Jakarta (VLF) Rafael Alun Trisambodo membantah disebut menjadi penerima gratifikasi saat masih menjadi pejabat Ditjen Pajak. KPK meminta pernyataan Rafael itu disampaikan langsung kepada penyidik.

“Untuk konteks materi penyidikan, kami silakan yang bersangkutan untuk sampaikan langsung di hadapan tim penyidik KPK sehingga nantinya dapat diuji secara terbuka pada proses persidangan,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi, Jumat (31/3/2023).

Rafael Alun saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. Perbuatan itu dilakukan Rafael selama 12 tahun lamanya sejak 2011 hingga 2023.

KPK memastikan telah mengantongi dua alat bukti dari perbuatan pidana Rafael. Ali pun meminta Rafael Alun untuk kooperatif selama proses penyidikan kasusnya berlangsung.

“Kami mengingatkan Tersangka agar kooperatif pada proses-proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini,” jelas Ali.

Gratifikasi Puluhan Miliar

Rafael Alun Trisambodo telah ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi. Uang gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan temuan safe deposit box (SDB) Rafael berisi uang puluhan miliar rupiah menjadi pintu masuk KPK dalam mengusut gratifikasi mantan pejabat Ditjen Pajak tersebut.

“Beberapa perkara itu menjadi pintu masuk perkara utamanya. Karena waktu itu PPATK mengecek SDB ditemukan Rp 36-40 miliar. Tapi tentunya uang tersebut harus kita telusuri dari mana,” kata Asep kepada wartawan, Kamis (30/3).

PPATK sebelumnya juga mengungkap temuan safe deposit box milik Rafael Alun berisi uang Rp 37 miliar. Temuan itu telah disita oleh KPK.

“Totalnya seperti yang ada seperti yang selama ini disampaikan itu kita masukkan, kita sita dalam perkaranya yang gratifikasi, seperti yang ada di SDB dan lain-lainnya,” jelas Asep.

“Jumlahnya itu yang ada di SDB yang sudah kita hitung tapi nanti di konpers pasnya ya. Kisarannya puluhan,” tambahnya.

Rafael Alun Jelaskan Uang di Safe Deposit Box

Lalu, apa kata Rafael Alun soal asal-usul uang puluhan miliar rupiah di safe deposit box miliknya?

“Safety box bahwa itu uang dari hasil penjualan tanah saya di tahun 2010, ada empat tanah yang saya jual,” kata Rafael kepada detikcom, Kamis (30/3).

Yang pertama, kata Rafael, rumah di Taman Kebon Jeruk Blok G I nomor 112 senilai Rp 10 miliar. Tanah di Kebon Jeruk itu hibah dari orang tua.
“Ada akta hibahnya,” ucap Rafael.

Kemudian tahun 1997, Rafael membeli tanah senilai Rp 200 juta. Lalu dijual di tahun 2010 naik harganya menjadi Rp 2,3 miliar.

“Saya juga mempunyai tanah di Jalan Pangandaran Nomor 18 di Bukit Sentul, saya jual Rp 2,4 miliar. Kemudian saya juga punya rumah di England Park Bukit Sentul, itu juga saya jual senilai Rp 600 juta. Kemudian saya punya reksa dana di tahun 2009 yang saya cairkan di 2010 sebesar Rp 2,7 miliar,” ungkap Rafael.

Setelah dijual, uang hasil penjualan ditukar dengan mata uang asing. Seiring waktu, valasnya naik karena terjadi kenaikan kurs terhadap rupiah.

“Kemudian saya simpan di safe deposit box saya. Saya tidak melaporkan dalam LHKPN saya, tetapi dalam SPPT saya laporkan penjualan-penjualan aset tersebut,” tutur Rafael.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6648192/rafael-alun-bantah-terima-gratifikasi-kpk-sampaikan-ke-tim-penyidik.)

Jakarta (VLF) Rafael Alun Trisambodo telah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. KPK memastikan status hukum kepada Rafael telah melalui mekanisme hukum yang sesuai.

“Setiap langkah KPK kami pastikan karena dilandasi aturan perundang-undangan dan kami lakukan semua prosesnya juga seusai mekanisme dan koridor hukum,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (31/3/2023).

Rafael sendiri telah buka suara dan mempertanyakan penetapan tersangka kepadanya. Rafael menolak disebut sebagai penerima gratifikasi.

Ali menilai bantahan Rafael hal lumrah yang acap kali dilakukan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Bantahan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK merupakan hal biasa karena hampir semuanya juga melakukan hal yang sama,” ujar Ali.

Ali mengatakan Ppnetapan tersangka kepada Rafael telah melalui serangkaian klarifikasi hingga pemeriksaan saksi dan bukti-bukti. Tiap temuan itu, kata Ali, menjadi petunjuk dalam menetapkan Rafael sebagai tersangka.

“Kami juga yakin masyarakat sudah paham betul apa yang dilakukan KPK ini merupakan tindak lanjut dari hasil proses klarifikasi dan permintaan keterangan kepada beberapa pihak sehingga kemudian ditemukan peristiwa pidana yang diduga dilakukan tersangka,” jelas Ali.

Rafael Alun Buka Suara

Sebelumnya, Rafael alun buka suara. Rafael menerima penetapan tersangka dirinya dan menceritakan semua asal-usul kekayaannya.

“Safety box bahwa itu uang dari hasil penjualan tanah saya di tahun 2010, ada empat tanah yang saya jual,” kata Rafael kepada detikcom, Kamis (30/3).

Yang pertama, kata Rafael, rumah di Taman Kebon Jeruk Blok G I nomor 112 senilai Rp 10 miliar. Tanah di Kebon Jeruk itu hibah dari orang tua.

“Ada akta hibahnya,” ucap Rafael.

Kemudian tahun 1997, Rafael membeli tanah senilai Rp 200 juta. Lalu dijual di tahun 2010 naik harganya menjadi Rp 2,3 miliar.

“Saya juga mempunyai tanah di Jalan Pangandaran Nomor 18 di Bukit Sentul, saya jual Rp 2,4 miliar. Kemudian saya juga punya rumah di England Park Bukit Sentul, itu juga saya jual senilai Rp 600 juta. Kemudian saya punya reksa dana di tahun 2009 yang saya cairkan di 2010 sebesar Rp 2,7 miliar,” ungkap Rafael.

Setelah dijual, uang hasil penjualan ditukar dengan mata uang asing. Seiring waktu, valasnya naik karena terjadi kenaikan kurs terhadap rupiah.

“Kemudian saya simpan di safe deposit box saya. Saya tidak melaporkan dalam LHKPN saya, tetapi dalam SPPT saya laporkan penjualan-penjualan aset tersebut,” tutur Rafael.

Gratifikasi Puluhan Miliar

Rafael Alun Trisambodo telah ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi. Uang gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan temuan safe deposit box (sdb) Rafael berisi uang puluhan miliar menjadi pintu masuk KPK dalam mengusut gratifikasi mantan pejabat Ditjen Pajak tersebut.

“Beberapa perkara itu menjadi pintu masuk perkara utamanya. Karena waktu itu PPATK mengecek SDB ditemukan Rp 36-40 miliar. Tapi tentunya uang tersebut harus kita telusuri dari mana,” kata Asep.

PPATK sebelumnya juga mengungkap temuan safe deposit box milik Rafael Alun berisi uang Rp 37 miliar. Temuan itu telah disita oleh KPK.

“Totalnya seperti yang ada seperti yang selama ini disampaikan itu kita masukan kita sita dalam perkaranya yang gratifikasi, seperti yang ada di SDB dan lain-lainnya,” jelas Asep.

“Jumlahnya itu yang ada di SDB yang sudah kita hitung tapi nanti dikonpers lah pasnya ya. Kisarannya puluhan lah,” tambahnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6648100/kpk-tegaskan-penetapan-tersangka-rafael-alun-sesuai-mekanisme-hukum.)

Jakarta (VLF) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keberanian Menko Polhukam Mahfud Md yang teriak soal dugaan TPPU senial Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut PSI Mahfud berani langsung teriak di gedung DPR RI.

“Kami PSI salut dan bangga sekali atas keberanian dan ketegasan Pak Mahfud Md selaku Menko Polhukam dalam rapat dengan Komisi III DPR kemarin. Beliau ini berada di dalam sistem tetap tidak bersikap defensif apalagi denial ketika ada dugaan korupsi di dalam tubuh pemerintahan sendiri,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie di Twitter-nya, Jumat (31/3/2023).

“Dengan lantang Pak Mahfud Md justru berteriak bahwa dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Itu jumlah yang besar sekali,” imbuhnya.

Mahfud Md juga menjabat Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. “Beliau ada di posisi tersebut dan tak mau hanya makan gaji buta dan menikmati fasilitas. Beliau kerja, kerja, kerja,” ujar Grace.

Grace menilai seluruh masyarakat sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh karenanya, dibutuhkan sosok yang tidak biasa untuk memberantas korupsi.

“Dibutuhkan figur yang tidak terbelenggu dengan formalitas birokrasi atau terdikte oleh basa-basi kekuasaan. Pak Mahfud berani berteriak, dan beliau juga berani mempertanggungjawabkan semua ucapannya. Termasuk di gedung DPR kemarin,” ucapnya.

Selain itu, Grace yakin ada tekanan yang menghimpit dari kanan dan kiri untuk mengungkap dugaan TPPU Rp 349 triliun. Untuk mengungkapnya, Grace menilai perlu ada kerja sama seluruh pihak.

“Kita berharap pihak DPR juga bisa mengawal kasus ini dengan baik. Harus ada sinergi, DPR jangan memberi kesan, seolah justru menghalang-halangi proses penegakan hukum. Yang rugi DPR sendiri. Jangan sampai citra DPR yang belum baik justru makin terpuruk gara-gara kasus ini,” imbuhnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6648061/grace-natalie-salut-mahfud-berani-teriak-di-dpr-soal-rp-349-t.)

Jakarta (VLF) 15 pucuk senjata api (senpi) ditemukan tim penyidik KPK saat menggeledah rumah pengusaha Dito Mahendra. Belasan senjata api itu diketahui senjata yang kerap digunakan untuk kegiatan perang.

“Karena senjata apinya juga bukan senjata api untuk olahraga bukan juga untuk berburu, tapi senjata api untuk tempur dan ada peluru tajamnya,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur kepada wartawan, Jumat (31/3/2023).

Penggeledahan ke rumah Dito Mahendra dilakukan pada Senin (13/3) di kawasan Jakarta Selatan. Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Asep mengatakan penggeledahan dilakukan usai penyidik mencari barang milik Nurhadi yang diduga berada di rumah Dito.

“Jadi terkait dengan saudara Dito ini terkait dengan TPPU-nya Nurhadi ini Jadi ada barang atau benda itu yang miliknya Pak Nurhadi tapi ada di saudara Dito. Jadi kita sedang mencari itu,” ujar Asep.

Dia menambahkan, temuan 15 senjata api di rumah Dito bukan merupakan bagian dari apa yang tengah dicari oleh penyidik KPK terkait kasus TPPU Nurhadi.

“15 pucuk senjata itu tidak terkait dengan tindak pidana korupsinya,” ujar Asep.
Mayoritas Senpi Tak Berizin

Bareskrim Polri terus mendalami penemuan 15 senjata api di rumah Dito Mahendra di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan, 9 dari 15 senjata api tersebut tidak berizin.

“Dari hasil pendataan di dapat 9 jenis senjata api ilegal atau tidak dilengkapi dengan dokumen/surat izin,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dalam keterangannya, Kamis (30/3).

Djuhandi menjelaskan, Dito berstatus terlapor. Atas tindakan Dito tersebut, diduga terjadi tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api di Indonesia.

“Atas peristiwa tersebut, diduga telah terjadi tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,” katanya.

Djuhandi menjelaskan, pihaknya masih menyelidiki kasus ini. Termasuk asal usul dari senjata api tersebut.

“Saat ini masih didalami penyelidikannya oleh anggota Dit Tipidum,” ucapnya.

Berikut ini rincian 9 jenis senjata api tersebut:

1. 1 pucuk Pistol Glock 17
2. 1 pucuk Revolver S&W
3. 1 pucuk Pistol Glock 19 Zev
4. 1 pucuk Pistol Angstatd Arms
5. 1 pucuk Senapan Noveske Refleworks
6. 1 pucuk Senapan AK 101
7. 1 pucuk senapan Heckler & Koch G 36
8. 1 pucuk Pistol Heckler & Koch MP 5
9. 1 pucuk senapan angin Walther

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6648043/kpk-senpi-di-rumah-dito-mahendra-biasa-digunakan-untuk-tempur.)

Jakarta (VLF) Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal heboh Rp 349 triliun yang terakhir menampilkan beda penafsiran dari Menko Polhukam Mahfud Md dan Menkeu Sri Mulyani. Lantas apa kata Jokowi?

“Ditanyakan ke Bu Menkeu sama Pak Mahfud,” ucap Jokowi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, Jawa Barat, Jumat (31/3/2023).

Saat ditanya lebih lanjut, Jokowi hanya melemparkan senyum. Tidak ada keterangan lebih lanjut yang disampaikan Jokowi.

Sebelumnya pada Senin, 27 Maret 2023, Sri Mulyani menjalani rapat bersama Komisi XI DPR. Sri Mulyani membedah laporan dari PPATK terkait Rp 349 triliun.

Awalnya Sri Mulyani menyampaikan alur waktu kehebohan soal Rp 349 triliun yang awalnya disebut Rp 300 triliun oleh Mahfud Md. Hal itu disebut Sri Mulyani terjadi pada 8 Maret 2023.

“Rabu tanggal 8 Maret Pak Mahfud menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan Rp 300 triliun. Kami kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita di media. Kami cek kepada Pak Ivan (Kepala PPATK Ivan Yustiavandana) tidak ada surat tanggal 8 Maret ke Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani.

“Kamis tanggal 9 Maret 2023, PPATK baru mengirim surat nomornya SR/2748/AT.01.01/III/2023 surat itu tertanggal 7 Maret tapi baru kami terima by hand tanggal 9, namun surat ini berisi 36 halaman lampiran mengenai surat-surat PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009-2023, 196 surat di dalam 36 halaman lampiran. Di situ tidak ada data mengenai nilai uang. Jadi hanya surat ini kami pernah kirim tanggal sekian nomor sekian dengan nama orang-orang yang tercantum di dalam surat tersebut atau yang disebutkan diselidiki oleh PPATK atau yang dicantumkan PPATK,” imbuh Sri Mulyani.

Setelahnya Sri Mulyani meminta Ivan mengirimkan surat yang berisi angka. Namun pada 11 Maret 2023, Mahfud menyambangi Sri Mulyani di Kemenkeu tetapi masih belum menerima surat yang diinginkannya.

“Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami untuk menjelaskan transaksi Rp 300 triliun bukan merupakan transaksi di Kementerian Keuangan tapi kami belum menerima suratnya jadi saya juga belum bisa komentar karena saya belum melihat,” kata Sri Mulyani.

Baru pada Senin, 13 Maret 2023 Sri Mulyani mengaku menerima surat dari PPATK. Surat itu berisi lampiran 43 halaman yang memuat 300 surat dengan total nilai Rp 349 triliun, bukan Rp 300 triliun.

Sri Mulyani membagi 300 surat itu menjadi 3 bagian yaitu 100 surat, 135 surat, dan 65 surat. Berikut detailnya:

• 100 surat dengan nilai transaksi Rp 74 triliun dari periode 2009-2023 yang ditujukan PPATK ke aparat penegak hukum lain.
• 65 surat dengan nilai transaksi Rp 253 triliun, yang isinya adalah transaksi debit/kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang disebut Sri Mulyani tidak berhubungan dengan pegawai Kemenkeu. Di antara 65 surat itu ada 1 surat yang disebut Sri Mulyani yang paling menonjol karena memiliki angka yang paling tinggi yaitu Rp 189 triliun.
• 135 surat dengan nilai Rp 22 triliun, yang isinya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pegawai Kemenkeu.

“Sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami, ada 135 surat nilainya Rp 22 triliun, bahkan Rp 22 triliun ini, Rp 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang tidak berhubungan dengan pegawai Kemenkeu. Jadi yang benar-benar nanti yang berhubungan dengan pegawai Kemenkeu itu 3,3 triliun, ini 2009-2023, 15 tahun seluruh transaksi debit kredit termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah itu Rp 3,3 triliun dari 2009-2023,” sebut Sri Mulyani.

Selang 2 hari kemudian yaitu Rabu, 29 Maret 2023, Mahfud selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Ketua Komnas TPPU) hadir di DPR untuk mengikuti rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III DPR. Mahfud ditemani Ivan selaku Kepala PPATK.

Mahfud menyampaikan soal Rp 349 triliun menjadi 3 kelompok sama seperti Sri Mulyani. Namun menurut Mahfud, ada angka yang disampaikan Sri Mulyani yang berbeda dengan yang disampaikannya.

“Data agregat, transaksi keuangan. Keuangan yang Rp 349 T itu dibagi ke dalam 3 kelompok: 1. Transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu, kemarin ibu Sri Mulyani di Komisi XI hanya Rp 3 T, yang benar Rp 35 triliun, nanti ada datanya,” kata Mahfud.

Kelompok kedua adalah transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain. Datanya disebut Mahfud besarnya Rp 53 triliun.

“Itu besarnya Rp 53 T plus sekian, kemudian (poin 3), transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik TPA (tindak pidana asal) dan TPPU yang belum diperoleh data sebesar Rp 260,5 T,” ujar Mahfud.

“Sehingga jumlahnya Rp 349 T fixed, nanti kita tunjukkan suratnya,” ungkap Mahfud.

Berikut ini data agregat yang disampaikan Mahfud Md:

1. Transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu Rp 35.548.999.231.280
2. Transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain, Rp 53.821.874.839.401
3. Transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik TPA (tindak pidana asal) dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu Rp 260.503.313.432.306.

Penjelasan PPATK

Mahfud lalu meminta Ivan selaku Kepala PPATK memberikan penjelasan. Ivan mengawali penjelasannya dengan menyampaikan bahwa hal ini bukan untuk menyalahkan siapapun.

“Ini tidak mau meng-counter pendapat siapapun juga dengan rasa hormat, dengan rasa kerendahan hati, hanya ingin mengungkapkan fakta sebenarnya terkait dengan klaster yang tadi,” ucap Ivan.

Ivan menjelaskan tentang beda angka Rp 3,3 triliun yang disebut Sri Mulyani dengan Rp 35 triliun yang disebut Mahfud. Menurut Ivan, PPATK mencatatkan angka Rp 35 triliun yang didapat dari transaksi oknum-oknum termasuk perusahaan-perusahaan yang diduga adalah perusahaan cangkang dari oknum itu. Ivan mengatakan hal itu tidak bisa dipisahkan karena diduga kuat terkait modus pencucian uang.

“Jadi kenapa tadi di klaster pertama, kami menyampaikan tadi kan transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan oknum, tapi di dalam daftar list-nya secara lengkap kami juga dalam list-nya, di dalam suratnya itu selain oknum kami sampaikan juga banyak perusahaan. Jadi misalnya dalam 1 surat itu ada oknumnya 1 tapi perusahaannya ada 5, ada 7 dan 8 segala macam,” ucap Ivan.

“Nah ini yang kemudian pada saat rapat kemarin oleh Kementerian Keuangan dikeluarkan sehingga angka Rp 35 triliun yang ditemukan oleh PPATK setelah dikeluarkan entitas perusahaan menjadi Rp 22 triliun. Lalu dikeluarkan lagi entitas perusahaan yang tidak ada Kementerian Keuangannya, lalu dikeluarkan lagi dari entitas perusahaan yang ada Kementerian Keuangannya menjadi Rp 3,3 triliun. Lalu kemudian ramai bahwa PPATK salah dan segala macam,” imbuhnya.

Ivan menduga perusahaan cangkang ini modus yang lazim dalam TPPU. Biasanya oknum akan menggunakan tangan orang lain untuk menutupi kejahatannya.

“Alasan kenapa PPATK memberikan data oknum plus nama perusahaannya, karena kami menemukan perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan cangkang yang dimiliki oknum sehingga ini nggak bisa dikeluarkan. Misalnya dia menggunakan nama perusahaan dengan nama pemiliknya adalah di aktanya adalah istrinya, anaknya, sopirnya, tukang kebunnya dan segala macam. Kalau ini dikeluarkan jadilah Rp 3,3 triliun,” kata Ivan.

“Tapi kami tidak lakukan itu karena modus pelaku tindak pencucian uang itu adalah selalu… Ini kan kita bicara tindak pidana pencucian uang kan bicara proxy crime, orang yang melakukan tindak pidana selalu menggunakan tangan orang lain, bukan diri dia sendiri, sehingga kalau kami keluarkan data itu nah kami justru membohongi penyidiknya,” imbuh Ivan.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6647936/mahfud-dan-sri-mulyani-beda-soal-rp-349-t-ini-kata-jokowi.)

Jakarta (VLF) Sidang AG (15), pacar Mario Dandy Satriyo (20), terkait kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17) kembali digelar secara tertutup. Sidang hari ini dilanjutkan dengan tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi yang diajukan AG.

“Jadi hari ini sebagaimana yang telah dijadwalkan pemeriksa perkara anak dijadwalkan untuk mendengar tanggapan JPU atas eksepsi yang diajukan penasihat hukum kemarin,” kata Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto kepada wartawan, Jumat (31/3/2023).

Djuyamto mengaku belum tahu apakah putusan eksepsi AG akan diputuskan hakim hari ini. Dia menerangkan hal itu merupakan kewenangan sepenuhnya dari hakim tunggal di perkara tersebut, yaitu Sri Wahyuni Batubara.

“Kemungkinan besar hari ini hanya tanggapan jaksa, dan pembacaan putusan barangkali Senin. Tapi saya nggak tahu kalau memang nanti bisa saja hakim karena situasi penahanan yang memang pendek, bisa saja diskors atau sorenya nanti bisa saja langsung dibacakan putusan sela. Tapi ini prediksi kami. Nanti yang akan memastikan adalah hakim yang bersangkutan, apakah bisa ditunda sebentar sehingga sorenya putusan sela,” ujarnya.

AG dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora didakwa dengan Pasal 353 ayat 2 KUHP dan Pasal 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat.

“Pertama primer Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kedua primer Pasal 355 ayat 1 juncto Pasal 56 ke-2 KUHP subsider Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 56 ke-2 KUHP. Ketiga Pasal 76 C juncto Pasal 80 ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak,” kata Syarief kepada wartawan, Rabu (29/3).

Pasal 353 KUHP berbunyi:

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu diancam dengan pidana penjara empat tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 355 berbunyi:

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 76 C berbunyi:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80 ayat 2 UU Anak (2) berbunyi:

Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6647747/sidang-ag-pacar-mario-kembali-digelar-agenda-tanggapan-jaksa.)

Jakarta (VLF) Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan crazy rich Surabaya Wahyu Kenzo sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Wahyu Kenzo sebelumnya diketahui telah ditahan di kasus penipuan robot trading ATG di Polresta Malang.

“Sudah (jadi tersangka),” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi, Kamis (30/3/2023).

Whisnu mengatakan dua penyidikan tersebut sama-sama berjalan. Diketahui kerugian dalam kasus pertamanya mencapai sekitar Rp 9 triliun.

“Tidak ditarik (ke Bareskrim), sama-sama tangani perkaranya baik di Polres Malang juga di Bareskrim,” ujarnya.

Saat ini, Polresta Malang Kota telah menyita sejumlah kendaraan mewah milik Wahyu Kenzo seperti mobil mewah BMW M4, Toyota Alphard Executive Lounge dan Toyota Innova. Kemudian, tiga Vespa edisi terbatas, BMW R Nine T, dan Harley-Davidson Road Glide.

Dalam kasus awal itu, selain menetapkan tersangka Wahyu Kenzo, pihak kepolisian telah menetapkan tersangka lain, yakni Raymond Enovan yang memiliki peran sebagai perekrut member dan mencari jaringan untuk robot trading ATG.

Polresta Malang Kota telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi mulai dari istri Wahyu Kenzo, pemilik rekening yang dipergunakan untuk menerima aliran dana, ahli teknologi informasi, ahli perdagangan, sektor perbankan, termasuk dari manajemen ATG.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6646250/bareskrim-jerat-crazy-rich-wahyu-kenzo-jadi-tersangka-pencucian-uang.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah mencegah 23 orang ke luar negeri terkait pengusutan kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. Terbaru, penyidik juga mencegah lagi 2 orang.

“Pada perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022, Jaksa Agung Muda Intelijen atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia resmi menetapkan keputusan tentang pencegahan ke luar wilayah Indonesia terhadap 2 orang,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulisnya, Kamis (30/3/2023).

Ketut menerangkan dua orang yang dicegah ke luar negeri itu yakni JS dari swasta dan Direktur PT Anugerah Mega Perkasa inisial DT. Pencegahan terhadap kedua orang itu berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-14/D/Dip.4/02/2023 dan Nomor: KEP-15/D/Dip.4/02/2023 tertanggal 7 Februari 2023.

“Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-14/D/Dip.4/02/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana atas nama JS (pihak swasta), dan berlaku selama 6 bulan. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-15/D/Dip.4/02/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana atas nama DT (Direktur PT Anugerah Mega Perkasa), dan berlaku selama 6 bulan,” ujarnya.

Ketut menerangkan dua orang itu dicegah selama 6 bulan ke depan untuk memudahkan proses penyidikan. Ketut menyebut total ada 25 orang yang sudah dicegah ke luar negeri dalam kasus ini.

“Dengan dicegahnya dua orang tersebut, maka jumlah orang yang dicegah ke luar negeri guna kepentingan proses penyidikan dalam perkara dimaksud menjadi 25 orang,” katanya.

Tak hanya itu, Kejagung juga kembali menerima pengembalian uang dari PT Sansaine Exindo pada 24 Maret 2023 sebesar Rp 36.800.000.000.

“Selanjutnya dalam perkara ini, tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kembali menerima pengembalian uang dari PT Sansaine Exindo pada 24 Maret 2023 sebesar Rp36.800.000.000,” tuturnya.

Kejagung Cegah Dirut BAKTI Kominfo dan 22 Orang

Kejagung juga telah mencegah ke luar negeri terhadap Dirut BAKTI Kominfo inisial AAL dan 22 orang lainnya terkait kasus ini.

“Jaksa Agung Muda Intelijen atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia resmi menetapkan Keputusan tentang Pencegahan ke luar wilayah Indonesia terhadap 23 orang terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (18/1/2023).

Ada 23 orang yang dicegah ke luar negeri, diantaranya pihak swasta hingga pegawai BAKTI Kominfo. Salah satu pihak yang dicegah adalah Dirut BAKTI Kominfo inisial AAL, yang dalam kasus ini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ketut mengatakan surat pencegahan tersebut dikeluarkan sejak 25 November 2022, 23 Desember 2022, dan 26 Desember 2022. Sebanyak 23 orang tersebut dicegah selama 6 bulan ke depan untuk memudahkan proses penyidikan dan menggali keterangan pihak yang dicegah ke luar negeri.

“Keputusan tersebut dikeluarkan sejak 25 November 2022, 23 Desember 2022, dan 26 Desember 2022 selama 6 bulan, karena dugaan keterlibatannya melakukan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022,” katanya.

Sudah ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Siapa saja? Baca halaman berikutnya>>

Kasus Korupsi BTS Kominfo

Sebelumnya, Kejagung juga mengusut kasus pencucian uang terkait kasus korupsi dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022.

Sementara itu, dalam kasus korupsi tersebut, Kejagung telah menetapkan 3 tersangka, yaitu:

1. AAL selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika,

2. GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia,

3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.

Sementara itu, peranan para tersangka, yaitu AAL, disebut mengatur agar pemenang tender adalah pihak tertentu.

“Tersangka AAL telah dengan sengaja mengeluarkan peraturan yang telah diatur sedemikian rupa untuk menutup peluang para calon peserta lain sehingga tidak terwujud persaingan usaha yang sehat serta kompetitif dalam mendapatkan harga penawaran. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk mengamankan harga pengadaan yang sudah di-mark up sedemikian rupa,” ucapnya.

Para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6646184/kejagung-total-25-orang-dicegah-ke-luar-negeri-terkait-korupsi-bts-kominfo.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan pencegahan ke luar negeri kepada dua orang terkait perkara dugaan kasus korupsi base transceiver station (BTS) 4G.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, menuturkan pada perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo Tahun 2020-2022, Jaksa Agung Muda Intelijen atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia resmi menetapkan Keputusan tentang Pencegahan ke luar wilayah Indonesia terhadap 2 orang.

Pencekalan kedua orang ini tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-14/D/Dip.4/02/2023 tanggal 07 Februari 2023 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana. Kedua orang ini tidak boleh pelesir ke mancanegara yang berlaku selama enam bulan.

Berikut dua orang yang dicegah ke luar negeri oleh Kejagung:

1. JS (pihak swasta)
2. DT (Direktur PT Anugerah Mega Perkasa)

“Keputusan tersebut dikeluarkan guna mencegah keduanya ke luar negeri dan tetap berada di wilayah hukum Republik Indonesia, demi kepentingan proses penyidikan karena dugaan keterlibatannya dalam perkara dimaksud,” ujar Ketut dalam siaran persnya, Kamis (30/3/2023).

Dengan dicegahnya dua orang tersebut, maka jumlah orang yang dicegah ke luar negeri guna kepentingan proses penyidikan dalam perkara dugaan kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo menjadi 25 orang.

Adapun 23 orang sebelumnya yang sudah dicegah ke luar negeri oleh Kejagung, yaitu:

1. Direktur PT Surya Energi Indotama inisial BI
   
2. Direktur Niaga PT Aplikanusa Lintasarta inisial AA
   
3. Account Director PT Huawei Tech Investment inisial MA
   
4. Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial AAL
   
5. Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial FM
   
6. Direktur Keuangan Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial AJ
   
7. Direktur Layanan Masyarakat dan Pemerintah Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial DJI
   
8. Direktur Layanan untuk Badan Usaha Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial DAF
   
9. Direktur Infrastruktur Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial BN
   
10. Direktur Utama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera inisial MJ
    
11. Direktur Utama PT Telkominfra inisial BS
    
12. Direktur Utama PT Sansaine Exindo inisial JS
    
13. Direktur PT Multi Trans Data inisial BP
    
14. Direktur PT ZTE Indonesia inisial LWX
    
15. Direktur Utama PT ZTE Indonesia insial LWQ
    
16. Direktur Utama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera inisial HJ
    
17. Chief Financial Officer PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera inisial AS
    
18. Kepala Divisi Lastmil/ Backhaul Bakti – Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial MFM
    
19. Pegawai Bakti – Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial EH
    
20. Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia inisial GMS
    
21. CEO PT Huawei Tech Investment inisial CM
    
22. CEO PT Fiber Home Teknologi Indonesia inisial LH
    
23. Sales Director Fiber Home Teknologi Indonesia inisial DM

Adapun dalam pengusutan kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo ini, Kejagung telah menetapkan lima tersangka, yakni:

1. Dirut Bakti Kominfo AAL
   
2. GMS selaku Direktur Utama Moratelindo
   
3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia Tahun 2020
   
4. MA selaku Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment
   
5. IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy

(Sumber : https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6646174/kejagung-cekal-2-orang-ke-luar-negeri-perkara-korupsi-bakti-kominfo.)

Jakarta (VLF) Riuh persoalan transaksi janggal di Kementerian Keuangan tak kunjung usai. Kini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menko Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD memiliki persepsi data berbeda soal transaksi janggal tersebut.

Perbedaan persepsi data ini diungkapkan Mahfud dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR. Dengan sangat jelas, Mahfud menyebutkan ada perbedaan data antara pihaknya dengan Sri Mulyani.

Mahfud membagi transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun ke dalam tiga kelompok Laporan Hasil Analisis (LHA). Yang pertama adalah kelompok transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kemenkeu.

Namun, kata Mahfud, angkanya berbeda dengan yang sudah disampaikan Sri Mulyani. Angka yang disampaikan Sri Mulyani adalah Rp 3,3 triliun, sementara angka versi Mahfud Md adalah Rp 35 triliun.

“Data agregat transaksi keuangan yang Rp 349 triliun itu dibagi ke dalam tiga kelompok. Satu transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di komisi 11 menyebut hanya Rp 3 triliun, yang benar Rp 35 triliun. Datanya ini nanti Anda ambil,” katanya dalam RDP dengan komisi III DPR RI, Rabu (29/3/2023) kemarin.

Yang kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dan pihak lain sebesar Rp 53 triliun. Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kementerian sebagai pendidik TPA dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu sebesar Rp 260 triliun sehingga jumlahnya Rp 349 triliun.

Terkait perbedaan pendapat ini, Sri Mulyani sendiri masih belum mau memberikan komentar sepatah kata pun. Sri Mulyani saat ini sedang menghadiri sederet agenda pertemuan regulator keuangan Asia Tenggara di Bali.

Ketika ditemui usai melakukan konferensi pers bertajuk Financing Transition in ASEAN, di Bali Nusa Dua Convention Centre, Kamis (30/3/2023), Sri Mulyani bungkam saat ditanya soal perbedaan data dengan Mahfud.

Dia sempat ditanya dua kali soal perbedaan data yang terjadi dengan Mahfud. Namun, dalam dua kesempatan itu dia hanya diam seribu bahasa dan enggan menanggapi pertanyaan awak media.

Transaksi Rp 349 Triliun Versi Sri Mulyani

Sebelumnya, Sri Mulyani menjelaskan transaksi Rp 349 triliun yang terdapat dalam 300 surat PPATK tidak semuanya berisikan inquiry untuk Kemenkeu, melainkan 100 surat dikirim kepada aparat penegak hukum (APH) lain dengan nilai transaksi Rp 74 triliun periode 2009-2023.

Kemudian Rp 253 triliun dalam 65 surat berisi data transaksi debit kredit operasional perusahaan/korporasi dengan transaksi terbesar Rp 189 triliun terkait tugas fungsi DJP dan DJBC.

“Rp 253 triliun yang ditulis dalam 65 surat itu adalah data dari transaksi debit kredit operasional perusahaan dan korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kemenkeu, ini ada hubungannya dengan fungsi pajak dan bea cukai,” ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani bilang surat dari PPATK yang benar-benar berhubungan dengan tupoksi pegawai Kemenkeu hanya 135 surat dengan nilai Rp 22 triliun. Transaksi itu pun disebut tidak semua berhubungan dengan instansinya.

“Yang benar-benar berhubungan dengan kami kalau ini menyangkut tupoksi pegawai Kemenkeu, ada 135 surat nilainya Rp 22 triliun. Bahkan Rp 22 triliun ini, Rp 18,7 triliun menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungan dengan Kemenkeu,” tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut hanya Rp 3,3 triliun dari total transaksi tersebut yang berhubungan dengan pegawai Kemenkeu. Itu pun total transaksi dari 2009-2023 meliputi transaksi debit kredit pegawai termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset hingga jual beli rumah.

“Jadi yang benar-benar berhubungan dengan pegawai Kemenkeu itu Rp 3,3 triliun, ini 2009-2023. Seluruh transaksi debit kredit pegawai, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah, itu Rp 3,3 triliun,” bebernya.

“Jadi ya tidak ada hubungannya dalam rangka untuk pidana atau korupsi atau apa, tapi kalau kita untuk ngecek tadi untuk profiling dari resiko pegawai kita. Jadi banyak juga beberapa yang sifatnya adalah dalam rangka kita melakukan tes integritas dari staf kita,” tambahnya.

(Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6646107/ditanya-soal-beda-data-rp-349-t-dengan-mahfud-sri-mulyani-diam-seribu-bahasa.)