Category: Global

Riuh Debat Penuh Emosi di Sidang Haris Azhar-Fatia Saat Luhut Bersaksi

Jakarta (VLF) Suasana persidangan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti diwarnai riuh debat penuh emosi saat Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan hadir menjadi saksi. Debat terjadi antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum Haris dan Fatia.

Diketahui, sidang kasus pencemaran nama baik terhadap Luhut itu digelar digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (8/6/2023). Luhut hadir langsung di sidang tersebut.

Debat panas itu diawali dari jaksa yang bertanya kedekatan Luhut dengan Haris dan Fatia. Jaksa meminta Luhut memberikan penjelasan.

“Sedekat apa dan intensitas dengan Haris?” tanya jaksa.

Luhut mengaku sampai saat ini tidak habis pikir dengan perlakuan Haris kepadanya saat ini. Luhut mengatakan dirinya bisa menunjukkan pesan singkat yang menunjukkan Haris minta kepadanya untuk dibantu mengurus saham.

“Saya sebenarnya sampai hari ini belum mengerti kenapa Haris begitu. Saya bisa tunjukkan WhatsApp dia bantu urus saham dari suku di Timika yang belum beres. Itu semua baik-baik saja sampai pada saham, tapi sudahlah. Timbul-lah Agustus tadi podcast tadi. Jadi, kalau bersedia, saya boleh bacakan sebagian hubungan kami ini. Saya pikir saya ada yang sudah saya print out kalau butuh atau kalau baca sedikit bisa juga. Kalau boleh, saya tunjukkan sebagian,” kata Luhut.

Jaksa pun mempersilakan Luhut membacakan isi pesan itu. Namun pengacara Haris Azhar keberatan dengan itu.

“Dari saksi bisa membacakan?” kata jaksa.

“Majelis, keberatan, Majelis, tidak ada relevansinya dengan perkara, majelis. Hal tersebut asumsi,” sahut pengacara Haris Azhar.

Majelis hakim pun memerintahkan Luhut menyerahkan print out pesan tersebut. Hakim meminta jaksa meneruskan pertanyaan yang akan diajukan.

“Tapi kan ditunjukkan di persidangan. Ini ditunjukkan di persidangan. Tidak perlu dibacakan, karena ini sudah ada print out-nya. Kalau dibacakan, nanti banyak sekali. Silakan print out-nya kami akan baca semua. Tidak perlu harus dibacakan. Lanjut pertanyaannya,” ujar hakim.

Perdebatan jaksa dengan pengacara Haris Azhar terus terjadi. Pengacara meminta jaksa tidak menggiring opini.

“Keberatan, Yang Mulia, jaksa penuntut umum mohon tertib. Jaksa mohon fokus. Jangan giring opini di persidangan ini,” kata pengacara Haris Azhar.

“Sudah, sudah, tak perlu dibacakan,” sahut hakim.

Sidang ini juga diwarnai protes dari pihak Haris-Fatia, simak di halaman berikut…

Selain debat panas penasihat hukum Haris-Fatia juga kerap protes. Protes itu meliputi jumlah kursi, permohonan jaksa dikabulkan, dan juga catatan yang dibawa Luhut.

Hakim pun sempat geram atas protes pihak Haris Azhar. Sebab, hingga lewat waktu yang ditentukan, sidang belum dimulai karena pihak Haris terus-menerus protes.

Jumlah Kursi

Awalnya, majelis hakim menyoroti ada lima orang pengacara Haris berdiri di area ruang sidang karena tidak mendapat kursi. Hakim pun keberatan meminta tim pengacara yang duduk di ruang sidang dikurangi jumlahnya, sesuai dengan kursi yang sudah disiapkan pengadilan yakni berjumlah 12.

Hal itu yang mengundang protes tim pengacara Haris. Menurut tim pengacara, dalam KUHAP tidak ada aturan yang membatasi jumlah pembela terdakwa.

“Mohon izin, Majelis Hakim, prinsip kami, advokat kami sebagai penasihat hukum, jadi mohon bedakan antara tugas dan fungsi kami sebagai penasihat hukum kasus pidana dengan jaksa, karena kami ini bertindak atas nama sendiri-sendiri maupun bersama-sama, apalagi ini saksi yang dihadirkan adalah saksi pelapor sehingga untuk mencapai kebenaran materiil ini perlu hadir semua. Jadi kami tim seluruh punya kewajiban mendampingi klien kami,” ujar salah satu pengacara Haris di ruang sidang di PN Jaktim, Kamis (8/6/2023).

Pengacara satunya pun berinisiatif ingin membawa kursi yang ada di tempat pengunjung. Namun ditolak oleh majelis hakim.

“Majelis, karena sidang belum dimulai, lebih baik biarkan mereka membawa kursi di sana,” kata pengacara lainnya.

“Kami hanya batasi cuma 12, nggak bisa bawa dari luar,” kata hakim dan disela oleh salah satu pengacara.

“Kalau Saudara ngomong terus, kapan mulainya (sidang),” lanjut hakim.

Hakim pun menjelaskan, seluruh pengacara Haris dan Fatia pada dasarnya boleh mengajukan pertanyaan kepada saksi nanti. Namun, bagi pengacara yang tidak mendapat kursi dan menunggu di kursi pengunjung sidang itu jika bertanya harus gantian masuk ke area sidang dengan pengacara lainnya.

“Sekali lagi, silakan Saudara kalau mau bertanya silakan masuk bergantian oleh temannya,” tegas hakim.

Usulan itu pun disetujui oleh pengacara yang tidak mendapat kursi itu. Namun, protes tidak berhenti di situ. Protes kembali berlanjut karena salah satu pengacara menghitung jumlah jaksa penuntut umum yang duduk di kursi berjumlah 13. Mereka pun merasa hakim tidak adil.

“Baik, kami akan sidang di sana, kami berdiri di belakang sana, kami ingatkan jumlah jaksa 13, harus dikeluarkan 1,” kata pengacara lainnya.

Tim jaksa pun membela diri. Mereka mengaku satu jumlah jaksa dalam perkara ini tetap 12 orang, satu lagi itu hanya operator yang bertugas menjaga barang bukti. Hakim pun membuka sidang Haris dan Fatia.

Permohonan Jaksa Split Sidang Dikabulkan

Protes lainnya disampaikan ketika hakim mengabulkan permohonan jaksa untuk menggabungkan sidang Haris dan Fatia, lantaran saksi hari ini hanya satu orang yaitu Luhut B Pandjaitan. Hakim mengabulkan permohonan jaksa itu untuk efisiensi waktu sidang.

Namun, keputusan hakim ini mendapat protes dari pihak pengacara karena merasa sejak awal pihaknya meminta sidang digabung hingga putusan tapi tidak dikabulkan hakim.

“Izin bertanya sebagaimana kita tahu akhirnya Yang Mulia memutuskan gabung perkara Haris-Fatia, apa perkara ini digabungkan seterusnya atau gimana? kami butuh kepastian, Yang Mulia?” tanya pengacara Haris.

“Acara hari ini pemeriksaan saksi jadi nanti silakan saudara memberikan tanggapan keterangan saksi apa yang saudara ingin tanyakan untuk perkara ini,” kata hakim ketua.

“Apakah ini pemeriksaan saksi Luhut aja apa seluruh saksi digabungkan?” tanya pengacara lainnya.

“Ya makanya kami kan kalau saksi sama, kami akan tetap gabung seperti ini, kalau saksinya untuk 2 berkas yang sama,” timpal hakim.

Pengacara pun merasa didiskriminasi. Hakim menegaskan tidak ada diskriminasi dalam sidang ini.

“Saya ingin bertanya apakah beda perlakuan ini adalah sikap diskriminasi terhadap permintaan kami advokat dan permintaan jaksa, karena kami tahu sekali di sidang ini ada KY yang memantau dan MA memantau, kami ingin kepastian, kenapa permintaan kami ditolak, jaksa dikabulkan,” kata pihak Luhut.

“Pertama, kami nggak ada beda-bedain antara jaksa dengan saudara penasihat hukum, karena kapasitas saudara kami sama dengan JPU, sudah kami jelaskan perkara ini di-split untuk pemeriksaan saksi saja karena dalam 2 berkas sama,” tegas hakim ketua.

Catatan Luhut

Protes ketiga terjadi ketika Luhut terlihat membawa map saat bersaksi di sidang Haris dan Fatia. Awalnya, Luhut ditanya jaksa ketika terkait keinginan dia untuk berdamai dalam menyelesaikan kasus pencemaran nama baik. Luhut membenarkan itu, dia meminta Haris meminta maaf kepadanya.

“Ya karena saya kenal dengan Saudara Haris Azhar ini lama, saya ulangi, lama sekali, dan dia beberapa kali ke rumah saya juga dan ke kantor juga, saya ingin supaya selesaikan baik-baik, dan saya minta kepada anak buah saya untuk kontak dia dan juga saya minta lawyer saya Saudara Juniver untuk minta dia minta maaf,” kata Luhut saat bersaksi di PN Jaktim, Kamis (8/6/2023).

Setelah Luhut menjawab itu, pengacara Haris dan Fatia pun protes. Dia protes Luhut melihat catatan saat menjawab.

“Izin, Yang Mulia, sudah saatnya saksi diperiksa berdasarkan apa yang dialami, tapi saksi bawa catatan, saya ingatkan saksi meninggalkan catatannya ataupun menaruh catatannya,” kata salah satu pengacara.

Hakim pun tidak menggubris keberatan tim pengacara dan meminta jaksa dan Luhut melanjutkan pemeriksaan. Namun, lagi-lagi protes itu dilontarkan lagi, akhirnya Luhut menutup catatan itu.

“Dah, saya tutup,” ujar Luhut sambil menaruh catatannya ke kursi sebelahnya. Aksi Luhut itu pun membuat pengunjung sidang tepuk tangan.

Haris Azhar-Fatia Didakwa Pencemaran Nama Baik

Haris Azhar didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut. Jaksa mengatakan informasi terkait pencemaran nama baik Luhut itu disebar Haris Azhar lewat akun YouTube-nya.

Video yang diunggah di YouTube itu berjudul ‘Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam’. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’.

Dalam video tersebut, narasumbernya adalah Fatia Maulidiyanti dan Owi. Jaksa mengatakan Fatia dan Haris memiliki maksud mencemarkan nama baik Luhut.

Menurut jaksa, perkataan Haris Azhar dan Fatia dalam video tersebut memuat pencemaran nama baik Luhut. Salah satu kalimat yang disorot terkait pertambangan di Papua.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6762971/riuh-debat-penuh-emosi-di-sidang-haris-azhar-fatia-saat-luhut-bersaksi.)

Anggota DPR Usul PP soal Pemberian Izin Ekspor Pasir Dikaji Ulang

Jakarta (VLF) Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah meminta Pemerintah mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Aturan tersebut membuka kembali larangan ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun ditutup.

“Saya harap Pemerintah tidak sembrono menerbitkan kebijakan. Maka, saya minta PP ini perlu dikoreksi, dikaji ulang, bahkan kalau perlu dibatalkan,” kata Luluk dalam keterangannya, Kamis (7/6/2023).

Politisi PKB ini mengungkapkan, penyusunan PP No. 26 Tahun 2023 memang ranah Pemerintah. Namun menurutnya, Indonesia perlu belajar dari kebijakan masa lalu mengenai ekspor pasir laut yang menuai banyak protes.

Perlu diketahui, sejak tahun 2003 Indonesia telah konsisten melarang ekspor pasir laut dengan pertimbangan lingkungan. Presiden kala itu, Megawati Soekarnoputri merestui penghentian ekspor pasir laut lewat Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003.

Larangan tersebut bertujuan menghentikan kerusakan lingkungan, mencegah kaburnya batas maritim, serta menghentikan kerusakan pulau-pulau kecil. Larangan ini kemudian memang memunculkan permasalahan, termasuk adanya beragam aksi pengiriman pasir secara ilegal.

Meski begitu, Luluk mendorong Pemerintah mempertegas larangan, bukan malah membuat aturan yang di dalamnya membuka kembali izin ekspor pasir laut.

“Langkah membuka ekspor pasir laut dari hasil sedimentasi laut dikhawatirkan merupakan upaya melegalisasi untuk membawa pasir laut ke luar negeri,” tuturnya.

Luluk meminta Pemerintah mencabut aturan (PP) Nomor 26 Tahun 2023. Sebab aturan yang membuka kembali izin ekspor pasir laut dinilai lebih banyak mudaratnya, ketimbang manfaatnya.

“Kita dulu gagal mencegah kebocoran penyelundupan pasir laut yang melibatkan oknum aparat dan penguasa. Dan tidak ada jaminan kita tidak mengulang kembali jika peluang ini dibuka,” papar Luluk.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mendorong Pemerintah mempertimbangkan dampak jangka panjang pengerukan pasir laut. Luluk mengingatkan, pengerukan pasir laut dapat merusak kelestarian lingkungan.

“Jangan melihat manfaatnya saja dalam jangka pendek bagi sebagian aspek tapi mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi lebih banyak aspek untuk jangka panjang,” ucapnya.

Di sisi lain, ekspor pasir laut dinilai juga dapat mengakibatkan berkurangnya sumber daya lingkungan. Kebijakan tersebut pun membuka pintu eksploitasi pasir laut yang secara langsung mengancam eksistensi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

“Menurut saya, Pemerintah terkesan mengulang kembali kebijakan yang pernah dilarang karena membahayakan ekologi demi kepentingan ekonomi semata. Padahal kondisi ekologi laut kita sedang tidak baik-baik saja, ditandai dengan kerusakan serius mangrove di sejumlah wilayah dan abrasi yang terus berlangsung,” sebut Luluk.

Luluk menolak kebijakan tersebut dan berharap Pemerintah mendengar masukan-masukan dari berbagai pihak, apalagi dengan banyaknya kritikan yang ada terkait aturan tersebut.

“Dengarkan suara masyarakat dan para ahli, yang jelas-jelas mengkhawatirkan dengan adanya PP No 26/2023 ini,” tegasnya.

“Pasir laut merupakan isu krusial mencakup ekologi hingga kedaulatan negara. Saya rasa kebijakan yang dibuat Pemerintah tidak urgent dengan dibukanya peluang ekspor pasir laut,” sambung Luluk.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung buka suara soal alasan pembukaan izin ekspor pasir laut. Pramono mengatakan masalah sedimentasi atau pengendapan menjadi alasan utama penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

“Jadi yang paling utama sebenarnya bukan ekspor pasir laut tapi problem sedimentasi. Karena problem sedimentasi ini hampir di semua arah sungai kita di mana saja itu terjadi dan itu harus diambil. Ketika dia diambil, dia mau dibawa ke mana? Apakah untuk di dalam negeri, apakah untuk diperbolehkan diekspor nanti akan diatur lebih lanjut,” kata Pramono di Pangkalan TNI AU, Jakarta Timur, Rabu (7/6/2023).

Pramono mengatakan PP yang baru terbit pada 15 Mei 2023 itu diterbitkan untuk memberikan dasar hukum terkait pemanfaatan pasir hasil sedimentasi laut. Sebab, lanjutnya, sedimentasi tersebut terjadi hampir di semua daerah.

“Untuk pengaturan itu maka Menteri KKP harus membuat peraturan menteri mengenai hal tersebut. Daerah-daerah mana yang diperbolehkan, daerah-daerah mana yang tidak diperbolehkan. Jadi intinya adalah untuk menangani sedimentasi yang ada di muara sungai yang ke laut kan hampir di semua daerah. Karena kalau hanya diambil oleh pemerintah kemudian ditaruh di situ aja ini menjadi permasalahan yang dari hari ke hari makin rumit,” papar Pramono.

Pramono mengatakan kebijakan ini juga tidak tiba-tiba dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan itu, kata dia, dilakukan setelah Menteri Kelautan dan Perikanan hingga Menteri ESDM melakukan kajian mendalam.

“Sehingga kebijakan itu oleh Presiden setelah dilakukan kajian yang mendalam oleh Menteri KKP, Menteri ESDM dan Menteri terkait maka untuk sedimentasinya diperbolehkan. Sedimentasi ya,” ujar dia.

Kendati demikian, kata Pramono, aturan mengenai soal izin ekspor pasir laut ini nantinya tidak berlaku untuk semua wilayah. Pramono mengatakan, nantinya ada aturan turunan yang akan diterbitkan oleh Menteri KKP dan Menteri ESDM untuk mengatur lebih lanjut mengenai hal tersebut.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6762927/anggota-dpr-usul-pp-soal-pemberian-izin-ekspor-pasir-dikaji-ulang.)

MA Perberat Hukuman Pembobol Bank Jateng Jadi 15 Tahun Penjara

Jakarta (VLF) Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman pembobol Bank Jateng, Bambang Supriyadi dari 12 tahun penjara menjadi 15 tahun penjara. Bambang Supriyadi juga diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp 172 miliar dan bila tidak maka diganti 12 tahun penjara.

Kasus bermula saat PT Garuda Technology mengajukan kredit ke Bank Jateng Cabang Jakarta pada 2017. Kredit itu rencananya akan digunakan untuk modal kerja pengadaan komputer dan laptop PT INTI, pengadaan modal kerja pendeteksi jaringan komunikasi elektronik Polda Banten, dan modal kerja pengadaan suku cadang di Polairud Pondok Cabe, Tangsel.

Dalam mengajukan kredit itu, PT Garuda Technology melakukan rekayasa dokumen hingga kredit cair. Padahal, dari hasil analisis kredit sebagaimana diterangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor 163 register 151 tanggal 24 Nopember 2017 dan Analisa Kredit tanggal 14 Desember 2017, diketahui PT Garuda Technology tidak memenuhi persyaratan kemampuan keuangan, yakni tidak terpenuhinya persyaratan debt equity ratio (DER) dan debt service coverage (DSC).

Belakangan, kasus itu terendus kejaksaan sehingga Bambang Supriyadi diproses secara hukum. Akhirnya Bambang Supriyadi diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Di persidangan, jaksa menguraikan dalam dakwaannya, uang kredit itu dipakai untuk kepentingan pribadi Bambang Supriyadi. Di antaranya untuk dipinjamkan kepada PT Indonesia Defence Service total sejumlah Rp 24,5 miliar. Juga diberikan kepada pimcab Bank Jateng Cabang Jakarta, Bina Mardjani, sebesar Rp 1,6 miliar.

Bambang Supriyadi juga membelikan HP kepada tim analisis kredit Bank Jateng Cabang Jakarta, yaitu Yuana Christina (iPhone X), Pramudana Aditya (iPhone X), Anye Bagus (Samsung Galaxy Note 8), Adimas Budiawan (Samsung Galaxy Note 8), Fillia (Samsung Galaxy Note 8), Dedhi Ariantho (Samsung Galaxy Note 8), dan Arif (Samsung Galaxy Note 8).

Di tingkat pertama, Bambang Supriyadi dihukum 12 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri jakarta Pusat (PN Jakpus). Pada November 2022, hukuman itu dikuatkanPengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Di tingkat kasasi, hukuman itu diperberat oleh MA.

“Perbaikan pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 800 juta subsidair 6 bulan kurungan,” demikian bunyi putusan kasasi yang dilansir websitenya, Kamis (8/6/2023).

Majelis juga mewajibkan Bambang mengembalikan uang yang dikorupsi 172.847.324.726. Duduk sebagai ketua majelis Prof Surya Jaya dengan anggota Prim Haryadi dan Sinintha Sibarani.

“Dikompensasikan dengan uang hak tagih sebesar Rp 10.890.045.144 sehingga sisa uang pengganti Rp 161.957.279.582 subsidair 12 penjara,” kata majelis tegas.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6761473/ma-perberat-hukuman-pembobol-bank-jateng-jadi-15-tahun-penjara.)

Luhut Akan Bersaksi di Sidang Haris-Fatia, Semua Layanan PN Jaktim Ditutup

Jakarta (VLF) Pengacara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Juniver Girsang memastikan Luhut akan hadir bersaksi di persidangan kasus pencemaran nama baiknya dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Semua pelayanan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) ditutup sementara.

Pantauan detikcom di PN Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023), terlihat sebuah papan dipasang di luar pagar pengadilan. Papan tersebut berisi pemberitahuan.

Papan tersebut bertuliskan ‘Pemberitahuan khusus hari Kamis 8 Juni 2023 semua pelayanan sidang/PTSP dan mediasi ditutup sementara’.

Pejabat Humas PN Jaktim Alex Adam membenarkan semua sidang dan pelayanan PTSP ditutup sementara karena ada sidang Haris Azhar dan Fatia yang diagendakan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan akan bersaksi.

“Iya,” kata Alex. Dia menjawab apakah benar sidang dan pelayanan ditutup sementara karena ada sidang Haris Azhar dan Fatia.

Luhut Dipastikan Hadir

Sidang lanjutan perkara pencemaran nama baik Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidianty akan kembali digelar hari ini. Pengacara Luhut, Juniver Girsang, memastikan Luhut akan hadir di persidangan hari ini sebagai saksi pelapor.

“Sudah confirm hadir, untuk menepati janji kami sesuai surat yang kami sampaikan sebelumnya hari ini hadir,” kata Juniver kepada wartawan, Kamis (8/6).

Juniver mengatakan Luhut baru tiba di Indonesia tadi malam setelah menemani Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Juniver mengatakan Luhut sangat menghormati dan patuh terhadap aturan dan proses hukum.

“Walaupun beliau padat acara, tadi malam beliau baru tiba menemani presiden kunjungan ke luar negeri. Beliau sangat menghormati-patuh terhadap aturan dan proses hukum atau pengadilan,” ujar Juniver.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6761132/luhut-akan-bersaksi-di-sidang-haris-fatia-semua-layanan-pn-jaktim-ditutup.)

KPI Tepis Rumor Anggotanya Ditangkap karena Narkoba di Tangerang

Jakarta (VLF) Beredar rumor anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ditangkap terkait narkoba di Kota Tangerang. Namun, kabar tersebut ditepis oleh pihak KPI Pusat.

“Tidak benar ada anggota KPI terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika dalam jenis apa pun yang saat ini ditangani oleh Kepolisian Resort (Polres) Metro Tangerang Kota,” kata Sub Koordinator Humas dan Kerja Sama KPI Pusat, Mauludi Rahman, dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (8/6/2023).

Diakui Mauludi memang pernah ada mantan staf pegawai KPI Pusat yang ditangkap karena penyalahgunaan narkotika. Hanya saja, Mauludi tidak menjelaskan lebih rinci terkait kasus eks pegawai tersebut.

“Pernah terjadi penyalahgunaan narkotika oleh bekas staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan KPI Pusat dan saat ini yang bersangkutan dalam proses hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mauludi mengatakan KPI berkomitmen dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja. Dalam rangka pencegahan tersebut, KPI bahkan menandatangani nota kesepahaman dengan BNN.

“KPI Pusat berkomitmen melakukan pencegahan terhadap segala tindakan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja. Komitmen KPI tersebut terimplementasi dalam bentuk kerja sama berupa penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada bulan Januari tahun 2023,” jelasnya.

Pengungkapan Kasus

Sebelumnya, Polres Metro Tangerang Kota mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja di Karang Indah, Kota Tangerang. Ada 4 tersangka ditangkap dengan barang bukti ganja 2,7 kilogram.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho menjelaskan, pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika tersebut awalnya terungkap dari adanya informasi transaksi ganja melalui Instagram dikirim ke Ciledug Indah, Karang Tengah, Kota Tangerang.

Paket tersebut dikirimkan pada Senin 8 Mei lalu. Saat itu pihak kepolisian berhasil menangkap ER (17) yang kedapatan menerima paket berisikan ganja seberat Rp 2,7 kilogram.

“Sesaat setelah menerima paket yang berisi 3 bungkus plastik hitam lakban cokelat yang berisi 2.725 gram (2,7 kg) diduga narkoba jenis ganja,” ujarnya.

Kepada penyidik, ER mengaku mendapatkan barang tersebut dari pamannya berinisial HMD (24). ER berdalih paket tersebut berisi spare part motor.

“Dikirim pamannya atas nama HDM (24) ke alamat ER. Mengaku berisi spare part motor melalui komunikasi lewat handphone,” imbuhnya.

Pihak kepolisian pun melakukan pengembangan dan menangkap HMD di kediamannya di wilayah Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Didapatkan barang bukti berupa ganja seberat 805 gram.

Di waktu yang sama, penyidik juga mengamankan TMR (20) di Cisoka, Tangerang, dengan barang bukti 844,49 gram ganja dan MA (25) di Legok, Kabupaten Tangerang, dengan barang bukti 88,4 gram ganja.

Zain belum merinci hubungan 4 pelaku dalam kasus tersebut. Sementara polisi saat ini masih mengembangkan kasus tersebut.

Terkait kabar anggota KPI ditangkap dalam kasus ini, Kombes Zain tidak membenarkan maupun membantahnya. Namun, Zain mengaku akan berkoordinasi dengan KPI terkait hal ini.

“Terkait adanya informasi dugaan oknum anggota KPI yang terlibat, kami saat ini sedang koordinasi dengan pihak KPI untuk memastikannya,” kata Zain.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6761113/kpi-tepis-rumor-anggotanya-ditangkap-karena-narkoba-di-tangerang.)

Menkumham Beberkan 2 Strategi Tingkatkan Kualitas Pegawai

Jakarta (VLF) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berupaya terus untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SDM. Hal itu dilakukan agar SDM Kemenkumham memiliki pola pikir sebagai pelayan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam pembukaan Raker Kepegawaian Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (7/6).

“Diharapkan semua Pegawai Kemenkumham dapat mengubah mind set sehingga lebih cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Yasonna dalam keterangan tertulis, Kamis (8/6/2023).

Ia menjelaskan setidaknya terdapat dua strategi yang dijalankan Kemenkumham. Strategi pertama adalah pengelolaan kepegawaian berbasis teknologi informasi.

“Kemenkumham memanfaatkan teknologi informasi mulai dari proses rekrutmen pegawai, penilaian kinerja pegawai, perhitungan tunjangan kinerja, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan pangkat dan jabatan, termasuk disiplin hingga pemberhentian, dan pensiun pegawai,” jelasnya

Strategi kedua adalah implementasi manajemen talenta yaitu mulai penempatan, pembinaan, dan pengembangan karier sesuai kompetensinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Strategi ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sekaligus melindungi karier pegawai dari diskriminasi.

“Kedua strategi ini agar dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan SDM,” ujar Yasonna.

Menurutnya, hal itu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yakni pembangunan SDM melalui pembangunan talenta Indonesia, serta reformasi struktural dengan tujuan agar organisasi semakin sederhana, simpel, dan semakin lincah.

Terkait Raker Kepegawaian tahun 2023, ia menjelaskan merupakan respons Kemenkumham dalam menyikapi kebijakan Presiden Joko Widodo serta tantangan tugas dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Ia ingin setiap peserta mengimplementasikan hasil raker menuju Kemenkumham semakin profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif, dan BerAKHLAK.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan tata kelola kepegawaian di Kemenkumham telah semakin baik dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan penghargaan yang diperoleh secara berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir dari Komisi ASN dan BKN.

Terbaru, Kemenkumham meraih penghargaan pada BKN Award 2023 dalam tiga kategori yaitu kategori utama Implementasi Norma Standar Prosedur Kriteria Manajemen ASN untuk kategori Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT, serta kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja.

“Setiap capaian penghargaan memicu semangat Kemenkumham dalam membangun kualitas SDM untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan kepada masyarakat,” tutup Andap.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6761034/menkumham-beberkan-2-strategi-tingkatkan-kualitas-pegawai.)

‘Si Kembar’ di Kasus Penipuan iPhone Rp 35 Miliar Masih Terus Dikejar

Jakarta (VLF) Aksi si kembar perempuan inisial RA dan RI bikin heboh jagat maya karena diduga menipu sejumlah uang. RA dan RI diduga melarikan duit hingga puluhan miliar dengan modus jual-beli iPhone.

RA dan RI menghilang usai dilaporkan di sana sini. Si kembar juga sempat dipanggil polisi namun mangkir dan hingga kini dicari polisi.

Polres Metro Jakarta Selatan menerima 5 laporan terkait dugaan penipuan si kembar ini. Sementara Polres Tangerang Selatan menerima 6 laporan polisi.

Si Kembar Belum Jadi Tersangka

Polisi mengungkapkan si kembar penipuan iPhone masih berstatus sebagai terlapor. Polisi saat ini masih melakukan pencarian terhadap si kembar ini.

“Kami saat ini sedang melakukan upaya-upaya dengan mencari keberadaan terlapor sendiri,” kata Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yossi kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).

Polisi Ancam Jemput Paksa

RA sudah dua kali dipanggil polisi, namun dia mangkir. Polisi mengancam akan melakukan penjemputan paksa terhadap RA.

“Kami sudah melakukan pemanggilan dua kali sebagai saksi yang bersangkutan tidak hadir kemudian kami akan lakukan upaya paksa untuk membawa yang bersangkutan,” ujar Henrikus.

Modus Si Kembar Tipu-tipu Korban

“Jadi begini beberapa korban yang mengalami peristiwa ini itu diberikan penawaran yang cukup menarik yaitu produk-produk merk Apple baik itu iPhone kemudian laptop, Airpods dan sebagainya itu secara garis besar dengan harga yang rata-rata lebih murah 20-30 persen dibanding harga pada umumnya,” kata Wakil Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yossi, Rabu (7/6).

Henrikus mengatakan pengusutan kasus penipuan itu masih terus dilakukan. Dia menyebutkan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus tersebut.

“Terkait dengan penipuan barang-barang elektronik merek Apple kami dari Polres Jaksel sedang menangani perkara tersebut dalam proses penyidikan saat ini sudah beberapa saksi sudah kami mintai keterangan dan juga kami juga sudah manggil terlapor namun yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan sebagai terlapor,” ujar Henrikus.

“Kami ini sedang melakukan upaya-upaya dengan mencari keberadaan terlapor sendiri,” imbuhnya.

Si Kembar Dilaporkan Sana-Sini

Si kembar RA dan RI dilaporkan di sana-sini. Terbaru, keduanyaa ternyata dilaporkan juga di Polres Tangsel terkait kasus yang sama.

“Polres Tangsel ada menerima laporan terkait kasus tersebut ada enam laporan polisi dengan enam korban yang berbeda. Terlapornya ada yang Saudari RA dan ada yang Saudari RI. Untuk keduanya dilaporkan dalam dugaan tindak pidana kasus penipuan dan/atau penggelapan,” kata Kasi Humas Polres Tangsel Ipda Galih kepada wartawan, Rabu (7/6).

Galih belum merinci berapa jumlah kerugian terkait enam laporan yang ada. Dia mengatakan kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Pihak kepolisian, lanjut Galih, sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga saksi.

Galih menambahkan, modus yang dilakukan pun sama dengan kasus lainnya, yakni para korban menyetorkan sejumlah uang untuk pembelian iPhone. Alih-alih diberikan, iPhone yang dijanjikan tak pernah diberikan dan uang yang disetorkan tidak dikembalikan.

“Terlapor menjual iPhone kepada para korban sebagai reseller iPhone. Setelah menerima sejumlah uang pembayaran dari korban, terlapor berjanji akan menyerahkan iPhone yang dibeli korban dalam jangka waktu yang disepakati. Namun, sampai batas waktu yang dijanjikan, HP tidak diberikan. Kemudian, saat korban minta uangnya dikembalikan, pelaku tidak mengembalikan uang pembayaran,” jelasnya.

Sosok RI Si Kembar Eks Pegawai Kemendag

“Rihani adalah mantan pegawai honorer Kemendag di Biro Hukum,” kata Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto saat dihubungi detikcom, Rabu (7/6).

Kemendag juga tidak mengetahui sengkarut kasus penipuan jual beli iPhone yang tengah menjerat mantan pegawai tersebut. Pihaknya mengetahui masalah tersebut dari pemberitaan di media sosial.

“Kementerian Perdagangan tidak mengetahui aktivitas yang bersangkutan di luar kantor karena jual beli merupakan ranah privat. Kami mengetahui ada masalah yang bersangkutan, justru dari berita di media belakangan ini,” ujarnya.

Alasan RI Resign dari Kemendag

Suhanto mengatakan RI sudah mengundurkan diri pada 1 Juli 2022 yang lalu. Sementara itu, pihak Kemendag tidak tahu menahu soal sosok saudara kembarnya yang juga berinisial R, yang juga terlibat dalam kasus tersebut.

Suhanto mengatakan RI belum pernah berkasus selama bekerja di Kemendag. Alasan RI keluar dari Kemendag pun merupakan kemauan dirinya sendiri.

“Menurut catatan kepegawaian, tidak ada (permasalahan selama bekerja). Mengundurkan diri kemauan sendiri, karena statusnya juga masih honorer, belum jadi PNS,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6761028/si-kembar-di-kasus-penipuan-iphone-rp-35-miliar-masih-terus-dikejar.)

WNA Kanada Ditangkap Polda Bali Ajukan Praperadilan-Ngaku Diperas Polisi

Jakarta (VLF) Stephen Gagnon (50), warga negara asing (WNA) terduga buronan International Police (Interpol) Kanada mengajukan praperadilan lewat kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Praperadilan diajukan dengan tuntutan agar Stephen Gagnon dapat dibebaskan.

“Intinya kami menuntut agar klien kami segera dibebaskan karena penahanan yang dilakukan itu menurut kami itu karena terdapat perbedaan identitas paspor,” kata salah satu tim kuasa hukum Stephane Gagnon, Maruli Salaungan Harahap di Polda Bali, Selasa (6/6/2023).

Tim kuasa hukum lainnya, Ahmad Syarkowi mengatakan Stephane Gagnon melakukan praperadilan karena adanya surat penangkapan dan penahanan. Sebab, dalam red notice Interpol juga ditegaskan bahwa Stephane Gagnon dicari bukan untuk ditahan.

“Menurut kami tidak sesuai dalam penangkapan dan penahanan klien kami, makanya kami mengajukan praperadilan terhadap atas tindakan tersebut,” tegasnya.

Tim hukum Stephen Gagnon telah mendaftarkan praperadilan kliennya tersebut ke PN Denpasar pada Selasa (6/6/2023) sekitar pukul 15.00 Wita.

Klaim Diperas Polisi

Stephen Gagnon telah diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Bali. Pemeriksaan terhadap Gagnon dilakukan terkait pengakuan WNA itu yang mengeklaim diperas oleh polisi.

“Kedua oknum (yang diduga memeras) sudah diperiksa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang cepat tanggap terhadap kasus ini,” ujar Maruli Salaungan Harahap di Polda Bali, Selasa (6/6/2023).

Sementara, Syarkowi menambahkan kliennya diperiksa setelah lebih dulu melaporkan dugaan pemerasan kepada Divisi Propam. Adapun, polisi yang diduga memeras disebutkan bertugas di Divhubinter.

“Jadi, kami (klien) ditanya-tanya mengenai uang ini dikasih ke siapa saja? Melalui siapa? Segala macam. Saya bilang itu dari oknum sipil ke dua oknum polisi. Kami jelaskan seperti itu,” terang dia.

Laporkan Dugaan Pemerasan

Stephen Gagnon juga melaporkan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh AD, WNA yang berperan menjadi penghubung atau middle man. AD dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Bali.

AD, kata Syarkowi, merupakan WNA laki-laki yang bertugas sebagai penghubung dalam dugaan kasus pemerasan yang dilakukan terhadap Gagnon. Tetapi ia belum memastikan dari mana AD berasal. Menurut Syarkowi, AD diduga melakukan tindak pidana pemerasan sesuai Pasal 368 KUHP.

Laporan terhadap AD diterima oleh polisi dengan surat nomor LP/B/207/VI/2023/SPKT/POLDA BALI tertanggal 6 Juni 2033. Polda Bali juga telah mengeluarkan surat tanda terima laporan polisi dengan nomor STTLP/B/207/VI/2023/SPKT/POLDA BALI.

Dalam pelaporan tersebut, Syarkowi melampirkan beberapa bukti, seperti percakapan melalui pesan instan dan bukti transfer. “Ada bukti-bukti chat dan segala macam. Bukti transfer ada,” jelasnya.

Syarkowi menuturkan Gagnon mengenal AD sebagai penghubung. Namun, ia tidak dapat merinci pemerasan terhadap kliennya dan keuntungan yang diperoleh AD dari kliennya. Ia juga tidak dapat memastikan kapan kliennya mulai mengenal AD.

(Sumber : https://www.detik.com/bali/berita/d-6759105/wna-kanada-ditangkap-polda-bali-ajukan-praperadilan-ngaku-diperas-polisi.)

Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang, Jokowi: Masih Dikaji Menko Polhukam

Jakarta (VLF) Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara perihal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Jokowi mengatakan pemerintah saat ini masih mengkaji keputusan MK itu.

“Masih dalam kajian dan telaah dari Menko Polhukam, ditunggu saja,” kata Jokowi saat menjawab pertanyaan ‘sikap pemerintah soal MK memutuskan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK’ dalam jumpa pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (7/6/2023).

Ketika ditanya mengenai sikap pribadi Jokowi perihal putusan ini, Jokowi tetap menjawab sama yakni menunggu kajian Menko Polhukam Mahfud Md.

“Ya nunggu telaah dan kajian Menko Polhukam, ditunggu saja,” tegas Jokowi.

Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun

Sebelumnya, juru bicara MK Fajar Laksono menjelaskan tentang berlakunya putusan MK atas gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. MK menegaskan putusan ini berlaku mulai dari pimpinan KPK saat ini.

“Sebagaimana diatur dalam UU MK, putusan berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan,” ujar Fajar kepada wartawan, Jumat (26/5).

Fajar menjelaskan pertimbangan mengenai keberlakuan Putusan 112/PUU-XX/2022 bagi Pimpinan KPK saat ini, ada dalam Pertimbangan Paragraf [3.17] halaman 117.

“Dengan mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada 20 Desember 2023 yang tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lagi, maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret, penting bagi Mahkamah untuk segera memutus perkara a quo untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan. MK menyegerakan memutus perkara ini agar Putusan memberikan kepastian dan kemanfaatan berkeadilan bagi Pemohon khususnya dan keseluruhan Pimpinan KPK saat ini,” katanya.

Karena itu, Fajar menegaskan putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK berlaku mulai era Firli cs saat ini. Dia mengatakan masa jabatan Firli cs diperpanjang hingga 2024.

“Pimpinan KPK yang saat ini menjabat dengan masa jabatan 4 tahun, dan akan berakhir pada Desember 2023 diperpanjang masa jabatannya selama 1 tahun ke depan hingga genap menjadi 5 tahun masa jabatannya sesuai dengan Putusan MK ini,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6759103/masa-jabatan-pimpinan-kpk-diperpanjang-jokowi-masih-dikaji-menko-polhukam.)

Sanksi buat Pengemplang Utang BLBI: Paspor Dicopot-Nggak Bisa Ngutang ke Bank

Jakarta (VLF) Pemerintah menyiapkan sanksi tegas kepada obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang nekat tak mau memenuhi kewajibannya kepada negara. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membeberkan keras yang dimaksud berupa pencekalan ke luar negeri, pencabutan paspor, hingga pencabutan hak kredit.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas Penangan Hak Tagih Negara Dana BLBI itu mengatakan sanksi administratif ini sudah masuk dalam Peraturan Pemerintah no 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

“Kita sudah menyiapkan denda-denda administratif sejak awal dibicarakan. Misalnya, supaya hati-hati ini yang selalu mangkir, mungkin nanti akan ditutup haknya untuk mengambil kredit di bank. Jadi diberi tahu orang ini, nomor ini, tidak boleh,” kata Mahfud di Kantor Kemenkeu, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2023).

“Kemudian paspornya dicabut, tidak boleh berpergian ke luar negeri sampai jelas, kapan mau menyelesaikan, dan berapa utangnya yang diakui,” ujarnya.

Mahfud juga mengultimatum bagi semua obligor BLBI, jangan pernah lari dari tanggung jawab. Menurutnya, pemerintah punya dokumen dan data lengkap soal tanggungan negara. Pemerintah tidak akan melepaskan semua obligor sebelum menyelesaikan kewajibannya kepada negara.

“Kepada penanggung hutang BLBI ini dokumennya lengkap tidak akan dilepaskan sebelum melunasi sebelum menyelesaikan ke negara,” tegas Mahfud.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan penerapan sanksi ini akan berlaku setelah Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu mendata siapa-siapa saja yang bisa terkena sanksi. Pasalnya, penetapan sanksi akan dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang merupakan unit kerja dari DJKN.

Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban sendiri saat ini juga menjabat sebagai Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.

“Penerapannya nanti DJKN sudah diinstruksikan Bu Menkeu agar mulai mencatat siapa yang ditindak sesuai aturan itu,” ungkap Mahfud.

Perpanjangan Masa Tugas Satgas BLBI

Mahfud juga mengatakan pemerintah berencana memperpanjang masa tugas Satgas BLBI. Mahfud bilang Satgas BLBI bakal diperpanjang 5 tahun lagi.

“Target tadi kalau diperpanjang sampai 5 tahun lagi itu dapat semua. Menurut pak Dirjen kerja tim ini efektif, kalau sendiri-sendiri suka selesai di sini, pertanahan nggak selesai, selesai di sini macet di Bareskrim karena ada kasus pidana,” ujar Mahfud.

“Sekarang kan kumpul di sini semua, semua ada, AHU-nya ada, yang hitung besarannya ada BPK, ada semua,” ujarnya.

Dia juga menegaskan pekerjaan Satgas BLBI akan tetap berlanjut meski Indonesia berganti kepemimpinan. Dalam hal ini jelang Pemilu tahun depan, jabatan presiden akan berganti.

Mahfud mengatakan di akhir masa tugas Satgas BLBI pihaknya akan tetap membuat catatan soal siapa saja pihak yang harus ditagih. Catatan ini menurutnya akan mengikat kepada pemerintahan di periode berikutnya.

“Kalau komitmen, sudah pasti nanti pada akhir tugas kami akan berikan catatan ini yang masih harus ditagih. Karena kalau sudah distempel Menteri Keuangan catatan itu akan mengikat pemerintah berikutnya, tugas pemerintah, siapa pun yang memerintah,” ungkap Mahfud.

Sampai saat ini, Satgas BLBI sendiri sudah berhasil menagih dana talangan BLBI kepada para obligor senilai Rp 30,65 triliun dari target yang dikejar Rp 110 triliun. Sementara itu masa tugas Satgas BLBI sendiri bakal selesai akhir tahun ini.

(Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6758954/sanksi-buat-pengemplang-utang-blbi-paspor-dicopot-nggak-bisa-ngutang-ke-bank.)