Jakarta (VLF) Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendukung Menko Polhukam Mahfud Md dalam membongkar transaksi janggal Rp 349 triliun yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Mahfud sendiri diketahui akan memenuhi panggilan DPR besok terkait hal ini.

“Yang pertama, terkait dengan statement atau pernyataan Pak Mahfud Md yang menyatakan berdasarkan laporan dari PPATK dan beliau adalah Pak Mahfud sebagai Ketua KKSK komite keuangan bahwa ada dugaan tindak pencucian uang atau TPPU di kementerian keuangan yang diperkirakan sekitar Rp 349 triliun, Pak Mahfud menyatakan bahwa ini bukan tindak pidana korupsi, tapi ada kecendrungan dugaan tindak pencucian uang,” kata Said kepada wartawan, Selasa (28/3/2023).

“Dalam waktu dekat DPR RI akan memanggil Pak Mahfud md terhadap pernyataan beliau. Oleh karena itu melalui kesempatan ini Partai Buruh ingin menyatakan sikap pertama, mendukung penuh dan bersama dengan pak Mahfud md untuk membongkar dugaan pencucian uang di kementerian keuangan, ada transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun,” tambahnya.

Said menyayangkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan transaksi itu tidak berkaitan dengan korupsi maupun TPPU. Dia menyebut Mahfud tentu tidak sembarang memberikan pernyataan terkait hal ini.

“Kalau lah PPATK dan Menkeu menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana. Korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang terhadap anggaran janggal tersebut tidak terbukti, maka Partai Buruh sepakat dengan Pak Mahfud kalau begitu tidak mungkin seorang Mahfud Md guru besar hukum di Indonesia dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tanpa menelaah aspek hukum ketika mengeluarkan pernyataan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Said juga meminta dugaan ini segera ditindaklanjuti dengan tepat. Dia yakin Mahfud bisa mempertanggung jawabkan pernyataannya.

“Kalau dia dinyatakan tidak tindak pencucian uang, tindak pidana korupsi kalau begitu apa? Mengapa tiba-tiba menciut, Menteri Keuangan mengatakan hanya sekitar tidak lebih dari puluhan triliun rupiah,” katanya.

“Ini sangat mengherankan bagi Partai Buruh, dan konstituen kelas pekerja buruh petani dan rakyat, pernyataan Menteri Keuangan dan DPR menyakitkan hak rakyat. Harus diambil hikmah dari pernyataan seorang Menko Polhukam Pak Mahfud, berulang-ulang Mahfud mengatakan korupsi Indonesia sudah memprihatinkan semua lini,” sambungnya.

Presiden Jokowi sebelumnya memerintahkan Mahfud Md untuk menjelaskan seterang-terangnya mengenai transaksi janggal Rp 349 triliun. Mahfud diminta menjelaskan secara terbuka mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang.

“Lalu yang khusus berdua dengan saya ada beberapa hal antara lain menyangkut soal temuan PPATK mengenai dugaan pencucian uang di kementerian keuangan. Presiden meminta saya hadir, menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang,” kata Mahfud seusai pertemuan dengan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3).

Mahfud siap menghadiri rapat di Komisi III DPR. Dia akan memberikan penjelasan mengenai temuan PPATK tanpa ditutup-tutupi.

“Saya akan menjelaskan ke DPR juga dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena presiden kita ini menghendaki keterbukaan informasi sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan saya siap datang hari Rabu, jam 2,” ujar Mahfud.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6642582/partai-buruh-bela-mahfud-soal-rp-349-t-dukung-buka-bukaan-di-dpr.)

Jakarta (VLF) Henry Hernando (30), terdakwa kasus pembunuhan purnawirawan TNI Letkol Purn Muhammad Mubin divonis kurungan penjara selama 20 tahun. Pria tersebut terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana.

Henry hadir dalam sidang melalui layar virtual. Terdakwa dikabarkan berada di rumah tahanan Lapas Narkotika IIA Jelekong, Kabupaten Bandung. Untuk perangkat persidangan hadir secara langsung.

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim ketua Vici Valentino di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, Selasa (28/3/2023). Kemudian terlihat penjagaan ketat yang dilakukan oleh petugas polisi dan TNI.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa penjara selama 20 tahun,” ujar Vici, seperti dilansir detikJabar.

Vici menegaskan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindakan pembunuhan berencana. Karena itu, Henry dikenai Pasal 340 dan 338 tentang pembunuhan berencana.

“Menyatakan Henry Hernando terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan premier,” tegasnya.

(Sumber :  https://news.detik.com/berita/d-6642542/henry-hernando-pembunuh-purnawirawan-tni-di-lembang-divonis-20-tahun-bui.)

Jakarta (VLF) Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Santoso mengatakan naiknya tingkat kepercayaan publik mencerminkan kinerja Polri yang semakin baik. Santoso menilai meningkatnya kepercayaan publik merupakan dampak dari baiknya kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dengan program Presisi-nya.

“Naiknya tingkat kepercayaan publik kepada lembaga Polri merupakan dampak dari kinerja Polri yang semakin baik di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan program Presisi-nya,” kata Santoso saat dihubungi, Selasa (28/3/2023).

Santoso mengatakan kepuasan publik ini diraih atas kinerja Polri dalam menindaklanjuti aduan masyarakat. Menurutnya, ada perbaikan soal respons Polri terhadap aduan masyarakat.

“Kepuasan yang dirasakan publik tentunya karena berhubungan langsung dengan pelayanan Polri kepada masyarakat yang semakin membaik dan responsif atas aduan masyarakat,” ungkap Santoso.

Naiknya kepercayaan publik ini juga diikuti dengan naiknya anggaran kepada Polri. Untuk itu, Santoso berharap agar Polri terus meningkatkan pelayanannya.

“Dengan anggaran yang besar Polri harus mampu meningkatkan terus pelayanan. Jangan tebang pilih dalam menerapkan hukum di masyarakat,” tutur Santoso.

Santoso juga meminta agar kasus besar yang merugikan keuangan negara segera ditindaklanjuti. Tak hanya itu, Santoso pun agar Polri memberantas tindak pidana narkoba, judi, hingga prostitusi di kalangan masyarakat.

“Kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara seperti ilegal mining, ilegal logging, dan lain-lain, yang selama ini seperti didiamkan harus segera ditindak,” kata Santoso.

“Tindak pidana yang merupakan penyakit masyarakat seperti narkoba, judi, dan prostitusi harus segera diberantas,” imbuhnya.

Survei Indikator

Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga, salah satunya Polri, pada periode Februari-Maret 2023. Hasilnya, tingkat kepercayaan ke Polri meningkat dan berada di angka 70,8 persen.

Survei terkait tingkat kepercayaan terhadap lembaga dilakukan pada 9-16 Februari 2023 dengan jumlah sampel 1.220 orang. Sampel berasal dari semua provinsi yang terdistribusi secara proporsional dengan toleransi kesalahan +- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

“Tingkat kepercayaan terhadap Lembaga secara umum relatif stabil atau meningkat,” bunyi hasil survei yang dirilis, Minggu (26/3).

Berikut data tren kepercayaan terhadap Polri dari tahun ke tahun:

April 2014: 57,6%
Januari 2015: 68,6%
Agustus 2016: 73,2%
September 2017: 76,5%
September 2018: 79,8%
Februari 2019: 80,5%
September 2020: 72,3%
September 2021: 70,9%
November 2021: 80,2%
Desember 2021: 74,1%
Februari 2022: 75,2%
April 2022: 77,3%
Juni 2022: 76,4
Agustus 2022: 69,6%
September 2022: 62,6%
November 2022: 64,5%
Desember 2022: 70,4%
Februari 2023: 70,8%.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6642452/tren-kepercayaan-polri-naik-legislator-puji-kapolri-dan-program-presisi.)

Jakarta (VLF) Sidang gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI) soal penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi mantan pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar dimulai. Sidang gugatan praperadilan itu digelar di PN Jaksel.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (27/3/2023), perwakilan MAKI selaku pemohon dan perwakilan KPK selaku termohon hadir di PN Jakarta Selatan. Sidang hanya berlangsung sekitar 10 menit.

Dalam berkas praperadilan MAKI dijelaskan pada 2022, termohon II, yaitu Dewan Pengawas (Dewas KPK), telah memeriksa Lili Pintauli yang diduga telah menerima sejumlah fasilitas tiket nonton dan penginapan selama kurang lebih 1 minggu untuk gelaran Moto GP di Mandalika. Pemeriksaan juga dilakukan kepada Direktur Utama PT Pertamina Nucke Widyawati.

“Bahwa Termohon II juga telah melakukan pemeriksaan kepada Direktur Utama PT Pertamina (Nucke Widyawati) atas pemberian fasilitas kepada Komisioner Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) tersebut,” demikian bunyi berkas praperadilan MAKI.

MAKI menyebutkan saat itu KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi liquid natural gas (LNG) di tubuh anak perusahaan PT Pertamina yang sebelumnya ditangani Kejaksaan Agung. Menurut MAKI, pemberian fasilitas dalam hal itu adalah bentuk gratifikasi dan perkara itu seharusnya dilimpahkan ke KPK.

“Bahwa para termohon, seharusnya mengetahui bahwa pemberian fasilitas adalah bagian dari bentuk gratifikasi dan patut diduga mengarah kepada bentuk penyuapan sehingga seharusnya penyelesaiannya tidak semata-mata hanya diselesaikan oleh termohon II melalui putusan etik (administratif),” ujarnya.

“Bahwa Termohon II seharusnya melimpahkan perkara dan penyidikannya pada penyidik pada Termohon I untuk dilakukan penyidikan dan proses pemberkasan dan diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana, sebagaimana juga dilakukan oleh termohon I terhadap pejabat-pejabat negara lain yang menerima hadiah dari pihak swasta, berkaitan dengan posisi atau jabatan pejabat negara tersebut,” lanjutnya.

Lili Pintauli kemudian mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum Dewas KPK menjatuhkan putusan. Akibatnya, perkara tersebut berhenti tanpa ada putusan terhadap Lili dan PT Pertamina.

MAKI menilai Lili menerima fasilitas tiket nonton dan penginapan itu saat masih menjabat sebagai komisioner KPK. MAKI menyebut langkah KPK dan Dewas KPK yang tidak meneruskan penyelesaian kasus tersebut ke penuntutan ke pengadilan merupakan bentuk penghentian penyidikan yang tidak sah.

“Bahwa oleh karena penghentian penyidikan atas perkara a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka selanjutnya termohon diperintahkan untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu segera melakukan tindakan melakukan penyidikan terhadap perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kepada Lili Pintauli Siregar (yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi),” tulis MAKI.

Sidang dengan agenda jawaban tergugat, yaitu KPK dan Dewas KPK dijadwalkan akan digelar Selasa (28/3) besok. Kemudian, sidang dengan agenda pembuktian dari pemohon dan termohon dijadwalkan Rabu (29/3) lusa.

“Jadi Rabu pembuktian kedua belah pihak, Kamis kesimpulan, saya usahakan bisa putus hari Jumat,” kata ketua majelis hakim Samuel Ginting dalam persidangan.

“Sidang kita agendakan besok jam 10.00 WIB adalah jawaban dari pihak termohon baik termohon satu maupun termohon dua. Para pihak supaya hadir kembali pada persidangan yang telah ditetapkan, sidang dinyatakan selesai,” imbuhnya.

Termohon dalam gugatan praperadilan ini adalah pimpinan KPK dan Dewas KPK. Adapun permohonan MAKI sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan atas perkara quo
3. Menyatakan Pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara a quo
4. Menyatakan secara hukum TERMOHON (KPK) telah melakukan tindakan PENGHENTIAN PENYIDIKAN secara tidak sah menurut hukum terhadap Perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kepada Lili Pintauli Siregar (yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5. Memerintahkan TERMOHON (KPK) melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu segera melakukan Penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kepada Lili Pintauli Siregar (yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Subsider:
Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6640669/sidang-praperadilan-maki-minta-kpk-usut-dugaan-korupsi-lili-pintauli.)

Jakarta (VLF) KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemotongan tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba Kementerian ESDM. KPK menduga tersangka memakai hasil dugaan korupsi untuk keperluan pribadi.

“Uangnya kemudian diduga dinikmati oleh para oknum ini yang kemudian penggunaannya juga diduga untuk, baik itu ada keperluan pribadi masing-masing,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/3/2023).

Ali mengatakan tersangka diduga menggunakan uang dari dugaan korupsi itu untuk membeli sejumlah aset. Tak hanya itu, menurut Ali, uang yang diduga dikorupsi juga dipakai terkait ‘operasional’.

“Ada pembelian aset, kemudian ada juga untuk ‘operasional’ ya,” kata Ali.

Ali mengatakan pihaknya terus mendalami kasus dugaan korupsi di Ditjen Minerba Kementerian ESDM. KPK akan mengusut ke mana saja aliran uang hasil pemotongan tunjangan kinerja para pegawai di Kementerian ESDM itu.

“Tapi itu semua kami masih didalami ya informasi-informasi itu, fakta-fakta itu, ke mana saja uang yang diduga hasil pemotongan tukin dari para pegawai di Kementerian ESDM 2020-2022,” ujar Ali.

Ali menyebutkan tersangka dalam kasus ini lebih dari satu orang. Ali mengatakan para tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena melakukan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri.

“Bisa masuk kategori Pasal 2 dan Pasal 3 (UU Tipikor) karena perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri,” ujarnya.

Meski demikian, Ali belum menyebutkan identitas tersangka dalam kasus ini. Dia juga belum menjelaskan detail konstruksi perkaranya. Nantinya, pengumuman lengkap disampaikan dalam konferensi pers.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6640668/kpk-duga-tersangka-kasus-tukin-ditjen-minerba-beli-aset-pakai-duit-korupsi.)

Jakarta – Pengacara Linda Pujiastuti alias Anita mengajukan status pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Permohonan itu disampaikan setelah Linda dituntut 18 tahun penjara dalam kasus narkoba.
Permohonan itu disampaikan oleh pengacara Linda, Adriel Viari Purba Dody, kepada majelis hakim di PN Jakarta Barat, Senin (27/3/2023). Adriel mengajukan status justice collaborator Linda. Berkas permohonan itu diterima majelis hakim.

“Mohon izin majelis hakim yang mulia sebelum kami membacakan nota pembelaan kami minggu depan, di dalam persidangan ini kami ingin menyampaikan permohonan justice collaborator terhadap terdakwa Linda Pujiastuti seperti Dody Prawiranegara,” kata Adriel.

Baca juga:
Kasus Narkoba, Eks Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto Dituntut 17 Tahun Bui
Surat permohonan itu lalu diserahkan Adriel ke para majelis hakim dan tim jaksa penuntut umum. Hakim Jon mengatakan permohonan itu akan dipertimbangkan.

“Baik sudah selesai ini. Kami beritahukan kepada penuntut umum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengaduan dan pelaku tindak pidana dan saksi yang bekerja sama dengan pelaku berhak justice collaborator di dalam perkara tindak pidana tertentu dapat mengajukan,” kata hakim Jon.

“Cuma masalah dikabulkannya kami akan pertimbangkan lagi,” imbuhnya.

Dalam kasus ini, Linda didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu hasil barang sitaan yang beratnya lebih dari 5 gram. Perbuatan itu dilakukan Linda bersama tiga orang lainnya.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram,” kata jaksa.

Tiga orang yang dimaksud adalah Irjen Teddy Minahasa, Syamsul Maarif, dan Dody Prawiranegara. Mereka didakwa dengan berkas terpisah. Sabu yang diperjualbelikan itu disebut berasal dari barang bukti kasus narkoba yang disisihkan lalu diganti dengan tawas.

Linda sendiri sempat bikin geger setelah mengaku sebagai istri siri Irjen Teddy. Pengakuan Linda itu dibantah oleh Teddy.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6640648/linda-minta-dijadikan-justice-collaborator-di-kasus-narkoba-irjen-teddy.)

Jakarta (VLF) Mantan hakim agung, Gayus Lumbuun berpendapat langkah kasasi yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus Kanjuruhan merupakan upaya mencari keadilan hukum atau legal justice.

papun yang putusan pengadilan di atasnya, publik diharapkan bisa menerima. Di mana di kasus itu ada yang dihukum ringan dan ada yang divonis bebas.

“Jadi untuk memuaskan masyarakat (social justice) maka JPU mengajukan banding/kasasi,” kata Gayus, Jumat (24/3/2023).

Jika nanti upaya banding ternyata putusannya sama saja, menurut Gayus, masyarakat jangan menyalahkan pengadilan.

“Itulah keadilan yang diberikan pengadilan di semua tingkatan,” ungkap mantan anggota DPR tersebut.

Dilanjutkannya, keadilan publik memang harus diperhatikan, tapi di negara hukum legal justice tetap harus seimbang. Dijelaskannya, memang ada konsep social justice.

“Mereka itu menuntut social justice, namun negara ini kan negara hukum, yang dalam proses penegakkan hukumnya keseimbangannya adalah legal justice,” ungkap Gayus.

Tidak semua pendapat masyarakat, menurut Gayus, menjadi penentu. Karena itu social justice, harus diimbangi legal justice oleh hakim, jaksa, dan penegak hukum lainnya.

“Kalau memang aturan hukumannya ringan, ya kita tidak boleh mencampuri putusan hakim. Suara publik tidak boleh mempengaruhi hukum,” ungkapnya.

Sementara itu, pakar hukum pidana, Prof Hibnu Nugroho, mengatakan vonis para terdakwa kasus Kanjuruhan, tidak mencerminkan keadilan masyarakat. Menurutnya, JPU wajib mengajukan kasasi. Diungkapkannya, vonis kasus Kanjuruhan seolah-olah menyalahkan angin.

“Tidak bisa angin disalahkan, karena kealphaan yang itu (menyebabkan tewasnya orang) adalah tembakan tadi. Jangan karena anginnya mengarah ke sana,” kata Hibnu.

Putusan itu harus dievaluasi oleh Mahkamah Agung.

“Putusan itu saya kira tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Jaksa {JPU) wajib kasasi,” kata Hibnu.

Sebagaimana diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap dua polisi terdakwa kasus Tragedi Kanjuruhan, yaitu mantan Kabag Ops Polres Malang AKP Kompol Wahyu Setyo Pranowo dan mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi. Atas vonis bebas tersebut, kini jaksa mengajukan kasasi.

“Terkait dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, terhadap Terdakwa Bambang Sidik Achmadi dan Terdakwa Wahyu Setyo Pranoto yang divonis bebas, jaksa penuntut umum menyatakan upaya hukum kasasi,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Sabtu (18/3/2023).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6635205/pakar-pidana-dorong-jaksa-ajukan-kasasi-di-vonis-bebas-kasus-kanjuruhan.)

Jakarta (VLF) Seiring berjalannya hari bertambah pula bule nakal di Bali. Komisi X DPR mengusulkan agar pemerintah membuat daftar hitam bagi bule yang kerap berulah.

Dua bule asal Polandia adu mulut dengan pecalang setelah ditegur karena berkemah di Pantai Purnama, Gianyar, saat Hari Raya Nyepi. Mereka malah mempertanyakan balik pecalang yang ada di jalanan, bukan tinggal di dalam rumah. Setelah ditelusuri, bule Polandoa itu hidup menggelandang di Pulau Dewata.

Itu peristiwa terbaru setelah kejadian bule-bule nakal bertindak semaunya di Pulau Dewata. Sebagian bule santuy menyalahgunakan visa wisata untuk bekerja di Bali, ada pula yang ugal-ugalan di jalan raya, juga tidak merasa bersalah melakukan aksi tidak pantas di tempat sakral.

“Agar tidak generalisasi karena banyak juga wisman (wisatawan mancanegara) yang baik, maka boleh saja dibuat daftar khusus/daftar hitam,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih seperti dikutip dari detikNews Jumat (24/3/2023).

“Karena mereka yang berulah saja yang didaftar khusus, itu oknum yang perlu dimasukkan dalam daftar hitam, jangan sampai berulah lagi,” dia menambahkan.

Abdul menyebut pemerintah harus tegas kepada wisatawan mancanegara. Apalagi, jika menyangkut keluhuran budaya dan norma agama yang ada di Tanah Air.

“Pesannya adalah wahai wisma yang lain yang berniat jelek di destinasi impian mereka di Indonesia untuk tidak melakukan hal yang serupa baik itu di Bali atau bahkan di destinasi manapun seantero Indonesia,” kata Abdul.

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR lainnya Dede Yusuf juga menegaskan agar turis asing di Bali harus patuh terhadap aturan yang ada di Indonesia.

“Sama seperti kita jadi turis di negara luar tunduk kepada aturan di sana. Tujuannya juga agar aparat hukum bisa melindungi mereka agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kriminalitas atau kecelakaan,” kata Dede.

“Sanksi perlu seperti peringatan tertulis, jika sampai 3 kali maka visa mereka dicabut dan dikembalikan ke negara mereka,” kata dia lagi.

Sebelumnya, dua bule Polandia kedapatan adu mulut dengan pecalang di Gianyar. Mereka kini diminta membeli tiket pulang ke negaranya.

“Sudah kami terima tadi pukul 10.00 Wita dari Polsek Sukawati,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Denpasar Tedy Riandi dilansir detikBali.

Tedy juga mengaku menghubungi Kedutaan Besar Polandia terkait kepulangan kedua warganya itu. Keduanya dipastikan dideportasi dari Bali. “Tentunya, akan kami deportasi,” ujar Tedy.

Apabila dalam waktu dekat ini keduanya tidak menyanggupi tiket kepulangan mereka, Imigrasi akan menyerahkan keduanya ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.

(Sumber : https://travel.detik.com/travel-news/d-6635002/bule-nakal-di-bali-makin-meresahkan-komisi-x-dpr-masukkan-daftar-hitam.)

Jakarta (VLF) Wamenkumham Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej atau yang dikenal dengan Eddy Hiariej melaporkan seorang pria berinisial AB ke polisi. AB dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik seperti diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan berkas yang dilihat detikcom, Jumat (24/3/2023), laporan pertama dilakukan ke Polda Metro Jaya pada 10 November 2022. Nomor laporan yaitu: LP/1123/I/YAN.2.5/2022/SPKT.PMJ terkait tidak pidana perbuatan pencemaran nama baik.

“Korban pelapor (Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej-red),” demikian bunyi LP tersebut.

Sebulan berlalu, Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej kemudian menggeser laporannya ke Bareskrim Mabes Polri. Yaitu, dengan nomor laporan LP/B/0703/XII/2022/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 1 Desember 2022. 20 Hari setelah pelaporan itu, lalu kasus naik ke tahap penyelidikan dengan nomor perkara: SP.Lidik/1043/XII/2002/Dititipidser tanggal 19 Desember 2022. Penyelidikan itu terkait:

dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan atau sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahaan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dikumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 dan atau Pasal 51 ayat 1 jo pasal 35 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Pasal 310 KUHP, dan/atau Pasal 311 KUHP.

Laporan ini masih berjalan di kepolisian.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6635076/wamenkumham-polisikan-seorang-pria-terkait-pencemaran-nama-baik.)

Jakarta (VLF) Lukas Enembe melakukan aksi ‘mogok’ minum obat yang diberikan tim medis KPK sejak akhir pekan lalu. KPK pun memberi tanggapan tegas terkait hal ini.

Diketahui sebelumnya Lukas Enembe kembali mengeluhkan soal kondisi kesehatannya selama menjalani penahanan di Rutan KPK sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Terbaru, Lukas ‘mogok’ minum obat yang diberikan tim dokter KPK.

“Bapak Lukas Enembe menolak minum obat-obatan yang disediakan dokter KPK karena tidak ada perubahan atas sakit yang dideritanya sejak Bapak Lukas meminum obat yang disediakan dokter KPK. Dan buktinya, kedua kaki klien saya juga masih bengkak sampai saat ini dan jalannya pun tertatih-tatih,” kata pengacara Lukas, Petrus Bala Pattyona, kepada wartawan, Rabu (22/3).

Petrus mengatakan kliennya telah memilih tidak meminum obat yang disediakan tim medis KPK sejak Minggu (19/3). Dia mengklaim kesehatan Lukas Enembe tidak menunjukkan perbaikan selama ditangani tim medis KPK.

Selain itu, dia menyebut Lukas Enembe kembali mengirimkan surat yang ditujukan kepada pimpinan KPK pada Selasa (21/3) yang berisi permintaan diizinkan berobat ke luar negeri. Dalam surat Lukas Enembe terbaru ke KPK, Gubernur Papua nonaktif itu menilai seharusnya ia dirawat di rumah sakit, bukan dilakukan penahanan di Rutan KPK.

‘Mogok’ Minum Obat 2 Hari

KPK membenarkan Lukas Enembe sempat melakukan ‘mogok’ minum obat saat ditahan di Rutan KPK. Namun tindakan itu hanya berlangsung dua hari.

“Dari informasi yang kami peroleh, betul Tersangka LE mogok minum obat. Namun itu hanya pada hari Senin dan Selasa kemarin. Selanjutnya pada hari Rabu dan Kamis siang ini yang bersangkutan sudah kembali minum obat seperti biasanya,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (23/3/2023).

Ali mengatakan obat yang diberikan KPK kepada Lukas merupakan resep dari tim dokter RSPAD Gatot Soebroto. Petugas Rutan KPK pun memastikan Gubernur Papua nonaktif itu telah kembali meminum obat-obat yang diberikan KPK.

“Dari laporan petugas, tersangka LE sampai hari ini ini tidak ada keluhan soal kesehatannya. Sehingga kami yakin masyarakat tidak terprovokasi narasi penasihat hukum tersangka dimaksud,” ujar Ali.

Selain itu Ali juga mengimbau kepada tim pengacara hukum Lukas Enembe untuk tidak melontarkan pernyataan provokatif. KPK meminta tim pengacara hukum fokus pada penanganan jeratan hukum yang menjerat Lukas Enembe.

Jawaban Tegas KPK

“Perlu kami tegaskan, KPK adalah aparat penegak hukum, sehingga tugasnya adalah menegakkan hukum secara profesional. KPK bukan lembaga penjamin sehatnya pasien, termasuk dalam hal ini Saudara LE yang sedang ditahan KPK,” kata Ghufron kepada wartawan, Kamis (23/3/2023).

Meski begitu, Ghufron memastikan KPK tetap menghormati hak-hak para tahanan yang ditahan di Rutan KPK. Dalam kasus Lukas Enembe, KPK pun secara berkala melakukan pemantauan kesehatan kepada Gubernur nonaktif Papua tersebut.

“Pelayanan terhadap kesehatan Saudara LE itu dikoordinasikan dengan IDI,” katanya.

Ghufron mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mengawasi kesehatan dari Lukas Enembe. Lewat koordinasi dengan IDI itu, KPK menilai tim medis di Indonesia masih mumpuni dalam merawat Lukas Enembe.

“Sejauh ini memandang sakitnya Saudara LE masih dapat ditangani di dalam negeri. Mungkin lebih lanjut akan kami bahas bersama IDI berkaitan dengan perkembangan kesehatan yang bersangkutan untuk kami tindak lanjuti,” ujar Ghufron.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6634735/sikap-tegas-kpk-usai-lukas-enembe-mogok-minum-obat-2-hari.)