Jakarta (VLF) Segala upaya hukum anak AG (15) yang divonis hukuman penjara dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora (17) telah kandas. Kini, AG pun telah dijebloskan ke dalam lapas anak.

Sebagaimana diketahui, anak AG (15) divonis hukuman penjara dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora (17). Hakim menyatakan AG terbukti secara sah bersalah dan terlibat dalam penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo (20) kepada David.

“Mengadili menyatakan terdakwa anak AG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata hakim tunggal Sri Wahyuni Batubara saat membacakan amar putusan dalam sidang di PN Jaksel, Senin (10/4).

“Hukuman pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan di LPKA,” sambungnya.

AG pun menjalani masa tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang merupakan unit pelaksana teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sebagai informasi, LPKA merupakan tempat bagi terdakwa anak menjalani masa pidananya.

Hakim menyatakan AG terbukti terlibat dalam penganiayaan berencana. Hakim juga menyatakan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan AG.

AG dinyatakan bersalah melanggar Pasal 355 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tak puas dengan putusan hakim di tingkat pertama, AG pun mengajukan banding atas perkaranya ini.

Banding AG Ditolak

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pun telah menjatuhkan putusan banding yang diajukan anak AG. PT Jakarta memutuskan tetap menghukum AG pidana selama 3,5 tahun.

“Mengadili, menerima permintaan banding penasihat hukum anak dan penuntut umum tersebut. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 4/Pidsus Anak/2023/PN JKT.SELATAN tanggal 10 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut,” kata hakim tunggal Budi Hapsari saat sidang di Pengadilan Tinggi DKI, Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (27/4).

“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak AG dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan,” imbuh hakim.

Kasasi AG Ditolak

Tak juga puas dengan putusan hakim, AG lantas mengajukan kasasi. Upaya hukum ini juga kandas.

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan AG dan jaksa sehingga AG tetap dihukum 3,5 tahun pidana dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora (17). AG harus menjalani pidana 3,5 tahun di LPKA.

“Tolak kasasi jaksa dan anak,” demikian bunyi amar singkat MA yang dilansir website-nya, Selasa (13/6/2023).

Putusan itu diketok oleh hakim tunggal Suharto, siang ini. Sehari-hari Suharto adalah hakim agung untuk kamar pidana. Perkara AG di kasasi mengantongi nomor 3202 K/Pid.Sus/2023. Perkara itu masuk kualifikasi penganiayaan berat (anak).

“Panitera pengganti Setia Sri Mariana,” ujarnya.

Dijebloskan ke LPKA

AG (15) dieksekusi ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang. AG akan menjalani pidana penjara selama 3,5 tahun terkait kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora.

“Iya betul saat ini sedang dilaksanakan eksekusi anak AG di LPKA Tangerang,” kata Kajari Jaksel Syarief kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6773377/ag-resmi-huni-lapas-anak-usai-segala-upaya-hukum-kandas.)

Jakarta (VLF) Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya dieksekusi ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat atau Rutan Salemba. Eksekusi dilakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Jakbar) menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) atas vonis 18 tahun penjara Henry.

“Setelah dilakukan penjemputan di Rutan Bareskrim Polri, terpidana langsung diserahkan ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat sekira pukul 19.00 WIB,” kata Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat Lingga Nuarie dalam keterangannya, dilansir Antara Kamis (15/6/2023).

Eksekusi HEnry dilakukan pada Selasa (13/6) berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor: PRINT-3163/M.1.12.4/Eku.3/6/2023. Selain Henry, pihaknya juga mengeksekusi terpidana June Indria ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, Pondok Bambu, Jakarta Timur.

June divonis selama 14 tahun penjara berdasarkan putusan MA. June juga dikenakan denda Rp12 miliar subsider 6 bulan kurungan.

MA memvonis bos KSP Indosurya, Henry Surya dengan hukuman 18 tahun penjara di tingkat kasasi. Henry juga diwajibkan membayar denda Rp15 miliar subsider 8 bulan kurungan.

Vonis tersebut diketok pada Selasa, 16 Mei 2023 oleh Ketua Majelis Suhandi dengan hakim anggota Suharto dan Jupriyadi. Henry Surya dan June Indria yang masing-masing menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan KSP Indosurya itu sempat divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

June lebih dulu divonis bebas PN Jakarta Barat pada Rabu, 18 Januari 2023. Majelis hakim yang terdiri atas Kamaludin sebagai ketua dan dua hakim anggota, yaitu Praditia Dandindra dan Flowerry Yulidas menyatakan dakwaan jaksa tidak terbukti sehingga membebaskannya dari segala tuntutan hukum.

Sepekan kemudian, pada Selasa 24 Januari 2023, giliran Henry yang divonis bebas majelis hakim PN Jakarta Barat yang diketuai hakim Syafrudin Ainor Rafiek dengan dua hakim anggota, Eko Aryanto dan Sri Hartati.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6773342/bos-ksp-indosurya-henry-surya-dieksekusi-ke-rutan-salemba.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Agung (MA) memperberat vonis Teddy Tjokrosapoetro dari 14 tahun penjara menjadi 17 tahun penjara. Teddy Tjokrosapoetro terbukti korupsi di ASABRI.

Kasus bermula saat jaksa mengendus korupsi di ASABRI. Lalu Presiden Direktur PT Rimo International Lestari Teddy Tjokrosapoetro itu didudukkan di kursi pesakitan.

Akhirnya, Teddy dihukum 12 tahun penjara oleh PN Jakpus. Teddy dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara bersama-sama dalam kasus ASABRI. Teddy dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 UU Tipikor.

Dalam kasus ini, Teddy Tjokro merupakan pemegang saham, pemilik, sekaligus pengurus, antara lain:

1. PT Hokindo Mediatama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 17 tanggal 27 April 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Yudianto Hadioetomo, SH. MKn

2. Berubah nama menjadi PT Hokindo Properti Investama berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham Nomor 8 tanggal 28 Juni 2016, Akta Notaris Yudianto Hadioetomo, SH. MKn

3. PT Rimo International Lestari Tbk berdasarkan akta Nomor 19 tanggal 29 Mei 2017

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menambah hukuman Teddy Tjokrosapoetro dari 12 tahun penjara menjadi 14 tahun penjara. Teddy juga wajib mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp 20 miliar di kasus ASABRI. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 18 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun,” demikian bunyi putusan PT Jakarta dengan ketua majelis Mohammad Lutfi dengan anggota majelis Anthon Saragih dan Margareta Yulie Setyaningsih.

PT Jakarta juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 20.832.107.126. Sejumlah aset juga dirampas negara, yaitu:

1. Satu unit mobil BMW tahun 2018
2.Satu unit mobil BMW tahun 2017
3. Tanah di Sumbawa seluas 9.978 meter persegi
4. Tanah di Tegallalalng, Gianyar, seluas 494 meter persegi
5.Tanah di Tegallalalng, Gianyar, seluas 1.400 meter persegi
6. Tanah dan rumah di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara seluas 573 meter persegi

Atas hal itu, Teddy tidak terima dan mengajukan kasasi. Jaksa juga melakukan langkah serupa.

“Perbaikan pidana dan denda. Pidana 17 tahun penjara, denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan. Uang pengganti conform judex facti,” demikian bunyi amar kasasi yang dilansir websitenya, Rabu (14/6/2023).

Duduk sebagai ketua majelis kasasi Suhadi dengan anggota Suharto dan Agustinus Purnomo Hadi. Sedangkan panitera pengganti di perkara itu adalah Setia Sri Mariana.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6772550/ma-vonis-teddy-tjokro-17-tahun-bui-di-kasus-korupsi-asabri.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan terkait sistem pemilu besok. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan apapun putusan MK, tahapan Pemilu 2024 tetap akan berjalan sesuai jadwal.

“Penyelenggaraan Pemilu harus tepat waktu. Tepat waktu ini merupakan aktualisasi dari prinsip berkepastian hukum,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).

Idham mengatakan putusan MK tidak akan mempengaruhi tahapan Pemilu. Dia menyebut KPU tetap akan melaksanakan Pemilu di 14 Februari 2024.

“KPU sudah menetapkan Rabu 14 Februari 2024 adalah hari pemungutan suara. Insyaallah semua ini akan berjalan sesuai apa yang ditetapkan oleh KPU dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022,” ujarnya.

Idham menuturkan KPU akan menghadiri sidang putusan sistem pemilu besok. Namun, dia menyebut lantaran masih dalam transisi endemi COVID-19, KPU akan hadir secara online.

“KPU diundang karena KPU pihak terkait. Mengingat persidangan diselenggarakan di masa transisi endemi Corona COVID-19, jadi memungkinkan hadir secara daring,” tuturnya.

MK Akan Putuskan Gugatan Sistem Pemilu

Diberitakan sebelumnya, MK akhirnya akan mengetok putusan yang paling ditunggu terkait Pemilu 2024. Rencananya putusan itu akan diketok pada Kamis (15/6) esok. Apakah tetap sistem pemilu terbuka, diubah menjadi tertutup atau ada alternatif lain.

“Kamis, 15 Juni 2023, pukul 09.30 WIB. Agenda: Pengucapan putusan,” demikian bunyi jadwal MK yang dilansir situsnya, Senin (12/6).

Gugatan ini terhadap UU Pemilu tentang sistem proporsional terbuka diajukan enam orang dari berbagai kalangan. Mereka berharap MK mengembalikan ke sistem proporsional tertutup. Keenamnya adalah:

1. Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP Cabang Probolinggo)
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi (bacaleg 2024)
4. Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jaksel)
5. Riyanto (warga Pekalongan)
6. Nono Marijono (warga Depok)

(Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-6772468/mk-putuskan-sistem-pemilu-besok-kpu-pastikan-tahapan-pemilu-tak-terganggu.)

Jakarta (VLF) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap sejumlah modus aliran uang untuk pendanaan jaringan terorisme. PPATK menyebut pendanaan jaringan teroris dilakukan secara bertahap.

Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah awalnya mengatakan pelaku terorisme mengumpulkan dana melalui sponsor pribadi. Dia mengatakan ada juga pelaku terorisme yang mengumpulkan donasi melalui ormas hingga bisnis.

“Pada tahap pengumpulan dana, berupa sponsor pribadi (terrorist financier/fundraiser), penyimpangan pengumpulan donasi melalui ormas, dan usaha bisnis yang sah,” kata Natsir dalam keterangan pers tertulis, Rabu (14/6/2023).

Natsir mengatakan dana yang diterima itu dipindah melalui penyedia jasa keuangan dan menggunakan metode pembayaran baru. Dana itu, kata Natsir, dipakai pelaku teroris untuk membeli senjata, peledak, hingga pergi ke lokasi aksi terorisme.

“Pada tahap penggunaan dana, berupa pembelian senjata dan bahan peledak, pelatihan pembuatan senjata dan bahan peledak, pelatihan penggunaan senjata dan bahan peledak, dan biaya perjalanan dari dan ke lokasi aksi terorisme,” ujarnya.

“Profil pelaku pendanaan terorisme yang berisiko adalah pengusaha/wiraswasta, pegawai swasta, dan pedagang. Wilayah berisiko pendanaan terorisme, wilayah berisiko tinggi wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Wilayah beresiko menengah Sulawesi Tengah, Papua, Banten dan Papua Barat,” sambungnya.

Teranyar, kata Natsir, kelompok teroris mencari jalur alternatif baru untuk pendanaan terorisme. Kelompok terorisme menggunakan cara yang sulit dideteksi seperti aset virtual, pinjam online hingga dari Kelompok Kriminal Bersenjata.

“Kondisi perkembangan teknologi saat ini, ditambah dengan semakin digalakkannya upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT, menyebabkan kelompok teroris terus mencari jalur alternatif baru untuk mengupayakan pendanaan terorisme dengan cara-cara yang cenderung sulit untuk dideteksi dan dilacak, antara lain pendanaan yang menggunakan atau menyalahgunakan korporasi/badan hukum, obat-obatan terlarang, aset virtual, pinjaman online, aktivitas kelompok kriminal bersenjata di dalam negeri,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6772403/ppatk-ungkap-ada-kelompok-teroris-cari-dana-lewat-pinjol-agar-sulit-dilacak.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengetok putusan terkait sistem pemilu pada Kamis (15/6) besok. Anggota KPU RI 2012-2017, Hadar Nafis Gumay berharap MK tidak mengabulkan permohonan pemilu sistem proporsional tertutup karena bisa merusak tatanan pemilu.

“Apresiasi MK memutus besok. Diperlukan untuk kepastian hukum. Untuk substansi saya berharap MK tidak mengabulkan permohonan, karena dapat menjadi perusak tatanan pemilu dan demokrasi saat ini yang sudah pas dan sedang berjalan,” ujar Hadar Nafis kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).

“Sistem pemilu aspek sensitif dan selalu bias politik, MK artinya berpolitik,” lanjutnya.

Dia menjelaskan bahwa konstitusi tidak mengatur sistem pemilu kecuali untuk pilpres. Menurutnya, yang ada yakni terkait dengan lembaga penyelenggara dan nilai penyelenggaraannya.

“Konstitusi tidak mengatur sistem pemilu, kecuali hanya untuk pemilu Presiden dan wakil presiden. Untuk untuk pemilihan yang lain, tidak ada. Yang ada terkait dengan lembaga penyelenggara (komisi pemilihan umum) dan nilai penyelenggaraannya (luber jurdil). Jadi tidak unsur konstitusionalitas untuk sistem pemilu anggota legislatif,” tuturnya.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih ini juga berharap MK mengambil sikap konsisten di pengujian lain.

“Jadi sudah seharusnya MK mengambil sikap konsisten terhadap berbagai aspek serupa dalam beberapa pengujian lain, sebagai satu kewenangan pembuat UU (open legal policy),” ungkapnya.

Selain itu, kata Hadar, MK juga perlu memperhatikan aspirasi masyarakat. Pemilu yang telah dilaksanakan belakangan juga mestinya menjadi preferensi MK dalam menentukan hasil putusan.

“MK perlu juga memperhatikan aspek aspirasi atau keinginan masyarakat, bahwa berbagai survei publik dan praktik yang telah dilakukan beberapa pemilu belakangan bahwa preferensi masyarakat lebih banyak memilih caleg langsung dari pada parpol (tanda gambar parpol),” ujarnya.

MK Akan Putuskan Gugatan Sistem Pemilu

“Kamis, 15 Juni 2023, pukul 09.30 WIB. Agenda: Pengucapan putusan,” demikian bunyi jadwal MK yang dilansir situsnya, Senin (12/6).

Gugatan ini terhadap UU Pemilu tentang sistem proporsional terbuka diajukan enam orang dari berbagai kalangan. Mereka berharap MK mengembalikan ke sistem proporsional tertutup. Keenamnya adalah:

1. Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP Cabang Probolinggo)
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi (bacaleg 2024)
4. Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jaksel)
5. Riyanto (warga Pekalongan)
6. Nono Marijono (warga Depok)

(Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-6772319/eks-komisioner-kpu-ungkap-sistem-coblos-partai-bisa-rusak-tatanan-pemilu.)

Jakarta (VLF) Sebanyak 60 orang diringkus Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menindak permukiman di Jalan Dwiwarna Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, terkait kasus judi. Polisi menyebut tempat tersebut sudah ditindak berkali-kali.

“Itu di dalam gang-gang di perumahan dan perlu rekan-rekan perlu ketahui di situ sudah berkali-kali kami lakukan penindakan,” kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Indrawienny Panjiyoga kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).

Meski demikian, praktik perjudian di lokasi tersebut kembali terjadi. Sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pihaknya akan menindak hal tersebut.

“Seperti yang disampaikan sebelumnya, kami berkomitmen atas perintah bapak Kapolri, kami akan terus memerangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap pelaku yang diamankan.

60 Orang Diamankan

Panjiyoga mengatakan total 60 orang diamankan. Ada yang berperan sebagai penyelenggara hingga pemain. Panjiyoga menambahkan ada dua jenis permainan yang dimainkan, yakni pakyu dan tasiau.

“Kami berhasil mengamankan 60 orang yang diduga, baik sebagai penyelenggara maupun pemain,” ujarnya.

Barang bukti alat-alat judi hingga uang yang dijadikan taruhan pun diamankan. Namun pihak kepolisian masih menghitung nominal uang yang disita.

“Untuk barang bukti uang untuk sementara masih di dalam perhitungan dan termasuk peran-perannya masih dalam pemeriksaan. (diamankan) alat-alat permainan untuk perjudian, ada uang lalu dadu dan lain-lain,” jelasnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6772275/ternyata-markas-judi-di-jakpus-sudah-ditindak-berkali-kali-tapi-muncul-lagi.)

Jakarta (VLF) KPU menghapus kewajiban peserta Pemilu menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai hal itu membuat pengawasan dana kampanye menjadi sulit.

“Ya tentu pengawasan kita akan menjadi agak sulit,” kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).

Bagja mengatakan Bawaslu hanya dapat mengawasi melalui Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Dia menyebut penghapusan LPSDK menjadi masalah bagi Bawaslu.

“Tapi kan tetap ada LADK dan LPADK, itu instrumen yang akan kita gunakan dalam melakukan pengawasan,” katanya.

“Ada masalah, iya. Masalah pasti iya. Tapi tentu yang kita inginkan lebih terbuka nih masalah pengawasan dana kampanye. Laporan awal dan akhir tentu akan kita bandingkan nanti. LPSDK itu kan di tengah-tengah dan kami harapkan instrumennya lebih terbuka dibanding 2019 lalu,” sambungnya.

Bagja mengatakan Bawaslu hanya bisa melakukan pemeriksaan dana kampanye di awal dan akhir. Bagja khawatir penghapusan LPSDK menyulitkan pemeriksaan jika terjadi masalah di tengah proses kampanye.

“Terpaksa (pemeriksaan dana) di akhir. Bandingkan awal dengan akhir. Dan tentu juga misalnya, kita tidak ingin terjadi, kalau ada dana yang tiba-tiba muncul dan bunyi di PPATK tentu akan jadi problem buat kita,” ungkap Bagja

“Karena biasanya nanti ada dari PPATK, biasanya rekening dan dana-dana seperti itu jarang diungkap seperti dana kampanye,” imbuhnya.

Alasan KPU

Komisioner KPU, Idham Khalik, mengatakan kewajiban LPSDK untuk Pemilu 2024 dihapus karena tidak adanya aturan dalam UU Pemilu. Alasan lainnya, parpol-parpol tidak punya cukup waktu untuk melapor.

Menurutnya, penyumbang dana kampanye juga mesti dari kelompok yang berbadan hukum. Dia menilai pertimbangan keputusan itu sudah ditinjau bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“LPSDK dihapus karena tidak diatur dalam UU Pemilu,” kata Idham dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, 29 Mei lalu.

KPU juga menyiapkan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) untuk menjamin transparansi Rekening khusus Dana Kampanye (RKDK) peserta Pemilu. RKDK akan menjadi tempat seluruh penerimaan dana kampanye berbentuk uang sebelum digunakan kampanye.

(Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-6769522/kpu-hapus-laporan-sumbangan-kampanye-bawaslu-pengawasan-jadi-sulit.)

Jakarta (VLF) Sidang lanjutan kasus penganiayaan Cristalino David Ozora (17) dengan terdakwa Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas akan kembali digelar hari ini. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, bakal bersaksi di sidang.

Kuasa hukum David, Mellisa Anggraini, menyebut Jonathan sudah siap memberikan kesaksian di persidangan. Mellisa mengatakan Jonathan sudah menyiapkan seluruh bukti dalam kasus penganiayaan terhadap anaknya ini.

“Besok (hari ini). Ayah David akan bersaksi, seluruh bukti dan keterangan yang akan disampaikan sudah disiapkan,” kata Mellisa Anggraini kepada wartawan, seperti dikutip, Selasa (13/6/2023).

Mellisa tak bicara detail terkait bukti yang bakal dibawa dalam sidang. Dia mengatakan paman David, Rustam, bakal bersaksi pada Kamis (15/6) depan.

“Keseluruhan saksi akan memberikan dampak besar atas pembuktian pasal-pasal yang didakwa terhadap Mario Dandy dan Shane Lukas. Semoga majelis hakim memberikan ruang yang luas untuk saksi-saksi ini memberikan kesaksian,” ujarnya.

Ayah David, Jonathan, sebelumnya juga hadir langsung di sidang perdana Mario Dandy. Tak disangka, saat sidang hendak dimulai, Jonathan meneriaki Mario Dandy dengan julukan ‘penguasa Jaksel’.

Sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa siang (6/6/2023). Awalnya Jonathan sempat duduk di kursi tamu. Tak lama, Jonathan tampak ingin melihat secara langsung sosok Mario Dandy.

Jonathan langsung berdiri dan meneriaki Mario Dandy ‘penguasa Jaksel’. Tak puas, dia kemudian masuk di tengah-tengah kerumunan awak media. Langsung saja julukan ‘penguasa Jaksel’ itu keluar lagi dari mulutnya.

“Penguasa Jaksel,” celetuk Jonathan di ruang sidang.

Sontak, orang di sekitarnya juga memberikan respons. Salah seorang juga ikut menyindir.

“Penguasa pajak,” sahutnya.

Dakwaan Mario Dandy

“Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy beserta Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan Anak AG selanjutnya disebut anak (penuntutan dilakukan secara terpisah) turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu,” ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di PN Jaksel, Selasa (6/6).

Penganiayaan yang dilakukan Mario adalah dengan melakukan tendangan bebas atau free kick ke kepala David. Saat itu, David sudah tergeletak tidak berdaya.

Karena penganiayaan itu, David mengalami sejumlah luka dalam dan fisik. Adapun luka fisik yang diderita David karena penganiayaan Mario adalah:

1. Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5×0,5 cm
2. Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6×5 cm
3. Luka memar pada pipi kanan ukuran 6×5 cm
4. Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm

Sebagaimana dituangkan dalam visum et repertum Nomor : 001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023

Mario Dandy pun didakwa melanggar Pasal 353 ayat 2 KUHP dan Pasal 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6769388/ayah-david-ozora-bakal-bersaksi-di-sidang-mario-dandy-hari-ini.)

Jakarta (VLF) Ratusan pengurus DPD, DPW hingga DPP Partai Amanat Nasional (PAN) mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor. Ketum PAN Zulkifli Hasan hadir dalam acara pembukaan.

Kegiatan yang akan berlangsung hingga Kamis (15/6) ini dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Ketua MK Anwar Usman menjelaskan Bimbingan Teknis Hukum Acara Peselisihan Hasil Pemilu 2024 ini adalah untuk menyukseskan seluruh tahapan Pemilu yang akan datang.

“Sebagaimana kita ketahui, sengketa hasil pemilu, merupakan babak akhir dari tahapan proses pemilu, yang akan diselenggarakan secara serentak pada 14 Februari, yang akan datang,” kata Anwar Usman di acara pembukaan, Senin (12/6/2023).

Penyelenggaraan bimbingan teknis ini, kata Anwar Usman, menjadi sangat penting untuk diselenggarakan, mengingat alokasi waktu persidangan di MK yang diberikan oleh undang-undang sangat terbatas. Dia meminta para kader PAN untuk serius mengikuti setiap rangkaian acara selama bimbingan teknis berlangsung.

“Besar harapan kami agar para peserta bimtek, dan kita semua, dapat sama-sama mengawal proses demokrasi dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 mendatang demi terselenggaranya pemilu yang demokratis, sesuai dengan asas-asas yang ditegaskan dalam konstitusi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Anwar Usman.

Sementara itu, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengucapkan terima kasih MK telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis terkait perselisihan hasil Pemilu.

“Atas nama PAN, Partai Amanat Nasional, kami mengucapkan sungguh-sungguh dari hati, kami berterima kasih, karena sekali lagi. Mahkamah Konstitusi itu, menurut undang-undang, memang yang berhak mengadili perselisihan hasil Pemilu legislatif, eksekutif, bahkan Pilpres. Jadi kewenangannya luar biasa. Dan hasilnya itu final yang mengikat,” kata Zulhas.

Zulhas meminta kadernya untuk serius mengikuti setiap rangkaian acara selama bimbingan teknis berlangsung. Dia mengingatkan tak ada banding setelah putusan MK.

“Saya minta kader-kader yang hadir dari seluruh tanah air ikuti dengan sungguh-sungguh. Karena ini penting sekali. Sekarang, (kalau) kita kalah, ya sudah enggak ada banding, enggak ada. Kalau di Mahkamah Agung kan ada banding, ada pengadilan tinggi, ada kasasi, ada PK, ini enggak ada. Nah oleh karena itu, teman-teman ikuti secara serius dan sungguh-sungguh. Ini yang melatih kalian itu langsung dari MK. Jadi betapa pentingnya,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Zulhas pun menyampaikan optimismenya bahwa Pemilu 2024 akan berjalan lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. “Insyaallah Pemilu 2024 nanti akan berlangsung lebih aman, lebih baik, dan lebih demokratis,” ucapnya.

Lebih lanjut ia berharap MK dapat berlaku adil kepada semua partai politik pada proses Pemilu 2024 nanti. “Karena partai politik yang ada di republik ini sama mulianya. Bukan lawan, teman-teman partai politik itu adalah teman seperjuangan. Dalam bahasa agamanya kita berlomba-lomba dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar, berlomba-lomba untuk berbuat terbaik bagi bangsa,” imbuhnya.

“Kami juga berharap betul kami diperlakukan dengan baik dan adil. PAN juga Mahkamah Konstitusi seperti filosofi matahari yang menyinari, memberikan kasih sayang, melayani semua partai politik bagi warga negara yang ada,” pungkasnya.

Selain dihadiri Ketua MK Anwar Usman dan Ketum PAN Zulkifli Hasan, turut hadir antara lain Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi MK Elisabet, Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Yandri Susanto, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno.

(Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-6769358/giliran-pan-ikut-bimtek-perselisihan-pemilu-mk-zulhas-hadir.)