Jakarta (VLF) Presenter Brigita Manohara memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Brigita bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak.

Pantauan detikcom, Senin (5/6/2023), Brigita tampak tiba sekitar pukul 10.00 WIB di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Brigita terlihat mengenakan pakaian berwarna merah muda.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan Brigita dipanggil KPK hari ini. Dia mengatakan Brigita dipanggil sebagai saksi untuk Ricky Ham.

“Betul hari ini (5/6) dilakukan pemanggilan saksi Brigita M untuk menjadi saksi tersangka RHP,” kata Ali.

“Sudah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik,” sambungnya.

Brigita sebelumnya juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk Ricky Ham. Brigita juga mengaku pernah menerima uang Rp 480 juta serta barang dari Ricky Ham.

“Tersangka menghargai profesi saya sebagai presenter dan konsultan komunikasi. Selain mengapresiasi saya sebagai presenter, Tersangka beberapa kali meminta saran terkait strategi komunikasi publik dan lainnya, kemudian memberikan apresiasi tersebut kepada saya. Bahwa saya berteman dengan beliau, iya memang demikian,” kata Brigita kepada detikcom, Rabu (22/2).

Brigita menyampaikan mobil yang diberikan oleh Ricky pun sudah dikembalikan ke KPK. Brigita menyatakan hal tersebut bentuk apresiasi teman baik.

“Semua sudah saya kembalikan kepada negara melalui KPK. Sama seperti saya berteman dengan kamu, meminta bantuan profesional. Karena kinerjamu bagus, lalu saya mengapresiasi kinerja kamu, memberikan imbal jasa,” tutur Brigita.

Ricky Pagawak saat ini telah ditetapkan tersangka oleh KPK dengan jeratan pasal suap, gratifikasi, hingga TPPU. Dugaan korupsi Ricky berkisar Rp 200 miliar.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6755523/brigita-manohara-kembali-diperiksa-kpk-terkait-kasus-bupati-ricky-ham.)

Jakarta (VLF) Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Prof Hasbi Hasan menggugat KPK atas status tersangka dirinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). MA menegaskan lembaganya tidak akan mengintervensi PN Jaksel dalam proses praperadilan itu.

“Bahwa terkait praperadilan yang diajukan Bapak Prof DR Hasbi Hasan SH MH adalah hak setiap warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka memiliki legal standing untuk mengajukan praperadilan dimaksud,” kata jubir MA Suharto kepada wartawan, Senin (5/6/2023).

Praperadilan itu diajukan Guru Besar Universitas Lampung (Unila) itu pada Jumat (26/5) lalu. Praperadilan itu akan diadili oleh hakim tunggal Alimin Ribut Sujono. Nama Alimin dikenal publik saat menjadi hakim anggota Ferdy Sambo dan menjatuhkan hukuman mati ke Ferdy Sambo.

“Dan MA senantiasa tetap menjaga agar pengadilan selalu imparsial dan tidak akan ikut campur terkait dengan perkara tersebut,” ucap Suharto.

Meski secara struktur Ketua PN Jaksel adalah bawahan MA, namun MA tidak bisa mempengaruhi fungsi yudisial masing-masing hakim.

“Dalam menjalankan tugas yudisial, hakim mandiri dan tidak terikat dengan atasannya termasuk pimpinan PN,” tegas Suharto.

Sebagaimana diketahui, pusaran skandal suap itu berawal saat KPK melakukan OTT terhadap pegawai MA Dessy Yustria. Tak berapa lama, KPK menetapkan tersangka lain, salah satunya hakim agung Sudrajad Dimyati. Suap itu diduga untuk mengurus perkara Intidana.

Belakangan, KPK mengendus keterlibatan Prof Hasbi dan menetapkannya sebagai tersangka awal bulan ini. KPK sudah memeriksa Prof Hasbi pada Rabu (24/5). KPK meyakini Hasbi tidak akan melarikan diri sehingga tidak menahannya.

Berikut daftar nama di kasus itu:

Kluster Hakim

1. Hakim agung Sudrajad Dimyati (SD), dituntut 13 tahun penjara. Hasilnya divonis 8 tahun penjaa.
2. Hakim agung Gazalba Saleh, status terdakwa. Sempat menggugat status tersangkanya tapi kalah.
3. Hakim Elly Tri Pangestu (ETP) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
4. Hakim Prasetio Nugroho, status terdakwa.
5. Hakim Edy Wibowo, status terdakwa.
6. Hakim Prof Dr Hasbi. Saat ini sedang mengajukan praperadilan.

Kluster PNS

1. PNS MA, Desy Yustria (DY), dituntut 8 tahun 10 bulan penjara.
2. PNS MA, Muhajir Habibie (MH) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
3. PNS MA, Nurmanto Akmal (NA) dituntut 6 tahun 3 bulan penjara.
4. PNS MA, Albasri (AB) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
5. Staf MA, Redhy Novasriza, status terdakwa.

Kluster Pengacara

1. Pengacara Yosep Parera (YP) dihukum 8 tahun penjara.
2. Pengacara Eko Suparno (ES) divonis 5 tahun penjara.
3. Dadan Tri, kini statusnya tersangka dan sedang mengajukan praperadilan.

Kluster Terduga Penyuap

1. Pengusaha Heryanto Tanaka (HT) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
2. Pengusaha Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
3. Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar (SKM), Wahyudi Hardi, status tersangka.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6755413/sekretarisnya-gugat-kpk-ma-pastikan-tidak-intervensi-pn-jaksel.)

Jakarta (VLF) Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Prof Hasan Hasbi mengambil cuti besar di tengah statusnya sebagai tersangka KPK. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Mahkamah Agung (MA) menunjuk Kepala Badan Pengawas (Kabawas) MA Sugiyanto menjadi Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris MA.

“Berdasarkan informasi dari Kepegawaian MA bahwa Yang Mulia Bapak Prof DR Hasbi Hasan, SH, MH, Sekretaris MA, menjalani cuti besar selama tiga bulan terhitung mulai 5 Juni 2023 sampai tanggal 4 September 2023,” kata jubir MA Suharto kepada wartawan, Senin (5/6/2023).

Karena Prof Hasbi cuti, MA menunjuk Kabawas sebagai pelaksana harian. Bawas merupakan lembaga internal MA yang mempunyai otoritas mengawasi dan menjatuhkan sanksi kepada hakim dan aparat pengadilan.

“Selama beliau cuti besar, Pelaksana Harian berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor : 106 / KMA/ SP/ V/ 2023 dengan amar memerintahkan kepada Sugiyanto, SH, jabatan Kabawas MA, untuk terhitung mulai tanggal 5 Juni 2023 hingga 4 September 2023 di samping jabatannya sebagai Kabawas MA juga menjabat Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris MA,” ujar Suharto.

Sebagaimana diketahui, KPK sudah menetapkan Prof Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus suap. Terakhir, KPK memanggil lima saksi yaitu:

1. Dody W Leonard Silalahi selaku jaksa
2. Bagus Dwi Cahya selaku Anggota TNI
3. Kolonel TNI Hanifan Hidayatullah selaku Hakim Tinggi Pengadilan Militer Jakarta
4. Danil Afrianto selaku anggota TNI yang mendapat penugasan pada Mahkamah Agung
5. Prim Haryadi selaku Hakim Agung

Namun Prim Haryadi dan anggota TNI di atas tidak hadir. Prof Hasbi Hasan kini mengajukan praperadilan ke PN Jaksel.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6755362/jadi-tersangka-kpk-sekretaris-ma-ambil-cuti-besar.)

Jakarta (VLF) Abdul Latip, pria asal Kampung Panaruban Desa/Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi akhirnya bebas dari penjara. Dia dibui setelah terlibat pengeroyokan Ade Armando, bagaimana jejaknya?

Peristiwa itu berawal dari sebuah foto dan identitas Abdul Latip yang viral di media sosial pada Selasa 12 April 2022 silam. Disebut-sebut, Abdul Latip terlibat pemukulan terhadap dosen UI sekaligus pegiat media sosial Ade Armando dalam unjuk rasa.

Dalam narasi lain, masih di media sosial, Abdul Latip juga dikabarkan sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya terkait aksinya tersebut. detikJabar mencoba menelusuri kebenaran informasi tersebut, Camat Tegalbuleud yang saat itu dijabat Antono membenarkan Abdul Latip adalah warganya.

“Benar itu warga Kecamatan Tegalbuleud, kepada orang tuanya yang bersangkutan pamit ke Jakarta lima hari yang lalu untuk bekerja setelah itu tidak ada kabar lagi,” kata Antono kepada detikJabar.

Pamitan Untuk Bekerja

Camat Tegal Buleud saat itu, Antono mengatakan, Abdul Latip sempat pamit bekerja kepada keluarga, sekitar lima hari sebelum namanya terseret kasus pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando saat unjuk rasa 11 April 2022.

“Benar itu warga Kecamatan Tegalbuleud, kepada orang tuanya yang bersangkutan pamit ke Jakarta lima hari yang lalu untuk bekerja setelah itu tidak ada kabar lagi,” kata Antono kepada detikJabar.

Kapolsek Tegalbuleud, AKP Deni Miharja mengatakan pihaknya sudah mengecek soal identitas berikut alamat Abdul Latip. Ia membenarkan bahwa Abdul Latip merupakan warga Kampung Panaruban Desa/Kecamatan Tegalbuleud. Deni juga merinci keberangkatan Abdul Latip mulai dari kediamannya sampai ke Jakarta.

“Kami beserta anggota melaksanakan pengecekan ke rumah orangtua atas nama Abdul Latip yang diduga sebagai pelaku penganiayaan sewaktu demo di depan gedung DPR RI, keterangan dari orang tuanya bahwa saudara Abdul Latip berangkat dari rumah tujuan ke Jakarta,” kata Deni.

Ditetapkan Sebagai Tersangka

Polda Metro Jaya menetapkan Abdul Latip tersangka pengeroyok Ade Armando. Total enam pelaku pengeroyokan kepada Ade Armando berhasil diidentifikasi polisi. Abdul Latip salah satunya.

Mereka mengeroyok Ade Armando di tengah-tengah demonstran yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/4). Dua tersangka sudah ditangkap. Empat lainnya yaitu Dhia Ul Haq, Abdul Latip, Abdul Manaf, dan Ade Purnama, ditetapkan buron oleh polisi.

Teka-teki Jas Yang Dikenakan Abdul Latip

Tidak hanya foto wajah Abdul Latip sebuah potongan video hingga tangkapan layar yang menunjukkan keterlibatan Abdul Latip dalam kejadian tersebut. Wajah pria berambut gondrong dengan janggut tebal itu tersebar di media sosial. Selain itu, ciri lainnya adalah jas yang dikenakan pria tersebut yang ternyata bukan jas almamater mahasiswa.

“Soal jas, informasinya dia ikut salah satu paguyuban di Jampang, kemarin sempat ada kumpulan, ada 10 kecamatan yang gabung ikut dalam paguyuban itu,” kata Kasi Trantib Kecamatan Tegalbuleud Denda, kepada detikJabar.

Denda tidak merinci soal paguyuban tersebut. Ia memastikan bahwa jas yang dikenakan Abdul Latip tidak merujuk pada universitas tertentu. Hal itu juga dikuatkan dengan logo di bagian dada kiri jas. Denda juga mengatakan pihak keluarga membenarkan pria yang mengenakan jas itu adalah Abdul Latip.

“Melihat foto saat kerusuhan itu orang tua membenarkan, dari rambut hingga godegan (janggut) itu Abdul Latip, namun soal penetapan tersangka belum tahu. Hanya soal jadi DPO, orang tua pasrah,” ungkap Denda.

Abdul Latip Sempat Buron

Abdul Latip buron usai diduga melakukan penganiayaan terhadap Ade Armando, dosen UI sekaligus pegiat media sosial. Warga Kampung Panaruban, Desa/Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi itu kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.

Jejak Abdul Latip sudah misterius sejak kepergian ke Jakarta untuk bekerja hingga tiba-tiba terekam kamera warganet dan disebut terlibat penganiayaan. Catatan dihimpun detikJabar pihak keluarga sendiri belum mengetahui bagaimana dan dimana posisi Abdul Latip saat itu.

“Belum tahu posisinya dimana, belum ada kabar apakah ditangkap atau diamankan atau apa. Orang tua malah kebingungan berangkat dari rumah katanya 5 hari yang lalu, belum ada keterangan. Kalau (soal foto Abdul Latip viral), orang tua sudah tahu tapi mereka juga masih kebingungan kok sampai seperti ini,” kata Denda Kasi Trantib Kecamatan Tegalbuleud.

Abdul Latip Menyerahkan Diri

Abdul Latip tersangka pemukulan Dosen UI sekaligus pegiat media sosial Ade Armando disebut menyerahkan diri ke aparat kepolisian pada Rabu (13/4) malam tadi. Ia diantar oleh seorang tokoh masyarakat ke Mapolres Sukabumi.

Hal itu dibenarkan oleh Ustaz Asep Mukarom, tokoh masyarakat yang mengantar Abdul Latip untuk menyerahkan diri. “Menyerahkan diri ke polisi didampingi oleh saya,” ujar Asep Mukarom saat dikonfirmasi detikJabar, Kamis (14/4/2022).

Terkait alasan Abdul Latip menyerahkan diri, Asep mengatakan bahwa yang bersangkutan berusaha kooperatif. Adapun pemukulan yang terjadi terhadap Ade Armando dilakukan secara spontan.

“Menurut penuturan Abdul Latip, ia menyerahkan diri karena yang bersangkutan berusaha kooperatif karena nama Sukabumi terbawa. Menurut dia spontanitas terjadi pemukulan terhadap Ade Armando,” ujar Asep.

Keseharian Abdul Latip

Aminah (50) ibu dari Abdul Latip yang jadi tersangka pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando membongkar keseharian sang anak. Menurutnya, Abdul Latip tak punya pekerjaan tetap dan sehari-sehari sering menggembala domba.

“Kesehariannya tidak kerja, pengangguran kadang-kadang tidur, anak ke empat kakaknya tiga dia anak bungsu. Sering ngangon (gembala) domba, narik ngambil suluh, bantu-bantu orang tua. Sudah pernah nikah setahun, tidak punya anak,” kata Aminah.

Ia pun kaget ketika mendengar anak bungsunya itu, diam-diam pergi ke Jakarta saat ayahnya

Dituntut 2 Tahun Penjara, Divonis 8 Bulan

Enam terdakwa pengeroyok Ade Armando dituntut 2 tahun penjara. Jaksa penuntut umum (JPU) meyakini para terdakwa bersalah melakukan pengeroyokan yang menyebabkan Ade Armando luka-luka.

“Menuntut, supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Marcos Iswan, Komar, Abdul Latif, Al Fikri Hidayatullah, Dhia Ul Haq, dan Muhammad Bagja, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang menyebabkan orang luka pada tubuhnya,” kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2022).

“Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1-6 tersebut masing-masing selama 2 tahun penjara,” imbuhnya.

Usai tuntutan jaksa, enam terdakwa pengeroyok Ade Armando divonis 8 bulan penjara. Keenam terdakwa itu dinyatakan bersalah melakukan pengeroyokan yang menyebabkan Ade Armando luka-luka.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Marcos Iswan, Komar, Abdul Latif, Al Fikri Hidayatullah, Dhia Ul Haq, dan Muhammad Bagja, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang menyebabkan orang luka pada tubuhnya,” kata hakim ketua Dewa Ketut Kartana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Kamis (1/9).

“Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1-6 tersebut masing-masing selama 8 bulan penjara” imbuhnya.

Para terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP. Hal yang memberatkan vonis adalah para terdakwa menimbulkan perasaan tidak nyaman dan mengganggu ketertiban umum.

MA Perberat Hukuman

Dikutip dari detikNews, pada 1 September 2022, PN Jakpus menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara kepada 6 terdakwa (salah satunya Abdul Latip) tersebut. Sebab, keenamnya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka.

Putusan ini dikuatkan oleh majelis tinggi pada 21 Oktober 2022. Jaksa tidak terima dan mengajukan kasasi.

“Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan PN Jakpus mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 tahun,” ujar majelis sebagaimana dilansir website MA, Kamis (2/2/2023).

Abdul Latip Bebas

Abdul Latip (26), pria asal Kabupaten Sukabumi yang menjalani hukuman atas aksinya meninju Ade Armando itu, kini sudah menghirup udara bebas.

Abdul Latip dikabarkan kini lebih banyak beraktivitas di pesantren dan memperdalam ilmu agama. Dalam foto yang beredar, pria itu kini terlihat memelihara janggut lengkap dengan serban terikat di kepala.

“Sudah pulang dua bulan sebelum Lebaran kemarin, di vonis 8 bulan penjara, alhamdulillah waktu dapat (diamankan) sebelum Ramadan, nah sekarang 2 bulan sebelum Ramadan (tahun ini) keluar,” kata Yudi Pratama, kerabat Abdul Latip dalam komunikasi pesan suara dengan detikJabar, Sabtu (3/6/2023).

Abdul Latip diketahui tinggal di Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi. Menurut Yudi, saat ini Abdul Latip lebih banyak diam di pesantren.

“Sekarang ada di kampungnya. Aktivitas sehari-hari tinggal di pesantren, belajar mengaji,” ucap Yudi.

(Sumber : https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6755271/jejak-abdul-latip-pukul-ade-armando-hingga-bebas-dari-bui.)

Jakarta (VLF) Keponakan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, Archi Bela, menggugat Bareskrim Polri terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya di kasus pencemaran nama baik Eddy. Gugatan praperadilan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (SIPP PN Jaksel), gugatan praperadilan itu reregister dengan nomor perkara 53/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL yang didaftarkan pada Senin (29/5) lalu. Sidang perdana dijadwalkan pada 5 Juni 2023 nanti.

Yang menjadi tergugat dalam gugatannya adalah Kepolisian Republik Indonesia Mabes Polri Cq Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tersebut.

Seperti diketahui, keponakan Wamenkumham Eddy Hiariej, Archi Bela, ditahan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipid Siber) Bareskrim Polri. Penahanan tersebut dikatakan oleh pengacara Archi, Slamet Yuono.

“Klien kami dan hari ini malam ini klien kami ditahan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 35 untuk menjerat klien kami dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara,” kata Yuono kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kamis (11/5).

Untuk itu, pihaknya akan mengambil beberapa langkah. Salah satunya mengajukan permohonan perlindungan hukum ke Presiden Jokowi. Selain itu, menurut dia, pihaknya akan mengajukan permohonan ke Menkopolhukam Mahfud Md, Menkumham Yasonna Laoly, hingga DPR RI.

“Kami coba akan minta kepada mereka supaya bisa memfasilitasi agar perkara ini bisa selesai dengan baik karena ini juga akan mencoreng pemerintah,” ungkapnya.

Archi sebelumnya hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, sejak pukul 10.05 WIB. Ia hadir didampingi dua kuasa hukumnya, Slamet Yuono dan Donald Mamusung.

Sebelumnya, Dittipidsiber Bareskrim Polri menetapkan keponakan Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai tersangka. Archi ditetapkan tersangka atas kasus pencemaran nama baik.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menuturkan penetapan Archi merupakan pendalaman dari laporan yang dibuat oleh Eddy Hiariej. Dia menyatakan penetapan tersebut melalui gelar perkara yang telah dilakukan penyidik.

“Sudah kita gelar dan hasil gelar terhadap terlapor sudah kita naikkan status sebagai tersangka,” katanya saat dimintai konfirmasi, Senin (27/3).

Adi Vivid juga mengungkapkan mengenai dugaan perbuatan pidana dari Archi. Archi disebut menjanjikan promosi jabatan dengan mencatut nama Eddy.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6748730/ponakan-wamenkumhan-ajukan-praperadilan-status-tersangka-pencemaran-nama-baik.)

Jakarta (VLF) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan ada temuan sejumlah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang telah dipulangkan ke Tanah Air, tetapi kembali lagi ke luar negeri. Para WNI korban TPPO itu kembali lagi ke perusahaan penipuan daring (online scams).

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu, Judha Nugraha, mengatakan bahwa dari sekian banyak kasus TPPO yang ditangani, tidak semua WNI yang dipulangkan ke Indonesia adalah korban. Dia mengatakan ada juga yang sebenarnya bekerja di sektor penipuan tetapi ingin mendapat fasilitas ‘pulang gratis’ dengan mengaku sebagai korban.

“Jadi kami mencatat bahwa ada WNI yang sudah kita pulangkan tetapi kembali lagi (ke luar negeri) dan bekerja di jenis pekerjaan yang sama contohnya yang ditangani KBRI Vientiane,” ujar Judha seperti dilansir Antara, Rabu (31/5/2023).

Dia mengatakan ada 242 WNI yang dipulangkan dari Filipina ternyata tidak semuanya korban TPPO. Menurutnya, ada pula pihak pelaku dan penyalur tenaga kerja ilegal.

“Permasalahannya mereka bukan pelaku kriminal jadi tidak bisa dicekal,” ujar dia.

Kemlu mendorong korban dan keluarga korban TPPO untuk melaporkan kasus agar bisa ditindaklanjuti secara hukum oleh Bareskrim Polri seperti yang dilakukan terhadap dua pelaku TPPO di Jawa Barat. Judha menyebut penangkapan dan penyelidikan dua tersangka yang merekrut 16 dari 25 korban TPPO di Myanmar itu merupakan hasil pengembangan informasi pihak keluarga korban.

“Kita berharap ini jadi pola, bagi keluarga korban yang mengadukan ada anggota keluarganya yang menjadi korban online scams, mereka juga bertanggung jawab untuk melaporkan kasusnya kepada polisi supaya pihak yang memberangkatkan dari Indonesia bisa diproses hukum,” tutur dia.

Dia mengatakan Indonesia juga mendorong adanya penegakan hukum di negara-negara tujuan tenaga kerja ilegal seperti Myanmar, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Thailand untuk menertibkan perusahaan-perusahaan online scams. Berdasarkan data Kemlu RI, kasus TPPO meningkat signifikan dari 361 kasus pada 2021 menjadi 752 kasus pada 2022.

Selain jumlahnya yang meningkat, profil negara tujuan di mana banyak ditemukan kasus TPPO terkait online scams juga semakin beragam, khususnya di Asia Tenggara.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6748456/ada-wni-korban-tppo-malah-balik-lagi-ke-perusahaan-online-scams-di-ln.)

Jakarta (VLF) Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono telah ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi. KPK kini mengembangkan kasus itu ke dugaan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2010.

“Benar, KPK terus kembangkan penyidikan ini ke arah pencucian uang untuk optimalisasi perampasan hasil korupsi yang telah berubah menjadi aset ekonomis dalam perkara dimaksud,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (31/5/2023).

Andhi Pramono ditetapkan tersangka di kasus penerimaan gratifikasi. Nilai gratifikasinya diduga mencapai miliaran rupiah.

Sejumlah saksi juga kembali diperiksa penyidik terkait kasus gratifikasi Andhi Pramono. Setidaknya ada empat orang saksi yang diperiksa di kasus Andhi pada Selasa (30/5).

Para saksi itu mulai dari Kohar Sutomo selaku Direktur Utama PT Connusa Energindo dan Direkut OSHA Asia serta Carolina Wahyu Apriliasari selaku Kepala Kepatuhan PT Valuta Inti Prima. Dua saksi lainnya diketahui bernama Kristophprus Intan Kristianto selaku mitra pengemudi Grab Indonesia dan satu orang pihak swasta bernama Budhi Harianto Ishak.

Ali mengatakan para saksi ini diperiksa terkait pembelian rumah yang dilakukan Andhi Pramono dengan cara melakukan penukaran mata uang asing terlebih dahulu.

“Para saksi didalami terkait pengetahuannya atas dugaan pembelian aset rumah oleh tersangka perkara ini dengan cara tukar valas milik tersangka dan kemudian membayar dalam bentuk rupiah dengan cara transfer ke pemilik rumah dimaksud,” ujar Ali.

“Saat ini kami masih terus telusuri aliran uang dugaan penerimaan gratifikasinya,” tambahnya.

Kasus Gratifikasi Andhi Pramono

Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono telah ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi. KPK menyebut dugaan gratifikasi yang dilakukan Andhi terkait proses ekspor dan impor.

“Bea cukai kan memang salah satunya ada di situ ya, kan namanya bidang tugasnya. Jadi di ekspor, impor, kemudian ada bea yang dipungut atas ekspor dan impor itu. Ya di situlah kekeliruan-kekeliruan itu terjadi,” kata Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur di KPK, Jakarta Selatan, Selasa (16/5).

Asep mengatakan potensi gratifikasi itu erat kaitannya dengan penyelewengan mekanisme biaya yang diambil dari ekspos dan impor. Dia menyebut tim penyidik saat ini menelusuri gratifikasi Andhi Pramono dengan memanggil perwakilan perusahaan yang melakukan ekspor dan impor di bawah pengawasan Andhi Pramono.

“Sehingga kita perlu mencari dengan memanggil perusahaan-perusahaan itu yang ekspor impor itu. Jadi mana yang misalkan beanya ternyata yang harusnya 10, kemudian dengan berbagai macam cara ternyata beanya bisa menjadi 5 atau menjadi 4 gitu. Di situ modus operandinya,” tutur Asep.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6748325/kpk-mulai-bidik-andhi-pramono-dengan-pasal-pencucian-uang.)

Jakarta (VLF) Ketua KPK Firli Bahuri dkk menolak memenuhi panggilan pemeriksaan Ombudsman RI terkait laporan Brigjen Endar Priantoro soal dugaan maladministrasi pencopotannya dari Dirdik KPK. Penolakan itu mendapat sentilan dari Ombudsman.

Dirangkum detikcom, Selasa (30/5/2023), Brigjen Endar Priantoro diketahui resmi melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya H Harefa ke Ombudsman. Endar melaporkan terkait adanya maladministrasi yang dilakukan terlapor terkait pencopotannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

“Hari ini saya melaporkan kepada Ombudsman terkait dengan terbitnya surat keputusan pemberhentian dengan hormat yang telah dikeluarkan KPK pada tanggal 31 Maret lalu. Dalam hal menurut saya proses penerbitan SK tersebut ada dugaan maladministrasi serta penyalahgunaan kewenangan dari para pihak terkait di lingkungan KPK,” kata Endar di gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Senin (17/4).

“Terlapornya tentunya yang tanda tangani dan salah satu pimpinan,” lanjut Endar.

Menurut Endar, pemberhentiannya erat dengan penyalahgunaan wewenang. Dia menilai hal itu juga berkaitan dengan intervensi terhadap upaya penegakan hukum.

“Pemberhentian ini merupakan penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan penggunaan wewenang tersebut melalui upaya untuk mengintervensi independensi penegakan hukum melalui rekayasa perkara dan pembocoran informasi yang bersifat rahasia sehingga merusak independensi dandue process of law,” katanya.

Surat Balasan KPK

Ombudsman pun masih memproses laporan Brigjen Endar Priantoro. Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat pemanggilan untuk Ketua KPK Firli Bahuri terkait laporan tersebut.

“Kami sudah berkirim surat tanggal 11 Mei ke Ketua KPK Saudara Firli Bahuri yang disampaikan juga sejumlah dokumen pendukung, kronologi kasus, dan sebagainya dan kemudian dijawab oleh KPK melalui surat tanggal 17 Mei 2023, yang intinya menyampaikan bahwa pimpinan KPK sangat menghargai tugas dan fungsi Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik dan kemudian menyampaikan poin kedua saat ini kami masih mempelajari dan menelaah permintaan tersebut,” kata Robert Na Endi Jaweng kepada wartawan di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).

Robert mengatakan jawaban KPK, yang masih mempelajari dan menelaah laporan, kala itu pun dianggap sebagai kabar baik. Ombudsman pun lantas memberikan waktu kepada KPK bersiap.

“Ini tentu kabar yang baik bagi kami dan memang umumnya juga seperti ini jadi kalau pihak terlapor masih perlu persiapan, Ombudsman memberikan waktu,” imbuhnya.

KPK Tolak Panggilan

Ombudsman, lanjut dia, kemudian melakukan pemanggilan kedua untuk Sekjen KPK Cahya H Harefa. Dia menyebut KPK justru membalas surat panggilan itu dengan mempertanyakan kewenangan Ombudsman dalam menangani perkara tersebut.

“Dan atas itu kemudian dilakukan pemanggilan yang kedua. Pemanggilan ini ditujukan kepada terlapor lain, Sekjen KPK, yang menandatangani surat pemberhentian Saudara Endar,” ujarnya.

“Alih-alih mendapatkan jawaban dan datang ke Ombudsman, kemudian pada 22 Mei kami mendapatkan surat yang itu isinya bukan klarifikasi atas pertanyaan yang kami sampaikan tetapi terkait dengan sejumlah hal yang buat kami di Ombudsman ini mengagetkan. Mengagetkan karena justru kemudian bertanya dan mempertanyakan hal-hal yang sifatnya terkait dengan kewenangan, hal-hal yang sifatnya terkait opini dari KPK atas Ombudsman dan atas masalah yang ada, dan itu belum kita tanyakan,” imbuhnya.

Robert mengungkapkan, dalam surat itu, KPK juga menegaskan tidak dapat memenuhi pemanggilan yang dilayangkan Ombudsman dengan sejumlah alasan. Ombudsman pun kaget dengan balasan tersebut.

“Intinya adalah KPK secara kelembagaan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dengan sejumlah alasan yang intinya itu mempertanyakan untuk tidak mengatakan menolak kasus ini menjadi bagian dari objek pengaduan Ombudsman. Tentu kami tidak menjawab surat itu karena ini bukan berbalas pantun, surat berbalas surat,” ujar Robert.

3 Opsi Ombudsman soal Laporan Endar

Ombudsman membuka peluang menjemput paksa Ketua KPK Firli Bahuri dkk. Jemput paksa akan dilakukan jika Firli dkk tidak memenuhi panggilan tersebut.

“Opsi ketiga adalah opsi pemanggilan paksa bila Ombudsman menilai ada unsur kesengajaan, apalagi dibuktikan dengan surat tertulis terkait dengan penolakan kehadiran,” ujar Robert Na Endi.

Robert mengatakan upaya jemput paksa itu juga diatur dalam undang-undang. Dia menyebut upaya jemput paksa juga bisa dilakukan jika Ombudsman menemukan unsur kesengajaan KPK secara terang-terangan mempertanyakan kewenangan Ombudsman.

“Opsi kedua adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang 37 Tahun 2008 bahwa Ombudsman bisa menghadirkan dan berwenang menghadirkan terlapor secara paksa, pemanggilan paksa dengan bantuan Kepolisian Negara RI. Ini opsi yang diambil ketika kami menilai ketidakhadiran itu karena unsur kesengajaan, apalagi secara terang benderang menyampaikan argumentasi yang justru mempertanyakan kewenangan Ombudsman,” ujarnya.

Dia membeberkan dua opsi lainnya yang dapat diambil Ombudsman. Di antaranya permintaan klarifikasi melalui surat atau telepon serta menganggap Firli dkk tak menggunakan hak jawabnya.

“Opsi itu kan ada beberapa di Ombudsman. Kembali saya sampaikan ada yang memang opsinya itu hanya lewat jawaban tertulis. Kalau kami menilai secara teknis yang bersangkutan memang tidak bisa hadir dan bahkan terhadap terlapor pun terkadang juga karena pelapor sangat merahasiakan identitasnya, kami juga tidak mau intensitas keterhadirannya juga tinggi atau dia berada di tempat yang jauh yang memang Ombudsman bisa saja itu hanya dengan proses apakah telepon apakah surat menyurat sejauh Ombudsman memang menilai informasi yang diberikan memenuhi kebutuhan kami, kebutuhan pemeriksaan itu opsi yang bisa diambil,” ujar Robert.

“Opsi kedua adalah opsi dengan kemudian kami menganggap bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan hak jawabnya,” imbuhnya.

Anggota Ombudsman Berang ‘Dikuliahin’ KPK

Robert Na Endi Jaweng, berang karena pihak KPK tak memenuhi panggilan. Robert merasa institusinya ‘dikuliahin’ oleh lembaga yang tak punya kewenangan memberi pandangan soal kinerja Ombudsman.

“Ini lebih luar biasa lagi, ada lembaga yang nguliahin kami yang sudah bertahun-tahun bekerja dengan ketentuan yang ada, tahu-tahu ada lembaga yang nggak punya urusan, nggak punya kewenangan memberikan pandangan yang intinya adalah agar Ombudsman tidak kemudian jatuh dalam penyalahgunaan kewenangan,” kata Robert Na Endi Jaweng kepada wartawan di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).

Robert mengatakan Ombudsman telah mengirim surat panggilan pemeriksaan kepada pihak KPK terkait laporan Endar. Namun, menurut dia, KPK memilih membalas surat dibanding datang memenuhi panggilan.

“Surat disampaikan tanggal 22 Mei, artinya minggu lalu, untuk pemeriksaan kemarin siang, dan saya sempat mengirimkan informasi bahwa pemeriksaan itu akan dilakukan kemarin siang, tapi kembali alih-alih datang memenuhi pemanggilan Ombudsman, kami kemudian mendapatkan kiriman surat lagi. Jadi rajin sekali mengirim surat, yang isinya bukan dan tentu tidak menjawab pertanyaan, karena memang belum ada pertanyaan yang kita sampaikan, pertanyaan akan diajukan nanti ketika di ruangan pemeriksaan,” katanya.

Robert mengatakan pihaknya ogah membalas surat KPK yang mempertanyakan kewenangan Ombudsman dalam menangani laporan Endar. Dia menyebutkan Ombudsman kembali mengirim surat panggilan.

“Tentu kami tidak menjawab surat itu, karena ini memang bukan berbalas pantun, surat dijawab dengan surat. Ombudsman menempuh prosedur sebagaimana standar yang ada, dikirimkan lagi surat pemanggilan berikutnya. Jadi tidak menjawab karena memang ini bukan konteks balas-membalas surat,” ujarnya.

Alasan KPK Tak Penuhi Panggilan

KPK menjelaskan alasan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dari Ombudsman. KPK mengatakan pemberhentian Endar bukan pelayanan publik.

Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa mengatakan proses rekrutmen hingga purnatugas pegawai KPK merupakan bagian dari sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) KPK. Semua proses itu, kata Cahya, tidak masuk kategori pelayanan publik.

“Demikian halnya pada proses pemberhentian saudara Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK yang telah selesai masa tugasnya adalah ranah manajemen ke-SDM-an di KPK, bukan pelayanan publik,” kata Cahya kepada wartawan, Selasa (30/5).

Cahya mengatakan pemberhentian Endar dari Direktur Penyelidikan KPK tidak bisa diselesaikan lewat mekanisme Ombudsman. Menurut Cahya, kasus Endar seharusnya diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Dalam mekanismenya, keputusan KPK ini diuji berdasarkan aspek wewenang, substansi, maupun prosedur. Apakah terdapat penyalahgunaan wewenang (maladministrasi) baik ditinjau dari peraturan perundang-undangan maupun asas umum pemerintahan yang baik (AUPB),” tambah Cahya.

Atas pertimbangan itu, Cahya mengatakan KPK tidak memenuhi panggilan dari Ombudsman. Dia kembali menyebut polemik pemberhentian Endar bisa diuji di PTUN.

“Oleh karenanya, atas permintaan klarifikasi oleh Ombudsman kepada KPK tidak bisa dipenuhi, karena substansi yang hendak diklarifikasi tidak termasuk dalam ranah pelayanan publik yang merupakan kewenangan Ombudsman. Namun berdasarkan ketentuan perundangan tersebut, pengujian persoalan kepegawaian lebih tepat ranahnya di PTUN,” tutur Cahya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6748099/firli-bahuri-cs-tolak-panggilan-soal-endar-tuai-sentilan-ombudsman.)

Jakarta (VLF) Fraksi DPR telah melakukan pertemuan terkait sistem pemilu proporsional tertutup atau pemilu coblos partai. Hasilnya, 8 dari 9 fraksi di Senayan tegas menolak sistem pemilu coblos partai tersebut. Satu partai yang belum menyatakan pendapat adalah PDI Perjuangan.

Dilansir detikNews, pertemuan tersebut digelar setelah muncul rumor putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berangkat dari pernyataan mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Disebutkan bahwa ada wacana untuk mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup. Artinya, pemilih hanya mencoblos logo partai dan bukan nama masing-masing calon legislatif.

Pertemuan dihadiri sejumlah pentolan DPR RI. Yakni Kahar Muzakir (Ketua Fraksi Golkar), Habiburokhman (Waketum Gerindra dan anggota Komisi III DPR), Yandri Susanto (Waketum PAN), Roberth Rouw (Ketua F-NasDem), Fathan Subchi (Sekretaris F-PKB), Ahmad Doli Kurnia (Ketua Komisi II DPR F-Golkar), Eddhy Baskoro (Ketua F-Demokrat), Saleh Daulay (Ketua F-PAN), dan Jazuli Juwaini (Ketua F-PKS).

Namun, di antara fraksi-fraksi yang hadir dalam pertemuan, tidak tampak ada perwakilan Fraksi PDI Perjuangan.

Ketua F-Golkar Kahar Muzakir menyampaikan bahwa mereka sepakat menyetujui agar sistem pemilu tetap menggunakan sistem terbuka. Alasannya, proses pemilu sudah dimulai dan selama ini mereka memakai sistem pemilu terbuka. Jika diubah, maka dikhawatirkan akan berpengaruh pada para bakal calon legislatif (bacaleg).

“Sistem terbuka itu sudah berlaku sejak lama dan kemudian kalau itu mau diubah sekarang proses pemilu sudah berjalan. Kita sudah menyampaikan daftar calon sementara (DCS) kepada KPU. Setiap partai politik itu calegnya itu dari DPRD kabupaten, kota, provinsi, DPR RI, jumlahnya kurang lebih 20 ribu orang,” ucap Kahar.

Kahar menerangkan, apabila dihitung secara kasar, jumlah bacaleg dikalikan jumlah partai yang ada bisa mencapai 300 ribu orang. Jika sistem pemilu diubah, maka kemungkinan para bacaleg yang jumlahnya ratusan ribu itu akan kehilangan hak konstitusional.

Para bacaleg, lanjut dia, bisa merasa dirugikan dan akhirnya meminta ganti rugi ke MK. “Bayangkan kalau 300 ribu orang itu minta ganti rugi dan kalau anu dia datang berbondong-bondong ke MK, agak gawat juga MK itu,” lanjutnya.

Lebih lanjut, DPR bakal mencabut kewenangan MK apabila rencana perubahan sistem pemilu coblos partai itu tetap dijalankan. Anggota Komisi III DPR dari F-Gerindra Habiburokhman mengingatkan bahwa DPR punya kewenangan sebagai lembaga legislatif untuk mengubah Undang-undang terkait Mahkamah Konstitusi.

“Apabila MK berkeras untuk memutus (sistem coblos partai) ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Kalau perlu UU MK juga kita ubah, kita cabut kewenangannya, akan kita perbaiki supaya tidak terjadi begini lagi,” jelas Habiburokhman.

Sebelumnya, muncul rumor bahwa sistem pemilu akan diubah menjadi sistem proporsional tertutup atau coblos partai politik, bukan coblos masing-masing calon. Rumor tersebut berangkat dari pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana, seperti dikutip detikNews.

“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting,” ungkap Denny pada Minggu (28/5/2023).

(Sumber : https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6747513/8-fraksi-dpr-kompak-tolak-pemilu-coblos-partai-ancam-cabut-kewenangan-mk.)

Jakarta (VLF) Mantan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Teddy Minahasa diberhentikan tidak dengan hormat yang diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Pengacara Teddy, Anthony Djono, menilai pelaksanaan sidang etik terhadap kliennya terkesan terburu-buru.

“Sebagaimana kami juga merasa perkara ini (pelaksanaan sidang etik) terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru,” kata Anthony kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023) malam.

Anthony juga mengungkit terkait pernyataan Humas Polri yang pernah menyatakan alasan belum menggelar sidang etik terhadap Teddy, yakni karena menunggu putusan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

“Kenapa sekarang begitu buru-buru dilakukan sidang kode etik, ada apa, klien kami bertanya ini permintaan dari siapa kenapa harus buru-buru,” ucapnya.

Dia lantas menyayangkan keputusan Polri yang terkesan tak konsisten itu. Selain itu, Anthony mengatakan perbuatan yang diduga dilanggar dari pelanggaran etik sama dengan perkara pidana.

Padahal, kata dia, saat ini pihaknya telah mengajukan banding. Serta menurutnya perbuatan yang disangkakan itu belum terbukti.

“Jadi artinya perbuatan penukaran dan perbuatan mencuri itu secara hukum belum pernah terbukti bagaimana di sidang etik ini kita membuktikan adanya penukaran atau adanya peristiwa menjual itu kan bagian dari proses hukum yang sedang kami ajukan banding itu adalah bagian dari peradilan umum jadi kami merasa ini terlalu terburu-buru,” ungkapnya.

Anthony menduga, ada pihak yang mendesak agar sidang etik terhadap kliennya segera dilakukan.

“Memang kami tau beberapa hari terakhir itu ada satu lembaga yang terus menerus mendesak, tapi apakah karena desakan itu langsung buru-buru dilakukan sidang kode etik, kami tidak tahu,” imbuhnya.

Selengkapnya pada halaman berikut.

Lebih lanjut dia mengakui sebelumnya telah menerima pemberitahuan terkait waktu sidang etik terhadap Teddy Minahasa. Namun, dia masih mempertanyakan tentang alasan penjadwalan sidang etik Teddy.

“Pak Teddy selama ini kooperatif. Dipanggil sidang etik, bahkan Pak Teddy minta tunda saja tidak,” klaimnya.

Sebelumnya diberitakan, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah menjelaskan terkait pelaksanaan sidang etik terhadap Teddy.

“Kalau misalnya (pidana) dia belum inkrah dan belum bisa mengikuti persidangan di Polri, pasti kita akan menunggu,” kata Nurul kepada wartawan, Jumat (12/5/2023).

Saat itu Nurul memastikan, Polri tetap akan menyiapkan pemberkasan sidang etik terhadap Teddy sambil menunggu proses pidananya inkrah.

“Nah, itu harus fokus dulu karena prinsip persidangan kan berjalan secara cepat dan sederhana, karena proses persidangan di pengadilan masih berjalan. Jadi kita tetap paralel, hal-hal apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan,” jelasnya.

Adapun Teddy Minahasa menjalani sidang etik sejak pukul 09.20 WIB hingga 22.30 WIB. Sebanyak 13 saksi dan 1 saksi ahli diperiksa dalam sidang etik Teddy Minahasa.

Teddy dinyatakan melanggar hukum dan diberhentikan tidak dengan hormat dari anggota Polri.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6748014/pengacara-teddy-minahasa-nilai-sidang-etik-terkesan-terburu-buru.)