Jakarta (VLF) DPR RI mengelar rapat paripurna ke-20 masa persidangan IV tahun sidang 2022-2023 hari ini. Salah satu agendanya adalah mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Perppu Pemilu menjadi undang-undang.

“KPU, Bawaslu, dan DKPP ini sudah punya fasilitas yang cukup lengkap diberikan rakyat melalui UU No 7/2017 sekarang sudah ditambah lagi dengan undang-undang,” kata Doli sebagai pimpinan rapat kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin, Senin (3/4/2023).

“Besok insyaallah, besok katanya, tadi saya tadinya mau Bamus akhirnya nggak Bamus diwakili, insyaallah besok pagi perppunya sudah mau dijadikan undang-undang,” ujar Doli.

Doli menyatakan pembahasan Perppu Pemilu itu ditujukan supaya KPU, Bawaslu, dan DKPP bekerja dengan fasilitas yang cukup. Para penyelenggara pemilu tak melanggar ketentuan yang berlaku.

Selain pengesahan Perppu Pemilu, paripurna pagi ini akan ada pengambilan keputusan tingkat II 8 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi.

Berikut ini agenda pembahasan dalam rapat paripurna:

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas:
– Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara;
– Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan;
– Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat;
– Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah;
– Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur;
– Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku;
– Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah; dan
– Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali.

3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen;

4. Laporan Komisi III DPR RI atas hasil Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

5. Laporan BURT DPR RI terhadap Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2024 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

6. Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap Hasil Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

7. Penetapan Keanggotaan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri;

8. Persetujuan Perpanjangan waktu pembahasan terhadap:
a) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata;
b) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6654413/dpr-gelar-rapat-paripurna-pengesahan-perppu-pemilu-hari-ini.)

Jakarta (VLF) KPK telah menetapkan mantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, sebagai tersangka gratifikasi. KPK mengungkap sejumlah barang bukti dari kasus ini, salah satunya safe deposit box berisi duit miliaran dari mata uang asing.

“Turut diamankan juga sejumlah uang sebesar Rp 32,2 miliar yang disimpan oleh RAT (Rafael Alun Trisambodo) dalam safe deposit box di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang dolar Amerika, mata uang dolar Singapura, dan mata uang Euro,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan pers di kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/4/2023).

Safe deposit box ini diamankan beserta barang bukti lainnya yang ditemukan penyidik KPK, seperti dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas, perhiasan, sepeda, serta uang rupiah.

“Dalam bentuk pecahan mata uang dolar Amerika, mata uang dolar Singapura, dan mata uang euro,” ujarnya.

Rafael Alun Terima Gratifikasi Rp 1,3 M

Firli menyebut Rafael Alun menerima gratifikasi USD 90 ribu. Rafael, kata Firli, menerima gratifikasi dari sejumlah wajib pajak atas pengkondisian dari temuan pemeriksaan perpajakannya.

Selain itu, Firli menyebut Rafael memiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi pembukuan dan perpajakan bernama PT AME. Rafael disebut aktif berperan memberikan rekomendasi kepada wajib pajak terhadap permasalahan pajak yang dialaminya.

“Jadi RAT punya pekerjaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi terkait pembukuan dan perpajakan. Adapun yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak, khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan melalui DJP,” ucap Firli.

Atas perbuatannya, Rafael diduga menerima uang USD 90 ribu yang merupakan gratifikasi atas tindakannya. Adapun USD 90 ribu tersebut jika dikonversikan ke rupiah dengan kurs Rp 15 ribu menjadi sekitar Rp 1,3 miliar. Saat ini KPK terus menelusuri aliran dana terkait kasus tersebut.

“Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian perpajakannya. RAT diduga aktif merekomendasikan untuk konsultasi dan rekomendasi dengan PT AME,” katanya.

“Sebagai bukti permulaan awal tim penyidik menemukan adanya aliran dana atau uang gratifikasi yang diterima Saudara tersangka RAT sejumlah sekitar USD 90 ribu yang penerimaannya melalui PT AME dan saat ini pendalaman dan penelusuran terus dilakukan,” katanya.

Rafael Alun dulu menjabat Kepala Bagian umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Dia juga sempat menjadi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari tahun 2005, serta diangkat menjadi Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I pada 2011.

Rafael Alun disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rafael Alun Jelaskan Asal-usul Safe Deposit Box

Rafael Alun menerima penetapan tersangka terhadap dirinya. Dia menceritakan semua asal-usul kekayaannya, termasuk safe deposit box. Dari mana?

“Safety box bahwa itu uang dari hasil penjualan tanah saya di tahun 2010, ada empat tanah yang saya jual,” kata Rafael kepada detikcom, Kamis (30/3) malam.

Yang pertama, kata Rafael, rumah di Taman Kebon Jeruk Blok G I nomor 112 senilai Rp 10 miliar. Tanah di Kebon Jeruk itu hibah dari orang tua.

Kemudian tahun 1997, Rafael membeli tanah senilai Rp 200 juta. Lalu dijual di tahun 2010 naik harganya menjadi Rp 2,3 miliar.

“Saya juga mempunyai tanah di Jalan Pangandaran Nomor 18 di Bukit Sentul, saya jual Rp 2,4 miliar. Kemudian saya juga punya rumah di England Park Bukit Sentul, itu juga saya jual senilai Rp 600 juta. Kemudian saya punya reksa dana di tahun 2009 yang saya cairkan di 2010 sebesar Rp 2,7 miliar,” ungkap Rafael.

Setelah dijual, uang hasil penjualan ditukar dengan mata uang asing. Seiring waktu, valasnya naik karena terjadi kenaikan kurs terhadap rupiah.

“Kemudian saya simpan di safe deposit box saya. Saya tidak melaporkan dalam LHKPN saya, tetapi dalam SPPT saya laporkan penjualan-penjualan aset tersebut,” tutur Rafael.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6654323/terkuak-duit-miliaran-rafael-alun-dari-3-mata-uang-di-safe-deposit-box.)

Jakarta (VLF) Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo (RAT) resmi ditahan KPK. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong KPK mengembangkan kasus tersebut dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“KPK harus mengembangkan dengan pasal pencucian uang (TPPU) guna memaksimalkan pengembalian kerugian negara,” ujar Koordinator MAKI Boyamin kepada wartawan, Senin (3/4/2023).

Menurut Boyamin, KPK dahulu kerap menempelkan pasal TPPU dalam kasus gratifikasi. Sehingga, kali ini, Boyamin mempertanyakan pasal yang disangkakan ke Rafael.

“Dulu biasanya KPK langsung tempelkan TPPU dalam kasus gratifikasi, nah sekarang mestinya ikut yang dulu karena indikasi kuat yaitu yang disita berupa tas harga mahal, artinya itu sudah TPPU,” tambah Boyamin.

Selain itu, Boyamin menyakini Rafael Alun tidak sendirian dalam melakukan aksinya. Ia juga meminta KPK mengembangkan ke pihak-pihak terlibat di kasus Rafael.

“Tidak mungkin RAT sendirian karena ada pola pengawasan dalam sistem pemungutan pajak sehingga tidak mungkin mulus jika dilakukan sendirian, patut diduga ada sekawanan ataupun segerombolan. Kita serahkan KPK untuk menyeret pihak-pihak lain dengan bukti yang cukup,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Rafael Alun ditahan KPK. Rafael disebut KPK menerima gratifikasi dari sejumlah wajib pajak.

“Di tahun 2011, RAT (Rafael Alun Trisambodo) diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Jawa Timur I,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Senin (3/4/2023).

“Dengan jabatan tersebut, diduga RAT menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan di bidang perpajakan,” imbuhnya.

Rafael Alun disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6654307/maki-minta-kpk-seret-gerombolan-rafael-alun-tak-mungkin-mulus-sendirian.)

Jakarta (VLF) Artis senior Ira Riswana buka suara terkait kasus kecelakaan yang melibatkan putranya, Maulana Malik Ibrahim (18). Dalam kasus kecelakaan ini, korban pelajar bernama M Syamil (18) tewas tertabrak mobil Mercedes-Benz bernopol D-1127-DQ yang dikemudikan oleh Maulana Malik Ibrahim.

Ira Riswana, yang juga istri Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) Kombes Abu Bakar Turtesi, membantah anaknya disebut melarikan diri. Menurutnya, Maulana Malik Ibrahim ikut mengantarkan korban ke rumah sakit saat itu.

Kecelakaan itu terjadi pada Minggu 12 Maret 2023 dini hari. Berdasarkan keterangan polisi dan juga saksi di lokasi kejadian, M Syamil tewas tertabrak setelah motor yang dikemudikan temannya, B, menerobos lampu merah di perempatan Jalan Margasatwa, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Pihak keluarga korban menduga ada sejumlah kejanggalan terkait kasus kecelakaan Syamil ini. Namun, Polda Metro Jaya menegaskan pihaknya akan melakukan pengusutan kasus kecelakaan tersebut secara profesional dan sesuai prosedur.

“Kita akan melakukan secara prosedural, proporsional dan juga tentunya adalah profesional, tentunya mendasari pada SOP,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Senin (3/4).

Hari ini, polisi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Besok akan dilakukan gelar perkara pada peristiwa ini,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Selasa (3/4).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko (Wildan Noviansah/detikcom)
Trunoyudo mengatakan hasil gelar perkara yang dilakukan nantinya menjadi dasar penyidik menindaklanjuti kasus yang melibatkan anak Karo Ops Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) Kombes Abu Bakar Turtesi tersebut. Termasuk menentukan apakah kasus tersebut naik ke penyidikan atau tidak.

“Untuk menentukan peristiwa ini naik atau tidaknya ke proses penyidikan,” ujarnya.

Ira Riswana Bantah Anaknya Tabrak Lari

Ira Riswana membantah narasi yang menyebutkan anaknya melakukan tabrak lari. Ira Riswana mengaku anaknya lah yang membawa kedua korban ke rumah sakit.

“Di sini saya tegaskan bahwa anak saya tidak lari. Yang membawa almarhum Syamil dan ananda Bayu ke rumah sakit itu anak saya,” kata Ira kepada wartawan di Polres Jaksel, Senin (3/4).

Sementara itu, kuasa hukum Maulana Malik Ibrahim, Olop Turnip mengungkapkan air bag mobil Mercy mengembang, sehingga kliennya berusaha untuk mengempeskannya terlebih dahulu.

“Dan klien saya itu, dia tidak ada kabur, air bag meledak, dia berusaha mengempeskan air bag-nya dulu,” kata Olop.

Setelah itu, Maulana meminggirkan mobilnya tak jauh dari lokasi kejadian agar tidak menimbulkan kemacetan. Tetapi, anak Ira Riswana itu dikejar oleh sejumlah pemotor karena dianggap melarikan diri.

“Baru dia meminggirkan mobilnya itu di belokan ke kanan, karena takut menyebabkan kemacetan, terus dikejar motor, karena disangka kabur,” sebut Olop.

Ira Riswana Ngaku Diancam Diviralkan

“Sebelumnya pihak keluarga mengancam kepada kami. Mengancam akan memviralkan, itu semua ada. Buktinya semua ada,” tutur Ira.

Dimintai konfirmasi terpisah, pihak keluarga Syamil, yang meminta diinisialkan N, membantah soal pengancaman yang diungkap Ira Riswana.

“Apakah ada unsur ancaman ketika harus viral itu? Dan di mana unsur ancaman tersebut?” ujar N.

“Kalau tidak merasa bersalah, tidak seharusnya merasa terancam bukan?” tambahnya.

Ira Riswana Ungkap Permintaan Keluarga Korban

Ira Riswana mengaku ada sejumlah tuntutan dari pihak keluarga korban. Ira mengklaim punya bukti soal tuntutan keluarga korban itu.

“Lagian juga pihak mereka meminta saya menyekolahkan adiknya sampai selesai, dan memberikan rincian tahlilan semua sampai, itu ada buktinya,” kata Ira.

Istri dari Karo Ops Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) Kombes Abu Bakar Turtesi ini mengaku pihaknya sudah beriktikad baik untuk mendatangi keluarga S. Selain itu, Ira juga mengklaim telah memberikan uang belasungkawa.

“Bukan nggak ada iktikad baik, toh kami datang kok mau memberikan uang belasungkawa kami,” sebutnya.

Namun, menurut Ira, uang belasungkawa tersebut dianggap sebagai uang damai. Ia pun menegaskan uang itu bukan uang damai, tetapi uang kerahiman.

“Tapi ya dianggapnya uang damai. Tapi kami tak pernah memberi uang damai apa pun, dan saya tidak pernah mau berdamai memberi uang damai itu, tidak,” ungkapnya.

Di sisi lain, pihak keluarga Syamil yang meminta namanya diinisialkan N ini membantah pernyataan Ira. Menurutnya, pihak keluarga selama 2 minggu ini menunggu, tapi tidak ada iktikad baik dari Ira Riswana.

“Setelah kita menunggu kurang lebih 2 minggu tidak ada iktikad baik untuk menemui keluarga kami, khususnya orang tua dari penabrak hanya sekadar menyampaikan belasungkawanya kepada kami saja tidak ada,” sebut N.

Kronologi Kecelakaan Versi Anak Ira Riswana

Kuasa hukum Maulana Malik Ibrahim, Olop Turnip membeberkan kronologi kecelakaan versi kliennya. Versi Maulana Malik Ibrahim, S dan B menerobos lampu

“Kronologisnya kita, klien saya itu nganter temannya dari arah Mampang posisinya jalan stabil aja, kecepatan spontan. Dia (Maulana Malik Ibrahim) posisi (lampu) hijau, itu sudah ada di CCTV yang beredar juga, tiba-tiba muncul pemotor dari arah Cilandak, cepet begitu saja,” ujar Olop Turnip, di Polres Jaksel, Senin (3/4).

Setelah kecelakaan terjadi, Olop menjelaskan kliennya itu tidak ada niatan untuk kabur. Kala itu, air bag dari mobil Mercy yang dikendarai kliennya mengembang keluar hingga coba dikempeskan oleh Maulana.

“Dan klien saya itu, dia tidak ada kabur, air bag mengembang, dia berusaha mengempeskan air bag-nya dulu,” kata dia.

Setelah itu, Maulana meminggirkan mobilnya tak jauh dari lokasi kejadian agar tidak menimbulkan kemacetan. Kemudian, Maulana dikejar oleh sejumlah pemotor karena dianggap melarikan diri.

“Baru dia meminggirkan mobilnya itu di belokan ke kanan, karena takut menyebabkan kemacetan, terus dikejar motor, karena disangka kabur,” sebutnya.

Namun dia menegaskan bahwa kliennya tersebut tidak melarikan diri. Tetapi kliennya itu menyetop taksi untuk membawa korban ke rumah sakit.

“Tapi tidak (kabur). Terus klien kami menyetop taksi baru ke RSUD pasar Minggu,” katanya.

Kronologi Kecelakaan Versi Keluarga Korban

Redaksi detikcom mendapatkan salah satu kontak dari pihak keluarga dari pelajar SMA itu tapi meminta agar identitasnya dirahasiakan. Dia lantas memberikan keterangan tertulis berupa kronologi.

“Iya betul, ini untuk lengkapnya,” ucap pihak keluarga S memberikan keterangan tertulis itu, Rabu (30/3).

Dari keterangan itu disebutkan peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar 2 pekan lalu atau tepatnya pada Minggu, 12 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WIB. Saat itu S membonceng rekannya berinisial B menggunakan motor milik S.

Motor yang mereka kendarai melaju dari Cilandak melintas di perempatan lampu merah Ragunan. Pada saat bersamaan, ada mobil Mercy dengan kecepatan kencang dari arah Mampang Prapatan ke Ragunan. Malang tak dapat dihindari, tabrakan pun terjadi.

Disebutkan dalam keterangan dari pihak keluarga itu bila S tewas di tempat, sedangkan B sempat koma. Mereka dievakuasi ke RSUD Pasar Minggu.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6654293/buka-bukaan-ira-riswana-bantah-anak-jadi-pelaku-tabrak-lari.)

Jakarta (VLF) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 pada hari ini. Perkara tersebut diduga melibatkan jajaran KPU, termasuk Komisioner KPU RI Idham Holik.

“Perkara Komisioner KPU RI Idham Holik dan ajjarannya akan dibacakan ketetapannya hari ini 3 April 2023, pukul 14.00 WIB,” kata Sekretaris DKPP Yudia Ramli kepada wartawan, Senin (3/4/2023).

Perkara itu diadukan oleh Jeck Stephen Seba, yang memberikan kuasa kepada Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu. Mereka di antaranya, Alghiffari Aqsa, Fadli Ramadhanil, Ibnu Syamsu Hidayat, Imanuel Gulo, Airlangga Julio, Yokie Rahmad Isjchwansyah, Hilma Gita, dan Ikhsan L Wibisono.

Adapun teradu yang dilaporkan ke DKPP ialah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, Meidy Yafeth Tinangon, Salman Saelangi, dan Lanny Anggriany Ointu sebagai teradu I sampai III. Kemudian, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Lucky Firnando Majanto sebagai teradu IV dan Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara Carles Y. Worotitjan sebagai teradu V.

Kemudian, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sangihe, Elysee Philby Sinadia, Tomy Mamuaya, dan Iklam Patonaung, sebagai teradu VI sampai VIII. Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Sangihe, Jelly Kantu sebagai teradu IX, serta Anggota KPU RI Idham Holik sebagai teradu X.

Teradu I sampai IX diadukan terkait dugaan mengubah status tidak memenuhi syarat (TMS) dari Partai Gelora, Partai Garuda, PKN dan Partai Buruh dalam tahapan pemilu. Mereka diduga mengubah data berita acara dalam Sipol di kurun waktu 7 November sampai 10 Desember 2022.

Sementara untuk teradu X yakni Idham Holik diduga mengintimidasi saat acara konsolidasi nasional KPU di Ancol, Jakarta Utara. Ancaman itu berupa perintah, jika dilanggar akan dimasukkan ke rumah sakit.

(Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-6652463/dkpp-gelar-sidang-putusan-dugaan-intimidasi-oleh-komisioner-kpu-idham.)

Jakarta (VLF) Ketua KPK Firli Bahuri mengabaikan surat dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memperpanjang masa tugas Brigjen Endar Priantoro di KPK. Sebenarnya, bagaimana aturan pengembalian alias pemulangan pegawai KPK ke instansi induknya?

Dilihat detikcom, Senin (3/4/2023), aturan tersebut terdapat dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebagai informasi, KPK memang dapat meminta ataupun menerima penugasan dari PNS dan anggota Polri. Hal itu diatur dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan KPK tersebut. Berikut ini isinya:

Pasal 3

(1) Pegawai Komisi terdiri atas:
a. PNS: dan
b. PPPK.

(2) Dalam hal diperlukan bagi penguatan tugas dan fungsi organisasi, Komisi dapat meminta dan menerima penugasan dari PNS dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan KPK itu juga memuat aturan soal pengembalian pegawai ke instansi induknya. Berikut ini isi pasalnya:

Pasal 30

Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikembalikan ke instansi induk apabila terbukti secara sah melakukan pelanggaran disiplin berat

Kapolri Balas Surat Ketua KPK

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutuskan memperpanjang masa penugasan Brigjen Endar Priantoro di KPK. Endar tetap menjabat Direktur Penyelidikan KPK.

Hal itu tertuang dalam surat bernomor B/2471/llI/KEP./2023 perihal jawaban usulan pembinaan karier anggota Polri di KPK yang ditandatangani Sigit, seperti dikutip Jumat (31/3). Surat itu terbit tertanggal 29 Maret 2023.

Firli Copot Endar

Meski masa tugasnya di KPK diperpanjang, Brigjen Endar Priantoro tetap dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. KPK mengatakan masa tugas polisi bintang satu itu telah selesai di lembaga antirasuah tersebut.

“Menanggapi informasi yang beredar di masyarakat terkait berakhirnya masa tugas Direktur Penyelidikan KPK, KPK membenarkan hal tersebut,” kata Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H Harefa, dalam keterangan kepada detikcom, Senin (3/4).

detikcom memperoleh dokumen terkait selesainya masa tugas Endar di KPK. Hal itu tertuang dalam surat keputusan Sekretariat Jenderal KPK dengan nomor 152/KP.07.00/50/03/2023.

Surat itu ditandatangani Sekjen KPK Cahya. Salah satu isi keputusan itu memuat keterangan pemberhentian dengan hormat pada Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK per 1 April 2023.

Cahya mengaku masa tugas Endar di KPK telah berakhir pada 31 Maret 2023. Dia mengatakan KPK telah mengirim surat kepada Polri terkait hal tersebut.

“KPK telah menyampaikan surat penghadapan kembali kepada Polri per 30 Maret 2023. Di mana masa tugas Bapak Endar P di KPK berakhir pada 31 Maret 2023,” kata Cahya.

“Sebelumnya, KPK juga telah menyampaikan surat usulan pembinaan karier kepada Polri, terhadap Bapak Endar dan Bapak Karyoto Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK,” tambahnya.

Endar sendiri tengah jadi sorotan setelah video diduga istrinya pamer kehidupan mewah viral di media sosial. KPK pun telah melakukan klarifikasi terhadap harta Endar. Dewan Pengawas KPK juga telah meminta klarifikasi terhadap Endar.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6652417/firli-abaikan-surat-kapolri-ini-aturan-kpk-soal-pemulangan-pegawai.)

Jakarta (VLF) Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan AG (15), pacar Mario Dandy Satriyo (20), terkait dakwaan penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17). Sidang dilanjutkan pemeriksaan saksi.

“Eksepsi ditolak,” kata Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Jakarta Selatan Hafiz Kurniawan saat dimintai konfirmasi, Senin (3/4/2023).

Hafiz mengatakan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Namun dia belum merinci siapa saja yang dihadirkan dalam persidangan tersebut.

“Dilanjutkan pemeriksaan saksi,” ujarnya.

Ayah David, Jonathan Latumahina, tampak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Jonathan memasuki ruang sidang sekitar pukul 09.28 WIB bersama kuasa hukumnya, Mellisa Anggraeni.

Jonathan belum memberikan pernyataan apa pun. Dia langsung memasuki ruang sidang.

“Nanti setelah sidang aja, ya,” kata salah satu orang dari pihak keluarga David yang mendampingi Jonathan.

AG diketahui dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora didakwa Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Pasal 355 ayat (1) tentang Penganiayaan Berat.

“Pertama, primer Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua, primer Pasal 355 ayat (1) jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Subsider Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Ketiga, Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak,” kata Syarief kepada wartawan, Rabu (29/3).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6652354/hakim-tolak-keberatan-ag-pacar-mario-dandy.)

Jakarta (VLF) Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo mendatangi KPK. Rafael akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi.
Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (3/4/2022), Rafael datang pukul 09.58 WIB. Rafael terlihat mengenakan baju bercorak merah.

Rafael tak berbicara apa pun soal kasusnya. Dia datang bersama kuasa hukumnya.

Sebelumnya, Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Rafael Alun hingga saat ini belum ditahan.

“Jadi ada peristiwa pidana korupsinya telah kami temukan terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu tahun 2011 sampai 2023,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/3).

Uang gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan temuan safe deposit box (SDB) Rafael berisi uang puluhan miliar jadi pintu masuk KPK mengusut dugaan gratifikasi.

“Beberapa perkara itu menjadi pintu masuk perkara utamanya. Karena waktu itu PPATK mengecek SDB ditemukan Rp 36-40 miliar. Tapi tentunya uang tersebut harus kita telusuri dari mana,” kata Asep di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/3).

Dia menjamin penyidik sudah mengantongi cukup bukti dalam penyidikan terhadap Rafael Alun. Asep mengatakan konstruksi perkara akan dijelaskan secara lengkap dalam konferensi pers.

KPK pun telah menggeledah rumah Rafael Alun. Sejumlah barang mewah ditemukan KPK usai lakukan penggeledahan di rumah Rafael Alun pada Senin (27/3).

Sumber detikcom mengatakan barang mewah itu adalah tas milik istri Rafael. Di antaranya yang disita adalah tas merek Louis Vuitton (LV) dan Chanel. Selain itu, penyidik menyita sejumlah uang tunai.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6652345/rafael-alun-datangi-kpk-bakal-diperiksa-sebagai-tersangka-korupsi.)

Jakarta (VLF) Hakim agung Sunarto akan dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial sore ini. Saat ini, Sunarto selain hakim agung juga Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial.
“Iya betul. Jam 16.00 WIB di Istana,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi kepada wartawan, Senin (3/4/2023).

Sebagaimana diketahui, pemilihan Wakil Ketua MA bidang Yudisial berlangsung di gedung MA lantai 14, Jakarta Pusat, pada 7 Februari 2023. Pemungutan suara dilakukan satu putaran dengan 4 calon hakim agung yang bersedia dijadikan sebagai Wakil Ketua MA bidang Yudisial. Berikut ini jumlah suara yang didapat di pemilihan itu:

Hakim agung Sunarto mendapatkan 27 suara
Hakim agung Yulius mendapatkan 12 suara
Hakim agung Haswandi mendapatkan 3 suara
Hakim agung Surya Jaya mendapatkan 2 suara

Sepanjang menjadi hakim agung, Sunarto terlibat mengadili berbagai putusan yang menarik perhatian publik. Salah satunya menjadi ketua majelis Peninjauan Kembali (PK) Anas Urbaningrum. Saat itu, Sunarto dibantu dua hakim anggota yaitu Andi Samsan Nganro dan M Askin. Sunarto dkk menyunat hukuman Anas dari 14 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara.

Berikut hukuman yang dijatuhkan ke Anas di tingkat PK:

– Pidana pokok 8 tahun penjara.
– Pidana denda Rp 300 juta.
– Bila tidak membayar denda, maka diganti 3 bulan kurungan.
– Membayar uang pengganti Rp 57 miliar plus USD 5,261 juta.
– Bila tidak membayar uang pengganti, asetnya dirampas negara.
– Bila asetnya tidak cukup, hukuman Anas ditambah 2 tahun penjara.
– Pencabutan hak politik tidak boleh dipilih selama 5 tahun sejak bebas dari penjara.

Berikut alasan MA menyunat hukuman Anas:

1. Uang dan fasilitas yang diterima Anas, baik melalui PT Adhi Karya maupun Permai Group, adalah dihimpun dari dana-dana hasil perolehan keuntungan dalam proyek pengadaan barang dan jasa serta fee-fee dari perusahaan lain karena perusahaan tersebut telah memenangkan berbagai proyek pengadaan barang dan jasa yang kemudian disubkontrakkan kepada perusahaan lain atau perusahaan lain yang mengerjakan proyek tersebut.
2. Dana tersebut kemudian sebagian dijadikan sebagai marketing fee di bagian pemasaran untuk melakukan lobi-lobi usaha agar mendapatkan proyek yang didanai APBN.
3. Tidak ada satu pun saksi dari pihak PT Adhi Karya dan Permai Group yang menerangkan Anas Urbaningrum melakukan lobi-lobi kepada pemerintah agar perusahaan itu mendapatkan proyek.
4. Tidak ada bukti segala pengeluaran uang dari perusahaan itu atas kendali Anas Urbaningrum.
5. Hanya ada satu saksi, yaitu M Nazaruddin, yang menerangkan demikian. Satu saksi tanpa didukung alat bukti adalah unus testis nullus testis yang tidak mempunyai nilai pembuktian.
6. Proses pencalonan sebagai Ketum PD tidak pernah berbicara bagaimana uang didapat dalam rangka pencalonan Anas menjadi Ketua Umum. Anas hanya bicara perihal visi dan misi untuk ditawarkan dalam kongres di Bandung.
7. Uang yang didapatkan untuk penggalangan dana pencalonan sebagai Ketum PD adalah penggalangan dana dari simpatisan atas dasar kedekatan dalam organisasi.
8. Dengan demikian, dakwaan pasal 12a UU Tipikor yang diterapkan judex jurist (kasasi) tidak tepat karena pemberian dana maupun fasilitas tersebut dilakukan sebelum Anas menduduki jabatan tersebut.
9. MA menilai yang telah dilakukan Anas Urbaningrum adalah Pasal 11 UU Tipikor, yaitu penyelenggara negara (anggota DPR-2009-2014) yang menerima hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Siapa Sunarto?

Sunarto mengawali karier dengan menjadi hakim PN Merauke, Papua, pada 1987. Dari PN Merauke, Sunarto dipindah ke PN Blora. Ia bertugas di wilayah perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur itu dari 1992 hingga 1997. Setelah itu, pada 1997-2002, Sunarto pindah tempat tugas di PN Pasuruan.

Karier Sunarto mulai menanjak ketika dipindah ke PN Trenggalek. Pada 2002-2003, ia diangkat menjadi Wakil Ketua PN Trenggalek dan dua tahun setelah itu posisinya naik menjadi Ketua PN.

Pada 2005, saat usianya menginjak 46 tahun, Sunarto diangkat menjadi hakim tinggi dengan penugasan pertama di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Tidak sampai dua tahun bertugas di sana, Sunarto ditarik ke Jakarta untuk menjadi hakim tinggi pengawas pada Badan Pengawasan MA. Tugas itu diembannya sejak 2006 hingga 2009.

Pada 2009, karier Sunarto menanjak lagi. Di Badan Pengawasan MA, ia diberi amanah menjadi Inspektur Wilayah III. Setahun kemudian, Sunarto dilantik menjadi Inspektur Wilayah II hingga 2013. Pada 30 September 2013, Sunarto dilantik Ketua MA Hatta Ali untuk menjadi orang yang paling bertanggung jawab dalam mengawasi perilaku hakim.

Pada 2015, Sunarto terpilih menjadi hakim agung. Pada 2017, Sunarto dilantik oleh Ketua MA menjadi Ketua Muda Pengawasan.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6652306/penyunat-vonis-anas-urbaningrum-dilantik-jadi-wakil-ketua-ma-sore-ini.)

Jakarta (VLF) Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengaku hendak mengajukan gugatan praperadilan jika polemik terkait transaksi janggal Rp 349 triliun belum jelas juga. Gugatan rencananya diajukan setelah hari raya Idul Fitri.

“Untuk membuka data itu kalau berlama-lama tidak dibuka dan diusut, gugatan praperadilan pasti maju. Habis Lebaran kalau sampai tidak dibuka, MAKI gugat praperadilan,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada wartawan, Senin (3/4/2023).

Dia menyoroti soal keberadaan surat dari PPATK kepada aparat penegak hukum yang disebut tidak diterima oleh Kementerian Keuangan sehingga berujung perbedaan pengelompokan data terkait transaksi Rp 349 triliun. Dia mengklaim gugatan praperadilan akan diajukan agar proses hukum bisa berjalan.

“Siapa penegak hukumnya kan belum ketahuan. Maka kalau MAKI gugat praperadilan nanti untuk memastikan ini digugat tiga-tiganya, KPK, Jaksa dan Polisi. Nah, termohon satu, termohon dua, termohon tiga, baru termohon empatnya PPATK biar dia jawab dilaporkan ke siapa biar tidak saling lemparan. Saya khawatir kalau hanya penegak hukum yang digugat nanti ngomong belum dapat. Nanti PPATK juga digugat,” ujarnya.

Dia mengaku yakin ada dugaan tindak pidana yang terjadi terkait transaksi janggal Rp 349 triliun yang kini jadi polemik. Alasannya, ada surat dari PPATK kepada penegak hukum.

“Kalau sudah dikirim ke APH itu pasti sudah ada dugaan pelanggaran hukum, entah gratifikasi, suap, atau pidana pajak atau pidana bea cukai, macam-macam, bisa tindak pidana korupsi atau yang lain,” kata Boyamin.

“Dugaannya kalau bicara terkait Rp 13 triliun itu ya berarti dugaan korupsi karena menyangkut pegawai, jadi jelas-jelas itu ada korupsinya,” lanjutnya.

Kemenkeu Bilan Tak Ada Beda Data dengan Mahfud

Sebelumnya, Wamenkeu Suahasil Nazara menyatakan tidak ada perbedaan data dengan Menko Polhukam Mahfud Md terkait transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu. Dia mengatakan data tersebut sama, namun pengklasifikasiannya berbeda.

“Menteri Keuangan menyampaikan di Komisi XI, Pak Menko (Mahfud MD) menyampaikan di Komisi III, hari ini saya tunjukin sama, itu esensinya. Data itu klasifikasinya saja yang beda, begitu klasifikasinya disetel dikit, sama,” kata Suahasil dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (31/3).

Suahasil menjelaskan pada dasarnya data tersebut sama-sama berasal dari hasil rekap PPATK yang terdiri dari 300 surat. Total transaksi juga sama yakni Rp 349,87 triliun.

“Total nominal rekening dari debit kreditnya Rp 349 koma sekian triliun, sama, itu informasi yang sama, tapi cara menunjukkannya kita pakai chart yang berbeda. Ada versi lain, ya nggak apa, tapi bukan data yang berbeda,” tuturnya.

Dia mengatakan perbedaan terjadi karena Kemenkeu selama ini tidak menerima 100 surat PPATK yang dikirimkan ke aparat penegak hukum. Jadi, katanya, ada dua klasifikasi surat PPATK terkait transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu.

Pertama, kata Suahasil, surat dikirim ke Kemenkeu sejumlah 135 surat yang melibatkan 363 ASN/PNS Kemenkeu dengan nilai Rp 22,04 triliun. Kedua, katanya, ada surat yang hanya dikirimkan ke aparat penegak hukum (APH) sebanyak 64 surat yang melibatkan 103 PNS Kemenkeu dengan nilai Rp 13,07 triliun.

Dia juga bicara soal data Mahfud Rp 53,8 triliun terkait transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan PNS Kemenkeu dengan pihak lain. PPATK, katanya, hanya mengirim dua surat ke aparat penegak hukum senilai Rp 47 triliun.

Kemudian terkait Rp 260,5 triliun transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan. Kemenkeu juga membaginya menjadi dua klasifikasi yakni sebanyak 65 surat PPATK dikirimkan ke Kemenkeu yang melibatkan perusahaan senilai Rp 253,56 triliun, sementara 34 surat dikirimkan ke aparat penegak hukum yang melibatkan perusahaan senilai Rp 14,1 triliun.

Sehingga jika diakumulasikan, jumlah dugaan transaksi mencurigakan di PNS Kemenkeu sebesar Rp 349,87 triliun.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6652259/maki-ancam-gugat-praperadilan-agar-polemik-rp-349-triliun-terbuka.)