Jakarta (VLF) Komisi III DPR RI hari ini akan menggelar rapat kembali dengan Menko Polhukam Mahfud Md dan Menkeu Sri Mulyani. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana juga diagendakan hadir dalam rapat ini yang membahas transaksi janggal diduga TPPU Rp 349 triliun.

“Besok (Selasa 11 April) RDP Ketua Komite Pak Mahfud hadir juga anggota Menkeu dan Kepala PPATK,” kata anggota Komisi III DPR F-Demokrat Benny K Harman kepada wartawan, Senin (10/4/2023) malam.

Benny minta Mahfud hadir rapat tersebut dan Sri Mulyani juga diharapkan hadir untuk memberikan penjelasan. Sehingga, duduk perkara transaksi janggal dugaan TPPU Rp 349 triliun terang benderang.

“Harap Mahfud tidak mangkir besok. Dan harap Menkeu menjelaskan tudingan Mahfud soal dana illegal Rp 349 T di Kemenkeu secara jelas agar tahu siapa yang bermain api dalam hal ini. Menko tuding Menkeu yang salah baca datanya. Betul? Tunggu penjelasan Ibu Sri Mulyani,” ujarnya.

Di sisi lain, Benny juga merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan responden lebih percaya pemaparan Mahfud pada rapat pertama. Benny menilai tak ada pertentangan antara Mahfud dan Komisi III DPR.

“Skandal uang ilegal sebesar Rp 349 T di Kemenkeu itu bukan perseteruan antara Menko Polhukam Mahfud MD VS Komisi III DPR RI tapi antara Mahfud Md Vs Menkeu Ibu Sri Mulyani. Komisi III hanya meminta Mahfud MD bongkar tuntas karena Menkeu bantah mentah-mentah tudingan Mahfud Md itu. Siapa yang benar? Siapa yang benar-benar prorakyat?” imbuhnya.

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebelumnya memutuskan akan kembali mengusut kasus dugaan TPPU Rp 189 triliun. Komite TPPU juga memutuskan membuat Satgas untuk mensupervisi kasus transaksi mencurigakan dengan nilai agregat Rp 349 triliun.

“Untuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan nilai transaksi agregat Rp 189 triliun lebih yang disampaikan Menko Polhukam di Komisi III DPR tanggal 29 Maret 2023, dan dijelaskan pula oleh Menteri Keuangan di Komisi XI DPR tanggal 27 Maret 2023, pengungkapan dugaan tindak pidana asal dan TPPU sudah dilakukan langkah hukum terhadap TPA, dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga PK, namun komite memutuskan untuk melakukan tindak lanjut, termasuk hal-hal yang selama ini belum masuk ke dalam proses hukum atau case building oleh Kementerian Keuangan,” ujar Mahfud saat konferensi pers di PPATK, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

Kemudian, Mahfud juga menyampaikan pihaknya akan membentuk Satgas yang melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, serta Kemenko Polhukam. Satgas akan mengusut kasus ini dengan membangun kerangka kasusnya dari awal.

“Komite akan segera membentuk Tim Gabungan/Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP nilai agregat sebesar Rp 349.874.187.502.987 dengan melakukan case building (membangun kasus dari awal). Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat, dimulai dengan LHP senilai agregat Rp 189.273.872.395.172,” jelasnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6666229/rapat-soal-rp-349-t-hari-ini-benny-harman-harap-srimul-jawab-tudingan-mahfud.)

Jakarta (VLF) Menkopolhukam Mahfud MD memastikan tidak ada perbedaan data dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait transaksi janggal Rp 349,87 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sumber data dipastikan sama yakni berasal dari 300 surat data agregat Laporan Hasil Analisis (LHA)/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PPATK tahun 2009-2023.

Hal itu disampaikan Mahfud usai rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU). Mahfud pada posisinya sebagai Ketua Komite TPPU.

“Tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan oleh Menko Polhukam sebagai Ketua Komite di Komisi III DPR tanggal 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan di Komisi XI DPR tanggal 27 Maret 2023,” kata Mahfud di kantor PPATK, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2023).

Mahfud menjelaskan pada dasarnya data tersebut sama, hanya cara klasifikasi dan penyajian datanya yang berbeda. “Sekali lagi ini data agregat, data agregat tuh uang keluar masuk, bukan seluruhnya, itu nilai yang mutlak,” tambahnya.

Data berbeda karena pihak Mahfud mencantumkan semua LHA/LHP yang melibatkan pegawai Kemenkeu baik LHA/LHP yang dikirimkan ke Kemenkeu maupun LHA/LHP yang dikirimkan ke aparat penegak hukum (APH) terkait pegawai Kemenkeu dengan membaginya menjadi 3 cluster. Sedangkan Kemenkeu hanya mencantumkan LHA/LHP yang diterima, tidak mencantumkan LHA/LHP yang dikirimkan ke APH yang terkait pegawai Kemenkeu.

“Dari 300 LHA/LHP yang diserahkan PPATK sejak 2009-2023 kepada Kemenkeu maupun kepada APH sebagian sudah ditindaklanjuti, namun sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian, baik oleh Kemenkeu maupun APH,” jelas Mahfud.

Selain Mahfud dan Sri Mulyani, rapat juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

(Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6664993/mahfud-tidak-ada-perbedaan-data-rp-349-t-dengan-sri-mulyani.)

Jakarta (VLF) Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memenuhi panggilan KPK. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.

“Pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait pengadaan Tanah di Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur tahun 2018-2019,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (10/4/2023).

Prasetyo tampak menggunakan kemeja putih. Dia langsung masuk ke gedung KPK tanpa memberi keterangan.

“Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Ali.

Korupsi Pengadaan Lahan Pulo Gebang

KPK mengatakan kerugian dari perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulo Gebang itu diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

Ali mengatakan KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun Ali enggan membeberkan identitas tersangka tersebut.

“Kami pastikan saat proses penyidikan ini cukup kami akan umumkan siapa saja yang ditetapkan tersangka, termasuk konstruksinya dan kerugian keuangan negaranya berapa,” tutur Ali.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6664500/kpk-periksa-ketua-dprd-dki-terkait-kasus-korupsi-lahan-pulo-gebang.)

Jakarta (VLF) Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, bakal menghirup udara bebas. dijadwalkan keluar dari Lapas Sukamiskin besok.

Politikus itu pun akan berstatus cuti menjelang bebas (CMB) saat keluar nanti. Anas bebas dari penjara usai menjalani hukuman penjara selama kurang lebih 8 tahun akibat kasus korupsi terkait proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor.

Anas dihukum 8 tahun penjara usai hakim mendiskon hukumannya melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkannya. Berikut jejak diskon vonis Anas:

2014

Hakim memvonis Anas 8 tahun penjara. Selain itu, dia juga wajib membayar uang pengganti kerugian uang negara hingga Rp 57,5 miliar dan US$ 5,2 juta. Anas divonis terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi.

Februari 2015

Tak terima divonis 8 tahun penjara, Anas pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Hasilnya, hakim menyunat hukuman Anas menjadi 7 tahun penjara, dengan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan penjara.

Juni 2015

Masih tak puas dengan potongan yang diterimanya hanya turun setahun, Anas kembali mengajukan perlawanan dengan harapan dibebaskan di tingkat kasasi.

Namun, bukannya bebas, Majelis hakim agung yang saat itu dipimpin almarhum Artidjo Alkostar justru melipatgandakan hukuman Anas. Anas divonis 14 tahun penjara.

Tak hanya itu, hak politik Anas juga dicabut. Selain itu, Anas juga wajib mengembalikan uang yang dikorupsi di proyek Hambalang sebesar Rp 57 miliar.

2020

Tak terima hukumannya dilipatgandakan, Anas pun lantas mengajukan upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK). Hasilnya, vonis Anas pun kembali disunat Mahkamah Agung (MA) menjadi 8 tahun penjara dan pidana denda Rp 300 juta pada September 2020.

Untuk uang pengganti tidak ada perubahan, yaitu Anas harus mengembalikan uang Rp 57 miliar dan USD 5,261 juta. Bila tidak mau membayar, asetnya disita. Bila tidak cukup, diganti 2 tahun kurungan.

Hak politik Anas juga tetap dicabut selama 5 tahun.

2021

Pada Februari 2021, KPK kemudian mengeksekusi putusan MA tersebut. Anas pun menjalani hukuman penjara selama 8 tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan KPK.

2023

Tahun-tahun berlalu, Anas pun akan segera menghirup udara bebas besok.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6664470/jejak-diskon-vonis-anas-urbaningrum-yang-bebas-besok.)

Jakarta (VLF) Jajaran Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengadakan rapat internal. Rapat dilakukan untuk membahas transaksi keuangan mencurigakan.

Pantauan detikcom, rapat dilakukan di gedung PPATK, Jalan Ir Juanda, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2023). Rapat dilakukan secara tertutup, nantinya hasil rapat akan disampaikan melalui konferensi pers.

Rapat ini dihadiri Menko Polhukam yang juga sebagai Ketua Komite TPPU Mahfud Md. Mahfud tampak datang bersamaan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Komite TPPU pada pukul 09.39 WIB.

Selain itu, terlihat pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merupakan Wakil Ketua Komite TPPU. Serta Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

DPR akan Rapat dengan Komite TPPU

Diketahui, Komisi III DPR akan mengundang Ketua Komite Kordinasi Nasional TPPU Mahfud Md hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani ke rapat.

Surat undangan rapat itu bernomor B/4511/PW.01/DPR RI/4/2023 dan ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewicjk F Paulus tertanggal 3 April 2023. Rencananya rapat digelar Selasa (11/4), pukul 14.00 WIB di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR/MPR, Jakarta.

Rapat tersebut merupakan lanjutan dari rapat dengar pendapat umum yang lalu antara Komisi III DPR dengan Mahfud Md pada 29 Maret 2023. Sebelumnya, Komisi III DPR memang sempat memutuskan untuk menskors rapat dan melanjutkannya kembali.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6664450/ppatk-gelar-rapat-transaksi-mencurigakan-mahfud-dan-sri-mulyani-merapat.)

Jakarta (VLF) KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah pengusaha Mahendra Dito Sampurno atau Dito Mahendra ke luar negeri. KPK meminta Dito kooperatif saat dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka eks Sekretaris MA Nurhadi.

“KPK mengingatkan saksi dimaksud, untuk kooperatif hadir penuhi panggilan tim penyidik,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (10/4/2023).

KPK juga mengancam akan melakukan penjemputan paksa bila Dito mangkir lagi dari panggilan KPK. Ali mengatakan masa pencegahan Dito berlaku selama 6 bulan.

“Selain itu, upaya paksa juga dapat KPK lakukan agar saksi dihadapkan pada tim penyidik untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Ali.

“Tindakan ini juga merupakan upaya untuk mempercepat proses penyelesaian perkara,” sambungnya.

Dito Kerap Absen Panggilan KPK

Pengusaha Dito Mahendra kerap tidak hadir memenuhi panggilan KPK terkait kasus TPPU mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Terbaru, Dito tidak hadir saat dipanggil sebagai saksi pada Kamis (6/4).

“Terkait agenda pemeriksaan saksi Mahendra Dito S, informasi yang kami terima yang bersangkutan mengirimkan surat ke penyidik dan menyatakan tidak bisa hadir hari ini,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (6/4).

Ali mengatakan surat pemberitahuan dari Dito telah diterima penyidik. Dito meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang terkait pemeriksaannya.

“Saksi meminta untuk penjadwalan ulang kembali,” ujar Ali.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6664375/kpk-cegah-dito-mahendra-ke-luar-negeri-ancam-jemput-paksa-jika-absen-lagi.)

Jakarta (VLF) Direktur PT Mulia Walet Indonesia, Suyono, dihukum 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Suyono terbukti membobol Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia (LPEI) 2013-2019.

Kasus bermula saat LPEI dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional telah memberikan pembiayaan kepada para debitur tanpa melalui prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tidak sesuai dengan aturan kebijakan perkreditan LPEI sehingga berdampak pada meningkatnya kredit macet/non-performing loan (NPL) pada 2019 sebesar 23,39%. Kemudian, berdasarkan laporan keuangan LPEI per 31 Desember 2019, LPEI mengalami kerugian tahun berjalan sebesar Rp 4.700.000.000.000 (Rp 4,7 triliun).

Sementara itu, LPEI dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada 8 grup (terdiri atas 27 perusahaan) tanpa melalui prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tidak sesuai dengan aturan pembiayaan dari laporan sistem informasi manajemen risiko pembiayaan LPEI sekarang dalam posisi Kolektibilitas 5 (macet) per 31 Desember 2019, yaitu:

1. Grup Walet terdiri atas 3 perusahaan
2. Grup Johan Darsono terdiri atas 12 perusahaan

Atas hal itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mendakwa 8 orang, di antaranya Suyono.

penjara kepada Suyono. Juga denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Tidak hanya itu, Suyono juga harus mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp 576 miliar subsider 2 tahun.

Atas putusan itu, Suyono dan jaksa sama-sama banding. Apa kata Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta?

“Menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda Rp 750 juta subsider 6 bulan,” demikian bunyi putusan PT Jakarta yang dilansir website-nya, Kamis (6/4/2023).

Putusan itu diketok ketua majelis Muhammad Lutfi dengan anggota Sugeng Hiyanto, Abdul Fattah, Anthon Robinson, dan Margareta Yulie Bartin Setyaningsih.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp 576 juta dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun,” beber majelis.

Berikut ini 7 vonis lainnya di tingkat pertama:

1. Djoko S Djamhoer
Terdakwa Djoko selaku mantan Kepala Divisi Analisa Risiko Bisnis II LPEI, divonis 4 tahun penjara, dan divonis membayar denda sebesar Rp 300.000.000 (juta), subsider 3 bulan kurungan.

2. Indra W Supriadi
Terdakwa Indra divonis 4 tahun penjara dan divonis membayar denda sebesar Rp 300.000.000 (juta), subsider 3 bulan kurungan.

3. Josef Agus Susatya
Terdakwa Josef Agus Susatya selaku mantan Kepala Kantor Wilayah LPEI Surakarta divonis 4 tahun penjara dan divonis membayar denda sebesar Rp 300.000.000 (juta), subsider 3 bulan kurungan.

4. Ferry Sjaifoellah
Terdakwa Ferry divonis 4 tahun penjara dan divonis membayar denda sebesar Rp 200.000.000 (juta), subsider 2 bulan kurungan.

5. Purnomosidhi Noor Muhamad
Terdakwa Purnomosidhi divonis 4 tahun penjara dan divonis membayar denda sebesar Rp 300.000.000 (juta), subsider 3 bulan kurungan.

6. Arif Setiawan
Terdakwa Arif divonis 4 tahun penjara dan divonis membayar denda sebesar Rp 200.000.000 (juta), subsider 2 bulan kurungan.

7. Johan Darsono
Johan Darsono, yang merupakan Direktur PT Mount Dreams Indonesia, divonis 5 tahun penjara.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6658720/korupsi-rp-576-miliar-pengusaha-walet-ini-dihukum-9-tahun-penjara.)

Jakarta (VLF) Dua kasus pidana menanti Dito Mahendra. Dua kasus yang menanti Dito itu adalah dugaan kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Awalnya, Dito hanya berurusan dengan KPK terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Dito dalam kasus ini statusnya masih saksi.

Beberapa kali dia pernah mangkir dari panggilan KPK. KPK juga sempat mengultimatum akan menjemput paksa Dito jika dia tidak hadir dalam pemeriksaan.

Hingga akhirnya pada 13 Maret 2023, KPK melakukan penggeledahan di rumah Dito. Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK menemukan 15 senpi.

Senpi itu juga ditemukan di ruang khusus. KPK pun bekerja sama dengan Polri untuk menelusuri senpi itu.

“Dari hasil pendataan di dapat 9 jenis senjata api ilegal atau tidak dilengkapi dengan dokumen/surat izin,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dalam keterangannya, Kamis (30/3).

Berikut rincian sembilan jenis senjata api yang dinyatakan ilegal:

1. 1 pucuk Pistol Glock 17
2. 1 pucuk Revolver S&W
3. 1 pucuk Pistol Glock 19 Zev
4. 1 pucuk Pistol Angstatd Arms
5. 1 pucuk Senapan Noveske Refleworks
6. 1 pucuk Senapan AK 101
7. 1 pucuk senapan Heckler & Koch G 36
8. 1 pucuk Pistol Heckler & Koch MP 5
9. 1 pucuk senapan angin Walther

KPK pun mendalami apakah senpi ini berkaitan dengan TPPU atau tidak. Polri pun memastikan senpi itu tidak berizin.

Kasus dugaan kepemilikan senpi ilegal itu kini ditangani oleh Bareskrim Polri. Kasusnya sendiri sudah di tingkat penyidikan.

“Hari Jumat kemarin sudah digelarkan perkara naik sidik dan mulai hari ini sudah melakukan langkah langkah penyidikan,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan, Senin (3/4).

Hari ini, 6 April 2023, Dito Mahendra dipanggil oleh penyidik Polri. Dito akan diperiksa terkait kepemilikan senpi ilegal yang ditemukan KPK.

Senpi Tak Terkait TPPU

Polri juga sudah memastikan bahwa kepemilikan 15 senpi itu tidak berkaitan dengan TPPU. Senjata yang ditemukan KPK ini murni terkait kepemilikan ilegal.

“Tolong dipisahkan temuan KPK dengan hasil tindak pidana KPK. KPK melaksanakan penyidikan terkait TPPU di kasus korupsi. Saat menggeledah sebuah rumah ditemukan senjata, kalau itu berkaitan tipikor atau TPPU KPK, tentu senjata disita KPK. Berarti senjata itu tidak ada kaitannya dengan penanganan di KPK,” kata Djuhandhani kepada wartawan, Rabu (5/4/2023).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6658703/2-kasus-berbeda-menanti-dito-mahendra-di-bareskrim-polri-dan-kpk.)

Jakarta (VLF) Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan berkas perkara Ismail Bolong dkk ke penyidik Bareskrim Polri terkait kasus tambang ilegal. Berkas dikembalikan untuk dilengkapi.

“Ini adalah berita acara koordinasi yang keempat,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada di Mabes Polri, Jakarta, seperti dikutip, Kamis (6/4/2023).

Ramadhan mengatakan berkas Ismail Bolong dkk diterima Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim pada Rabu (5/4). Penyidik akan melengkapi petunjuk dari JPU untuk berkas Ismail Bolong dkk.

“Terkait perkara Ismail Bolong dan kawan-kawan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, hari Rabu, tanggal 5 April 2023, telah menerima berita acara koordinasi dari JPU peneliti,” kata Ramadhan.

“Dan selanjutnya penyidik akan melengkapi petunjuk dari JPU kembali,” imbuhnya.

Ismail Bolong Terancam 5 Tahun Penjara

Dalam kasus ini, Ismail Bolong terancam pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 100 miliar.

“Adapun pasal yang disangkakan adalah Pasal 158 dan Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar,” kata Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan, Kamis (8/12).

Selain itu, Ismail Bolong dijerat Pasal 55 ayat 1 KUHPidana karena berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal dan sebagai Komisaris PT Energindo Mitra Pratama (PT EMP), yang tidak memiliki izin penambangan.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6658660/jaksa-kembalikan-berkas-perkara-ismail-bolong-ke-polri.)

Jakarta – Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) telah menuntut anak AG (15), terdakwa kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17) sanksi pidana penjara 4 tahun lamanya. Jaksa yakin AG, yang merupakan mantan pacar dari Mario Dandy Satriyo (20), bersalah. Seperti diketahui, hubungan AG dan Mario Dandy kandas usai keduanya terjerat kasus penganiayaan ini.

“Kemudian terhadap yang bersangkutan itu adalah salah salah satunya dituntut untuk menjalani hukuman pidana di LPKA itu selama 4 tahun,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan (Jaksel), Syarief Sulaeman Ahdi, di PN Jaksel, Rabu (5/4/2023).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Berikut 5 fakta terkait tuntutan 4 tahun penjara terhadap AG, yang dirangkum detikcom, Kamis (6/4):

1. Diyakini Terlibat Penganiayaan Berencana

Sidang tuntutan ini digelar secara tertutup karena AG masih berstatus anak di bawah umur. Jaksa menyakini AG melanggar Pasal 355 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Anak berkonflik dengan hukum dengan inisial AG itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 355 ayat 1 KUHP dengan kata lain tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan (Jaksel), Syarief Sulaeman Nahdi kepada wartawan di PN Jaksel, kemarin.

Pasal 355 berbunyi:
(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2. Luka Berat David Alasan di Balik Tuntutan 4 Tahun Bui

Jaksa mengungkap hal memberatkan tuntutan itu adalah AG bersama tersangka lain telah menyebabkan luka berat terhadap David.

“Yang jelas kalau hal yang memberatkan sudah pasti karena perbuatan anak berkonflik dengan hukum ini menyebabkan luka berat, bersama-sama ini ya, bersama-sama dengan yang lain menyebabkan luka berat, itu menjadi salah satu, tadi ada beberapa belum bisa saya sebutkan semuanya, salah satunya adalah itu,” jelas Syarief.

Syarief mengatakan hal meringankan tuntutan itu adalah AG merupakan terdakwa anak. Dia menyebut tak ada pidana denda yang dibebankan terhadap AG.

“Contohnya hal meringankan karena dia anak, dengan usia muda maka diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dengan masa depan yang masih panjang, itu salah satunya,” kata Syarief.

“Di KUHP tidak ada tuntutan denda, jadi Pasal 355 ayat 1 KUHP, tidak ada denda,” ujarnya.

3. AG Akan Bacakan Nota Pembelaan

Kuasa hukum AG, Mangatta Toding Allo, mengatakan pihaknya akan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan tersebut.

“Tadi kami sudah mendengar tuntutan dari teman-teman dari penuntut umum, kami besok akan menanggapinya, tadi mungkin sudah disampaikan bahwa tuntutannya adalah 4 tahun dan anak AG akan terus kooperatif, kita akan menyampaikan pembelaan-pembelaan kita,” kata Mangatta di PN Jaksel, Rabu (5/4).

Mangatta berharap hakim akan memperhatikan pembelaan yang akan disampaikan besok. Dia mengatakan AG akan terus bersikap kooperatif selama persidangan.

“Kami berharap pembelaan kami besok akan dipertimbangkan oleh Yang Mulia majelis hakim, ibu hakim untuk putusan hari Senin nanti,” ujarnya.

4. Pihak David Harap AG Divonis Sesuai Tuntutan Jaksa

Pihak David mengapresiasi tuntutan jaksa tersebut. Pihak David berharap hakim memberikan vonis yang sama dengan tuntutan jaksa.

“Kami mengapresiasi dari pihak keluarga, pihak David Ozora terkait dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menyampaikan tuntutannya maksimal dari Pasal 355 penganiayaan berat terencana juncto 55 KUHP,” kata kuasa hukum keluarga David, Mellisa Anggraeni, di PN Jaksel, usai menghadiri sidang tuntutan anak AG.

Dia pun berharap vonis terhadap AG sama dengan tuntutan jaksa. Menurutnya, vonis 4 tahun bakal menjadi hukuman maksimal bagi AG.

“Kami berharap nanti vonis dari majelis hakim tunggal ini juga memberikan sesuai dengan tuntunan jaksa penuntut hukum, yaitu 4 tahun terhadap anak,” kata Mellisa.

5. Sidang Vonis AG Terbuka untuk Umum

AG akan menjalani sidang putusan pada Senin, 10 April 2023. Sidang putusan akan digelar terbuka untuk umum.

“Senin tanggal 10 April (sidang putusan AG),” kata pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto kepada wartawan, Rabu (5/4).

Djuyamto mengatakan sidang putusan itu akan digelar secara terbuka. Namun kehadiran AG dalam persidangan, kata Djuyamto merupakan kewenangan hakim.

“Belum tahu (teknis kehadiran AG), kewenangan hakim,” ujarnya.

Kuasa hukum AG, Mangatta Toding Allo, mengatakan AG tak akan hadir langsung dalam sidang putusan.

“Itu di UU SPPA memang untuk sidang putusan itu dimungkinkan terbuka untuk umum, namun klien kami nanti tidak akan dihadirkan karena UU SPPA juga menyatakan demikian,” kata Mangatta kepada wartawan.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6658441/5-fakta-ag-eks-pacar-mario-dandy-dituntut-4-tahun-penjara.)