Jakarta (VLF) Aktor Hud Filbert Idrus ditangkap polisi usai pesta narkoba. Hud Filbert ditetapkan sebagai tersangka di kasus narkoba itu.

Hud Filbert ditangkap pada Jumat (14/4) di Jalan Haji Nawi, Cipete, Jakarta Selatan. Polisi tak menemukan barang bukti narkoba padanya.

Akan tetapi, Hud Filbert mengaku telah berpesta sabu di apartemen di kawasan Permata Hijau, Jaksel bersama 5 temannya. Ia disebut sebagai pemodal pesta sabu tersebut.

Atas perbuatannya itu, Hud Filbert ditetapkan sebagai tersangka. Dia terancam 4 tahun penjara atas penyalahgunaan narkoba.

“Saudara HI terkena Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ‘Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri’, di mana pidana penjara 4 (empat) tahun, terkait surat edaran mahkamah agung bahwa barang bukti di bawah SE MA, korban penyalahguna narkotika wajib direhabilitasi,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi pada wartawan di Polres Metro Jakbar, Senin (17/4).

Berikut fakta-fakta penangkapan Hud Filbert di kasus narkoba yang dirangkum detikcom, Selasa (18/4/2023).

Hud Filbert Diduga Danai Pesta Narkoba

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Syahduddi mengatakan awalnya Tim Satresnarkoba menangkap MR dan pasangannya inisial K alias Ica di indekos di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi menyita sejumlah sabu dari Ica.

Polisi kemudian melakukan pengembangan terhadap MR. Dari pengakuan MR, dia memberikan narkoba jenis ekstasi dan sabu kepada tersangka AIF.

“Dengan menggunakan uang milik HI (Hud Filbert Idrus) untuk mengadakan pesta narkoba di salah satu apartemen bersama 5 orang lainnya,” kata Syahduddi.

Hud Filbert dkk Positif Narkoba

Polisi kemudian menangkap Hud Filbert di Jalan Haji Nawi. Dia ditangkap bersama JA dan RD.

Polisi tidak menemukan narkoba pada Hud Filbert dkk saat itu. Namun hasil tes urine ketiganya positif narkoba.

“Ketika dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan barbuk narkotika apapun. Namun ketika kita test urun, semuanya positif menggunakan narkoba,” tutur Syahduddi.

Klaim Hud Filbert Baru Sekali Pakai Sabu

Kepada polisi, Hud Filbert mengaku baru satu kali memakai sabu. Dia memakai sabu di apartemen di kawasan Permata Hijau bareng tersangka lainnya.

“Dari pengakuan yang bersangkutan baru sekali (pakai sabu) pas di apartemen itu. (Di apartemen) sudah menggunakan di sana,” kata Syahduddi.

Syahduddi mengatakan pesta sabu itu diinisiasi oleh tersangka MR.

“(Penggagas pesta sabu) ya dari si MR ini. jadi si HI ini hanya ikut saja,” katanya.

Pemasok Sabu ke Hud Filbert Diburu Polisi

Polisi masih memburu pria bernama Hollower, pemasok sabu kepada aktor Hud Filbert Idrus alis HI. Hollower diyakini masih beredar di Jakarta.

“Yang jelas tim opsnal masih di lapangan memburu pelaku (Hollower) dan kemungkinan masih berada di wilayah Jakarta,” kata Kapolres Metro Jakbar Kombes Syahduddi kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Barat, Senin (17/4).

Nantinya, jika Hollower sudah tertangkap, pihaknya akan mengembangkan kasus tersebut ke artis lain. “Ini kan ada salah satu DPO yang sedang kita buru atas nama si Hollower ini, kalo ini sudah dapat mungkin bisa kita kembangkan ke arah sana (artis lain),” ujarnya.

Syahduddi mengatakan awalnya pihaknya mendapatkan informasi terkait transaksi narkoba di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi kemudian melakukan observasi pada Jumat (14/4) sekitar pukul 00.00 WIB.

Hud Filbert dkk Akan Diasesmen

Kombes Syahduddi mengatakan pihaknya akan mengajukan asesmen Hud Filbert dkk ke Badan Narkotika Nasional (BNN). Hasil asesmen itu nantinya akan menentukan apakah Hud Filbert bisa lanjut ke pengadilan atau cukup direhabilitasi.

“Jadi gini terkait 7 pelaku ini akan kita ajukan asesmen ke BNN. Terkait nanti bakal direhab atau lanjut sidang itu tergantung hasil dati asesmen dari BNN. Itu yang kita patuhi,” katanya.

Selain Hud Filbert, polisi menangkap 6 tersangka lainnya yang terdiri atas 3 laki-laki dan 3 perempuan. Hud Filbert dkk ditangkap di 3 lokasi berbeda.

Hud Filbert bertopi dan berbaju tahanan warna hijau saat dirilis polisi (Brigitta Belia/detikcom)
Keenam tersangka lainnya adalah MR, K alias Ica, AIF, HI alias HF, GA, RD, dan W. Seorang pemasok bernama Hollower diburu polisi di kasus ini.

Dalam kasus ini polisi menyita 1 plastik klip berisi 1/4 narkotika jenis ekstasi warna hijau tua berat brutto 0.17 (nol koma tujuh belas) gram. Polisi juga menyita cangklong yang berisi sisa sabu.

Polisi masih mengembangkan kasus ini. Polisi akan mendalami kemungkinan Hollower pemasok sabu kepada Hud Filbert juga menyuplai sabu kepada artis atau public figure lainnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6678952/5-fakta-hud-filbert-pemodal-pesta-narkoba-kini-jadi-tersangka.)

Jakarta (VLF) Apin BK dijerat pasal TPPU dalam perkara judi online. Pihak pengacara meminta agar harta Apin BK yang tidak terkait TPPU dipisahkan.

Pengacara terdakwa Apin BK, Landen Marbun mengatakan berdasarkan penyidikan Polda Sumut, kegiatan judi online yang merupakan pidana asal dimulai April 2022.

“Terhadap barang bukti yang disita akan dilakukan pemisahan, kalau penyitaan aset perolehan sebelum April 2022, sejatinya sebelum itu harusnya dikembalikan. Sebelum April 2022 harus dipisahkan, dikembalikan,” ujar Landen, Senin (17/4/2023).

Dia sepakat dengan keterangan Dhira Gulista Sudjaja, saksi Ahli Pidana Pencucian Uang yang dihadirkan di persidangan. Sedangkan untuk perusahaan PT Bursa Keramik di Jalan Asia sudah pindah beroperasi ke Komplek Cemara sejak 2015.

“Fakta persidangan PT Bursa Keramik yang di Kompleks Cemara Asri masih beroperasi sampai hari ini,” tuturnya.

Untuk usaha burung walet, lanjut Landen, di persidangan juga diketahui itu atas nama Mery. Di mana kliennya Apin BK itu menjadi rekan bisnis.

Saat persidangan Landen Marbun turut didampingi oleh tim kuasa hukum lainnya, Hisar Sitompul ,SH,MH , AKBP Sunari, SH,MH , Rinaldo Butar-Butar SH,MH , Bornok Simanjuntak SH,MH , Yan Robert Tambunan SH, Budi Manulang SH, dan Polmar Lumban Gaol SH .

Adapun pendapatan kliennya dari sarang burung walet transaksi tahun 2020 saja adalah puluhan miliar.

“Itu merupakan fakta persidangan, atas keterangan saksi pembeli perusahaan sarang burung Apin BK,” katanya.

Sebelumnya saksi ahli Dhira Gulista menjelaskan bahwa terlebih dahulu harus melihat tempat dan waktu tindak pidana asal dahulu sebelum bisa menilainya.

“Terkait itu, kita harus melihat dulu tempat dan waktu harta kekayaannya tersebut. Maka kalau dilihat dari data, nantinya yang bersangkutan bisa membuktikan waktu dan tempat hasil kekayaan yang didapatkannya itu,” kata Dhira kata bersaksi di PN Medan, Senin (17/4/2023).

Atas keterangan Dhira, JPU menggali menurut pandangan ahli terkait beberapa aset yang bisa dirampas terkait adanya tindak pidana pencucian uang dari pidana asal yang menjerat Apin BK.

“Apakah harta kekayaan atau aset yang bersangkutan bisa dirampas, atau beberapa yang diagunkan itu jika terbukti adanya tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal bisa dilakukan perampasan,” tanya jaksa.

“Bisa dilakukan perampasan, tapi jika data hasil itu dalam waktu sesuai dengan waktu beroperasinya sewa ruangan di kafe warna warni sejak April 2022. Kemudian, yang bersangkutan juga harus membuktikan asal harta atau asetnya jika memang tidak di waktu kafe warna warni tersebut,” jawab ahli.

Dhira menegaskan bahwa mereka hanya bisa melihat dari data yang diberikan oleh penyidik. Maka, Dhira mengatakan, mereka hanya bisa memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka pelajari dari data penyidik.

“Kami ahli bisa memberikan keterangan, dan pandangan sesuai dengan data yang diberikan oleh penyidik. Data yang diberikan oleh penyidik menjelaskan ada beberapa aset yang sejak berjalannya kafe warna-warni,” sambungnya.

(Sumber : https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6678839/pengacara-minta-harta-apin-bk-soal-tppu-dipisahkan.)

Jakarta (VLF) Jaksa penuntut umum (JPU) juga mengajukan banding atas vonis terdakwa anak, AG (15), terkait penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17). Pihak David berharap banding tersebut bisa dikabulkan majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

“Kami diberitahu jaksa hari ini, bahwa jaksa penuntut umum sudah tanda tangan akta banding. Kami berharap keadilan bagi anak korban David menjadi lebih terbuka, dan hakim Pengadilan Tinggi nanti mengabulkan banding JPU,” kata kuasa hukum David, Mellisa Anggraeni saat dihubungi, Senin (17/4/2023).

Mellisa menilai AG memiliki peran besar dalam penganiayaan kliennya. Dengan itu, dia berharap AG bisa dihukum dengan maksimal.

“Semoga masih ada keadilan di Pengadilan Tinggi nanti mengingat pelaku anak ini sangat besar perannya memicu penganiayaan ini terjadi,” katanya.

Sebelumnya, terdakwa anak, AG (15), melakukan banding atas vonis 3,5 tahun yang diterimanya terkait penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17). Jaksa penuntut umum (JPU) juga mengajukan banding atas vonis tersebut.

“Pihak AG banding dan kami juga banding,” Kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan (Jaksel), Syarief Sulaeman Nahdi, kepada wartawan, Senin (17/4).

Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto, mengatakan banding JPU dan pihak AG diajukan hari ini. “Jaksa juga ajukan banding pada hari yang sama,” ujarnya.

Sebelumnya, anak AG divonis hukuman penjara dalam kasus penganiayaan David Ozora. Hakim menyatakan AG terbukti secara sah bersalah dan terlibat dalam penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo (20) kepada David.

“Mengadili menyatakan terdakwa anak AG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata hakim tunggal Sri Wahyuni Batubara saat membacakan amar putusan dalam sidang di PN Jaksel, Senin (10/4).

“Hukuman pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan di LPKA,” sambungnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6678881/pihak-david-harap-banding-jaksa-soal-vonis-35-tahun-ag-diterima.)

Jakarta (VLF) Mahendra Dito Sampurno atau Dito Mahendra ditetapkan sebagai tersangka terkait kepemilikan senjata api (senpi) ilegal. Namun hingga kini, keberadaan Dito Mahendra belum diketahui.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan penetapan tersangka Dito dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara. Gelar perkara tersebut dihadiri tiap perwakilan dari Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Divisi Hukum Polri, hingga Divisi Propam Polri.

“Hari ini penyidik telah melaksanakan gelar perkara, yang dihadiri oleh perwakilan Itwasum, Divkum, Propam, dan Wasidik,” ucap Djuhandhani kepada wartawan, Senin (17/4/2023).

Djuhandhani menyampaikan, para peserta yang ikut dalam gelar perkara sepakat untuk menaikkan status hukum Dito Mahendra menjadi tersangka.

“Peserta gelar sepakat menaikkan status Dito Mahendra dari saksi menjadi tersangka,” tegas Djuhandhani.

Dito Bakal Jadi DPO Bila Mangkir Panggilan

Djuhandani menyampaikan Dito bisa dimasukan ke dalam daftar pencari orang (DPO) bila tak hadir dalam pemanggilan sebagai tersangka. Sebab Dito sudah mengkir panggilan beberapa kali saat statusnya masih saksi.

“Ya kita akan panggil tersangka dan kalau nggak kunjung datang kami DPO,” ucapnya.

Dito Terancam Hukuman Mati

Dito Mahendra dijerat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Polisi menilai Dito tak memiliki bukti legal soal kepemilikan senjata apinya.

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951,” ungkapnya.

Djuhandhani pun menjelaskan isi pasal tersebut. Terkait ancaman hukuman, Djuhandhani menyebut sesuai aturan yang berlaku.

Berikut bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951:

Pasal 1

(1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.

“Kalau untuk ancaman hukuman, sesuai yang diamanatkan undang-undang. Dan untuk penuntutan sendiri nantinya ranah kejaksaan,” ucap Djuhandhani.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6678911/dito-mahendra-kini-tersangka-tapi-sosoknya-masih-entah-di-mana.)

Jakarta (VLF) Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburohkman, mengatakan tak ada yang salah dari kritik warga bernama Bima Yudho Saputro terhadap kondisi jalan rusak di Lampung. Dia berharap polisi menghentikan proses penyelidikan terhadap Bima.

“Saya dapat info Bima sudah dilaporkan ke Polda Lampung, saya pastikan saya akan terus ingatkan Polda Lampung agar tidak menindaklanjuti laporan ini secara hukum. Karena memang nggak ada masalah hukumnya,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Senin (17/4/2023).

Dia mengaku tak ingin mengintervensi kepolisian. Namun, dia mengingatkan agar persoalan yang bukan masalah hukum tak dibawa ke ranah hukum.

“Saya tidak intervensi tapi saya mengingatkan ya. Jangan sampai masalah yang sebetulnya bukan masalah hukum dibawa ke masalah hukum,” tutur Habiburokhman.

Dia juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk proaktif memastikan Bima aman. Dia tak ingin demokrasi di Indonesia dibungkam gara-gara mengkritik jalan rusak.

“Yang kedua, saya minta LPSK juga proaktif memberikan perlindungan kepada Bima ini, kita harus jaga iklim demokrasi ini jangan sampai suara-suara kritis itu justru dilarikan ke arah kriminal. Maju terus Bima, jangan khawatir, jangan takut, kami bersamamu,” ujarnya.

Sebelumnya, TikToker bernama Bima Yudho Saputro resmi dilaporkan oleh warga bernama Ginda Ansori ke Polda Lampung. Bima dilaporkan atas kasus dugaan penghinaan dalam video viral mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung.

“Iya benar sudah kami laporkan ke Polda Lampung,” kata Ginda dilansir detikSumut, Senin (17/4).

Laporan itu bernomor:LP/B/161/IV/2023/SPKT/POLDA LAMPUNG tertanggal 13 April 2023 tersebut, Ginda mengatakan terlapor Bima diduga telah melanggar ujaran kebencian mengandung SARA.

“Yang kita laporkan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE berkaitan dengan ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA terkait kalimat yang diucapkan “gue berasal dari provinsi yang satu ini dajjal”,” ujar Ginda.

Polda Lampung Buka Suara

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra mengatakan pihaknya mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap setiap laporan masyarakat yang masuk.

“Kita ini kan negara hukum berdasar asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Kewenangan penyidik Polri itu adalah sebagai penyidik. Nah penyidik itu tidak bisa menerima atau menolak laporan tanpa dilakukan penyelidikan. Itu namanya asas equality before the law, baik itu terlapor dan pelapor memiliki hak yang sama, harus dilindungi. Dalam hal ini tentu adanya laporan dan pengaduan itu kita wajib melakukan penyelidikan,” kata Pandra saat dihubungi, Minggu (16/4).

Pandra menuturkan laporan yang sudah diterima polisi harus dilakukan penyelidikan sampai gelar perkara. Bila dalam gelar perkara tidak ditemukan adanya unsur pidana terkait laporan tersebut, maka kasus dihentikan dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SP3). Namun jika sebaliknya, maka akan dilakukan pemanggilan untuk permintaan keterangan.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6677013/anggota-dpr-harap-polda-lampung-setop-proses-bima-tak-ada-masalah-hukumnya.)

Jakarta (VLF) Brigjen Endar Priantoro akan melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dkk ke Ombudsman hari ini. Laporan itu buntut dirinya dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.

“Iya, Pak Endar akan melapor ke Ombudsman di sore hari,” kata Kuasa Hukum Endar, Ichsan Febrian Syah, saat dihubungi, Senin (17/4/2023).

Ichsan mengatakan rencananya Endar akan melaporkan ke Ombudsman pukul 15.00 WIB. Dia mengatakan akan menjelaskan lebih lanjut terkait bukti yang akan dibawanya pada saat pelaporan nanti.

“Dijawab nanti ya (saat pelaporan),” ujarnya.

Polemik Pencopotan Endar

KPK mencopot Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan dengan alasan masa tugasnya dari Polri berakhir pada 31 Maret 2023. Pencopotan itu kemudian menuai polemik karena Kapolri telah memperpanjang masa tugas Endar di KPK dengan surat kepada pimpinan KPK tertanggal 29 Maret 2023.

Kapolri juga kembali membalas surat penghadapan kembali Endar ke Polri yang dikirim KPK. Dalam surat itu, Kapolri kembali meminta agar Endar tetap bertugas di KPK.

Endar pun telah mengadukan polemik ini ke Dewan Pengawas KPK. Dia berharap Dewas bisa menuntaskan polemik yang terjadi.

KPK kemudian buka suara. KPK menegaskan pencopotan dilakukan karena masa tugas Endar berakhir per 31 Maret 2023. KPK juga menyatakan tidak mengajukan perpanjangan masa tugas Endar.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6677005/brigjen-endar-laporkan-firli-bahuri-cs-ke-ombudsman-hari-ini.)

Jakarta (VLF) Perhelatan ‘Paralegal Justice Awards 2023’ yang digelar Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham dan Mahkamah Agung (MA) disambut positif Lurah dan Kepala Desa (Kades) dari pelosok Indonesia. Hingga pendaftaran ditutup, sebanyak 765 lurah/kades mendaftar dengan jumlah terbanyak dari Jawa Timur.

“Animo yang tinggi ini harus dimaknai bahwa ke depannya aparatur di tingkat desa semakin menyadari peran pentingnya sebagai hakim perdamaian atau juru damai di desa atau kelurahan,” kata Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana dalam siaran persnya, Senin (17/4/2023).

Pendaftaran ‘Paralegal Justice Awards 2023’ ditutup pada Rabu (12/4). Dibuka sejak awal Februari yang lalu, total pendaftar yang masuk berjumlah 765 orang. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan BPHN dan MA selaku inisiator. Dari ratusan pendaftar tersebut, tertinggi dari Jawa Timur disusul Bali, dan DKI Jakarta.

“Partisipasi Kepala Desa dan Lurah dalam ajang Paralegal Justice Award, secara jumlah melebihi ekspektasi,” ucap Widodo Ekatjahjana.

Saat ini BPHN dan MA berupaya agar peran Kades dan Lurah sebagai hakim perdamaian atau juru damai desa (Non Litigation Peacemaker) semakin eksis dan dirasakan manfaatnya oleh warga desa. Sehingga ke depan, penyelesaian permasalahan hukum yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dimungkinkan diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi) akan semakin lazim dilakukan di kalangan warga setempat.

“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Kades dan Lurah yang telah mendaftar dalam ajang Paralegal Justice Award 2023. Saat ditutup per tanggal 12 April 2023, tercatat sebanyak 765 pendaftar, dengan rincian Kades sebanyak 515 pendaftar dan Lurah sebanyak 250 pendaftar,” kata Widodo.

Widodo menegaskan, ajang Paralegal Justice Award 2023 bukan sekadar ajang seremoni atau ajang ‘cari panggung’ bagi Kepala Desa dan Lurah. Sebaliknya, event ini diharapkan melahirkan sosok panutan di tataran perangkat desa.

“Karena pada salah satu rangkaian acara dilakukan semacam bootcamp ‘Paralegal Academy’ bagi Kepala Desa dan Lurah yang lolos tahap audisi untuk belajar dasar-dasar keilmuan dan praktik yang menunjang perannya sebagai hakim perdamaian desa,” ungkap Widodo.

Bagi Keades dan Lurah terbaik berhak mendapatkan gelar non akademik ‘NL.P’ yang merupakan akronim dari Non Litigation Peacemaker. Titel tersebut dicantumkan di belakang nama para Kades dan Lurah pemenang dalam ajang ini.

“Ini kesempatan bagi Kades dan Lurah untuk menunjukkan karya terbaiknya sebagai hakim perdamaian atau juru damai di desa. Menteri Hukum dan HAM RI pada akhir rangkaian Paralegal Justice Award 2023 memberikan gelar non akademik NL.P bagi Kades dan Lurah berprestasi dalam menyelesaikan masalah hukum yang tidak perlu masuk pengadilan,” pungkas Widodo.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6676984/ratusan-kades-daftar-hakim-perdamaian-desa-tertinggi-dari-jatim.)

Jakarta (VLF) Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Usai ditangkap, diyakini bakal ada efek domino akibat kejadian itu.

KPK sendiri sudah menetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai tersangka kasus pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet di wilayah Bandung dalam program Bandung Smart City. Selain itu KPK juga menetapkan dua pejabat Dishub Kota Bandung yakni Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan dan Sekdishub Kota Bandung Khairul Rijal.

Agar roda pemerintahan Kota Bandung tidak terhambat, harus ada yang mengisi kekosongan wali kota yang saat ini terjerat kasus hukum. Pakar Politik Unpad Firman Manan mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menunjuk Sekda Kota Bandung Ema Sumarna sebagai Plh Wali Kota Bandung.

“Tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan, pelayanan publik harus jalan, apalagi ini jelang Lebaran, harus banyak hal yang difokuskan Saya pikir penunjukan Plh Pak Ema oleh Gubernur suatu yang seharusnya dilakukan, walaupun Plh punya keterbatasan karena Plh tidak bisa ambil kebijakan strategis,” kata Firman via sambungan telepon, Minggu (16/4/2023).

Selain itu, menurut Firman dibutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus dilakukan. “Supporting dari provinsi dan pusat (dibutuhkan) karena bagaimana pun Pemkot Bandung sekarang dalam kondisi tidak normal, perlu ada supervisi yang lebih optimal, kemudian secara maksimal dan pemerintah lebih atas punya kewajiban untuk membackup,’ ungkapnya.

Disingung apa yang harus dilakukan oleh Ema saat ini, Firman menyebut Ema harus langsung bekerja dan pimpin birokrasi secara maksimal. “Normatif sebetulnya, melaksanakan dan menjalankan tugas dari pejabat definitif berhalangan yang saat ini Kang Yana bisa disebut berhalangan karena belum diberhentikan sementara, karena itu dilakukan setelah ada dakwaan,” tuturnya.

Apalagi menurut Firman saat ini Pemkot Bandung sedang dihadapkan penanganan mudik dan Lebaran 2023. “Ada skla prioritas, karena ini dekati Lebaran. Satu soal mudik, kalau mudik di Kota Bandung (tidak berdampak) karena arus keluar (bakal terjadi) kemacetannya, apalagi ini yang kena kasus pejabat Dishub, makannya ini harus jadi prioritas. Juga soal menyangkut aspek ekonomi, misal ada kenaikan harga dan kebutuhan pokok, ktu perlu ada perhatian ya, jangan ada kenaikan harga tinggi, kesulitan dan kelangkaan barang ya,” jelasnya.

Tantantangan Berat Plh Wali Kota Bandung

Firman menerangkan, bukan soal birokrasi yang jadi tantangan Ema Sumarna usai didaulat jadi Plh. Tapi yang bakal jadi tantangan bagi Ema yakni soal psikologis ASN lainnya.

“Psikologis (ASN lain) bagaimana pimpinan tertinggi, apalagi kasus korupsi dan ada rekan sejawatnya yang terkena. Ini secara psikologi akan buat suasana kerja bisa jadi tidak optimal, bagaimana Plh harus jaga ritme bahwa birokrasi harus bekerja yang terbaik jangan sampai menjadi ragu dan terhalang karena ada beban sikologi,” tuturnya.

Firman menyebut, bakal terjadi keragu-raguan bagi pimpinan OPD atau sekelas kepala dinas dan hal itu yang harus diatasi oleh Ema. “Bisa begitu, bisa jadi khawatir ambil keputusan atau terlibat hal-hal lain, apalagi yang kena pimpinan yang setiap hari berkerja bareng,” tuturnya.

“Menurut saya harus dikelola oleh Pak Ema sebagai Plh, misalnya ada pejabat lain dipanggil sebagai saksi atau KPK kemudian hadir di Pemkot, itu bisa jadi ganggu psikologis walaupun belum tentu kasusnya merembet, kan tidak. Itu harus dikelola, sudah tugas Pak Ema,” ujarnya.

Sebagai Plh Wali Kota Bandung Ema juga harus mengembalikan suasana kerja yang baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat. “Ini tantangan Pak ema, harus kembalikan suasana jadi bagus, menurut saya tantangan, selain administratif birokrasi, itu udah biasa, tapi soal sikologi OPD penting,” pungkasnya.

Elektabilitas Gerindra Tak Akan Terganggu

Sementara itu, akibat kasus ini, diyakini tak akan berdampak besar pada Partai Gerindra di Kota Bandung. Sebab Yana dianggap tak cukup identik dengan Gerindra.

“By data dari beberapa survei di Kota Bandung tidak ada asosiasi terlalu kuat antara Kang Yana dengan Gerindra. Kita lakukan survei, dalam dua survei itu terlihat memang mengkonfirmsi tadi bahwa Kang Yana itu tidak diasosiasikan dengan Gerindra,” kata Firman.

Dalam survei yang dilakukan Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) pada Desember, tahun 2022 lalu, Yana ada di nomor satu dan istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratya di nomor dua sebagai calon terbuat dalan Pilwalkot Bandung, namun hasil survei itu tak berdampak pada elektabilitas Gerindra.

“Misal di survei terakhir, nomor satu-dua Pak Yana dan Bu Atalia, tapi Gerindra tidak dapatkan dampak positif. Harusnya kan Gerindra jadi nomor satu, tapi nomor tiga setelah PKS dan PDIP,” ungkap Firman.

Selain itu, Yana juga dalam kegiatannya jarang tampil menggunakan atribut Gerindra. Hal itulah yang membuat Yana tidak dapat diasosiasikan dengan Gerindra.

“Termasuk tidak tampil dengan atribut Gerindra sehingga dugaan saya warga tak asosiasikan Pak Yana dengan Gerindra. Harusnya tidak ada dampak signifikan negatif terhadap Gerindra,” tambahnya.

“Jadi naik-turunnya Gerinda asosiasinya dengan Prabowo. Gerindra naik karena faktor Pak Prabowo, di nasional ada kenaikan. Menurut saya (kasus ini) tak ada pengaruh besar bagi Gerindra,” tegasnya.

Seperti diketahui, sebelum Wali Kota Bandung Oded M Danial didampingi wakilnya Yana Mulyana, pasangan ini diusung oleh Partai PKS, Gerindra dan PBB.
Pasangan ini kalahkan pasangan Yossi Irianto-Aries Supriatna dan Nurul Arifin-Chairul Yaqin Hidayat dengan jumlah suara memperoleh 634.682 suara,

(Sumber : https://www.detik.com/jabar/berita/d-6676365/menerka-efek-domino-usai-walkot-bandung-ditangkap-kpk.)

Jakarta (VLF) Empat auditor BPK RI terdakwa kasus suap Rp 2,9 miliar membacakan pledoi atau pembelaannya di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Keempat terdakwa ada yang beralasan hanya diperintah hingga menjadi tumbal kasus suap.

Sidang pledoi 4 auditor BPK terdakwa kasus suap berlangsung di ruang sidang Bagir Manan, PN Makassar, Jumat (14/4). Para terdakwa adalah Gilang Gumilar, Wahid Ikhsan Wahyuddin, Yohanes Binur Haryanto Manik, dan Andi Sonny.

Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut empat auditor BPK RI itu dihukum 4,8 hingga 7 tahun penjara terkait kasus suap Rp 2,9 miliar. Keempat terdakwa dinyatakan bersalah menerima suap dari sejumlah kontraktor di Sulsel.

Berikut tuntutan keempat terdakwa kasus suap Rp 2,9 M:

1. Terdakwa Gilang Gumilar
Tuntutan: 4,8 tahun dan denda Rp 300 juta

2. Terdakwa Wahid Ikhsan Wahyuddin
Tuntutan: 7,9 tahun dan denda Rp 300 juta

3. Terdakwa Yohanes Binur Haryanto Manik
Tuntutan: 4 tahun dan denda Rp 300 juta

4. Terdakwa Andi Sonny
Tuntutan: 7,9 tahun dan dendaRp300juta

Dirangkum detikSulsel, Senin (17/4/2023), berikut pembelaan 4 auditor BPK terdakwa kasus suap Rp 2,9 M

1. Gilang Ngaku Cuma Diperintah

Gilang mendapatkan kesempatan pertama membacakan pledoinya. Dalam pledoi yang dibacakan kuasa hukumnya, Gilang berdalih dia tak punya kewenangan untuk meminta dana kepada kontraktor.

“Terdakwa Gilang Gumilar tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dan tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan apa yang menurut pikiran orang ada hubungannya dengan jabatannya tidak terbukti,” ujar kuasa hukum Gilang, Rachmat Aulia Wahid, Jumat (14/4).

Rachmat mengatakan kliennya bukan pemeriksa atau tim audit. Oleh sebab itulah dia menilai Gilang tidak memiliki kewenangan meminta dana ke kontraktor.

“Terdakwa Gilang Gumilar hanya mengikuti arahan atau perintah dari terdakwa Wahid Iksan Wahyuddin untuk berkomunikasi dengan Edy Rahmat terkait permintaan uang kepada para kontraktor,”katanya.

Masih dalam pledoinya, Gilang secara langsung menyampaikan dirinya pernah diminta oleh terdakwa Wahid agar tidak jujur ke penyidik. Dia mengaku diminta tidak menyebut nama Wahid dalam pemeriksaan terkait kasus suap BPK RI.

“Pada saat itu juga sekitar bulan November saudara Wahid Ikhsan Wahyuddin mengatakan kepada saya untuk tidak menyebut nama dirinya,” kata Gilang di persidangan, Jumat (14/4).

Gilang menuding Wahid telah menjanjikannya sejumlah uang agar tak jujur ke penyidik. Namun Gilang mengaku menolaknya.

“Nantinya saya akan diberikan uang dari tahun sampai dengan saya pensiun, tetapi saya tidak mau dan menolaknya,” ujar Gilang.

Menurut Gilang, Wahid bahkan masih membujuknya saat dia sendiri sudah dalam tahanan. Gilang mengaku diminta Wahid untuk memberikan keterangan yang berpihak pada Wahid.

“Misalnya selalu bertanya apa yang dikatakan di BAP saya dan saya untuk tidak berkata sesuai dengan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya alami sesungguhnya,” terangnya.

“Bahkan ada ancaman dari saudara Wahid Ikhsan Wahyuddin akan mencari atau menyewa preman di Makassar untuk memukuli saya,” katanya.

2. Pembelaan Terdakwa Wahid

Sementara itu, terdakwa Wahid membantah tudingan bahwa dirinya memaksa Gilang berbohong ke penyidik terkait kasus suap ini. Wahid merasa difitnah oleh Gilang.

“Saya anggap bahwa hari ini sidang pledoi. Tapi keterangan terdakwa dia masih memfitnah saya, mengatakan bahwa saya mengancam dengan preman,” ujar Wahid saat membacakan pledoi di PN Makassar, Jumat (14/4).

Wahid menduga Gilang sangat membenci dirinya sehingga melontarkan tudingan itu. Wahid menegaskan dia tidak mengetahui maksud Gilang terkait ancaman.

“Saya tidak tahu kebencian apa yang ada dalam Gilang kepada diri saya. Saya tidak tahu perlakuan apa yang akan dihadapi kepada Gilang Gumilar ketika dia tidak menyebut nama saya,” ujar Wahid.

3. Andi Sonny Ngaku Jadi Tumbal

Terdakwa Andi Sonny mengaku bingung atas kasus yang menjerat dirinya. Sonny menyebut jabatannya yang tinggi di BPK RI harus membuatnya menjadi tumbal dari proses pengumpulan uang dari mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat.

“Saya merasa dijadikan tumbal, gara-gara sayalah yang jabatannya paling tinggi di antara mereka yang melakukan persekongkolan yang pengumpulan uang dari Edy Rahmat,” ujarnya.

Sonny mengakui belakangan baru mengetahui perlakuan Gilang terhadap dirinya merupakan perintah dari Wahid. Sehingga dia menyebut, Wahid dalam perkara ini telah menjadikan dirinya sebagai tameng untuk menghindari tuduhan bahwa dialah dalang dari kasus tersebut.

“Di sini saya merasa bahwa saudara Wahid sangat ingin menjadikan saya sebagai tameng dengan tujuan agar dia dapat terhindar dari tuduhan bahwa dialah yang mengatur ini semua,” demikian pledoi Sonny.

Sonny menjelaskan kalau peminjaman uang Rp 100 juta kepada Wahid terpaksa dilakukan lantaran sangat membutuhkan. Sonny mengaku saat itu tidak mengetahui adanya pengumpulan dana dari Edy Rahmat, sehingga menurutnya peminjaman dan uang 1 persen itu tidak ada kaitannya.

“Hanya kebetulan terjadi di sama waktu, sehingga saudara Wahid Iksan Wahyuddin menggunakan uang tersebut untuk menyeret saya. Dan saya anggap membebankan saya dan memfitnah saya,” kata Sonny.

“Saya sama sekali tidak terlibat baik secara pemikiran maupun secara langsung karena memang saya tidak mengetahui apa-apa dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka,” jelasnya.

4. Pledoi Yohanes Binur

Terdakwa Yohanes Binur Haryanto Manik mengaku tidak terlibat langsung dalam pengumpulan dana 1 persen itu. Dia menyebut dirinya hanya sebatas tim pemeriksa BPK.

“Peran terdakwa di sini hanya sebatas tim pemeriksa BPK dalam LKPD dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 yang meminta kontraktor mengembalikan kerugian negara atas pemeriksaan dan memonitorkannya,” demikian pledoi Yohanes yang dibacakan oleh kuasa hukumnya.

Kuasa hukum Yohanes menuturkan, kalau kliennya tidak berhubungan dengan kontraktor dan terdakwa lainnya. Yohanes disebut tidak pernah meminta uang dari dana yang diterima Edy Rahmat.

“Sementara kontraktor Yohanes Binur tidak mengetahui dan tidak berperan aktif dan tidak pernah berkomunikasi atau berhubungan bahkan tidak pernah berkesempatan dan kekhilafan kontraktor dan terdakwa lainnya ataupun fakta meminta bagian dari dana diterima Edy Rahmat dari kontraktor dengan terdakwa lainnya,” jelasnya.

(Sumber : https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6676767/pembelaan-auditor-bpk-di-kasus-suap-rp-29-m-ngaku-disuruh-jadi-tumbal.)

Jakarta (VLF) Netizen sedang dihebohkan oleh seseorang dengan nama Yudo Andreawan. Pria tersebut viral karena membuat banyak kegaduhan di sejumlah tempat umum seperti stasiun dan Mal. Kini Yudo Andreawan sudah diamankan oleh Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Jumat (14/4).

Yudo Andreawan diamankan setelah melakukan kekerasan secara fisik dan verbal terhadap korban di mal kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (13/4) siang. Seperti apa sosok Yudo Andreawan?

Jumat (14/4/2023), Yudo Andreawan menuliskan berbagai profesi mentereng di bidang hukum dalam akun LinkedIn miliknya. Di situ, ia menulis sebagai lulusan hukum dengan spesialis Corporate Actions, yang banyak mengurus urusan Merger dan Akuisisi, Buy in Buy Out, Restrukturisasi Utang, Ekuitas Utang, Pembiayaan Ekuitas, Refinancing, Perbankan Investasi.

Selain Corporate Matters, Yudo Andreawan mengaku memiliki keahlian yang tinggi dalam Hukum Acara Pembelaan Pidana. Hal ini nampak dari pengalaman kerjanya yang cukup mentereng.

Masih berdasarkan akun LinkedIn yang ditulisnya sendiri, diketahui Yudo merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dirinya kemudian melanjutkan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Lebih lanjut, dirinya tercatat sempat menjadi Legal Internship di Mahkamah Agung pada Desember 2019 hingga Februari 2020. Ia juga pernah menjadi Legal Counsel di Kepolisian pada Januari 2021 hingga Januari 2022.

Kemudian dirinya mengaku juga pernah menjadi Legal Counsel di TNI pada Februari 2022 sampai Desember 2022. Terakhir ia bekerja di sebuah firma hukum Baker McKenzie (HHP Law Firm). Perlu diingat sekali lagi, riwayat ini adalah berdasarkan informasi dari akun LinkedIn pribadinya yang dia tulis sendiri.

Sebagai informasi, sebelum ditahan pihak kepolisian, Yudo Andreawan sendiri sempat viral di media sosial usai video dirinya yang marah-marah gegara tersenggol penumpang lain. Disebutkan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (12/4/2023) pagi. Dalam video itu, petugas sempat berusaha menahan Yudo yang mencoba mengejar penumpang lain.

Selain di Stasiun Manggarai, Yudo sebelumnya dikabarkan juga sempat membuat keributan di Stasiun Sudirman. Tidak berhenti di sana, berdasarkan pengakuan netizen ini juga sempat membuat onar di berbagai tempat umum lainnya.

(Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6673361/apa-pekerjaan-yudo-andreawan-si-pembuat-onar-di-mal-dan-stasiun.)