Jakarta (VLF) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya buka suara terkait penggeledahan di perkantoran Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang terjadi beberapa waktu lalu. Ketua KPK Firli Bahuri mengaku perkara itu masih berproses.

“Saya kira yang Bangkalan… ini masih berproses,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (27/10/2022).

Firli memastikan dia bakal menyampaikan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka di penyidikan baru ini. Dia meminta semua pihak menunggu.

“Tunggu saatnya, kami akan sampaikan siapa saja yang menjadi tersangka. Tunggu saatnya,” terang Firli.

Diberitakan sebelumnya, belakangan ini KPK melakukan penggeledahan di Bangkalan, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan penyidikan baru yang tengah diusut KPK.

Berdasarkan sumber tepercaya detikcom, kegiatan penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap. Dia menyebutkan KPK telah menetapkan tersangka di perkara ini.

“Penyidikan baru, bukan pengembangan perkara,” kata sumber tersebut kepada detikcom, Senin (24/10).

Namun sumber detikcom belum membeberkan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk penjelasan lebih lanjut soal kasus ini.

Bupati Bangkalan Dicegah ke Luar Negeri!
Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron resmi dicegah bepergian ke luar negeri. Pencekalan tersebut diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh menyebut pengajuan pencekalan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang diusulkan KPK itu telah berlaku sejak 13 Oktober 2022. Dia menyebut untuk 6 bulan ke depan hingga 13 April 2023 Abdul Latif Amin Imron tidak dapat bepergian ke luar negeri.

“Yang bersangkutan (Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron) masuk daftar pencegahan atas usulan dari KPK, masa berlaku pencegahan 13 Oktober 2022 sampai dengan 13 April 2023,” kata Ahmad detikcom, Rabu (26/10).

(Sumber : KPK soal Penggeledahan di Bangkalan: Masih Proses, Tunggu Saatnya.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel aset berupa tanah milik salah satu tersangka korporasi kasus korupsi impor baja, PT Inti Sumber Baja Sakti (PT IB). Tanah tersebut terletak di Provinsi Jambi.

“Selasa, 25 Oktober 2022, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Provinsi Jambi, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melaksanakan pemblokiran terhadap tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016-2021 atas nama tersangka korporasi PT IB,” kata Kepala Pusat Penerangan Umum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Kamis (27/10/2022).

Penyegelan aset tanah milik PT IB tersebut dilakukan dengan memasang plang penyegelan. Langkah penyegelan tersebut dihadiri oleh tim jaksa penyidik dan staf serta juru ukur tanah dari Kantor Wilayah BPN Kota Jambi.

“Tim penyidik memasang plang penyegelan di atas tanah milik tersangka korporasi PT IB yang telah dilakukan pemblokiran,” kata Ketut.

“Kegiatan pemblokiran dan pemasangan plang penyegelan dihadiri oleh tim jaksa penyidik Dafit Supriyanto, Iwan Yuhandri, Adhing Tedhalosa, dan serta juru ukur tanah dari Kantor Wilayah BPN Kota Jambi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Taufik (T) selaku manajer di PT Meraseti Logistik Indonesia, analis perdagangan ahli muda pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahan Banurea (TB), dan BHL selaku swasta owner atau pemilik PT Meraseti Logistic Indonesia.

Selain itu, dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan enam tersangka korporasi, yaitu PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS, dan PT PMU.

Akibat perbuatannya, para tersangka diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peran Tersangka Budi Hartono Linardi
Dirdik pada Jampidsus Kejagung Supardi menjelaskan kasus ini bermula pada kurun 2016-2021, ketika terdapat enam korporasi, masing-masing PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS, dan PT PMU mengajukan importasi besi atau baja dan baja paduan melalui perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) pada PT Meraseti Logistik Indonesia milik tersangka Budi Hartono Linardi (BHL). Kini enam perusahaan swasta itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi oleh penyidik Kejagung.

Supardi menjelaskan peran tersangka Budi Hartono Linardi bekerja sama dengan tersangka lainnya, yaitu Taufik selaku manajer di PT Meraseti Logistik Indonesia, untuk meloloskan proses impor tersebut. Kedua tersangka bekerja sama dengan tersangka lainnya, yaitu Tahan Banurea (TB) selaku analis perdagangan ahli muda pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Supardi menjelaskan para tersangka sebenarnya sudah memiliki kuota impor, tetapi masih bersekongkol dengan pejabat Kemendag untuk mendapatkan tambahan kuota impor. Supardi menyebut tersangka Budi Hartono Linardi dan tersangka Taufik mengurus surat penjelasan (sujel) di Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI dengan menyerahkan uang dengan jumlah tertentu kepada seseorang inisial C (almarhum) yang merupakan ASN Direktorat Ekspor Kementerian Perdagangan RI.

“Di mana setiap pengurusan 1 surat penjelasan, Tersangka T (Taufik) menyerahkan secara tunai uang tersebut yang dilakukan secara bertahap di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata milik Saudara C serta Tersangka T juga menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada Tersangka TB di gedung belakang Kementerian Perdagangan RI,” kata Supardi.

Lebih lanjut Supardi menyebut surat penjelasan (sujel) yang diurus Budi Hartono dan Taufik itu digunakan untuk mengeluarkan besi atau baja dan baja paduan dari pelabuhan atau dari wilayah Pabean seolah-olah impor tersebut untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh beberapa perusahaan BUMN yaitu: PT Waskita Karya (Persero) Tbk; PT Wijaya Karya (Persero) Tbk; PT Nindya Karya (Persero); dan PT Pertamina Gas (Pertagas). Dengan sujel tersebut, pihak Bea dan Cukai mengeluarkan besi atau baja dan baja paduan yang diimpor oleh ke-6 korporasi tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan surat penjelasan (sujel) yang diterbitkan Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, importasi besi atau baja dan baja paduan dari China yang dilakukan oleh ke-6 Korporasi dapat masuk ke Indonesia melebihi dari kuota impor dalam PI (persetujuan impor) yang dimiliki ke-6 perusahaan itu.

Namun, setelah besi atau baja dan baja paduan masuk ke Indonesia, enam tersangka korporasi itu menjual ke pasaran dengan harga yang lebih murah daripada produk lokal sehingga produk lokal tidak mampu bersaing. Akibatnya, perbuatan ke-6 korporasi itu menimbulkan kerugian sistem produksi dan industri besi baja dalam negeri (kerugian perekonomian negara).

(Sumber : Kasus Korupsi Impor Baja, Kejagung Segel Tanah Milik Tersangka PT IB.)

Jakarta (VLF) Kandungan etilon glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirop menyebabkan ratusan anak di Indonesia mengidap gagal ginjal akut. Data Kemenkes saat ini ada 255 kasus gagal ginjal akut misterius, di mana 143 di antaranya meninggal dunia. Bisa kah produsen obat sirop berbahaya dipidana?

Pakar Hukum dari Firma Hukum Dalimunthe & Tampubolon Laywers (DNT Lawyers), Pahrur Dalimunthe memastikan produsen hingga pengedar obat sirop yang memiliki kandungan berbahaya bisa dipidana. Dia awalnya membeberkan data milik Kemenkes yang mencatatkan 133 orang anak telah meninggal per 21 Oktober 2022 kemarin.

“Hingga Kamis 21 Oktober 2022 terdapat 241 pasien anak gagal ginjal dengan 133 diantaranya meninggal. Tingkat kematian akibat kasus ini mencapai 55,18%, jauh melebihi tingkat kematian (case fatality rate/CFR) COVID-19 di Indonesia yang hanya 2,58%. Bahkan menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, jumlah anak yang menderita gagal ginjal akut bisa bertambah 4-5 kali lipat,” kata Dalimunthe dalam keterangannya, Kamis (27/10/2022).

Pahrur membeberkan penyebab gagal ginjal akut pada anak tersebut tampak misterius. Namun, kata dia, perlahan fakta mulai terkuak setelah BPOM menarik limat obat sirop pada 20 Oktober 2022 lalu, di mana obat-obatan sirop yang ada mengandung senyawa berbahaya.

“Penyebab yang awalnya tampak misterius, pada akhirnya terkuak ketika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menarik lima obat sirup pada 20 Oktober lalu. BPOM menyebut obat-obatan itu mengandung tiga senyawa berbahaya, yakni Etilena Glikol (EG), Dietilene Glikol (DEG), dan Etilena Glikol Butil Eter (EGBE). Cemaran etilen glikol pada sirop tersebut melebihi ambang batas yang sudah ditentukan,” ucapnya.

Pahrur memaklumi ketika muncul pertanyaan siapa yang harus bertanggungjawab terhadap adanya keberadaan zat berbahaya dalam obat yang beradar dan lulus verifikasi BPOM tersebut. Dia memastikan produsen obat atau perusahaan farmasi yang memproduksi dan mengedarkan obat-obat sirop tersebut dapat dipidana.

Dia mengatakan penyidik bisa menggunakan Pasal 196 UU Kesehatan untuk menjerat perusahaan farmasi yang nakal.

“Pasal ini pada intinya bisa menjerat perusahaan farmasi atau siapapun yang mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dengan ancaman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” ujar dia.

“Jadi sepanjang terbukti obat-obatan itu sudah melebihi ambang batas yang sudah ditentukan BPOM, maka bagi produsen dan pengedar bisa dijerat dengan pasal ini,” lanjut Pahrur.

Lebih lanjut, Pahrur menyampaikan UU Kesehatan juga sudah memuat ketentuan pemidanaan terhadap korporasi. Hal itu, menurutnya, diatur pada Pasal 201 dengan ketentuan, jika perusahaan yang melanggar bisa dijerat pidana dengan sanksi denda 3 (tiga) kali lipat dan sanksi pencabutan izin usaha dan badan hukum.

“Dengan kata lain, perusahaan akan ditutup,” imbuhnya.

Pahrur menegaskan unsur kesengajaan bisa menentukan hukuman pidana terhadap para produsen obat tersebut. Menurutnya, jika memang ada unsur kesengajaan, maka produsen obat tidak akan bisa lolos dari jerat pidana.

“Unsur kesengajaan akan menjadi unsur penentu untuk melihat lolosnya perusahaan farmasi yang memproduksi sirup penyebab ginjal akut pada anak tersebut dari jeratan pidana,” tegas dia.

“Jika alasan keberadaan zat tersebut dimaksudkan dari awal sudah ada, entah demi alasan agar bahan baku pembuatan obat menjadi lebih murah, atau agar rasanya lebih enak, maka perusahaan tidak akan bisa lolos dari pidana sebab keberadaan zat berbahaya tersebut disengaja untuk mendukung bisnis perusahaan,” kata Pahrur lagi.

(Sumber : Pakar Sebut Produsen Obat Sirop Berbahaya Bisa Dipidana 10 Tahun Penjara.)

Jakarta (VLF) Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan AKBP Arie Cahya alias Acay sebagai saksi di sidang kasus merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat dengan terdakwa AKP Irfan Widyanto. Acay yang merupakan tim CCTV kasus Km 50 memberikan kesaksian soal dia sempat dihubungi Ferdy Sambo hingga sempat melihat jasad Brigadir Yosua.

Di persidangan, Acay mengaku ditelepon oleh Ferdy Sambo pada hari Yosua tewas ditembak, Jumat (8/7/2022). Acay mengaku dirinya dihubungi sekitar pukul 17.30 WIB dan diminta ke rumah Ferdy Sambo.

“Ya, ditelepon Pak Sambo. Saat itu saya di kantor di Bareskrim. Beliau suruh saya datang kurang lebih 17.30, ‘Cay, ke rumah saya sekarang’. Saya jawab siap,” ujar Acay dalam persidangan di PN Jaksel, dikutip dari detikNews, Rabu (26/10/2022).

Acay lantas mengajak AKP Irfan yang merupakan anak buahnya. Mereka pergi menggunakan sepeda motor ke rumah Sambo di Kemang.

Namun, menurut dia, tak ada aktivitas apa pun di rumah tersebut. Acay mengaku menelepon sopir Ferdy Sambo dan mendapat informasi bahwa Sambo ada di Kompleks Polri Duren Tiga.

Acay Tiba di Duren Tiga-Lihat Jasad Yosua
Saat tiba di rumah Sambo di Duren Tiga, Acay mengaku melihat terdakwa sedang berada di luar rumah. Sambo saat itu terlihat merokok, sedangkan Acay baru menyapa saat Sambo selesai merokok.

“Sampainya di sana, terdakwa hanya di luar. Saya tak tahu aktivitas apa. Karena saya pribadi dipanggil Pak FS. Kurang lebih setelah saya di pagar, posisi Pak FS di meja merokok sendirian menggunakan celana PDL dengan wajah yang tidak seperti biasanya, wajahnya merah seperti kecewa. Setelah habis rokoknya, baru saya sampaikan, ‘Mohon izin Jenderal, saya Acay’,” ucapnya.

Acay kemudian masuk ke rumah Sambo. Saat itu, Acay mengaku melihat ada seseorang yang terlihat tergeletak di dekat tangga sehingga dia bertanya ke Sambo siapa orang yang tergeletak itu.

“Saya masuk garasi menuju dapur. Ini posisi masih di dapur terlihat seseorang tergeletak di sebelah tangga, ‘Mohon izin Jenderal siapa dia?’. Dijawab ‘itu Yosua, kurang ajar dia melecehkan ibu’ katanya. Saya lupa ditembak atau tertembak, tapi yang jelas ada peristiwa tembak-menembak antara Yosua dengan yang lain dan di dalam sudah ada anggota Provos empat sampai lima (orang),” ucapnya.

Dia mengaku ditanya anggota Provos mengapa ada di lokasi dan menjawab dirinya diperintah Sambo. Dia kemudian keluar rumah dan melihat Sambo sedang menelepon.

“Saya lihat Pak FS di taman menelepon, saya nggak tahu telepon siapa. Kemudian ambulans datang saat ambulans datang petugas sendirian awalnya diturunkan tepat tidur ada rodanya,” ucapnya.

Acay Tanya Apakah Eliezer Menembak
Acay juga mengaku sempat bicara dengan Bharada Eliezer di rumah dinas Ferdy Sambo usai Brigadir Yosua Hutabarat tewas. Dia bertanya apakah Eliezer yang menembak Yosua atau bukan.

“Saya tanya Ricky ‘Ada apa?’. (Dijawab) ‘Iya Ndan ada tembak-menembak dengan Yosua’ sambil dia menunjuk ke arah Richard yang ada di sebelah kanan saya. Saya tanya ‘Kamu (tembak) Yosua?’. (Dijawab Eliezer) ‘Siap, Ndan’. (Saya tanya lagi) ‘Kamu yang nembak?’. Dengan mimik yang tenang, dia mengatakan, ‘Siap, Ndan. Saya yang nembak’,” ujar Acay menirukan percakapan saat itu.

“Saya nggak tanya banyak, pada saat saya mau mengarah keluar ada beberapa atensi dari anggota Provos, saya keluar, saya ke garasi,” ucapnya.

Acay Diminta Sambo Bantu Angkat Jenazah Yosua
Selanjutnya Acay juga mengaku sempat diperintah Ferdy Sambo untuk mengangkat jenazah Yosua. Acay mengatakan saat itu jenazah Yosua hendak dibawa oleh petugas ke dalam ambulans.

Saksi Acay mengaku melihat ke dalam posisi jenazah itu sudah ada di dalam kantong, namun kesulitan untuk diangkat ke tandu.

“Kemudian yang diturunkan oleh petugas ambulans itu tandu safe and rescue. Kemudian Pak FS (Ferdy Sambo) masuk ke dalam bersama si petugas ambulans tersebut dan memanggil saya, ‘Cay, tolong bantu angkat jenazah’,” ujar Acay.

Hakim Sesalkan Acay Cuek soal CCTV
Majelis hakim mencecar soal keberadaan Acay di Bali, padahal dia mengetahui ada peristiwa kematian Brigadir Yosua Hutabarat. Hakim bertanya-tanya alasan Acay melimpahkan ‘tugasnya’ ke AKP Irfan.

“Saya agak bertanya-tanya dengan saudara di Bali, kan saudara atasannya langsung Irfan. Kenapa saudara nggak ada keinginan nanya ke Ifan? ‘Kenapa Fan kamu ke tempat satpam?’. Sementara Jumat saudara tahu ada kejadian tembak menembak? Tapi di Bali Saudara selaku atasan terdakwa tidak ada rasa keinginan tanya kembali ‘Fan kenapa kamu disuruh ke pos sama Pak Agus?’,” tanya hakim dalam sidang.

Acay kemudian mengaku dirinya sebenarnya tidak masuk bekerja pada hari Jumat (8/7). Namun Hakim menilai jawaban Acay tidak nyambung dengan pertanyaannya sehingga Hakim mencecar lagi.

“Hari Sabtu yang saya tanya, bukan Jumat! Saudara kan ada di missed call sama Irfan. Kenapa Saudara nggak ada rasa keinginan hubungi Irfan kembali?” tanya hakim lagi.

Acay kemudian beralasan dia tidak fokus urusan di Jakarta karena sedang berada di Bali. Hakim pun langsung menyemprot Acay.

“Justru saudara kan sebagai atasan, karena kan tahu ini bawahan saudara ini disuruh mengamankan barang bukti, saudara kan reserse, kita mengetahui setelah kejadian tindak pidana, itu ada langkah-langkah selanjutnya penyidik, untuk menemukan peristiwa terang pidana,” tutur hakim.

Hakim pun merasa aneh dengan keberadaan Acay di Bali. Sementara dia mengetahui pada Jumat, 8 Juli 2022, Yosua tewas di rumah Sambo. Menurut hakim, Acay seharusnya bisa mencegah Irfan.

“Nah ini makanya saya bertanya-tanya kenapa saudara acuh diam aja nggak ada rasa penasaran hari Sabtu di Bali, sementara Jumat ada korban polisi di rumah Sambo. Kan bisa Sabtu saudara cegah Irfan ‘Fan hati-hati Fan kalau disuruh amanin barang bukti, hubungi saya dulu nanti saya konsul sama pimpinan’ kan bisa gitu, ini masalah nasib terdakwa kan,” ucap hakim.

“Nah tiba-tiba saudara tahunya Senin si Irfan menghadap, cerita, kalau seandainya Sabtu udah dicegah bisa…. Karena patut diketahui seorang penyidik tahu langkah yang dilakukan, makanya sangat disayangkan ya,” lanjut hakim dan dijawab Acay ‘siap, betul, Yang Mulia’.

Dalam kasus ini, AKP Irfan didakwa dengan Pasal 49 juncto Pasal 33 dan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 233 KUHP dan Pasal 221 ayat 1 ke-2 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Sumber : Kesaksian Acay Tim CCTV Km 50 Dihubungi Ferdy Sambo Usai Pembunuhan Yosua.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) menerima pelimpahan tahap 2 barang bukti dan tersangka Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar dkk dari penyidik Bareskrim Polri. Presiden ACT Ibnu Khajar dkk akan segera disidangkan.

“Pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00, bertempat di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Jl. Tanjung no.1 dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) perkara penggelapan atau penggelapan dalam jabatan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT),” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (26/10/2022).

Ada 3 tersangka dan barang bukti yang dilimpahkan ke Kejari Jaksel, mereka adalah Presiden ACT Ibnu Khajar, mantan Presiden ACT atau Ketua Dewan Pembina Yayasan ACT Ahyudin, serta anggota dewan pembina Yayasan ACT Hariyana Hermain.

Usai berkas perkara 3 tersangka tersebut dilimpahkan ke Kejari Jaksel maka kewenangan penahanan menjadi kewenangan Kejaksaan. Namun para tersangka tetap ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri selama 20 hari terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2022 hingga 14 November 2022.

Nantinya jaksa akan menyusun berkas dakwaan untuk segera disidangkan.

Awal Mula Kasus
Jaksa menyebut perbuatan tindak pidana penggelapan ini dilakukan Ahyudin selaku Ketua Pembina Yayasan Aksi Cepat Tanggap secara bersama-sama dengan tersangka Novariyadi Imam Akbari dan tersangka Hadiyana Hermain selaku anggota dewan pembina, serta tersangka Ibnu Khajar selaku pengurus Yayasan ACT.

Kasus ini bermula terjadinya kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 pada tanggal 18 Oktober 2018. Adapun jenis pesawat yang mengalami kecelakaan tersebut merupakan pesawat produk Boeing sehingga perusahaan Boeing memberikan dana BCIF kepada para ahli waris korban kecelakaan tersebut. Namun dana tersebut tidak dapat diterima secara tunai, akan tetapi diberikan dalam bentuk pembangunan atau proyek sarana Pendidikan atau Kesehatan.

Selanjutnya perusahaan Boeingjuga meminta agar para ahli waris menunjuk lembaga atau Yayasan yang bertaraf internasional, setelah melalui proses seleksi sehingga Yayasan Aksi Cepat Tanggap mendapat rekomendasi dari 69 ahli waris dimana masing-masing ahli waris mendapatkan dana sebesar USD 144.500 atau senilai Rp 2.066.350.000 (miliar).

Yayasan Aksi Cepat Tanggap pada tanggal 28 Januari 2021 telah menerima pengiriman dana dari Boeing (dana BCIF) sebesar Rp 138.546.366.500 (miliar). Akan tetapi dari dana BCIF yang semestinya dipakai mengerjakan proyek yang telah direkomendasikan oleh ahli waris korban kecelakaan pesawat Boeing yang digunakan oleh maskapai penerbangan Lion Air tidak digunakan seluruhnya namun hanya sebagian dan dana tersebut dipakai untuk kepetingan yang bukan peruntukannya.

Ketut memaparkan, pada pelaksanaannya penyaluran dana Boeing (BCIF) tersebut para ahli waris tidak diikutsertakan dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan proyek pembangunan dana Boeing (BCIF) dan pihak Yayasan Aksi Cepat Tanggap tidak memberitahukan kepada pihak ahli waris terhadap dana Boeing (BCIF) yang diterima dari pihak Boeing.

“Dan diduga pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap melakukan dugaan penggunaan dana tidak sesuai peruntukannya untuk kepentingan pribadi berupa pembayaran gaji dan fasilitas pribadi, operasional perusahaan serta kegiatan lain di luar program Boeing,” ujar Ketut.

Kemudian Tersangka Ahyudin bersama-sama dengan Tersangka Ibnu Khajar dan Tersangka Hariyana telah menggunakan dana BCIF sebesar Rp 117.982.530.997 (miliar) untuk kegiatan di luar implementasi Boeing adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari ahli waris korban kecelakaan Maskapai Lion Air pesawat Boeing 737 Max 8 maupun dari pihak Perusahaan Boeing sendiri.

4 Tersangka Kasus Penggelapan Dana ACTSebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan PresidenACTIbnu Khajar dan mantan Presiden ACT Ahyudin sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan dana donasi. Ahyudin dan Ibnu Khajar serta dua tersangka lainnya terancam hukuman 20 tahun penjara.

“Kalau TPPU sampai 20 tahun,” kata Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/7).

Sementara itu, tersangka Hariyana Hermain merupakan salah satu pembina ACT dan memiliki jabatan tinggi lain di ACT, termasuk mengurusi keuangan. Adapun tersangka lain, yakni Novariandi Imam Akbari (NIA), selaku Ketua Dewan PembinaACT.

Keempatnya pun disangkakan Pasal Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Penggelapan dalam Jabatan dan/atau Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Tindak Pidana Yayasan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, lalu Pasal 374 KUHP.

Selain itu, Ibnu Khajar dkk disangkakan Pasal 45 a ayat 1junctoPasal 28 ayat 1 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 5 Undang-Undang 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, lalu Pasal 3, 4, 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dan Pasal 55 KUHPjunctoPasal 56 KUHP.

(Sumber :  Presiden ACT dkk Segera Disidang Kasus Penggelapan Dana.)

Jakarta (VLF) Wahyu seorang kurir narkoba jenis sabu seberat 778,28 gram yang bekerjasama dengan dua narapidana di Rutan Klas I Medan dituntut pidana penjara selama 16 tahun.

Jaksa penuntut umum (JPU) Deypend Tommy mengatakan perbuatan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Wahyu dengan pidana penjara selama 16 tahun, denda Rp 1 Milyar subsidair 6 bulan penjara” ucap Jaksa Deypend Tommy di hadapan majelis hakim Vera Yatti di ruang Cakra V, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu, (26/10/22).

Kemudian, setelah mendegar tuntutan itu. Hakim menjelaskan kepada terdakwa mengenai tuntutan yang diberikan Jaksa.

“Kamu dituntut 16 tahun, denda Rp 1 Milyar, apa tanggapan mu? Mau ajukan pembelaan?,” tanya hakim kepadanya.

“Pak hakim, saya memohon agar hukuman saya diperingan, saya menyesal pak hakim dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi,” jawab Wahyu.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Alvina Lubis akan mengajukan nota pembelaan secara tertulis. “Kami mengajukan nota pembelaan majelis,” katanya.

Setelah pembacaan putusan dan pernyataan penasehat hukum terdakwa, kemudian Majelis Hakim Vera Yatti Magdalena menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pembelaan.

“Sidang kita tunda, hingga pekan depan, dengan agenda pembelaan dari terdakwa,”kata majelis hakim.

Sebelumnya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Deypend Tommy Sibuea diketahui bahwa terdakwa Wahyu Maulana Alias Wahyu ditangkap oleh personil Kepolisaan dari Polres Palabuhan

Di hadapan Majelis Hakim diketuai Vera Yatti Magdalena dan pengacara terdakwa, jaksa penuntut umum (JPU), menjelaskan terdakwa ditangkap saat akan mengantarkan narkotika jenis sabu menuju Asrama Haji Medan dengan barang bukti seberat 778,28 gram

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan, terdakwa Wahyu mengaku kalau sabu 778.28 gram yang dibungkusan plastik hitam adalah milik terdakwa Faisal Suri Alias Faisal kawannya yang ada di dalam penjara Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan.

Terdakwa Wahyu mengaku kenal dengan Dhiauddin dari Faisal dan Faisal diciduk saat berada di Rutan Klas I Medan, keduanya narapidana dalam perkara yang sama.

(Sumber : Kurir Sabu Rekrutan Napi di Medan Dituntut 16 Tahun Penjara.)

Jakarta (VLF) Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dituntut hukuman pidana mati. Jaksa mengatakan kerugian keuangan negara dan atribusi yang diterima Benny Tjokro sangat besar.

Jaksa penuntut umum Wagiyo mengatakan dalam ksus korupsi PT ASABRI perbuatan terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama terdakwa lainnya menimbulkan kerugian keuangan negara seluruhnya sebesar Rp 22.788.566.482 083 (triliun).

Dimana atribusi dan kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa Rp 6.048.118.815.081 nilai tersebut termasuk bagian atribusi saham Benny Tjokro yang dikendalikan terdakwa dengan menggunakan nominee dan Jimmy Sutopo dengan keuntungan yang diterima Jimmy Sutopo sebesar Rp 314.868.567.350 dan atribusi keuntungan yang diterima oleh terdakwa Benny Tjokrosaputro sebesar Rp 5.733.250.247.731 (triliun).

“Nilai kerugian keuangan negara dan atribusi yang dinikmati oleh terdakwa sangat besar dan sangat menciderai rasa keadilan masyarakat,” kata jaksa penuntut umum Wagiyo membacakan tuntutannya, Rabu (26/10/2022).

Selain itu jaksa juga menuntut agar aset Benny Tjokro yang ada pada kasus PT Jiwasraya yang memiliki nilai ekonomis termasuk aset-aset yang diperoleh di luar tempus delicti yang telah dilakukan penyitaan dan dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk Negara. Sedangkan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis termasuk asset-aset yang diperoleh di dalam tempus delicti sebagaimana yang telah dilakukan Penyitaan, barang bukti tersebut harus dinyatakan sebagai hasil kejahatan dan dirampas untuk Negara.

“Mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka terhadap barang bukti yang dipergunakan pada waktu terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, dan barang bukti yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi haruslah dinyatakan dirampas untuk negara,” ujar jaksa.

“Sedangkan barang bukti yang dipandang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, maka harus dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita dan terhadap barang bukti berupa dokumen yang tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak lagi dipergunakan untuk pembuktian perkara pidana lainnya, maka harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara,” ungkapnya.

Benny Tjokro Dituntut Mati
Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dituntut hukuman pidana mati. Benny Tjokro dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam skandal kasus PT ASABRI yang merugikan negara hingga Rp 22,7 Triliun.

“Menuntut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan menyatakan Terdakwa Benny Tjokrosaputro telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang,” ujar jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

“Menghukum terdakwa Benny Tjokro dengan pidana mati,” ujar Jaksa.

Benny Tjokro diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.Dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Benny Tjokro juga dituntut dengan pidana uang pengganti Rp 5.733.25247.731 dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan inkrah maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(Sumber : Jaksa Tuntut Mati Benny Tjokro: Kerugian Keuangan Negara Besar.)

Jakarta (VLF) Terdakwa skandal kasus PT ASABRI Benny Tjokrosaputro dituntut hukuman mati oleh jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/10/2022). Benny merupakan Komisaris PT Hanson International Tbk. Jaksa menilai, Benny terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi hingga merugikan negara Rp 22,7 triliun.

“Menuntut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan, menyatakan Terdakwa Benny Tjokrosaputro telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang,” ujar jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

“Menghukum terdakwa Benny Tjokro dengan pidana mati,” ujar Jaksa.

Benny Tjokro diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Benny Tjokro juga dituntut dengan pidana uang pengganti Rp 5.733.250.247.731 dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan inkrah, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Sementara itu, Benny Tjokro sendiri telah divonis seumur hidup dalam kasus korupsi PT Jiwasraya.

(Sumber : Terdakwa Korupsi ASABRI Benny Tjokro Dituntut Hukuman Mati!.)

Jakarta (VLF) Pengacara keluarga Brigadir Yosua Hutabarat, Kamaruddin Simanjuntak, menuding Putri Candrawathi ikut menembak Yosua. Namun, hakim menolak klaim Kamaruddin itu karena dianggap informasi tak jelas yang sulit dibuktikan.

Kamaruddin awalnya menceritakan pihaknya melakukan investigasi sendiri terkait penyebab tewasnya Yosua. Hakim kemudian bertanya siapa yang menembak Yosua berdasarkan investigasi Kamaruddin tersebut.

“Informasi pertama Bharada E,” kata Kamaruddin dalam pemeriksaan saksi di sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Bharada Richard Eliezer, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (25/10/2022).

Dia menyebut penembakan itu terjadi di kompleks Duren Tiga. Menurutnya, ada tujuh hingga delapan orang yang berada di rumah itu saat penembakan terhadap Yosua terjadi pada Jumat (8/7).

“Kurang lebih tujuh hingga delapan orang saat kejadian,” ucapnya.

Dia kemudian menyebut ada lima orang yang tepat berada di TKP penembakan, yakni lantai 1 rumah dinas Ferdy Sambo. Kelima orang itu ialah Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada Eliezer, Bripka Ricky Rizal, dan Yosua.

“FS, PC, RR, Bharada E, dan almarhum, jadi lima,” ucapnya.

Hakim lalu bertanya, siapa yang menembak Yosua. Kamaruddin menyebut, berdasarkan informasi yang didapatnya, ada tiga orang yang menembak Yosua.

“Yang menembak siapa?” tanya hakim.

“Awal yang dibilang E, tapi kami temukan fakta baru bahwa yang menembak FS, Bharada E, dan PC,” jawab Kamaruddin.

Dia mengklaim Putri Candrawathi menembak dengan senjata buatan Jerman. Namun Kamaruddin tak menyebut siapa sumber informasinya itu.

“PC ikut?” tanya hakim.

“Iya, menggunakan senjata yang diduga buatan Jerman,” ujar Kamaruddin.

“Bisa gambarkan posisi mereka waktu menembak? tanya hakim.

“Tidak bisa,” ujar Kamaruddin.

Hakim kemudian mengingatkan Kamaruddin agar menyampaikan informasi secara lengkap beserta sumbernya. Namun Kamaruddin mengklaim dirinya berjanji tidak mengungkap identitas pemberi info.

“Di sidang ini kan kita mencari fakta dan bukti, makanya saya bingung dari si A, si B. Ini justru menyulitkan hakim. Kami tidak bisa mempertimbangkan, peroleh informasi yang jelas,” ucap hakim.

“Kami sudah berjanji untuk tidak menyampaikan informasi identitas,” jawab Kamaruddin.

“Baik, kami tidak memaksa,” ujar hakim.

Bantahan Pengacara Putri Candrawathi
Pengacara Putri Candrawathi, Febri Diansyah, menepis tudingan pengacara Brigadir Yosua, Kamaruddin Simanjuntak, perihal tudingan Putri Candrawathi turut menembak Yosua. Febri menegaskan pernyataan itu tidak benar.

“Kami membantah secara tegas tuduhan dan fitnah yang keji pada Bu Putri yang dituduh melakukan penembakan. Bahkan jaksa penuntut umum dan berkas-berkas perkara yang ada tidak pernah bicara demikian,” ujar Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (25/10).

Febri menyinggung Kamaruddin terkait sumpah sebagai saksi. Febri meminta saksi harus menyampaikan informasi benar dan tidak berbohong.

Sekali lagi, Febri serta tim pengacara Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi lainnya berharap publik melihat fakta yang ada. Dia berharap tidak ada kebohongan dalam persidangan ini.

“Jangan sampai kebohongan dan informasi tidak jelas mengotori ruang persidangan yang sama-sama kita hormati. Perlu kita ingat, kebohongan yang disampaikan di sidang ada risiko pidana dan merupakan bentuk penghinaan terhadap pengadilan,” ucap Febri.

(Sumber : Sulitnya Hakim Buktikan Klaim soal Istri Sambo Ikut Tembak Yosua.)

Jakarta (VLF) Tersangka kekerasan pada anak yang merantai dua anaknya di Tabanan, Bali, dikenai wajib lapor. Urai Dita Widyastuti (40) dan pacarnya I Made Sulendra Suryaadmaja (34) tidak ditahan karena ancaman hukuman di bawah lima tahun.

“Saat ini kami berikan di ruang aman menunggu proses lebih lanjut karena dalam penanganan perkara ini ancaman hukumannya di bawah lima tahun. Tentunya penahanan itu tidak mutlak ya, perlu diketahui,” kata Kapolres Tabanan AKBP Ranefli Dian Candra, Selasa (25/10/2022).

Polisi mengaku mempertimbangkan beberapa alasan sehingga memutuskan ibu kandung dan pacarnya tidak ditahan atas kasus merantai anak di Tabanan. Kini para pelaku hanya dikenakan hukuman wajib lapor.

“Penahanan itu tidak mutlak di polisi dapat dilakukan dengan pertimbangan tadi ancaman di atas 5 tahun, yang kedua juga dengan pertimbangan bahwa dikhawatirkan pelaku untuk mengulangi perbuatannya dan dikhawatirkan melarikan diri,” tuturnya.

“Ya itu baru bisa dilaksanakan, artinya ada unsur objektif dan subjektifnya. Objektif dari penerapan pasalnya subjektif dari pertimbangan penyidik dalam menangani perkara ini. Jadi sementara kita amankan dan tetap wajib lapor,” sambung Ranefli.

Wajib lapor dijalani selama proses penyelidikan, dan jika terbukti bersalah maka baru dijebloskan ke penjara. “Yang menghukum nanti kan pengadilan kita penyidik ini hanya menyidik memproses perkaranya. Sebab tadi penahanan itu dalam rangka membantu penyidikan,” ucap Ranefli.

KPPAD Bali Minta Pelaku Dihukum Berat

Sebelumnya, KPPAD Bali meminta polisi memberikan hukuman berat kepada pelaku kekerasan anak di Tabanan tersebut. Kepala Divisi Hukum Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali, Ni Luh Gede Yastini, menyebut pihaknya sudah menerima laporan soal kasus ibu kandung merantai dua anaknya di Tabanan, Bali.

KPPAD Bali akan mengawal kasus yang menggegerkan publik tersebut, dan berharap pelaku Urai Dita Widyastuti (40), dihukum berat. “KPPAD saat ini mengawal dan melakukan pengawasan agar proses hukum sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Anak, serta agar pelaku mendapatkan hukuman berat atas perbuatannya,” ungkapnya kepada detikBali, Selasa (25/10/2022).

Ibu dan 2 Anak Dites Kejiwaan
Penyidik Polres Tabanan akan memeriksa kejiwaan tersangka kasus kekerasan terhadap dua anak kandungnya. Selain itu, penyidik juga akan memeriksa kedua anak tersangka yang dirantai di rumah pelaku Jalan Walet, Banjar Pasekan Belodan, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali.

“Hari ini (kemarin, Red) kami sudah bersurat ke Polda Bali untuk memeriksakan psikologi ibu (tersangka perantai anak) dan kedua anak ini (korban),” jelas Kapolres Tabanan, AKBP Ranefli Dian Candra, Selasa (25/10/2022).

Pihaknya berharap tes psikologi tersangka Dita Widyastuti bisa dilaksanakan hari ini Rabu (26/10/2022). Termasuk tes psikologi kepada anak-anaknya untuk memastikan apakah ada dampak dari perbuatan ibunya.

“Termasuk terapi untuk kemungkinan adanya trauma buat anak-anaknya ini,” sebutnya.

Semua itu, kata Ranefli, perlu diketahui melalui ahli yang membidangi, yakni psikolog. Tes psikologi tetap dilakukan, meskipun secara kasat mata kedua anak yang dirantai ibunya masih beraktivitas dan bermain seperti biasa.

“Tapi psikisnya belum kami ketahui. Harus ahlinya yang memeriksakan,” tukas Ranefli.

Selain itu, untuk memastikan adanya dugaan kekerasan yang dilakukan sebelum kejadian ini terungkap, pihaknya masih menunggu hasil visum et repertum. Termasuk dugaan bahwa perbuatan Duta Widyastuti merantai kedua anaknya itu bukan sekali dilakukan.

“Kalau dirantai baru kali ini sesuai pengakuan tersangka (ibu kandungnya). Untuk kekerasannya ini yang perlu kami dalami. Perlu pemeriksaan lagi. Karena kami juga lihat ada memar (pada anak yang berusia enam tahun),” pungkas Ranefli.

Diberitakan sebelumnya, Urai Dita Widyastuti merantai kedua anaknya yang masih berusia 6 tahun dan 3 tahun di rumah pelaku, ketika dirinya hendak pergi keluar. Kepada Bupati Tabanan, pelaku mengaku merantai kedua anaknya karena emosi mereka nakal dan hal itu dilakukan untuk memberikan efek jera.

Kini ibu kandung dan pacarnya, I Made Sulendra Suryaadmaja (34) telah ditetapkan tersangka. Mereka disangkakan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sesuai ketentuan pidana Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sesuai ketentuan pidana pada pasal tersebut ancaman hukumannya maksimal tiga setengah tahun dan denda Rp 72 juta. Bahkan untuk ibu kandungnya terancam pidana tambahan sepertiga dari ketentuan pada ayat (1).

(Sumber : Tak Ditahan, Ibu Rantai Anak di Tabanan Dikenai Wajib Lapor.)