Jakarta (VLF) Anak anggota DPRD Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) Aan Wijaya Saputra dituntut 6 bulan penjara dalam kasus penganiayaan terhadap juru parkir bernama Suwardi (47). Jaksa meyakini Aan terbukti bersalah melakukan tindak kekerasan.

“Sudah pembacaan tuntutan. Yang bersangkutan (Aan) dituntut selama 6 bulan penjara,” kata Kasi Intel Kejari Wajo Mirdad Apriadi Danial kepada detikSulsel, Kamis (30/3/2023).

Aan menjalani sidang tuntutan di Kantor Pengadilan Negeri Sengkang pada Rabu (29/3). Terdakwa kasus penganiayaan ini masuk dalam nomor perkara: 29/Pid.B/2023/PN skg.

Mirdad mengatakan, pertimbangan tuntutan terdakwa selama 6 bulan karena telah mengakui kesalahannya. Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan.

“Terdakwa mengakui kesalahan dan perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan di depan persidangan,” sebutnya.

“Insyaallah sisa menunggu agenda putusan dari majelis hakim PN Sengkang. Agenda sidang putusan pada tanggal 12 April mendatang,” sambung Mirdad.

Dalam situs SIPP Pengadilan Negeri Sengkang disebutkan Aan diyakini melakukan tindak penganiayaan dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Adapun barang bukti berupa 1 buah flashdisk warna putih dengan merk Toshiba 4gb yang berisi video rekaman CCTV yang menunjukkan kejadian Aan menganiaya Suwardi.

Untuk diketahui, Aan menganiaya Suwardi di Jalan Andi Paggarau, Keluarahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Wajo pada Senin (30/1). Kasus dugaan penganiayaan ini sempat viral di media sosial.

Suwardi mengalami luka-luka dan terhalang aktivitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 0118/RSHCM/II/2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Hikmah Citra Medika Sengkang, tertanggal 30 Januari 2023 dengan hasil keluhan nyeri di daun telinga. Serta kesimpulan terdapat satu luka memar di daun telinga kiri, dan salah satu memar dipunggung kiri akibat trauma benda tumpul.

(Sumber : https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6645930/anak-legislator-wajo-yang-aniaya-juru-parkir-dituntut-6-bulan-penjara.)

Jakarta (VLF) Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menolak banding jaksa terhadap Rennier Abdul Rahman Latief dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT ASABRI (Persero) pada beberapa perusahaan periode 2012-2019. Di mana jaksa menuntut 8 tahun penjara.

Kasus bermula saat Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kasus korupsi di tubuh ASABRI. Sejumlah nama dijadikan tersangka, salah satunya Rennier Abdul Rahman Latief. Kasus bergulir ke pengadilan.

Jaksa menuntut terdakwa Rennier Abdul Rahman Latief dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU UU Tipikor. Jaksa menuntut Rennier Abdul Rahman Latief selama 8 tahun penjara dan uang pengganti Rp 254.234.900.000.

Pada 2 Februari 2023, PN Jakpus menyatakan Rennier Abdul Rahman Latief telah korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp 300.000.000 subsider 4 bulan kurungan.

Jaksa tidak terima dan mengajukan banding. Apa kata PT Jakarta?

“Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt. Pst tanggal 2 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut,” demikian bunyi putusan PT Jakarta yang dilansir websitenya, Kamis (30/3/2023).

Duduk sebagai ketua majelis Tjokorda Rai Suamba dengan anggota Singgih Budi Prakoso, Gunawan Gusmo, Anthon Saragih dan Gatut Sulistyo. Majelis menilai hukuman 1 tahun penjara Rennier Abdul Rahman Latief sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan telah dipertimbangan dengan tepat dan benar.

“Hukuman 1 tahun dan denda Rp 300 juta subsidar 4 bulan sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ungkap majelis.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6645803/tolak-banding-kasus-asabri-hakim-vonis-1-tahun-bui-rennier-penuhi-keadilan.)

Jakarta (VLF) Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja polri naik menjadi 70,8% berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia. Anggota Komisi III DPR Rano Alfath menilai peningkatan ini tidak lepas dari peran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memiliki tanggung jawab besar dalam membina instansinya.

“Kepercayaan publik itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan secara cuma-cuma. Ada dedikasi, komitmen, kerja keras, dan banting tulang yang sangat luar biasa di situ,” kata Rano dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/3/2023).

“Apresiasi setinggi-tingginya untuk pak Kapolri karena telah melakukan berbagai macam inovasi dan reformasi dalam sistem kerja dan pelayanan publik Kepolisian, sehingga masyarakat kembali percaya dan justru merasa butuh kehadiran sosok polisi di sekitarnya,” lanjut Rano.

Legislator PKB ini memuji sikap kepemimpinan Kapolri yang tegas. Dia menilai hal itu menjadi bekal utama dalam memperkuat kinerja dan citra positif Polri di mata masyarakat.

“Kapolri mampu mengambil keputusan-keputusan yang responsif, tegas dan bijak dalam kasus-kasus yang menjadi sorotan publik. Internal Polri tetap kondusif dan fokus untuk menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsi pokoknya. Untuk itu sangat pantas Polri mendapatkan prestasi ini,” ucap Rano.

Rano yakin jajaran polri tidak berpuas diri dengan capaian yang didapat saat ini. Dia juga percaya kepercayaan publik yang semakin meningkat adalah indikator yang sangat penting untuk membangun kedaulatan negara dan stabilitas keamanan dalam masyarakat.

“Saya yakin jajaran Kepolisian tidak akan berpuas diri dan akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya ke depan,” kata Rano.

Sebelumnya Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga, salah satunya Polri. Hasilnya, tingkat kepercayaan ke Polri meningkat dan berada di angka 70,8 persen.

Survei terkait tingkat kepercayaan terhadap lembaga ini dilakukan pada 9-16 Februari 2023 dengan jumlah sampel 1.220 orang.

Berikut data tren kepercayaan terhadap Polri dari tahun ke tahun:

April 2014: 57,6%
Januari 2015: 68,6%
Agustus 2016: 73,2%
September 2017: 76,5%
September 2018: 79,8%
Februari 2019: 80,5%
September 2020: 72,3%
September 2021: 70,9%
November 2021: 80,2%
Desember 2021: 74,1%
Februari 2022: 75,2%
April 2022: 77,3%
Juni 2022: 76,4
Agustus 2022: 69,6%
September 2022: 62,6%
November 2022: 64,5%
Desember 2022: 70,4%
Februari 2023: 70,8%.

Sementara itu, dalam hasil tingkat kepercayaan terhadap lembaga Polri mendapat hasil sebagai berikut:

Pertanyaan: Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak terhadap masing-masing lembaga tersebut? Apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali?… (%)

Jawaban responden terkait kepercayaan pada lembaga Polri:

– sangat percaya: 10,3%
– cukup percaya: 60,5%
– kurang percaya: 26%
– tidak percaya sama sekali: 2,2%
– tidak tahu/tidak jawab: 0,9%.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6639737/kepercayaan-publik-ke-polri-naik-anggota-dpr-puji-sikap-tegas-kapolri.)

Jakarta (VLF) Pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun membuat heboh publik. Hari ini, Komisi III DPR akan ngabuburit bareng Mahfud di ruang rapat Komisi III untuk mencecar soal transaksi janggal itu.

Dirangkum detikcom, Selasa (28/3/2023), Mahfud Md sejatinya sudah berjanji akan datang ke Komisi III DPR terkait heboh transaksi mencurigakan Rp 349 triliun. Mahfud berharap orang yang bicara agak keras di DPR juga datang.

Rapat Mahfud dengan Komisi III DPR ini sudah dua kali mengalami penundaan. Pimpinan Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan rapat dengan Mahfud dan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun itu akan digelar Rabu (29/3) hari ini.

“Batal (hari Jumat), karena hari fraksi dan diundur tanggal 29 Maret,” kata Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3).

Kejanggalan Rp 300 triliun, menurut Sahroni, tak boleh menguap begitu saja. Dia mengatakan hal itu bisa menimbulkan fitnah jika tak dijelaskan secara tuntas.

“Banyak informasi yang ujungnya cuma fitnah, fitnah sana, sini, tapi penyelesaiannya harus disajikan kepada publik. Itu yang tadi saya minta harus ada ujungnya, jangan sampai informasi tersebut tersebar tapi nggak ada penyelesaiannya,” tutur Sahroni.

“Kita harus selesaikan dalam waktu yang cepat, tanggal 29 Maret nanti rapat bersama dengan Pak Menko, Bu Menkeu dengan Pak Ivan,” sambungnya.

Rapat dengan Sri Mulyani sudah terlaksana pada Senin (27/3) kemarin.

Mahfud Siap Datang Biar Imbang

Mahfud Md menegaskan dirinya siap datang ke Komisi III DPR. Dia mengatakan perlu ada uji logika terkait heboh transaksi mencurigakan Rp 300 triliun itu.

“Uji logika dan uji kesetaraan juga, jangan dibilang pemerintah itu bawahan DPR, bukan,” kata Mahfud.

Mahfud juga mengatakan orang-orang yang ngomong agak keras dalam rapat bersama PPATK harus datang. Dia mengatakan hal itu agak imbang.

“Pokoknya Rabu saya datang, kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga, biar imbang,” ujarnya.

DPR Akan Cecar Mahfud Hari Ini

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menegaskan rapat kerja Komisi III DPR dengan Mahfud Md akan digelar hari ini. Bambang mengatakan pihaknya akan mencecar Mahfud soal pernyataan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun.

“Soal rapat dengan komite TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), rapat besok (red: hari ini) Rabu jam 15.00 WIB ngabuburit iki, itu akan mencecar angka Rp 349 Triliun dalam saksi tersebut, jangan sampai rakyat berfikir nanti ada yang aneh-aneh,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Pria yang karib disapa Bambang Pacul ini menyebut rapat akan dibuka seterang-terangnya. Bila nantinya rapat tidak dapat dilaksanakan, DPR bisa menggunakan hak interpelasi.

“Kalau nggak bisa dilaksanakan akan menggunakan hak pengawasannya lebih tinggi lagi, satu step lebih tinggi lagi, misalnya apa Pak Pacul, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat,” katanya.

Pacul menerangkan rapat hari ini hanya akan dihadiri Komite TPPU yang dalam hal ini juga dijabat Menko Polhukam Mahfud Md. Pacul menyebut pihaknya akan memanggil Menkeu Sri Mulyani bila transaksi mencurigakan itu ada kaitannya dengan pajak.

“Ini baru Ketua dan Kepala Komite TPPU dan Kepala PPATK setelah itu baru ga clear, oh ini ada uang aliran dana misalnya, kita panggil kalo ada kaitannya dengan pajak kita panggil Sri Mulyani,” tutur Pacul.

“Besok sudah diundang (Sri Mulyani) tapi tidak hadir dulu, pakai data equal treatment tadi. Setelah tadi dua ini (Ketua Komite TPPU dan Kepala PPATK beri keterangan) indikasi-indikasi baru kita (datangkan), imbuhnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6643589/menanti-ngabuburit-mahfud-di-senayan-bahas-rp-349-t-yang-jadi-sorotan.)

Jakarta (VLF) Bupati Kapuas Ben Brahum S Bahat beserta istrinya, yang anggota DPR dari Fraksi NasDem, Ary Egahni Ben Bahat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Berikut adalah fakta-fakta mengenai kasus korupsi pasutri di tersebut.

Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (28/3/2023), Ben Brahim dan Ary Egahni keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 14.44 WIB. Keduanya tampak telah mengenakan baju tahanan oranye.

Tangan Ben Brahim dan Ary Egahni pun telah diborgol. Keduanya bakal menjalani penahanan pertama selama 20 hari ke depan.

Berikut Fakta-fakta terkait kasus tersebut:

1) Potong Tunjangan ASN

KPK telah periksa Ben Brahim S Bahat dan Ary Egahni Ben Bahat, sebagai tersangka korupsi. Keduanya diduga memotong pembayaran pegawai negeri di Kalimantan Tengah.

“Saat ini KPK telah melakukan penyidikan dan menetapkan pihak sebagai tersangka terkait dugaan korupsi oleh penyelenggara negara yaitu ketika menjalankan tugas melakukan perbuatan di antaranya meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau kepada kas umum,” kata Ali.

2) Berdalih Utang

Kedua tersangka berdalih uang korupsi yang diterimanya merupakan utang yang harus dibayarkan kepada mereka. Menurut KPK, tidak ada utang seperti yang dimaksud.

“Seolah-olah memiliki utang pada penyelenggara negara tersebut, padahal diketahui hal tersebut bukanlah utang,” ujar Ali.

Selain melakukan pemotongan pembayaran, Ben Brahim beserta Ary Egahni diduga menerima suap terkait jabatannya sebagai penyelenggara negara.

“Para tersangka tersebut diduga pula menerima suap dari beberapa pihak terkait dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara,” ucap Ali.

3) Pungli Hingga Rp 8,7 Miliar

“Mengenai besaran jumlah uang yang diterima BBSB dan AE sejauh ini sejumlah sekitar Rp 8,7 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (28/3/2023).

Johanis mengatakan kasus ini bermula saat Ben Brahim menjabat Bupati Kapuas selama dua periode, yakni pada 2013-2018 dan 2018-2023. Ben Brahim menerima uang dari sejumlah pihak hingga pihak swasta.

“Dengan jabatannya diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai satuan kerja perangkat desa (SKPD) yang ada di Pemkab Kapuas termasuk dari beberapa pihak swasta,” ujar Johanis.

Ben Brahim dan Ary Egahni dijerat Pasal 12 huruf f dan Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kedua tersangka bakal ditahan di Rutan KPK.

4) Minta Barang Mewah

Ary Egahni disebut aktif ikut campur di proses pemerintahan Kabupaten Kapuas. KPK bahkan menyebutkan Ary sampai memerintahkan Kepala SKPD setempat memenuhi kebutuhan pribadinya.

“AE (Ary Egahni) selaku istri Bupati sekaligus anggota DPR RI juga diduga aktif turut campur dalam proses pemerintahan antara lain dengan memerintahkan beberapa Kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah.

Johanis mengatakan sumber uang yang diterima keduanya berasal dari berbagai pos anggaran resmi yang ada di SKPD Pemkab Kapuas. Fasilitas dan sejumlah uang itu lalu digunakan Ben Brahim untuk urusan pemilihan Bupati Kapuas hingga pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah, sedangkan Ary menggunakannya untuk keperluan pemilihan anggota legislatif pada 2019.

5) Korupsi untuk Bayar Survei

KPK menyatakan uang itu dipakai Ben Brahim untuk membayar lembaga survei hingga untuk kepentingan politik pribadi. Disebut, ada dua lembaga survei yang dibayar tersangka.

“Mengenai besaran jumlah uang yang diterima BBSB dan AE sejauh ini sejumlah sekitar Rp 8,7 miliar yang antara lain juga digunakan untuk membayar 2 lembaga tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Johanis.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6643555/5-fakta-bupati-kapuas-dan-anggota-dpr-fraksi-nasdem-jadi-tersangka-kpk.)

Jakarta (VLF) Musyawarah diversi perkara AG (15), pacar Mario Dandy Satriyo (20), terkait kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17) akan digelar hari ini. Diversi AG akan digelar secara tertutup.

Diversi diketahui akan digelar pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan diversi hanya diikuti oleh pihak-pihak yang diundang.

“Kalau diversi tetap tertutup, hanya diikuti oleh pihak-pihak yang diundang dalam proses diversi,” kata Djuyamto kepada wartawan, Selasa (28/3/2023).

Djuyamto menerangkan musyawarah diversi AG di tahap pengadilan akan tetap dilakukan meski pihak David sudah menolak damai di tahap penyidikan dan penuntutan. Hal itu didasarkan pada Pasal 52 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Karena ada kewajiban di Pasal 52 UU No 11 Tahun 2012 itu untuk ditempuh dulu proses diversi. Diversi itu kan ada tiga tingkatan, di penyidik ada, di penuntut umum ada,” katanya.

“Walaupun di penyidik sudah dilakukan dan keluarga korban nggak mau, di penuntutan keluarga korban nggak mau, itu di pengadilan apakah kemudian hakimnya tidak membuat jadwal mediasi? Tetep harus dibikin jadwal mediasi karena itu perintah undang-undang,” ujarnya.

Djuyamto juga mengimbau agar pihak David memberikan sikap pernyataan tegas di musyawarah diversi besok. Dia menuturkan jadwal persidangan AG akan digelar jika pihak David menolak damai sehingga diversi dinyatakan gagal.

Dia mengatakan dalam musyawarah akan diundang pihak keluarga terdakwa dan pihak korban. Dia mengatakan sikap korban ini menjadi faktor yang utama dalam musyawarah diversi.

“Karena bagaimanapun juga di diversi itu kalau keluarga korban sudah close untuk menyelesaikan secara damai ya sudah tidak ada diversi. Tapi itu harus dinyatakan di musyawarah diversi itu. Karena apa, di situ nanti akan dibuat berita acara tentang pelaksanaan diversi,” katanya.

Nantinya akan dicatat pihak-pihak yang hadir serta sikapnya dalam musyawarah diversi baik secara lisan maupun tulisan. Jika musyawarah gagal, maka akan dilanjutkan dengan penentuan waktu sidang.

“Kalau sudah seperti itu tentu diversi tidak bisa dilakukan artinya tahapan diversi gagal. Tahapan diversi sudah dikesampingkan. Baru akhirnya nanti akan menetapkan hari sidang,” imbuhnya.

Namun menurutnya, ada kemungkinan diversi AG akan digelar kembali jika pihak David tidak hadir dalam diversi besok. Oleh sebab itu, dia menjelaskan pernyataan sikap pihak David menjadi faktor penting yang menentukan berhasil atau tidaknya diversi tersebut.

Keluarga David Pastikan Diversi Berakhir Deadlock

Keluarga David sendiri memastikan bakal hadir dalam sidang tersebut. Nantinya diversi akan dihadiri oleh Paman David.

“Sepertinya pamannya (hadir). Karena kondisi David kesadaran kuantitatif nya masih sering agitatif masih sering berontak dan lain-lain. Jadi orang tua David belum bisa datang,” kata kuasa hukum David, Mellisa Anggraeni, di Polda Metro Jaya, Selasa (28/3).

Melissa menegaskan pihak David akan menolak proses diversi dalam kasus tersebut. Dia juga memastikan musyawarah diversi akan berakhir deadlock.

“Pasti tidak akan diterapkan diversi kalau keluarga menolak, kalau korban menolak. Jadi diversi besok bisa saya pastikan deadlock jadi langsung masuk pokok materi seperti itu,” ujarnya.

Melissa juga mendapatkan informasi bahwa sidang AG dalam perkara yang ada akan dikebut. Hal tersebut berkaitan dengan status yang masih di bawah umur.

Sebagaimana diketahui, penganiayaan terhadap David oleh Mario Dandy terjadi pada Senin (20/2) malam di Pesanggrahan, Jaksel. Saat itu, David sedang bermain ke rumah temannya berinisial RZ.

Akibat penganiayaan tersebut, David harus dirawat intensif di rumah sakit. Polisi kemudian menetapkan dua tersangka dan seorang pelaku dalam kasus ini yaitu Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas (19). Keduanya juga telah ditahan.

Selain itu, polisi menyatakan AG (15), pacar Mario Dandy, sebagai anak berkonflik hukum. AG segera disidang setelah keluarga David menolak perdamaian.

Tersangka Mario Dandy dan Shane Lukas ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Sedangkan AG ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6643548/ag-pacar-mario-dandy-jalani-diversi-di-pn-jaksel-hari-ini.)

Jakarta (VLF) Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Syarif Hiariej atau biasa disebut Eddy Hiariej melaporkan ponakannya sendiri inisial AB ke polisi. Kini keponakan Eddie telah berstatus tersangka lantaran diduga mencemarkan nama baik sang paman.

Keponakan Eddie inisial AB ditetapkan sebagai tersangka karena diduga ‘menjual nama’ sang paman untuk ‘memeras’ orang. Adapun Eddie telah melaporkan kasus tersebut sejak akhir tahun lalu.

Dirangkum detikcom, Selasa (28/3/2023), berikut ini sejumlah fakta terbaru terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Eddie Hiariej.

Keponakan Wamenkumham Jadi Tersangka

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan keponakan Wamenkumham Eddy Hiariej berinisial AB sebagai tersangka. AB ditetapkan tersangka atas kasus pencemaran nama baik.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menuturkan penetapan AB merupakan pendalaman dari laporan yang dibuat oleh Eddy Hiariej. Dia menyatakan penetapan tersebut melalui gelar perkara yang telah dilakukan penyidik.

“Sudah kita gelar dan hasil gelar terhadap terlapor sudah kita naikkan status sebagai tersangka,” katanya saat dimintai konfirmasi, Senin (27/3/2023).

Keponakan Eddy Catut Nama Buat Janjikan Promosi Jabatan

AB ditetapkan sebagai tersangka lantaran menjanjikan promosi jabatan dengan mencatut nama Eddy. AB disebut mencatut nama Eddy agar menjanjikan membantu promosi jabatan.

“Benar, terhadap keponakan Bapak Wamenkumham, berdasarkan hasil gelar perkara sudah kita tetapkan sebagai tersangka,” ungkap Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivid Agustiadi saat dihubungi Selasa (28/3/2023).

“Kronologisnya yang bersangkutan mencatut nama Bapak Wenkumham dan menjanjikan bisa membantu promosi jabatan,” tambahnya.

Bareskrim Bakal Panggil Ponakan Eddy

Saat ini, sambung Vivid, Bareskrim Polri bakal segera memanggil AB.

“Saat ini terhadap yang bersangkutan sedang kita lakukan pemanggilan sebagai tersangka,” sambungnya.

Awal Mula

Diketahui, Eddie Hiariej melaporkan ponakannya sendiri inisial AB ke Polda Metro Jaya pada 10 November 2022. Hal yang diketahui pada saat itu adalah Eddy melaporkan AB karena masalah pencemaran nama baik.

Nomor laporan Eddy ke Polda Metro Jaya adalah LP/1123/I/YAN.2.5/2022/SPKT.PMJ. Pada 1 Desember 2022, Eddy menggeser laporannya dari Polda Metro Jaya ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Nomor laporannya adalah LP/B/0703/XII/2022/SPKT/Bareskrim Polri.

Pada 19 Desember 2022, Bareskrim meningkatkan laporan itu ke tahap penyelidikan dengan nomor perkara SP.Lidik/1043/XII/2002/Dititipidser.

Eddy Hiariej mempolisikan keponakan lantaran yang bersangkutan diduga ‘menjual nama’ sang paman untuk ‘memeras’ orang. AB dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.

“Itu laporan sudah lama sejak November. Ponakan saya bawa-bawa nama saya untuk minta uang sana-sini. Saya laporkan ke polisi,” kata Eddy Hiariej kepada wartawan, Jumat (24/3/2024).

Eddy Hiariej belum bercerita berapa jumlah uang yang diminta ponakannya itu. Dia juga belum menjelaskan bagaimana modus ponakannya menjual namanya. Ia mengatakan hal itu merupakan masalah pribadi.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6643496/peran-ponakan-jual-nama-wamenkumham-demi-janji-promosi-jabatan.)

Jakarta (VLF) Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan meningkatnya kepercayaan publik merupakan buah konsistensi dan ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Arsul mengatakan ketegasan itu tercermin dari penindakan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

“Saya melihat bahwa meningkatnya kembali tingkat kepercayaan publik terhadap Polri ini adalah buah dari konsistensi dan ketegasan Kapolri dan jajaran pimpinan Polri dalam menegakkan etika profesi kepolisian dan hukum terhadap para perwira dan anggota Polri. Termasuk terhadap sejumlah pati Polri pasca-kasus Sambo dan Teddy Minahasa,” ujar Arsul saat dihubungi, Selasa (28/3/2023).

Melihat sejumlah kasus terungkap yang menjerat anggotanya, Arsul menilai Polri tak lagi defensif dengan menutupi anggotanya yang terlibat tindak pidana.

“Publik juga melihat kasus-kasus sebelumnya seperti kasus Napoleon Bonaparte. Publik melihat bahwa Kapolri dan jajarannya tidak bersifat defensif dengan menutupi atau melimitasi perwira dan anggota Polri yang terlibat,” kata Arsul.

Arsul mengatakan konsistensi dan ketegasan pimpinan Polri dapat jadi contoh baik bagi kementerian dan lembaga lainnya. Meskipun, Polri harus membongkar boroknya lembaganya itu sendiri.

“Dalam soal konsistensi dan ketegasan menegakkan etika, disiplin dan hukum terhadap anggotanya memang harus diakui pimpinan Polri bisa menjadi contoh baik bagi kementerian dan lembaga lainnya, meski untuk itu borok-borok kelembagaan itu menjadi terbuka atau bahkan terbongkar,” ungkap Arsul.

Arsul menilai Listyo Sigit mempunyai road map memperbaiki institusi Polri meskipun harus mengambil risiko.

“Di sini saya lihat Kapolri dan jajaran pimpinan Polri mau mengambil risiko jelek atau buruknya institusi untuk sementara waktu namun punya road map memperbaikinya,” terang Arsul.

Lebih lanjut Arsul meyakini kepercayaan publik pada Polri dapat kembali ke posisi dahulu bila konsistensi menebas kasus yang menyangkut anggotanya.

“Jika Kapolri dan jajaran pimpinan Polri terus membereskan kasus-kasus dan isu-isu miring yang menyangkut pejabat Polri, saya yakin kepercayaan publik terhadap Polri akan kembali pada posisi seperti dulu lagi,” kata Arsul.

Survei Indikator

Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga, salah satunya Polri, pada periode Februari-Maret 2023. Hasilnya, tingkat kepercayaan ke Polri meningkat dan berada di angka 70,8 persen.

Survei terkait tingkat kepercayaan terhadap lembaga dilakukan pada 9-16 Februari 2023 dengan jumlah sampel 1.220 orang. Sampel berasal dari semua provinsi yang terdistribusi secara proporsional dengan toleransi kesalahan +- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

“Tingkat kepercayaan terhadap Lembaga secara umum relatif stabil atau meningkat,” bunyi hasil survei yang dirilis, Minggu (26/3).

Berikut data tren kepercayaan terhadap Polri dari tahun ke tahun:

April 2014: 57,6%
Januari 2015: 68,6%
Agustus 2016: 73,2%
September 2017: 76,5%
September 2018: 79,8%
Februari 2019: 80,5%
September 2020: 72,3%
September 2021: 70,9%
November 2021: 80,2%
Desember 2021: 74,1%
Februari 2022: 75,2%
April 2022: 77,3%
Juni 2022: 76,4
Agustus 2022: 69,6%
September 2022: 62,6%
November 2022: 64,5%
Desember 2022: 70,4%
Februari 2023: 70,8%.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6642682/arsul-sani-nilai-kepercayaan-publik-naik-karena-polri-tak-defensif-kritik.)

Jakarta (VLF) Polresta Bogor Kota masih memburu pelaku utama kasus pembacokan yang tewaskan pelajar di Simpang Pomad, Kota Bogor. Polisi menyebut, pelaku masih bersembunyi dan selalu berpindah-pindah tempat.

“Ini terus kita lakukan pembuntutan dan pengejaran, karena tersangka ini berpindah-pindah terus. Saat ini yang bersangkutan berada di luar Kota Bogor,” kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso, Selasa (28/3/2023).

“Updatenya sedang kita lakukan upaya pengembangan, kita tetap lakukan pengejaran, dipimpin oleh kasat reskrim dan jajarannya, kita tunggu hasil pengungkapannya,” tambahnya.

Bismo memastikan, tidak ada keterlibatan keluarga dalam proses pelarian tersangka ASR. Ia mengultimatum ASR agar menyerahkan diri demi kebaikan semua pihak.

“Tidak ada (yang menyembunyikan), identitasnya kan sudah kita ketahui, kita tetap lakukan pengejaran dan pengungkapan. Makanya kita bisa tahu dimana dia berpindah, ke tempat-tempat lain,” kata Bismo.

“Kita beritahukan kepada tersangka (ASR,red) untuk segera menyerahkan diri demi kebaikan semua pihak, untuk mematuhi terhadap hukum yang berlaku,” tambahnya.

Pelaku Diminta Serahkan Diri

Diberitakan sebelumnya, ASR alias T (17), satu pelaku lain di kasus pembacokan pelajar di Pomad, Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), masih diburu polisi. ASR alias T merupakan pelaku utama yang menebas leher korban hingga tewas.

Kombes Bismo meminta ASR segera menyerahkan diri. Dia juga mengingatkan bahwa pihak yang menyembunyikan ASR bisa dipidana.

“Kita imbau (ASR) untuk menyerahkan diri, bagi yang menyembunyikan bisa terkena tindak pidana,” kata Bismo dalam jumpa pers perkembangan kasus pembacokan pelajar di Simpang Pomad, Selasa (14/3).

Bismo menerangkan, saat kejadian, korban AS tengah berdiri di median jalan dan hendak menyeberang jalan bersama teman-temannya. Menggunakan golok berukuran panjang, ASR menebas leher AS.

ASR bersama dua pelaku lainnya berbonceng tiga menggunakan motor. Dua pelaku, yakni Salman Alfarizi (18) dan MA (17), telah ditangkap polisi.

(Sumber https://news.detik.com/berita/d-6642718/pelaku-utama-pembacok-pelajar-di-pomad-bogor-kabur-keluar-kota.)

Jakarta (VLF) Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terkait penghentian penyidikan kasus dugaan gratifikasi mantan Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar. KPK menegaskan tak pernah menangani kasus tersebut.

“Bahwa dalil pemohon tentang adanya penghentian penyidikan secara materiil (diam-diam) sangatlah tidak berdasarkan atas fakta hukum maupun tidak berdasar atas hukum. Senyatanya termohon I (KPK) tidak pernah menangani dugaan tindak pidana korupsi sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kepada Lili Pintauli Siregar (yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai Komisioner KPK) atas sejumlah fasilitas tiket nonton dan penginapan selama kurang lebih 1 minggu untuk menonton pertandingan balap Moto GP di Mandalika,” kata Koordinator Tim Biro Hukum KPK, Iskandar Marwanto dalam persidangan di PN Jaksel, Selasa (28/3/2023).

Iskandar mengatakan perkara dugaan gratifikasi Lili Pintauli hanya pernah ditangani di Dewan Pengawas (Dewas KPK). Dia mengatakan KPK tak pernah menangani perkara tersebut secara formal.

“Berkenaan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kepada Lili Pintauli Siregar atas sejumlah fasilitas tiket nonton dan penginapan selama kurang lebih 1 minggu untuk menonton pertandingan balap Moto GP di Mandalika, yang pernah ditangani oleh KPK hanyalah dilakukan pemeriksaan oleh Termohon II (Dewas KPK),” ujar Iskandar.

“Dengan demikian Termohon I (KPK) tidak pernah secara formal baik itu Surat Perintah (penyelidikan, penyidikan, maupun tuntutan) menangani perkara tersebut,” tambahnya.

Dia mengatakan dalil gugatan MAKI tentang adanya penghentian penyidikan dugaan gratifikasi Lili Pintauli disebut tidak berdasar pada hukum. Dia menyebutkan KPK tak pernah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan perkara tersebut.

“Bahwa dalil pemohon (MAKI) tentang adanya Penghentian Penyidikan secara materiil (diam-diam) sangatlah tidak berdasarkan atas fakta hukum maupun tidak berdasar atas hukum. Senyatanya Termohon I (KPK) tidak pernah menangani perkara a quo. Oleh karenanya sampai dengan perkara permohonan praperadilan a quo diperiksa di persidangan saat ini, Termohon I tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi yang dipersoalkan oleh pemohon,” tuturnya.

Iskandar menerangkan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 Tahun 2016, penghentian penyidikan suatu kasus tidak termasuk dalam kewenangan praperadilan. Menurutnya, gugatan praperadilan MAKI seharusnya ditolak hakim.

“Lebih lanjut, Pasal 2 PERMA 4 Tahun 2016 menentukan objek Praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dengan demikian, berdasarkan regulasi di atas penghentian penyidikan secara diam-diam tidak termasuk dalam ranah kewenangan Praperadilan,” tutur Iskandar.

“Dengan demikian, berdasarkan uraian yang Termohon I sampaikan di atas, maka dalil pemohon tentang penghentian penyidikan secara diam-diam sangat tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu sudah seharusnya Hakim Praperadilan mengesampingkan dalil tersebut dan menyatakan bahwa permohonan a quo tidak dapat diterima,” lanjutnya.

Sebagai informasi, termohon dalam gugatan praperadilan ini adalah pimpinan KPK sebagai termohon I dan Dewas KPK sebagai termohon II. Adapun permohonan MAKI sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan atas perkara quo
3. Menyatakan Pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara a quo
4. Menyatakan secara hukum TERMOHON (KPK) telah melakukan tindakan PENGHENTIAN PENYIDIKAN secara tidak sah menurut hukum terhadap Perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kepada Lili Pintauli Siregar (yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5. Memerintahkan TERMOHON (KPK) melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu segera melakukan Penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kepada Lili Pintauli Siregar (yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Subsider: memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6642686/kpk-tegaskan-tak-pernah-tangani-kasus-dugaan-gratifikasi-lili-pintauli.)