Jakarta (VLF) KPK kembali melakukan penggeledahan terkait kasus korupsi beras bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos). Ada dua lokasi yang dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik.

“Benar, telah dilakukan penggeledahan tempat tinggal para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (30/5/2023).

Penggeledahan dilakukan pada Senin (29/5). Ali mengatakan lokasi penggeledahan berada di sebuah rumah dan apartemen.

“Antara lain rumah di Tangerang Selatan dan apartemen di Jakarta Pusat,” katanya.

Sejumlah bukti ditemukan tim penyidik saat penggeledahan. Bukti-bukti itu mulai dokumen hingga bukti elektronik.

“Hasil penggeledahan ditemukan beberapa dokumen dan juga bukti elektronik. Akan disita sebagai barang bukti dalam perkara dimaksud,” ujar Ali.

Informasi dari sumber detikcom, salah satu lokasi yang digeledah adalah rumah mantan Dirut TransJakarta Kuncoro Wibowo. Kuncoro diketahui menjadi salah satu tersangka dalam kasus korupsi beras bansos di Kemensos.

Tim penyidik KPK pada Selasa (23/5) juga melakukan penggeledahan di kantor Kemensos. Dari penggeledahan itu, tim penyidik menemukan serangkaian bukti yang memperkuat adanya tindak pidana korupsi beras bansos di Kemensos.

6 Orang Tersangka

Enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras di Kementerian Sosial (Kemensos). Para tersangka kini juga dicegah bepergian ke luar negeri.

“Benar, sebagai rangkaian dari proses dan kebutuhan penyidikan, KPK mengajukan tindakan cegah agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap enam orang yang diduga terkait dengan perkara ini,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (15/3).

Ali mengatakan proses pencegahan dilakukan selama enam bulan. Pencegahan itu juga bisa diperpanjang jika dibutuhkan.

“Saat ini adalah pengajuan cegah pertama selama 6 bulan ke depan sampai Juli 2023 dan dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan,” ujar Ali.

Dari sumber detikcom, setidaknya ada enam orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Satu tersangka telah diketahui bernama Kuncoro Wibowo (KW). Kuncoro merupakan mantan Dirut TransJakarta.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6746238/kpk-geledah-rumah-kuncoro-wibowo-tersangka-kasus-korupsi-beras-kemensos.)

Jakarta (VLF) Dua oknum TNI, Sertu Yalpin Tarzun dan Pratu Rian Hermawan lolos dari hukuman mati dan divonis penjara seumur hidup karena menjadi kurir 75 kg sabu dan 40 ribu ekstasi. Begini kronologi awal mula keduanya ditangkap hingga divonis penjara.

Awal Mula Penangkapan 2 Oknum TNI

Kasus ini berawal saat kedua oknum itu ditangkap oleh Direktorat 4 Bareskrim Polri di sebuah doorsmeer mobil di Kabupaten Deli Serdang, Senin 5 Desember 2022. Sebelum ditangkap, keduanya sempat bertemu di Kota Tanjungbalai pada Minggu 4 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB.

Lalu, kedua oknum TNI itu berangkat ke Sungai Dua untuk mengambil paket narkoba yang sudah diarahkan oleh orang yang tidak dikenal. Narkoba itu kemudian dimuat ke dalam Mobil Toyota Fortuner Nopol BK 1020 LE.

Setelah selesai dimuat, keduanya berangkat menuju Kota Medan. Saat subuh, mereka sempat istirahat dan melaksanakan salat Subuh di Mesjid Jamik Galang Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang.

Kemudian, pada Senin 5 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, keduanya ditangkap oleh tim Ditnarkoba Mabes Polri saat mencuci mobil di daerah Kabupaten Deli Serdang. Setelah ditangkap Yalpin dan Rian langsung menjalani pemeriksaan di Pomdam.

“Iya benar. Sekarang yang bersangkutan sudah diamankan di Pomdam dalam rangka rik (pemeriksaan) dan proses hukum,” kata Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Rico Siagian kepada detikSumut, Selasa (6/12/2022).

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Siregar mengatakan sabu 75 kg yang dibawa oleh kedua oknum TNI itu diduga diproduksi di Myanmar. Sabu itu dikemas dalam kemasan teh cina.

“Ini sangat umum sekali yang kami duga sebagai penegak hukum tindak pidana narkoba di dunia khususnya di Asia Tenggara dan Asia Pasifik ini diproduksi dari Myanmar,” sebut Krisno saat pemusnahan barang bukti sabu 75 kg dan 40 ribu ekstasi, 15 Desember 2022.

Krisno menjelaskan penangkapan diawali pemantauan Bareskrim Polri terhadap jaringan narkoba ini. Kemudian, sekitar 1,5 bulan, Bareskrim memonitor informasi bahwa mereka akan memasukkan narkotika dalam jumlah yang besar.

2 Warga Sipil Terlibat

Dalam kasus ini, Krisno menyebut yang ditangkap adalah dua oknum TNI. Setelah menangkap dua oknum TNI itu, polisi menangkap dua orang sipil, yakni Yogi Saputra Dewa dan Syaril, di salah satu hotel di Medan karena terlibat dalam kasus peredaran narkoba itu.

“Dan jaringan ini keterlibatannya adalah dengan jaringan dari Kalimantan dan tentunya internasional,” ujar Krisno.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa seseorang memerintahkan kedua oknum TNI itu untuk menyerahkan barang itu ke M yang saat ini DPO.

Kasus ini kemudian bergulir ke persidangan. Sertu Yalpin Tarzun dan Pratu Rian Hermawan menjalani sidang di Pengadilan Militer, sedangkan Yogi Saputra Dewa dan Syaril, dua warga sipil yang ditangkap bersama Yalpin dan Rian menjalani sidang di Pengadilan Medan.

Yogi dan Syahril Dituntut Mati

Pembacaan tuntutan itu dibacakan secara bergantian oleh JPU Andalan Zalukhu yang menuntut Yogi Saputra Dewa, kemudian jaksa Tommy Eko menuntut Syahril.

“Meminta kepada majelis hakim yang mengadili dan menangani perkara ini agar menjatuhkan pidana mati kepada Yogi Saputra Dewa,” ucap jaksa Andalan saat membacakan tuntutan di PN Medan, Rabu (18/4).

JPU menyebut kedua terdakwa diyakini bersalah melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

“Meminta kepada majelis hakim yang mengadili dan menangani perkara ini agar menjatuhkan pidana kepada Syahril Bin Syamsudin dengan pidana mati,” ucapnya.

Sertu Yalpin dan Pratu Rian juga Dituntut Hukuman Mati

Senada dengan Yogi Syahril, Sertu Yalpin Tarzun dan Pratu Rian Hermawan yang ditangkap bawa sabu 75 kg dan 40 ribu pil ekstasi juga dituntut mati.

Oditur Mayor Chk R Panjaitan mengatakan perbuatan Sertu Yalpin dan Pratu Rian terbukti secara sah melanggar pasal 114 ayat (1) Jo ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Sehingga dia menilai keduanya layak dijatuhi hukuman mati.

“Dengan pasal tersebut yang berhubungan dengan perkara ini kami memohon agar para terdakwa dijatuhi hukuman pidana mati,” kata Mayor Chk R Panjaitan membacakan tuntutan di Pengadilan Militer Medan, Rabu (16/5).

Sertu Yalpin dan Pratu Rian Divonis Penjara Seumur Hidup

Dalam sidang vonis, kedua oknum TNI itu lepas dari jeratan hukuman mati. Hakim Pengadilan Militer Medan hanya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada keduanya.

Saat memutuskan perkara ini, terjadi dissenting opinion atau perbedaan pendapat antara tiga majelis hakim yang mengadili perkara tersebut.

Ketua Majelis Kolonel Chk Asril Siagian sepakat dengan hukuman mati yang dituntut oditur, tetapi dua hakim anggota lain tak sependapat dan memilih menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada kedua terdakwa.

“Menjatuhkan pidana kepada kedua terdakwa Sertu Yalpin Tarzun dan Pratu Rian Hermawan dengan pidana pokok penjara seumur hidup,” kata Kolonel Chk Asril Siagian dalam membacakan putusannya, di Pengadilan Militer Medan, Senin (29/5).

Dalam putusan hakim, kedua terdakwa dinilai terbukti bersalah dan melanggar pasal 114 ayat (1) Jmo ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sertu Yalpin dan Pratu Rian Dipecat dari TNI

Selain pidana seumur hidup, Sertu Yalpin Tarzun dan Pratu Rian Hermawan juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari anggota TNI AD.

Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara seumur hidup dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer,” kata Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Asril Siagian.

Hal yang Meringankan dan Memberatkan

Majelis hakim menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan vonis kepada kepada Sertu Yalpin Tarzun dan Pratu Rian Hermawan. Adapun hal yang memberatkan karena perbuatan keduanya dapat merusak jiwa dan generasi bangsa.

“Perbuatan para terdakwa yang menjemput dan mengantar sabu-sabu maupun ekstasi tidak mendukung program pemerintah yang sedang mengurangi peredaran narkotika untuk menyelamatkan anak bangsa,” kata Kolonel Chk Asril Siagian.

Majelis hakim juga menilai hal bahwa keduanya tidak mengikuti program pemerintah ataupun pimpinan TNI. Bahkan, peredaran narkoba juga merupakan hal yang dilarang.

“Para terdakwa sudah mengetahui penggunaan sabu-sabu maupun ekstasi dilarang oleh pemerintah maupun pimpinan TNI. Karena narkotika akan merusak jiwa, mental dan masa depan generasi muda bangsa,” urainya.

Kemudian, jumlah sabu dan ekstasi yang dibawa oleh Sertu Yalpin dan Pratu Rian Hermawan dalam jumlah besar. Hal tersebut sangat berbahaya jika beredar di masyarakat.

“Lalu, jumlah sabu-sabu seberat 75 kilogram dan ekstasi sebanyak 40 ribu butir yang dibawa oleh kedua terdakwa merupakan jumlah yang sangat besar dan berbahaya bagi negara,” ujarnya.

Tak hanya itu, kedua oknum TNI ini juga tidak sekali mengantar dan menjemput sabu yang diperintahkan oleh seseorang bernama Zack (DPO).

Keduanya sudah dua kali, melakukan hal tersebut. Kolonel Chk Asril Siagian menilai bahwa perbuatan Yalpin dan Rian sebagai prajurit TNI tidak menjalankan tugasnya yang terkandung dalam sumpah prajurit.

“Sebelum perkara ini, kedua terdakwa sudah pernah yang diduga juga sabu-sabu. Kemudian, para terdakwa juga tidak memedomani nilai-nilai yang terkandung dalam sumpah prajurit,” tegasnya.

Adapun hal meringankan, diuraikan oleh ketua majelis hakim, bahwa keduanya telah berterus terang mengakui perbuatannya, dan telah mengabdikan diri sebagai prajurit TNI dan pernah melaksanakan beberapa tugas operasi di NKRI.

Lalu, kedua terdakwa dalam membawa dan mengantar sabu dan ekstasi itu, para terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan oleh Zack.

(Sumber : https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6746213/awal-mula-kasus-sertu-yalpin-pratu-rian-hingga-divonis-penjara-seumur-hidup.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Agung (MA) berharap kepala desa atau lurah bisa mengatasi konflik warga hingga mempunyai skill membuat peraturan desa (perdes). Hal itu untuk menekan sengketa atau kasus hingga masuk ke pengadilan yang nilainya kecil.

“Kepala desa/lurah juga diharapkan memiliki keahlian/skill yang mumpuni untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan-persoalan di desanya serta memiliki pengetahuan hukum yang cukup dalam penyusunan peraturan desa,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas, Sobandi dalam keterangan persnya, Selasa (30/5/2023).

Hal itu disampaikan dalam pembukaan Paralegal Academy yang digelar oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham dan MA. Paralegal Academy diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepala desa/lurah dalam menyelesaikan konflik yang ada di desanya.

“Mahkamah Agung menyambut baik pelatihan Paralegal Academy ini sebagai bentuk nyata kepedulian dan perhatian kami agar setiap konflik yang timbul di masyarakat dapat diupayakan dan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu tanpa memasuki ranah litigasi,” ujar Sobandi.

Menurut MA, penyelesaian konflik secara kekeluargaan di antara para pihak dapat menghasilkan berbagai opsi penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

“Bahkan hal ini juga sejalan dengan asas restorative justice ketika penyelesaian konflik secara kekeluargaan tersebut melibatkan semua pihak termasuk di dalamnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ataupun pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan keadaan semula,” papar Sobandi.

Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Denpasar ini mengharapkan kepala desa/lurah mampu menjadi wadah konsultasi bagi warganya yang berhadapan dengan hukum, serta mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi. Salah satunya dengan mengedepankan asas restorative justice, tanpa perlu melibatkan penegakan hukum melalui jalur litigasi.

“Penegakan hukum secara litigasi diharapkan menjadi solusi terakhir ketika upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat ditempuh,” urai Sobandi di depan 300 Kades/Lurah yang mengikuti acara itu.

Sementara itu, Kepala BPHN Prof Dr Widodo Ekatjahjana menyatakan paralegal adalah satu di antara solusi yang dapat diwujudkan. Keterlibatan masyarakat sebagai paralegal yang dapat memberikan layanan hukum dan bantuan hukum di masyarakat adalah bagian dari mewujudkan hadirnya Negara Hukum ditengah-tengah masyarakat. Apalagi paralegal yang sehari hari dikenal, dibutuhkan, dan berada di masyarakat. Seperti kepala desa, lurah, atau sebutan lainnya.

“Sehingga, membentuk Paralegal yang berlatar belakang kepala desa, lurah, atau sebutan lainnya sebagai non Litigation Peacemaker adalah wujud nyata pemenuhan akses terhadap keadilan di Indonesia,” ujar Widodo Ekatjahjana.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6746185/ma-harap-kades-bisa-atasi-konflik-warga-dengan-kekeluargaan.)

Jakarta (VLF) Polisi membongkar sindikat pengoplos gas subsidi di Bogor Timur, Kota Bogor dan mengamankan 3 tersangka. Tabung gas oplosan kemudian dijual para pelaku ke agen-agen di Jakarta dan Bekasi.

“Barang bukti yang sudah berhasil disuntikkan dan didistribusikan kemudian dijual ke agen-agen di Jakarta dan Bekasi. Itu agen juga yang terima (gas oplosan),” kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso, Selasa (26/5/2023).

Bismo mengatakan ketiga tersangka memproduksi gas oplosan tersebut di sebuah pangkalan lahan kosong. Tersangka melakukan praktik pemindahan isi gas dari tabung ukuran 3 kilogram ke tabung 12 kilogram dan 50 kilogram tanpa melalui prosedur yang benar.

Gas oplosan produk mereka ini kemudian dijual ke sejumlah agen-agen di Jakarta dan Bekasi. Polisi akan menelusuri agen-agen tersebut.

“Tentunya ini juga pelanggaran, prosedurnya agen terima barang hanya dari SPBG Pertamina, bukan dari tempat ilegal, harus resmi dari Pertamina langsung,” tambahnya.

Bismo menyebutkan, para pelaku mengisi 1 tabung ukuran 12 kilogram dengan 4 tabung gas ukuran 3 kilogram yang dibeli dengan harga subsidi.

Keuntungan yang didapat pelaku dari hasil pengoplosan tabung ukuran 12 kilogram mencapai Rp 60 ribu per tabung. Sedangkan dari penjualan tabung ukuran 50 kilogram, pelaku mendapat keuntungan hingga Rp 500 ribu per tabung.

“Kalau dihitung, 4 tabung gas subsidi (ukuran) 3 kg digunakan untuk 1 tabung 12 kg. Harga 4 tabung 3 kilogram Rp 72 ribu, kemudian dipindah ke tabung gas 12 kilogram dan dijual Rp 130 ribu, berarti keuntungan Rp 60 ribu per tabung. Kalau tabung 50 kg keuntungan Rp 500 ribu per tabung,” terang Bismo.

“Yang dirugikan rakyat kecil dan negara, karena negara memberikan subsidi untuk rakyat kecil,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, polisi membongkar praktik pengoplosan gas bersubsidi di Bogor Timur, Kota Bogor. Tiga pelaku ditangkap berikut 987 tabung gas ukuran 3 kilogram.

“Satreskrim Polresta Bogor Kota mengungkap tindak pidana penyalahgunaan tabung gas subsidi ukuran 3 kilogram. Kita mengungkap penyuntikan gas 3 kilogram ke tabung gas 12 kilogram dan 50 kilogram,” kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso, Senin (29/5/2023).

Bismo menjelaskan, pengungkapan jaringan pengoplos gas bersubsidi ini hasil laporan masyarakat yang mengaku curiga dengan aktivitas di sebuah rumah di Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Dari lokasi tersebut, polisi kemudian menangkap 3 pelaku.

“Setelah dilakukan penyelidikan, kemudian kita lakukan penangkapan. Ada tiga orang yang kita amankan, di antaranya AS, KS, dan SS. Barang buktinya total ada 987 tabung gas, alat pengoplosan, dan lain-lain,” kata Bismo.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6746116/gas-oplosan-produk-sindikat-di-kota-bogor-dijual-ke-agen-di-jakarta-bekasi.)

Jakarta (VLF) Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan akan hadir nantinya dalam sidang pemeriksaan saksi kasus ‘Lord Luhut dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Kehadiran Luhut dinilai menjadi momen penting untuk membuktikan integritasnya dan membersihkan nama.

“Pak Menko Luhut pasti akan hadir (sidang lanjutan). Momen ini penting, bukan hanya bagi Pak Luhut, tetapi juga bagi kita semua. Kesempatan ini memberikan platform bagi Pak Luhut untuk menjelaskan dan membuktikan integritasnya di hadapan publik. Ini adalah momen untuk membersihkan namanya, dan kami percaya bahwa beliau akan melakukannya dengan tenang dan berlandaskan fakta,” kata Jubir Luhut, Jodi Mahardi saat dihubungi, Senin (29/5/2023).

Jodi menuturkan saat pandemi COVID-19 Luhut selalu menjadi garda terdepan mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jodi menyebut tiak ada rasa gentar Luhut, justru dihadapi dengan keberanian.

“Saat pandemi COVID-19 melanda, Pak Menko Luhut bersama berbagai elemen bangsa menjadi salah satu yang berada di garis depan mendukung Presiden. Beliau menunjukkan dedikasi dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi resistensi berbagai pihak. Tidak ada rasa gentar atau takut yang terlihat, sebaliknya beliau menghadapinya dengan penuh keberanian dan determinasi. Apalagi untuk membela haknya,” ujarnya.

Jodi yakin semangat Luhut itu akan ditunjukkan dalam persidangan nanti. Dia mengatakan Luhut menghargai dukungan dan pengertian yang diberikan semua pihak.

“Kami yakin bahwa semangat yang sama akan beliau tunjukkan dalam persidangan ini. Menghadapi cemoohan bukanlah sesuatu yang baru bagi Pak Luhut. Kami menghargai dukungan dan pengertian dari semua pihak selama proses ini berlangsung,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Jodi mengatakan absennya Luhut di persidangan sebelumnya lantaran ada tugas negara. “Ya pasti tugas negara lah. Pak Luhut kan tahu sendiri tugasnya bagaimana,” imbuhnya.

Sidang Ditunda

Luhut tak hadir sebagai saksi di sidang pemeriksaan saksi kasus pencemaran nama baiknya dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Sidang ditunda hingga 8 Juni.

Jaksa penuntut umum (JPU) mengatakan Luhut absen karena sedang berada di luar negeri. Jaksa juga menunjukkan surat permohonan maaf dari Luhut karena tak bisa hadir ke sidang kepada hakim.

“Jadi kami penuntut umum telah melayangkan surat pemanggilan saksi kepada saudara Luhut Binsar Pandjaitan pada 23 Mei 2023 untuk menghadiri sidang hari ini. Namun yang bersangkutan menyatakan permohonan maaf karena yang bersangkutan saat ini sedang berada di luar negeri untuk melaksanakan surat kenegaraan,” ujar jaksa dalam persidangan di PN Jaktim, Senin (29/5/2023).

Permintaan jaksa itu disambut protes dari pendukung Haris dan Fatia. Kuasa hukum Haris mengaku keberatan jika hakim menunda jadwal sidang untuk mengikuti permintaan Luhut.

Protes juga disampaikan tim kuasa hukum Fatia Maulidiyanti. Mereka mempertanyakan bukti tugas negara yang dilaksanakan Luhut hingga absen dalam sidang hari ini.

“Mohon majelis hakim untuk membuat keputusan yang sebijak-bijaknya, bukan klaim karena tugas negara,” ujarnya.

Protes juga disampaikan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Fatia mengatakan dia dan Haris harus mengikuti pemeriksaan dan persidangan meski sudah meminta penundaan.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6746076/luhut-akan-hadiri-sidang-lanjutan-haris-azhar-fatia.)

Jakarta (VLF) KPK memeriksa Plt Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, sebagai saksi. Dia diperiksa terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Meranti Muhammad Adil.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Asmar telah memenuhi panggilan KPK. Saat ini masih menjalani pemeriksaan.

“Saksi Asmar sudah datang sekitar jam 09.30 WIB. Saat ini masih diperiksa sebagai saksi,” kata Ali kepada wartawan, Senin (29/5/2023).

Selain Asmar, tim penyidik KPK menjadwalkan agenda pemeriksaan kepada tujuh orang saksi lainnya. Ketujuh saksi ini merupakan pegawai negeri sipil.

“Pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022 s/d 2023 dan tindak pidana korupsi penerimaan fee jasa travel umrah dan dugaan korupsi pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tersangka MA dkk,” papar Ali.

Muhammad Adil sendiri telah ditangkap KPK berdasarkan operasi tangkap tangan pada Kamis (6/4). Adil ditangkap saat berada di rumah dinasnya.

Ada 3 kasus korupsi yang menjerat Bupati Meranti nonaktif Muhammad Adil. Kasus pertama terkait suap pengadaan jasa umrah.

Adil juga terjerat kasus fee proyek dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Meranti. Dia juga terlibat dalam suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Riau.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6744647/kpk-periksa-plt-bupati-meranti-terkait-kasus-korupsi-m-adil.)

Jakarta (VLF) Menko Polhukam Mahfud Md meminta polisi menyelidiki sumber informasi terkait klaim Denny Indrayana yang menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji klaim Denny itu.

“Tentunya, kita mendengarkan terkait dengan situasi yang beredar dari pemberitaan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam supaya tidak terjadi polemik yang berkepanjangan, tentunya kalau memang dari situasi yang ada ini kemudian memungkinkan sesuai dengan arahan beliau untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan, untuk membuat terang tentang peristiwa yang terjadi,” kata Jenderal Sigit seusai Rakor Sinergitas Stabilitas Pemilu di Hotel Westin Jakarta, Senin (29/5/2023).

Sigit mengatakan saat ini pihaknya tengah menggelar rapat untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan Polri menanggapi sumber informasi Denny Indrayana tersebut. Sigit menyebut bila ada peristiwa pidana, pihaknya akan mengambil langkah selanjutnya.

“Tentunya, kami saat ini sedang merapatkan untuk langkah-langkah yang bisa kita laksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas. Tentunya, kalau kemudian ada peristiwa pidana dalamnya, tentunya kita akan mengambil langkah lebih lanjut,” kata Sigit.

Mahfud Minta Polisi Turun Tangan

Mahfud Md angkat bicara terkait klaim Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan informasi bahwa MK akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Mahfud mengatakan putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan.

“Terlepas dari apa pun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan,” kata Mahfud dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, seperti dikutip detikcom, Minggu (28/5) .

Mahfud menilai informasi dari Denny Indrayana bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Menurutnya, kepolisian harus turun tangan menyelidiki sumber informasi dari Denny Indrayana tersebut.

“Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah,” ucap Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) yang kini berprofesi sebagai advokat, Denny Indrayana, mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

Dia turut menggulirkan isu terkait perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK hingga terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) Moeldoko terkait sengketa Partai Demokrat. Denny sendiri diketahui sebagai salah satu pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).

“KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil “dicopet”, istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang, sambil menanti kemukjizatan,” kata Denny.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6744528/kapolri-kaji-unsur-pidana-terkait-rumor-putusan-mk-dari-denny-indrayana.)

Jakarta (VLF) Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). MAKI meminta Kejaksaan mengusut tuntas kasus ekspor migor yang dilakukan oleh oknum Bea Cukai.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP PN Jaksel), Senin (29/5/2023), gugatan itu terdaftar dengan nomor 51/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel. Berikut ini permohonan MAKI di antaranya:

Menyatakan secara hukum Termohon telah menghentikan penyidikan tindak pidana korupsi perkara a quo secara tidak sah dan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan tindak pidana korupsi atas peristiwa pengiriman kemasan minyak goreng namun diduga memanipulasi dokumen barang isi berupa sayuran sebagaimana dirumuskan adanya dugaan persekongkolan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat Bea Cukai yang atas kesengajaannya meloloskan perusahaan eksportir mengirim barang minyak goreng dengan dokumen barang sayuran sebagaimana dimuat tabel sebanyak 17.876 karton dengan berat volume 247.647 Kg oleh CV. AMJ dan PT.AMJ periode Januari 2021 sampai dengan 03 Januari 2022.

Sebagaimana diketahui, kasus bermula saat terjadi kelangkaan minyak goreng pada awal 2022. Sejumlah aparat melakukan tindakan penegakan hukum, salah satunya Kejati DKI Jakarta.

Awalnya, Kejati DKI Jakarta sempat menyatakan kasus ekspor minyak goreng yang dilakukan secara melawan hukum oleh PT AMJ dan perusahaan lainnya bukan tindak pidana korupsi, melainkan hanya kasus kepabeanan. Namun kini Kejati DKI mengusut lagi kasus tersebut bahkan naik ke tahap penyidikan.

Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam menerangkan, kasus ekspor minyak goreng melalui Pelabuhan Tanjung Priok itu masih berjalan meski sebelumnya penanganannya diserahkan ke penyidik kepabeanan kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

“Itu yang dilimpahkan penanganannya ke penyidik Bea dan Cukai Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan,” kata Ashari dalam keterangan pers tertulis, Rabu (20/4).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6744303/maki-gugat-kajati-dki-minta-usut-tuntas-kasus-ekspor-migor.)

Jakarta (VLF) Kelakuan Mario Dandy Satrio (20) memasang kabel ties sendiri di ruangan penyidik menuai sorotan. Hal ini membuat Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto buka suara.

Seeperti diketahui, ulah Mario Dandy memasang kabel ties sendiri itu terjadi sebelum ia dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, pada Jumat (26/5). Saat itu Mario Dandy baru dikeluarkan dari Rutan untuk proses administrasi sebelum diserahkan ke Kejari Jaksel.

Dalam rekaman video yang beredar, terlihat Mario Dandy memakai kemeja hitam. Sesaat setelah menyadari dirinya disorot kamera, ia kemudian memasang sendiri kabel ties untuk memborgol kedua lengannya.

Mario Dandy terlihat dikawal beberapa polisi di ruangan tersebut. Di video lainnya, terlihat Mario Dandy sudah memakai baju tahanan warna oranye dan tangan terikat kabel ties.

“Peristiwa tersebut pada faktanya masih bertempat di dalam kawasan Rumah Tahanan Polda Metro Jaya dan di bawah pengawasan penyidik dan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Sabtu (27/5).

Trunoyudo mengatakan peristiwa itu terjadi saat pengurusan administrasi penyerahan Mario Dandy dari Direktorat Tahti ke penyidik. Dia mengatakan Mario Dandy tiba-tiba mengambil kabel ties sendiri.

Saat mengambil kabel ties itu, Mario Dandy masih menggunakan kemeja hitam. Setelah administrasi penahanan selesai, Mario Dandy baru dipakaikan baju tahanan oleh penyidik.

“Kemudian fakta sesungguhnya, pasca-administrasi telah selesai, penyidik secara SOP memakaikan baju tahanan berwarna oranye dan memasangkan kabel ties kepada tersangka,” jelasnya.

Irjen Karyoto menyampaikan permintaan maaf atas hal ini. Berikut pernyataan Irjen Karyoto terkait ulah Mario Dandy, dirangkum detikcom, Senin (29/5/2023):

1) Kapolda Metro Minta Maaf

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto buka suara terkait viral Mario Dandy pasang kabel ties sendiri. Selaku penanggung jawab tertinggi di Polda Metro, Karyoto menyampaikan permintaan maafnya.

“Saya katakan apa pun masukan karena yang terlihat dalam video seperti itu, saya selaku penanggung jawab dari pada Polda Metro saya minta maaf,” kata Karyoto kepada wartawan, Minggu (28/5).

2) Video Viral Jadi Bahan Koreksi

Karyoto menganggap video viral tersebut menjadi sebuah koreksi bagi jajarannya. Ia pun berterima kasih kepada netizen yang sudah memviralkan video tersebut.

“Pada kesempatan ini, saya tergelitik dan saya merasa bertanggung jawab dengan adanya berita-berita yang viral menyangkut penanganan perkara Mario Dandy. Saya tidak akan bicara ke belakang bagaimana itu kejadiannya. Yang jelas kalau memang ini menjadi semacam koreksi bagi Polda Metro, saya terima dan saya terima kasih kepada netizen yang memberikannya kritikan masukan terhadap penanganan yang seolah-olah seperti privilege,” jelasnya.

3) Berterima Kasih kepada Netizen

Karyoto juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan masukan terkait video viral beredar. Karyoto menyatakan pihaknya selalu terbuka menerima saran dan kritikan untuk perbaikan jajarannya ke depan.

“Yang jelas, saya merasa hal hal yang sekecil apa pun yang menjadi tanggung jawab saya, saya akan lakukan perbaikan. Terima kasih kepada netizen, saya berjanji ke depan apa pun kritikan akan kami perhatikan, dan ini akan menjadi bahan masukan buat kami untuk perbaikan ke depan,” tuturnya.

4) Tegaskan Mario Dandy Tak Diistimewakan

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menegaskan tak ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada Mario Dandy Satriyo (20), tersangka penganiayaan Cristalino David Ozora (17). Karyoto mengatakan jeratan pasal yang disangkakan kepada Mario Dandy dan tersangka lainnya menjadi bukti profesionalisme penyidik.

“Kalau saya lihat dari perkaranya saya yakin para penyidik tidak ada yang memberikan pelayanan yang istimewa kepada Mario Dandy. Bahkan dari pasal yang diterapkan adalah pasal yang memberatkan, yaitu Pasal 355, di mana dia merencanakan adanya penganiayaan berat,” kata Karyoto kepada wartawan, Minggu (28/5/2023).

Selain itu, Karyoto mengatakan polisi serius menangani laporan anak AG terkait dugaan pencabulan yang dilakukan Mario Dandy. Karyoto mengatakan penyidik bekerja secara profesional sesuai dengan aturan yang ada.

“Yang ini berbeda tindak pidananya, bukan satu kegiatan yang terus-menerus, tapi ada berbeda tidak pidana nya. Antara yang satu judulnya 351 atau 355 yang atau undang-undang tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dan ini ancamannya cukup berat yaitu 15 tahun, yang di sini 15 tahun yang di sini 15 tahun,” kata dia.

“Dan jelas ini menunjukkan bahwa kami tidak memberikan pelayanan yang istimewa kepada Mario Dandy. Karena apa pun tugas kami adalah menyelesaikan berkas perkaranya,” imbuhnya.

5) Turunkan Propam Selidiki Dugaan Pelanggaran

Karyoto menurunkan tim Propam Polda Metro Jaya buntut ulah Mario Dandy ini. Propam akan menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan anggotanya berkaitan penanganan Mario Dandy tersebut.

“Saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur (SOP) ada yang dilanggar. Dan secara kepatutan apakah ada peraturan peraturan disiplin yang dilanggar,” kata Karyoto.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6744005/5-pernyataan-kapolda-metro-usai-viral-mario-dandy-pasang-tali-ties-sendiri.)

Jakarta (VLF) Undang-undang Nomor 1/2023 tentang KUHP Baru diundangkan pada 2 Januari 2023, termasuk sanksi pidana penghinaan lambang negara. Oleh sebab itu, gugatan pemohon prematur sehingga permohonan tidak diterima.

“Terhadap KUHP baru atau UU 1/2023 telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Namun demikian, dalam Pasal 624 BAB XXXVII mengenai Ketentuan Penutup dinyatakan bahwa UU a quo atau KUHP a quo mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Dengan kata lain, KUHP a quo baru akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026,” demikian bunyi putusan MK sebagaimana dilansir website MK, Minggu (28/5/2023).

Putusan itu atas permohonan yang diajukan oleh Leonardo Siahaan dan Ricky Donny Lamhot Marpaung yang menguji Pasal 237 huruf c, Pasal 100 ayat (1), dan Pasal 256 KUHP. Hakim MK Suhartoyo menyebutkan terkait dengan keberlakuan KUHP baru ini telah dipertimbangkan pula dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya Putusan MK Nomor 1/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor 7/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK Nomor 10/PUU-XXI/2023.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 28 Februari 2023 lalu. Karena permohonan para Pemohon diajukan pada 28 Maret 2023 dan diregistrasi Kepaniteraan pada 3 April 2023, serta perbaikan permohonannya diterima pada 26 April 2023. Sehingga pada saat permohonan ini diajukan, telah terdapat fakta KUHP baru yang dimohonkan pengujian secara hukum ini belum berlaku.

“Dengan demikian, unsur syarat adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang dan unsur adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian konstitusional para Pemohon akibat berlakunya norma undang-undang ini belum terpenuhi karena belum berlakunya undang-undang yang bersangkutan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon merupakan dalil yang terlalu dini (prematur),” sebut Suhartoyo.

Sebagaimana diketahui, Leonardo Siahaan dan Ricky Donny Lamhot Marpaung pun menggugat pasal itu ke MK. Pasal 237 huruf C KUHP Nasional itu berbunyi:

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang.

“Menyatakan pasal 237 huruf C bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian petitum permohonan keduanya yang dikutip dari berkas permohonan pemohon di website MK,” pinta pemohon.

Aturan itu pernah dihapus MK dalam putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012 yang diketok pada 2013. Aturan itu tertuang dalam UU Nomor 24/2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Alasan MK menghapus pasal itu adalah:

Mahkamah berpendapat pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme, yang tentunya justru berlawanan dengan maksud dibentuknya Undang-Undang a quo.

“Tidak ada pembedaan serupa sama sekali tetapi yang menjadi ironis Pasal 57 itu yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 entah kenapa diberlakukan kembali dan dimasukkan kembali ke dalam KUHP yang tertuang dalam Pasal 237. Artinya, bahwa di sini sudah menandakan pemerintah tidak mematuhi putusan MK atau dalam bahasa kasarnya putusan MK ini hanya dianggap formalitas aja, sehingga Pemerintah tidak melaksanakan putusan MK ini yang sudah ada tertera Putusan Nomor 4/PUU-X/2012,” ucap pemohon.

Oleh sebab itu, pasal di KUHP baru diminta Leonardo Siahaan dan Ricky Donny Lamhot Marpaung untuk dihapus.

“Ini menjadi sangat ironis pemerintah tidak mengakui atau melaksanakan putusan Mk tersebut dan dituangkan kembali ke KUHP,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6743455/mk-tegaskan-sanksi-pidana-penghinaan-lambang-negara-belum-berlaku.)