Jakarta (VLF) Ibunda Andi Pangerang Hasanuddin, Rahmi, meminta maaf atas perbuatannya anaknya dalam kasus dugaan ujaran kebencian terkait komentar ‘halalkan darah Muhammadiyah’. Pemuda Muhammadiyah mengaku menerima maaf dari Rahmi, tapi tetap ingin Andi diproses hukum.

“Permohonan maafnya kami terima dan kami sudah memaafkan. Tetapi proses hukum tetap berjalan agar menjadi pelajaran untuk semua, apalagi peristiwa ini berdampak ke keluarga besar Muhammadiyah yang bukan hanya satu atau dua orang,” kata Ketua Hukum dan Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah Nasrullah saat dimintai konfirmasi, Jumat (26/5/2023).

Nasrullah mengatakan pihaknya belum bertemu lagi dengan pihak Andi. Dia menyebut pihaknya sudah memperoleh surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kasus tersebut.

“Kemarin-kemarin juga kami telah mendapatkan SP2HP dari penyidik,” ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin (APH) sebagai tersangka kasus ujaran kebencian buntut komentar ‘halalkan darah Muhammadiyah’. Ibunda Andi, Rahmi, meminta maaf kepada keluarga besar Muhammadiyah dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir atas komentar Andi.

“Pada kesempatan ini, saya selaku ibu kandung AP Hasanuddin, yang saat ini sedang ditahan di Bareskrim Polri, ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Muhammadiyah, khususnya kepada Ketua Umum Prof Haedar Nashir, atas perbuatan dan kelakuan anak saya serta kealpaannya. Sehingga menulis yang seharusnya tidak dia tulis,” kata Rahmi kepada wartawan di Graha Begawan Nusantara, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (12/5).

Rahmi menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap anaknya kepada pihak Kepolisian. Dia tak hentinya memohon maaf atas komentar yang dilontarkan Andi Pangerang Hasanuddin.

“Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama anak saya. Adapun yang berkaitan dengan hukum, saya serahkan sepenuhnya kepada bapak-bapak polisi, dan saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga besar Muhammadiyah yang telah melaporkan anak saya atas kelakuan serta kealpaan dari perbuatannya. Sekali lagi saya mohon maaf, maaf, dan maaf,” ujarnya.

Rahmi berharap Andi dapat dibebaskan. Dia berharap permohonan maafnya dapat diterima oleh keluarga besar Muhammadiyah.

“Saya seorang ibu, harapan saya anak saya dilepas, dan dia bisa bekerja seperti sedia kala,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6740118/ibu-andi-pangerang-minta-maaf-pemuda-muhammadiyah-ingin-proses-hukum-lanjut.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Agung (MA) membuka seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari kalangan internal, yaitu dari hakim agung atau hakim tinggi. Berdasarkan UUD 1945, MA memiliki jatah tiga kursi di MK dan enam lainnya dibagi rata ke eksekutif dan legislatif. Hakim MK dari unsur MA yang akan habis masa baktinya, yaitu Manahan MP Sitompul.

“Dengan ini mengundang hakim agung dan hakim tinggi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka,” demikian keterangan jubir MA, hakim agung Suharto, kepada wartawan, Jumat (26/5/2023).

MA mengajukan sejumlah syarat seperti sudah berusia 55 tahun, sudah doktor, dan mengajukan lamaran ke Ketua Pansel. Ketua Pansel langsung dipegang Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Sunarto.

“Pendaftaran dilakukan mulai 25 sampai 28 Mei 2023,” ujarnya.

MA akan mengumumkan nama terpilih pada 20 Juni 2023.

Sebagaimana diketahui, Manahan akan purnatugas pada 8 Desember 2023. Manahan memulai karier hakimnya dimulai sejak dilantik di PN Kabanjahe pada 1986, selanjutnya berpindah-pindah ke beberapa tempat di Sumatera Utara sambil menyelesaikan kuliah S2 hingga tahun 2002 dipercaya menjadi Ketua PN Simalungun.

Pada 2003, ia dimutasi menjadi hakim di PN Pontianak dan pada 2005 diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen. Pada 2007, ia kembali dipercaya sebagai Ketua PN Cilacap.

Setelah diangkat menjadi hakim tinggi PT Manado pada 2010, ia diminta memberi kuliah di Universitas Negeri Manado (Unima) dengan mata kuliah hukum administrasi negara pada program S2. Setelah mutasi ke PT Medan pada 2012, Universitas Dharma Agung (UDA) dan Universitas Panca Budi (UNPAB) memintanya memberi kuliah di program S2 untuk mata kuliah hukum kepailitan dan hukum ekonomi pembangunan.

Pada 2013, Manahan mengikuti tes calon hakim agung, namun gagal pada tahap akhir fit and proper test di DPR. Pada tahun yang sama, ia dipanggil oleh MA untuk fit and proper test menjadi pimpinan pengadilan tinggi dan berhasil sehingga ditempatkan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di Pangkalpinang, Bangka Belitung. Pada 2015, Manahan mengajukan diri sebagai hakim konstitusi dan lulus untuk menggantikan Muhammad Alim.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6740067/ma-buka-seleksi-hakim-mk-dari-internal-pengganti-manahan-sitompul.)

Jakarta (VLF) Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun tidak bisa langsung diterapkan di era pimpinan KPK Firli Bahuri dkk. Kenapa?

“Ada prinsip nonretroaktif yang tersebut secara implisit di dalam Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 yang harus diberlakukan atas putusan MK di atas. Oleh karena itu, pemberlakuan atas putusan MK dimaksud tidak serta-merta dapat dilaksanakan pada periode jabatan pimpinan KPK saat ini 2019-2023. Jika nekat tetap diterapkan, akan terjadi tindakan inkonstitusional,” kata Bambang Widjojanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/5/2023).

Pria yang karib disapa BW itu menyebut, dalam periode lima tahun, pemberantasan korupsi tersungkur berkali-kali. BW menyebut hal itu membuat indeks persepsi korupsi merosot tajam.

“Pemberantasan korupsi tersungkur berkali-kali dalam periode 5 (lima) tahun ini dan hal itu dikonfirmasi dengan indeks persepsi korupsi yang merosot tajam sehingga skornya sama dengan periode awal kepemimpinan Presiden Jokowi, yaitu hanya 34 poin saja; serta kinerja KPK periode 2019-2023 diperburuk dengan Revisi UU KPK menjadi UU No 19 Tahun 2019, ” kata BW.

BW mengatakan MK telah mengingkari prinsip penjaga kedaulatan rakyat lewat putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ini. Tak hanya itu, kata BW, MK juga mengingkari nilai spiritualitas.

“MK melalui Putusannya No.112/PUU-XX/2022 telah menguah 2 (dua) buah norma yang tersebut di dalam UU KPK, yaitu: syarat usia minimal menjadi Pimpinan KPK dan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK,” kata BW.

“MK telah mengingkari salah satu prinsip dasar yang harus dijaganya, yaitu sebagai ‘the guardian of people sovereignty’, bukan sekedar sebagai ‘the guardian of constitution’ serta mengingkari nilai spiritualitas dari era reformasi atas hadirnya upaya pemberantasan korupsi yang tegas dan berwibawa.

BW meyakini putusan MK itu tidak akan membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi efektif. Bahkan, kata BW, pemberantasan korupsi menjadi tuntas karena putusan MK itu hanyalah khayalan.

“Kami meyakini, putusan MK di atas tidak akan pernah mengubah apa pun dan/atau membuat upaya pemberantasan korupsi makin berwibawa dan terhormat, apalagi menjadi efektif. Putusan itu juga tidak membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi trengginas dan tuntas mengulik semua kejahatan korupsi karena semua itu kini jadi khayalan,” kata BW.

“Bahkan disinyalir, upaya pemberantasan korupsi bertambah runyam dan suram, serasa sudah di tubir jurang kendati optimisme harus terus ditegakkan untuk meraih harapan,” sambungnya.

Lebih lanjut, BW menyebut putusan MK terkait masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun justru menampar muka MK sendiri dan mendelegitimasi kewibawaan MK. Sehingga, kata BW, putusan memunculkan bahwa MK tengah bermain politik.

“Argumen yang dibangun dan dijadikan dasar untuk mengubah kedua norma di atas di dalam Putusan MK seolah sedang ‘menampar’ muka MK sendiri dan sekaligus mendelegitimasi kewibawaan Lembaga MK karena selama ini MK senantiasa menggunakan doktrin dan dalil ‘open legal policy’ atas berbagai macam judicial review yang diputus sebelumnya, seperti misalnya, di isu yang paling nyata ketika memutus begitu banyak persoalan yang berkaitan dengan presidential threshold 20 persen,” ujarnya.

“Pada titik inilah timbul sinyalemen, kini, MK tengah ‘bermain politik’ karena ‘menyamakan’ irama genderang kepentingan kekuasaan yang tengah ditabuh di tahun politik,” imbuhnya.

Putusan MK Berlaku untuk Pimpinan KPK Saat Ini

Juru bicara MK Fajar Laksono menjelaskan tentang berlakunya putusan MK atas gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. MK menegaskan putusan ini berlaku mulai dari pimpinan KPK saat ini.

Fajar menjelaskan pertimbangan mengenai keberlakuan Putusan 112/PUU-XX/2022 bagi Pimpinan KPK saat ini, ada dalam Pertimbangan Paragraf [3.17] halaman 117.

“Dengan mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada 20 Desember 2023 yang tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lagi, maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret, penting bagi Mahkamah untuk segera memutus perkara a quo untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan. MK menyegerakan memutus perkara ini agar Putusan memberikan kepastian dan kemanfaatan berkeadilan bagi Pemohon khususnya dan keseluruhan pimpinan KPK saat ini,” katanya.

Karena itu, Fajar menegaskan putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK berlaku mulai era Firli cs saat ini. Dia mengatakan masa jabatan Firli cs diperpanjang hingga 2024.

“Pimpinan KPK yang saat ini menjabat dengan masa jabatan 4 tahun, dan akan berakhir pada Desember 2023 diperpanjang masa jabatannya selama 1 tahun ke depan hingga genap menjadi 5 tahun masa jabatannya sesuai dengan Putusan MK ini,” tegasnya.

Putusan ini, katanya, tidak hanya berlaku untuk pimpinan KPK saja. Tetapi juga untuk Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“Menurut Putusan 112/PUU-XX/2022, perubahan masa jabatan menjadi 5 tahun juga berlaku bagi Dewan Pengawas KPK yang saat ini menjabat dari semula masa jabatannya 4 tahun,” jelas Fajar.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6739994/bw-jika-vonis-mk-diterapkan-langsung-ke-firli-dkk-inkonstitusional.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi mantan Walkot Bekasi Rahmat Effendi sehingga tetap dihukum 12 tahun bui di kasus korupsi. Selain itu MA mencabut hak politik Rahmat Effendi.

“Tolak kasasi terdakwa dan penuntut umum,” demikian bunyi putusan singkat MA yang dilansir websitena, Jumat (26/5/2023).

Duduk sebagai ketua majelis Soesilo dengan anggota Sinintha Sibarani dan Jupriyadi. Adapun panitera pengganti Yoga Nugraha. Adapun soal hukuman uang pengganti, MA tidak mengubah amar putusan pengadilan sebelumnya.

“Tolak perbaikan barang bukti confirm Pengadilan Negeri. Pidana Tambahan berupa pencabutan hak politik selama 3 tahun, terhitung terpidana selesai menjalani pidana pokoknya,” ungkapnya.

Kasus bermula saat KPK menangkap tangan Pepen, demikian sapaan Rahmat Effendi, pada Januari 2022. Pepen ditangkap usai menerima suap terkait perizinan di wilayahnya. Ikut ditangkap pula sejumlah kepala dinas, camat, dan lurah. Pepen akhirnya disidangkan di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

PN Bandung akhirnya memvonis Pepen dengan pidana bui 10 tahun. Hukuman diubah di tingkat banding. Pada tingkat Pengadilan Tinggi, Pepen divonis lebih berat menjadi 12 tahun bui. Selain itu, majelis hakim mewajibkan Pepen membayar pidana denda senilai Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6739791/ma-tetap-vonis-eks-walkot-bekasi-rahmat-effendi-12-tahun-bui-karena-korupsi.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun. Mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai keputusan itu telah menghilangkan independensi KPK sebagai lembaga antirasuah.

“Jadi semakin mempertegas kita kalau KPK sekarang ini sudah menjelma menjadi lembaga yang tidak independen lagi. Tapi sudah menjelma seperti lembaga eksekutif apalagi kalau kita kaitkan dengan UU KPK yang lalu,” kata Samad saat dihubungi, Kamis (25/5/2023).

Samad menilai format jabatan pimpinan KPK selama empat tahun memiliki nilai filosofis. Masa jabatan itu, menurut dia, telah dipertimbangkan untuk menjaga independensi KPK sebagai lembaga.

“Karena pertimbangannya lembaga KPK tidak boleh disamakan dengan institusi lain misalnya eksekutif atau yudikatif yang menganut format lima tahun karena di situlah ciri khas yang membedakan KPK dan lembaga lain sehingga kalau formatnya empat tahun itu ciri khasnya KPK sebagai lembaga yang independen,” ucap Samad.

“Jadi latar belakang filosofi dan sosiologisnya ketika format itu dirumuskan bahwa pimpinan KPK itu empat tahun itu lebih kepada KPK beda dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya karena sifatnya dia independen,” tambahnya.

Samad juga mengungkit rencana pembentukan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK yang telah diumumkan pemerintah. Keputusan MK ini nantinya akan membuat bingung.

Menurut Samad, keputusan MK tersebut seharusnya diterapkan di masa pimpinan KPK selepas periode Firli Bahuri dkk berakhir.

“Karena kalau diberlakukan sekarang seolah-olah yang kita baca ini kan mengakomodir kepentingan pimpinan KPK sekarang utamanya Nurul Ghufron, bukan untuk menguatkan lembaga KPK atau agenda pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Samad mengatakan meski keputusan MK soal perubahan masa jabatan pimpinan KPK harus tetap dihormati. Dia menilai ciri khas KPK sebagai lembaga independen telah hilang.

“KPK yang punya ciri khas itu sudah hilang sebagai lembaga independen karena sebenarnya itu harus dipertahankan karena itu yang membedakan dia dengan lembaga lain,” ujar Samad.

MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah periode kepemimpinan KPK diperpanjang dari empat tahun menjadi lima tahun. Hal itu untuk menguatkan kedudukan pimpinan KPK.

“Oleh karena itu, guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen, yaitu selama 5 tahun,” kata hakim MK Arief Hidayat dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (25/5/2023).

Sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak dua kali oleh presiden maupun DPR terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK.

“Karena dengan kewenangan DPR maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya, berpotensi tidak hanya mempengaruhi independensi pimpinan KPK tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri,” ucap Arief Hidayat.

Atas pertimbangan itu, MK mengabulkan gugatan yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron itu.

“Menyatakan Pasal 34 UU KPK yang semula berbunyi ‘Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tdiak dimaknai ‘Pimpinan KPK memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan,” ucap Ketua MK Anwar Usman.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6738774/samad-soroti-independensi-kpk-soal-jabatan-pimpinan-kpk-jadi-5-tahun.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah periode kepemimpinan KPK diperpanjang dari 4 tahun menjadi 5 tahun . Hal itu untuk menguatkan kedudukan pimpinan KPK.

“Oleh karena itu, guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen yaitu selama 5 tahun,” kata hakim MK Arief Hidayat dalam sidang yang disiarkan chanel YouTube MK, Kamis (25/5/2023).

Sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak dua kali oleh presiden maupun DPR terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK.

“Karena dengan kewenangan DPR maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya, berpotensi tidak hanya mempengaruhi independensi pimpinan KPK tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri,” ucap Arief Hidayat.

Atas pertimbangan itu, MK mengabulkan gugatan yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron itu.

“Menyatakan Pasal 34 UU KPK yang semula berbunyi ‘Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tdiak dimaknai ‘Pimpinan KPK memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan,” ucap Ketua MK Anwar Usman.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6737975/mk-perpanjang-masa-jabatan-pimpinan-kpk-jadi-5-tahun.)

Jakarta (VLF) KPK memutuskan tidak menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan meski sudah selesai diperiksa sebagai tersangka. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menilai keputusan KPK itu janggal.

Keputusan tersebut memang tidak lazim. Karena infonya beredar bahwa KPK/penyidik sudah sampai menyiapkan administrasi untuk penahanan. Artinya, segala pertimbangan, baik fakta objektif maupun subjektif, sebagaimana dimaksud dalam KUHAP telah dipertimbangkan,” kata Novel saat dihubungi, Kamis (25/5/2023).

Penahanan terhadap seorang tersangka merujuk pada pertimbangan objektif dan subjektif. Pertimbangan objektif mengacu pada sangkaan pasal kepada tersangka.

Novel menjelaskan, dalam pertimbangan subjektif, aparat penegak hukum meyakini tersangka tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, hingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga tidak dilakukan penahanan. Dalam kasus Hasbi Hasan, KPK meyakini Sekretaris MA itu tidak akan melarikan diri.

Novel menilai alasan KPK tersebut janggal. Terlebih, penyidik telah menyiapkan administrasi penahanan terhadap Hasbi Hasan.

“Ketika penyidik sudah membuat administrasi penahanan untuk ditandatangani oleh pimpinan, mestinya semua alasan tersebut tidak ada isu lagi,” katanya.

“Sehingga ketika pimpinan menolak untuk dilakukan penahanan, maka itu hal janggal dan aneh. Saya kira baru sekali ini terjadi di KPK,” tambahnya.

Alasan KPK Tak Tahan Hasbi Hasan

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan tidak ditahan setelah menjalani pemeriksaan tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di MA. KPK meyakini Hasbi tidak akan melarikan diri.

“Penahanan bukan suatu keharusan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dihubungi, Rabu (24/5).

Ghufron mengatakan penahanan dilakukan dengan merujuk pada sejumlah pertimbangan. Pertama, kata Ghufron, tersangka akan ditahan jika dikhawatirkan akan melarikan diri.

“Penahanan merupakan upaya paksa jika penyidik dihadapkan pada kondisinya ada alasan takut tersangka melarikan diri,” ujar Ghufron.

Ghufron juga menyebut penahanan bisa dilakukan jika penyidik memiliki keyakinan tersangka bisa melarikan diri hingga mengulangi perbuatannya kembali. Namun, jika tidak ditemukan ketiga pertimbangan itu, lanjut Ghufron, penahanan tersangka tidak perlu dilakukan.

“Jika terhadap tersangka tidak ada kekhawatiran tiga hal tersebut, penyidik tidak memerlukan penahanan,” katanya.

“Atau ketika sudah akan sidang agar memudahkan pemeriksaan, baru kita tahan,” tambah Ghufron.

Terkait Hasbi Hasan, Ghufron mengatakan KPK tidak menemukan indikasi adanya percobaan melarikan diri yang dilakukan Sekretaris MA tersebut.

“Bukan yakin atau tidak, sepanjang masih tidak ada alasan tersebut yang ditunjukkan yang bersangkutan hadir memenuhi, artinya masih tidak ada kekhawatiran melarikan diri,” tutur Ghufron.

Selain Hasbi Hasan, KPK tidak menahan mantan komisaris BUMN bernama Dadan Tri Yudianto. Bersama Hasbi, Dadan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6737850/novel-baswedan-nilai-keputusan-kpk-tak-tahan-hasbi-hasan-janggal.)

Jakarta (VLF) Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri akan memaksimalkan negosiasi untuk membebaskan pilot Susi Air Captain Philip Mark Mehterrs yang di sandera kelompok kriminal bersenjata (KKB). Irjen Mathius akan berupaya melakukan negosiasi kepada pimpinan Egianus Kogoya agar melepaskan Philip.

“Saya berbicara dengan berbagai pihak tentang proses negosiasi ini termasuk dengan pihak Gereja yang di dalamnya ada Dewan Gereja dan Uskup yang akan semaksimal mungkin melakukan negosiasi dengan kelompok Egianus Kogoya untuk bisa melepas pilot yang dibawanya,” kata Mathius, dilansir dari detikNews, Kamis (25/5/2023).

Mathius menjelaskan saat ini Satgas Damai Cartenz sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum. Ia akan membuka negosiasi kepada siapa pun termasuk pihak pemerintah Nduga hingga Komnas HAM.

“Tentunya negosiasi bisa dilakukan dengan siapa saja, saya membuka diri untuk semua pihak, yang dari awal yakni pihak pemerintah Nduga bekerja sama dengan Kapolres kemudian ada juga pihak dari Komnas HAM yang menawarkan diri dan kami terima,” tuturnya.

Mathius juga menyebutkan pihaknya sudah mengirimkan tim khusus sebagai upaya dalam melakukan negosiasi dan memfasilitasi semua pihak. Dia berharap upaya tersebut bisa berjalan dan pilot Susi Air bisa dilepaskan.

“Saya berharap negosiasi tersebut menghasilkan hasil yang baik, kita memberikan kesempatan kepada kelompok Egianus bisa mengembalikan pilot melalui jalur negosiasi secara baik,” terangnya.

Semua sedang berjalan dan dari pihak gereja nantinya akan kita bantu salah satunya pihak Gereja Kingmi yang nantinya akan mengutus orang kepercayaannya untuk melakukan negosiasi tersebut,” sambung Mathius.

Sebelumnya, Irjen Mathius D Fakhiri mengendus adanya pejabat daerah di Papua yang membantu kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang dipimpin Egianus Kogoya. Menyikapi hal ini kepolisian akan melakukan penindakan hukum.

“Ya ada beberapa pejabat yang terlibat dengan kelompok KKB Egianus Kogoya. Ini akan kita ambil langkah penegakan hukum,” ungkap Irjen Mathius, Minggu (30/4).

Ia menegaskan langkah penegakan hukum ke depan akan menyasar kepada siapa saja yang terlibat. Mathius menegaskan kepolisian tak akan pandang bulu untuk menindak siapa saja yang membantu Egianus Kogoya dkk.

“Kami akan menyasar kepada semua siapa pun. Baik masyarakat, para pejabat yang ada di dalam instansi pemerintah yang mendukung aktivitas Egianus Kogoya, tentunya akan kita ambil langkah penegakan hukum,”pungkasnya.

(Sumber : https://www.detik.com/sulsel/sepakbola/d-6737787/kapolda-papua-ungkap-perkembangan-negosiasi-bebaskan-pilot-susi-air-dari-kkb.)

Jakarta (VLF) Aturan KPU yang mengizinkan mantan terpidana korupsi maju sebagai calon legislatif tanpa harus menunggu jeda lima tahun menuai sorotan. KPK pun mengingatkan putusan MK terkait masa jeda 5 tahun bagi para eks napi koruptor sebelum kembali nyaleg.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pentingnya instrumen hukum yang kuat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hukuman bagi koruptor itu tidak hanya berkaitan dengan penjara badan.

“Pidana tambahan dalam pemberantasan korupsi di antaranya berupa pembayaran uang pengganti, yang menjadi bagian dari upaya optimalisasi asset recovery dan pencabutan hak politik,” kata Ali kepada wartawan, Kamis (25/5/2023).

Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik itu menandakan sanksi hilangnya hak politik kepada pelaku korupsi. Pidana itu bertujuan untuk membatasi partisipasi pelaku dalam proses politik baik dalam hak memilih atau dipilih.

Ali mengatakan pidana tambahan itu sebagai konsekuensi atas perbuatan korupsi yang telah dilakukan pelaku. Pidana tambahan itu juga, kata Ali, sebagai alarm bahwa pelaku telah mengkhianati kepercayaan publik sebagai penyelenggara negara.

“Pencabutan hak politik juga memperlihatkan bahwa dalam tindak pidana korupsi yang pelaku lakukan telah menyalahgunakan kepercayaan publik sehingga perlu memitigasi risiko serupa dalam pengambilan keputusan politik di masa mendatang,” tutur Ali.

Menurut Ali, KPK konsisten menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada para koruptor. Pihaknya pun berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan para mantan napi korupsi harus melewati jeda waktu lima tahun setelah melewati masa hukuman penjara sebelum kembali masuk ke dunia politik.

“Untuk itu tentu sebagai bagian efek jera maka dalam penentuan syarat pencalonan anggota legislatif sudah seharusnya penyelenggara pemilu ikuti ketentuan norma sebagaimana putusan MK yang mensyaratkan bakal calon telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan narapidana selesai menjalani pidananya,” tutur Ali.

Aturan KPU Soal Eks Narapidana Nyaleg Dikritik

Aturan PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023 soal mantan napi korupsi yang diperbolehkan mendaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD, maupun DPD RI menuai kritik. Aturan itu disebut berbeda dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. KPU menyebut pihaknya tidak menyelundupkan pasal apapun.

“Itu bukan ngarang-ngarang KPU dan bukan penyelundupan pasal, karena sesungguhnya ketentuan itu kami ambil dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

Dia kemudian memberi contoh perhitungan soal masa jeda bagi mantan terpidana untuk bisa nyaleg. Selain itu, Hasyim juga menjelaskan soal hitungan masa pencabutan hak politik.

“Kalau kita baca pertimbangan Mahkamah di dalam putusan MK tersebut kalau ada orang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan kemudian pada waktu itu berdasarkan putusan pengadilan dikenai tambahan berupa pencabutan hak politik, maka pemberlakuan jeda 5 tahun menjadi tidak berlaku. Karena sudah dibebani sanksi berupa dicabut hak politiknya. Jadi sebagai simulasi, misalkan kalau kemarin pendaftaran bakal calon 1-14 Mei 2023 kalau kita tarik mundur 5 tahun berarti kan Mei 2018 ya, jadi kalau ada orang bebas murninya itu 14 Mei 2018 masih dapat memenuhi syarat sebagai bakal calon, tapi kalau bebas murninya itu setelah 14 Mei 2018 misal Januari 2019 berarti belum genap 5 tahun belum bisa mencalonkan,” ujarnya.

“Atau misalkan ada orang kena pidana dan selesai menjalani pidananya itu status sebagai mantan terpidana pada bulan Januari 2020 misalkan dan kena tambahan pidana berupa pencabutan hak politik 2 tahun, hak politik dalam berarti tidak bisa dicalonkan selama 2 tahun, 2 tahun itu setelah selesai menjalani pidana. Kalau selesai menjalani pidananya Januari 2020 ditambah 2 tahun berarti kan sampai Januari 2022 itu menurut Mahkamah Konstitusi memandang sudah cukup, tidak perlu ditambahkan masa jedanya 5 tahun,” sambung Hasyim.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6737663/kpk-ingatkan-putusan-mk-soal-masa-jeda-5-tahun-eks-napi-koruptor-nyaleg.)

Jakarta (VLF) KPK memanggil sejumlah saksi di kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak. Salah satu saksi yang dipanggil ialah presenter televisi Brigita Manohara.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK atas nama Reyhan Khalifa (wiraswasta), Brigita P Manohara (karyawan swasta),” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (24/5/2023).

Brigita Manohara sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi untuk Ricky Pagawak pada tahun 2022. Saat itu, Brigita telah mengembalikan uang pemberian dari Ricky.

Brigita sendiri mengaku sudah mendapat informasi soal pemanggilannya. Namun, dia tak bisa hadir karena sedang bertugas di luar Jakarta.

“Aku diberitahukan Senin ketika sudah di luar kota. Aku minta ditunda apabila memang masih diminta untuk diperiksa,” katanya.

Brigita Sebut Rp 480 Juta dari Pagawak Bentuk Apresiasi

Brigita Manohara mengaku pernah menerima uang senilai Rp 480 juta serta barang dari Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak. Ricky merupakan tersangka kasus suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah, Papua. Brigita mengatakan uang tersebut bentuk apresiasi Ricky atas profesinya dan juga sebagai teman baik.

“Tersangka menghargai profesi saya sebagai presenter, dan konsultan komunikasi. Selain mengapresiasi saya sebagai presenter, tersangka beberapa kali meminta saran terkait strategi komunikasi publik dan lainnya, kemudian memberikan apresiasi tersebut kepada saya. Bahwa saya berteman dengan beliau, iya memang demikian,” kata Brigita kepada detikcom, Rabu (22/2).

Brigita menyampaikan mobil yang diberikan oleh Ricky pun sudah dikembalikan ke KPK. Brigita pun menegaskan kembali hal tersebut bentuk apresiasi teman baik.

“Semua sudah saya kembalikan kepada negara melalui KPK. Sama seperti saya berteman dengan kamu, meminta bantuan profesional. Karena kinerjamu bagus, lalu saya mengapresiasi kinerja kamu, memberikan imbal jasa,” tutur Brigita.

Ricky Pagawak sendiri saat ini telah ditetapkan tersangka oleh KPK dengan jeratan pasal suap, gratifikasi, hingga TPPU. Besaran nilai korupsi mantan Bupati Mamberamo Tengah ini berkisar Rp 200 miliar.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6735798/kpk-panggil-lagi-brigita-manohara-sebagai-saksi-kasus-tppu-ricky-pagawak.)