Jakarta (VLF) Menko Polhukam Mahfud Md memastikan tidak ada lagi permasalahan berkaitan dengan instansi mana yang akan mengelola rampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dia mengatakan pemerintah sudah membereskan urusan tersebut.

“Oh, kalau itu sudah lama, dulu pada tahun 2016 sebenarnya itu sudah selesai, tapi kemudian kementerian/lembaga mana nih yang mengelola, lalu diserahkan dulu ke pemerintah,” kata Mahfud saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (14/4/2023).

Mahfud mengatakan persoalan instansi yang mengelola rampasan aset memang sempat jadi perdebatan. Namun dia menekankan hal tersebut saat ini bukan menjadi persoalan lagi.

“Sekarang ini sudah lama selesai, persoalannya bukan di situ lagi, semua sudah sama di tingkat pemerintah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Mahfud memastikan pihak pengelola rampasan aset nantinya akan diatur langsung di dalam RUU. “Nanti dicampurkan di dalam rancangan undang-undang, sudah tidak ada isu pengelolaannya di mana lagi, sudah selesai,” imbuhnya.

RUU Perampasan Aset Sudah Diparaf

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan RUU Perampasan Aset sudah diteken sejumlah menteri dan kepala lembaga. Mahfud mengatakan RUU Perampasan Aset tak lama lagi dikirim ke DPR untuk dibahas.

“Baru saja saya memimpin rapat yang sifatnya lebih teknis mengenai Rancangan UU Perampasan Aset. Saya informasikan bahwa naskah yang memuat keseluruhan substansi sudah selesai dan sudah diberi paraf oleh menteri atau ketua lembaga atau kepala lembaga terkait, dalam hal ini Menkumham, Menkeu, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala PPATK dan saya selaku Menko Polhukam sudah memaraf yang akan dikirim ke DPR,” kata Mahfud, dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (14/4).

Mahfud mengatakan rapat tersebut merapikan urusan teknis RUU Perampasan Aset. Mahfud menegaskan rapat teknis yang digelar tidak berpengaruh pada substantif yang sudah diteken para menteri.

“Oleh sebab itu, dalam waktu tidak lama, rancangan UU Perampasan Aset ini segera dikirim ke DPR,” kata Mahfud.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6673247/mahfud-pastikan-urusan-pengelola-rampasan-aset-di-draf-ruu-sudah-selesai.)

Jakarta (VLF) Polemik pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan KPK masih belum surut. Ada sederet kejanggalan yang diungkap sejumlah pihak di balik pencopotan Brigjen Endar.

KPK diketahui mencopot Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan dengan alasan masa tugasnya dari Polri berakhir pada 31 Maret 2023. Pencopotan itu kemudian menuai polemik karena Kapolri telah memperpanjang masa tugas Endar di KPK dengan surat kepada pimpinan KPK tertanggal 29 Maret 2023.

Kapolri juga kembali membalas surat penghadapan kembali Endar ke Polri yang dikirim KPK. Dalam surat itu, Kapolri kembali meminta Endar tetap bertugas di KPK.

Endar pun telah mengadukan polemik ini ke Dewan Pengawas KPK. Dia berharap Dewas bisa menuntaskan polemik yang terjadi.

Dalam aduannya, Endar mempertanyakan mengenai alasan pencopotan sebagai Dirlidik KPK. Selain itu, sorotan atas pemberhentian Endar juga datang dari sejumlah pihak.

Berikut sederet kejanggalan di balik pencopotan Endar:

1. Tak Ada Alasan Pencopotan

Brigjen Endar Priantoro mengaku bingung dengan alasan pencopotannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Endar mengatakan tidak ada alasan yang tertera di dalam surat pemberhentian yang diterimanya dari KPK.

“Mohon maaf, saya nggak tahu pertimbangan saya dikeluarkan apa. Nggak ada pertimbangan di sini, mengingat, dan lain-lain. Saya juga mau tanya kenapa saya diberhentikan dengan hormat. Tidak ada alasannya,” kata Endar di Gedung ACLC KPK pada Senin (3/4/2023).

Surat pencopotan Endar tertuang dalam surat keputusan Sekretariat Jenderal KPK dengan nomor 152/KP.07.00/50/03/2023. Surat itu menerangkan masa tugas Endar di KPK telah selesai pada 31 Maret 2023.

Endar mengatakan pada 29 Maret Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengirimkan surat ke KPK. Isi surat itu merupakan jawaban atas surat Firli ke Polri pada 11 November 2022.

Dalam surat itu, masa tugas Endar di KPK diusulkan untuk diperpanjang. Namun Endar mengaku pada 31 Maret menerima surat dari pimpinan KPK perihal pemberhentian masa tugasnya di KPK.

“Saya di situ juga membawa surat tugas perpanjangan ke KPK. Akhirnya jadi pertanyaan saya, kok ada surat pemberhentian dengan hormat, sementara Kapolri itu memperpanjang tugas saya. Ini kan saya meminta kepastian hukum. Saya berdiri di sini berdasar surat perintah Kapolri,” tambahnya.

2. Isu Formula E

Brigjen Endar Priantoro juga buka suara terkait isu perbedaan pendapat dengan Ketua KPK Firli Bahuri dalam penanganan kasus Formula E di balik pencopotan dirinya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Endar berbicara mengenai profesionalisme dalam penanganan kasus.

Endar tak mau menduga-duga apakah pencopotannya itu memang terkait dengan beda pendapat dengan Firli di kasus Formula E atau tidak.

“Kalau saya nggak bisa menjawab itu apakah terkait atau tidak,” kata Endar, Selasa (4/4/2023).

Meski demikian, Endar tidak membantah adanya perbedaan pendapat dalam proses penyelidikan kasus Formula E. Menurutnya, perbedaan pendapat itu wajar di KPK.

Dia menyebutkan status kasus dugaan korupsi Formula E belum diputuskan naik ke tingkat penyidikan. Dia juga menjamin penyelidikan dilakukan secara profesional.

“Kalau soal perbedaan pendapat kan biasa sebenarnya perbedaan pendapat dalam satu forum ekspose. Tapi ya nggak pernah ada keputusan, nggak pernah ada kan berarti masih ada beda pendapat, dan memang sampai sekarang masih belum ada keputusan apakah naik atau tidak,” katanya.

KPK membantah isu kasus Formula E di balik pencopotan Endar. KPK menegaskan proses rotasi hal yang biasa di KPK.

“Kami pastikan juga rotasi dan promosi jabatan struktural di KPK sama sekali tidak ada kaitan dengan proses penanganan perkara di KPK,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (5/4/2023).

Meski demikian, Ali tidak membantah adanya perbedaan pendapat dalam setiap penanganan kasus di KPK. Namun hal itu dinilai wajar.

“Dalam penanganan perkara, perbedaan pendapat di internal itu biasa, sama sekali tidak ada yang salah. Karena itu yang menjadi ciri kekhasan KPK yang menjunjung asas egaliter sesama insan KPK,” ujar Ali.

3. Mendadak Isu Viral Istri Flexing

Di tengah ramai soal pencopotan Endar, muncul isu istri Endar yang diviralkan memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Endar yakin kasus itu tidak terkait dengan pencopotannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

“Kalau saya tidak melihat itu terkait dengan viralnya waktu itu istri saya di media (sosial),” kata Endar di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/4/2023).

Endar mengaku sudah diperiksa Dewas KPK perihal kasus istrinya itu. Dia menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada Dewas.

“Sudah juga diklarifikasi oleh Dewas. Silakan hasilnya ditanyakan ke Dewas,” ujar Endar.

4. Pencopotan Endar Tabrak Aturan Pemulangan Pegawai di KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai urusan mutasi terhadap Brigjen Endar Priantoro di KPK. Jokowi meminta aturan yang ada diikuti.

Dilihat detikcom, Rabu (5/4/2023), aturan soal pemulangan pegawai KPK kepada instansi induk terdapat dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi yang diteken oleh Firli.

Dalam Perkom tersebut, KPK dapat meminta ataupun menerima penugasan dari PNS dan anggota Polri. Hal itu diatur dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan KPK tersebut. Berikut ini isinya:

Pasal 3

(1) Pegawai Komisi terdiri atas:
a. PNS: dan
b. PPPK.

(2) Dalam hal diperlukan bagi penguatan tugas dan fungsi organisasi, Komisi dapat meminta dan menerima penugasan dari PNS dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan KPK itu juga mengatur urusan pengembalian pegawai KPK ke instansi induknya. Berikut ini isi pasalnya:

Pasal 30

Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikembalikan ke instansi induk apabila terbukti secara sah melakukan pelanggaran disiplin berat

5. Brigjen Endar Belum Pernah Langgar Etik

Dewan Pengawas (Dewas) KPK angkat bicara soal pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan KPK. Dewas mengatakan Endar belum pernah terbukti melakukan pelanggaran etik selama bertugas di KPK.

“Belum pernah. Dia belum pernah terkena pelanggaran etik di sini, belum ada itu,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2023).

Endar telah bertugas sekitar tiga tahun di KPK. Tercatat, Endar pernah satu kali dilaporkan ke Dewas KPK terkait perkara penyelidikan kasus Formula E.

Selain itu, Endar pernah diperiksa Dewas terkait kasus pamer kemewahan yang dilakukan istrinya. Namun sejauh ini Dewas belum menyimpulkan adanya pelanggaran etik yang dilakukan Endar.

“Kita masih mau melihat banyak hal lagi yang mau kita dengar,” ujar Tumpak.

6. Argumen KPK Copot Endar Dianggap Tidak Pas

Suara protes terkait pemberhentian Brigjen Endar bermunculan. Tak hanya dari pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) Polri, protes juga datang dari pegawai KPK yang bukan berasal dari Polri.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya mengungkapkan dasar aturan yang digunakan terkait pencopotan Endar, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2022;
2. PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2020 dan Peraturan BKN Nomor 16 Tahun 2022; dan
3. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2022 juncto Nomor 12 Tahun 2018.

Namun salah satu pegawai KPK non-Polri mengaku malah bingung dengan penjelasan Ali itu. Dia bahkan menyinggung tentang polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dijadikan Firli Bahuri Cs untuk menyingkirkan Novel Baswedan dkk.

“Saya pribadi semakin mumet serta turut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudari saya dari PNYD Polri, karena dari awal dikirimkan pertanyaan lalu muncul penjelasan resmi dari Lembaga KPK melalui Komunikasi Internal yang ternyata tidak menjawab pertanyaan rekan-rekan saya,” ucap pegawai KPK non-Polri itu melalui e-mail atau surel yang ditujukan ke seluruh pegawai KPK.

“Entah mengapa, angan jadi melayang jadi teringat kejadian ini mirip sekali dengan era TWK tempo hari itu, di mana penjelasan dari Lembaga justru lebih banyak keluar dari pada diinformasikan ke dalam,” imbuhnya.

Dia lalu menjelaskan dasar kebingungannya atas penjelasan resmi KPK melalui Kabag Pemberitaan Ali Fikri. Apa katanya?

“Kenapa mumet berkelanjutan? Karena sepemahaman saya Perkom 1 Tahun 2022 hanya mengatur tentang PNS/PPPK KPK plus keabsahan KPK untuk terima bantuan dari PNS lain dan anggota Polri,” ucapnya.

“Kemudian, ketentuan dalam PermenPAN-RB serta BKN, saudara-saudari saya yang berasal Penugasan Polri tidaklah, termasuk konsepsi Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam PermenPAN-RB dan Peraturan BKN RI, karena saudara-saudari saya tersebut aslinya Pegawai Negeri pada Polri alias bukan Pegawai Negeri Sipil. Sekira saya salah, maka bisalah dikupas lagi, supaya makin tajam analisisnya,” imbuhnya.

7. Anggap Pencopotan Janggal, 20 Kasatgas Bersatu Dukung Endar

Para kasatgas Penyelidikan KPK mengirim surat kepada Sekjen KPK Cahya Harefa. Mereka meminta penjelasan terkait pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan, padahal masa tugas di KPK Endar diperpanjang.

“Kami, kasatgas Penyelidikan pada Direktorat Penyelidikan, memohon kepada Sekretaris Jenderal KPK untuk memberikan penjelasan atas Surat Keputusan Sekjen Nomor 152/KP.07.00/50/03/2023 tanggal 31 Maret 2023 terkait Pemberhentian Bapak Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan,” demikian isi surat tersebut seperti dilihat detikcom, Jumat (7/4).

Mereka meminta penjelasan karena merasa informasi soal pemberhentian mendadak Endar cukup mengganggu suasana kerja pada Direktorat Penyelidikan KPK. Selain itu, mereka menilai informasi yang simpang siur bisa membuat hubungan kerja antara KPK dan Polri menjadi renggang.

“Terima kasih atas kebijaksanaan Bapak Sekretaris Jenderal KPK,” demikian penutup surat yang dimohonkan oleh 20 orang kasatgas Penyelidikan KPK tersebut.

8. Diduga Ada Penyalahgunaan Wewenang dalam Pencopotan Endar

Brigjen Endar Priantoro juga melaporkan Sekjen KPK Cahya H Harefa dan Kepala Biro SDM KPK Zuraida Retno Pamungkas ke Polda Metro Jaya buntut kasus pencopotan dirinya sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kuasa hukum Brigjen Endar, Rakhmat Mulyana mengatakan keduanya dilaporkan terkait penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Pihaknya menilai pencopotan Brigjen Endar tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jadi kami menilai Sekjen dan Karo SDM ini menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat negeri sipil yang berwenang, tidak mendasarkan pada peraturan,” kata Rakhmat saat dihubungi, Selasa (11/4).

Rakhmat menuturkan, dalam surat keputusan pencopotan Brigjen Endar tidak disebutkan secara gamblang alasan pencopotan. Selain itu, pencopotan tersebut juga bertentangan dengan surat Kapolri tentang perpanjangan masa penugasan Brigjen Endar di KPK.

“Pak Endar itu diberhentikan atau dikembalikan oleh KPK pada tanggal 31 (Maret), padahal sebelumnya tanggal 29 (Maret) Kapolri sudah mengirimkan surat ke KPK perihal bahwa perpanjangan massa tugas pak Endar di sebagai Dirtipid di KPK. Surat tanggal 29 (Maret) dari Kapolri sendiri sebetulnya itu jawaban atas surat dari KPK tanggal 22 November 2022,” kata dia.

“Kemudian yang menjadi masalah bahwa Dalam SK pemberhentian tersebut di poin menimbang tidak disebutkan alasan-alasan kenapa kemudian pakEndar dikembalikan ke kepolisian. Padahal Kapolri sendiri sudah mengirimkan surat sebelumnya bahwa pakEndar diperpanjang masa tugasnya diKPK,”imbuhnya.

Penjelasan KPK soal Pencopotan Endar

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya telah memberikan penjelasan terkait pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan. Dia mengatakan KPK punya kewenangan soal penentuan pegawai.

“Jadi yang ramai di media sekarang kan kenapa Polri sudah memperpanjang, tapi KPK malah memberhentikan. Pasal 3 (UU 30 tahun 2002) itu kan di sana disebutkan bahwa KPK itu adalah lembaga negara eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bersifat independen, bebas dari unsur eksekutif legislatif maupun Yudikatif,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK, Jumat (7/4/2023).

Dia mengatakan KPK bukan lembaga subordinasi dari Polri. Menurut Alexander, KPK berhak menentukan pegawai-pegawai yang bekerja di KPK.

“Jadi KPK itu bukan lembaga subordinasi dari kepolisian, jadi kami berhak menentukan pegawai-pegawai yang bekerja di KPK,” katanya.

Alexander mengatakan pencopotan Endar bukan kehendak tunggal dari Ketua KPK Firli Bahuri. Tapi, katanya, hal itu merupakan keputusan bersama lima pimpinan KPK.

“Ini keputusan kolektif kolegial. Dilakukan oleh lima pimpinan pada rapat pimpinan,” kata Alexander.

“Jadi kalau selama ini berita seolah-olah itu putusan Pak Ketua saya sampaikan di sini itu tidak benar. Saya ikut memutuskan karena saya ikut rapat,” ucapnya.

Alexander mengatakan pemberhentian Endar dilakukan karena masa jabatannya telah habis. KPK berharap Endar mendapat pembinaan karier di Polri.

“Pemberhentian yang bersangkutan itu murni karena yang bersangkutan itu habis masa jabatannya dan itu sudah kami beritahukan sejak November 2022. Upaya yang bersangkutan dilakukan pembinaan karier di Polri,” katanya.

Penjelasan mengenai pencopotan Endar juga datang dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Dia bicara setelah menjalani pemeriksaan di Dewan Pengawas (Dewas).

“Hari ini saya bersama Pak Alex diperiksa atas laporan Saudara Endar berkaitan dengan pengembalian Saudara Endar ke Mabes Polri. Intinya itu. Nanti setelah ini ada pimpinan yang lain. Saya kira itu aja. nanti tentang hasil-hasilnya ditanya ke Dewas saja,” kata Ghufron saat ditemui di Gedung Pusat Kajian Antikorupsi (ACLC) di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (12/4/2023).

Ghufron berbicara mengenai alur pemberhentian Brigjen Endar sebagai Direktur Penyelidikan. Dia mengaku menyerahkan langsung surat pemberhentian kepada Endar.

“Saya bukan turut hadir, saya yang memberikan disaksikan Sekjen Biro Hukum,” ujar Ghufron.

Ghufron lantas menepis anggapan bahwa pemberhentian Brigjen Endar dilakukan tanpa pemberitahuan. Pasalnya, penyerahan surat tersebut merupakan bentuk pemberitahuan.

“Ya forum itu adalah forum pemberitahuan,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri awalnya menyampaikan sengketa pegawai semestinya diselesaikan melalui upaya administratif sehingga pengujian tentang adanya penyalahgunaan wewenang dalam pencopotan Brigjen Endar dari jabatannya merupakan ramah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Karena menyangkut produk KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara), maka pengujian tentang adanya penyalahgunaan wewenang atau tidak, salah prosedur atau tidak maupun salah substansi atau tidak merupakan ranah peradilan tata usaha negara (PTUN) sehingga tidak tepat jika dibawa pada ranah pidana berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang dimaksud,” kata Ali kepada wartawan, Rabu (12/4/2023).

Ali memastikan proses pemberhentian Brigjen Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK telah dijalankan sesuai dengan prosedur serta tak melanggar asas hukum administrasi berlaku. Selain itu, KPK telah menyampaikan surat penghadapan, surat pemberhentian dengan hormat, serta surat usulan pembinaan karier kepada instansi asal Brigjen Endar, yaitu Polri sebelum masa tugasnya berakhir.

“Sebelum masa tugas tersebut selesai, KPK telah menyampaikan surat usulan pembinaan karier kepada Polri sebagai instansi asal pegawai dimaksud, surat penghadapan, serta surat pemberhentian dengan hormat,” terangnya.

“Proses tersebut tentunya juga mengacu pada surat dari Polri yang telah dikirimkan sebelumnya terkait akan berakhirnya masa tugas Direktur Penyelidikan berakhir pada 31 Maret 2023,” sambungnya.

(Sumber :  https://news.detik.com/berita/d-6673087/deretan-kejanggalan-di-balik-pencopotan-brigjen-endar.)

Jakarta (VLF) Dito Mahendra masih berurusan dengan pihak kepolisian usai dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan mengenai kepemilikan belasan pucuk senjata api (senpi) ilegal. Polisi tengah mencari keberadaan Dito.

“Tidak perlu kita panggil, penyidik sedang mencari yang bersangkutan dengan dilengkapi surat perintah membawa,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro saat dikonfirmasi, Jumat (14/4/2023).

Djuhandhani menduga Dito Mahendra bersembunyi dari pencarian penyidik, meski status Dito masih berstatus sebagai saksi terkait dugaan kepemilikan senpi illegal tersebut.

“Bukan kabur namun mungkin sembunyi, status yang bersangkutan masih saksi jadi tidak bisa kita cekal, namun sejak kami menaikkan penyidikan sudah koordinasi dengan pihak imigrasi, kalau melintas agar menghubungi kepolisian. Di samping itu hasil koordinasi dengan KPK yang bersangkutan sudah dicekal oleh KPK,” tutur Djuhandhani.

“Tidak ada bahasa kita di KUHAP jemput paksa. Di mana disebutkan pada Pasal 112 ayat 2 KUHAP menjelaskan, orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, maka penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya,” tambahnya.

9 Senpi Tak Berizin

Sebagai informasi, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan sebagian dari senjata itu tidak berizin. Ternyata jumlahnya ada 9. Berikut ini rincian 9 jenis senjata api yang tidak berizin tersebut:

1. 1 pucuk Pistol Glock 17
2. 1 pucuk Revolver S&W
3. 1 pucuk Pistol Glock 19 Zev
4. 1 pucuk Pistol Angstatd Arms
5. 1 pucuk Senapan Noveske Refleworks
6. 1 pucuk Senapan AK 101
7. 1 pucuk senapan Heckler & Koch G 36
8. 1 pucuk Pistol Heckler & Koch MP 5
9. 1 pucuk senapan angin Walther

KPK Cegah Dito ke Luar Negeri

Diketahui, dalam perkara dugaan TPPU, Dito yang statusnya sebagai saksi dicegah KPK untuk berpergian ke luar negeri. KPK meminta Dito kooperatif saat dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka eks Sekretaris MA Nurhadi.

“KPK mengingatkan saksi dimaksud, untuk kooperatif hadir penuhi panggilan tim penyidik,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (10/4).

KPK juga mengancam akan melakukan penjemputan paksa bila Dito mangkir lagi dari panggilan KPK. Ali mengatakan masa pencegahan Dito berlaku selama 6 bulan.

“Selain itu, upaya paksa juga dapat KPK lakukan agar saksi dihadapkan pada tim penyidik untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Ali.

“Tindakan ini juga merupakan upaya untuk mempercepat proses penyelesaian perkara,” sambungnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6672277/polri-duga-dito-mahendra-bersembunyi-meski-masih-berstatus-saksi.)

Jakarta (VLF) Terpidana mati Merri Utami mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi Widodo (Jokowi). Hukuman Merri Utami kini menjadi penjara seumur hidup.

“(Jadi penjara) seumur hidup,” kata pengacara Merri Utami, Aisya Humaida, kepada detikcom, Kamis (13/4/2023.

Berikut perjalanan kasus Merri Utami:

Ditangkap 31 Oktober 2001

Cerita bermula ketika Merri berkenalan dengan seorang warga negara Kanada bernama Jerry di McDonald’s Sarinah, Jakarta Pusat. Jerry lalu mengajak Merri pergi ke Nepal pada tanggal 16 Oktober 2001 dengan tujuan liburan.

Merri berangkat ke Nepal dari Singapura dan transit di Thailand. Sementara, Jerry telah lebih dulu berangkat. Setelah beberapa waktu di Nepal, Jerry kembali ke Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2001 dengan alasan bisnis.

Jerry meminta Merri tinggal di Nepal selama 2 minggu. Jerry sempat menelepon Merri Utami dan mengatakan bahwa tas Merri jelek dan akan dibelikan tas baru.

“Tas kamu sudah jelek, nanti aku suruh temanku bawakan tas buat kamu. Tetapi ini tas untuk barang contoh dikasih seorang customer di Jakarta,” ucap Jerry seperti dalam salinan putusan yang dilansir dari website Mahkamah Agung (MA), Minggu (24/7/2016).

Kemudian pada 31 Oktober 2001, Merri pergi ke sebuah tempat hiburan di Nepal sesuai arahan Jerry. Di tempat itu, Merri berkenalan dengan 2 orang bernama Muhammad dan Badru. Keduanya lalu memberikan sebuah tas kepada Merri.

Dengan membawa tas tersebut, Merri pun kembali ke Indonesia. Petugas yang curiga dengan Merri lalu memeriksa tasnya dan ditemukan serbuk putih yang disembunyikan di dinding tas berupa 2 bungkusan bersampul kertas karton.

Diadili Mei 2002

Merri lantas diadili di Pengadilan Negeri Tangerang pada Mei 2002. Dia divonis hukuman mati sesuai dengan tuntutan jaksa. Merri yang tak terima lalu mengajukan banding.

Namun Pengadilan Tinggi Tangerang tetap menguatkan putusan PN Tangerang. Merri tetap ingin menghindari ujung senapan regu tembak dengan mengajukan kasasi. Lalu apa kata majelis hakim?

“Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau terdakwa Merri utami binti Siswandi,” ucap hakim seperti dikutip dari salinan putusan kasasi dari website MA, Minggu (24/7/2016).

Putusan itu diketok pada 10 Januari 2003 oleh ketua majelis hakim German Hoediarto yang dibantu dua hakim anggota Soedarno dan Arbijoto. Putusan itu diucapkan pada sidang terbuka pada Senin, 27 Januari 2003.

Lolos dari Eksekusi Mati Tahap III

Pantauan di Dermaga Wijayapura yang merupakan akses penyeberangan menuju pulau Nusakambangan saat itu semakin tertutup dengan dipasangnya pagar besi yang menutup semua aktifitas di dalam dermaga tersebut meskipun terlihat beberapa brimob bersenjata berjaga didalam dermaga.

“Tadi sudah masuk pukul 04.30 WIB,” kata salah satu sumber.

Terpidana mati Merri Utami tampak langsung masuk menggunakan mobil Transpas dan langsung diseberangkan menuju Pulau Nusakambangan dengan menggunakan kapal Pengayoman 6 dan selanjutnya menuju Lapas Batu.

Setiba di Nusakambangan, ratu heroin itu langsung menempati ruang isolasi Lapas Besi yang berada di pulau tersebut.

“Berdasarkan laporan iya (yang dipindah ke Nusakambangan) atas nama Merri Utami, dia langsung masuk ruang isolasi lapas besi untuk menjalani mepeling (masa pengenalan lingkungan),” kata Koordinator Lapas se-Nusakambangan kala itu, Abdul Aris, Minggu (24/7/2016).

Eksekusi mati tahap III dilakukan pada Jumat (29/7/2016) pukul 00.45 WIB di lapangan tembak Limus Buntu, di belakang Pospol Nusakambangan. Empat terpidana yang dieksekusi yaitu Freddy Budiman (WNI), Michael Titus (WN Nigeria), Humprey Ejike (WN Nigeria), dan Seck Osmane (WN Afrika Selatan).

Sebenarnya masih ada 10 terpidana mati lainnya yang telah dimasukkan ke ruang isolasi. Namun entah mengapa kemudian, jaksa eksekutor menunda pelaksanaan eksekusi 10 terpidana itu. Salah satu di antara 10 terpidana mati itu adalah Merri Utami.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) saat itu, Noor Rachmad, memastikan bahwa masih ada terpidana mati lainnya yang akan dieksekusi di kemudian hari. Namun Noor tidak menyebut detail kapan eksekusi berikutnya dilakukan.

“Untuk periode berikutnya, tentu tunggu saatnya nanti kami akan sampaikan,” kata Noor saat jumpa pers di Dermaga Wijaya Pura, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (29/7/2016) pukul 02.23 WIB.

“Sampai hari ini kami belum mengetahui (kapan eksekusi sisanya) yang jelas rencana memang seperti yang disampaikan kajian-kajikan kami putuskan sementara ini 4 yang dieksekusi,” ucap Noor melanjutkan.

Jokowi Terima Surat Permohonan Grasi

Pada 29 Juli 2016, surat permohonan grasi Merri Utami masuk ke Kementerian Sekretariat Negara. Namun, Presiden Jokowi kala itu belum memberikan sikap terhadap permohonan Merri yang lolos dari eksekusi mati tahap III itu.

Informasi yang diterima detikcom dari internal Istana Kepresidenan, Rabu (10/8/2016), berkas permohonan grasi Merri Utami masuk ke Kemensesneg pada 29 Juli 2016. Mensesneg Pratikno langsung meneruskan permohonan itu ke Jokowi.

Meski sudah menerima berkas permohonan grasi dari Merri Utami, Jokowi belum bersikap. Pasalnya, Presiden masih menunggu surat pertimbangan dari Mahkamah Agung terkait permohonan grasi ini.

Anak Merri Utami Temui KSP

“Tadi di dalam kita masuk diterima dengan baik, kita menyerahkan surat terbuka dari saya untuk mendorong Presiden mengabulkan grasi ibu saya,” ujar Devy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (1/11/2021).

Tak hanya membawa surat, Devy juga membawa beberapa kerajinan tangan karya Merri Utami berupa lukisan rajut dan tempat tisu terbuat dari mote. Dia mengatakan karya-karya itu dibuat oleh ibunya semasa mendekam di penjara.

“Ada beberapa karya Mama di dalam. Ada lukisan karya dan mote tempat tisu, tempat buah,” tambahnya.

Menurutnya, karya-karya milik Merri yang ia serahkan ke Istana diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengabulkan permohonan grasi yang diajukan ibunya. Sebab, karya-karya itu menjadi bukti bahwa sang ibunda berkelakuan baik selama menjalani hukuman di penjara.

“Harapannya, beliau mempertimbangkan kasus ibu saya, mempertimbangkan semuanya. Di sisi lain ibu saya korban, terus juga 20 tahun terakhir kayaknya mustahil ya. Hukuman 20 tahun itu hukuman yang seperti apa, dan untuk mendorong grasi juga,” kata Devy.

Devy didampingi oleh tim kuasa hukum LBH Masyarakat, yakni Afif Abdul Qoyim dan Aisyah. Mereka menyerahkan surat tersebut ke Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani yang didelegasikan melalui Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Ruhaini Dzuhayatin.

“Kami juga didampingi bersama Devy anaknya Merri Utami yang secara langsung juga akan menyampaikan kepada perwakilan Istana atau Jokowi agar memahami situasi yang sudah 20 tahun dipenjara tanpa ada kepastian,” kata kuasa hukum Merri Utami, Afif Abdul Qoyim, di kawasan Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (1/11/2021).

Jokowi Kabulkan Grasi Merri Utami

Pengacara menyebut Merri Utami telah mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Merri Utami mendapatkan pengampunan menjadi hukuman penjara seumur hidup.

“(Jadi penjara) seumur hidup,” kata pengacara Merri Utami, Aisya Humaida, kepada detikcom, Kamis (13/4/2023).

Aisya menyebut tim pengacara mendapatkan informasi pengabulan grasi itu dari Merri pada akhir Maret lalu. Sementara surat diterbitkan pada 13 Maret 2023.

“Tanggal 24 Maret itu informasi Merri pada kami. Kalau suratnya tanggal 13 Maret,” tutur dia.

Aisya mengapresiasi pengurangan hukuman Merri Utami menjadi penjara seumur hidup. Namun dia berharap masa tahanan yang telah dijalani selam 22 tahun dipertimbangkan.

“Kami mengapresiasi pengurangan hukuman dari mati menjadi seumur hidup, namun kami menyayangkan tidak ada pertimbangan penjara 22 tahun yang telah dijalani. Harapan kami, terutama MU, mendapat perubahan hukuman yang bisa diketahui batas waktunya,” jelasnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6672274/perjalanan-kasus-terpidana-mati-merri-utami-hingga-dapat-grasi-jokowi.)

Jakarta (VLF) Irjen Teddy Minahasa menyinggung soal harta kekayaannya saat membacakan pembelaan di persidangan. Dia mempertanyakan untuk apa dirinya menjual sabu demi Rp 300 juta jika dijuluki ‘polisi terkaya’.
Mantan Kapolda Sumbar itu mengaku mendapat julukan ‘polisi terkaya’ versi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2022. Dia mengatakan ekonominya sudah cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

“Majelis Hakim Yang Mulia, saya sampaikan juga bahwa sebagai sebagai anggota Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen) dengan jabatan sebagai Kapolda, bagi saya secara untuk ekonomi itu sudah cukup, Yang Mulia, untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan hidup sehari-hari saya dan keluarga saya,” kata Teddy saat membacakan pledoi dalam sidang di PN Jakarta Barat, Kamis (13/4/2023).

“Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Namun cukup, alhamdulillah, saya syukuri itu, Yang Mulia,” imbuhnya.

Teddy mengatakan dirinya mendapat status polisi terkaya di Indonesia versi LHKPN tahun 2022. Dia mengatakan isi LHKPN itu menunjukkan dirinya tertib administrasi.

“Jika saya di-framing oleh media sebagai polisi terkaya versi LHKPN tahun 2022. Menurut saya, itu karena saya melaporkan apa adanya yang saya punya, saya tertib administrasi, saya tidak menyembunyikan apa yang saya punya, kepada negara saya laporkan. Aturannya demikian,” tutur Teddy.

Teddy lalu mempertanyakan untuk apa dirinya menjual sabu demi uang Rp 300 juta. Teddy heran dirinya dituduh menjual sabu yang dapat merusak kariernya.

“Mohon maaf saya bukan mengutarakan suatu kesombongan. Namun, untuk apalagi saya harus melakukan penyimpangan hukum seperti ini hanya demi uang Rp 300 juta? Saya sudah berdarah-darah dan berkeringat penuh perjuangan dalam meniti karier saya, masa saya rusak dengan menjual sabu, Yang Mulia?” ujarnya.

Berdasarkan data LHKPN, Irjen Teddy memiliki harta Rp 29 miliar. Teddy diketahui melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada 26 Maret 2022. Saat itu, dia masih menjadi Kapolda Sumatera Barat.

Teddy sebelumnya dituntut hukuman pidana mati. Teddy merupakan terdakwa kasus peredaran narkoba.

LHKPN Teddy

Teddy Minahasa memiliki 53 bidang tanah dan bangunan. Adapun tanah dan bangunan milik Teddy itu tertulis berada di Pandeglang, Pasuruan, hingga Malang.

Teddy juga melaporkan memiliki empat alat transportasi senilai Rp 2,075 miliar. Keempat kendaraan yang dilaporkan Teddy adalah mobil Jeep Wrangler tahun 2016 senilai Rp 750 juta, Toyota FJ 55 tahun 1970 senilai Rp 75 juta, Toyota Land Cruiser HDJ 80R tahun 1996 senilai Rp 600 juta, dan motor Harley-Davidson Solo tahun 2014 senilai Rp 650 juta.

Dia juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 500 juta, surat berharga sebesar Rp 62,5 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp 1,5 miliar. Jumlah kekayaan ini membuat Irjen Teddy menjadi polisi terkaya di Indonesia.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6672188/klaim-irjen-teddy-buat-apa-jual-narkoba-padahal-jadi-polisi-terkaya.)

Jakarta (VLF) DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna hari ini. Pengesahan dilakukan usai mendapat persetujuan dari para anggota DPR di rapat paripurna.

Rapat paripurna digelar di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2923). Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Terlihat pimpinan lain, yakni Rachmat Gobel dan Lodewijk F Paulus juga hadir dalam rapat.

Mulanya anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Nurul Arifin menyampaikan laporan hasil pembicaraan tingkat I atas RUU Landas Kontinen. Setelah itu, Dasco selaku pimpinan rapat paripurna menanyakan persetujuan terhadap pengesahan RUU tersebut.

“Apakah Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Dasco kepada peserta rapat.

“Setuju,” jawab para anggota DPR.

Atas disahkannya RUU tersebut, Dasco mengatasnamakan pimpinan Dewan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah. Selain itu, Dasco juga menyampaikan terima kasih kepada Pansus RUU Landas Kontinen

“Melalui forum ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta yang telah diberikan selama pembahasan RUU tersebut,” kata Dasco.

“Kami atas nama Pimpinan Dewan juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan anggota Pansus RUU tentang Landasan Kontinen yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar,” sambungnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6670563/dpr-sahkan-ruu-landas-kontinen-jadi-undang-undang.)

Jakarta (VLF) Sidang kasus peredaran narkoba yang turut menjerat mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa masih terus bergulir. Hari ini Irjen Teddy akan menyampaikan nota pembelaan atau pleidoinya.

Sidang digelar di ruang Kusuma Atmadja Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (13/4/2023). Sidang dipimpin Jon Sarman Saragih sebagai ketua majelis hakim.

Teddy Minahasa mengawali pembacaan pleidoi dengan mengutip ayat Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat ke-183. Judul nota pembelaan Teddy ialah ‘Sebuah Industri Hukum dan Konspirasi’.

“Jaksa penuntut umum yang saya hormati dan penasihat hukum yang saya banggakan. Hadirin pengunjung sidang yang saya hormati, serta saudara saya umat Islam yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan,” kata Teddy mengawali pembacaan pleidoinya di PN Jakarta Barat, Kamis (13/4/2023).

“Yaa Ayyuhalladziina aa-manuu kutiba ‘alaikumush-shiyaamu kamaa kutiba ‘alal-ladziina minqablikum la’allakum tattaquun (Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa),” sambungnya.

Irjen Teddy Minahasa sebelumnya dituntut hukuman mati. Jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas.

“Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati,” sambung jaksa.

Jaksa meyakini tidak ada hal pembenar dan pemaaf atas perbuatan Teddy. Jaksa meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hal memberatkan Teddy ialah telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolda Sumbar dalam peredaran gelap narkoba hingga berbelit-belit dalam sidang. Sementara itu, tak ada hal yang meringankan tuntutan Teddy.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6670572/sidang-pleidoi-dimulai-irjen-teddy-minahasa-kutip-al-baqarah.)

Jakarta (VLF) Majelis hakim banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan vonis mati terhadap mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Keputusan ini dinilai sudah tepat.

“Putusan majelis tinggi kasus Sambo, saya kira sudah tepat karena berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh pengadilan negeri. Fakta-fakta dan hukum-hukum yang berlaku di mana di pengadilan negeri memiliki keyakinan dan kemudian menjatuhkan vonis hukuman mati,” ujar pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Profesor Suparji Ahmad, kepada wartawan, Rabu (12/4/2023).

Secara normatif, lanjut Suparji, hukuman mati dapat diterapkan sesuai dengan ancaman hukuman dalam tindak pidana pembunuhan berencana. “Ada alasan hukum, ada alasan yuridis tentang penerapan hukuman mati,” kata Suparji.

Meski demikian, terang Suparji, tahapan persidangan ini belum inkrah. Masih ada kasasi yang akan membuktikan apakah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sudah membuktikan fakta dan hukum yang berlaku.

“Kalau ditinjau dari norma aturan hukum, ini sudah dikategorikan keputusan yang tepat dalam arti terbukti pembunuhan berencana dan ancaman hukumannya bisa hukuman mati, maka hukuman ini bisa diterapkan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ferdy Sambo tetap divonis mati setelah bandingnya ditolak Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut,” kata hakim ketua Singgih Budi Prakoso saat sidang di Pengadilan Tinggi DKI, Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6670402/analisis-pakar-hukum-uai-soal-vonis-mati-ferdy-sambo-di-sidang-banding.)

Jakarta (VLF) KPK mengatakan Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) Harno Trimadi diduga menerima suap untuk dijadikan tunjangan hari raya (THR). Kini, Harno telah ditahan dan harus melewati Lebaran di dalam rutan KPK.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers penetapan tersangka yang digelar di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023) dini hari. Johanis awalnya mengatakan Harno diduga menerima suap dalam rentang Juni sampai dengan Desember 2022 dan 11 April 2023.

“Pada 11 April 2023 dan rentang periode Juni sampai dengan Desember 2022, HNO (Harno Trimadi) selaku Direktur Prasarana DJKA Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan FAD (Fadliansyah) selaku PPK Kementerian Perhubungan menerima sejumlah uang dari YOS (Yoseph Ibrahim) selaku Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti bersama-sama dengan PAR (Parjono) selaku VP terkait Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera,” ujar Johanis.

Dia mengatakan uang yang diduga diterima Harno berjumlah Rp 1,1 miliar. Duit itu, katanya, hendak digunakan sebagai tunjangan hari raya.

“Senilai Rp 1,1 miliar. Penerimaan uang ini dari hasil pemeriksaan di antaranya diduga untuk tunjangan hari raya (THR),” ujarnya.

Johanis mengatakan total suap yang diterima Harno dkk berjumlah Rp 14,5 miliar. Uang itu diduga merupakan suap terkait proyek pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api.

KPK pun menetapkan total 10 orang sebagai tersangka dalam kasus yang diawali operasi tangkap tangan (OTT) tersebut. Berikut daftarnya:

Tersangka pemberi

1. Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto
2. Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat
3. Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Yoseph Ibrahim
4. VP PT KA Manajemen Properti, Parjono

Tersangka Penerima

1. Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub, Harno Trimadi
2. PPK BTP Jabagteng, Bernard Hasibuan
3. Kepala BTP Jabagteng, Putu Sumarjaya
4. PPK BPKA Sulsel, Achmad Affandi
5. PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadliansyah
6. PPK BTP Jabagbar, Syntho Pirjani Hutabarat

Para tersangka itu telah ditahan.

Kemenhub soal OTT KPK

Kementerian Perhubungan telah buka suara terkait OTT yang dilakukan KPK. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya siap bekerja sama dalam pemberantasan korupsi.

“Kami siap bekerja sama penuh dengan KPK dan pihak berwenang lainnya untuk melakukan pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia,”ujar Adita.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6670343/gagal-akal-akalan-pejabat-djka-pakai-duit-suap-buat-thr-sebab-ditangkap-kpk.)

Jakarta (VLF) Sejoli terpidana pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi menjalani sidang vonis di tingkat banding. Asa mereka untuk terbebas dari vonis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) kandas di palu hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Seperti diketahui, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding mantan Kadiv Propam Polri itu dan istrinya. Di tingkat PN Jaksel, Ferdy Sambo divonis hukuman mati, sementara Putri divonis 20 tahun penjara.

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut,” tegas hakim ketua Singgih Budi Prakoso saat sidang di Pengadilan Tinggi DKI, Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023).

Duduk sebagai ketua majelis Singgih Budi Prakoso dengan anggota Ewit Soetriadi, H Mulyanto, Abdul Fattah, dan Tony Pribadi.

Singgih mengatakan Ferdy Sambo sempat menyinggung vonis Bharada Richard Eliezer yang rendah, yakni 1,5 tahun penjara meski Eliezer terbukti menembak Brigadir N Yosua Hutabarat. Vonis itu jauh di bawah tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara.

“Di mana saksi Richard divonis jauh lebih rendah 1 tahun 6 bulan padahal diancam pasal penyertaan sebagai eksekutor penembakan,” kata hakim Singgih.

Hakim Singgih mengatakan majelis tinggi PT DKI tidak berwenang untuk memberikan ulasan terhadap putusan itu. Alasannya, kata Singgih, Eliezer dan jaksa tidak mengajukan banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi pertimbangan putusan hakim atas putusan Eliezer.

“Bahwa tentang hal ini PT DKI tidak berwenang memberikan ulasan dan juga tidak diajukan upaya hukum banding sehingga diketahui apa yang menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama,” kata hakim Singgih.

Ferdy Sambo, dalam memori banding, juga mempermasalahkan vonis mati terhadap dirinya, padahal jaksa menuntut hukuman seumur hidup. Majelis hakim banding mengatakan hukuman mati masih berlaku di Indonesia.

Mulanya, hakim Singgih mengatakan pidana mati yang dijatuhkan hakim di tingkat pertama secara normatif masih berlaku di Indonesia.

“Berkaitan dengan pidana mati yang dijatuhkan majelis hakim atas perkara atas nama terdakwa Ferdy Sambo, pertama, adalah secara normatif hukuman mati masih berlaku sebagai hukum positif di negara Indonesia hingga saat ini,” kata hakim Singgih.

Hakim juga menyatakan hukuman mati tertuang dalam KUHP yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hakim mengatakan perbedaan mengenai boleh tidaknya hakim menjatuhkan pidana mati sudah tidak perlu dibahas lagi.

“Bahkan hukuman mati juga masih terdapat di dalam Kitab Hukum Pidana yang baru, yakni UU Nomor 1 Tahun 2023. Walaupun penerapan pidana mati ini dilakukan secara selektif, terutama dalam bobot kejahatan yang dilakukan, baik dari segi modus operandi, mens rea, maupun actus reus. Dengan demikian, perbedaan mengenai boleh-tidaknya hakim menjatuhkan pidana mati sebenarnya sudah tidak perlu dikemukakan lagi,” sambungnya.

“Bahkan MK pernah menolak uji materiil yudisial terhadap keberadaan hukuman mati di Indonesia dan menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena UUD 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia sebagai mana dalam putusan MK nomor 2-3/PUU/V/2027 hal serupa tentang penolakan uji materiil penghapusan pidana mati juga terdapat pada putusan MK nomor 15 tanggal 18 Juli 2012,” kata hakim Singgih.

Atas dasar itulah, kata hakim Singgih, majelis PT DKI sependapat dengan majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan vonis ultra petita atau di atas tuntutan terhadap Sambo. Hakim mengatakan ultra petita dibenarkan dalam hukum pidana.

“Menimbang bahwa dari uraian di atas baik mengenai ultra petita maupun pidana mati majelis hakim tidak sebanding dengan memori banding penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo dan sebaiknya sependapat dengan apa yang sudah dipertimbangkan atau diputuskan dalam putusan tingkat pertama,” kata hakim Singgih.

“Dengan demikian, secara mutatis mutandis ultra petita dibenarkan dalam lapangan hukum pidana,” kata hakim Singgih.

Putri Candrawathi Tetap Jalani Hukuman 20 Tahun Bui

Usai Ferdy Sambo, hakim memulai sidang vonis tingkat banding Putri Candrawathi. Sama dengan keputusan sidang sebelumnya, Hakim Pengadilan Tinggi DKI menguatkan putusan PN Jaksel, yakni hukuman 20 tahun penjara.

“Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN JKT.SEL yang dimintakan banding tersebut,” kata hakim ketua Ewit.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengatakan tidak ada hal meringankan karena Putri adalah pemicu pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat.

Dalam banding tersebut, Putri menyatakan keberatan atas vonis majelis hakim tingkat pertama. Putri juga keberatan tidak ada hal meringankan dalam putusan tersebut.

“Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa terkait majelis hakim telah memutus dengan hukuman yang lebih berat dari tuntutan hukum penuntut umum, serta tidak adanya hal-hal yang meringankan dalam putusan majelis hakim, di samping itu hakim telah memperoleh alat bukti secara melawan hukum juga salah mengkualifikasi terdakwa yang akhirnya terdakwa dijatuhi hukuman yang melebih tuntutan penuntut umum,” kata hakim Ewit.

Hakim ketua Ewit menyatakan penjatuhan hukuman pidana terhadap Putri adalah sesuai dengan Pasal 340 KUHP. Di mana, kata Ewit, tidak ada hal yang meringankan karena Putri adalah pemicu awal terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua.

“Sedangkan dalam penjatuhan pidana yang sifatnya maksimal khususnya dakwaan primer Pasal 340 KUHP tidak terdapat hal-hal yang meringankan pada diri pembanding terdakwa, karena pada diri pembanding terdakwa yang menjadi pemicu awal terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo, ” ungkap hakim Ewit.

Hakim mengatakan Putri juga tidak mencegah perbuatan suaminya, Ferdy Sambo. Hakim menyatakan Putri tidak mengingatkan Sambo untuk tidak melakukan perbuatan keji terhadap Yosua.

“Sedangkan dalam perkara a quo pembanding dalam hal ini terdakwa telah menjadi pemicu terjadinya perkara ini, pembanding Terdakwa tidak mencegah perbuatan yang akan dilakukan oleh suaminya Ferdy Sambo atau setidak-tidaknya mengingatkan untuk tidak melakukan perbuatan keji terhadap Yosua,” ujar hakim Ewit.

“Bahkan pembanding terdakwa atas suruhan Ferdy Sambo, malahan membuat laporan palsu tentang pelecehan terhadap dirinya di Jaksel setelah terbunuhnya Yosua,” ujarnya.

Hakim Ewit menyebut Putri telah membuka aib adanya kerusakan dalam lembaga yang merusak nama lembaga penegak hukum. Hakim menyebut harusnya hukum melindungi masyarakat, bukan malah membohongi masyarakat.

“Masyarakat umum menjadi tahu bahwa akibat perbuatan terdakwa dan terdakwa-terdakwa lainnya telah membuka aib adanya kerusakan dalam lembaga dan kesewenang wenangan pejabat yang merusak nama lembaga penegak hukum yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat,” kata hakim Ewit.

“Karena sebenarnya hukum itu ada untuk menyejahterakan masyarakat bukan sebaliknya digunakan untuk mencederai membohongi masyarakat,” imbuhnya.

Sambo Dinilai Tak Berupaya Klarifikasi Tudingan Pelecehan Sang Istri

Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat masih merasa nyaman berada di lingkungan keluarga mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo setelah dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap istri atasannya, Putri Candrawathi. Hakim menilai mestinya Ferdy Sambo peka dan lebih dulu berupaya mengklarifikasi benar atau tidak tuduhan terhadap Yosua.

Hal itu disampaikan hakim ketua Singgih Budi Prakoso saat sidang putusan banding Ferdy Sambo di PT DKI, Rabu (12/4/2023). Mulanya, hakim Singgih mengatakan tidak ada usaha dari Ferdy Sambo untuk mengklarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi.

“Menimbang bahwa hal juga yang menjadi perhatian majelis hakim tinggi adalah sepanjang pemeriksaan persidangan, tidak terdapat fakta-fakta adanya usaha dari Terdakwa Ferdy Sambo untuk melakukan klarifikasi terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang terjadi adalah langsung dilakukan penembakan terhadap korban,” kata hakim Singgih.

Hakim Singgih berpendapat, jika Yosua melakukan kesalahan fatal seperti yang dituduhkan, tentulah dia tak akan tenang berada di tengah keluarga Ferdy Sambo. Namun kenyataannya, hingga akhir nyawanya, Yosua tidak ada masalah di tengah keluarga Sambo.

“Selain daripada itu, korban N Yosua Hutabarat walau sudah dituduh melakukan pelecehan seksual, akan tetapi nampak masih nyaman berada di lingkungan terdakwa dan saksi-saksi,” kata hakim Singgih.

“Hal ini bisa dilihat bahwa korban masih tetap berada di rumah kediaman di Magelang, pada saat setelah kejadian masih bertemu dan berbicara dengan saksi Putri Candrawathi antara 10 hingga 15 menit di kamar saksi Putri Candrawathi, sebagaimana keterangan Ricky Rizal Wibowo,” jelas hakim.

Hakim Singgih mengatakan setelah peristiwa yang disebut pelecehan seksual itu, Yosua juga masih santai bercanda di kediaman Ferdy Sambo. Bahkan, kata hakim, dari keterangan beberapa saksi, Yosua sempat berteriak ‘Ada apa, Pak?’, seperti tidak mengetahui apa yang terjadi.

“Masih bersama-sama melakukan perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Masih santai, bahkan bercanda di rumah kediaman Saguling di Jakarta. Bahkan, menjelang penembakan, korban seperti tidak mengetahui apa yang terjadi, utamanya ketika berteriak, ‘Ada apa Pak? Ada apa Pak?'” ujar hakim Singgih.

“Tidak ada sesuatu yang kebetulan, juga tidak ada sesuatu yang sia-sia. Sekecil apa pun, apa yang terjadi itu karena Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Semua tergantung pada kita, bagaimana kita bisa menyikapi tiap-tiap kejadian atau peristiwa yang terjadi,” imbuhnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6670300/tetap-sama-hukuman-bagi-sambo-dan-putri-mati-dan-20-tahun-bui.)