka korupsi. Tapi pencucian uang dalam dugaan,” tambahnya.

Penjelasan Panjang Lebar Sri Mulyani

Usai Mahfud, giliran Sri Mulyani memberi penjelasan. Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, memberi penjelasan panjang lebar soal transaksi Rp 300 triliun yang disebut mencurigakan oleh PPATK itu.

Ani awalnya menjelaskan soal surat PPATK kepada Kementerian Keuangan pada 7 Maret 2023. Dia mengatakan surat itu berisi seluruh surat dari PPATK kepada Kemenkeu sejak tahun 2009 hingga tahun 2023.

“Surat dari kepala PPATK ini berisi seluruh surat-surat PPATK kepada Kementerian Keuangan terutama ke Inspektorat Jenderal dari periode 2009 hingga 2023, ada 196 surat. Surat ini adalah tanpa ada nilai transaksi, dalam hal ini hanya berisi nomor surat, tanggal surat, nama-nama orang yang ditulis PPATK dan kemudian tindak lanjut dari Kemenkeu,” kata Sri Mulyani.

“Terhadap surat tersebut, 196 surat, Inspektorat Jenderal dan Kementerian Keuangan sudah melakukan semua langkah, makanya ini termasuk dulu Gayus sampai sekarang. Ada yang kena sanksi, ada yang kena penjara, ada turun pangkat, kita gunakan PP nomor 94 tahun 2010,” sambungnya.

Setelah itu, katanya, muncul pernyataan soal transaksi mencurigakan Rp 300 triliun. Ani mengaku belum menerima surat dari PPATK yang menyebut angka tersebut hingga Sabtu (11/3). Menurutnya, surat PPATK yang berisi angka Rp 300 triliun baru diterima Kemenkeu pada 13 Maret.

“Yang ini 46 halaman lampirannya, berisi rekapitulasi data hasil analisa dan hasil pemeriksaan serta informasi transaksi keuangan berkaitan dengan tugas dan fungsi untuk Kementerian Keuangan 2009 sampai dengan 2023,” ujarnya.

“Lampirannya itu, daftar surat di situ 300 surat dengan nilai transaksi Rp 349 triliun, sambungnya.

Ani mengatakan 65 dari 300 surat itu berisi transaksi keuangan perusahaan atau badan atau perorangan yang tidak ada kaitan dengan pegawai Kemenkeu. Namun, katanya, surat itu dikirim ke Kemenkeu karena transaksi yang terjadi berkaitan dengan fungsi Kemenkeu, seperti transaksi untuk ekspor dan impor.

“65 surat itu nilainya Rp 253 triliun. Jadi artinya PPATK menengarai ada transaksi dalam perekonomian entah itu perdagangan, pergantian properti yang ditengarai ada mencurigakan dan itu dikirim ke Kementerian Keuangan supaya Kementerian Keuangan bisa follow up, tindak lanjuti sesuai fungsi kita,” ucapnya.

Berikutnya, ada 99 surat yang dikirim PPATK kepada aparat penegak hukum dengan nilai Rp 74 triliun. Sisanya, kata Ani, baru lah surat yang menyangkut dengan pegawai di Kemenkeu.

“Sedangkan 135 surat dari PPATK tadi yang menyangkut ada nama pegawai kementerian keuangan, nilainya jauh lebih kecil, karena tadi Rp 253 plus 74 itu sudah lebih dari Rp 300 triliun,” ucapnya.

Dia juga memberikan contoh dari salah satu surat berisi transaksi mencurigakan yang telah ditindaklanjuti oleh Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Surat itu, katanya, dikirim PPATK pada 19 Mei 2020.

Dia mengatakan surat itu berisi soal transaksi Rp 189,273 triliun. Ani mengatakan Kemenkeu langsung menelusuri transaksi itu lewat Ditjen Bea dan Cukai. Namun, katanya, tidak ada ditemukan hal mencurigakan karena transaksinya dilakukan pelaku ekspor dan impor.

“Sesudah dilihat, dari Bea Cukai, teliti nama-nama 15 entitas. Mereka adalah yang melakukan ekspor impor emas batangan dan emas perhiasan dan kegiatan money changers,” ucapnya.

Ani menyebut transaksi dari 15 entitas itu naik dan turun, terutama saat pandemi Corona terjadi. Dia mengatakan sudah membahas soal surat itu dengan PPATK pada September 2020.

“Waktu Bea Cukai mengatakan tidak menemukan di Bea Cukai ada kecurigaan, maka Pajak masuk,” ucapnya.

Dia mengatakan Ditjen Pajak juga menerima surat dari PPATK dengan nilai transaksi Rp 205 triliun dari 17 entitas. Ditjen Pajak, katanya, kemudian melakukan penelitian sisi pajak dari 2017 sampai 2019.

Ani mengatakan ada figur SB di dalam PPATK yang menyebut figur itu punya omzet Rp 8,247 triliun. Sementara, data dari SPT pajak, figur itu punya omzet Rp 9,68 triliun.

“Karena si orang ini memiliki saham di PT BSI, kita teliti BSI yang ada di dalam surat PPATK juga. PT BSI ini data PPATK menunjukkan Rp 11,77 triliun. SPT pajaknya menunjukkan, ini pajak dari 2017 hingga 2019, 3 tahun, SPT pajaknya Rp 11,56 triliun, jadi perbedaannya Rp 212 miliar. Itu pun tetap dikejar, kalau memang buktinya nyata maka si perusahaan itu harus membayar plus denda 100 persen,” ujarnya.

“PT IKS 2018-2019, PPATK menunjukkan Rp 4,8 triliun, SPT menunjukkan Rp 3,5 triliun. Kemudian ada seseorang DY SPT-nya hanya Rp 38 miliar, tapi PPATK menunjukkan transaksinya mencapai Rp 8 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Perbedaan data itu kemudian dipakai Ditjen Pajak memanggil pihak-pihak bersangkutan. Dia mengatakan muncul modus SB menggunakan rekening lima orang karyawannya.

“Termasuk kalau kita bicara transaksi ini adalah transaksi money changer,” ucapnya.

Ani pun menegaskan Kementerian Keuangan sangat menghargai data PPATK. Dia menyatakan PPATK, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai selalu bertukar informasi untuk memberantas korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

“Dalam kondisi itu, di Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak sudah dilakukan 17 kasus tindak pidana pencucian uang yang hasilnya Rp 7,88 triliun penerimaan negara. Dan bea cukai ada delapan kasus tindak pidana yang hasilnya Rp 1,1 triliun. Nah, surat PPATK tersebut yang berkaitan dengan internal Kementerian Keuangan, oknum atau pegawai Kementerian Keuangan, mulai dari Gayus itu Rp 1,9 triliun sudah dipenjara, kemudian ada lagi saudara Angin Prayitno itu disebutkan transaksinya Rp 14,8 triliun oleh PPATK itu juga sudah dipenjara,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6629801/titik-terang-soal-rp-300-triliun-usai-mahfud-bertemu-sri-mulyani.)