Jakarta (VLF) KPK mencopot Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan meski Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah mengirim surat agar Endar diperpanjang masa tugasnya. Listyo menegaskan perpanjangan masa tugas Endar merupakan komitmen memperkuat KPK.

Sigit turut berkomentar terkait perlawanan Endar yang melaporkan pencopotannya ke Dewas KPK. Sigit menilai pencopotan Endar itu adalah masalah internal Endar dengan KPK.

“Tentunya kalau saat ini Brigjen Endar kemudian melakukan langkah-langkah, karena memang beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan masih diperpanjang, dan saat ini beliau mengambil langkah, kami melihat itu sebagai masalah internal Brigjen Endar sebagai anggota KPK,” ujar Sigit kepada wartawan, Rabu (5/4/2023).

Sigit berharap masalah Endar bisa diselesaikan di Dewas KPK. Sigit memastikan Polri tetap berkomitmen memperkuat KPK.

“Tentunya bisa diselesaikan dengan mekanisme internal yang ada di sana, apakah itu dari inspektorat ataukah itu dari Dewas. Yang jelas, Polri tetap berkomitmen memperkuat KPK,” katanya.

Menurut Sigit, jika Polri menarik dua orangnya di KPK, hal itu melemahkan KPK. Sigit juga memastikan hingga saat ini Polri menghormati SOP aturan yang ada di KPK dan Polri terkait penugasan personel.

“Kalau dua orang kita tarik tentunya justru melemahkan KPK,” tegasnya.

Penjelasan KPK

Pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK tengah menuai polemik. KPK menegaskan keputusan itu telah mengacu pada aturan hukum yang berlaku.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri awalnya menjelaskan status KPK yang bersifat independen dalam melakukan tugas dan wewenang. Hal itu merujuk pada Pasal 3 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dalam Pasal 3 UU Nomor 19 tahun 2019 menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” kata Ali kepada wartawan, Rabu (5/4/2023).

Ali mengatakan KPK bisa meminta dan menerima penugasan dari PNS dan anggota Polri sebagai langkah penguatan tugas dan fungsi KPK. Dia menyebut hal itu diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 3 ayat 2.

Ali menyebut dalam penugasan PNS pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah, KPK merujuk pada aturan PermenPAN-RB Nomor 62 tahun 2020.

“Pasal 1 menyebut bahwa PNS diberikan penugasan atas dasar permintaan instansi yang membutuhkan dan penugasan dari instansi induknya,” katanya.

Dia menambahkan dalam Pasal 3 di PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2020 memuat aturan soal perpanjangan penugasan PNS pada instansi pemerintah. Salah satu poinnya itu menyebut perpanjangan bisa dilakukan bila mendapat persetujuan dari instansi yang membutuhkan.

“Dalam Pasal 3 dikatakan bahwa penugasan PNS pada instansi pemerintah dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan pejabat pembina kepegawaian instansi induk atas usul instansi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Ali.

KPK juga merujuk pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi pemerintah. Pasal 10 ayat 1 aturan itu menyebut penugasan PNS pada instansi pemerintah dilaksanakan paling lama lima tahun.

“Kemudian pada ayat (2) dikatakan bahwa penugasan PNS pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan PPK instansi induk atas usul instansi pemerintah yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Ali.

Khusus di kasus Endar, KPK juga merujuk pada Perkap Nomor 4 Tahun 2017 Juncto Nomor 12 Tahun 2018 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi yang Polri. Dalam Pasal 10 ayat 1 menyebut penugasan anggota Polri di dalam negeri dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi Polri dan kebutuhan organisasi pengguna dan atau pembinaan karir.

Dalam Perkap itu juga mengatur aturan soal pengembalian penugasan anggota Polri yang harus melalui koordinasi pimpinan organisasi pengguna dengan pimpinan Polri. Ali mengatakan hal itu telah dilakukan KPK dalam kasus pemberhentian Brigjen Endar.

“Hal tersebut KPK telah lakukan di antaranya melalui penyampaian surat usulan kepada Kapolri terkait pembinaan karier di institusi Polri tertangal 11 November 2022, serta surat penghadapan kepada Kapolri tanggal 30 Maret 2023 dan surat pemberhentian dengan hormat pegawai negeri yang ditugaskan pada KPK per tanggal 31 Maret 2023,” jelas Ali.

Pasal 13 Perkap Nomor 4 Tahun 2017 juga mengatur persyaratan anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri meliputi persyaratan umum, khusus, dan administrasi. “Dalam persyaratan administrasi meliputi salah satunya surat permintaan dari pimpinan organisasi calon pengguna kepada Kapolri,” ujar Alim

Perkap tersebut juga mengatur tata cara penugasan anggota Polri. Dalam Pasal 19 huruf (a) angka (1) menyebutkan bahwa Kapolri setelah menerima permohonan dari pimpinan organisasi calon pengguna, meneruskan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia untuk menyiapkan anggota Polri yang memenuhi persyaratan.

“Angka 4 juga menyebutkan apabila organisasi pengguna menyetujui anggota Polri yang ditugaskan, Kapolri atau Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia menerbitkan keputusan, surat perintah penugasan dan menghadapkan yang bersangkutan kepada organisasi pengguna,” beber Ali

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6658337/komitmen-kapolri-perkuat-kpk-tapi-brigjen-endar-malah-dicopot-firli.)

Jakarta (VLF) AKBP Dody Prawiranegara membela diri atas tuntutan 20 tahun penjara dalam kasus narkoba yang juga menjerat mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa. Sambil terisak, Dody membacakan nota pembelaannya dengan menyebut prestasi yang ditorehkannya sirna karena mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa.

Hal itu disampaikan Dody saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang kasus narkotika di PN Jakbar, Rabu (5/3/2023). Mulanya, Dody menyampaikan relasi kuasa membuatnya tidak bisa menolak perintah Teddy untuk menukar barang bukti sabu dengan tawas.

“Relasi kuasa yang berlaku di institusi kepolisian, yaitu rangkai komando dari atasan kepada bawahannya, yang membuat saya tidak kuasa menolak yang kesekian kalinya terhadap perintah Irjen Teddy Minahasa,” kata Dody.

Dody mengaku saat itu takut menolak perintah Teddy. Kini dia mengaku sadar ketakutan itulah yang membawanya terperosok ke dasar kehidupan yang paling rendah.

“Saya takut, namun perasaan rasa takut saya membawa saya terperosok ke dasar kehidupan paling rendah selama saya hidup,” kata Dody.

Sambil menangis, Dody menyebut prestasi selama bertahun-tahun kini sudah sirna. Dody mengatakan kini hari-harinya diselimuti mendung tak berujung.

“Prestasi yang saya torehkan sejak saya lulus Akpol sekelibat sirna. Saya terbawa dalam pesakitan, dihadapkan dengan permasalahan rumit yang tidak pernah terlintas sekalipun di pikiran saya,” kata Dody

“Yang Mulia, jujur, saya sampai saat ini tidak berangan-angan mengenai kehidupan yang akan saya jalani kemudian hari. Biasanya saya bisa merasakan siang malam, sekarang saya hanya bisa merasakan mendung yang tak berujung. Semua hanya karena perintah salah yang dilakukan berulang kali oleh seorang jenderal yang sangat menekan batin dan pikiran,” lanjut Dody sambil menangis.

Dody mengatakan bak terjerumus ke jurang hitam. Dody mengaku menyesal menuruti perintah Irjen Teddy Minahasa.

“Saya pada waktu itu sehingga saya pun ikut terjerumus ke dalam jurang hitam yang tak pernah saya harapkan sekalipun. Saya bersalah, Yang Mulia, dan menyesal telah menyakiti orang-orang yang mencintai dan selalu mendoakan saya,” kata Dody.

“Saya sangat menyesal, kenapa saya harus mengikuti perintah Kapolda Irjen Teddy Minahasa yang tidak pernah sekali pun saya kecewakan saat dia memerintahkan tugas-tugas dan arahan yang wajar,” imbuhnya.

Dody Sindir Irjen Teddy: Bintang Harusnya Tak Bakar Melati

Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara mengaku tidak dendam kepada mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa gara-gara kasus narkoba. Namun Dody tetap menyindir Teddy.

Hal itu disampaikan Dody saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di sidang kasus narkotika di PN Jakbar, Rabu (5/3/2023). Mulanya, Dody menyampaikan permintaan maaf kepada sang istri dan anak atas kesalahannya dalam kasus ini.

“Kepada istri saya yang terkasih Rahma Darma Putri dan anak-anak, ayah minta maaf jika sementara tidak bisa hadir di antara kalian, dan ayah harus memikul tanggung jawab atas kesalahan yang ayah lakukan, semoga kalian bisa memahami dan memaafkan ayah,” kata Dody.

Dody mengaku sudah memaafkan Irjen Teddy. Dody mengatakan dia tidak dendam ke Teddy.

“Saya AKBP Dody Prawiranegara insyaallah sudah memaafkan Teddy Minahasa, insyaallah saya tidak ada dendam,” kata Dody.

Namun, menurut Dody, dia hanya tak menyangka Irjen Teddy membuat kehidupannya menjadi gelap. Dody mengibaratkan Teddy sebagai bintang yang membakar melati.

“Hanya kami mendapatkan pelajaran bahwasanya sinar bintang sejati itu harusnya menerangi gelapnya malam, bukan malah membakar melati putih yang hanya mencoba tumbuh dengan jujur dan tulus apa adanya,” kata Dody.

Sebagai informasi, Teddy merupakan jenderal Polri dengan dua bintang di pundaknya. Sementara Dody merupakan perwira menengah Polri dengan tanda pangkat berupa dua bunga di pundaknya.

Dody Minta Dibebaskan

Pengacara mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat membebaskan AKBP Dody dari tuntutan 20 tahun penjara. Pengacara meminta hakim menyatakan Dody tidak bersalah terlibat peredaran narkoba yang turut menjerat mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa.

“Semoga keadilan masih ada untuk terdakwa AKBP Dody Prawiranegara. Kiranya di palu Yang Mulia majelis hakim akan menorehkan sejarah keadilan hukum yang berpihak pada rasa keadilan dengan amar, menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa AKBP Dody Prawiranegara tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana,” kata pengacara Dody, Adriel Viari Purba, dalam sidang di PN Jakbar, Rabu (5/3/2025).

Adriel meminta hakim mengabulkan permohonan pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator Dody. Dia menilai pelaku intelektual dalam kasus narkoba ini adalah Irjen Teddy Minahasa.

Dody Dituntut 20 Tahun

AKBP Dody Prawiranegara dituntut penjara dalam kasus narkoba yang juga menjerat mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa. Jaksa meyakini Dody bersalah dalam kasus narkoba tersebut.

“Menyatakan terdakwa Dody Prawiranegara telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana,” kata jaksa saat membacakan tuntutan, di PN Jakarta Barat, Senin (27/3).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 20 tahun,” tambahnya.

Dody juga dituntut membayar denda Rp 2 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa menyebut tak ada hal pembenar dan pemaaf dari perbuatan Dody. Jaksa meyakini Dody bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hal memberatkan ialah Dody telah menukar bukti narkoba dengan tawas dan terdakwa merupakan anggota Polri tapi terlibat peredaran narkoba hingga merusak kepercayaan publik terhadap Polri. Sedangkan hal meringankan ialah Dody mengakui perbuatannya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6658306/air-mata-akbp-dody-soal-karier-hancur-karena-irjen-teddy.)

Jakarta (VLF) Kuasa hukum Shane Lukas (19), Happy Sihombing, menyebut ada saling tuduh antara Shane dan Mario Dandy Satriyo (20) saat bersaksi di sidang AG (15) terkait penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menyebut perbedaan keterangan itu merupakan hal lumrah.

“Ya, biasa itu,” kata pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto, kepada wartawan di PN Jaksel, Rabu (5/4/2023).

Djuyamto mengatakan setiap saksi berhak menyampaikan keterangan apa pun dalam persidangan sesuai apa yang diketahuinya. Dia menuturkan perbedaan keterangan dari saksi dalam persidangan merupakan hal biasa.

“Artinya, di dalam fakta dalam dinamika persidangan, itu kan boleh-boleh saja. Saksi kan memberikan keterangan secara bebas, yang penting betul-betul menerangkan apa adanya sesuai dengan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami sendiri,” ujarnya.

Djuyamto tak bicara banyak terkait perbedaan keterangan yang disampaikan Mario dan Shane. Dia mengatakan poin perbedaan keterangan itu sudah disampaikan kuasa hukum Shane. “Kalau perbedaannya mengenai apa, kemarin sudah dijelaskan oleh penasihat hukum dari Shane kan,” ucapnya.

Sebelumnya, Happy Sihombing menyampaikan kliennya berbeda keterangan dengan Mario Dandy saat bersaksi di persidangan kasus penganiayaan terhadap David Ozora dengan terdakwa AG (16). Dia menyebut ada beberapa keterangan dari keduanya yang kontradiktif.

“Ini sidang untuk kesaksian Shane dan Mario tadi saya ada di dalam. Ada beberapa hal yang over all sidang berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang sangat kontradiktif dan bertolak belakang antara keterangan si Mario dan si Shane terutama soal satu, enak ya main bola, waktu ditanya oleh majelis hakim dan jaksa penuntut umum tadi,” kata Happy di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (4/4).

Happy mengatakan perbedaan keterangan terjadi saat hakim menanyakan soal suara ‘enak ya main bola’. Mario mengaku bukan dia yang berbicara, melainkan Shane. Sebaliknya, Shane menyebut Mario-lah yang mengucapkan hal tersebut.

“Menurut versi si Mario, ‘enak ya main bola’ itu adalah omongannya si Shane. Jadi pada saat Shane diperiksa ditanya oleh hakim, jadi itu adalah omongannya dari Mario,” tuturnya.

Happy mengungkapkan ada juga perbedaan keterangan kedua terkait perkataan ‘free kick’. Keduanya saling lempar.

“Yang kedua, soal ‘free kick’, soal ‘free kick’ juga Mario mengatakan itu adalah si Shane yang mengatakan itu dan si Shane pada saat ditanyakan oleh hakim, yang mengatakan itu adalah si Mario. Jadi itu ya yang tadi hal yang kontradiktif,” ujarnya.

Dalam kasus ini, AG didakwa Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 355 ayat 1 tentang Penganiayaan Berat. Selain Shane Lukas, Mario Dandy juga dihadirkan sebagai saksi. Shane dan Mario berstatus tersangka kasus penganiayaan terhadap David.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6656551/tanggapan-pn-jaksel-soal-saling-tuduh-mario-dan-shane-di-sidang-ag.)

Jakarta (VLF) KPK menjadwalkan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada tiga orang pegawai pajak. Ketiganya dimintai klarifikasi setelah diduga memiliki perusahaan konsultan pajak.

“Jadwal hari ini pegawai pajak pemilik konsultan pajak,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat dihubungi, Rabu (5/4/2023).

Dua dari tiga pegawai Pajak yang dimintai klarifikasi bernama Dendy Heriyanto dan Wita Widiarti. Satu orang pegawai Pajak lainnya diketahui memiliki saham di perusahaan konsultan pajak milik Dendy.

“Satu lagi sahamnya bareng Dendi. Orang Pajak juga, makanya jadi tiga orang,” jelas Pahala.

Klarifikasi kepada ketiga pegawai Pajak itu direncanakan dimulai pukul 10.00 WIB. Klarifikasi akan dilakukan oleh Tim Direktorat LHKPN KPK.

Sebelumnya, KPK mengungkap adanya temuan 134 pegawai Ditjen Pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Tiga orang dari ratusan pegawai pajak yang memiliki perusahaan itu akan diklarifikasi pekan depan.

“Jadi dua orang dari 134 pegawai pajak yang punya saham di perusahaan tertutup akan kita undang untuk klarifikasi. Dari dua orang itu ternyata satu perusahaan itu dimiliki bersama oleh pegawai Pajak lain. Jadi yang kita undang klarifikasi jadi tiga,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Sabtu (1/4).

Pahala belum memerinci identitas ketiga pegawai pajak tersebut. Namun klarifikasi itu dilakukan setelah penelusuran Tim Direktorat LHKPN KPK menemukan ketiga pegawai Pajak itu memiliki saham di perusahaan konsultan pajak.

“Termasuk dua (pegawai pajak) yang punya perusahaan itu kan kita sudah sebutkan kepada masyarakat ada 134, tetapi yang dua ini karena perusahaan konsultan pajak kita pikir lebih beresiko. Jadi kita undang klarifikasi,” katanya.

Pahala menambahkan penelusuran perusahaan konsultan pajak yang dimiliki tiga pegawai Pajak Kementerian Keuangan ini juga telah dilakukan melalui serangkaian proses verifikasi.

“Kan kita sudah cek ke Ditjen AHU (Administrasi Hukum Umum). Pemilik lengkap, alamat ada, makanya saya tahu ada satu lagi yang punya orang Pajak. Jadi ini ada PT-nya. Saya cek ke Ditjen AHU, pemilik sahamnya siapa, ternyata ada satu lagi, pemegang sahamnya dua. Nama ini kalau di KPK ada database-nya, nama bisa dicek, kerjaannya apa, ternyata PNS. Kita balikin ke database LHKPN ternyata muncul, kita lihat orang Pajak juga,” papar Pahala.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6656506/3-pegawai-pajak-yang-punya-kantor-konsultan-diklarifikasi-kpk-hari-ini.)

Jakarta (VLF) Isu soal perbedaan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E di balik pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK mencuat. KPK membantah tudingan tersebut.

“Kami pastikan juga rotasi dan promosi jabatan struktural di KPK sama sekali tidak ada kaitan dengan proses penanganan perkara di KPK,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (5/4/2023).

Meski demikian, Ali tidak membantah adanya perbedaan pendapat dalam setiap penanganan kasus di KPK. Namun hal itu dinilai wajar.

“Dalam penanganan perkara, perbedaan pendapat di internal itu biasa, sama sekali tidak ada yang salah. Karena itu yang menjadi ciri kekhasan KPK yang menjunjung asas egaliter sesama insan KPK,” ujar Ali.

“Memangnya di KPK sejak berdiri sampai hari ini selalu satu pikiran semua? Kami pastikan tidak, selalu ada dinamika,” tambahnya.

Ali mengatakan perbedaan pendapat dalam penanganan perkara adalah hal wajar. Dia mengatakan hal itu justru baik agar suatu perkara ditangani secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Di situlah kekayaan khasanah KPK, beda berpendapat itu baik untuk memastikan pengambilan keputusan akhir akan matang dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

KPK mencopot Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan dengan alasan masa tugasnya dari Polri berakhir pada 31 Maret 2023. Pencopotan itu kemudian menuai polemik karena Kapolri telah memperpanjang masa tugas Endar di KPK dengan surat kepada pimpinan KPK tertanggal 29 Maret 2023.

Endar pun telah mengadukan polemik ini ke Dewan Pengawas KPK. Dia berharap Dewas bisa menuntaskan polemik yang terjadi.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6656500/kpk-jamin-pencopotan-brigjen-endar-tak-terkait-kasus-formula-e.)

Jakarta (VLF) Brigjen Endar Priantoro melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya H Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK usai dirinya dicopot dari Direktur Penyelidikan KPK. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta KPK duduk bersama untuk memecahkan masalah ini.

“Kami di Komisi III berharap agar riak-riak yang muncul saat ini di KPK dapat diselesaikan dengan duduk bersama, berdialog dari hati ke hati, dilandasi semangat sinergitas antar sesama penegak hukum baik yang berasal dr Polri, Kejaksaan maupun KPK sendiri,” kata Arsul saat dihubungi, Selasa (4/4/2023).

Arsul juga turut mengingatkan masa jabatan pimpinan KPK dan Dewas yang akan berakhir tahun ini. Dia berharap kinerja pada akhir jabatannya bisa dilakukan dengan maksimal.

“Harapan ini juga dilandasi pada fakta bahwa sebelum akhir Desember 2023 ini pimpinan KPK dan Dewas KPK yang saat ini menjabat akan berakhir dan akan ada pimpinan maupun Dewas baru,” katanya.

“Nah karenanya di sisa waktu ini kami di Komisi III berharap kinerja KPK di sisa waktu yang ada ini betul-betul maksimal untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada dan sejak lama belum terproses secara hukum dengan baik,” sambungnya.

Endar Laporkan Ketua-Sekjen KPK

Brigjen Endar Priantoro resmi melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya H Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK buntut pencopotannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

“Ya sesuai dengan yg saya sampaikan tadi, hari ini saya bertemu dengan Dewas untuk menyerahkan laporan pengaduan saya dan sudah diterima oleh Dewas,” kata Endar di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/4/2023).

Endar mengatakan telah bertemu dengan Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean. Dia pun telah memberikan penjelasan kronologis pencopotannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

Sejumlah dokumen pendukung pun telah diserahkan ke Dewas KPK. Endar menyerahkan proses lanjutan dari laporannya kepada Dewas.

“Tentunya mereka, menerima, menganalisis materi pengaduan, kalau nggak salah juga nanti dibahas di tingkat pimpinan dewas baru mereka akan melanjutkan dengan membuat surat tugas ya kalau nggak salah. Nanti baru ada proses klarifikasi, pembuktian, kemudian diputuskan Dewas,” ujar Endar.

Surat pencopotan Endar tertuang dalam surat keputusan Sekretariat Jenderal KPK dengan nomor 152/KP.07.00/50/03/2023. Surat itu ditandatangani langsung oleh Sekjen KPK Cahya H. Harefa.

Salah satu isi keputusan itu memuat keterangan pemberhentian dengan hormat pada Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK per 1 April 2023.

“KPK telah menyampaikan surat penghadapan kembali kepada Polri per 30 Maret 2023. Di mana masa tugas Bapak Endar P di KPK berakhir pada 31 Maret 2023,” kata Cahya, Senin (3/4).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6656414/arsul-sani-berharap-polri-kpk-dialog-dari-hati-ke-hati-soal-brigjen-endar.)

Jakarta (VLF) Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko masih berupaya merebut kursi kepemimpinan Partai Demokrat, kali ini melalui pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Hal itu memicu reaksi kader Partai Demokrat daerah.

Adanya perlawanan kembali Moeldoko itu diungkap Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY menyebut Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun lah yang mangajukan PK.

“Sebulan lalu tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan dokter hewan Jhoni Allen Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu,” kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023).

“Kali ini mereka mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung,” imbuh AHY.

Menurut AHY, Moeldoko cs mengajukan PK dengan alasan telah menemukan empat bukti baru. Namun, AHY menilai bukti tersebut merupakan bukti lama.

“Kenyataannya bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru, keempat novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta khususnya dalam perkara No.150/G/2021/PTUN.JKT, Jakarta yang telah diputus pada tanggal 23 November 2021,” ujarnya.

Picu pergolakan di daerah

Dirangkum detikcom, Selasa (4/4/2023), setidaknya ada beberapa DPC dan DPD Demokrat yang mendatangi pengadilan, yakni Demokrat Klaten, Bali dan NTT, Sumut, Sulut, hingga Labuan Bajo.

Berikut ini beberapa daerah yang bergerak usai adanya perlawanan Moeldoko, simak selengkapnya di halaman berikut

Klaten

Sekitar 50 orang pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Klaten mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Kelas IA Klaten. Mereka menyerahkan surat keberatan dan permohonan perlindungan hukum ke pemerintah.

Dilansir detikJateng, massa Demokrat datang dengan seragam biru mengendarai mobil dan motor pukul 10.00 WIB. Mereka berkumpul di halaman kantor PN di Jalan Jogja-Solo tetapi tidak melakukan orasi.

Massa ditemui humas PN Klaten Rudi Ananta Wijaya. Ketua DPC Partai Demokrat Klaten One Krisnata terlihat menyerahkan selembar surat disertai bundel SK dan kepengurusan DPC dan setelah itu massa bubar

“Dalam rangka berkaitan PK (peninjauan kembali) yang dilakukan di pusat, kita di kabupaten juga menyatakan keberatan terhadap PK tersebut. Yang kita serahkan wujudnya bundel surat keberatan tersebut melalui pengadilan negeri,” ungkap One Krisnata di PN dilansir dari detikJateng, Selasa (4/4/2023) siang.

Bali

Ketua DPC Partai Demokrat Jembrana Wayan Wardana memimpin para pengurus cabang dan kader Partai Demokrat Jembrana mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Negara, Senin (3/4). Tujuan kunjungan ini sebagai bentuk soliditas dari jajaran kader terhadap struktur DPP Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut Wayan Wardana, kedatangan para pengurus DPC, PAC, hingga ranting ini atas instruksi DPP yang meminta agar semua jajaran Demokrat di kabupaten mendukung partai yang sah dipimpin AHY.

“Yang bersangkutan ingin merebut jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Sebelumnya Moeldoko tidak pernah menjadi anggota atau kader Partai Demokrat, sehingga jika Moeldoko ingin memimpin partai, ia harus terlebih dahulu duduk di struktur DPD atau DPP,” ujarnya, Senin (3/4).

Selain itu, di hari yang sama, DPD Partai Demokrat Bali juga menegaskan dukungan sepenuhnya atas kepemimpinan AHY sebagai Ketum Demokrat. Menurut Ketua DPD Demokrat Bali Made Mudarta, upaya PK Moeldoko sarat muatan politis di tengah proses pesta demokrasi yang sedang berjalan.

Sulut

DPD Demokrat Sulawesi Utara juga ikut bergerak merespons pengajuan PK Moeldoko cs. Mereka mengingatkan seluruh pihak untuk tidak mengintervensi.

Sekretaris DPD Demokrat Sulut Billy Lombok mengatakan kubu Moeldoko sudah 16 kali mengajukan PK terkait AD/ART kepengurusan AHY. Padahal tidak ada novum baru (bukti baru) yang diajukan dalam perkara tersebut.

Menyikapi upaya tersebut, Billy mengaku pihaknya telah mendatangi Pengadilan Tinggi (PT) Manado untuk meminta perlindungan hukum kepada negara, pada Senin (3/4).

Sumut

DPD Demokrat Sumatera Utara juga turut bergerak. Mereka mendatangi Pengadilan Tinggi Medan untuk melindungi partainya dari upaya Moeldoko.

“Hari ini, kami DPD Demokrat Sumut bersama jajaran mengantarkan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Tinggi Medan,” kata Ketua DPD Demokrat, Lokot Nasution di depan gedung Pengadilan Tinggi Medan, Senin (3/4).

NTT

Gerakan juga datang dari dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Demokrat Manggarai Barat juga meminta perlindungan hukum kepada MA dengan mengirim surat ke PN Labuan Bajo.

Surat permintaan perlindungan hukum itu disampaikan kepada MA melalui Pengadilan Negeri di Labuan Bajo, Senin (3/4/2023) siang. Surat itu diserahkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Manggarai Barat Rikardus Jani. Ia didampingi pengurus DPC dan 12 Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat.

Tangsel

Kemudian, DPC Demokrat Tangerang Selatan juga mengajukan perlindungan ke pengadilan. Mereka mendatangi Pengadilan Negeri Tangerang untuk memastikan dan menyerahkan berkas kepengurusan yang sah atas kepengursan DPC Ketua Umum Partai Demokrat yang dipimpin AHY.

“Kehadiran kami ingin meminta dan menyampaikan permohonan perlindungan hukum ke Pengadilan Negeri Tangerang. Tujuanya untuk menjaga marwah Partai Demokrat dari gerombolan KSP Moeldoko yang mencoba kembali mengacaukan keutuhan partai kita tercinta,” kata Ketua DPC Partai Demorkat Julham Firdaus seperti dalam keterangannya.

(Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-6656404/moeldoko-tak-menyerah-picu-gejolak-demokrat-daerah.)

Jakarta (VLF) Pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK masih menjadi polemik. Berbagai pihak terus menyampaikan kritik kepada lembaga antirasuah tersebut, dan pimpinannya.

Bahkan, Brigjen Endar mengambil langkah resmi yakni melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya H Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK buntut pencopotannya dirinya.

Peneliti dari Pukat UGM Zaenur Rohman menilai Dewan Pengawas (Dewas) KPK sudah sepatutnya turun tangan atas masalah ini. Dewas KPK diminta untuk memeriksa pimpinan hingga pegawai KPK yang dengan dugaan pelanggaran kode etik.

“Kekisruhan ini menurut saya memang sudah tepat jika Dewas turun tangan untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, baik oleh pimpinan maupun pegawai KPK secara keseluruhan,” katanya saat dihubungi, Selasa (4/4/2023).

“Dugaan pelanggaran kode etik apa? Ya itu saya katakan pemaksaan kehendak dalam penyidik dan penyelidikan, yang diduga dilakukan pimpinan, kemudian ingin memulangkan ke institusi Polri, pejabat-pejabat yang tidak mau mengikuti kemauan pimpinan, itu kan bentuk pemaksaan,” sambungnya.

Pada kesempatan terpisah, pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Profesor Suparji Ahmad, menuturkan semestinya Firli mempertimbangkan surat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal Brigjen Endar. Seperti diketahui Sigit menilai Endar memiliki komitmen pemberantasan korupsi, sehingga meminta pimpinan KPK tetap menjadikan Endar sebagai Direktur Penyelidikan.

“Mestinya apa yang disampaikan Pak Kapolri diikuti. Jadi pertimbangan,” sebut Suparji, Selasa (4/4/).

Suparji pun mengingatkan KPK akan marwahnya. Dia menyebut cara KPK mengembalikan Endar membuat publik mempertanyakan akuntabilitas KPK di sisi penataan kepegawaian.

“KPK ini kan rohnya, marwahnya satu profesionalitas, integritas dalam segala aspek, termasuk dalam hal mutasi, rotasi atau kemudian promosi itu harus akuntabel. Tapi kalau metode seperti ini kan menimbulkan pertanyaan sisi akuntabilitasnya di mana,” ujar Suparji.

“Undang-undang KPK yang baru juga mengatur bagaimana penataan kepegawaian menggunakan sistem yang lebih objektif. Tidak bisa secara subjektif,” sambung dia.

Eks Pegawai Pun Kritik Firli

“Pemberhentian Brigjen Endar Priantoro tidak dapat dilihat dari tindakan rutin KPK tetapi indikasi pemaksaan rekayasa kasus oleh Firli Bahuri,” kata Praswad kemarin.

Praswad mengatakan pencopotan Endar terkesan dipaksakan. Tindakan itu, katanya, diambil pimpinan KPK usai ada perbedaan pandangan dalam penanganan kasus Formula E. Dia menyebut Endar menolak jika kasus Formula E dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan.

“Pemaksaan dilakukan pasca Brigjen Endar Priantoro menolak menyetujui naiknnya status Formula E menjadi penyidikan, sehingga kontroversi ini tidak boleh dilepaskan dari konteks tersebut,” jelas Praswad yang diberhentikan dari KPK usai tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) bersama Novel Baswedan dkk.

“Tindakan pemaksaan pemulangan bahkan sebelum waktu tugas Brigjen Endar Priantoro berakhir harus tidak dilepaskan dari rangkaian tindakan yang telah dilakukan Firli lainnya untuk memaksakan naiknya kasus tersebut,” tambahnya.

Eks pegawai KPK lainnya, Hotman Tambunan, menilai masalah utama di KPK saat ini justru adalah Firli Bahuri. Hotman menuturkan penyidik KPK saat ini takut berinisiatif, dan hanya bertindak berdasarkan perintah Firli.

“Yang bermasalah itu Firli Bahuri. Sekjen KPK saat ini mah nggak berani bertindak sendiri dan hampir nggak pernah mutuskan, even hal kecil, selalu minta perintah dari ketua,” ujar Hotman dalam akun Twitternya, dan sudah mempersilakan detikcom mengutip, Selasa (4/4).

“Seperti biasa firli suka cara nabok nyilih (minjam) tangan. Ingat TWK, Firli nabok pakai tangan BKN,” katanya.

Hotman juga mengatakan Firli sosok yang bermasalah. Dia pun mengungkit kasus Firli ketika Firli menjadi Deputi Penindakan KPK.

“Masalah utama KPK itu yah Firli Bahuri, saat dia deputi penindakan bermasalah, saat dia ketua KPK makin ngaco, kepercayaan publik pada KPK dan pemberantasan korupsi makin merosot, IPK anjlok. Apapun akan dia lakukan untuk lindungi kepentingan sesuai pesanan bossnya,” katanya.

Foto: Mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro berjalan usai membuat aduan ke Dewan Pengawas KPK terkait pemberhentiannya dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK di Gedung C1 KPK, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Firli Dilaporkan ke Dewas

Brigjen Endar Priantoro resmi melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya H Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“Ya sesuai dengan yg saya sampaikan tadi, hari ini saya bertemu dengan Dewas untuk menyerahkan laporan pengaduan saya dan sudah diterima oleh Dewas,” kata Endar di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan kemarin.

Endar mengatakan telah bertemu dengan Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean. Dia pun telah memberikan penjelasan kronologis pencopotannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

Sejumlah dokumen pendukung pun telah diserahkan ke Dewas KPK. Endar menyerahkan proses lanjutan dari laporannya kepada Dewas.

“Tentunya mereka, menerima, menganalisis materi pengaduan, kalau nggak salah juga nanti dibahas di tingkat pimpinan dewas baru mereka akan melanjutkan dengan membuat surat tugas ya kalau nggak salah. Nanti baru ada proses klarifikasi, pembuktian, kemudian diputuskan Dewas,” ujar Endar.

Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengaku pihaknya menerima laporan Endar dan memastikan akan memproses laporan tersebut. “Karena ada pengaduan yang diterima Dewas, maka Dewas akan proses sesuai aturan yang ada,” kata Albertina saat dihubungi detikcom.

Sebelumnya kritik terhadap Firli sebelumnya datang dari sejumlah pihak di antaranya mantan penyidik KPK yang juga mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap, Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) dan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW).

Penjelasan KPK soal Pencopotan Endar

Terkait derasnya kritik terhadap Firli, detikcom telah menghubungi mantan Kabaharkam Polri itu untuk meminta tanggapannya. Namun hingga berita ini ditayangkan, Firli belum memberi tanggapan atas keputusan pencopotan Brigjen Endar yang menjadi sorotan dan polemik.

Namun pihak KPK lainnya memberi penjelasan. Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa menyebut masa tugas polisi bintang satu itu telah selesai di lembaga antirasuah tersebut.

“Menanggapi informasi yang beredar di masyarakat terkait berakhirnya masa tugas Direktur Penyelidikan KPK, KPK membenarkan hal tersebut,” kata Cahya dalam keterangan kepada detikcom, Senin (3/4).

detikcom memperoleh dokumen terkait selesainya masa tugas Endar di KPK. Hal itu tertuang dalam surat keputusan Sekretariat Jenderal KPK dengan nomor 152/KP.07.00/50/03/2023.

Surat itu ditandatangani langsung oleh Sekjen KPK Cahya H Harefa. Salah satu isi keputusan itu memuat keterangan pemberhentian dengan hormat pada Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK per 1 April 2023.

“KPK telah menyampaikan surat penghadapan kembali kepada Polri per 30 Maret 2023. Di mana masa tugas Bapak Endar P di KPK berakhir pada 31 Maret 2023,” kata Cahya.

Masa tugas Endar di KPK sebenarnya telah diperpanjang oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Surat Kapolri soal perpanjangan masa tugas Endar itu tertanggal 29 Maret 2023.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6656374/kian-keras-kritik-ke-firli-soal-brigjen-endar-hingga-diadukan-ke-dewas.)

Jakarta (VLF) Pacar Mario Dandy Satriyo (20), AG (15), tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AG akan menjalani sidang lanjutan kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17) hari ini.

Pantauan detikcom di PN Jaksel, Selasa (4/4/2023), AG tiba di PN Jaksel sekitar pukul 08.55 WIB. AG terlihat turun dari mobil Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

AG tampak mengenakan jaket putih dan celana hitam. AG bersama sejumlah pendamping langsung masuk ke ruang sidang.

Sidang hari ini digelar untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi. Salah satu yang dihadirkan ialah pacar AG, Mario Dandy.

“Pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, sekaligus pemeriksaan anak AG. Kalau terdakwa lain besok kita agendakan, yaitu Mario, sekaligus Shane Lukas, kita hadirkan sebagai,” kata Reza kepada wartawan di PN Jaksel, Senin (4/3).

Reza mengatakan Mario dan Shane akan dihadirkan secara langsung di ruang sidang. Dia mengatakan jaksa juga menghadirkan empat saksi ahli, yakni ahli pidana, kedokteran, dan forensik digital.

“Besok proses persidangannya adalah agenda pemeriksaan saksi ada ahli juga, ada dua ahli dari kedokteran, satu dari ahli pidana, dan dari digital forensic sekaligus pemeriksaan anak AG,” ucapnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6654445/ag-tiba-di-pn-jaksel-jelang-sidang-penganiayaan-mario-dandy-jadi-saksi.)

Jakarta (VLF) Sidang terdakwa AG (15), pacar Mario Dandy Satriyo (20), terkait penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17) memasuki babak pemeriksaan saksi. Jaksa menyebutkan tersangka Mario dan Shane Lukas bakal dihadirkan di sidang sebagai saksi.

“Iya rencananya seperti itu (Mario Dandy dihadirkan),” kata Kajari Jaksel Syarief Sulaeman saat dimintai konfirmasi, Selasa (4/4/2023).

Sebelumnya, Kasi Intelijen Kejari Jaksel Reza Prasetyo Handono menjelaskan agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, maupun pemeriksaan terdakwa AG. Adapun salah satu saksi yang diagendakan jaksa adalah Mario Dandy.

“Dan untuk agenda besok adalah pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, sekaligus pemeriksaan anak AG. Kalau terdakwa lain besok kita agendakan yaitu Mario, sekaligus Shane Lukas, kita hadirkan sebagai saksi di persidangan besok, hari Selasa, tanggal 4 April 2023,” kata Kasi Reza kepada wartawan di PN Jaksel, Senin (4/3).

Reza mengatakan Mario dan Shane akan dihadirkan secara langsung atau offline dalam persidangan. Dia tak berbicara banyak terkait teknis pelaksanaan pemeriksaan Mario dan Shane tersebut.

Selain itu, jaksa mengatakan pihaknya juga menghadirkan empat saksi ahli. Di antaranya ahli pidana, kedokteran, dan digital forensik.

“Besok proses persidangannya adalah agenda pemeriksaan saksi ada ahli juga, ada 2 ahli dari kedokteran, 1 dari ahli pidana, dan dari digital forensik sekaligus pemeriksaan anak AG,” ucapnya.

Shane Bakal Hadiri Pemeriksaan Saksi di Sidang AG

Merespons hal tersebut, kuasa hukum Shane, Happy Sihombing, mengatakan kliennya siap hadir langsung dalam persidangan AG. Shane disebut akan bersikap kooperatif.

“Akan hadir, sudah siap,” kata Happy Sihombing saat dihubungi wartawan, Senin (3/4/2023).

Happy mengatakan Shane akan memberikan keterangan sesuai dengan yang dia ketahui. Dia mengatakan kliennya akan bersikap kooperatif selama persidangan.

“Dia responsnya akan menyampaikan apa yang dia ketahui, apa yang dia alami, apa yang dia lakukan,” ujar Happy.

“Dia udah siap besok menyampaikan,” imbuhnya.

AG diketahui dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora didakwa Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Pasal 355 ayat (1) tentang Penganiayaan Berat.

“Pertama, primer Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua, primer Pasal 355 ayat (1) jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Subsider Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Ketiga, Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak,” kata Syarief kepada wartawan, Rabu (29/3).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6654428/mario-dandy-dan-shane-lukas-bakal-jadi-saksi-di-sidang-ag-hari-ini.)