Jakarta (VLF) Polri berencana menggandeng sejumlah pihak sebagai pengawas eksternal, dalam rangka memperketat pengawasan proses rekrutmen taruna Akademi Kepolisian (Akpol), bintara, dan tamtama Polri. Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri bermaksud melibatkan pengawas eksternal dari berbagai pihak agar proses rekrutmen Polri semakin transparan dan akuntabel.

“Akan diterapkan pengawasan internal dan eksternal, termasuk melibatkan IPW, media massa, organisasi profesi seperti Himpsi (Himpunan Psikologi Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia), BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), serta perguruan tinggi,” jelas Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo dalam acara ‘Pemantapan Rekrutmen Terpadu dan Launching Hotline Pengaduan Masyarakat dalam Rekrutmen Polri’ di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (11/4/2023).

“Rekrutmen terpadu Tahun Anggaran 2023 ini baru pertama kali melibatkan media massa sebagai kontrol pengawasan rekrutmen Polri. Saya juga menggandeng IPB untuk mengawal proses rekrutmen di tingkat pusat. Saya perintahkan Karo Psikologi berkomunikasi dengan Himpsi, minimal harus bisa memiliki cara mendeteksi dini potensi-potensi calon anggota apabila nanti dia lulus, dia tidak berperilaku menyimpang baik bunuh diri, dan perilaku lainnya yang disorot sehingga menjadi isu ‘no viral no justice’, ‘percuma lapor polisi’, ‘satu hari satu oknum’, dan lain-lain,” sambung Dedi.

Dedi meminta semua panitia penerimaan anggota Polri, baik di tingkat mabes, polda, maupun polres, melakukan tahapan-tahapan rekrutmen anggota baru dengan tulus. Dia menegaskan kualitas anggota-anggota Polri yang direkrut saat ini menentukan kualitas kinerja Polri ke depan.

“Akan sangat berpengaruh dalam 10, 20 tahun ke depan. Maka tujuan kita melakukan rekrutmen dengan memilih kompetensi terbaik sesuai standar per tahapan,” tegas dia.

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) itu lalu mewanti-wanti agar tak ada kecurangan dalam proses rekrutmen mulai tahun ini. Dia pun menyinggung nasib 5 personel Polda Jawa Tengah (Jateng) yang terlibat calo bintara, dan kini berhadapan dengan pemecatan serta pidana.

“Hari ini sudah dilakukan PK (peninjauan kembali) oleh Bapak Kapolri, dan keputusannya PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat). Jika terjadi lagi, tidak ada pilihan lagi, siapapun yang terbukti, PTDH dan pidana. Saya ingatkan mulai dari tiap jajaran,” Dedi menekankan.

“Siapa pun anggota Polri yang terbukti bersalah, menyimpangkan proses rekrutmen, kita proses secara keras dan tegas, PTDH dan pidana. Tolong betul-betul dijaga marwah ini, agar dalam proses rekrutmen 2023 ini kita bisa beri kontribusi ke Polri dalam meningkatkan public trust,” tambah Dedi.

Dedi kemudian memperingatkan, bila kecurangan-kecurangan dalam proses rekrutmen Polri masih bisa dilakukan oknum-oknum, artinya perlu ada evaluasi terhadap metode rekrutmen anggota. “Kalau ini masih terjadi lagi di 2023, berarti ada yang salah juga di kita, di proses rekrutmen,” tutur Dedi.

Dedi pun meminta para panitia rekrutmen lebih menyerap aspirasi dan mendengarkan harapan masyarakat. Dedi tak ingin jajarannya merasa jemawa.

“Semakin banyak kita serap aspirasi, mendengarkan harapan masyarakat, itu semakin bagus kita perbaiki sistem ini. Jadi jangan merasa sistem yang sudah kita bangun ini sudah bagus. Terbukti di tahun kemarin-kemarin masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan celah-celah itu,” pungkas dia.

Acara ini diikuti seluruh pejabat SSDM Polri, pewakilan Divisi Propam Polri, perwakilan Itwasum Polri Kompolnas, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia dan Himpsi dan LSM dengan tatap muka. Sementara perwakilan panitia rekrutmen anggota Polri di tingkat polda hingga polres mengikuti kegiatan ini secara virtual via video conference (vicon).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6668661/polri-akan-gandeng-bnpt-himpsi-jadi-pengawas-eksternal-rekrutmen-anggota.)

Jakarta (VLF) Pengadilan Tinggi (PT) Kepulauan Riau (Kepri) menolak banding Suparman dan Arif Agus Setyawan. Keduanya terbukti terlibat korupsi dana bansos dengan modus menggelar event olahraga fiktif senilai Rp 6 miliar.

Suparman merupakan Ketua Gerakan Tangkas Anak Rantau Provinsi Kepri, sedangkan Arif merupakan Ketua Organisasi Gerakan Pemuda Serumpun Melayu Bersatu Batam. Arif mengajukan proposal kegiatan Turnamen Futsal Antar Club Futsal 2020 yang dibiayai APBD Kepri 2020. Selain itu, digelar berbagai event olahraga lain yang belakangan ternyata fiktif.

Aparat kemudian membidik keduanya untuk mempertanggungjawabkan di muka hukum. Pada 12 Januari 2023, keduanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan penjara. Atas hal itu, jaksa yang menuntut 6 tahun penjara mengajukan banding. Begitu juga terdakwa.

“Menolak banding jaksa penuntut umum. Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Tanjungpinang dan menetapkan dua terdakwa tetap ditahan,” kata Humas PT Kepri Bagus Irawan kepada wartawan, (12/4/2023).

Putusan itu diketok oleh ketua majelis Erwin Mangatas Malau dengan anggota Bagus Irawan, Supono, dan Suryadi. Majelis menilai keduanya turut serta pelaku tindak pidana korupsi dana hibah dana Kepri kepada organisasi di bidang olahraga dan kepemudaan.

“Yang ternyata dilaksanakan secara fiktif oleh para terdakwa yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6.215.000.000,” ujar Bagus.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6668601/2-ketua-ormas-ini-dibui-4-tahun-gegara-gelar-turnamen-futsal-fiktif.)

Jakarta (VLF) Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mendukung langkah Brigjen Endar Priantoro yang melaporkan Sekjen KPK Cahya H Harefa dan Kepala Biro SDM KPK Zuraida Retno Pamungkas ke Polda Metro Jaya buntut kasus pencopotan dirinya sebagai Direktur Penyelidikan. Yudi menilai langkah tersebut merupakan bentuk peringatan agar pejabat KPK tak bertindak sewenang-wenang.

“Langkah Endar tepat dan elegan dalam memperjuangkan keadilan sekaligus menjaga KPK agar pejabat-pejabatnya bekerja sesuai aturan yang berlaku. Sehingga, ketika melaksanakan tugas tersebut, mereka tidak menyalahgunakan jabatannya dengan bertindak sewenang-wenang,” kata Yudi dalam keterangannya, Rabu (12/4/2023).

Yudi mendukung penuh keputusan Endar mempolisikan dua pejabat KPK itu. Dia juga meyakini Polda Metro Jaya dapat profesional dalam menindaklanjuti laporan Endar.

“Polda Metro Jaya akan profesional dalam menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana terhadap Sekjen dan Kepala Biro SDM tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Brigjen Endar, Rakhmat Mulyana, mengatakan keduanya dilaporkan terkait penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Pihaknya menilai pencopotan Brigjen Endar tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jadi kami menilai Sekjen dan Karo SDM ini menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat negeri sipil yang berwenang, tidak mendasarkan pada peraturan,” kata Rakhmat saat dihubungi, Selasa (11/4/2023).

Rakhmat menuturkan, dalam surat keputusan pencopotan Brigjen Endar tidak disebutkan secara gamblang alasan pencopotan. Selain itu, pencopotan tersebut bertentangan dengan surat Kapolri tentang perpanjangan masa penugasan Brigjen Endar di KPK.

“Pak Endar itu diberhentikan atau dikembalikan oleh KPK pada tanggal 31 (Maret), padahal sebelumnya tanggal 29 (Maret) Kapolri sudah mengirimkan surat ke KPK perihal bahwa perpanjangan massa tugas Pak Endar di sebagai Dirtipid di KPK. Surat tanggal 29 (Maret) dari Kapolri sendiri sebetulnya itu jawaban atas surat dari KPK tanggal 22 November 2022,” kata dia.

“Kemudian yang menjadi masalah bahwa dalam SK pemberhentian tersebut di poin menimbang tidak disebutkan alasan-alasan kenapa kemudian Pak Endar dikembalikan ke kepolisian. Padahal Kapolri sudah mengirimkan surat sebelumnya bahwa Pak Endar diperpanjang masa tugasnya di KPK,” imbuhnya.

Laporan tersebut sudah teregister dengan nomor LP/B/1959/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA. Dalam pelaporan tersebut, turut dilampirkan beberapa barang bukti. Mulai surat Kapolri soal perpanjangan penugasan Brigjen Endar hingga surat pemberhentiannya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6668498/eks-ketua-wp-dukung-brigjen-endar-polisikan-sekjen-kpk.)

Jakarta (VLF) Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung usulan dari FOZ (Forum Zakat) soal revisi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hidayat menilai revisi diperlukan untuk memaksimalkan potensi pengumpulan zakat, infak, sedekah (ziswaf).

HNW menjabarkan selain BAZNAS dan lembaga lain yang diakui Pemerintah, pengumpulan zakat juga diselenggarakan amil tradisional seperti kiai, nyai, masjid, hingga pondok pesantren. HNW menyebut mereka selama ini sudah melaksanakan fungsi pengumpulan zakat dan efektif membagikannya serta dipercaya oleh masyarakat baik muzakki maupun mustahik.

“Untuk mencapai target potensi zakat nasional yang sangat besar itu, perlu gotong royong dengan memaksimalkan seluruh potensi yang oleh masyarakat sudah diterima sebagai amil tradisional, yang menerima dan membagikan zakat dengan amanah. Jangan malah dikriminalisasi apalagi dengan ancaman pidana, atau dipersulit perizinannya. Mestinya mereka dibantu dan didampingi agar makin efektif dan amanah dalam melaksanakan fungsi sebagai amil tradisional,” tutur HNW dalam keterangannya, Rabu (12/4/2023).

Hal itu ia sampaikan saat mengikuti audiensi Komisi VIII DPR-RI dengan Forum Zakat di Jakarta, dan Raker dengan Baznas pada Selasa (10/4).

“Apalagi komunitas keagamaan lokal seperti para Kiai, ustaz, masjid, dan pesantren terbukti dapat efektif dalam mengelola zakat hingga dapat menyelesaikan beragam masalah kemiskinan dan ketimpangan di sekitar masjid maupun pesantren. Dan dengan fungsi itu mereka dapat menjaga akidah umat agar tak dimurtadkan, membuat umat jadi suka dengan masjid dan ajaran Islam. UU Zakat seyogyanya mengakomodir kegiatan yang telah menjadi kearifan lokal tersebut,” lanjutnya.

HNW yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu mengapresiasi Forum Zakat (FOZ) yang melakukan kerja audiensi dan advokasi dengan mengusulkan perlunya revisi terhadap UU Pengelolaan Zakat agar masalah tersebut dapat dikoreksi secara legal formal. Hal ini menurutnya bukan dalam rangka mendelegitimasi BAZNAS, atau tidak mengakui peran BAZNAS, melainkan optimalisasi usaha pengumpulan zakat nasional melalui gerakan masyarakat berbasis dana keagamaan yang telah berperan luas di masyarakat akar rumput, dan sudah berlaku jauh sebelum UU Zakat hadir.

Selain itu, revisi UU Zakat diungkapkan Hidayat juga bertujuan agar para amil tradisional dilindungi dan dibantu dengan adanya payung hukum yang spesifik. Dengan begitu diharapkan dapat menghilangkan keresahan mereka dari kemungkinan dipidana, sekaligus meningkatkan kemampuan dan amanah mereka melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan.

HNW meyakini pemusatan dana sosial keagamaan khususnya zakat dengan potensi nilai Rp 327 Triliun akan bisa diraih dan dikelola dengan lebih baik, bila tidak dipegang oleh satu institusi saja. Hal itu disebutnya bisa meminimalisir masalah penyaluran yang tidak merata dan tidak berbasis kebutuhan masyarakat di tingkat lokal atau komunitas umat di sekitar masjid atau pondok pesantren.

“Kami di Komisi VIII DPR RI mengapresiasi Forum Zakat yang mengadvokasi hal ini, dan kami berharap kolaborasi dengan Baznas dapat maksimal dilakukan, agar harapan potensi zakat yang sangat besar itu dapat dikumpulkan dan dibagikan untuk sebesar-besarnya maslahat bagi umat dan bangsa. Semua itu dalam rangka meningkatkan cakupan pengumpulan dana zakat nasional, serta mengoptimalkan program pengumpulan/pengelolaan zakat berbasis masyarakat, untuk maksimalisasi penghimpunan zakat dan juga untuk menyelesaikan beragam masalah sosial ekonomi kemasyarakatan di sekitar masjid maupun pesantren yang menyebar di seluruh pelosok nusantara,” ujar HNW.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6668389/hnw-dukung-usulan-revisi-uu-zakat-untuk-maksimalkan-potensi-penerimaan.)

Jakarta (VLF) KPK menangkap empat orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Balai Perkeretaapian DJKA Jateng. Keempatnya tiba di gedung Merah Putih KPK pagi ini.

“Betul. Empat orang yang ditangkap sudah tiba di gedung Merah Putih KPK,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (12/4/2023).

Ali belum memerinci siapa saja pihak yang dibawa ke Jakarta. Namun keempatnya akan menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik.

“Segera dilakukan pemeriksaan lanjutan,” ujarnya.

KPK OTT Pejabat DJKA Jateng

Sebagaimana diketahui, KPK melakukan OTT di wilayah Balai Perkeretaapian DJKA Jateng. Pejabat yang terkena OTT adalah Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I wilayah Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Putu Sumarjaya.

“Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I wilayah Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Putu Sumarjaya,” kata sumber detikcom, Selasa (11/4).

KPK Juga OTT Pejabat PPK Perkeretaapian

Sementara itu, KPK membenarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Balai Perkeretaapian DJKA Jateng. Bukan hanya pejabat Balai DJKA Jateng, KPK menangkap pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pekerjaan perkeretaapian dan pihak swasta.

“Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat Balai DJKA Jateng, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pekerjaan perkeretaapian dan pihak swasta,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali kepada wartawan, Selasa (11/4).

Para pihak yang terjaring OTT saat ini tengah diperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status mereka.

“Saat ini pihak-pihak yang ditangkap masih di dalami keterangannya. KPK segera menentukan sikap setelah 1×24 jam,” kata Ali.

Sita Duit Miliaran Rupiah

Sementara itu, sumber detikcom mengatakan sejumlah uang miliaran rupiah dari pecahan mata uang asing dan rupiah turut disita dalam OTT kali ini.

“Diperkirakan miliaran,” kata sumber detikcom.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6668364/4-orang-terkait-ott-pejabat-balai-djka-jateng-tiba-di-jakarta.)

Jakarta (VLF) Telepon seluler (ponsel) Ketua KPK Firli Bahuri diduga diretas. Sejumlah pihak bertanya-tanya terkait kabar tersebut.

Kabar ini bermula saat ponsel milik salah satu pimpinan KPK dan pegawai KPK mengalami peretasan. IT KPK menangani permasalahan itu dan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Sejak Senin (10/4) pagi ponsel salah satu pimpinan KPK dan pegawai sedang di-hack. Permasalahan ini pun masih ditangani oleh IT KPK untuk pemulihannya. KPK juga sedang mengkordinasikannya dengan pihak Kemenkominfo,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (11/4/2023).

Menurut sumber detikcom, ponsel pimpinan KPK yang diklaim diretas itu adalah ponsel milik Ketua KPK Firli Bahuri.

KPK meminta masyarakat waspada terhadap modus-modus yang mengatasnamakan pimpinan KPK. Ali meminta masyarakat tetap berhati-hati.

“Kami mewanti agar masyarakat terus berhati-hati jika ada modus-modus yang melanggar hukum dengan mengatasnamakan pimpinan ataupun pegawai KPK,” ujar Ali.

Dia menambahkan, pemberantasan korupsi akan berhasil jika ada dukungan dari masyarakat.

“Keberhasilan pemberantasan korupsi negeri ini, tentunya adalah keberhasilan seluruh masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Respons Pimpinan KPK

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku tidak tahu-menahu soal dugaan ponsel milik Ketua KPK Firli Bahuri diretas. Alex mengatakan Firli sudah lama tidak menghubungi ke nomornya.

“Rusak atau diretas saya tidak tahu,” kata Alex di gedung ACLC, Jakarta, Selasa (11/4).

“Tapi yang jelas, handphone Pak Ketua sudah lama tidak kontak dengan saya, mungkin rusak atau apa,” imbuh Alex.

Sejumlah Pihak Bertanya-tanya

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengatakan peretasan ponsel Ketua KPK Firli Bahuri sebagai kebetulan yang aneh. Dia mengatakan semestinya Firli lapor polisi.

“Harusnya Firli laporin ke polisi terkait hack sehingga handphone-nya bisa diperiksa tim siber benar di-hack atau tidak, memang kebetulan yang aneh,” kata Yudi kepada wartawan, Selasa (11/4).

“Handphone Firli di-hack padahal dia sedang dilaporkan di Dewas terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan di ESDM,” sambungnya.

Yudi mengatakan ponsel Firli merupakan salah satu calon barang bukti penting terkait dugaan kebocoran dokumen.

“Hack atau meretas merupakan tindak pidana sehingga Firli wajib laporin ke polisi terkait pengakuannya bahwa HP-nya di-hack sehingga handphone-nya bisa diperiksa oleh tim siber benar atau tidak di-hack,” kata Yudi.

“Jangan sampai ada persepsi di masyarakat dia sedang membangun alibi, sebagaimana kita tahu dia sedang dilaporkan di Dewas oleh beberapa kelompok masyarakat terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan di ESDM, sehingga salah satu calon barang bukti penting adalah isi handphone Firli,” imbuhnya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman juga heran atas kabar peretasan ponsel milik Ketua KPK Firli Bahuri. Menurutnya, dugaan peretasan ponsel Firli sebagai kabar yang super lucu.

“Sebenarnya saya segan atau males untuk mengomentari ini, karena ini suatu yang sangat-sangat super lucu,” kata Boyamin saat dihubungi, Selasa (11/4).

Boyamin heran ponsel Firli sampai bisa diretas. Dia curiga ponsel itu diretas sendiri oleh Firli.

“Masa handphone seorang ketua KPK bisa di-hack? Saya khawatir itu di-hack sendiri,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6668285/tanda-tanya-di-balik-peretasan-ponsel-ketua-kpk.)

Jakarta – Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Mabes Polri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). LP3HI berharap PN Jaksel memerintahkan Bareskrim melanjutkan pengusutan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri soal kasus gratifikasi fasilitas helikopter.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Selasa (11/4/2023), gugatan praperadilan itu terdaftar dengan nomor perkara 36/Pid.Pra/2023/PN.JKT.SEL.

Di mana kasus yang dimaksud terjadi pada Juni 2020. Di mana Firli Bahuri melakukan perjalanan dari Palembang ke Baturaja pada untuk berziarah ke makam orang tuanya, dengan menggunakan alat transportasi berupa helikopter. Nah, terdapat perbedaan harga sewa helikopter dari yang seharusnya dengan harga yang dilaporkan Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK.

“Di mana terdapat selisih harga sekitar Rp 141.000.000 yang ditengarai sebagai bentuk diskon dan termasuk dalam kategori gratifikasi,” beber Kurniawan Adi Nugroho.

Gratifikasi di atas telah dilaporkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Dewan Pengawas KPK dan telah diputus Firli bersalah. Sejurus kemudian, ICW telah melaporkannya kepada Bareskrim pada tanggal 3 Juni 2021. Namun hingga saat ini, Bareskrim belum menetapkan siapa tersangka di kasus itu.

LP3HI pun melayangkan gugatan praperadilan terhadap Bareskrim ke PN Jaksel.

“Menyatakan secara hukum Termohon (Bareskrim-red) telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara materiel dan diam-diam yang tidak sah menurut hukum, berupa tindakan tidak melanjutkan proses perkara aquo sesuai tahapan KUHAP berupa penetapan tersangka dan pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum,” demikian permohonan Wakil Ketua LP3HI, Kurniawan Adi Nugroho.

Menurut LP3HI, penanganan yang lama dan tidak kunjung selesai atas dugaan tindak pidana perkara gratifikasi helikopter, maka membuktikan bahwa Bareskrim melakukan tebang pilih atas penegakan hukum di Indonesia. Sebab perkara lain telah menjalani pemeriksaan dan telah melimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Dikarenakan Termohon telah menghentikan penyidikan perkara a quo secara tidak sah dan melawan hukum, maka Termohon harus dihukum untuk melanjutkan penyidikan atas laporan dalam perkara a quo berupa menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka tindak pidana gratifikasi dan melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera dilakukan penuntutan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” pinta Kurniawan Adi Nugroho.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6666374/lp3hi-gugat-bareskrim-minta-tersangkakan-firli-bahuri-di-kasus-helikopter.)

Jakarta (VLF) Komisi III DPR bakal menggelar rapat lanjutan dengan Menko Polhukam Mahfud Md, Menkeu Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana hari ini. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan rapat ini akan kembali membahas transaksi mencurigakan Rp 349 triliun.

“Besok insyaallah akan rapat, siang. Iya (soal transaksi Rp 349 triliun),” kata Arsul Sani kepada wartawan di kompleks Senayan, Senin (10/4/2023).

Arsul mengatakan ketiga tokoh itu sudah mengkonfirmasi kehadirannya pada rapat hari ini.

“Yang saya dengar, baik Pak Mahfud, Bu Sri Mulyani, maupun Kepala PPATK itu akan hadir,” tuturnya.

Untuk diketahui, surat undangan rapat besok itu bernomor B/4511/PW.01/DPR RI/4/2023 dan ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewicjk F Paulus tertanggal 3 April 2023. Rencananya rapat digelar Selasa (11/4), pukul 14.00 WIB di gedung Nusantara II, kompleks MPR/DPR, Jakarta.

Rapat tersebut merupakan lanjutan dari rapat dengar pendapat umum yang lalu antara Komisi III DPR dengan Mahfud Md pada 29 Maret 2023. Sebelumnya, Komisi III DPR memang sempat memutuskan menskors rapat dan melanjutkannya kembali.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni juga mengkonfirmasi undangan rapat tersebut. Dia mengatakan rapat akan kembali membahas terkait isu Rp 349 triliun yang masih simpang siur.

“Besok tanggal 11 April kami mengundang kembali Pak Ketua Komite Koordinasi Nasional TPPU dengan Sekretaris TPPU sekaligus Ketua PPATK dan juga anggota Komite TPPU sekaligus Menteri keuangan untuk dapat hadir dalam rapat lanjutan sebelumnya agar bisa memberikan laporan tentang isu Rp 349 T yang masih simpang siur,” kata Sahroni saat dimintai konfirmasi.

Mahfud dan Srimul Pastikan Hadir

Komisi III DPR RI mengagendakan rapat lanjutan dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Menko Polhukam Mahfud Md memastikan akan menghadiri agenda tersebut.

“Kami akan hadir besok,” ujar Mahfud seusai rapat bersama Komite TPPU di gedung PPATK, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2023).

Selain Mahfud, Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang merupakan anggota Komite TPPU, dipastikan hadir.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6666373/menanti-mahfud-dan-sri-mulyani-buka-bukaan-di-dpr-soal-heboh-rp-349-t.)

Jakarta (VLF) Kasus dugaan pembocoran dokumen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak baru. Polda Metro Jaya kini tengah menelaah aduan tersebut.

Adalah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang mengadukan oknum KPK soal dugaan kebocoran dokumen di KPK tersebut. MAKI menilai hal ini merupakan tindakan menghalang-halangi upaya penyidikan dalam pemberantasan korupsi.

Laporan tersebut disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Terkini, aduan MAKI tersebut kini tengah ditelaah oleh Polda Metro Jaya.

Polda Metro Telaah Laporan MAKI

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan pihaknya akan mendalami aduan MAKI soal kebocoran dokumen hasil penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM tersebut. Polda Metro akan menelaah laporan tersebut.

“Tapi, kalau ada pelaporan di sini, itu kewajiban kami. Nanti akan menelaah ya, laporannya kayak apa,” ujar Irjen Karyoto kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (10/4).

Karyoto mengatakan pihaknya akan menelaah laporan tersebut apakah layak diselidiki atau tidak.

“Kita sebagai penyidik aparat penegak hukum tentunya akan menelaah dulu, kalau layak diselidiki, kita selidiki ya untuk seterusnya,” katanya.

Aduan MAKI soal Kebocoran Dokumen KPK

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengadukan oknum KPK ke Polda Metro Jaya terkait dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Surat aduan itu dilayangkan secara tertulis pada Jumat (7/4).

“Surat laporan sudah diterima anggota piket Ditreskrimum Polda Metro Jaya Bripda Suranta,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi, Minggu (9/4).

Boyamin tak mengungkap siapa ‘oknum’ KPK yang dimaksud. Dia mengatakan tindak pidana pembocoran dokumen ini merupakan tindakan yang termasuk kategori menghalangi penyidikan.

“Rumusan tindak pidana dugaan pembocoran dokumen ini masuk kategori menghalangi penyidikan, melakukan komunikasi dengan pihak beperkara, membuka informasi yang dikecualikan, membocorkan rahasia intelijen, dan membocorkan surat dan keterangan yang dirahasiakan sebagaimana dirumuskan,” ungkap Boyamin.

Dalam laporannya, MAKI mengajukan sejumlah nama untuk menjadi saksi, di antaranya Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala Biro Hukum ESDM sekaligus Plh Dirjen Minerba Muhammad Idris Froyoto Sihite, dan mantan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro.

Kementerian ESDM Bantah Kebocoran

“Tidak ada kebocoran!” kata Agung kepada detikcom, Jumat (7/4).

Menurutnya, informasi perihal bocornya dokumen penyelidikan terkait tunjangan kinerja (tukin) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM itu tidak benar. Ia melanjutkan, Kementerian ESDM menghormati proses pemeriksaan yang tengah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tidak ada (dokumen penyelidikan KPK) yang ditemukan di ruang Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM. Itu tidak benar,” lanjut Agung.

Untuk itu, Agung mengimbau agar dilakukan checks and balances atas informasi yang diterima agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang menyeluruh.

“Klarifikasi langsung ke kami, agar informasinya menjadi jelas. Kami sangat terbuka atas segala masukan dan perbaikan,” imbuhnya.

Firli Dilaporkan ke Dewas Bocorkan Dokumen Penyelidikan

Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait isu bocornya dokumen penyelidikan terhadap Kementerian ESDM. Dewas KPK sudah menerima laporan tersebut.

Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan pihaknya tengah memproses laporan tersebut. Dia menegaskan pihaknya akan mendalami sesuai aturan yang ada.

“Laporan ada, dan masih diproses sesuai SOP yang berlaku di Dewas,” kata Albertina saat dihubungi, Jumat (7/4).

Sebagai informasi, saat ini ada beberapa laporan yang diadukan kepada Dewas KPK atas Firli Bahuri. Selain soal dokumen bocor, ada laporan terkait Brigjen Endar Priantoro, yang dicopot sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

Albertina menegaskan Dewan Pengawas (Dewas) KPK bakal menyelesaikan semua laporan yang ada sesuai aturan yang berlaku

“Semuanya akan diselesaikan sesuai SOP di Dewas,” imbuhnya.

Firli soal Bocorkan Dokumen

Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya merespons soal pelaporan terhadap dirinya terkait isu bocornya dokumen penyelidikan terhadap Kementerian ESDM. Firli menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi.

“Komitmen saya hanya satu, bersihkan negeri ini dari korupsi. Tangkap dan tahan tersangka, siapa pun dia dan bawa ke pengadilan,” kata Firli saat dihubungi, Kamis (6/4).

Firli menegaskan KPK di bawah pimpinannya bekerja secara profesional dan tanpa pandang bulu. Dia pun akan bekerja optimal untuk Indonesia.

“KPK bekerja secara profesional dan tanpa pandang bulu. Saya akan tuntaskan pekerjaan pemberantasan korupsi sampai Indonesia bebas dari korupsi,” katanya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6666405/babak-baru-aduan-dugaan-pembocoran-dokumen-kpk-di-polda-metro-jaya.)

Jakarta (VLF) Anak AG (15) divonis 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora (17). AG dinyatakan terlibat dalam penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo (20) kepada David.

“Mengadili menyatakan terdakwa anak AG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata hakim tunggal Sri Wahyuni Batubara saat membacakan amar putusan dalam sidang di PN Jaksel, Senin (10/4/2023).

“Hukuman pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan di LPKA,” sambungnya.

Berikut fakta-fakta vonis AG:

1. Jalani Masa Tahanan di LPKA

Usai divonis bersalah di kasus penganiayaan David, AG bakal menjalani masa tahanannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di mana kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Ditjen Pemasyarakatan. Sebagai informasi, LPKA merupakan tempat bagi terdakwa anak menjalani masa pidananya.

Hakim menyatakan AG terbukti terlibat dalam penganiayaan berencana. Hakim juga menyatakan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan AG.

AG dinyatakan bersalah melanggar Pasal Pasal 355 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Hal Memberatkan Vonis AG

Hal yang memberatkan vonis AG adalah penganiayaan ini membaut David mengalami kerusakan otak berat. Hingga saat ini David masih menjalani perawatan.

“Keadaan memberatkan bahwa anak korban sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit dan anak korban mengalami kerusakan otak berat,” kata hakim tunggal, Sri Wahyuni Batubara.

Hakim Sri menyebut hal meringankan ialah AG masih di bawah umur. Hal meringankan lainnya adalah orang tua AG mengalami stroke dan kanker paru serta AG menyesali perbuatannya.

“Keadaan meringankan bahwa anak masih berusia 15 tahun masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri, bahwa anak menyesali perbuatannya, bahwa anak mempunyai orang tua yang menderita stroke dan kanker paru stadium empat,” ujarnya.

3. Peran AG di Kasus Penganiayaan David

Hakim mengatakan AG melakukan perbuatan aktif untuk mendukung rencana Mario Dandy melampiaskan emosinya kepada David. Hakim mengungkapkan pemicu munculnya emosi dan dendam Mario Dandy kepada David.

Hakim mengatakan ada dendam Mario ke David. Hakim menyebut Mario ingin melampiaskan amarahnya ke David.

“Menimbang berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa 22 Februari 2023 anak mengetahui bahwa saksi Mario Dandy masih mencari, dan emosi terhadap anak korban Cristalino David Ozora, namun anak malah memberikan jalan bagaimana caranya biar saksi Mario Dandy Satriyo bisa bertemu dengan anak korban Cristalino David Ozora, dengan mengatakan kalau kartu pelajar Cristalino David Ozora masih ada padanya dan menyerahkan kartu tersebut akan menjadi sarana untuk saksi Mario Dandy Satriyo untuk bisa bertemu dengan anak korban Cristalino David Ozora dan saksi Mario Dandy dapat melampiaskan amarahnya,” ujar hakim Sri Wahyuni.

Hakim mengatakan Mario Dandy, AG, dan Shane Lukas membuat rencana memberi pelajaran kepada David. Pertemuan Mario dan David ini diinisiasi oleh AG.

“Menimbang dalam fakta persidangan terbukti bahwa anak melakukan perbuatan aktif dengan menghubungi anak korban Cristalino David Ozora dengan menanyakan keberadaannya, untuk pura-pura mengembalikan kartu pelajar anak korban Cristalino David Ozora untuk share loc agar anak dan saksi Mario, dan Shane Lukas dapat menemukan lokasi anak korban berada, dan terbukti saat sampai di lokasi anak korban anak melakukan pengelabuan dengan cara mengirim foto kartu pelajar anak korban bahwa anak udah sampai di lokasi dan naik mobil Camry, bukan Rubicon, dan sama dengan tantenya,” ucap hakim.

4. AG Ikut Merekam Penganiayaan

Selain itu, hakim mengatakan AG menyaksikan langsung penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy ke David. Namun, AG tidak ada usaha melarang Mario berhenti menganiaya David.

“Menimbang, bahwa saat anak korban sikap tobat tersebut, anak yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap anak korban dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala anak korban, dan kemudian digunakan untuk nyalakan rokok yang akan dihisapnya, dan terbukti sebelum saksi Mario Dandy melakukan tendangan keras ke kepala korban, anak dicolek oleh Mario Dandy agar anak melihat tendangan yang dilakukannya, namun anak tidak ada usaha melarang saksi Mario sampai beberapa kali tendangan keras, dan pukulan keras kepala anak korban yang dilakukan saksi Mario Dandy,” kata hakim.

Tak hanya itu, AG juga berperan merekam penganiayaan Mario. Karena itu, hakim menyatakan AG terbukti turut serta melakukan perbuatan penganiayaan berat ke David.

“Dan terbukti anak dengan tenang menggantikan peran Shane Lukas untuk melanjutkan perekaman penganiayaan berat terhadap anak korban. Menimbang dalam uraian di atas terbukti bahwa anak memiliki kerja sama erat dengan saksi Mario Dandy untuk terlaksananya perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan saksi Mario dan perbuatan anak tersebut mengakibatkan tindak pidana penganiayaan berat menjadi terlaksana atau sempurna,” tegas hakim.

5. Pengacara Serahkan Banding ke Keluarga AG

Kuasa hukum AG, Mangatta Toding Allo, mengaku menghormati hasil putusan tersebut. Mengenai banding, Mangatta menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga AG.

“Hari ini majelis hakim sudah menyampaikan vonis terhadap anak AG, yaitu seperti yang temen-temen sudah tahu, kami menghormati,” kata Mangatta kepada wartawan di PN Jaksel, Senin (10/4).

Mangatta mengatakan dia akan berdiskusi dengan keluarga AG untuk memutuskan rencana banding atau tidak atas vonis tersebut. Dia mengatakan keputusan itu ada pada keluarga AG.

“Namun kami akan berdiskusi dulu dengan pihak keluarga mengenai tindakan apa yang akan dilakukan, pastinya di sini fakta-fakta yang ada yang disampaikan oleh ibu hakim ada beberapa yang menjadi catatan kami juga sebenarnya. Tapi ini kami serahkan putusan di pihak keluarga,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6666249/5-fakta-ag-terlibat-aniaya-david-berujung-vonis-35-tahun-penjara.)