Jakarta (VLF) Sudah tiga bulan lebih kasus Mario Dandy Satrio (20) menganiaya Cristalino David Ozora (17) belum kunjung disidangkan. Meski begitu, pihak David mengapresiasi kinerja penyidik Polda Metro Jaya yang sudah menangani kasus tersebut on the track.

Pengacara David, Mellisa Anggraeni menjelaskan rangkaian penyidikan kasus penganiayaan Mario Dandy Satrio mulai dari tingkat Polsek, Polres, hingga Polda Metro Jaya. Hingga akhirnya, Polda Metro mengambil alih penyidikan kasus dan menetapkan Mario Dandy dan Shane Lukas sebagai tersangka penganiayaan berat.

“Pada konferensi pers di tanggal 22 Feb ternyata seolah-olah ini bermula dari perkelahian. Kemudian sampai akhirnya muncul video (penganiayaan) itu. Secara teknis memang di Polsek tidak ada Renakta, dipindah ke Polres, lalu ditarik ke Polda,” kata Mellisa saat dihubungi, Rabu (24/5/2023).

“Itu merupakan progres yang cukup signifikan, pasal itu akhirnya diubah saat penetapan tersangka, jadi Pasal 355 untuk pelaku dewasa. Itu kita melihatnya sudah ditarik on the track oleh Polda, kita apresiasi,” imbuhnya.

Polda Metro Jaya, lanjut Mellisa, bergerak cepat mengusut kasus penganiayaan David. Salah satunya dengan penetapan tersangka terhadap Mario Dandy, Shane Lukas, dan AG yang ditetapkan sebagai pelaku anak yang berkonflik dengan hukum.

“Pada saat itu Polda juga menunjukkan progres dalam waktu singkat ditetapkan tersangka terhadap pelaku anak, juga terhadap pelaku Shane Lukas, dan ada penambahan pasal dari penganiayaan biasa menjadi penganiayaan berat terencana di 354 ayat 1 terhadap Mario Dandy,” ujarnya.

Tak hanya itu, Polda Metro pun memfasilitasi pihak David untuk berkonsultasi dengan berbagai pihak termasuk pengamat anak dalam kasus tersebut.

“Kita komunikasi sudah sangat kooperatif dengan Polda. Mereka juga memfasilitasi kita ketemu dengan berbagai pengamat anak. Kita rapat besar waktu itu tentang kondisi anak yang masih koma, belum sadar, dan semua mendorong untuk dilakukan restitusi,” jelasnya.

Mellisa berharap, Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas bisa segera dilimpahkan ke jaksa untuk diadili. Pihaknya pun meminta kejaksaan bisa bersikap adil dan menghukum Mario Dandy cs sesuai dengan perbuatannya.

“Berkas itu sudah di kejaksaan dari tanggal 10 Mei, artinya keluarga berharap segera dilimpahkan ke tahap selanjutnya dan para pelaku dibawa ke persidangan, sehingga jangan sampai membuat publik berasumsi liar ada apa. Kita berharap pelaku diadili seadil-adilnya, diminta pertanggungjawaban di persidangan,” imbuhnya.

Bukti-bukti Niat Jahat Mario Dandy

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan Mario Dandy memiliki niat jahat dalam melakukan penganiayaan terhadap David. Ini dibuktikan dengan ucapan ‘free kick’ hingga ‘nggak takut anak orang mati’ yang dilanjutkan dengan perbuatannya.

“Pada saat terjadi penganiayaan yang sangat sadis itu, ada tiga kali tendangan ke arah kepala, kemudian ada dua kali menginjak tengkuk dan 1 kali pukulan ke arah kepala ini ke arah yang sangat vital, ini kepala,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi dalam konferensi pers, Kamis (2/3).

“Di sana ada kata-kata ‘free kick’, baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti ataupun tendangan bebas,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Hengki, Mario mengucapkan kata-kata tak takut membuat anak orang mati. Hal ini menunjukkan Mario Dandy sudah punya niat jahat.

“Ada kata-kata ‘gua nggak takut anak orang mati’. Bagi penyidik di sini dan kami konsultasi dengan ahli, ini mens rea niat jahat dan actus reus. Korban sudah tidak berdaya dua kali ditendang masih diadakan penganiayaan lebih lanjut,” tambahnya.

Saat ini berkas kasus Mario Dandy dan Shane Lukas telah dilimpihkan ke kejaksaan setelah sebelumnya sempat bolak-balik ke polisi. Pihak kejaksaan tengah meneliti berkas perkara tersebut.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6735787/pengacara-apresiasi-polda-metro-tangani-kasus-david-on-the-track.)

Jakarta (VLF) KPK menggeledah gedung Kementerian Sosial (Kemensos) terkait dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras dari Kemensos. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan tetap bersikap kooperatif dan tak bisa melakukan intervensi terkait kasus tersebut.

“Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu, “Bu saya minta ruangan untuk menyiapkan”, “Oh ya nanti kita siapkan”. Sudah, mereka naik. Mereka naik sudah ketemu saya, mereka naik, terus saya nggak tahu udah kemana mau ke lantai ini ada yang nganter,” kata Risma dalam konferensi pers yang dilansir dari detikNews, Rabu (24/5/2023).

Risma menjelaskan awalnya dia sedang rapat bersama stafnya ketika KPK datang ke Kemensos. Risma yang mengetahui kedatangan KPK dari stafnya mengetahui akan menggeledah Dayasos terkait anggaran dugaan korupsi bantuan sosial.

“Jadi kemarin ceritanya saat kerja, saya rapat di ruang rapat bersama staf tiba-tiba ada dari umum menyampaikan ke saya “Bu ada KPK mau ke Dayasos”, saya langsung nangkep “Oh ke Dayasos… saya langsung nangkep pasti kaitannya dengan BGR karena memang anggarannya dari situ”,” tuturnya.

Selanjutnya Risma menanyakan melalui stafnya apakah KPK mau menemuinya terlebih dulu atau tidak. KPK sempat menemui Risma dan menyampaikan ingin ke Dayasos.

“Kemudian “bolehkah saya ketemu dulu, maukah ketemu dulu”, oh ya.. “Mau”, KPK, terus dijemput lah staf saya naik saya temui di ruang tamu saya, di situ ada beberapa staf termasuk Pak Don, Pak Ruben, Inspektur saya, itu kemudian cerita dia mau cari data di Kementerian Sosial,” ujarnya.

Risma mengaku tidak tahu apa saya yang dicari KPK dalam penggeledahan itu. Sebab setelah diberi izin, Risma langsung melanjutkan rapat yang sempat terjeda ketika KPK datang.

“Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan itu, kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juli. Nah terus habis itu udah gitu sore sebelum magrib menyampaikan bahwa “sudah selesai bu” mau turun, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya saya temui. Habis itu ya sudah selesai kita ngobrol-ngobrol sebentar, terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu ini berita acaranya, saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu masalahnya,” tuturnya.

KPK sebelumnya menggeledah gedung Kemensos terkait kasus bansos beras dari Kemensos. Kemensos mengungkapkan sejumlah dokumen dan gawai dibawa KPK dari penggeledahan tersebut. KPK menggeledah gedung Kementerian Sosial untuk melengkapi alat bukti terkait dugaan korupsi bansos beras.

“Hari ini ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di Kemensos dalam rangka untuk terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki terkait dugaan tipikor penyaluran bansos berupa beras untuk program keluarga harapan tahun 2020 sampai 2021 di Kemensos,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (23/5).

Ali mengatakan proses penyidikan dugaan korupsi beras bansos masih berlangsung. KPK akan segera menjelaskan duduk perkara kasus tersebut ketika semua bukti telah terkumpul.

(Sumber : https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6735757/risma-akui-temui-tim-kpk-sebelum-geledah-kemensos-pastikan-tak-intervensi.)

Jakarta (VLF) Duel maut terjadi di Jakarta Barat dan Jakarta Utara berujung jatuh korban jiwa. Pertarungan satu lawan satu ini dipicu permasalahan sepele.

Seperti salah satunya yang terjadi di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dua orang pria saling bacok gegara helm. Sementara dua pria di Kembangan, Jakarta Barat, berduel karena ketersinggungan.

Duel Maut di Jakut: Dipicu Helm Hilang

Dua orang pemuda inisial IR (18) dan MAH (17) duel dengan menggunakan senjata tajam terjadi di kawasan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Insiden tersebut mengakibatkan korban MAH tewas.

Kapolsek Koja, AKP Anak Agung, mengungkapkan keduanya berkelahi dengan menggunakan senjata tajam karena permasalahan helm yang hilang.

“Namun helm yang dipinjam hilang, sehingga korban meminta pertanggungjawaban kepada pelaku terkait hilangnya helm,” kata Agung, dikutip Selasa (23/5).

Pelaku saat itu tidak memiliki uang yang cukup untuk mengganti helm tersebut. Dia meminta diberikan waktu oleh korban untuk mengumpulkan uang.

“Namun karena korban merasa tidak senang akhirnya di media sosial chatting-chatting-an dan maki-makian,” ucapnya.

Kemudian pelaku diajak untuk berduel menggunakan senjata tajam satu lawan satu dengan korban. Keduanya berjanjian untuk bertemu di kawasan Jalan Dukuh.

“Si pelaku tidak membawa sajam, akhirnya si korban menyerahkan sajam ke pelaku untuk saling duel,” terangnya.

Duel Maut di Jakut: 1 Orang Tewas

Usai berduel, korban mengalami sejumlah luka di ketiak sebelah kiri, lengan kiri, dan jari tengah tangan kanan. Pelaku lantas melarikan diri setelah melihat korban mengalami luka-luka.

“Akhirnya teman korban membawa korban ke Rumah Sakit Koja untuk dilakukan penanganan secara medis. Namun korban meninggal dunia di RS,” terangnya.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut hingga berhasil menangkap pelaku. Pelaku dikenakan Pasal 80 ayat 3 Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 juncto Pasal 76 tentang perlindungan anak juncto Pasal 351 ayat 3 KUHP.

Duel Maut di Jakbar: Satu Orangg Tewas

“Jadi penganiayaan diawali satu lawan satu. Korbannya ini yang nantangin pelaku pakai senjata tajam, kemudian berkelahi bawa sajam,” kata Kapolsek Kembangan Kompol Ubaidillah saat dihubungi wartawan, Selasa (23/5/2023).

Peristiwa itu terjadi pada Selasa (23/5) sekitar pukul 02.00 WIB. Pelaku sudah ditangkap pihak kepolisian.

“Pelakunya juga sudah kita amankan,” ujarnya.

Pelaku dan korban saling menyerang satu sama lain. Pelaku diketahui juga mengalami sejumlah luka akibat duel senjata tajam tersebut.

“Saling bacok, pelakunya juga ada luka-luka,” tuturnya.

Duel Maut di Jakbar: Dipicu Ketersinggungan

Ubaidillah mengungkap motif keduanya melakukan duel adalah korban tersinggung terhadap pelaku. Sehingga korban mengajak pelaku berduel.

“Motifnya tersinggung saja, korban tersinggung sama omongan pelaku,” jelasnya.

Korban dan pelaku juga diketahui pernah berurusan dengan kepolisian dan sempat ditahan karena tindakan pidana yang dilakukannya.

“Dua-duanya juga yang korban pernah ditahan kasus pidana, pelaku juga sama,” pungkasnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6735501/duel-maut-di-2-lokasi-jakarta-berujung-jatuh-korban-jiwa.)

Jakarta (VLF) Beberapa pejabat atau pegawai negeri sipil (PNS) di tanah air kedapatan flexing atau pamer harta di media sosial (medsos). Tindakan itu membuat mereka akhirnya diperiksa KPK.

detikcom merangkum nama-nama pejabat yang sempat dipanggil KPK gegara ulahnya tersebut. Mereka berasal dari berbagai instansi, dari pejabat bawah hingga kepala daerah.

1. Rafael Alun Trisambodo

Rafael Alun Trisambodo pernah menjabat sebagai pejabat di Kantor Pajak Wilayah Jakarta Selatan (Jaksel). Kekayaannya dicurigai usai anaknya, Mario Dandy Satriyo jadi pelaku penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora.

Rafael Alun sebenarnya tak pernah flexing di media sosial. Namun, anaknya Mario Dandy, yang berkasus, pernah mengendarai Harley, dan SUV Rubicon, dan memamerkanya di media sosial.

Pada laporan LHKPN, Rafael Alun memiliki harta kekayaan mencapai Rp 56 miliar. KPK menilai, harta tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon III yang dia emban.

Rafael dan istrinya sempat diperiksa KPK soal harta kekayaan. Akhirnya KPK menetapkan Rafael sebagai tersangka penerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Rafael diduga melakukan gratifikasi selama 12 tahun terakhir semenjak menjabat di Ditjen Pajak Kemenkeu. Rafael juga diduga melakukan pencucian uang dengan menyamarkan hingga menyembunyikan aset yang didapatkan dari tindak pidana korupsi.

2. Eko Darmanto

Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, kedapatan memamerkan pesawat Cessna 127 di media sosial. Unggahannya viral hingga akhirnya dia dipanggil KPK.

Eko dipanggil KPK pada 7 Maret 2023 lalu. Eko menjelaskan dia tak punya pesawat, yang diunggahnya merupakan pesawat milik Federasi Aero Sport Indonesia (FASI).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6735454/mereka-flexing-harta-akhirnya-dipanggil-kpk.)

Jakarta (VLF) Aksi penipuan modus jasa titip (jastip) tiket Coldplay yang dilakukan pasangan suami istri, ABF (25) dan W (24) berakhir di sel jeruji besi. Pasutri asal Yogyakarta itu ditangkap setelah membawa kabur duit ratusan juta rupiah puluhan korbannya.

ABF dan W memanfaatkan akun Twitter untuk melakukan tipu-tipu. Keduanya melakukan berbagai cara untuk menggaet para korban.

Tipu-tipu keduanya terendus polisi usai sejumlah warga melaporkan penipuan jastip tiket Coldplay di Polda Metro Jaya. Para korban tertipu mentah-mentah setelah membeli tiket Coldplay melalui akun Twitter @fintrope_id.

Polisi menetapkan pasutri ABF dan W sebagai tersangka kasus penipuan jastip tiket Coldplay. Keduanya dijerat pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Mereka juga disangkakan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar,” kata Auliansyah kepada wartawan, Senin (22/5).

Beli Tiket Asli demi Gaet Korban

Kombes Auliansyah Lubis mengungkapkan pasutri ini membeli tiket Coldplay asli untuk menarik pembeli. Tiket tersebut diunggah ke akun @fintrove_id supaya korban yakin dan mentransfer uang ke rekening tersangka.

“Iya, kan beli tiket juga. Dia punya tiket satu, itulah dia buat kalau dia punya tiket. Tiketnya Rp 4,5 juta,” kata Auliansyah.

Tiket asli itulah yang kemudian dia tampilkan di akun Twitter-nya. Dengan tiket ini mereka meyakinkan para korban untuk menitipkan tiket Coldplay kepadanya.

“Kita lagi proses ini. Karena kan tadi kita tanya dari mana ininya (tiket) mereka beli, dengan harga berapa, kita akan kembangkan,” ujarnya.

Dijual dengan Harga Berkali Lipat

ABF dan W menawarkan tiket Coldplay dengan harga yang tinggi. Harganya bahkan mencapai dua kali lipat dibanding harga sebenarnya.

“Dua kali lipat dari harga yang ada, kan harganya juga bervariatif,” ujarnya.

Bikin Testimoni Palsu-palsu

Untuk lebih meyakinkan calon korban, mereka membuat komentar di akunnya, seolah-olah komentar tersebut merupakan testimoni dari pelanggan yang sudah ‘berhasil’ menitipkan pembelian tiket konser kepadanya.

“Yang mana di dalam Twitter ini juga mereka menyampaikan bahwa seolah-olah website ini telah menjual berbagai tiket konser sebelumnya dan berhasil,” katanya.

“Jadi komentar-komentar daripada follower ini dikatakan bagus, kemudian ini bener, ini asli, dan lain sebagainya sehingga menarik masyarakat yang melihat di Twitter ini untuk membeli tiket konser Coldplay,” tambahnya.

Beli Rekening Palsu agar Tak Terlacak

Berbagai siasat jahat dilakukan pasangan suami istri (pasutri) asal Yogyakarta inisial ABF (22) dan W (24) ditangkap karena melakukan penipuan jasa titip tiket konser Coldplay. Polisi mengungkap keduanya membeli rekening palsu agar tidak terlacak.

“Mereka juga membeli rekening tersebut kepada seseorang supaya identitasnya adalah bukan identitas mereka atau bukan identitas pelaku. Dia (pelaku) membeli rekening itu seharga Rp 400 ribu,” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis kepada wartawan, Senin (22/5/2023).

Auliansyah mengatakan nantinya rekening tersebut menjadi tempat penampungan dana dari para korban. Setelah dana tersebut masuk ke rekening tersebut, mereka lanjut mentransfernya kembali ke rekening milik mereka. Dengan demikian, lanjut Auliansyah, identitas mereka pun tidak pernah terungkap.

Auliansyah mengatakan pihaknya menerima 60 laporan penipuan jastip tiket Coldplay ini. Dari hasil penipuan tersebut, tersangka meraup keuntungan ratusan juta rupiah.

“Kami men-tracing yang ada di tabungan mereka ada sebesar Rp 257 juta. Ini untuk hasil penyidikan sementara,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6735442/siasat-penipu-jastip-beli-tiket-coldplay-asli-lalu-dijual-berkali-lipat.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Agung (MA) menganulir hukuman penjara seumur hidup warga Aceh Utara, Ajrol (22), dalam kasus pembunuhan berencana. Ajrol membunuh Yusuf dengan senapan angin karena membela ibunya yang hendak diperkosa Yusuf.

Hal itu tertuang dalam putusan kasasi yang dilansir website MA, Selasa (23/5/2023). Diceritakan, Ajrol menembak M Yusuf dalam jarak dekat, sekitar 10 meter pada Maret 2022. Ajrol lalu diproses secara hukum hingga ke pengadilan.

Pada 13 Juli 2022, jaksa menuntut Ajrol penjara seumur hidup. Gayung bersambut. Tuntutan itu dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukan pada 9 Agustus 2022. Putusan tersebut dikuatkan di tingkat banding pada 29 September 2022. Ajrol tidak terima dan mengajukan upaya kasasi. Siapa nyana, permohonan kasasinya dikabulkan.

“Memperbaiki putusan PT Banda Aceh dan PN Lhoksukon mengenai pidana yang dijauhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 18 tahun,” ucap majelis yang diketuai Prof Surya Jaya dengan anggota Prom Haryadi dan Yohanes Priyana.

Majelis kasasi sepakat mengurangi hukuman Ajrol karena perbuatannya dipicu ancaman korban yang akan memperkosa ibunya. Selain itu, Yusuf mengancam akan membunuh kakak Ajrol. Berikut ini pertimbangan lengkap MA:

Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut, Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya yang melakukan pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu kepada korban Yusuf dengan cara menembak korban Yusuf dari arah belakang yang mengenai bagian bawah telinga kanan korban.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan terlebih dahulu meminjam senapan angin dengan alasan mau menembak babi, padahal mens rea/niat Terdakwa mau menembak/membunuh korban Yusuf.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dari sejak dari awal sudah ada niat Terdakwa untuk membunuh korban M Yusuf, karena adanya motif dendam yang mendalam Terdakwa karena kakak kandung Terdakwa diancam akan dibunuh oleh korban Yusuf. Selain itu korban Yusuf juga pernah mengancam akan memperkosa ibu Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 340 KUHP.

Bahwa namun demikian menurut majelis, pidana seumur hidup yang dijatuhkan judex facti kepada Terdakwa terlampau berat dan terdapat alasan meringankan bagi Terdakwa. Di mana Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut diakibatkan Terdakwa tidak tega melihat kakaknya diancam akan dibunuh oleh korban Yusuf, sehingga kakak Terdakwa mengurung diri di rumah karena takut bertemu dengan korban Yusuf.

Selain itu Terdakwa merasa harga diri ibunya dilecehkan oleh korban Yusuf karena korban Yusuf pernah mengancam akan memperkosa ibu kandung Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut majelis, pidana seumur hidup yang dijatuhkan judex facti kepada Terdakwa haruslah diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6734383/bela-ibu-vonis-penjara-seumur-hidup-pembunuh-dari-aceh-dianulir-ma.)

Jakarta (VLF) Plt Menkominfo yang juga Menko Polhukam Mahfud Md mempersilakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta KPK melakukan pemeriksaan di Kominfo. Mahfud mengatakan hal ini bertujuan agar kasus korupsi BTS terang benderang.

“Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk, memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan,” kata Mahfud kepada wartawan di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2023).

Mahfud mengizinkan BPKP masuk ke Kominfo guna menyelesaikan kasus yang ada di Kominfo. Dia juga tak membatasi kapan BPKP dapat memasuki Kominfo.

“Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai suatu proyek minta BPKP mengaudit dulu, ini bener nggak, ini berapa harganya, aman. Nah, di sini, mau masuk nggak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum, KPK minta BPKP masuk, Kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau nggak, itu nggak boleh,” kata Mahfud.

“Nah, sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk, harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada,” imbuhnya.

Selain itu, Mahfud mempersilakan KPK hingga kejaksaan melakukan pemeriksaan di Kominfo. Dia mengaku terbuka jika aparat penegak hukum akan memeriksa pejabat Kominfo jika ada temuan dugaan tindak pidana korupsi.

“Pun kepada aparat penegak hukum, tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilakan, kami buka pintu selebar-lebarnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana di kasus dugaan korupsi proyek BTS yang menjerat Johnny G Plate. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya juga menelusuri kepentingan di balik kasus dugaan korupsi proyek BTS tersebut.

“Tentu kita nanti akan minta bantuan dalam rangka penelusuran aset ya, tracing aset ke mana aja alirannya, dana-dana yang digunakan, untuk kepentingan siapa saja, nanti kita cek semuanya. Tentu kita harus menggandeng semua pihak tidak hanya PPATK, bank juga,” kata Ketut kepada wartawan di Kejagung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2023).

Ketut mengatakan pihaknya juga mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di kasus tersebut. Namun, dia belum berbicara terkait ada atau tidaknya temuan TPPU di kasus proyek BTS tersebut.

“Kemungkinan iya (ada dugaan TPPU), karena kerugiannya begitu besar, ya pasti TPPU nya akan digandeng dalam pasal-pasal berikutnya. Kita lihat nanti perkembangannya,” kata Ketut.

“Kami belum sampai sejauh itu ya kami masih dalam proses pendalaman,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6734270/usut-kasus-bts-mahfud-bpkp-kejaksaan-tak-akan-dihalangi-masuk-kominfo.)

Jakarta (VLF) Sejumlah pejabat di berbagai daerah diperiksa KPK buntut pamer harta. Asal-usul kekayaannya ditelusuri KPK, ada pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ada pula pejabat yang hingga kini masih menjalani pemeriksaan oleh Deputi Pencegahan KPK.

detikcom, Selasa (23/5/2023) merangkum sejumlah nama yang diperiksa KPK buntut pamer kekayaan di media sosial. Barang-barang yang dipamerkan berbagai macam ada tas, sepeda, hingga gaya hedon mereka.

Berikut nama-nama yang dirangkum detikcom:

1. Rafael Alun Trisambodo

Kekayaan Rafael Alun ini disorot setelah anaknya, Mario Dandy Satriyo terlibat kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora. Kala itu, Rafael tidak terseret dalam kasus penganiayaan itu.

Rafael secara pribadi tidak pernah memamerkan langsung hartanya. Tapi lagi-lagi Mario yang membuat ulah karena pernah mengendarai Harley dan SUV Rubicon dan memamerkannya di media sosial. Mario yang masih remaja pun ditelisik netizen terkait sosok orang tuanya. Sang ayah ternyata Rafael yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan.

Netizen kemudian mencari tahu kekayaan Rafael melalui website LHKPN KPK. Ternyata harta Rafael saat itu mencapai Rp 56 miliar.

KPK menilai kekayaan Rafael tidak sesuai dengan jabatannya sebagai pejabat eselon III Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Karena itu, KPK pun mulai menelusuri kekayaan Rafael.

Rafael dan istrinya sempat diperiksa KPK untuk mengklarifikasi kekayaanya. Hingga akhirnya KPK menetapkan Rafael sebagai tersangka penerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Rafael diduga melakukan gratifikasi selama 12 tahun terakhir semenjak menjabat di Ditjen Pajak Kemenkeu. Rafael juga diduga melakukan pencucian uang dengan menyamarkan hingga menyembunyikan aset yang didapatkan dari tindak pidana korupsi.

2. Eks Kepala Bea Cukai DIY

Kedua, ada mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Eko juga pernah diklarifikasi KPK pada 7 Maret 2023 lalu.

Eko diperiksa lantaran memamerkan pesawat Cessna seri 127 di salah satu unggahan di media sosialnya. Unggahan itu pun viral.

Eko pun sudah menjelaskan kalau dia tidak memiliki pesawat. Adapun pesawat yang dia unggah di akun medsosnya adalah milik Federasi Aero Sport Indonesia (FASI).

“Itu merupakan milik FASI dan sudah terverifikasi dan terkonfirmasi,” tutur Eko usai diperiksa KPK.

3. Eks Kepala BPN Jaktim

Kemudian ada mantan Kepala BPN Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra. Dalam kasus Sudarman, bukan dia yang memamerkan kekayaan di media sosial tetapi istrinya.

Istri Sudarman di media sosial tertangkap memamerkan kehidupan mewah viral di media sosial. Vidya, istri Sudarman, kerap membagikan gaya hidup mewahnya melalui media sosial Instagram pribadinya.

Unggahan itu lalu viral di media sosial. Dalam salah satu unggahan terlihat tengah berpose di Paris, Prancis, dengan latar belakang Menara Eiffel.

Unggahan lainnya juga memuat barang-barang mewah yang kerap dipamerkan istri Sudarman. Barang mewah itu mulai dari tas Hermes hingga gaun mewah.

Dilihat dari data LHKPN 2021, Sudarman memiliki kekayaan Rp 14.765.037.598. Kekayaan Sudarman didominasi lewat aset berupa tanah dan bangunan.

Sudarman dan istrinya pun dipanggil KPK untuk ditelusuri kekayaanya. Tim LHKPN KPK hingga saat ini menelusuri asal usul kekayaan Sudarman.

4. Sekda Jawa Timur

Lalu, ada Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhy Karyono. KPK menelusuri asal-usul kekayaan Adhy.

Pada Senin (22/5) kemarin, Adhy juga memenuhi panggilan KPK. Adhy berharap semuanya selesai.

Dia mengaku sudah mengklarifikasi perihal kekayaannya. Adhy berharap KPK tidak lagi memanggilnya.

“Insyaallah nggak (dipanggil lagi). Saya sudah jelaskan semuanya, clear, insyaallah clear. Saya buka semuanya ya. Tidak ada yang saya tutup-tutupi,” kata Adhy usai diklarifikasi di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jaksel, Senin (22/5/2023).

Adhy menyebut sudah melaporkan LHKPN ke KPK. Adhy mengatakan dirinya bersikap kooperatif mendatangi KPK untuk klarifikasi.

Simak juga Video: Andhi Pramono Kepala Bea Cukai Makassar yang Pamer Harta Kini Tersangka

5. Pegawai Ditjen Hubla Kemenhub

Selanjutnya, Muhammad Rizky Alamsyah yang merupakan Pegawai Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub. Dia juga diperiksa KPK lantaran sang istri memamerkan kehidupan mewah di media sosial.

Dilihat detikcom dalam cuitan viral, beredar foto-foto istri Rizky Alamsyah bergaya saat berpergian ke luar negeri hingga saat menikmati fasilitas business class pesawat. Jubir Kemenhub Adita Irawati memberikan konfirmasi terkait cuitan itu. Dia membenarkan foto-foto itu merupakan istri dari Rizky Alamsyah.

“Terkait dengan unggahan gaya hidup mewah yang disinyalir dilakukan oleh istri pegawai Kemenhub, kami konfirmasi bahwa yang bersangkutan memang istri pegawai Kemenhub. Pegawai tersebut bernama Muhammad Rizky Alamsyah,” kata juru bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan tertulis, Minggu (26/3).

6. Pejabat Dishub DKI

Keenam ada Massdes Arouffy yang dicopot dari jabatan Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pencopotan Massdes dari jabatannya itu buntut istrinya viral pamer tas mewah.

KPK juga pernah memanggil Massdes pada 11 April 2023 lalu. Dia dipanggil untuk diklarifikasi harta kekayaannya.

Awal mula Massdes terseret kasus flexing karena sang istri kerap memakai tas mewah, salah satunya Hermes Birkin berwarna hitam senilai Rp 1,5 miliar.

Bukan hanya si istri, putri Massdes turut memamerkan tas-tas mewah, mulai Lady Dior Bag seharga Rp 60 juta hingga Balenciaga seharga Rp 17,6 juta.

7. Kadinkes Lampung Reihana

Nama Reihana saat ini menjadi perbincangan karena gaya mewahnya. Reihana juga diklarifikasi KPK karena seriing mengenakan barang brandend dan menjabat sebagai Kadinkes Lampung selama 14 tahun.

Diketahui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ini memiliki kekayaan mencapai Rp 2,7 miliar.

Melansir situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Reihana melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) 2022 pada 16 Februari 2023. Berdasarkan laporan tersebut, tercatat kekayaan Reihana meliputi:

1.Tanah dan bangunan senilai Rp1.958.250.000;
2.Tanah seluas 4.881 m2 di Pesawaran senilai Rp1.200.250.000;
3.Tanah seluas 400 m2 dan 419 m2 di Lampung Selatan yang masing-masing bernilai Rp120 juta;
4.Tanah di Bandar Lampung seharga Rp498.000.000
5.Nissan Elgrand tahun 2007 seharga Rp200 juta (hadiah);
6.Toyota Minibus tahun 2010 senilai Rp150 juta (hasil sendiri);
7.Mercedez Benz V230 tahun 2002 seharga Rp100 juta (hasil sendiri);
8.Harta bergerak lain seharga Rp6.750.000;
9.Kas senilai Rp300 juta.
Jika ditotal, maka kekayaan Reihana mencapai Rp2.715.000.000.

Reihana pun kena semprot Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Dilansir detikSumut, Selasa (18/4/2023), Arinal mengumpulkan semua kadis di Rumah Dinas Gubernur, Mahan Agung, Senin (17/4/2023).

“Sepatu saya juga kan dari luar negeri tapi enggak begitu ditonjolkan. Nah jadi jangan ditonjolkan ya, Bu Reihana. (Kadis) yang lainnya juga. Bila perlu kita sidak saja lah (pejabat bergaya mewah),” ucap Arinal kepada Reihana dan para kadis.

Dia meminta Reihana menyetop kebiasaan memperlihatkan kemewahan saat sedang bekerja. Permintaan itu pun ditujukan ke kadis lainnya. Dia meminta para pejabat menyesuaikan dengan pakaian dinas.

“Tolong dimaafkan dan saya minta Bu Reihana dan para pejabat kepala dinas lainnya sudahlah, disesuaikan saja,” ujarnya.

Reihana yang Kerap Pamer Barang Mewah

KPK kini mulai mempelajari asal-usul kekayaan Reihana, usai viral pamer kemewahan. Analisis awal ada kejanggalan yang ditemukan KPK.

8. Kepala Bea Cukai Makassar

Beda dengan Reeihana, Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, sudah ditetapkan tersangka KPK. Andhi ditetapkan tersangka penerima gratifikasi.

Andhi disorot publik karena barang mewah yang kerap dipamerkan keluarganya. Ada pula rumah mewah yang disorot publik karena disebut tak ada dalam LHKPN Andhi.

KPK kemudian memanggil Andhi untuk klarifikasi LHKPN. Total harta Andhi yang tertera dalam LHKPN berjumlah Rp 14,8 miliar. Hingga akhirnya Andhi ditetapkan sebagai tersangka.

9. Sekda Riau

Selanjutnya ada Sekda Riau SF Hariyanto. Dia juga salah satu pejabat yang diklarifikasi KPK perihal LHKPN nya.

Ada dua kali Hariyanto diklrafikasi. Pertama pada 6 Maret 2023 dan kedua diperiksa pada Senin (22/5) lalu.

Nama SF Hariyanto menjadi sorotan usai istrinya, Adrias, viral memamerkan harta dan gaya hidup mewah di media sosial. Anto, sapaan akrab Hariyanto, telah bicara dan berdalih barang-barang itu palsu alias KW.

Dilansir detikSumut, Senin (20/3), Adrias sering memamerkan momen liburan ke Eropa dan mengenakan barang bermerek, seperti tas Gucci, tas Hermes, dan sepeda Brompton.

“Masalah tas ini saya pun sedih juga. Kan mereka lihat ini disandingkan totalnya Rp 420 juta, padahal hanya Rp 2-5 juta beli di ITC Mangga Dua di Jakarta,” kata Anto di rumah dinas sambil memperlihatkan tas-tas yang viral.

Dia mengatakan barang-barang itu disebut mahal karena dipakai istrinya. Dia merasa istrinya difitnah terkait pamer barang-barang itu.

10. Pejabat Pemkot Jakut Selvy Mendagi

Hari ini, Kasi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Suku Dinas PUPR Jakarta Utara, Selvy Mendagi, juga diperiksa oleh KPK. Harta kekayaan Selvy juga ditelusuri.

Selvy disorot karena gaya hidup mewahnya viral di media sosial. Dilihat detikcom, anak Selvy memamerkan momen saat membeli mobil Mazda 3 seharga Rp 500 juta.

Selain itu, di medsos, ada foto-foto Selvy dan keluarganya memakai barang mewah. Di antaranya tas bermerek Gucci-Leather + Supreme Floral Shoulder Bag Red Multi Floral seharga Rp 23,7 juta hingga sepatu Gucci Heeled Ankle Boots with Flora Print seharga Rp 12,8 juta.

Tak hanya itu, struk-struk reservasi keluarga Selvy saat menginap di hotel mewah tersebar di media sosial. Di antaranya reservasi pada 27 Desember 2019 sebesar Rp 27 juta dan Rp 11,4 juta.

Disebutkan reservasi hotel mewah dalam rangka merayakan liburan Natal dan perayaan tahun baru. Seluruh pembayaran dilakukan secara tunai (cash). Selain itu, Selvy turut menyetorkan uang deposit sebesar Rp 10 juta.

Buntut dari perilaku pamernya itu, Selvy Mendagi juga dicopot dari jabatan terebut. Selvy dibebastugaskan oleh Pemprov DKI Jakarta.

11. Wali Kota Pangkalpinang

Lebih lanjut, ada Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil juga diklarifikasi KPK perihal harta kekayaannya. Akil diperiksa pada Rabu (17/5).

Akil dipanggil lantaran terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 2021. Saat itu dia memiliki kekayaan mencapai Rp 11.380.412.273.

Kekayaan Maulan Aklil didominasi oleh tanah dan bangunan. Total dia memiliki 11 aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp 11.105.200.000.

Maulan Aklil juga melaporkan kepemilikan aset berupa satu mobil senilai Rp 220.000.000. Dia juga memiliki kas dan setara kas mencapai Rp 55.212.373.

12. Wagub Lampung

Terakhir, ada Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim juga diperiksa KPK. Waktu pemeriksaan Chusnunia berbarengan dengan Maulan Akil.

Chusna dipanggil karena dalam LHKPN-nya tercatat memiliki total kekayaan senilai Rp 13.663.133.913. Jumlah itu merupakan harta Chusnunia pada 2021.

Dari harta tanah dan bangunan, total kekayaan Chusnunia senilai Rp 6.887.100.000. Sedangkan dari alat transportasi dan mesin, senilai Rp 425.000.000. Serta kas dan setara kas senilai Rp 6.351.033.913.

Hartanya naik Rp 1,3 miliar lebih dari tahun 2020 dengan total kekayaan senilai Rp.12.267.546.300.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6734207/daftar-pejabat-flexing-harta-yang-berujung-dipanggil-kpk.)

Jakarta (VLF) Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mendorong RUU Perampasan Aset untuk segera dibahas dan disahkan menindaklanjuti Surat Presiden (Surpres) yang telah diterima DPR pada 4 Mei 2023 lalu. Didik menilai RUU Perampasan Aset lebih penting daripada konstruksi hukuman mati.

Didik mengatakan saat ini draf RUU tersebut baru akan dibawa ke badan musyawarah (Bamus) sebelum dibacakan di Rapat Paripurna DPR. Menurutnya, RUU ini perlu disahkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

“Pemberantasan tindak pidana ekonomi termasuk korupsi, narkoba, perpajakan, tindak pidana di bidang keuangan, dan lainnya tidak sepenuhnya utuh keberhasilannya. Pencegahan dan penindakan saja masih belum menunjukkan efek jera yang signifikan dan memadai,” kata Didik Mukrianto dalam keterangannya, Senin (22/5/2023).

“Idealnya, perampasan aset hasil tindak pidana bisa menjadi salah satu faktor efek jera bagi pelaku dalam kejahatan ekonomi. Mengingat tidak sedikit, aset hasil tindak pidana tetap dapat dinikmati oleh pelaku meskipun sudah menjalani masa hukuman,” ungkap dia.

Didik memberi contoh saat aparat penegak hukum membongkar tindak pidana pencucian uang. Dalam praktiknya, Pemerintah masih terkendala kurang progresifnya peraturan perundangan-undangan terkait penyitaan aset yang diduga hasil tindak pidana.

“Recovery aset kerugian negara ataupun kerugian sosial-ekonomi dari sejumlah kejahatan ekonomi masih belum optimal dan masih belum bisa membantu pengembalian keuangan negara secara utuh,” ucap Didik.

DPR disebut mendukung perampasan aset milik pelaku tindak kejahatan, khususnya bagi pelaku yang sengaja menyembunyikan uang hasil kejahatannya lewat cara-cara tertentu. Apalagi, disampaikan, kejahatan ekonomi selalu berkembang seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi.

“Kejahatan ekonomi ini semakin canggih atau bisa dikatakan sebagai kejahatan sophisticated,” terangnya.

“Kejahatan yang dilakukan melalui berbagai cara financial engineering dan legal engineering dengan tujuan agar dapat mengelabui aparat penegak hukum, mempersulit proses hukum di pengadilan, dan mempersulit proses penyitaan yang dilakukan secara konvensional,” imbuh Didik.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana diharapkan mampu menjadi solusi yang komprehensif dalam menangani persoalan aset tindak pidana yang terkendala. Menurut Didik, selama ini banyak kendala yang menyulitkan penegak hukum berkaitan dengan kondisi tersangka atau terdakwa.

“Dalam satu perspektif, bisa dikatakan bahwa perampasan aset hasil tindak pidana jauh lebih penting dan berkeadilan ketimbang mengkonstruksi hukuman mati,” imbuhnya.

“Harapan kita semua, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ini bisa menjadi terobosan dalam upaya memberantas dan menekan angka kejahatan ekonomi secara utuh demi terwujudnya rasa keadilan publik,” imbuhnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6733803/anggota-dpr-ruu-perampasan-aset-lebih-adil-dari-hukuman-mati.)

Jakarta (VLF) Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap anak AG (15), yakni 3,5 tahun penjara, dalam kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17). Anak AG melalui kuasa hukumnya, menyerahkan memori kasasi ke PN Jakarta Selatan hari ini.
“Benar hari ini,” kata kuasa hukum AG, Mangatta Toding Allo kepada wartawan, Selasa (23/5/2023).

AG Ajukan Kasasi

Diketahui, anak AG dan jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan kasasi dalam kasus ini. Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto menerangkan, berdasarkan data SIPP PN Jaksel, pihak AG dan jaksa penuntut umum mengajukan kasasi pada Rabu (10/5) kemarin.

“Bahwa sesuai dengan data SIPP PN Jaksel, pihak AG dan JPU Jaksel sudah ajukan permohonan kasasi terhadap putusan PT DKI pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023,” kata Djuyamto dalam keterangan pers tertulis, Kamis (11/5).

AG Tetap Dihukum 3,5 Tahun Bui

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan putusan banding yang diajukan anak AG (15). PT DKI memutuskan tetap menghukum AG selama 3,5 tahun penjara.

“Mengadili, menerima permintaan banding penasihat hukum anak dan penuntut umum tersebut. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 4/Pidsus Anak/2023/PN JKT.SELATAN tanggal 10 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut,” kata hakim tunggal Budi Hapsari saat sidang di Pengadilan Tinggi DKI, Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (27/4).

“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak AG dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan,” imbuh hakim.

AG tetap akan menjalani hukuman penjara selama 3 tahun dan 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

LPKA merupakan Unit Pelaksana Teknis di mana kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sebagai informasi, LPKA merupakan tempat bagi terdakwa anak menjalani masa pidananya.

AG tetap dinyatakan bersalah melanggar Pasal 355 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara kepada AG. PN Jakarta Selatan menyatakan AG terbukti secara sah bersalah dan terlibat dalam penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo (20) kepada David.

“Mengadili menyatakan terdakwa anak AG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata hakim tunggal Sri Wahyuni Batubara saat membacakan amar putusan dalam sidang di PN Jaksel, Senin (10/4).

“Hukuman pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan di LPKA,” imbuhnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6733774/ag-serahkan-memori-kasasi-ke-pn-jaksel-lawan-vonis-35-tahun-bui.)