Jakarta (VLF) Kasus siswi SMP berinisial SFA dipolisikan karena mengkritik Pemkot Jambi berakhir damai. Jalan damai SFA dan Pemkot Jambi ditempuh usai kedua pihak dimediasi oleh Polda Jambi.

Dirangkum detikcom, Rabu (7/6/2023), kasus ini mencuat berawal dari kritik SFA terhadap Wali Kota Jambi Syarif Pasha di media sosial TikTok. Aksinya di TikTok itu membuat SFA dilaporkan ke polisi oleh Pemkot Jambi terkait UU ITE.

Pemkot Jambi tidak akan melanjutkan langkah hukum jika SFA meminta maaf. Berikut ini perjalanan kasus siswi SMP yang mengkritik Pemkot Jambi:

Viral di TikTok

Dikutip dari detikSumbagsel, siswi SMP di Kota Jambi, SFA, dilaporkan ke polisi oleh Pemkot Jambi usai mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Pasha. Kritikan itu dilontarkan SFA di akun TikTok pribadinya pada 3 Mei 2023 lalu.

Siswi SMP ini merasa kesal dan ingin mencari keadilan soal kerusakan rumah dan sumur neneknya bernama Hafsah akibat angkutan berat dari perusahaan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari yang beralamat di kawasan Payo Selincah, Kota Jambi.

Dalam video itu, SFA mengucapkan kalimat mendapat ‘klarifikasi surat dari kerjaan Firaun Pemkot Jambi’. Di tengah video yang diunggahnya juga terucap kalimat ‘Pemkot Jambi isinya iblis semua’.

Laporan Diterima Polda Jambi

Kasubdit 5 Direskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto membenarkan adanya laporan pengaduan dari pihak Pemkot Jambi kepada SFA. Laporan itu terkait UU ITE karena telah menyebut nama Wali Kota Jambi Syarif Fasha.

“Benar adanya laporan pengaduan itu bahwa si adek SFA dilaporkan oleh atas nama Gempa, yang bersangkutan itu adalah Kabag Hukum Pemkot di Jambi,” kata Andi dihubungi, Senin (5/6).

Siswi SMP itu dilaporkan pihak Pemkot Jambi pada tanggal 4 Mei 2023. Dia dilaporkan oleh saudara Gempa terkait Pasal 28 Ayat 2, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau ITE.

“Jadi kenapa dilaporkan? karena dalam postingan saudara adek SFA itu ada menyebutkan bahwa Wali Kota Jambi itu menyengsarakan seorang veteran kemudian ada juga surat dari kerajaan firaun Pemkot Jambi,” ujar Andi.

Sementara itu, pihak Pemkot Jambi membantah mempolisikan SFA karena mengkritik Wali Kota Jambi Fasha. Pihaknya melaporkan SFA ke polisi dengan delik ujaran kebencian.

“Ini yang perlu saya luruskan lagi ke teman-teman media, yang kami laporkan itu bukan karena dia (SFA) mengkritik tetapi yang kami laporkan adalah video dia yang tertanggal 3 Mei 2023 dengan judul klarifikasi surat dari kerajaan Firaun Pemkot Jambi,” kata Kabag Hukum Pemkot Jambi, Gempa Alwajon Putra dalam konferensi pers di kantor Walkot Jambi, Senin (5/6).

Gempa menilai ada dua ucapan yang mengandung ujaran kebencian. Pernyataan itu diucapkan SFA dalam unggahan di akun TikToknya pada 3 Mei 2023.

“Di sini dijelaskan surat dari kerajaan Firaun Pemkot Jambi itu pada detik 00 sampai detik 05. Kemudian di detik selanjutnya dia menyampaikan bahwa Pemkot Jambi isinya iblis semua,” ujar Gempa.

Pemkot Jambi Tak Tahu SFA Siswi SMP

Gempa Alwajon Putra mengaku tidak tahu jika pengkritik Wali Kota Jambi yang viral adalah pelajar SMP. Ia baru mengetahui pemilik akun Tiktok yang dilaporkan itu pelajar SMP dari penyidik Polda Jambi.

“Kita tidak tahu kalau nama pemilik akun itu Syarifah, termasuk dia masih SMP. Kita tahu dari penyidik Polda Jambi,” kata Gempa, Senin (5/6).

Gempa menjelaskan jika dirinya melaporkan siswi SMP berinisial SFA itu bukan secara pribadi, melainkan akun TikToknya.

SFA Minta Maaf

SFA yang mengkritik Wali Kota Syarif Fasha dan menghina Pemkot Jambi akhirnya meminta maaf. Ia mengakui ucapannya tidak etis dan menyinggung sejumlah pihak.

“Saya menyadari dengan penuh terdapat kalimat atau pemilihan kata tidak etis menyinggung atau menyakit hati Pemkot Jambi dan Wali Kota Jambi bapak Syarif Fasha,” kata SFA dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok Lapor Wak seperti dilihat, Selasa (6/6).

SFA mengaku gagal mengontrol emosinya sehingga mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Ia meminta maaf atas pernyataanya tersebut.

“Atas dasar tersebut saya meminta maaf dengan tulus atas kelalaian saya di mana hal tersebut bersumber dari luapan emosi yang tidak bisa saya coping dengan baik,” imbuh dia.

Ia juga meminta adanya solusi dari Pemkot Jambi terkait persoalan yang dialami neneknya.

“Kami sekeluarga memperjuangkan sudah lama tapi tidak ada solusi dan titik temu. (Saya) semata-mata hanya mencari perhatian pemerintah agar dapat menyelesaikan permasalahan nenek saya. Saya harapkan ada solusi dari pemerintah,” ujar SFA.

SFA Berharap Mahfud Kawal Kasusnya

SFA mengucapkan terima kasih kepada Menkopolhukam Mahfud Md karena telah merespons kasusnya dengan Pemkot Jambi yang kini menjadi viral. SFA pun berharap Mahfud mengawal perkembangan kasusnya ini.

“Saya secara pribadi berterima kasih atas respons Pak Mahfud yang cepat tanggap untuk melindungi saya, dan saya mohon sekali kepada bapak untuk tetap mengawal kasus saya ini, Pak,” kata SFA kepada wartawan, dilansir detikSumbangsel, Selasa (6/6).

Saat ini, SFA berharap agar Mahfud Md mau membantu dirinya sebagai pelajar SMP yang butuh perlindungan hukum. Tidak hanya itu, sebagai siswi SMP yang telah bersuara mencari keadilan, SFA memohon agar Mahfud Md tetap menindaklanjuti soal perusahaan yang beraktivitas di dekat rumah neneknya tersebut.

“Dari awal saya bersuara ini karena rumah nenek saya dirusak oleh perusahaan China dan ini atas kebijakan Wali Kota Jambi selama hampir 10 tahun ini, Pak. Tolong kasus itu jangan sampai dihilangkan atau ditenggelamkan, tolong kasus itu menjadi perhatian,” pinta SFA.

Kasus Berakhir Damai

Polda Jambi melakukan mediasi kasus SFA yang dipolisikan karena mengkritik Pemkot Jambi. SFA dan Pemkot Jambi akhirnya sepakat menyelesaikan kasus itu secara damai.

“Setelah melalui rangkaian proses penyelidikan akhirnya sepakat dimediasikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan dengan upaya damai atau restorative justice, dan sudah berdamai,” kata Dirreskrimsus Polda Jambi Kombes Christian Tory di Jambi, dilansir Antara, Selasa (6/6).

Tory mengatakan Pemkot Jambi juga telah mencabut laporannya terhadap SFA terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Selain itu, SFA telah menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan emosi sehingga sempat menggunakan kata-kata yang seharusnya tidak disampaikan dalam video yang diperuntukkan bagi Pemkot Jambi tersebut.

SFA juga menyadari hal tersebut karena adanya pendampingan dari Pusat Pengembangan Anak (PPA), dan pengacara. SFA telah memberikan klarifikasi dan permohonan maaf pada 4 Juni 2023. Sehingga dari permohonan maaf itulah yang mendasari bahwa Pemkot Jambi melalui Kabag Hukum mencabut laporannya terhadap SFA.

Tory menyebut sejak awal pihaknya memang berniat melakukan mediasi terkait permasalahan ini mengingat bahwa SFA masih berstatus pelajar SMP.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkot Jambi Gempa Awaljon mengatakan bahwa pihaknya secara resmi telah mencabut laporannya terhadap SFA ke penyidik Polda Jambi.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6759109/perjalanan-kasus-siswi-smp-dipolisikan-pemkot-jambi-hingga-berakhir-damai.)

Jakarta (VLF) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP, Asrul Sani menyambut baik Satgas tersebut karena sudah dinanti lama oleh masyarakat dan aktivis.

“Kami di Komisi III menyambut baik pembentukan Satgas TPPO oleh Kapolri. Ini kejahatan yang sudah cukup lama Komisi III atensi dan suarakan berdasarkan pengaduan masyarakat dan para aktivis yang diperkuat dengan hasil-hasil kunker Komisi III ke berbagai daerah seperti NTT dan sejumlah provinsi di Sumatera,” kata Asrul saat dihubungi, Selasa (6/6/2023).

Asrul berharap Satgas TPPO bisa memperlihatkan kekuatannya dengan melakukan penindakan kepada pelaku perdagangan orang. Dia mengatakan Komisi III DPR akan mengawal kerja Satgas TPPO.

“Bahkan sejak DPR periode lalu sebetulnya soal TPPO itu telah disampaikan kepada DPR oleh berbagai elemen masyarakat. Saya berharap Satgas ini menunjukkan giginya dengan berbagai operasi penindakan dengan semakin maraknya TPPO ini. Dan ini akan kami kawal terus untuk memastikan Satgas berkinerja sebagaimana diharapkan,” imbuhnya.

Kapolri Bentuk Satgas TPPO

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satgas TPPO. Hal itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan Satgas TPPO dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri Irjen Asep Edi Suheri. Wakil Ketua Satgas TPPO ialah Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Hary Sudwijanto.

“Kapolri menindaklanjuti dengan membentuk satgas TPPO Polri yang dipimpin oleh Wakabareskrim yang bertugas memetakan dan menindak jaringan TPPO di Indonesia,” ujar Sandi kepada wartawan, Selasa (6/6/2023).

Sandi mengatakan Satgas itu bakal dibentuk di setiap Polda. Dia menjelaskan Satgas TPPO akan berada di bawah naungan Bareskrim Polri dan dikepalai oleh Wakapolda di tiap daerah.

“Humas memonitor hasil pemetaan dan pengungkapan tindak pidana perdagangan orang baik oleh satgas pusat dan daerah, serta memitigasi informasi tersebut kepada teman-teman media,” ujarnya.

5 Bandar Besar Diburu

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan pihaknya tengah memburu lima orang yang diduga menjadi bandar perdagangan orang. Namun dia tak menyebutkan detail identitas terduga bandar yang dimaksud.

“Sudah diburu, tapi kalau disebutkan siapa orangnya kan lari. Makanya kemarin sudah sempat kita buru gara-gara sudah disebutkan namanya ya lari,” kata Agus kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (6/6).

Agus menyatakan penindakan TPPO menjadi atensi serius pemerintah juga kepolisian. Terlebih, lanjutnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini ditugaskan Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Harian Satgas TPPO.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6759071/legislator-harap-satgas-tppo-unjuk-gigi-sikat-sindikat-tki-ilegal.)

Jakarta (VLF) Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, mendukung tersangka kasus korupsi proyek BTS Kominfo, Jhonny G Plate untuk menjadi justice collaborator (JC). Menurut Boyamin, jika Johnny menjadi JC, maka dapat membuka aliran dana kasus tersebut.

“Saya dukung seribu persen, dengan begitu bisa buka-bukaan aliran dana. Saya sambut dengan gembira, dengan karpet merah selebar-lebarnya,” kata Boyamin saat dihubungi, Selasa (6/6/2023).

“Kalau perlu membantu melancarkan jadi JC asal bisa membuka yang lain. Istilahnya kolaborasi, MAKI bersedia kolaborasi dengan Jhonny mensukseskan jadi JC,” lanjutnya.

Boyamin mengatakan dirinya akan mengajukan gugatan praperadilan. Sebab, kata Boyamin, Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap para tersangka.

“Dan kolaborasinya saya akan mengajukan gugatan praperadilan melawan Kejagung karena tidak menetapkan pencucian uang terhadap semua tersangka. Karena yang disuruh dikenakan TPPU, masa yang menyuruh nggak dikenakan TPPU,” ucapnya.

NasDem Dorong Jhonny Jadi JC

Partai NasDem mengklarifikasi soal rencana mengajukan gugatan praperadilan status tersangka korupsi mantan sekjen mereka, Johnny G Plate. NasDem menegaskan pihaknya tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan tersebut namun mendorong eks Menkominfo itu menjadi justice collaborator (JC).

“Jadi bahwa pertama NasDem tidak memiliki legal standing untuk melakukan praperadilan. Itu adalah hak daripada keluarga Johnny Plate atau Johnny Plate sendiri. NasDem tentunya tidak pada posisi mendorong atau melarang, itu adalah hak daripada keluarga,” kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Senin (5/6). Pernyataan Ali ini ditujukan untuk mengklarifikasi pernyataan Ketua DPP NasDem Willy Aditya sebelumnya.

Ali menegaskan sikap NasDem atas kasus Johnny Plate mengacu kepada pernyataan ketua umum Surya Paloh. Ali juga mendorong Kejaksaan Agung yang menangani perkara ini untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

“Kemudian kedua, sikap NasDem berpegang teguh kepada pernyataan Ketua Umum bahwa mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap Johnny Plate. Dan meminta Kejaksaan Agung untuk membongkar secara tuntas siapa-siapa yang terlibat pada kasus ini. Ini harus dibuka secara terang benderang,” kata Ali.

Anggota Komisi III DPR ini menyebut NasDem menyarankan Johnny Plate membantu Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus korupsi proyek menara BTS. Langkah bantuan itu, kata Ali, bisa dilakukan Johnny Plate dengan menjadi justice collaborator (JC).

Untuuk diketahui, Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo.

“Meminta kepada Johnny Plate untuk membantu pihak kejaksaan, aparat penegak hukum, untuk memberi keterangan untuk kemudian memudahkan pihak-pihak kejaksaan untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat,” ujar Ali.

“NasDem berkomitmen untuk mendorong proses ini, menyarankan Johnny Plate untuk membantu pihak kejaksaan manakala dibutuhkan. (Termasuk menjadi) justice collaborator, JC,” imbuh dia.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6759017/maki-dukung-jhonny-plate-jadi-jc-bisa-buka-bukaan-aliran-dana.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi merespons terkait viral seorang siswi SMP negeri di Jambi berinisial SFA dilaporkan Pemkot Jambi ke polisi gara-gara mengkritik pemerintah. Kejaksaan Tinggi Jambi mengatakan pejabat Pemkot Jambi yang melaporkan siswi tersebut kini sudah dicopot dari kejaksaan.

“Sehubungan pemberitaan di media sosial berkaitan dengan Jaksa Muhammad Gempa Awaljon Putra, SH, MH yang menjabat Kabag Hukum Pemkot Jambi sebagai pihak yang melaporkan siswa SMP Negeri 1 Jambi (anak SFA) ke Polda Jambi terkait dengan kritik terhadap Pemerintah Kota Jambi, perlu kami sampaikan bahwa Muhammad Gempa Awaljon Putra, SH, MH, sejak tanggal 3 Februari 2023 telah dilantik sebagai Kabag Hukum Pemkot Jambi dan telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Tanggal 6 Februari 2023,” kata Asisten Intelijen Kejati Jambi, Nophy T Suoth, dalam keterangannya Selasa (6/6/2023).

Nophy menjelaskan tindakan Muhammad Gempa Awaljon Putra, sebagai pihak yang melaporkan siswa SMP Negeri 1 Jambi (anak Syarifah Fadiyah Alka) ke Polda Jambi dilakukan dalam kapasitas sebagai Kabag Hukum Pemkot Jambi. Jadi, menurutnya, laporan tersebut dilakukan Gempa tidak berkaitan dengan Kejaksaan.

“Bahwa sejak Muhammad Gempa Awaljon Putra, dilantik sebagai Kabag Hukum Pemkot Jambi, pelaksanaan tugas-tugas yang bersangkutan bukan lagi dalam kapasitas sebagai Jaksa melainkan sebagai Kabag Hukum yang bertanggung jawab kepada Walikota Jambi. Dengan demikian, Tindakan Muhammad Gempa Awaljon Putra, dimaksud tidak ada kaitannya dengan Kejaksaan RI secara kedinasan,” katanya.

Ia meminta agar tindakan yang dilakukan Gempa tidak dikaitkan dengan institusi Kejaksaan. Kejati Jambi mengaku akan memediasi antara keluarga dan Pemkot Jambi.

“Kami akan mengupayakan melakukan langkah-langkah mediasi antara pelaku/keluarga dengan Pemkot, sehingga tidak ada lagi kejadian seperti ini di masa yang akan datang, dan dijadikan pembelajaran untuk kita semua,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menpolhukam) Mahfud Md ikut berkomentar terkait viral seorang siswi SMP negeri di Jambi berinisial SFA dilaporkan Pemkot Jambi ke polisi gegara video kritiknya yang diunggah ke media sosial.

Mahfud Md turut menyampaikan komentar di akun Twitter resminya. Dia berterima kasih atas informasi terkait kasus tersebut yang disampaikan kepadanya. Atas kejadian itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Terima kasih atas infonya, Polhukam akan berkoordinasi dengan kementerian PPA, Kompolnas, dan Komisi Perlindungan Anak untuk bisa ke Jambi membantu mendampingi anak ini,” kata Mahfud di Twitternya, dilansir detikSumbagsel, Senin (5/6/2023).

Mahfud Md juga meminta agar siswi tersebut didampingi dan diperlakukan sesuai hukum yang berlaku bagi anak-anak.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6757857/kejati-tegaskan-pelapor-siswi-smp-di-jambi-sudah-dicopot-dari-kejaksaan.)

Jakarta (VLF) Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mendukung petisi penolakan terhadap RUU Omnibus Law Kesehatan yang ditandatangani lima Ketua Organisasi Profesi Kesehatan Provinsi Gorontalo. Adapun kelima organisasi tersebut yakni, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia dan Ikatan Apoteker Indonesia.

Petisi penolakan tersebut berisi enam butir pernyataan. Pertama, menolak RUU Omnibus Law kesehatan karena tidak menyertakan partisipasi organisasi profesi. Kedua, RUU Omnibus Law Kesehatan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Ketiga, RUU Omnibus Law kesehatan lebih mementingkan industri kesehatan daripada kesehatan masyarakat. Keempat, RUU Omnibus Law kesehatan mengancam kepentingan nasional, karena membuka peluang sebesar besarnya bagi investor asing. Kelima, RUU Omnibus Law kesehatan, tidak memberi jaminan keamanan dan hukum bagi tenaga medis. Keenam, RUU Omnibus Law kesehatan tidak menghargai adanya organisasi profesi.

Senada petisi tersebut, Fadel mengatakan RUU Omnibus Law Kesehatan merupakan upaya pemerintah untuk menguasai aspek kesehatan secara penuh. RUU Omnibus Law Kesehatan juga tidak menghendaki adanya campur tangan, termasuk dari Organisasi Profesi kesehatan.

“Saya mengikuti pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan ini dengan baik, bukan hanya dengan Komisi IX, tetapi juga keluarga, karena dua anak dan lima keponakan saya adalah dokter. Terasa sekali adanya setingan dari pemerintah, agar bisa mengatur urusan kesehatan secara penuh. Makanya RUU, ini bermaksud menghilangkan peran dan fungsi organisasi profesi,” kata Fadel dalam keterangan tertulis, Selasa (6/6/2023).

Hal ini disampaikannya di hadapan delegasi lima Organisasi Profesi tenaga kesehatan yang mengunjungi kediamannya, Senin (5/6).

Lebih lanjut, mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini mengatakan bangsa Indonesia memerlukan banyak investor yang dapat mempercepat upaya pembangunan, bukan menimbulkan keributan.

Selain itu, kata Fadel, modal asing yang datang seharusnya bukan merupakan investor yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan. Sebab, hadirnya investor asing yang terlibat di dua bidang tersebut berpotensi membuat persoalan semakin rumit.

“Kalau 5% APBN dan 10% APBD yang selama ini disalurkan untuk mensubsidi kesehatan dicabut, niscaya angsuran BPJS akan meningkat secara signifikan, dan itu berpotensi memberatkan masyarakat,” imbuh Fadel.

Anggota DPD dapil Provinsi Gorontalo ini menambahkan, RUU Omnibus Law tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat. Apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik sehingga semua fraksi di DPR akan menahan diri untuk tidak mengambil sikap yang berpotensi menimbulkan kekecewaan dari komponen masyarakat.

“Jelang pemilu seperti sekarang, semua fraksi akan menahan diri. Tidak berani mengambil sikap, yang berpotensi menggerus suara pada pemilu nanti. Tetapi, kita harus terus berjuang, untuk memastikan agar RUU Omnibus Law Kesehatan tidak malah menimbulkan kerugian bagi kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6757748/fadel-muhammad-dukung-petisi-penolakan-ruu-omnibus-law-kesehatan.)

Jakarta (VLF) Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane didakwa melakukan penganiayaan berat berencana terhadap Cristalino David Ozora atau David. Kuasa hukum Shane, Happy Sihombing, mengatakan pihaknya tak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.

“Terima kasih majelis hakim Yang Mulia, setelah mendengarkan dakwaan yang disampaikan oleh para JPU, kami tidak akan mengajukan eksepsi dan selanjutnya hanya ada kami setelah ini kami ada mengajukan suatu permohonan tertulis,” kata Happy Sihombing dalam persidangan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Happy mengatakan Shane berada dalam satu sel dengan Mario saat di Lapas Cipinang hingga di Lapas Salemba. Dia meminta ruang penahanan Shane dipisahkan sebagai antisipasi agar tak ada intimidasi dari Mario.

“Bahwa demi terdakwa demi keamanan Shane dan agar tidak, agar Shane tidak terpengaruh dan patut diduga akan adanya penekanan sosial dan psikologis dari terdakwa Mario yang bisa mempengaruhi kondisi psikologis dan independensi dari terdakwa, maka kami mohon kiranya adanya pemisahan ruangan tahanan atas nama terdakwa Shane dari Mario dari terdakwa Mario,” ujarnya.

Menanggapi permintaan Happy, jaksa mengaku tak memiliki kewenangan mengatur penempatan ruang sel tahanan. Namun, jaksa mengaku siap berkoordinasi terkait pemisahan sel Shane dengan Mario jika hakim mengabulkan permintaan tersebut.

“Terima kasih Yang Mulia mohon izin, karena tahanan ini kita pada prinsipnya menitipkan di rutan, jadi untuk penetapan atau penempatan tahanan itu kita tidak pernah mencampuri kewenangan dari rutan Yang Mulia. Namun demikian jika mungkin, kemungkinan Yang Mulia mengeluarkan penetapan untuk itu, kami akan koordinasikan dengan pihak rutan. Demikian Yang Mulia. Terima kasih,” ujar jaksa.

Hakim Ketua Alimin lalu mengajukan pertanyaan untuk Shane Lukas terkait satu sel tahanan dengan Mario. Kemudian, hakim mengabulkan permintaan kuasa hukum Shane untuk memisahkan ruang tahanan Shane dan Mario.

“Baik pertanyaannya kepada Saudara Terdakwa, memang Saudara satu kamar selama ini?” tanya hakim ketua.

“Benar Yang Mulia, iya satu sel,” jawab Shane.

“Baik langsung saja ya, majelis menyikapi, jadi permohonan Saudara dikabulkan. Jadi untuk memerintahkan,” timpal hakim.

Jaksa pun meminta penetapan tertulis terkait pemisahan sel Shane dan Mario tersebut. Hakim menyatakan akan membuat surat penetapan tersebut.

“Terhitung hari ini ya penetapannya, dikabulkan ya,” ujar hakim.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6757845/hakim-kabulkan-permintaan-shane-lukas-tak-satu-sel-tahanan-dengan-mario-dandy.)

Jakarta (VLF) KPK kembali mendakwa pejabat Mahkamah Agung (MA) dalam kasus suap perkara. Kali ini yang didakwa adalah hakim yang juga asisten hakim agung Takdir Rahmadi, Edy Wibowo. Terungkap ada sejumlah uang dibagi-bagi di ruang kerjanya!

Hal itu terungkap dalam dakwaan yang dilansir website Pengadilan Negeri (PN) Bandung sebagaimana dikutip detikcom, Selasa (6/6/2023). Diceritakan kasus bermula saat Rumah Sakit (RS) Sandi Karsa Makassar digugat pailit. PN Makassar lalu menjatuhkan pailit terhadap RS Sandi Karsa pada 24 Mei 2022 dengan segala akibat hukumnya.

Untuk menyelamatkan RS Sandi Karsa, Ketua Pengurus Yayasan RS Sandi Karsa, Wahyudi Hardi memutar otak agar RS tidak pailit. Lalu dicari jalan haram yaitu menyuap MA agar membatalkan pailit itu.

“Wahyudi Hardi bertemu dengan Syarifuddin Umar selaku mantan hakim dan Irwan Munim seorang penasihat hukum untuk membicarakan terkait rencana pengurusan permohonan perkara kasasi,” ujar Jaksa KPK.

Syarifuddin Umar mengontak pensiunan pejabat MA, Ramli Sidik dan mendapatkan rekomendasi nama Muhajir Habibie sebagai orang yang bisa mengurus kasasi lewat ‘jalan belakang’. Bertemulah Ramli Sidik dan Muhajir Habibie dan Muhajir Habibie siap ‘mengurus’ kasus pailit itu.

Perkara itu lalu masuk ke MA dengan nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Ketua Muda MA I Gusti Agung Sumanatha menunjuk majelis kasasi yaitu ketua majelis hakim agung Takdir Rahmadi dan anggota majelis hakim agung Nurul Elmiyah dan Rahmi Mulyati. Nah, untuk panitera pengganti ditunjuk Edy Wibowo.

Sejurus kemudian, Muhajir Habibie ‘bergerilya’ bertemu Wahyudi Hardi dan meminta ‘dana pemenangan perkara’ Rp 500 juta. Uang itu disanggupu dan diberikan Wahyudi Hardi dalam dua termin. Yaitu termin pertama di Makassar sebesar Rp 250 juta pada 25 Agustus 2022. Dan termin kedua di rumah Muhajir Habibie di Pondok Gede pada 5 September 2022.

Uang dalam pecahan SGD itu diserahkan ke staf Takdir Rahmadi. Albasri di tangga darurat Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Albasri meminta uang diberikan dalam bentuk rupiah. Muhajir Habibie secepat kilat meluncur ke sebuah tempat penukaran uang di Pasar Baru, Jakarta Pust.

“Setelah itu, bertempat di ruang kerja Albasri di Kantor Mahkamah Agung RI, Muhajir Habibie menyerahkan uang dalam pecahan rupiah sejumlah Rp 500 juta kepada Albasri,” urai KPK.

Sepekan setelahnya atau 14 September 2022, Takdir Rahmadi cs menyidangkan perkara tersebut. Hasilnya sesuai harapan penyuap yaitu pailit dibatalkan Takdir Rahmadi. Sehari setelah putusan diketok, Edy Wibowo menerima uang suap dari Albasri.

“Pada 15 September 2022 bertempat di ruang kerja Terdakwa lantai 10 Kantor Mahkamah Agung RI, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 500 juta dari Albasri. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 25 juta kepada Albasri. Kemudian Albasri memberikan uang sebesar Rp 10 juta kepada Muhajir Habibie dari uang bagian Albasri. Sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp 475 juta,” papar jaksa KPK.

Apakah uang Rp 475 juta itu sampai ke hakim agung Takdir Rahmadi? Jaksa KPK tidak menceritakan lebih lanjut. Namun KPK telah memeriksa Takdir Rahmadi beberapa waktu lalu.

Di berkas terpisah, saat ini Ketua Pengurus Yayasan RS Sandi Karsa, Wahyudi Hardi juga duduk di kursi pesakitan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Skandal suap di MA menyerat banyak orang. Berikut daftar nama di kasus itu:

Kluster Hakim

1. Hakim agung Sudrajad Dimyati (SD), dituntut 13 tahun penjara. Hasilnya divonis 8 tahun penjaa.
2. Hakim agung Gazalba Saleh, status terdakwa. Sempat menggugat status tersangkanya tapi kalah.
3. Hakim Elly Tri Pangestu (ETP) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
4. Hakim Prasetio Nugroho, status terdakwa.
5. Hakim Edy Wibowo, status terdakwa.
6. Hakim Prof Dr Hasbi. Saat ini sedang mengajukan praperadilan.

Kluster PNS

1. PNS MA, Desy Yustria (DY), dituntut 8 tahun 10 bulan penjara.
2. PNS MA, Muhajir Habibie (MH) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
3. PNS MA, Nurmanto Akmal (NA) dituntut 6 tahun 3 bulan penjara.
4. PNS MA, Albasri (AB) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
5. Staf MA, Redhy Novasriza, status terdakwa.

Kluster Pengacara

1. Pengacara Yosep Parera (YP) dihukum 8 tahun penjara.
2. Pengacara Eko Suparno (ES) divonis 5 tahun penjara.
3. Dadan Tri, kini statusnya tersangka dan sedang mengajukan praperadilan.

Kluster Terduga Penyuap

1. Pengusaha Heryanto Tanaka (HT) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
2. Pengusaha Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
3. Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar (SKM), Wahyudi Hardi, status tersangka.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6757606/kpk-ungkap-suap-dibagi-bagi-di-ruang-asisten-hakim-agung-takdir-rahmadi.)

Jakarta (VLF) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan Satgas TPPO dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri Irjen Asep Edi Suheri. Wakil Ketua Satgas TPPO ialah Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Hary Sudwijanto.

“Kapolri menindaklanjuti dengan membentuk satgas TPPO Polri yang dipimpin oleh Wakabareskrim yang bertugas memetakan dan menindak jaringan TPPO di Indonesia,” ujar Sandi kepada wartawan, Selasa (6/6/2023).

Sandi mengatakan Satgas itu bakal dibentuk di setiap Polda. Dia menjelaskan Satgas TPPO akan berada di bawah naungan Bareskrim Polri dan dikepalai oleh Wakapolda di tiap daerah.

“Humas memonitor hasil pemetaan dan pengungkapan tindak pidana perdagangan orang baik oleh satgas pusat dan daerah, serta memitigasi informasi tersebut kepada teman-teman media,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas TPPO. Jokowi meminta tak ada pihak yang membekingi sindikat TPPO.

“Presiden tadi memerintahkan kepada Kapolri tidak ada beking-bekingan karena semua tindakan yang tegas itu dibeking oleh negara, tidak ada beking-bekingan bagi penjahat. Beking bagi kebenaran adalah negara, beking bagi penegakan hukum adalah negara,” kata Menko Polhukam Mahfud Md kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

Mahfud menyampaikan pernyataan itu setelah menghadiri rapat kabinet yang dipimpin Jokowi untuk membahas masalah TPPO.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6757607/kapolri-bentuk-satgas-tppo-dipimpin-wakabareskrim-irjen-asep-edi.)

Jakarta (VLF) Tenaga kesehatan (nakes) dari berbagai profesi menggelar demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Para nakes menyuarakan penolakan rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas DPR RI dengan pemerintah.

Nakes yang demo berprofesi sebagai dokter, apoteker, perawat hingga bidan. Massa yang terdiri dari 5 organisasi profesi kesehatan yaitu dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) tersebut menyampaikan tuntutan yang salah satunya meminta dihentikannya pembahasan soal RUU Kesehatan.

Juru bicara IDI untuk RUU Kesehatan, dr Beni Satria, mengatakan pihaknya konsisten menyuarakan penolakan. Menurutnya, tak ada kepentingan nakes yang diakomodir dalam pembahasan RUU Kesehatan.

“Kita berharap hari ini bahwa setop pembahasan, karena tidak ada urgensi di sana. Nah pembahasan RUU ini adalah yang tercepat dan terkilat dari seluruh UU yang ada,” ujar Beni kepada wartawan di depan Gedung DPR RI, Senin (5/6/2023).

“Draf itu kalau teman-teman ingat, baru dideklarasikan ini adalah inisiatif pemerintah di bulan Februari. Sekarang sudah di bulan Juni, kenapa ingin dipaksakan di bulan Juli?” lanjutnya.

Massa menilai pembentukan RUU Kesehatan terkesan dipaksakan untuk disahkan Juli nanti. Sejumlah nakes mempunyai sejumlah kekhawatiran jika RUU Kesehatan Omnibus Law disahkan (Rumondang N/detikcom)

Alasan Nakes Tolak RUU Kesehatan

Dia juga mempertanyakan terkait pencabutan 9 UU dan merevisi 13 UU yang telah ada sebelumnya. Padahal, kata Beni, sudah baik mengakomodir hak nakes dalam banyak hal.

“Katanya RUU ini untuk membuat pengaturan di bidang kesehatan lebih komprehensif, tapi undang-undang banyak yang dicabut. Hanya hal-hal umum saja yang diatur, bahkan hanya satu pasal, yang mana komprehensifnya,” ucapnya.

Benni juga menyoroti risiko kriminalisasi pada tenaga kesehatan jika RUU Kesehatan disahkan. Menurutnya, RUU Kesehatan tidak melindungi dan malah menimbulkan rasa takut di antara para tenaga kesehatan ketika melakukan penanganan pasien.

“Pemerintah yang katanya memberikan perlindungan kepada kita, tidak. Masih tetap terjadi penganiayaan terhadap tenaga kesehatan, perawat, bidan, dokter yang dianiaya dalam memberikan pelayanan kesehatan,” katanya.

Jangan salahkan organisasi profesi kesehatan kalau mereka itu tidak mau di daerah, kenapa? Alatnya nggak ada, rumah sakitnya tidak standar, obatnya tidak lengkap, termasuk seluruh fasilitas, termasuk juga apa yang kita dapat di sana, nggak ada. Yang terjadi begitu pasiennya meninggal atau cacat, kita dituntut dengan ancaman pidana sampai lima tahun penjara. Ini yang saat ini terjadi,” tambah Beni.

Untuk diketahui, sebelumnya massa aksi tenaga kesehatan melakukan aksi yang sama di Kementerian Kesehatan pada (8/5) lalu. Dalam aksi kedua hari ini, Beni meminta meminta pemerintah untuk melibatkan Organisasi Profesi yang diakui secara Konstitusi dalam pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law tersebut.

“Banyak hal yang masih dapat dan perlu diperbaiki dengan duduk bersama demi Indonesia yang lebih baik. Bersama kita ciptakan proses demokrasi yang sesuai dengan Pancasila yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata dia.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6755661/nakes-dari-aceh-papua-demo-di-dpr-setop-pembahasan-ruu-kesehatan.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus korupsi dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022. Hari ini tim penyidik memeriksa 10 orang, salah satunya Dirjen di Kominfo hingga Stafsus Menkominfo terkait kasus korupsi BTS Kominfo.

“Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 10 orang saksi,” kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumendana, dalam keterangannya, Senin (5/6/2023).

Berikut ini 10 saksi yang diperiksa hari ini:

1. TB selaku Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
2. SM selaku Direktur Pengendalian pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) / Plt. Sekretaris Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. IS selaku Inspektur II pada Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
4. ES selaku Staf Project Management Office (PMO) BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.
5. HJ selaku Direktur PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera.
6. AS selaku Chief Finance Officer PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera. 7. I selaku Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.
8. SMP selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.
9. UK selaku Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
10. DP selaku Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika.

Para saksi diperiksa untuk memberikan keterangan terkait tersangka AAL, GMS, YS, MA, IH, dan JGP.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022,” katanya.

Diketahui, Kejagung telah menetapkan tersangka baru, yaitu WP yang berperan sebagai orang kepercayaan Tersangka Irwan Hermawan yang menjadi penghubung pihak-pihak tertentu, di dalam korupsi BTS 4G Bakti Kominfo itu.

Dengan adanya penambahan tersangka tersebut, kini total tersangka di kasus dugaan korupsi BTS 4G sebanyak 7 orang. Sebelumnya, Menkominfo Johnny G Plate ditetapkan menjadi tersangka keenam dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo tersebut.

Kerugian keuangan negara dalam kasus ini senilai Rp 8.032.084.133.795 (Rp 8 triliun). Menko Polhukam Mahfud Md menyebutkan anggaran sebanyak Rp 10 triliun sudah cair terkait proyek tersebut, tetapi barangnya tidak ada.

Berikut ini tujuh tersangka dalam kasus ini, termasuk Johnny Plate:

1. Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. Galubang Menak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia
3. Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020
4. Mukti Ali selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment
5. Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy
6. Johnny G Plate selaku Menkominfo
7. WP selaku orang kepercayaan Tersangka Irwan Hermawan

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6756453/dirjen-kominfo-hingga-stafsus-menkominfo-diperiksa-terkait-kasus-korupsi-bts.)