Jakarta (VLF) Johnny Gerard Plate (JGP) menyatakan siap menjadi justice collaborator (JC) kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS). Johnny mengajukan diri sebagai JC ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Pada prinsipnya Pak JGP bersedia menjadi JC,” kata kuasa hukum JGP, Achmad Cholidin dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/6/2023).

Sang pengacara menyebut eks Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) itu akan mengungkap perkara ini dengan seterang-terangnya. Namun, sebut Achmad, hakim yang akan menilai di persidangan apakah tersangka layak menjadi JC atau tidak.

“Siapapun tidak akan menolak menjadi JC, karena rewardnya besar. Makanya, kalau dibilang mau, pasti mau. Biarkan hakim yang memutuskan apakah diterima atau ditolak,” ujar dia.

Lebih lanjut Achmad mengatakan kesediaan Plate menjadi JC ini menyusul pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh yang menginginkan agar kasus dugaan korupsi BTS ini dibuka seluas-luasnya dan terungkap siapa saja pihak yang terlibat.

“Biar kasusnya jelas. Hal itu amini oleh pihak keluarga JGP, karena memang keluarga menginginkan adanya keterbukaan,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Achmad, Johnny Plate juga akan membeberkan siapa saja pihak yang paling bertanggungjawab dalam dugaan kasus korupsi ini. Menurutnya, sesuai dengan Keputusan Kominfo, pembangunan BTS ini sudah didelegasikan dan diserahkan kepada Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI.

“Apakah tanah yang akan dibangun sudah dibebaskan atau tanahnya tidak ada sengketa, anggarannya berapa, jumlah BTS-nya yang dibangun berapa, yang tahu mereka. Yang mengetahui adalah Direktur BAKTI,” bebernya.

Perihal ini, Kejagung mempersilakan Plate. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan nantinya jaksa akan mempertimbangkan apakah keterangan Johnny Plate tersebut dapat membongkar pelaku utama dalam kasus tersebut atau tidak.

“Perkara itu ternyata sudah ke penuntut umum sudah tahap 2, jadi silakan ajukan ke penuntut umum. Nanti Penuntut Umum akan mempertimbangkan keterangan-keterangan yang diberikan ke pengadilan,” jelas Ketut saat dihubungi.

Jika pernyataannya dapat membongkar pelaku utama, Ketut memastikan maka jaksa akan mempertimbangkan rekomendasi JC untuk Plate, sehingga meringankan ancaman hukuman Plate.

“Apakah (keterangannya) dapat direkomendasikan oleh majelis hakim yang menangani tersebut untuk memperoleh keringanan hukuman atau tidak. Kalau nggak bisa mengungkap pelaku utama yang lain berarti dia nggak bisa mendapatkan JC,” ucap dia.

“JC itu hanya diperuntukkan untuk mengungkap pelaku utama yang mempunyai andil yang lebih besar daripada tindakan yang dilakukan,” imbuh dia.

Sebelumnya, Jumat (9/6), Kejagung melimpahkan tahap II yakni Plate dan barang bukti kasus korupsi BTS ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel). Plate akan segera menjalani persidangan.

“Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) atas berkas perkara Tersangka JGP kepada Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” kata Ketut Sumedana, dalam keterangannya pada Jumat (9/6).

Ketut mengatakan Johnny Plate ditahan di rutan cabang Kejari Jaksel. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan.

“Untuk kepentingan dalam tahap penuntutan, Tersangka JGP dilakukan penahanan di Rutan Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari, terhitung sejak 09 Juni 2023 s/d 28 Juni 2023,” jelasnya.

Dugaan Korupsi Plate

Ketut mengatakan Plate disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Kemudian, pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketut mengatakan saat ini jaksa menyiapkan surat dakwaan. Ketut mengatakan pelimpahan tahap II ini adalah perkembangan dari perkara proyek BTS Kominfo.

“Setelah serah terima tanggung jawab dan barang bukti, Tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan berkas perkara Tersangka JGP ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata dia.

“Adapun pelaksanaan Tahap II atas berkas perkara Tersangka JGP merupakan perkembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022,” jelasnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6769346/johnny-plate-siap-jadi-pembongkar-perkara-siapa-disasar.)

Jakarta (VLF) Dua warga menggugat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menggugat pasal riba karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Gugatan itu dilayangkan warga Kota Bekasi Edwin Dwiyana dan warga Kabupaten Bogor Utari Sulistyowati.

“Menyatakan materi muatan Pasal 1765 KUHPerdata, Pasal 1766 KUHPerdata, Pasal 1767 KUHPerdata, dan Pasal 1768 KUHPerdata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 1 ayat (1) Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian permohonan keduanya sebagaimana dilansir MK di situsnya, Minggu (11/6/2023).

Pemohon mengutip Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 278-280 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Tidak berbuat zalim lagi terzalimi. Dan jika terdapat orang yang kesulitan, maka tundalah sampai datang kemudahan. Dan bila kalian bersedekah, maka itu baik bagi kalian, bila kalian mengetahui”

Menurut keduanya, perbuatan mematok bunga (interest/fa’idah) dalam klausul perjanjian atau kontrak ataupun dalam perbuatan hukum dikategorikan sebagai riba yang hukumnya haram. Kini berkas permohonan tersebut sudah didaftarkan dan diproses kepaniteraan MK.

“Bahwa dengan demikian maka berlakunya klausul sebagaimana dimaktub dalam objek permohonan a quo adalah sangat merugikan kepentingan konstitusional Para Pemohon karena membuat Para Pemohon menjadi tidak terjamin kemerdekaannya dalam menjalankan agama yang dianut Para Pemohon, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 a quo,” urainya.

Selain itu, klausul yang dimaktub dalam objek permohonan, khususnya frasa ‘bunga’ dimaksud adalah merupakan murni peninggalan warisan rezim kolonialisme Hindia Belanda yang diambil dari Code Napoleon.

“Yang tentu sangat tidak bersesuaian dengan semangat ekonomi Pancasila yang berlaku di Indonesia di mana diutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Dengan memberlakukan klausul ‘bunga’ sebagaimana dimaktub dalam objek permohonan a quo, selain membuat tidak terjaminnya kemerdekaan Para Pemohon dalam kebebasan menjalankan agama Islam, yang harus tunduk dan taat pada aturan dan larangan yang diperintahkan dalam Al-Qur’an dan as Sunnah, hal itu sangat tidak berkeadilan karena akan berdampak bahwa pihak kreditur akan berada dalam posisi yang lemah (imperior) dan pihak debitur selalu dalam posisi yang superior.

“Bahwa oleh karena juga mengingat betapa besarnya dosa riba sebagaimana diungkapkan dalam sebuah Hadist yang intinya menyebutkan bahwa dosa riba yang terkecil adalah ibarat ‘menzinahi ibu kandung sendiri’, yang mana perbuatan riba itu bukan sekadar tercatat pada pihak yang berutang atau yang mengutangkannya, melainkan juga ikut serta pihak yang mencatatkannya, yang kesemuanya dianggap sebagai pelaku riba, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Konstitusi membatalkan objek permohonan a quo sehingga dalam alam akhirat kelak tidak tergolong sebagai kelompok yang mensahkan berlakunya riba bagi umat Islam di Indonesia,” cetusnya.

Isi Pasal yang Digugat

Berikut pasal yang digugat. Pasal 1765 KUHPerdata:

Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga.

Pasal 1767

Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis.

Pasal 1768

Jika pemberi pinjaman memperjanjikan bunga tanpa menentukan besarnya, maka penerima pinjaman wajib membayar bunga menurut undang-undang.

Pasal 1769

Bukti yang menyatakan pembayaran uang pinjaman pokok tanpa menyebutkan sesuatu tentang pembayaran bunga, memberi dugaan bahwa bunganya telah dilunasi dan peminjam dibebaskan dan kewajiban untuk membayarnya.

Menurut pemohon, KUHPerdata yang merupakan warisan penjajah Belanda hingga saat ini belum direvisi. Padahal, Indonesia telah merdeka sehingga butuh penyesuaian hukum sesuai dengan kaidah masyarakat yang hidup.

“Klausul pembungaan uang dari pinjaman uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1765, Pasal 1766, 1767, dan Pasal 176g KUHPerdata dimaksud adalah sangat tidak sesuai dengan bentuk negara ‘Republik’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945,” ucapnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6769325/kuhperdata-digugat-ke-mk-sebab-dianggap-riba-haram-bikin-dosa.)

Jakarta (VLF) Ketua Mahkamah Agung (MA) melantik 3 orang menjadi hakim agung yaitu Lucas Prakoso, Imron Rosyadi dan Lulik Tri Cahyaningrum akhir pekan lalu. Namun ketiganya tidak mengadili kasus-kasus pidana sehingga hakim agung pidana kini tinggal 10 orang atau 3 majelis.

Lucas Prakoso menjadi hakim agung perdara, Imron Rosyadi menjadi hakim agung agama dan Lulik Tri Cahyaningrum hakim agung Tata Usaha Negara (TUN).

“Benar saat ini hakim agung kamar pidana hanya 10 orang tambah 1 ketua kamar (Suhadi-red) dan 1 lagi Ketua MA,” kata jubir MA, Suharto kepada wartawan, Senin (12/6/2023).

10 Nama itu adalah:

Salman Luthan
Surya Jaya
Desnayeti
Eddy Army
Soesilo
Dwiarso Budi Santiarto
Jupriyadi
Suharto
Prim Haryadi
Yohanes Priyana

Dengan jumlah tersebut, kini majelis pidana tinggal 3 majelis dengan 3 orang hakim per majelis. Sebab, Ketua MA tidak bersidang. Jumlah itu tidak sebanding dengan beban perkara yang ditangani MA dalam setahun yang mencapai 28.284 perkara pada 2022 dan 30 persen di antaranya adalah perkara pidana. Oleh sebab itu, MA kini meminta Komisi Yudisial (KY) fokus mencari 8 calon hakim agung baru.

“KY mengundang MA, pemerintah, dan masyarakat untuk mengusulkan para calon terbaik untuk mendaftarkan diri,” kata komisioner KY, Siti Nurdjanah dalam konferensi pers.

Pendaftaran calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA tersebut dilakukan secara daring melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id. KY menegaskan tidak melayani pendaftaran secara langsung di kantor KY. Adapun detail persyaratan dapat diakses pada laman tersebut. Berkas-berkas terkait persyaratan, lanjut Nurdjanah, kemudian dipindai dan disimpan dalam format PDF lalu diunggah di laman tersebut. Nantinya, para calon akan menjalani serangkaian tahapan, meliputi: seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

“Bagi calon yang telah mengikuti seleksi dua kali berturut-turut, maka tidak dapat mengikuti seleksi periode ini. Kami juga meminta kepada para calon agar mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi,” lanjut Nurdjanah.

Di sisi lain, sejumlah calon hakim agung yang diajukan KY dalam 2 tahun terakhir selalu ditolak DPR.

“Prinsipnya KY menghormati keputusan DPR karena secara konstitusional persetujuan terhadap calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA itu berada di DPR,” kata jubir KY, Miko Ginting.

KY mengungkap, dalam menyeleksi calon hakim agung itu butuh proses yang panjang. Namun hal itu sepenuhnya diserahkan ke DPR sebagai lembaga yang menentukan di akhir.

“Meskipun perlu ditegaskan secara waktu seleksi di KY memakan waktu 6 bulan dengan biaya yang tidak sedikit. Pendekatan seleksi juga semaksimal mungkin dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, dan partisipatif. Namun, sekali lagi, KY menghormati keputusan DPR,” ungkap Miko.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6767515/krisis-hakim-agung-pidana-kini-tinggal-10-orang.)

Jakarta (VLF) Menko Polhukam Mahfud Md menyinggung soal anjloknya Indeks Persepsi Korupsi atau dalam bahasa Inggris adalah Corruption Perception Index di Indonesia berkaitan dengan transaksi di balik meja yang terjadi di sektor eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Separah apa memang?

“Di tahun 2022, Indeks Persepsi Korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi-jadi berarti,” kata Mahfud, Minggu (11/6/2023).

Mahfud lantas mengundang lembaga-lembaga survei internasional dan nasional untuk mencari tahu penyebab anjloknya indeks persepsi korupsi Indonesia. Disimpulkan, menurut dia, bahwa conflict of interest atau konflik kepentingan menjadi penyebabnya.

Lebih lanjut, Mahfud menuturkan konflik kepentingan itu terjadi di DPR, MA, hingga di birokrat. Konflik kepentingan itu, menurut dia, menyebabkan terjadinya transaksi di balik meja.

“Di DPR terjadi transaksi-transaksi di balik meja, Mahkamah Agung (MA), pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan temuan tersebut mungkin sulit dilihat oleh mata kepala orang Indonesia. Namun hal tersebut terlihat jelas di mata dunia internasional.

“Di DPR ada conflict of interest. Pekerjaan anggota DPR, tapi punya konsultan hukum. Nanti kalau ada masalah, ‘tolong dibantu ini, itu’. Dibawa ke pengadilan, pengadilannya korupsi lagi. Sampai hakimnya ditangkap, jaksa ditangkap, polisi ditangkap dan seterusnya,” tutur Mahfud.

Memangnya IPK yang disebut Mahfud itu apa sih?

Indeks Persepsi Korupsi atau IPK atau CPI untuk singkatan dalam bahasa Inggris) dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korup, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung Indeks Persepsi Korupsi adalah 180 negara.

Cabang dari Transparency International di Indonesia sendiri yaitu TII atau Transparency International Indonesia. Penelitian ini pertama kali diluncurkan sejak 1995 di mana metodologi yang digunakan untuk menentukan IPK mengalami sejumlah perubahan.

IPK untuk 2022 sendiri diluncurkan pada 31 Januari 2023 di mana hasilnya mencengangkan. Kenapa?

“CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995,” ungkap Wawan Suyatmiko selaku Deputi Sekretaris Jenderal TII saat peluncuran survei itu.

Setidaknya ada 8 indikator yang diambil untuk menentukan angka IPK Indonesia di tahun 2022. Berikut datanya:

1. World Justice Project – Rule of Law Index

Pejabat di Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Polisi dan Militer menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi

2. Political and Economic Risk Consultancy

Seberapa parah korupsi di negara tempat beroperasi?

3. Political Risk Service

Korupsi dalam sistem politik. Konflik kepentingan antara politisi dan pelaku usaha. Pembayaran ekstra/suap untuk
izin ekspor-impor

4. Varieties of Democracy Project

Korupsi di eksekutif (eselon tertinggi hingga terendah), legislatif (suap untuk mempengaruhi pembuatan regulasi)

5. Bertelsmann Stiftung Transformation Index

Pejabat publik dituntut & dihukum; Keberhasilan Pemerintah
memberantas korupsi

6. Economist Intelligence Unit – Country Risk Service

Prosedur yang jelas & akuntabilitas dana publik; Penyalahgunaan sumberdaya publik; profesionalisme penyelenggara negara; Badan audit yang independen

7. IMD (Institute for Management Development) World Competitiveness Yearbook

Ada dan tidaknya korupsi dalam sistem politik

8. Global Insight Country Risk Ratings

Risiko individu/perusahaan berhadapan dengan suap atau praktik korupsi lainnya untuk menjalankan bisnis

Setidaknya 8 hal itu yang menjadi sumber bagi Transparency International untuk memetakan persoalan korupsi di Indonesia. TII sendiri memberikan 3 analisis singkat terkait anjloknya IPK Indonesia untuk tahun 2022. Apa saja?

1. Indikator ekonomi mengalami tantangan besar, antara progesifitas perusahaan dalam menerapkan sistem antikorupsi dengan kebijakan negara yang melonggarkan kemudahan berinvestasi
2. Indikator politik tidak terjadi perubahan signifikan. Korupsi politik masih marak ditemukan. Jenis korupsi suap, gratifikasi hingga konflik kepentingan antara politisi, pejabat publik, dan pelaku usaha masih lazim terjadi
3. Indikator penegakan hukum antikorupsi terbukti belum efektif dalam menengah dan memberantas korupsi. Masih ditemukannya praktik korupsi di lembaga penegakan hukum.

Sementara itu, situasi Indonesia pada IPK 2022 disebut TII semakin tenggelam di posisi sepertiga negara terkorup di dunia dan jauh di bawah rata-rata skor IPK di negara Asia-Pasifik yaitu 45. Negara terbesar di Asia Tenggara ini berbagi posisi dengan Bosnia and Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal, dan Sierra Leone dengan skor 34.

Sementara posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara menduduki peringkat 7 dari 11 negara, jauh di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand. Secara global, Denmark (90) berada di puncak indeks tahun 2022, yang diikuti oleh Finlandia dan Selandia Baru, keduanya mendapatkan skor 87.

Merujuk pada hal itu, TII memberikan 3 rekomendasi agar Indonesia bisa merangsek naik IPK-nya. Berikut 3 rekomendasi yang disampaikan TII:

1. Politik dan Pemilu Berintegritas

Presiden dan Pemerintah, DPR dan Partai Politik, Lembaga Penyelenggara dan Pengawasan Pemilu, serta Lembaga Penegakan Hukum harus menjamin prinsip integritas dan antikorupsi.

2. Kebijakan Ekonomi Antikorupsi

Pemerintah bersama pihak swasta harus konsisten dalam membangun sistem antikorupsi.

3. Demokrasi dan Ruang Sipil

Pemerintah harus menjamin kebebasan sipil dan ruang aspirasi publik dalam pembentukan regulasi hingga implementasi pembangunan.

Di sisi lain pada Kamis, 9 Februari 2023, KPK sebagai lembaga terdepan pemberantasan korupsi ikut urun rembug. Ketua KPK Firli Bahuri merujuk pada data TII bila 3 dari 8 indikator di atas mengalami penurunan signifikan yaitu Political Risk Service (PRS) International Country Risk Guide, IMD World Competitiveness Yearbook, dan PERC Asia Risk Guide.

“Ketiga aspek ini sangat berpengaruh pada sektor prioritas di Indonesia yaitu sektor dunia usaha, sektor politik, dan sektor layanan publik,” kata Firli dalam keterangannya saat itu.

Firli mengatakan berdasarkan risk assessment ada konflik kepentingan antara politisi dan pelaku usaha. Perilaku suap untuk mendapatkan perizinan ekspor, perizinan impor, proses pemeriksaan pajak, dan pinjaman yang masih terus terjadi.

Hubungan ilegal politik dan bisnis, sistem kroni, nepotisme, reservasi jabatan, imbal bantuan, pendanaan rahasia juga masih masif. Di sisi lain, penyebab menurunnya IMD World Competitiveness ialah tingkat suap dan korupsi di dalam dunia usaha sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dengan menggunakan cara-cara kotor.

“Sementara penurunan PERC dipengaruhi pada persepsi korupsi di kalangan eksekutif lokal, akademisi, dan ekspatriat yang sering ditemukan di institusi,” ujar dia.

Pernyataan Mahfud

Sejatinya data ini bukan baru-baru ini diungkap Mahfud. Pada 30 Mei lalu, Mahfud juga mengutip hasil penelitian TII mengenai indeks persepsi korupsi Indonesia yang anjlok dari angka 38 ke 34.

“Indeks persepsi korupsi kita itu turun. Dari 38 yang… 38 itu jelek sebenarnya, tetapi turun lagi menjadi lebih jelek lagi menjadi 34 tahun ini. Kenapa? Karena korupsi. Di mana itu korupsi? Hasil temuan Transparency International itu korupsinya ada di DPR,” kata Mahfud dalam dialog kebangsaan di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik, Ladelero, Maumere, NTT, Selasa (30/5/2023).

Di lokasi yang sama hadir pula anggota DPR Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira. Mahfud menyebut korupsi di DPR berkaitan dengan pembuatan undang-undang.

“Itu hasil temuan loh. Pak Pareira itu anggota DPR pasti baca dia hasil laporan TI ya bahwa korupsi pertama itu DPR, perdagangan undang-undang, pembuatan undang-undang itu pakai bayar itu menurut hasil penelitian itu,” ucap Mahfud.

“Ya kalau ditanya satu-satu pasti nggak ada yang ngaku tapi itu hasil internasional di mana orang di luar negeri itu kalau berurusan, ini internasional, Pak sulit di DPR harus bayar begini, ini kasusnya, gitu,” imbuhnya.

Selain itu, kata Mahfud, salah satu persoalan anggota DPR itu terkait konflik kepentingan atau conflict of interest. Menurut Mahfud, anggota DPR yang memiliki profesi lain yang bersinggungan dengan mitra-mitra kerjanya sangat memungkinkan terjadi konflik kepentingan.

“Ada anggota DPR yang terlibat dalam conflict of interest. Apa conflict of interest-nya? Dia menjadi anggota DPR lalu punya kantor pengacara sehingga setiap dia ketemu dengan polisi, kejaksaan agung, ‘Tolong dong bantu tuh kantor pengacara itu’ padahal punya dia, ‘Saya nitip perkara’, sejatinya dia itu markus, makelar kasus. Lha iya, lha ini hasil penelitian,” kata Mahfud.

Mahfud mengaku sempat penasaran atas hasil penelitian TII itu. Dia kemudian memanggil sejumlah penegak hukum untuk mengetahui hal tersebut.

“Ini kok TII berani-beraninya sih neliti gitu, saya panggil beberapa jaksa, saya panggil beberapa hakim yang teman dekat saya, apa betul tuh anggota DPR yang itu tuh suka ngurus perkara, ‘Oh iya pak pernah ke sini dia, ngurus perkaranya ini’ Apa bilangnya? Gimana caranya agar orang ini bebas. Terus kami bilang apa? ‘Saya bilang nggak ada caranya karena dia akan tetap dihukum. Nah itu hakim yang bagus. Kalau hakim yang tidak bagus, ‘Ya gimana pak caranya, bapak punya uang berapa’, nah gitu kan,” kata Mahfud.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6767425/data-ini-yang-jadi-rujukan-mahfud-soal-korupsi-kian-menjadi-jadi.)

Jakarta (VLF) Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, angkat bicara terkait temuan tempat penyimpanan atau brankas narkoba di kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) yang telah dibongkar kepolisian. Huda meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun langsung mengajak kampus-kampus memerangi peredaran narkoba.

“Seluruh kampus di Indonesia baik negeri maupun swasta harus secara terbuka menyatakan perang terhadap peredaran narkoba di kampus masing-masing. Ini penting untuk memberi sinyal dan trust kepada publik bahwa lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi terbebas dari zona merah peredaran narkoba,” kata Huda kepada wartawan, Minggu (11/6/2023).

Huda meminta Kemendikbudristek membentuk satgas khusus untuk memastikan kampus terbebas dari peredaran dan penimbunan narkoba. Satgas khusus itu perlu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kampus-kampus sebagai bentuk sikap memerangi narkoba di lingkungan kampus.

“Kalau perlu Kemendikbud bikin satgas khusus untuk menyatakan perang melawan narkoba ini. Karena trendnya memang dari tahun ke tahun naik. Artinya ini menjadi modus baru di mana sekolah kampus yang dalam persepsi publik tidak mungkin menjadi tempat peredaran narkoba dan bahkan tempat untuk menimbun dan peredaran, tapi hari ini faktanya trendnya naik dari tahun ke tahun,” jelas Huda.

“Satgas ini harus mendorong memastikan kampus bebas dari zona tidak hanya peredaran ya, faktanya sudah tidak lagi peredaran. Bahkan menjadikan kampus sebagai tempat penimbunan. Itu kan levelnya sudah di atas peredaran, ini malah dijadikan sebagai tempat untuk menimbun,” sambungnya.

Huda membeberkan angka kenaikan yang cukup mengkhawatirkan terkait kasus narkoba di lingkungan kampus dan sekolah. Angkanya naik dari tahun 2019 tercatat 1,10% menjadi 1,35% di tahun 2021. Atas hal itu, dia meminta Kemendikbudristek mengambil langkah cepat untuk memerangi narkoba di kampus dan sekolah.

“Kita minta Kemendikbud untuk mengambil langkah cepat membikin satgas khusus menyangkut soal ini dan menyatakan perang terhadap peredaran narkoba ini. (Tahun) 2019 itu 1,10% naik menjadi 1,35% 2021. Jadi angkanya naiknya 0,15%, itu mengkhawatirkan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Huda meminta kampus-kampus secepatnya menggandeng aparat penegak hukum untuk melakukan sterilisasi kampus. Dia menduga kasus serupa di UNM juga terjadi di kampus-kampus lain tapi belum teridentifikasi.

Polisi Bongkar Brankas Narkoba di UNM

Sebelumnya, polisi membongkar adanya tempat penyimpanan narkoba di salah satu kampus di Makassar. Bunker tersebut disinyalir sudah lama dioperasikan.

Dirnarkoba Polda Sulsel Kombes Dodi Rahmawan menjelaskan tempat itu sempat menyimpan 3 kilogram sabu lengkap dengan catatan transaksi jual belinya. Tapi dia belum mengungkap lebih jauh dengan alasan pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap sindikat di balik adanya bunker narkoba tersebut.

“Ada brankas untuk penyimpanan barang bukti dan transaksi. Pengakuan terakhir sebenarnya sudah masuk 3 kilogram karena beredar cukup lama,” kata Dodi dalam dalam keterangannya di Mapolda Sulsel, Kamis (8/6).

Dodi mengaku cukup miris atas penemuan brankas narkoba di ruang lingkup universitas tersebut. Kampus yang seharusnya menjadi wadah bagi generasi muda berprestasi di dunia pendidikan malah menjadi lokasi jual beli barang haram tersebut.

Pihak UNM Buka Suara

Pihak UNM buka suara terkait penemuan brankas narkoba yang ditemukan kepolisian. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UNM A Muhammad Idkhan menyebut tempat penyimpanan narkoba di UNM itu bukan bunker karena berukuran kecil.

“Jadi kami keberatan kalau dikatakan bunker karena pengertian bunker itu adalah bisa sebesar apa, ternyata setelah kita lihat di lokasi itu hanya sebatas brankas kurang lebih (ukuran) 40×40 centimeter,” ujar Idkhan dikutip detikSulsel, Sabtu (10/6).

Kendati demikian, Idkhan tidak membantah jika narkoba tersebut ditemukan di lingkungan kampusnya. Pihaknya sudah melakukan pengecekan dan ditemukan brankas kecil di bawah lantai.

“Setelah saya melihat di lokasi, ternyata yang dimaksud bunker itu tidak benar. Jadi yang benar itu adalah brankas kecil yang berada di bawah lantai,” tuturnya.

Idkhan juga menanggapi pernyataan kepolisian yang menyebut kasus narkoba di kampus ini sudah terjadi sejak lama. Dia mengaku pihaknya baru mengetahui hal tersebut.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6767419/komisi-x-dpr-minta-kemendikbud-bentuk-satgas-kampus-bebas-dari-narkoba.)

Jakarta (VLF) Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menjalani sidang perdana kasus dugaan suap dan gratifikasi hari ini. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023), sidang Lukas dijadwalkan pukul 10.00 WIB. Sidang akan digelar di ruang Hatta Ali.

“Agenda sidang pertama, ruangan Prof Muhammad Hatta Ali,” tulis SIPP.

Jaksa penuntut umum KPK yang menangani perkara ini adalah Yoga Pratomo.

Lukas Akan Didakwa Suap Gratifikasi Rp 46,8 M

“Tim jaksa mendakwa total senilai Rp 46,8 miliar yang diterima terdakwa Lukas Enembe dari beberapa pihak swasta,” kata Ali kepada wartawan, Rabu (31/5/2023).

Ali mengatakan penahanan Lukas menjadi wewenang pihak pengadilan. “Status penahanan beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor,” katanya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6767414/lukas-enembe-jalani-sidang-perdana-kasus-suap-gratifikasi-hari-ini.)

Jakarta (VLF) Menko Polhukam Mahfud Md menyoroti makin menjadi-jadinya korupsi di Indonesia. Mahfud bahkan mengungkap adanya transaksi di bawah meja terjadi di DPR RI hingga Mahkamah Agung (MA).

Hal itu disampaikan Mahfud di HUT Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mahfud mulanya menyebut bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia anjlok di tahun 2022.

“Di Tahun 2022 Indeks Persepsi Korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi-jadi berarti,” kata Mahfud, Minggu (11/6/2023).

Mahfud pun mengaku telah menelusuri penyebab anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Kesimpulannya, kata dia, adanya conflict of interest atau konflik kepentingan menjadi penyebabnya.

“Kesimpulannya memang terjadi konflik of Interest di dalam jabatan-jabatan politik,” ujarnya.

Mahfud menuturkan konflik kepentingan itu terjadi di DPR, MA, hingga di birokrat. Konflik kepentingan itu disebutnya menyebabkan terjadinya transaksi di balik meja.

“Di DPR terjadi transaksi-transaksi di balik meja, Mahkamah Agung (MA), pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama,” kata Mahfud.

Mahfud menyebut temuan tersebut mungkin sulit dilihat oleh mata kepala orang Indonesia. Namun, hal tersebut terlihat jelas di mata dunia internasional.

“Di DPR ada conflict of interest. Pekerjaan anggota DPR, tapi punya konsultan hukum. Nanti kalau ada masalah, ‘tolong dibantu ini, itu’. Dibawa ke pengadilan, pengadilannya korupsi lagi. Sampai hakimnya ditangkap, jaksa ditangkap, polisi ditangkap dan seterusnya,” tutur Mahfud.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6767372/mengemuka-transaksi-bawah-meja-diungkap-mahfud-di-dpr-dan-ma.)

Jakarta (VLF) Hakim agung Sudrajad Dimyati dijatuhi pidana 8 tahun penjara karena menerima suap sedangkan hakim agung Gazalba Saleh terjerat kasus korupsi suap dan pencucian uang. KPK juga sudah memeriksa 8 hakim agung terkait kasus ‘dagang perkara’ di Mahkamah Agung (MA).

“Memang harus ada upaya radikal yang harus dilakukan untuk perbaikan di MA, termasuk berani meindak tegas para hakim agung yang terbukti bersalah. Keterbukaan dan kerjasama pimpinan MA dengan KPK adalah salah satu bentuk upaya itu,” kata Ketua Komisi Yudisial (KY) terpilih, Amzulian Rifai kepada wartawan, Jumat (9/6/2023).

Amzulian rencananya akan dilantik sebagai Ketua KY pada 1 Juli 2023 nanti.

“Mestinya, semua hakim juga benar-benar menjadikan peristiwa ini sebagai momen dan monumen untuk berpegang teguh dengan panggilan Yang Mulia, apalagi sebagai Wakil Tuhan,” ucap Amzulian.

Di sisi lain, Amzulian menyatakan merasa prihatin karena para hakim agung adalah harapan terakhir para pencari keadilan dalam memperjuangkan keadilannya. Tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mendapatkan keadilan itu kecuali berharap pada hakim agung.

“Para hakim agung harusnya benar-benar menerapkan panggilan pada dirinya sebagai ‘Yang Mulia’ bahkan dijuluki sebagai Wakil Tuhan. Seharusnya mereka merasa malu menyandang kedua ‘gelar ini’ apabila masih terlibat dalam perbuatan tercela,” ungkap Amzulian.

Menurut Amzulian, memang besar sekali tantangan bagi hakim agung karena para pihak akan melakukan berbagai cara agar mereka yang menjadi pihak yang dimenangkan.

“Semasa saya menjadi Ketua Ombudsman RI mendapatkan mereka yang melakukan berbagai cara agar menang. Memang tidak banyak terjadi apalagi menyamaratakan hakim agung seperti yang dikhawatirkan oleh publik. Tapi repotnya, karena persidangan bersifat judex jurist, rentan terhadap para pembisik, para pelobby yang menggunakan berbagai cara. Walaupun, kadang-kadang ada saja oknum yang hanya mengaku sebagai pihak yang mampu melobby, memiliki akses ke MA. Padahal, dia hanyalah seorang oppurtunis yang secara kebetulan diuntungkan oleh putusan akhir,” papar Amzulian.

Meski demikian, Amzulian ingin menegaskan bahwa mayoritas hakim agung adalah sosok yang baik, sosok yang sudah teruji dalam karirnya.

“Jangan pula publik langsung menyamaratakan dan hilang kepercayaan kepada hakim agung dan institusi MA secara umum. Yakinlah, pimpinan MA dan juga KY terus berupaya meningkatkan kualitas, kapasitas dan integritas para hakim secara umum termasuk hakim agung,” pungkas Amzulian.

Sebagaimana diketahui, kasus suap hakim agung telah menyerat banyak orang dalam pusaran tersebut. Yaitu:

Kluster Hakim

1. Hakim agung Sudrajad Dimyati (SD), dituntut 13 tahun penjara. Hasilnya divonis 8 tahun penjaa.
2. Hakim agung Gazalba Saleh, status terdakwa. Sempat menggugat status tersangkanya tapi kalah.
3. Hakim Elly Tri Pangestu (ETP) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung. Elly merupakan asisten hakim agug Sudrajad Dimyati.
4. Hakim Prasetio Nugroho, status terdakwa. Prasetio merupakan asisten hakim agung Gazalba Saleh.
5. Hakim Edy Wibowo, status terdakwa. Edy merupakan asisten hakim agung Takdir Rahmadi.
6. Hakim Prof Dr Hasbi. Saat ini sedang mengajukan praperadilan. Prof Hasbi merupakan Sekretaris MA dan kini mengajukan cuti besar.

Kluster PNS

1. PNS MA, Desy Yustria (DY), dituntut 8 tahun 10 bulan penjara.
2. PNS MA, Muhajir Habibie (MH) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
3. PNS MA, Nurmanto Akmal (NA) dituntut 6 tahun 3 bulan penjara.
4. PNS MA, Albasri (AB) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
5. Staf MA, Redhy Novasriza, status terdakwa.

Kluster Pengacara

1. Pengacara Yosep Parera (YP) dihukum 8 tahun penjara.
2. Pengacara Eko Suparno (ES) divonis 5 tahun penjara.
3. Dadan Tri, kini statusnya tersangka dan sedang mengajukan praperadilan. Dadan Tri akhirnya ditahan KPK pada Selasa (6/6) kemarin.

Kluster Penyuap

1. Pengusaha Heryanto Tanaka (HT) status Terdakwa dan dituntut 8,5 tahun penjara.
2. Pengusaha Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) status Terdakwa dituntut 8 tahun penjara.
3. Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar (SKM), Wahyudi Hardi, status terdakwa.

KPK juga sudah memanggil banyak saksi untuk dimintai keterangan. Termasuk 8 hakim agung, yaitu:

1. Hakim agung Andi Samsan Nganro. Andi kini sudah pensiun dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Ketua MA bidang Yudisial. Andi tidak hadir saat dipanggil KPK.
2. Hakim agung Sofyan Sitompul, di mana Sofyan Sitompul juga tidak hadir dari panggilan KPK. Kini Sifyan Sitompul sudah pensiun. Nama Sofyan Sitompul dikenal publik saat menyunat hukuman mantan Menteri KKP Edhy Prabowo.
3. Hakim agung Ibrahim, yang juga mantan pimpinan Komisi Yudisial (KY) 2010-2015.
4. Hakim agung Sri Murwahyuni
5. Hakim agung Syamsul Maarif juga diperiksa KPK. Hakim agung paling senior itu menjelaskan suasana kebatinan sidang kasasi perdata PT Intidana yang intinya Syamsul Maarif menolak mengabulkan kasasi. “Bahwa dalam persidangan itu Bahaiduri Febri Kurnia selaku Panitera Pengganti perkara kasasi perdata Nomor 874 K/Pdt.Sus- Pailit/2022, menerangkan saat sidang perkara tersebut sempat terjadi perdebatan antara Syamsul Ma’arif selaku Ketua Majelis yang menginginkan agar kasasi ditolak dengan Sudrajad Dimyati selaku Hakim Anggota yang menginginkan agar kasasi dikabulkan,” demikian analisis yuridis KPK.
6. Hakim agung Prim Haryadi. Prim kembali diperksa hari ini, Kamis (8/6). Hakim agung Prim Haryadi dimintai keterangan karena menjadi hakim anggota di kasasi Budiman Gandi dengan memberikan pendapat Budiman Gandi tidak bersalah.
7. Hakim agung Suhadi
8. Hakim agung Takdir Rahmadi. Nama Takdir kembali muncul dalam dakwaan asistennya, Edy Wibowo.

“Pada 15 September 2022 bertempat di ruang kerja Terdakwa lantai 10 Kantor Mahkamah Agung RI, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 500 juta dari Albasri. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 25 juta kepada Albasri. Kemudian Albasri memberikan uang sebesar Rp 10 juta kepada Muhajir Habibie dari uang bagian Albasri. Sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp 475 juta,” papar jaksa KPK.

Apakah uang Rp 475 juta itu sampai ke hakim agung Takdir Rahmadi? Jaksa KPK tidak menceritakan lebih lanjut.

Selain itu, masih banyak hakim terkait yang juga diperiksa KPK.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6763224/2-hakim-agung-dibui-ky-serukan-ma-lakukan-langkah-radikal.)

Jakarta (VLF) Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, konstitusi yang dibangun dan diperjuangkan bangsa Indonesia adalah konstitusi yang ‘hidup’ (living constitution). Sehingga mampu menjawab segala tantangan dan dinamika zaman.

Sekaligus konstitusi yang ‘bekerja’ (working constitution) yang dapat dijadikan rujukan, dilaksanakan, dan memberi kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat Webinar ‘Wacana Amandemen UUD 1945. Renungan 25 Tahun Pasca Reformasi’, secara virtual, di Jakarta, Kamis (8/6/23).

Turut hadir secara virtual antara lain, Ketua KP3P Baron Danar Dono, Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia Mayjen TNI (Purn) Syaiful Sulun, Guru Besar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Prof. Dr. Valina Singka Subekti, Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Bibianus Hengky Widhi Antoro, serta Pengamat Politik M. Qodari.

“Yakni, amandemen terbatas, perubahan terkait dibentuknya Pokok-pokok Haluan Negara model GBHN; penyempurnaan terhadap UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen; perubahan dan kajian menyeluruh terhadap UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen; kembali ke UUD Tahun 1945 yang asli sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959; kembali ke UUD tahun yang asli, kemudian diperbaiki dan disempurnakan melalui adendum; serta tidak perlu dilakukan amandemen konstitusi, karena konstitusi yang ada saat ini dipandang masih mencukupi,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).

Menurutnya, agar ‘hidup’ dan ‘bekerja’, konstitusi tidak boleh anti terhadap perubahan. Mengingat perubahan zaman adalah sebuah keniscayaan yang tidak akan mungkin dihindarkan. Pimpinan MPR pun telah melakukan serangkaian pertemuan dengan para pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, dan berbagai komponen masyarakat lainnya. MPR telah mengidentifikasi bahwa ada enam aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait agenda perubahan konstitusi.

Ia menambahkan, dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi konstitusi, MPR telah melakukan empat kali amandemen dari tahun 1999 hingga 2002. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat telah melakukan 27 kali amandemen dalam kurun waktu lebih dari dua abad, dari tahun 1791 sampai dengan 1992. Dengan materi amandemen rata-rata hanya 1 sampai 3 ayat dan paling banyak 6 ayat.

“Pertama ditetapkan pada Sidang MPR 19 Oktober 1999, dengan materi perubahan berkaitan dengan kekuasaan pembentukan undang-undang dan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden,” jelasnya.

Perubahan kedua ditetapkan pada Sidang MPR 18 Agustus 2000 yang pada prinsipnya mengatur tentang otonomi daerah; pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, istimewa, dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat; penegasan fungsi dan hak DPR; penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara; perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia; sistem pertahanan dan keamanan Negara; pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri; serta pengaturan bendera, bahasa, lambang Negara, dan lagu kebangsaan.

Adapun untuk perubahan ketiga ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR 9 November 2001, dengan materi perubahan terkait penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar hukum berbasis konstitusionalisme; perubahan struktur dan kewenangan MPR; pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat; mekanisme pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden; kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah; pemilihan umum; pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan; perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan hakim agung; pembentukan Mahkamah Konstitusi; dan pembentukan Komisi Yudisial.

“Perubahan keempat ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR 10 Agustus 2002, dengan materi perubahan yang berkaitan dengan perubahan susunan MPR (menjadi terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum), tambahan aturan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, pelaksana tugas kepresidenan, Dewan Pertimbangan Presiden menggantikan Dewan Pertimbangan Agung yang dihapuskan, ketentuan mengenai bank sentral, prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta APBD, kebudayaan nasional; pengembangan sistem jaminan sosial dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum, serta syarat perubahan Undang-Undang Dasar,” jelas Bamsoet.

Ia menerangkan, secara kuantitatif, dari empat kali perubahan tersebut, jumlah ayat dalam UUD bertambah sekitar tiga kali lipat. Secara kualitatif, perubahan yang dilakukan sangat banyak dan mendasar. Inilah yang kemudian menghadirkan pandangan, bahwa amandemen yang dilakukan atas UUD 1945 telah melahirkan sebuah ‘konstitusi baru’.

“Meskipun banyak kritik, harus diakui Amandemen konstitusi yang dilakukan MPR dari 1999 hingga 2002 telah membangun sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, menegaskan prinsip negara hukum, dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antar organ negara yang disertai prinsip check and balance,” tuturnya.

“Ketegasan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, perluasan jaminan hak asasi manusia, dan desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom menjadi bagian dari dimensi positif dari amandemen yang telah dilakukan MPR 2002,” sambung Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, sudah waktunya sebagai bangsa untuk melakukan kajian mendalam atas konstitusi yang dijalankan hari ini.

“Kita harus mengakui bahwa implementasi perubahan Undang-Undang Dasar tidak serta merta berdampak pada kehidupan demokrasi yang lebih matang dan dewasa,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, implementasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, masih menyisakan polarisasi rakyat pada kutub-kutub yang berseberangan. Demikian pula implementasi pemilihan Kepala Daerah ‘secara demokratis’, yang hampir semuanya dimaknai melalui pemilihan langsung.

Kontestasi politik tidak hanya berpotensi memicu lahirnya konflik sosial, tetapi juga berdampak pada mahalnya ongkos politik (demokrasi transaksional atau kekuatan modal), yang bermuara pada banyaknya Kepala Daerah yang tersandung kasus korupsi. Hingga Maret 2021, tercatat ada 429 Kepala Daerah hasil Pilkada yang tersandung kasus korupsi.

Jika amandemen konstitusi adalah demi memajukan kehidupan demokrasi, maka sudah saatnya berkontemplasi dan bermawas diri. Merujuk pada publikasi The Economist Intelligence Unit pada bulan Februari 2023, indeks demokrasi Indonesia menempati urutan ke 54 dari 167 negara, dengan nilai 6,71 (pada skala 0 sampai 10).

Dengan nilai tersebut, kehidupan demokrasi Indonesia masuk dalam kategori demokrasi tidak sempurna, atau demokrasi ‘cacat’ (flawed democracy). Demokrasi cacat memiliki karakteristik hadirnya demokrasi prosedural (seperti Pemilu) yang dilaksanakan secara adil dan bebas, dan kebebasan sipil dasar dihormati tetapi masih memiliki persoalan, misalnya terkait kebebasan dan independensi pers, pembangunan budaya politik, tingkat partisipasi politik, atau fungsi pemerintahan.

“Jika amandemen konstitusi ditujukan untuk memajukan kehidupan rakyat, kita pun dapat bercermin pada capaian indeks pembangunan manusia (IPM), yang menggambarkan proporsi akses masyarakat terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Kita bersyukur, bahwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia tahun 2022 mencapai 72,91 atau meningkat 0,86 persen dibanding 2021,” ungkapnya.

Di sisi lain, setiap orang tidak boleh menutup mata, bahwa negara Korea Selatan yang hanya terpaut dua hari usia kemerdekaannya dengan Indonesia, saat ini, memiliki skor IPM sebesar 9,25. Padahal pasca merdeka, Korea Selatan masih harus menghadapi perang saudara dengan Korea Utara. Korea Selatan juga harus berjibaku mengatasi masalah politik internal, termasuk korupsi yang merajalela. Korea Selatan bahkan pernah menjadi negara termiskin di Asia.

“Dari gambaran tersebut, saya ingin mengajak kita semua untuk bermawas diri, jika dengan segala keterbatasan dan problematika yang dihadapinya, saat ini Korea Selatan mampu melesat menjadi negara maju, maka saya yakin, Indonesia yang sangat kaya akan sumberdaya, juga semestinya mampu meraih capaian yang sama. Dalam konteks kehidupan berkonstitusi, sudah semestinya implementasi konstitusi memberikan dampak yang mensejahterakan kehidupan rakyat,” pungkas Bamsoet.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6763137/bamsoet-sebut-konstitusi-harus-mampu-menjawab-tantangan–dinamika-zaman.)

Jakarta (VLF) Jaringan perdagangan orang yang beroperasi di Nunukan, Kalimantan Utara dan Tawau Malaysia diungkap Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri. Modus mereka mengirim pekerja migran ilegal dengan memanfaatkan dua jalur.

“Para pelaku akan memanfaatkan dua jalur, yaitu jalur resmi dan jalur tidak resmi atau yang biasa kita sebut sebagai jalur tikus,” kata Wakabareskrim yang juga Kepala Satuan Tugas (Satgas) TPPO Polri, Irjen Asep Edi Suheri, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/6/2023).

Untuk jalur resmi, pelaku akan merekrut para korban dari daerah asalnya, menyiapkan tiket perjalanan, lalu bersama dengan korban berangkat menggunakan kapal menuju Malaysia.

Menurut polisi, korban sudah memiliki paspor namun tidak dilengkapi dengan persyaratan sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yakni berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani-rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, serta memiliki dokumen lengkap.

Dokumen lengkap yang dimaksud di atas adalah surat keterangan status perkawinan, surat keterangan izin suami/istri, surat kompetensi kerja, surat keterangan sehat, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja, dan perjanjian kerja. Semua itu tidak ada dalam pengiriman buruh migran ilegal yang berhasil digagalkan polisi pada 6 Juni 2023.

“Kemudian, untuk pelaku yang menggunakan jalur tikus, mereka berperan sebagai koordinator pengiriman dari Nunukan ke Tawau. Pelaku akan menjemput para korban di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, kemudian memberikan penampungan sementara kepada para korban, lalu menyiapkan moda transportasi menuju Tawau seperti speedboat atau mobil, hingga para korban tiba di Tawau,” kata Asep.

Diketahui, penyelamatan ratusan WNI calon korban perdagangan orang ini dipimpin oleh Wakabareskrim Polri selaku Kasatgas TPPO, Irjen Asep Edi Suheri dengan didampingi Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri selaku Kasubsatgas Penegakan Hukum TPPO Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro. Adapun tim gabungan dalam kasus ini terdiri dari Bareskrim Polri, Polda Kaltara, dan Polres Nunukan.

Polri juga sudah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus ini. Para tersangka dikenakan Pasal 4 Jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang subsidair Pasal 81 Jo Pasl 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Selama kegiatan ini, kami telah berhasil menyelamatkan 123 korban yang terdiri dari 74 laki-laki, 29 perempuan, dan 20 anak-anak. Para korban berasal dari Sulawesi Selatan, NTT, dan Jawa Timur,” kata Asep.

Pengungkapan ini dilakukan atas kerja sama dengan TNI wilayah Nunukan, BP3MI Nunukan, PT Pelni, PT Pelindo Nunukan, dan KSOP Nunukan.

Penindakan terhadap kejahatan TPPO telah menjadi atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas TPPO. Jenderal Sigit kemudian menindaklanjuti perintah Jokowi dengan membentuk Satgas TPPO yang dipimpin Irjen Asep Edi Suheri.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6763087/diungkap-satgas-tppo-polri-modus-perdagangan-orang-di-nunukan-pakai-2-jalur.)