Jakarta (VLF) Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, hingga Kuat Ma’ruf, terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat, resmi mengajukan kasasi atas putusan hukuman yang diterimanya. Meski begitu, hukuman Ferdy Sambo dkk dinilai tidak akan berubah.

Hal itu diungkap Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho. Dia mengatakan pada dasarnya ada beberapa kemungkinan yang terjadi dalam keputusan di tingkat kasasi.

“Bicara kemungkinan (berubah hukumannya) semua bisa terjadi karena namanya pemeriksaan kasasi itu adalah pemeriksaan hukum. Jadi di sini nanti pertarungan pendapat hukum. Jadi kalau bicara kemungkinan yang mungkin karena tafsir hukum kan beda-beda. Kalau kemarin kan di PT antara pengadilan, tapi ini adalah judex juris mengenai penerapan hukumnya. Apakah penerapan hukumnya betul, apakah ada kekeliruan, apakah ada kesalahan. Itu yang dinilai,” kaya Hibnu kepada wartawan, Senin (22/5/2023).

“Misalnya kemarin yang diperdebatkan teori tentang pernyataan, itu yang akan diuji di tingkat kasasi. Jadi kalau bicara potensi bisa berubah ya bisa berubah, tapi kalau nanti hukumnya sependapat dengan pengadilan negeri nanti bisa sama. Oleh karena itu keputusannya nanti bisa menguatkan pengadilan negeri atau mempertimbangkan sendiri tapi hukumannya sama juga bisa atau membatalkan dengan mengadilkan sendiri, tapi agak berat,” ujarnya.

Kembali ke kasasi yang diajukan Ferdy Sambo dkk itu, Hibnu menilai pendapat hakim agung nantinya tidak akan berbeda dengan pengadilan. Menurutnya, teori yang digunakan sudah baik.

“Saya kira hakim agung juga tidak akan banyak berbeda karena konsep pembuktian yang kemarin dilakukan sudah betul-betul oke semua. Kemudian tentang teori juga saya kira sudah oke semua,” ujarnya.

Dia berharap hukuman Ferdy Sambo dkk tidak akan berubah meski ada pertimbangan yang berbeda. Sebab, perkara ini merupakan kasus nasional yang mempertaruhkan marwah lembaga pengadilan.

“Sehingga mudah-mudahan dalam proses ini sebagai bentuk membawa marwah lembaga yang merupakan perkara nasional, tetap kepada hukuman yang ada walaupun pendapat hukumnya berbeda, pertimbangannya berbeda tapi hukumannya tetap sama,” ujarnya.

Sebelumnya, di tingkat banding, PT DKI Jakarta memutuskan menguatkan putusan PN Jaksel terhadap istri mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, yakni 20 tahun penjara, dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat. Putri Candrawathi kini melakukan perlawanan dengan mengajukan kasasi terhadap putusan itu.

“PC ajukan permohonan kasasi tanggal 9 Mei 2023,” kata Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto dalam keterangan tertulis, Senin (22/5).

Tak hanya Putri, Djuyamto mengatakan Ferdy Sambo dan sopir keluarga Ferdy Sambo, Kuat Ma’ruf, juga mengajukan kasasi. Permohonan kasasi diajukan oleh penasihat hukum masing-masing.

“Upaya hukum perkara pembunuhan berencana almarhum Yosua Hutabarat, bahwa FS telah ajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2023,” kata Djuyamto.

“KM ajukan permohonan kasasi tanggal 15 Mei 2023,” imbuhnya.

Kejagung Pelajari

Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, mengaku baru mengetahui pengajuan permohonan kasasi tersebut. “Saya baru dengar dari temen-temen media,” kata Ketut kepada wartawan di Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2023).

Ketut tak masalah dengan permohonan kasasi yang diajukan Sambo dkk. Dia menuturkan pihaknya akan mempelajari kasasi tersebut.

“Kalau beliau melakukan suatu upaya hukum kasasi, kita akan lihat dulu, kita pelajari dulu, mungkin kita juga melakukan upaya hukum kasasi, biasanya seperti itu,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6733531/vonis-mati-ferdy-sambo-dinilai-tak-akan-berubah-di-tingkat-kasasi.)

Jakarta (VLF) Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Fatia Maulidiyanti dalam kasus pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sidang akan lanjut ke proses pembuktian.

“Mengadili menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima,” kata ketua majelis hakim dalam sidang putusan sela di PN Jaktim, Senin (22/5/2023).

Majelis hakim memerintahkan jaksa melanjutkan pembuktian terkait perkara yang menjerat Fatia Maulidiyanti. Sidang akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan saksi-saksi.

“Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana nomor 202/Pidsus/2023/PN Jaktim untuk dilanjutkan,” ujar hakim.

Didakwa Pencemaran Nama Baik

Fatia Maulidiyanti didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut. Jaksa mengatakan informasi terkait pencemaran nama baik Luhut itu disebar Fatia Maulidiyanti lewat tayangan di akun YouTube Haris Azhar.

Video yang diunggah di YouTube itu berjudul ‘Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam’. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’.

Dalam video tersebut, narasumbernya adalah Fatia Maulidiyanti dan Owi. Jaksa mengatakan Fatia dan Haris Azhar memiliki maksud mencemarkan nama baik Luhut.

Menurut jaksa, perkataan Haris Azhar dan Fatia dalam video tersebut memuat pencemaran nama baik Luhut. Salah satu kalimat yang disorot terkait pertambangan di Papua.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6731885/hakim-juga-tolak-eksepsi-fatia-maulidiyanti-di-kasus-lord-luhut.)

Jakarta (VLF) Dittipidum Bareskrim Polri sempat mengamankan lima pembantu Dito Mahendra. Dito diketahui merupakan buron terkait kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal.

Kelima pembantu tersebut diamankan di rumah Dito yang berada di Cilandak dan Cipete, Jakarta Selatan, saat penyidik melakukan penggeledahan. Mereka diamankan pada Jumat (19/5/2023) lalu.

“Telah mengamankan 5 orang saksi pembantu Dito Mahendra/Nindy Ayunda pada 2 TKP. Diamankan untuk dimintai keterangan,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Djuhandani Rahadjo Puro kepada wartawan, Senin (22/5).

“Ya (sudah dipulangkan), cukuplah, kita kan hanya mintai keterangan dan kewenangan penyidik hanya 1×24 jam. Lebih lanjut kita lihat nanti,” tambahnya.

Sebelumnya, Dito Mahendra telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara pada 17 April 2023. Dito dijerat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur kepemilikan senjata api.

Dito dianggap tak kooperatif setelah tak mengindahkan panggilan penyidik Bareskrim. Karena itu, penyidik secara resmi memasukkan Dito Mahendra sebagai DPO.

Surat DPO atas nama Mahendra Dito Sampurna atau Dito Mahendra teregistrasi dengan No. DPO/8/5/Res.1.17/2023 Tipidum.

Polisi pun memeriksa sejumlah orang terdekat Dito Mahendra. Salah satunya sang kekasih, Nindy Ayunda, yang juga tak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Kasus kepemilikan senpi ilegal ini terkuak setelah KPK menggeledah rumah Dito Mahendra terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi pada Senin (13/3). Penyidik menemukan total 15 senjata api dari rumah Dito.

“Dalam geledah tersebut benar tim menemukan 15 pucuk senjata api berbagai jenis,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (17/3).

Sebagian dari senjata yang ditemukan di rumah Dito Mahendra statusnya tidak berizin atau ilegal. Berikut ini rincian 9 jenis senjata api yang tidak berizin tersebut:

1. 1 pucuk Pistol Glock 17
2. 1 pucuk Revolver S&W
3. 1 pucuk Pistol Glock 19 Zev
4. 1 pucuk Pistol Angstatd Arms
5. 1 pucuk Senapan Noveske Refleworks
6. 1 pucuk Senapan AK 101
7. 1 pucuk senapan Heckler & Koch G 36
8. 1 pucuk Pistol Heckler & Koch MP 5
9. 1 pucuk senapan angin Walther

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6731746/bareskrim-sempat-amankan-5-pembantu-dito-mahendra-kini-dipulangkan.)

Jakarta (VLF) KPK memeriksa anak mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satriyo. Mario diperiksa sebagai saksi untuk Rafael.
“Bertempat di Polda Metro Jaya, tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan saksi, Mario Dandy Satriyo (Pelajar),” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (22/5/2023).

Pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya. Diketahui, saat ini Mario Dandy ditetapkan tersangka dan ditahan terkait kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora.

Selain itu, ada tiga orang saksi dari pihak swasta yang diperiksa, yakni Oki Hendarsanti, Ujeng Arsatoko, Fransiskus Xaverius Wijayanto Nugroho, dan Jeffry Amsar. Pemeriksaan terkait kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Rafael.

Rafael Alun Trisambodo awalnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. KPK menyebut Rafael Alun diduga menerima gratifikasi USD 90 ribu atau senilai Rp 1,3 miliar.

KPK kemudian melakukan pengembangan terkait kasus dugaan korupsi Rafael. KPK pun menetapkan Rafael sebagai tersangka kasus TPPU.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6731666/kpk-periksa-mario-dandy-di-kasus-gratifikasi-tppu-rafael-alun.)

Jakarta (VLF) Pengacara Dadan Tri Yudianto menggugat KPK karena dijadikan tersangka di kasus suap hakim agung. Salah satunya terkait pembelian mobil Land Cruiser Rp 3,8 miliar yang diatasnamakan seorang perempuan yang beralamat di gang sempit di Jakarta Selatan.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (SIPP PN Jaksel), Senin (22/5/2023), gugatan praperadilan itu terdaftar dengan nomor perkara 47/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. Dijadwalkan sidang perdana pada 5 Juni 2023 nanti.

Tidak disebutkan dalam SIPP itu, apa saja tuntutan/petitium Dadan Tri terhadap KPK.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan tuntutan KPK ke hakim agung Sudrajad Dimyati selama 13 tahun penjara, disebutkan sejumlah pembelian mobil super car. Di antaranya Ferrari dan McLaren. Juga Land Cruiser serta mobil Porsche. Di mana mobil itu dibeli pengacara Dadan Tri, yang belakangan dikenal sebagai mantan komisaris BUMN. Ada juga satu unit mobil merek Hyundai Tipe Creta Prime dan satu unit XPander 15 L.

Nah, asal-usul Toyota Land Cruiser 300 GR-S 4×4 itu disebutkan dibeli Dadan seharga Rp 3,8 miliar.

“Satu lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN TRI untuk pembayaran pembelian mobil Toyota Land Cruiser GR Sport (baru), tahun 2022 warna hitam seharga Rp. 3.825.000.000 tertanggal 23 September 2022,” urai jaksa KPK.

Selidik punya selidik, mobil itu tidak dimiliki atas nama Dadan, tapi atas nama seorang wanita yaitu Sazitta Damara Arwin. Hal itu disebutkan dalam STNK mobil tersebut yang disita KPK, yaitu:

Satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No 04355550 dengan Nomor Registrasi B 2709 SJH, atas nama pemilik Sazitta Damara Arwin, alamat Jalan Petegogan I Gang V No 72 Jaksel, merek TOYOTA, Type LC 300 GR-S 4×4 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, Nomor Mesin F33A0028421.

KPK juga menyita kuitansi pelunasan mobil tersebut atas nama Sazitta Damara Arwin yaitu:

1 lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No B2135644, Nomor Polisi B 2709 SJH, atas nama pemilik Sazitta Damara Arwin, alamat Jalan Petegoan I gg V No.72 RT9/11 Jaksel, merek Toyota Type LC 300 GR-S 4×4 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, Nomor Mesin F33A0028421.

Siapakah Sazitta?

“Itu atas nama perempuan mobilnya bagaimana kondisinya bagaimana kaitannya itu yang sedang kita dalami. Bagaimana keterkaitan antara kendaraan tersebut dengan para pihak dalam hal ini pemberi dan juga penerima,” tutur Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur.

Berikut daftar nama di kasus itu:

Kluster Hakim

1. Hakim agung Sudrajad Dimyati (SD), dituntut 13 tahun penjara.
2. Hakim agung Gazalba Saleh, status terdakwa. Sempat menggugat status tersangkanya tapi kalah.
3. Hakim Elly Tri Pangestu (ETP) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
4. Hakim Prasetio Nugroho, status terdakwa.
5. Hakim Edy Wibowo, status terdakwa.
6. Hakim Prof Dr Hasbi. Sehari-hari Prof Hasbi adalah Sekretaris MA.

Kluster PNS

1. PNS MA, Desy Yustria (DY) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
2. PNS MA, Muhajir Habibie (MH) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
3. PNS MA, Nurmanto Akmal (NA) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
4. PNS MA, Albasri (AB) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
5. Staf MA, Redhy Novasriza, status terdakwa.

Kluster Pengacara

1. Pengacara Yosep Parera (YP) dituntut 9 tahun dan 4 bulan penjara.
2. Pengacara Eko Suparno (ES) dituntut 6,5 tahun penjara.
3. Dadan Tri, kini statusnya tersangka

Kluster Terduga Penyuap

1. Pengusaha Heryanto Tanaka (HT) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
2. Pengusaha Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
3. Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar (SKM), Wahyudi Hardi, status tersangka.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6731624/tersangka-pembeli-land-cruiser-rp-38-miliar-di-gang-sempit-gugat-kpk.)

Jakarta (VLF) Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan putusan hukuman mati dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir N Yosua Hutabarat. Ferdy Sambo mengajukan kasasi.

“Upaya hukum perkara pembunuhan berencana almarhum Yosua Hutabarat, bahwa FS telah ajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2023,” kata Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/5/2023).

Djuyamto menyebut istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, dan sopir keluarga Ferdy Sambo, Kuat Ma’ruf, juga mengajukan kasasi. Permohonan kasasi diajukan oleh penasihat hukum masing-masing.

“PC ajukan permohonan kasasi tanggal 09 Mei 2023, dan KM ajukan permohonan kasasi tanggal 15 Mei 2023,” kata Djuyamto.

“Permohonan kasasi tersebut diajukan oleh penasihat hukum masing-masing ke kepaniteraan pidana PN Jaksel, dan sesuai ketentuan hukum acara maka dalam tenggat waktu 14 hari sejak permohonan kasasi diajukan, pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi masing-masing,” imbuhnya.

Sambo Tetap Divonis Mati

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya menerima permohonan banding mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dan jaksa penuntut umum. Majelis hakim banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan vonis mati terhadap Ferdy Sambo.

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut,” kata hakim ketua Singgih Budi Prakoso saat sidang di Pengadilan Tinggi DKI, Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).

Duduk sebagai ketua majelis Singgih Budi Prakoso dengan anggota Ewit Soetriadi, H Mulyanto, Abdul Fattah, dan Tony Pribadi.

Diketahui, pada tingkat pertama, Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Sambo dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir N Yosua Hutabarat.

Ferdy Sambo dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sambo juga dinyatakan bersalah melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Putri Tetap Divonis 20 Tahun

PT DKI Jakarta juga menerima permohonan banding Putri Candrawathi dan jaksa penuntut umum. Hakim memutuskan menguatkan putusan PN Jaksel terhadap istri mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo itu, yakni 20 tahun penjara, dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat.

“Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN JKT.SEL yang dimintakan banding tersebut,” kata hakim ketua Singgih Budi Prakoso saat sidang di Pengadilan Tinggi DKI, Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).

Duduk sebagai ketua majelis Ewit Soetriadi dengan anggota Singgih Budi Prakoso, H Mulyanto, Abdul Fattah, dan Tony Pribadi.

Diketahui, pada tingkat pertama, Putri divonis 20 tahun penjara. Putri dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat.

Dia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hakim PN Jaksel juga menyatakan pembunuhan Yosua terjadi akibat cerita yang disampaikan Putri kepada Sambo.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6731615/ferdy-sambo-kembali-melawan-vonis-mati-kini-ajukan-kasasi.)

Jakarta (VLF) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membuka babak diskursus yang baru. Salah satu terobosan yang dibawa UU 1/2023 adalah pengaturan baru mengenai pidana mati. Todung menilainya sebagai jalan tengah di antara yang pro dan kontra hukuman mati.

Tokoh senior HAM dan praktisi hukum Prof Todung Mulya Lubis menceritakan awal mula dirinya menolak hukuman mati dengan mendatangi Wakil Presiden waktu itu Adam Malik bersama para seniornya Yap Thiam Hien dan sejumlah rekan untuk menolak hukuman mati. Gerakan Hapus Hukuman Mati (HATI) yang dipeloporinya menjadi kian vokal.

“Sikap saya terhadap hukuman mati masih sama, sejak awal menjadi penggiat HAM sampai hari ini. Saya menolak hukuman mati. Dalam kasus apa saja, kepada siapa saja,” kata Todung Mulya Lubis, dalam siaran persnya, Selasa (22/5/2023).

Menurut Todung, perubahan pidana mati dalam UU 1/2023 merupakan langkah positif dari sejarah panjang Indonesia yang menolak penghapusan pidana mati.

“Pasal 100 KUHP Baru ini wujud nyata dari jalan tengah yang mengompromikan pihak yang setuju dan menentang hukuman mati,” ucap Todung yang juga disampaikan dalam FGD Kesenjangan Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP Baru dengan Status Quo: Masalah dan Urgensi.

Dia menjelaskan, ide awal dari adanya pidana percobaan selama 10 tahun dicetuskan oleh Prof Mardjono Reksodiputro dalam kapasitasnya sebagai ahli dalam pengujian konstitusionalitas hukuman mati di tahun 2007 silam. Todung mengaku tidak lepas dari cibiran dari rekannya yang menilai bahwa hukuman mati pada dasarnya pun diperbolehkan dalam hukum Islam.

Kini narasi tersebut layak dipertanyakan kembali sebab negara tetangga Malaysia dalam konstitusinya mengaku sebagai negara muslim pun kini menghapus hukuman mati yang mandatory.

“Baru-baru ini, Malaysia menghapus hukuman mati yang bersifat mandatory sebagai janji dari Perdana Menteri baru Malaysia, Anwar Ibrahim. Bahkan, mereka telah bergerak lebih jauh dari itu dengan menghapus pidana penjara seumur hidup. Hal ini tentu meruntuhkan dalil pendukung hukuman mati yang menggunakan hukum Islam sebagai justifikasinya. Buktinya, Malaysia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan dalam konstitusinya menyatakan sebagai negara Islam bisa melakukan itu,” ujar Todung.

Senada dengan Todung, kriminolog Universitas Indonesia, Prof Adrianus Meliala juga menilai bahwa masa percobaan hukuman mati sebagai langkah positif untuk merehabilitasi terpidana. Apalagi menurut alumnus program S3 Kriminologi dari University of Queensland Australia menyatakan ada banyak terpidana yang melakukan perbuatannya dalam kondisi ‘kalap’ (tidak tenang).

“Masa percobaan ini dapat memberikan efek jera dan rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana yang tergolong sebagai pelaku ‘tergelincir’,” ucap Adrianus.

Guru Besar Universitas Indonesia ini lalu melanjutkan bahwa masa percobaan ini juga bisa menjadi obat bagi masalah unfair trial dan miscarriage of justice yang selama ini mewarnai dunia hukum Indonesia karena bisa memberikan cukup waktu untuk mengungkap kebenaran.

“Jangan sampai menghukum orang yang tidak pantas dihukum, apalagi sampai menghukum mati,” tegas Adrianus.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6731594/tokoh-senior-ham-nilai-kuhp-baru-jadi-jalan-tengah-soal-hukuman-mati.)

Jakarta (VLF) Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad, meyakini penetapan tersangka Johnny G. Plate, bukan kriminalisasi. Sebab menurut Suparji hal itu akan sangat berisiko bagi Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Narasi tentang kriminalisasi akibat kontestasi politik, menurut saya, akan sangat berisiko seandainya itu dilakukan. Artinya, tidak mungkin ada satu proses hukum hanya karena faktor kepemimpinan politik,” kata Suparji, dalam keterangannya, Minggu (22/5/2023).

“Pasti atau diduga kuat ada fakta-fakta, alat bukti, ada barang bukti yang menunjukkan keterlibatan seseorang dalam suatu perkara sehingga (statusnya) meningkat menjadi tersangka. Akan sangat berisiko dalam era yang makin transparan, makin terbuka itu (aparat) memain-mainkan hukum,” sambungnya.

Suparji mengingatkan pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan penetapan Johnny Plate sebagai tersangka dapat melakukan upaya hukum.

“Pihak yang merasa dirugikan, dalam arti misalnya proses penetapan tersangka tidak benar, ada mekanisme pengujian, praperadilan. Artinya, kontrol pada penegak hukum pada kesewenang-wenangan,” katanya.

Diketahui Johnny dipanggil oleh Kejagung untuk yang ketiga kalinya pada hari Rabu (17/5) lalu. Kemudian ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.

Kasus yang menjerat Johnny bermula pada proyek infrastruktur telekomunikasi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) agar akses internet merata di tanah air. Total sebanyak 7.904 BTS 4G akan dibangun yang terbagi dalam dua tahap, yakni fase pertama di 4.200 BTS pada 2021 dan fase kedua di 3.704 BTS pada 2022.

Namun, dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan disebut para tersangka yang jumlahnya enam orang telah merekayasa dan mengkondisikan sehingga di dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat. Oleh karena itu pada akhirnya diduga terdapat kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penyidikan kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4,5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 menyimpulkan ada kerugian negara sebesar Rp 8.032.084.133.795 (triliun). Nantinya para tersangka segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum agar segera disusun dakwaan dan disidangkan.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6731448/pakar-hukum-kejagung-punya-alat-bukti-kuat-tahan-johnny-g-plate.)

Jakarta (VLF) Sebanyak 14 orang merasa menjadi korban penipuan penjualan tiket konser Coldplay via media sosial (medsos). Mereka membuat laporan ke Bareskrim Polri soal kasus penipuan penjualan tiket konser dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah.

“Dalam hal ini penjualan tiket konser musik grup band Coldplay yang mana akan menggelar konser terbesarnya di Indonesia pada bulan November 2023 ini,” kata pengacara para korban, Muhammad Zainul Arifin, di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/5/2023).

Zainul menyatakan dalam hal ini para kliennya mengalami kerugian hingga Rp30 juta. Adapun modus yang dilakukam, kata dia, dengan modus jasa titip (jastip) melalui media sosial.

“Maka dari itu kita mewakili kuasa hukum dari 14 orang korban dengan kerugian hampir Rp 30 juta dalam hal ini korban dari beberapa daerah di luar Jabodetabek mengalami kerugian penipuan terkait dengan penjualan tiket tersebut,” ungkapnya.

Setelah itu, korban diarahkan untuk melakukan transaksi sesuai nominal yang ditetapkan. Setelah korban mengirimkan bukti transfer, pelaku langsung memblokir nomor telepon korban.

“Jadi ada salah satu korban, itu dia melalui medsos Twitter, ternyata dia transfer (ke terduga pelaku) Rp 9 juta, nggak tahunya tiketnya nggak didapatkan. Dia hubungi ternyata sudah diblok,” jelas Zainul.

Zainul menduga kasus penipuan ini melibatkan para promotor konser tersebut. Di mana, kata dia, promotor menyebar tiket ke agen-agen sebelum dibukanya pembelian tiket resmi.

Dengan begitu, Zainul menyebut masyarakat yang tidak mendapatkan tiket memilih mencari melalui media sosial dengan jastip.

“Jadi kita juga menduga ya, mencurigai ini ada oknum yang bermain juga di beberapa promotor tiket. Karena kenapa, tidak berselang beberapa detik, war itu dibuka itu langsung close. Maka, dari itu kita mencurigai barangkali ada oknum yang di dalam itu bermain,” imbuhnya.

Karena itu, dia berharap Polri dapat mengusut laporan tersebut. Menuritnya, peristiwa serupa juga kerap terjadi pada perhelatan musik lainnya.

“Maka dari itu, pola-pola seperti ini memang harus di telusuri oleh Bareskrim Mabes Polri supaya peristiwa hukum ini bisa terang benderang,” jelasnya.

Laporan Zainul teregister dengan nomor LP/B/106/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI Tanggal 19 Mei 2023. Adapun pasal yang disangkakan ialah Pasal 45A Jo Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 ITE dan/atau Pasal 378 KUHP, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU.

Dirtipidsiber Polri Brigjen Adi Vivid sebelumnya telah bicara soal dugaan penipuan penjualan tiket konser Coldplay. Polisi pun mendalami dugaan penipuan penjualan tiket konser Coldplay di Indonesia.

“Kami mendengar adanya dugaan penipuan penjualan tiket online Coldplay melalui hasil patroli siber,” kata Vivid kepada wartawan, Kamis (18/5).

Atas dugaan itu, lanjut Vivid, pihaknya bakal memanggil penyedia penjual tiket resmi Coldplay di Indonesia. Namun dia tak merinci, kapan pemanggilan dilakukan.

“Kami juga akan mengundang penyedia jasa penjualan tiket resmi untuk mendapatkan keterangan dalam mendukung pengungkapan dugaan penipuan tiket online,” kata Vivid.

Konser Coldplay di Indonesia akan digelar 15 November mendatang. Penjualan tiket secara umum akan kembali dibuka pada Jumat (18/5).

Polri meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam transaksi pembelian tiket konser Coldplay di Indonesia. Vivid menyebut pihak kepolisian pun terbuka menerima laporan masyarakat yang merasa telah menjadi korban penipuan tersebut

“Selanjutnya kami juga mengimbau, jika masyarakat menjadi korban, agar segera membuat laporan resmi agar segera bisa kami tangani secara maksimal,” pungkas Vivid.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6728541/14-orang-merasa-tertipu-beli-tiket-coldplay-via-medsos-rugi-rp-30-juta.)

Jakarta (VLF) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Mahfud Md menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menkominfo setelah Johnny G Plate ditetapkan menjadi tersangka. Pejabat asal Ruteng, Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut resmi menjadi tersangka pada Rabu (17/5/2023).

“Plt-nya Pak Menko Polhukam,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/5/2023).

Jokowi menghormati proses hukum kasus proyek BTS yang menjerat Plate. Jokowi yakin Kejagung telah bertindak secara profesional.

Kejagung sebelumnya menetapkan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS). Kejagung menjamin sudah menemukan cukup bukti untuk menetapkan Johnny sebagai tersangka.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5,” ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Kuntadi di Kejagung, Jaksel, Rabu (17/5/2023).

Johnny Plate telah ditahan oleh Kejagung dan dibawa ke rutan dengan mobil tahanan.

Kasus korupsi ini terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun.

(Sumber : https://www.detik.com/bali/berita/d-6727670/johnny-g-plate-tersangka-mahfud-md-ditunjuk-jadi-plt-menkominfo.)