Jakarta (VLF) BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) mengapresiasi hasil survei Indikator Politik Indonesia, di mana kepercayaan publik ke Polri naik menjadi 73,2 persen. Namun BEM PTNU berharap Polri tak cepat puas dengan capaian tersebut.

“Jadi kalau dari kami, atas nama BEM PTNU, tentu sangat mengapresiasi atas peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga Polri. Cuma ada beberapa catatan yang memang harus diperhatikan,” kata Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Wahyu Al Fajri kepada wartawan, Senin (1/5/2023).

“Pertama, jangan sampai atas peningkatan kepercayaan terhadap Polri menjadikan lembaga Polri puas,” sambung dia.

Menurut Wahyu, kinerja jajaran polres dan polsek masih perlu dibenahi. Wahyu menuturkan masih ada kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum, dan masyarakat yang masih menilai polres serta polsek kurang tanggap.

“Jadi ada beberapa hal yang harus dibenahi juga, terutama di tingkat polres dan juga polsek. Banyak hal-hal yang memang oknum-oknum di tingkat polres dan polsek kurang tanggap terhadap masyarakat, yang kurang responsif lah,” ujar Wahyu.

Wahyu menuturkan, untuk menjaga citra Polri harus betul-betul mengawasi anggotanya. Jangan sampai ada anggota polisi yang arogan dengan masyarakat.

“Untuk sama-sama menjaga harga diri dan marwah Polri,” imbuh dia.

Wahyu mengatakan BEM PTNU selalu siap menjadi agen kontrol Polisi. Terakhir, dia menuturkan kinerja Polri bila mengacu pada pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memang memuaskan.

“Kami ini siap membantu, siap menjadi check and balance lembaga Polri, untuk mengawasi hal-hal tersebut. Apalagi yang berkaitan dengan masyarakat, apalagi kami sebagai agent of control. Pada prinsipnya kan hari ini kerja keras, khususnya Kapolri, dalam penanganan beberapa kasus ini kan cukup memuaskan juga ya. Contohnya arus mudik, arus balik juga kan perlu kita apresiasi karena kita merasakan kelancarannya,” pungkas Wahyu.

Sebelumnya, Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis survei tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, Polri. Hasilnya kepercayaan publik pada Polri meningkat menjadi 73,2 pesen.

Survei ini digelar pada 11-17 April 2023 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka oleh pewawancara yang terlatih.

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling. Adapun margin of error survei +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6701081/bem-ptnu-apresiasi-kepercayaan-publik-ke-polri-naik-arus-mudik-balik-lancar.)

Jakarta (VLF) Ricky Rizal resmi mengajukan permohonan kasasi. Upaya hukum itu diajukan Ricky usai vonis 13 tahun Penjara terhadapnya dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Djuyamto, permohonan kasasi itu diajukan Ricky pada Selasa (2/5) kemarin. Permohonan kasasi diajukan Ricky melalui kuasa hukumnya.

“Pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 penasehat hukum salah satu terdakwa pembunuhan berencana alm Brigadir Joshua yaitu Ricky Rizal telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan banding PT DKI Jakarta,” kata Djuyamto.

Djuyamto melanjutkan, permohonan kasasi tersebut dinyatakan langsung oleh kuasa hukum Ricky di Kepaniteraan PN Jaksel.

“Permohonan kasasi tersebut dinyatakan langsung di kepaniteraan PN Jakarta Selatan,” lanjutnya.

Jaksa Telah Ajukan Kasasi

Jaksa penuntut umum (JPU) juga telah mengajukan kasasi. Jaksa mengajukan kasasi atas putusan banding empat terdakwa, yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal.

“Pada hari ini, Jumat, 28 April 2023, pihak Kejaksaan mengajukan permohonan kasasi dengan datang ke PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap putusan banding atas nama Terdakwa Ferdy Sambo, Putri C, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal,” kata Djuyamto dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (28/3/2023).

Ricky Tetap Divonis 13 Tahun Penjara

Sebelumnya, di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan menguatkan vonis Ricky Rizal, yakni 13 tahun penjara, terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat.

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama Terdakwa Ricky Rizal yang dimintakan banding tersebut,” kata hakim ketua H Mulyanto saat sidang di Pengadilan Tinggi DKI, Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).

Duduk sebagai ketua majelis H Mulyanto dengan hakim anggota Ewit Soetriadi, Singgih Budi Prakoso, Abdul Fattah, dan Tony Pribadi.

Diketahui, pada tingkat pertama, Ricky divonis 13 tahun penjara. Eks ajudan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo itu dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat.

Ricky dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf untuk Ricky.

Hal yang memberatkan ialah Ricky berbelit-belit hingga mencoreng citra Polri. Hal meringankan ialah Ricky masih punya tanggungan keluarga.

Selain Ricky, ada Ferdy Sambo, Kuat Ma’ruf, dan Putri Candrawathi yang mengajukan upaya banding. Sedangkan Bharada Richard Eliezer menerima putusan majelis hakim tingkat pertama.
Berikut ini daftar hukuman Ferdy Sambo dkk dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua:

1. Ferdy Sambo divonis mati dan sudah dikuatkan putusan banding
2. Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara dan sudah dikuatkan putusan banding
3. Kuat Ma’ruf divonis 15 tahun penjara
4. Bripka Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara dan sudah dikuatkan putusan banding
5. Bharada Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6700987/tetap-divonis-13-tahun-bui-ricky-rizal-ajukan-kasasi.)

Jakarta (VLF) Pelaku penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, di Jakarta Pusat, Mustopa (60), ternyata pernah berurusan dengan hukum. Dia bahkan pernah dipenjara selama tiga bulan.

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad, usai heboh kejadian penyerangan yang dilakukan Mustopa, Selasa (2/5/2023). Pandra menyebut ulah Mustopa yang dimaksud adalah merusak gedung DPRD Provinsi Lampung.

“Kalau dari database yang kami terima, atas nama Mustopa NR itu pernah ada catatan kriminalnya. Pernah melakukan suatu tindakan, tindak pidana perusakan di salah satu instalasi vital atau objek vital, itu di kantor DPRD Provinsi Lampung di tahun 2016,” kata Pandra kepada wartawan, dilansir detikSumut.

Saat itu, Mustopa dijerat Pasal 406 KUHP dan dipidana penjara selama 5 bulan atas kasus perusakan. Dalam kasus tersebut, lanjut Pandra, Mustopa juga mengaku sebagai utusan nabi.

“Itu yang dipersangakakan di dalam dakwaan Pasal 406 KUHP tentang perusakan. Dan dia selalu mengklaim bahwa dia itu adalah sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW dan telah dituntut oleh JPU (jaksa penuntut umum) selama 5 bulan,” ujarnya.

Dari hasil penelusuran detikSumut melalui berkas putusan pengadilan Nomor Perkara : 1283/Pid.B/2016/PN.Tjk. Dalam surat tersebut dikatakan Mustopa NR melanggar Pasal 406 KUHP.

Di berkas tersebut juga tertera tuntutan pidana hukuman penjara selama 5 bulan dan amar putusannya yang berbunyi Mustopa terbukti melanggar pasal tersebut sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana hukuman penjara selama 3 bulan.

“Iya benar, yang bersangkutan memang memiliki catatan kriminal. Dia dijatuhi vonis hakim 3 bulan penjara atas kasus perusakan kantor DPRD Provinsi Lampung tahun 2016 lalu,” kata Kapolres Pesawaran, AKBP Pratomo Widodo, saat dikonfirmasi.

Pratomo juga mengatakan, keterangan itu juga telah diakui oleh pihak keluarganya.

“Pihak keluarga juga sudah mengakuinya,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan Mustopa sempat pingsan, sebelum akhirnya meninggal dunia. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan pelaku sempat dikejar oleh petugas pengamanan Kantor MUI, sebelum tak sadarkan diri pada Selasa siang.

“Bersangkutan (pelaku) keluar, sama pamdal dan karyawan di dalam dikejar. Kemudian diamankan, beberapa saat pelaku ini pingsan,” kata Irjen Karyoto.

Karena pingsan, pelaku kemudian dibawa ke puskesmas terdekat dari lokasi kejadian. Beberapa waktu berselang, pelaku dinyatakan meninggal.

“Dibawa ke Polsek, dan saat ini di Puskesmas Menteng. Saat ini kondisinya sudah meninggal dunia,” ujar Karyoto.

Jenazah pelaku kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Polisi akan melakukan autopsi untuk mengetahui penyebab pasti Mustopa tewas usai beraksi.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6700954/terungkap-sosok-penembak-kantor-mui-bukan-cuma-sekali-ini-berulah.)

Jakarta (VLF) Bule bengal asal Australia bernama Brenton Craig Abbas Abdullah McArthur telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penghinaan usai meludahi imam Masjid Al-Muhajir Buahbatu, Kota Bandung.

Brenton ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melanggar pasal 335 dan 315 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan dengan ancaman hukuman 1 tahun 2 bulan. Selain ancaman hukum pidana, Brenton juga dinanti sanksi keimigrasian karena ulahnya itu.

Gieta Rahayu Pimandari Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung mengatakan saat ini bule tersebut sedang menjalani proses hukum oleh kepolisian.

“Yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan oleh polisi kalau detailnya tentang pasal pidana adalah kewenangan polisi,” kata Gieta saat dikonfirmasi detikJabar, Selasa (2/5/2023).

Baru setelah proses hukum pidana selesai Gieta menerangkan, Brenton akan diproses hukum keimigrasian. Menurutnya sanksi deportasi sudah pasti akan diberikan kepada Brenton gegara tersangkut masalah hukum di Indonesia.

“Apabila sudah selesai proses hukum pidananya, baru diserahkan ke kita (Imigrasi), nanti dikenakan tindakan administratif keimigrasian menurut hukum keimigrasian. Jika berkaitan dengan pelanggaran pidana pasti kita deportasi, yang bersangkutan kita usir keluar wilayah Indonesia,” jelasnya.

Selain dideportasi, Brenton juga terancam dicekal masuk ke Indonesia. Namun Gieta belum bisa memastikan soal sanksi cekal. Pihaknya masih harus menunggu proses hukum yang saat ini dijalani oleh Brenton.

“Intinya sekarang masih proses hukum pidana, kalau sudah selesai pidananya nanti baru kita akan lakukan proses tindakan keimigrasiannya, jadi proses hukum keimigrasian (deportasi) menunggu proses dari hukum pidananya,” ujar Gieta.

Gieta juga menuturkan, Brenton masuk ke Indonesia menggunakan visa wisatawan (visa on arrival) yang telah habis masa berlakunya saat ini. Setelah dideportasi, Brenton dipastikan tidak bisa masuk ke Indonesia untuk waktu yang tentatif.

Gieta sendiri menyayangkan perbuatan yang dilakukan oleh Brenton. Sebagai seorang warga negara asing, seharusnya Brenton bisa mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia

“Dia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dimana perbuatan itu melanggar hukum pidana di Indonesia. Perbuatan dia yang mengganggu ketertiban umum pasti ada konsekuensinya,” tutup Gieta.

(Sumber : https://www.detik.com/jabar/berita/d-6699243/bule-yang-ludahi-imam-masjid-di-bandung-terancam-dideportasi.)

Jakarta (VLF) Permohonan kasasi Irjen Napoleon Bonaparte ditolak Mahkamah Agung (MA). Alhasil, Irjen Napoleon tetap dihukum 5,5 bulan karena melumuri muka sesama penghuni tahanan Mabes Polri, M Kace.

“Tolak kasasi,” demikian bunyi amar singkat MA yang dilansir website-nya, Selasa (2/5/2023).

Duduk sebagai ketua majelis Desnayeti dengan anggota Yohanes Priyana dan Tama Ulinta Tarigan. Sedangkan panitera pengganti Corpioner.

Sebagaimana diketahui, kejahatan yang dilakukan Napoleon terjadi di sel Bareskrim Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta, pada 26 Agustus 2021. Awalnya M Kace ditahan atas kasus penistaan agama. Sedangkan Napoleon ditahan di kasus korupsi.

Napoleon menghampiri M Kace dan melumuri dengan tinja muka M Kace. Selain itu, Napoleon memukuli M Kace. Kasus bergulir ke pengadilan. Napoleon kembali diadili di kasus kedua. PN Jaksel akhirnya menjatuhkan hukuman 5,5 bulan penjara di kasus ‘tinja’ itu.

“Saya Bhayangkara, saya kan laksanakan semua, dari awal dari tahun 2020 sudah saya tunjukkan. Kita Bhayangkara yang bertanggung jawab secara hukum, bukan lari. Berani berbuat berani bertanggung jawab, apalagi melimpahkan kesalahan kepada orang lain,” ucap Napoleon setelah divonis.

Kasus ‘tinja’ kemudian naik ke tingkat banding tapi tidak membuahkan hasil.

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 208/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 September 2022 yang dimintakan banding tersebut,” kata ketua majelis banding Binsar Pamopo Pakpahan.

Duduk sebagai anggota majelis Gunawan Gusmo dan Tjokorda Rai Suamba. Menurut majelis tinggi, putusan PN Jaksel sudah sesuai dengan hukum yang ada.

“Menurut Pengadilan Tinggi, seluruh alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, benar, dan cukup beralasan menurut hukum. Demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai serta adil,” ucap PT Jakarta.

PT Jakarta menilai Napoleon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan penganiayaan. “Hingga H Muhamad Kosman M Kace alias M Kece menderita bercak pendarahan pada selaput bola mata kiri sisi luar, memar-memar disertai bengkak pada kepala dan wajah, serta pembengkakan pada pinggang,” ucap majelis.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6699332/kasasi-kandas-irjen-napoleon-tetap-dibui-55-bulan-kasus-lumuri-tinja-m-kace.)

Jakarta (VLF) Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menghormati proses penegakan hukum terhadap Peneliti BRIN Andi Pangerang terkait komentar ‘halalkan darah Muhammadiyah’. Dia mengingatkan agar publik berhati-hati dalam berkomentar di medsos.

“Kembali lagi perlu kami sampaikan bahwa kami menghormati proses hukum yang berjalan dan kami punya kepercayaan penuh kepada pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian bahwa akan bekerja sangat profesional dan transparan menangani kasus ini,” kata Eddy kepada wartawan, Senin (1/5/2023).

Eddy mengatakan warga Muhammadiyah tentunya menerima jika Andi meminta maaf ke publik. Namun, dia meminta proses hukum tetap dilanjut.

“Warga Muhammadiyah pada prinsipnya kalau sudah diberikan penyataan permohonan minta maaf dari Andi Pengerang tentu warga Muhammadiyah memaafkan, tapi tentunya proses hukum harus tetap berjalan. Jangan sampai nanti ada pihak-pihak lain yang memberi ancaman juga kepada kelompok masyarakat tertentu dan ternyata itu bisa berjalan tanpa ada proses hukum,” ucapnya.

Eddy berharap kasus ini juga menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk bijak dalam berkomentar di ruanng publik. Dia menekankan setiap tindakan pasti ada konsekuensinya.

“Jadi ini bisa menjadi pelajaran agar kita betul-betul menggunakan narasi bahasa, terutama kalau itu bisa masuk ke ruang publik melalui media sosial secara sangat hati-hati dan negara ini adalah negara hukum, jadi apapun yang kita laksanakan sebagai aksi pasti ada konsekuensi hukumnya,” ucapnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin (APH) sebagai tersangka. Penetapan tersebut buntut dari komentar ‘halalkan darah Muhammadiyah’ yang dituliskan Andi di akun Facebooknya beberapa waktu lalu.

“Tersangka kasus tindak pidana ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan SARA dan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ramadhan, Senin (1/5/2023).

Ramadhan menyatakan Andi ditangkap pada Minggu (30/4) sekitar pukul 12.00 WIB. Peneliti BRIN itu, kata dia, diamankan di sebuah rumah kos di Jombang, Jawa Timur, dan kini telah tiba di Bareskrim.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Andi Vivid mengatakan tindakan Andi Pangerang dilakukan pada pukul 4 pagi. Ancaman yang dilontarkan Andi Pangerang kepada warga Muhammadiyah itu dilakukan di daerah Jombang, Jawa Timur.

Andi Vivid menjawab pertanyaan wartawan apakah Andi benar-benar akan membunuh. Andi disebut tak hendak mewujudkan ancamannya itu.

“Dan kemudian kalau disampaikan rekan media, apakah ada kemungkinan yang bersangkutan untuk mewujudkan kata-katanya untuk membunuh, saya rasa tidak. Karena yang bersangkutan latar belakangnya keilmuannya,” kata Vivid Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (1/5/2023).

Vivid mengatakan ancaman ini keluar lantaran Andi lelah menyimak obrolan yang panjang terkait penetapan hari raya. Kelelahan inilah yang memicu Andi untuk melontarkan kata-kata tak pantas.

“Cuma beliau capek dan lelah, muncul kata-kata yang tidak pantas yang tak seharusnya diucapkan oleh seseorang yang memiliki latar belakang keilmuan yang cukup bagus,” ungkapnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6699142/andi-pangerang-tersangka-pimpinan-komisi-vii-dpr-ingatkan-hati-hati-bermedsos.)

Jakarta (VLF) Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengakui persenjataan milik kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya bertambah. Namun Irjen Mathius menegaskan persenjataan KKB Egianus tidak bertambah karena hasil membeli, melainkan perampasan.

Irjen Mathius mengatakan pihaknya saat ini memberikan atensi khusus terkait meningkatnya persenjataan KKB tersebut. Pasalnya, peningkatan senjata KKB dapat berdampak nyata terhadap keselamatan aparat.

“Untuk sementara hampir bisa saya katakan 90 persen senjata didapat dari perampasan. Jadi tidak ada, pembelian itu agak kecil, dari perampasan (yang lebih banyak). Sehingga ini menjadi konsen kita dengan dia nambah senjata lagi,” ujar Irjen Mathius kepada wartawan di Mimika, Minggu (30/4/2023).

Oleh sebab itu, Mathius mengatakan pihaknya tidak ingin aparat di lapangan menjadi korban KKB. Persenjataan KKB harus dibuat berkurang.

“Jangan sampai dengan memiliki senjata mereka menyasar kepada aparat. Kita akan zero-kan kegiatan yang bisa menimpa aparat Polri maupun TNI,” katanya.

TNI-Polri Evaluasi Operasi Penyelamatan Pilot Susi Air

Selain soal persenjataan KKB, Irjen Mathius juga mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap operasi penyelamatan Pilot Susi Air Capt Philip Mark Merthens. Pasalnya, durasi penyanderaan sudah memasuki masa 83 hari.

“Banyak hal yang sudah kita capai dan tentu juga banyak hal yang perlu kita evaluasi untuk pelaksanaan tugas khususnya untuk penanganan penyanderaan pilot di Distrik Paro,” kata Mathius.

Mathius juga menyinggung bahwa TNI dan Polri sudah membagi tugas dalam menyelamatkan pilot Susi Air. Polisi akan melakukan negosiasi, sedangkan TNI membantu kepolisian melakukan penegakan hukum.

“Saya melakukan tugas-tugas negosiator dalam rangka negosiasi guna mendapatkan kembali Capt Philip. Lalu Pangdam membantu kami dan Tim Damai Cartenz dalam menyiapkan langkah-langkah penegakan hukumnya,” paparnya.

Kapolda Papua Endus Ada Oknum Pejabat Papua Bantu KKB

Mathius juga mengendus adanya pejabat daerah di Papua yang membantu KKB Egianus Kogoya. Menyikapi hal ini kepolisian akan melakukan penindakan hukum.

“Ya ada beberapa pejabat yang terlibat dengan kelompok KKB Egianus Kogoya. Ini akan kita ambil langkah penegakan hukum,” ujarnya.

Ia menegaskan langkah penegakan hukum ke depan akan menyasar kepada siapa saja yang terlibat. Mathius menegaskan kepolisian tak akan pandang bulu untuk menindak siapa saja yang membantu Egianus Kogoya dkk.

“Kami akan menyasar kepada semua siapa pun. Baik masyarakat, para pejabat yang ada di dalam instansi pemerintah yang mendukung aktivitas Egianus Kogoya, tentunya akan kita ambil langkah penegakan hukum,” katanya.

(Sumber : https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6699076/penegasan-kapolda-papua-persenjataan-kkb-kian-bertambah-bukan-karena-membeli.)

Jakarta (VLF) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengatakan kepercayaan publik yang meningkat kepada Polri tidak terlepas dari kerja keras Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. IMM melihat sosok Sigit sebagai pimpinan polisi yang menyerap aspirasi, cepat tanggap dan humanis.

“Pertama, memang Pak Kapolri dari segi kinerja serius betul, sangat serius. Itu bagi saya sangat wajar ketika tingkat kepercayaan publik naik, dengan kinerja beliau itu meningkat terus, sangat meningkat terus,” ujar Ketua Umum DPP Abdul Musawir Yahya kepada wartawan, Senin (1/5/2023).

Keseriusan Sigit dalam bekerja, menurut Abdul Musawir, dapat dilihat dari ketegasannya dalam mengambil keputusan. Musawir berpendapat Sigit tak pandang bulu dalam menegakkan aturan, mengingat terjadi peristiwa berturut-turut terkait oknum polisi.

“Dengan segi ketegasan itu sudah dapat. Dari segi peristiwa yang ada ini kan beruntut ada pelanggaran apapun. Ketika memang itu berkenaan dengan hukum, maka segera mungkin ditindak tanpa memandang bulu, jabatannya, atau apa,” ucap Abdul Musawir.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun langsung mendengarkan aspirasi masyarakat soal pengalaman yang dirasakan masyarakat saat melakukan perjalanan mudik maupun balik Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Hal tersebut untuk memastikan arus mudik dan balik Lebaran berjalan lancar.

Bagi Abdul Musawir, Sigit bak nakhoda yang piawai membawa Polri sebagai kapal yang mengarungi ombak-ombak besar. “Kapolri ini sangat piawai menakhodai kepemimpinannya sekarang ini sangat piawai,” sambung Abdul.

Abdul Musawir juga berpendapat Sigit membuktikan dirinya sebagai sosok pemimpin yang humanis, serta tanggap dengan apa yang menjadi keinginan pubik. Setiap keinginan publik, lanjut Abdul Musawir, direspons bahkan dijadikan kebijakan oleh Sigit.

“Kedua, dari segi humanis. Masyarakat sangat senang dengan beliau, dengan sisi-sisi humanis yang sering ditampilkan beliau. Salah satu faktor kenapa tingkat kepercayaan publik itu meningkat, itu karena ya dekat dengan tokoh masyarakat, masyarakat kalangan apapun juga dia dekat. Sehingga ada sedikit keluhan masyarakat, langsung sesegera mungkin direspons beliau,” ungkap Abdul Musawir.

“Jadi dia langsung turun ke masyarakat dan mendengar aspirasi, apa kendala selama ini. Ketika dia sudah mendengar, langsung sesegera mungkin direspons menjadi kebijakan, perintah. Ini yang diinginkan masyarakat, ini juga yang disenangi masyarakat, termasuk saya sendiri yang menyaksikan,” sambung aktivis mahasiswa asal Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ini.

Masih kata Abdul Musawir, ciri khas Sigit yang dekat dengan masyarakat ini lah yang kemudian ditiru komandan-komandan polisi di jajaran. Dia pun berharap para pimpinan Polri lainnya menyontoh sosok Sigit.

“Beliau jadi sangat dekat dengan masyarakat, ini adalah ciri khas Pak Kapolri. Otomatis jadi itu percontohan untuk kapolda-kapolda, kapolres di mana jenderal bintang 4, kepala kepolisian negara RI saja turun menyapa masyarakat. Kenapa kapolda tidak,” pungkas dia.

Sebelumnya, Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis survei tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, Polri. Hasilnya kepercayaan publik pada Polri meningkat menjadi 73,2 pesen.

Survei ini digelar pada 11-17 April 2023 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka oleh pewawancara yang terlatih.

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling. Adapun margin of error survei +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6699163/ketum-imm-kapolri-serius-kerja-wajar-publik-makin-percaya.)

Jakarta (VLF) Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, hakim agung Sunarto turun gunung mengadili kasus pailit Rumah Sakit (RS) Sandi Karsa. Di mana kasus itu terseret kasus suap hakim yang sedang ditangani KPK.

Kasus bermula saat RS Sandi Karsa memesan alat kesehatan (alkes) ke PT Mulya Husada Jaya pada 2019. Jaminannya dua sertifikat tanah dan bangunan. Nilai pembelian alkes Rp 2,3 miliar.

Belakangan, RS Sandi Karsa tidak bisa mencicil utangnya dengan lancar. Akhirnya PT Mulya Husada Jaya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar dan dikabulkan.

Namun perdamaian tidak ada hasilnya hingga akhirnya PN Makassar menyatakan RS Sandi Karsa pailit. Mengetahui putusan itu, RS Sandi Karsa mengajukan kasasi dengan harapan status pailit dibatalkan. Permohonan dikabulkan dan keadaan berbalik.

“Menyatakan pemohon kasasi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak pailit,” demikian bunyi putusan kasasi yang diketuai Takdir Rahmadi dengan anggota Nurul Elmiyah dan Rahmi Mulyati. Sedangkan panitera pengganti adalah hakim Edy Wibowo.

Belakangan, KPK menangkap dua hakim agung, Gazalba Saleh dan Sudrajad Dimyati. Dari penangkapan itu, ditangkap juga PNS MA, Muhajir Habibie. Nah, dari jejak Muhajir Habibie, ditemukan bercak aroma suap di perkara RS Sandi Karsa itu. Akhirnya, KPK menahan dan menetapkan Edy Wibowo sebagai tersangka. Terakhir, Yayasan RS Sandi Karsa, Wahyudi Hardi ditahan KPK.

Di sisi lain, PT Mulya Husada Jaya tidak terima atas putusan kasasi itu. Kini PT Mulya Husada Jaya mengajukan peninjauan kembali (PK).

Berdasarkan informasi perkara di website MA, Selasa (18/4/2023), awalnya duduk sebagai ketua majelis I Gusti Agung Sumanatha dengan anggota Ibrahim dan Hamdi. Namun terjadi pergantian yaitu I Gusti Agung Sumanatha diganti oleh Sunarto.

“Penggantian ketua majelis dari IGS ke SNT pada 20 Maret 2023,” demikian bunyi keterangannya.

Tidak dijelaskan mengapa Agung Sumanatha diganti Sunarto. Di mana Agung Sumanatha merupakan Ketua Muda MA bidan Perdata yang menunjuk Takdir Rahmadi mengadili kasus Intidana. Kasus Intidana ini juga diungkap KPK ada praktik suap menyuap perkara. Ibrahim juga sudah diperiksa KPK beberapa waktu lalu terkait kasus korupsi suap-menyuap di MA.

Hingga hari ini, perkara PK tersebut belum diketok.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6679699/wakil-ketua-ma-adili-kasus-pailit-rs-yang-terseret-dugaan-suap-hakim.)

Jakarta (VLF) Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung menghentikan kasus Tiktoker Bima Yudho Saputro yang dilaporkan Ghinda Ansori atas dugaan ujaran kebencian. Polisi menegaskan tidak ada unsur pidana dalam pernyataan Bima.

“Dari hasil gelar perkara, penyidik sudah menyimpulkan tidak ditemukan unsur-unsur tindak pidana,” kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad saat dihubungi detikcom, Selasa (18/3/2023).

Penyidik sudah memeriksa 6 orang saksi terkait laporan Gindha. Di antaranya saksi pelapor dan yang mendukung saksi pelapor.

“Kemudian kita juga sudah memeriksa saksi ahli sebagaimana tercantum dalam pasal 184 KUHAP, yaitu adanya keterangan surat, saksi dan segala macam dan saksi ahli, nah ini kita sudah periksa 3 orang saksi ahli, 2 orang itu adalah saksi ahli bidang pidana dan satu orang saksi ahli bidang bahasa,” ujarnya.

Sebelumnya, Ginda Ansori Wayka seorang pengacara asal Lampung resmi melaporkan tiktoker Bima Yudho Saputro ke Mapolda Lampung. Laporannya tersebut terkait adanya ujaran kebencian yang mengatakan Lampung merupakan provinsi Dajjal.

Dia menegaskan laporannya ke Polda Lampung bukan karena tiktoker Bima yang mengkritik Provinsi Lampung terkait adanya jalan yang rusak. Laporannya tersebut melainkan adanya pernyataan Dajjal.

“Kami garis bawahi pernyataan Dajjal yang kami laporkan. Yang lain merupakan kritik tidak kita laporkan, justru kami berterima kasih menjadi kritikan itu menjadi penyemangat yang kemudian nantinya Pemprov Lampung bekerja dan menjadi atensi pusat karena Lampung sudah terkenal jalannya rusak sehingga dapat dianggarkan,” kata dia, dilansir Antara.

Dia melaporkan Bima atas tuduhan melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 A ayat 2 UU ITE yang di dalamnya merupakan ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6679685/alasan-polisi-setop-kasus-bima-yang-kritik-lampung-dajjal.)